M UMU
L IHA
I
I
HAN
PEM
PEM
LI
ISI UMUM
M KO
SUARA KPU
Ju
KOMISI
N
2012
ni
20
12
Komisi Pemilihan Umum Pelindung Suara Rakyat
Launching Tahapan Pemilu,
KPU Tetapkan Pemungutan Suara
9 April 2014
KPU Gugat DPRP “Daftarkan SKLN ke MK”
Presiden SBY Ambil Sumpah 7 Anggota DKPP
KPU Kabupaten Pati Tetap Melaksanakan PSU
KOMISI
2
M UMU
LI
I
omisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) dalam melaksanakan tugasnya mempedomani asas-asas kemandirian, kejujuran, keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, keprofesionalan, akuntabilitas, efesiansi dan efektivitas. Sebagai salah satu “pengejawantahan” asas-asas tersebut, KPU secara kelembagaan menandatangani – Pakta Integritas –. Hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan dan menjaga asas penyelenggara pemilu dibutuhkan integritas yang tinggi. Karena integritas memiliki makna bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan organisasi serta kode etik profesi, walaupun dalam keadaan yang sulit untuk melakukan ini. Dengan kata lain, “satunya kata dengan perbuatan”. Mengkomunikasikan maksud, ide dan perasaan secara terbuka, jujur dan langsung sekalipun dalam negosiasi yang sulit dengan pihak lain. Wujud dari perilaku yang menjunjung tinggi integritas pun dituntut untuk menjadi tekad dalam menciptakan budaya kerja kelembagaan. Tekad ini tercermin dari perilaku dan tindakan orang-orang yang terlibat di dalam kelembagaan itu, mereka akan jujur dalam menggunakan dan mengelola sumber daya di dalam lingkup atau otoritasnya; meluangkan waktu untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan itu tidak melanggar kode etik; melakukan tindakan yang konsisten dengan nilai dan keyakinan; berbicara tentang ketidaketisan meskipun hal itu akan menyakiti kolega atau teman dekat; secara terbuka mengakui telah melakukan kesalahan; berterus terang walaupun dapat merusak hubungan baik; dan berani mengambil tindakan atas perilaku orang lain yang tidak etis, meskipun ada resiko yang signifikan untuk diri sendiri dan pekerjaan. Dalam menyongsong Pemilu 2014 perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang terlibat dalam kelembagaan KPU hendaknya mempedomani dan berpegang teguh pada Pakta Integritas yang sudah ditandatangani masing-masing. Karena hal itu juga merupakan bentuk tanggung jawab diri secara pribadi maupun secara kelembagaan, bahkan secara hukum positif, karena jika melanggar ada implikasinya terhadap pelanggaran hukum positif. Soal integritas dapat pula dilihat dari komitmen kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga. Seperti peluncuran tanggal pemungutan suara Pemilu 2014 yang jatuh pada tanggal 9 April 2014, yang diselenggarakan tanggal 8 Juni 2012, merupakan salah satu upaya menegakkan integritas lembaga penyelenggara pemilu. Karena di dalamnya mengandung makna adanya kepastian hukum, profesionalisme, dan akuntabilitas. Hal ini juga menunjukkan adanya “tonggak” dimulainya tahapan penyelenggaraan pemilu diawali di tanggal 9 Juni 2012. Ini tinggal manjaga agar apa yang telah diluncurkan dapat benar-benar “tepat” tidak meleset, sehingga sebagai lembaga dapat benar-banar dipercaya integritasnya oleh seluruh pemangku kepentingan dalam kepemiluan. (wwn/red)
PEM
K
Pengantar Redaksi
HAN
SUARA KPU Komisi Pemilihan Umum Pelindung Suara Rakyat
Pengarah Husni Kamil Manik, S.P Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.IP., M.Si Penanggung Jawab Drs. Suripto Bambang Setyadi, M.Si Asrudi Trijono, SH Pemimpin Umum Sigit Joyowardono, SH Drs. Supriatna, M.Si Pemimpin Redaksi Yosmardin Wakil Peminpin Redaksi Kadar Setyawan Redaktur Pelaksana Farida Fauzia Koordinator Reportase Moyong Haryanto Redaktur Foto Dodi Husein Editor Senior Nur Syafaat, Faisal Siagian Editor Sahruni, Eddy Purwanto Reporter Arif, Satrio, Indra Budi, Rita, Ajeng, Asti, Catursari, Teddy Fotografer Joni Effendi. Designer Grafis Nur Sahid Agung Wijaya. Distribusi/Sirkulasi Dewi Mustikawati Sekretariat Redaksi Wahid megantoro Alamat Redaksi Biro Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat Tlp: (021) 319 37223 www.kpu.go.id
Daftar Isi 5 Fokus Utama
Penandatanganan Pakta Integritas KPU
6 News
KPU-DPR Sepakat Wujudkan Pemilu 2014 Lebih Berkualitas
8 News
BPK Beri Opini WDP Atas Laporan Keuangan KPU Tahun 2011
Pengantar Redaksi................................ 02 Daftar Isi.................................................. 03 News......................................................... 6-12 Berita Daerah................................................13 Seputar Pemilukada.............................. 14-15 Berita Dalam Gambar........................... 16
13 Berita Daerah
Final Cerdas Cermat SLTA Pemilukada DKI Jakarta Tahun 2012 3
Fokus
Utama
Launching Tahapan Pemilu,
KPU Tetapkan Pemungutan Suara: “Semoga Pemilu 2014 menjadi Pemilu yang paling berkualitas dan paling berhasil dalam sejarah Pemilu di Indonesia,” harap Husni.
K
omisi Pemilihan Umum (KPU) me-launching Tahapan Penyelenggaraan Pemilu tahun 2014. Pada saat bersamaan, KPU juga menetapkan Rabu, 9 April 2014, sebagai hari-H pemungutan suara Pemilu 2014. Ketua KPU, Husni Kamil Manik, secara simbolis menekan sirine, dan membuka selubung kain bertuliskan “9 April 2014”, disaksikan oleh para tamu undangan yang hadir, antara lain, Dirjen Kesbangpol Kemendagri, Tanribali Lamo; Wakil Ketua Komisi II DPR, Ganjar Pranowo; Wakil Kepala POLRI, Komjen (Pol) Nanan Sukarna; perwakilan Bawaslu; Ketua MUI, Amidhan; dan sejumlah tokoh agama lainnya. Penetapan 9 April 2014 sebagai hari pemungutan suara Pemilu 2014, menurut Ketua KPU, telah dikonsultasikan sebelumnya dengan pihak DPR dan Pemerintah. Dengan ditetapkannya 9 April 2014 sebagai hari pemungutan suara, maka rangkaian tahapan Pemilu 2014, akan dimulai besok (Sabtu, 9/6). Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang. “Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, tahapan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan
4
9 April 2014
paling lambat 22 (dua puluh dua) bulan sebelum hari pemungutan suara (pasal 4 ayat (5)),” ujar Husni Kamil Manik dalam pidato sambutannya. Dengan di-launching-nya tahapan penyelenggaraan pemilu tersebut, lanjut Husni, KPU secara resmi akan menyusun perencanaan program dan anggaran, serta melakukan penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Menyangkut berbagai regulasi penyelenggaraan Pemilu tahun 2014, selanjutnya akan ditetapkan dikemudian hari dengan berkonsultasi dengan Pemerintah dan DPR. Selain karena amanat regulasi, pelaksanaan konsultasi tersebut lebih pada upaya untuk membangun sinergi memastikan pemilu yang berkualitas. “Insya Allah, minggu depan kita sudah bisa menyelesaikan penyusunan tahapan, program, dan jadwal Pemilu 2014, terang Husni. Acara yang dilakukan di Ruang Sidang Utama KPU itu juga diisi dengan pemotongan tumpeng. Hal itu, menurut Ketua KPU, merupakan simbol, bahwa penyelenggaraan Pemilu 2014 juga menyertakan masyarakat Indonesia yang masih kukuh mempertahankan adat-istiadat dan kebudayaan, sehingga nilai-nilai ke-Bhinneka-an tidak pupus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Semoga Pemilu 2014 menjadi Pemilu yang paling berkualitas dan paling berhasil dalam sejarah Pemilu di Indonesia,” harap Husni menutup sambutannya. Penetapan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Legislatif (Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD) tahun 2014 tersebut, tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 111/Kpts/KPU/TAHUN 2012. (dd/red)
Suara KPU Edisi Juni 2012
Fokus
Utama
Penandatanganan
Pakta Integritas KPU
“KPU sebagai perwujudan kedaulatan rakyat harus memiliki integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara, sehingga dapat menghasilkan pemerintahan yang demokratis,”
S
ebagai wujud kesiapan untuk meningkatkan kualitas kinerja, layanan publik, dan integritas dalam mengemban tugas-tugas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014, Jumat (1/5) pagi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menandatangani Pakta Integritas. Ada 2 (dua) buah Pakta Integritas yang ditandatangani di ruang sidang utama kantor KPU tersebut. Pertama, pakta integritas yang ditandatangani oleh Ketua dan seluruh Anggota KPU, terdiri dari 11 (sebelas) poin. Kedua, pakta integritas yang ditandatangani oleh para pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, yakni Wakil Sekretaris Jenderal (disaksikan oleh Sekretaris Jenderal), para kepala biro dan inspektur, serta para wakil kepala biro. Pakta integritas ini terdiri dari 7 (tujuh) poin. Para undangan yang hadir juga didaulat untuk membubuhkan tandatangannya sebagai saksi dalam pakta integritas tersebut. Para undangan yang hadir, antara lain, Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Mayjen (Pol) Sutarman; Ketua Bawaslu, Muhammad; anggota Bawaslu, Daniel Zuchron; Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Diah Anggraeni; Kementerian Hukum dan HAM; Kementerian Polhukam; Kementerian PAN dan RB; Perludem; Komisi Informasi Pusat; Formappi; KIPP; Puskappol UI; GPSP; TIFA; IFES; Asia Foundation; KID; IBC; dan ICW.
Suara KPU Edisi Juni 2012
Ketua KPU Husni Kamil Manik menandatangani Pakta Integritas yang disaksikan oleh Anggota KPU lainnya. (foto: Dodi/hupmas)
Pakta integritas KPU juga berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen untuk melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. “Pakta integritas merupakan best practice di setiap lini untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,” ujar Ketua KPU, Husni Kamil Manik, dalam sambutannya. Selanjutnya, menurut Husni, pakta integritas itu akan segera diikuti dengan penerapan yang dimulai dengan pencanganan unit kerja di lingkungan KPU yang akan diberlakukan menjadi zona integritas, yaitu unit kerja yang dikembangkan sebagai wujud penerapan upaya-upaya konkrit dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui peningkatan kualitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam rangka penguatan komitmen antikorupsi. Menciptakan pemilu yang berkualitas, lanjut Husni, merupakan amanah yang harus diwujudkan oleh KPU. “KPU sebagai perwujudan kedaulatan rakyat harus memiliki integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara, sehingga dapat menghasilkan pemerintahan yang demokratis,” tandasnya. Husni berharap, penandatanganan Pakta Integritas tersebut dapat menjadi awal terwujudnya wilayah bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan KPU. (dd/red)
5
News
KPU-DPR Sepakat Wujudkan Pemilu 2014 Lebih Berkualitas “Kita harus jujur, cerdas, tangguh, dan konsisten dengan apa yang dibebankan pada kita,” tandas Agun, seraya mengatakan, bahwa tugas-tugas dan tanggung jawab yang dipikul oleh KPU sangatlah berat.
K
omisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sepakat untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu tahun 2014 menjadi Pemilu yang lebih berkualitas. Demikian semangat yang dapat ditangkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR dengan KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Senin (4/6) malam di Ruang Sidang Komisi II DPR, Senayan, Jakarta. “Komisi II akan selalu menjadi yang terdepan dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu 2014 yang lebih berkualitas. Kami tidak pernah beristirahat memikirkan Pemilu 2014,” ujar Ketua Komisi II, Agun Gunanjar Sudarsa yang memimpin rapat tersebut.
Agun mengajak KPU untuk dapat berpikir secara lebih cermat, lebih jauh, karena KPU memiliki tanggung jawab terhadap sukses Pemilu 2014, di seluruh Indonesia. “Inilah kita, ini rumah kita. Kita semua bertanggung jawab dari Sabang sampai Merauke. Kita adalah elit-elit yang menentukan nasib dan masa depan bangsa. Siapa Presiden ke depan, siapa pemimpin ke depan, kita lah yang menentukan,” kata Agun penuh semangat, sambil menunjuk ke arah peta Indonesia yang ada di dinding ruang rapat tersebut. Komisi II, lanjut Agun, memiliki kewajiban untuk melaksanakan fungsi pengawasan Legislasi, agar penyelenggaraan Pemilu 2014 tetap on the track. “Kami berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan undang-
Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Tata Kelola Keuangan Negara
K
omisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan Pendidikan dan Latihan (Diklat) Pejabat Pengelola Perbendaharaan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Setjen) KPU dan Sekretariat KPU Provinsi seluruh Indonesia Tahun 2012. Kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Horison, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 29 Mei hingga 2 Juni 2012 bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi para peserta dalam menerapkan tata 6
kelola keuangan negara yang baik. Diklat ini merupakan diklat kali kedua, dimana merupakan lanjutan diklat serupa yang telah diselenggarakan tahun 2011 lalu. Dalam sambutannya, Ketua KPU, Husni Kamil Manik mengatakan “urgensi pelaksanaan diklat ini dilatarbelakangi adanya kebutuhan untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan (LK) KPU atas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dari opini “Wajar Dengan Pengecualian (WDP)” menjadi “Wajar Tan-
pa Pengecualian (WTP)”. “Secara lebih spesifik, melalui pelaksanaan diklat ini saya mengharapkan adanya peningkatan kinerja fungsi perbendaharaan terutama di bidang perencanaan kas, pencegahan kebocoran dan penyimpangan serta pemanfaatan dana yang menganggur (idle cash) untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan yang terbatas”, lanjut Husni. Ketua KPU menegaskan, “terkait dengan tugas pokok dan fungsi
Suara KPU Edisi Juni 2012
News undang yang telah kami buat. Kami tidak ingin melakukan intervensi. Kami juga konsisten memberikan dukungan anggaran, jika memang dibutuhkan,” sambungnya. Karenanya, lanjut Agun, forum-forum konsultasi dalam bentuk rapat kerja atau pun RDP yang digelar antara DPR dan KPU dengan tujuan untuk menyamakan visi dan persepsi, adalah suatu keniscayaan. “Kita harus jujur, cerdas, tangguh, dan konsisten dengan apa yang dibebankan pada kita,” tandas Agun, seraya mengatakan, bahwa tugas-tugas dan tanggung jawab yang dipikul oleh KPU sangatlah berat. Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berakhir pada 22.30 WIB itu mengagendakan pembahasan Rencana Kerja Pemerintah dan Kementerian/Lembaga (RKP K/L) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) tahun anggaran 2013, tindak lanjut ikhtisar hasil pemeriksaan BPK Semestar II tahun 2011, pelaksanaan Anggaran Pendapan dan Belanja
Negara Perubahan (APBN P) tahun anggaran 2012, serta anggaran KPU. Pada bagian akhir, Komisi II menyimpulkan, terhadap usulan pagu indikatif RAPBN TA. 2013 KPU sebesar Rp 1.135.200.000.000,Komisi II DPR RI menugaskan Badan Anggaran dan Kapoksi Komisi II DPR RI untuk membahas secara lebih mendalam dengan
KPU dalam RDP selanjutnya, dan hasilnya dilaporkan kepada Pleno Komisi II DPR RI. Selain itu, terhadap usulan anggaran tahapan penyelenggaraan pemilu 2014 TA. 2013 yang diajukan oleh KPU sebesar Rp 8.097.195.723.000,- yang akan dialokasikan untuk KPU Pusat, 33 KPU Provinsi dan 497 KPU Kabupaten/Kota, Komisi II DPR RI menugaskan Badan Anggaran dan Kapoksi Komisi II DPR RI untuk membahas secara lebih mendalam dengan KPU dalam RDP selanjutnya, dan hasilnya dilaporkan kepada Pleno Komisi II DPR RI. Terkait dengan anggaran KPU TA. 2012 yang masih diblokir oleh Komisi II DPR RI sebesar Rp 504.122.884.248,- dan berdasarkan surat KPU Nomor 166/KPU/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 perihal Permohonan Pembukaan Blokir Anggaran KPU TA. 2012, Komisi II DPR RI menugaskan Badan Anggaran dan Kapoksi Komisi II DPR RI untuk membahasnya lebih lanjut dengan KPU dan hasilnya dilaporkan kepada Pleno Komisi II DPR RI. (dd/red)
lembaga sebagai penyelenggara Pemilu, saya ingin menyegarkan kembali pemahaman kita bersama mengenai karakteristik dukungan keuangan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemilu. Sebagaimana diketahui, Pemilu merupakan suatu kegiatan yang berskala sangat besar dan memakan biaya yang tidak sedikit. Pelaksanaannya melibatkan banyak orang untuk menyelesaikan rangkaian tugas yang hampir tidak terhitung, dalam jadwal waktu yang sangat ketat. Jajaran perbendaharaan KPU agar paham terhadap 3 (tiga) jenis pembiayaan dalam penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri dari Biaya Inti (biaya langsung), Biaya Campuran (biaya tidak langsung) dan Biaya Integritas”.
“Biaya Inti adalah seluruh pembiayaan rutin bagi hal-hal yang bersifat mendasar dalam penyelenggaraan pemilu, seperti gaji/ upah personil, pendaftaran pemilih, sosialisasi pemilu, pengadaan logistik pemilu serta pemungutan dan perhitungan suara; kemudian Biaya Campuran adalah seluruh biaya pendukung penyelenggaraan Pemilu yang disediakan oleh instansi lain seperti layanan keamanan yang dari Kepolisian, data pemilih yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) serta dukungan logistik dari Pemerintah Daerah (Pemda); dan terakhir Biaya Integritas ini terkait dengan biaya tambahan yang diperlukan untuk menjamin integritas proses penyelenggaraan
Pemilu, seperti pengadaan tinta dan “security printing” surat suara serta biaya monitoring media massa”, urainya. Kegiatan yang diikuti oleh 43 (empat puluh tiga) personil yang terbagi 10 (sepuluh) orang dari Setjen KPU dan 33 (tiga puluh tiga) orang dari Sekretariat KPU provinsi berlangsung sesuai target, baik target waktu maupun target sasaran diklat yaitu tercapainya peningkatan kemampuan para peserta dalam menyerap pengetahuan dan keterampilan. Harapn dari semua pihak, tentunya setelah terserapnya bahan ajar diklat tersebut, dapat diaplikasikan dalam keseharian pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi) masingmasing personil. (wwn/red)
Suara KPU Edisi Juni 2012
7
News
BPK Beri Opini WDP Atas Laporan Keuangan KPU Tahun 2011 “Pada tahun 2006 sampai dengan 2009, laporan KPU mendapatkan opini Disclaimer karena adanya permasalahan-permasalahan. Namun dengan keseriusan dan tekad yang kuat, KPU berhasil melewati permasalahan tersebut sehingga Laporan Tahun 2010 mendapatkan opini WDP, dan dengan hasil ini KPU harus lebih baik lagi dalam pengelolaan keuangannya”
A
nggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, SE, Ak., MM, CPA, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2011, di Kantor BPK Jl. Gatot Subroto, Jakarta Senin (11/6). LHP diserahkan kepada Anggota KPU Arief Budiman, S.S, S.IP, MBA, didampingi oleh Sekretaris Jenderal KPU Drs. Suripto Bambang Setyadi, M.Si, dan Auditor Utama Keuangan Negara I, Gatot Supiartono, disaksikan oleh para pejabat di lingkungan BPK dan KPU. BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan KPU Tahun 2011.
8
Opini yang sama diberikan oleh BPK atas Laporan Keuangan KPU tahun 2010. “Pada tahun 2006 sampai dengan 2009, laporan KPU mendapatkan opini Disclaimer karena adanya permasalahan-permasalahan. Namun dengan keseriusan dan tekad yang kuat, KPU berhasil melewati permasalahan tersebut sehingga Laporan Tahun 2010 mendapatkan opini WDP, dan dengan hasil ini KPU harus lebih baik lagi dalam pengelolaan keuangannya”, kata Moermahadi Soerja Djanegara saat sambutan pidato. Selain menghasilkan opini atas kewajaran laporan keuangan, BPK juga mengungkapkan temuan mengenai laporan tahun 2011, sesuai dengan laporan persediaan kotak dan bilik suara yang belum tuntas. “Permasalahan tersebut harus diperhatikan serius dan ditindaklanjuti. Saya mengerti memang tugas ini begitu berat karena KPU tidak saja ada di pusat namun ada di seluruh provinsi dan kabupaten dan kota, tetapi upaya harus terus diupayakan dan apabila permasalahan tidak diperhatikan saya khawatir akan sulit dalam menghadapi Pemilu 2014 nanti, dimana tenaga, curahan pikiran dan waktu akan lebih terfokus pada pelaksanaan kegiatan Pemilu. Walaupun opini masih WDP, saya mengapresiasi atas hasil dan kerja kerasnya dalam penyusunan tugas dan laporan. Ini bukan kerja dari Pimpinan Sekretaris Jenderal dan Karo Keuangan saja, ini adalah kerja bersama,” ungkap Moermahadi Soerja Djanegara yang merupakan lulusan alumni Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran.
Suara KPU Edisi Juni 2012
News Arif Budiman mengatakan Undang-Undang 15 Tahun 2011 pasal 2 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa KPU sebagai salah satu penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas mandiri, akuntabel, jujur dan transparan. Laporan Keuangan KPU tahun 2011 telah disusun oleh 497 kabupaten/kota. 33 provinsi dan 1 pusat dengan jumlah 531 Satuan Kerja (Satker). Dalam pelaksanaannya, terdapat sedikit kesulitan terkait dengan kotak suara dan bilik suara. Kotak suara dilaporkan secara opname fisik namun jumlahnya sangat besar sehingga diperlukan anggaran penghitungan yang besar juga. ”Untuk itu langkah-langkah yang telah dibuat oleh KPU, yaitu penerbitan peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan KPU, pembentukan tim penyelesaian kerugian negara di KPU provinsi, kabupaten dan kota yang terjadi kehilangan barang negara, kerjasama KPU dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam pelaksanaan diklat,
TOT dan bimtek dengan narasumber dari Kemenkeu, dalam rangka perbaikan penyusunan laporan terus diupayakan agar KPU mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)”, kata Arif dalam pidatonya. Arif menambahkan, KPU saat ini telah memulai tahapan penyelenggaraan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) tahun 2014 sehingga membutuhkan doa dan dukungan semua pihak, termasuk BPK dalam mewujudkan Pemilu 2014 yang berkualitas termasuk dalam hal pertanggungjawaban laporan keuangan. BPK dalam kesempatan tersebut berharap agar permasalahan yang menjadi pengecualian segera diselesaikan. Pimpinan KPU diharapkan segera melaksanakan rencana aksi untuk menindaklanjuti permasalahan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan pemberian opini WDP ini diharapkan dapat memotivasi jajaran KPU untuk terus membenahi penyusunan laporan keuangan serta melakukan penilaian dan penyajian aset yang belum tuntas. (tdy/red)
Sekjen KPU Lantik Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu
S
ekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Drs. Suripto Bambang Setyadi, M.Si, Selasa (5/6/2012), melantik Karmawanto, M.Pd sebagai Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu. Pelantikan dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu; Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu; Ketua dan Anggota KPU Provinsi Bengkulu; Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU; serta Pejabat dan pegawai di
Suara KPU Edisi Juni 2012
lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Bengkulu. Berdasarkan Keputusan Sekjen KPU Nomor 259/Kpts/Setjen/Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu, yang mengangkat Karmawanto, M.Pd menggantikan Sekretaris sebelumnya Drs. Yuhardin Seman. Dalam Pidatonya Sekjen KPU mengatakan, Sekjen KPU sebagai pembina kepegawaian telah mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris Kabupaten/ Kota. “Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2011 telah mengatur pegawai KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian, itu artinya pegawai KPU berada di bawah pengendalian Setjen KPU
dan bukan pegawai dari kementerian atau lembaga atau lembaga pemerintah non kementerian maupun pegawai Pemerintah Daerah (Pemda),” papar Bambang dalam pidatonya. Sebagai konsekuensi satu kesatuan manajemen, maka proses alih status pegawai pemda yang ada di sekretariat KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota menjadi pegawai setjen KPU dilakukan secara bertahap sesuai dengan peraturan yang ada melalui mekanisme penawaran untuk memilih kepada yang bersangkutan dan berkoordinasi dengan pemda. Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu mendapatkan tunjangan jabatan struktural eselon II, dan dengan berlakunya keputusan tersebut maka Keputusan Sekjen KPU Nomor 403/ Kpts/Setjen/Tahun 2009 tanggal 29 Desember Tahun 2009 dinyatakan tidak berlaku lagi. (ook/red) 9
News
KPU Gugat DPRP “Daftarkan SKLN ke MK” “Kami mendaftarkan SKLN untuk mendapatkan satu payung hukum yang jelas terkait penyelenggaraan Pilgub Papua. Karena kewenangan yang seharusnya dijalankan KPU malah dijalankan DPRP,” ujar Husni Kamil Manik.
K
omisi Pemilihan Umum (KPU) resmi mendaftarkan gugatan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) kepada Mahkamah Konstitusi (MK), terkait keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dalam tahapan seleksi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua 20122017 yang dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Saat ini pelaksanaan Pilgub Papua sedang dalam proses pencalonan versi DPRP, sementara untuk KPU belum ditetapkan. KPU dan KPU Provinsi Papua menilai bahwa seluruh tahapan Pilgub Papua merupakan kewenangan mereka. Ketua KPU, Husni Kamil Manik, kepada wartawan usai mendaftarkan gugatan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (7/6), mengatakan “Kewenangan yang kita miliki sebagai penyelenggara pemilu terutama pemilukada itu meliputi 10
Ketua KPU Husni Kamil Manik (tengah) sedang menyerahkan berkas gugatan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) kepada petugas Mahkamah Konstitusi. (foto: Dodi/hupmas)
seluruh proses, namun sekarang sebagian proses dilaksanakan oleh pihak lain yaitu DPRP,” kata Ketua KPU. Setelah KPU melakukan pendekatan dan dialog di level provinsi maupun nasional yang difasilitasi Kemendagri, tetapi tidak dicapai permufakatan atau solusi yang sesuai dengan hukum perundang-undangan yang berlaku. “Kami mendaftarkan SKLN untuk mendapatkan satu payung hukum yang jelas terkait penyelenggaraan Pilgub Papua. Karena kewenangan yang seharusnya dijalankan KPU malah dijalankan DPRP,” ujar Husni Kamil Manik. Husni menambahkan KPU tidak mempermasalahkan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang sudah ada di Papua. Justru yang dikhawatirkan adalah
legitimasi dan proses pemilihan yang akan dianggap cacat hukum. “Kami tidak menyengketakan perdasus tapi kewenangan. Kalo diambil DPRP, legitimasinya dipersoalkan, tidak sesuai dengan UU penyelenggaraan pemilu dan UU Pemda tentang pemilihan kepala daerah dan kalau tetap dilangsungkan maka akan cacat hukum, nantinya akan digugat, daripada proses selesai lalu digugat, KPU Provinsi Papua juga akan menjadi korban,” ungkap Husni. KPU menganggap langkah tersebut menjadi salah satu solusi untuk mencari titik terang pelaksanaan Pemilukada Papua. Dengan demikian, terdapat kepastian hukum mengenai siapa yang berwenang menyelenggarakan Pemilu di provinsi tersebut. (tdy/ dod/red)
Suara KPU Edisi Juni 2012
News
Presiden SBY Ambil Sumpah 7 Anggota DKPP
S
usilo Bambang Yudhoyono, Selasa (12/6), mengambil sumpah 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), di Istana Negara, Jakarta. Ketujuh anggota DKPP periode 2012-2017 yang diambil sumpahnya adalah: 1. Ida Budhiati, SH, MH (unsur KPU). 2. Ir. Nelson Simanjuntak (unsur Bawaslu). 3. Prof. Dr. Abdul Bari Azed, SH, M.Hum (unsur tokoh masyarakat). 4. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si (unsur tokoh masyarakat). 5. Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, SH, MH (unsur tokoh masyarakat). 6. Saut Hamonangan Sirait, M.Th (unsur tokoh masyarakat). 7. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si (unsur tokoh masyarakat). Penetapan ketujuh anggota DKPP tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 57/P/ Tahun 2012 tanggal 8 Juni 2012. Acara pengambilan sumpah tersebut disaksikan oleh Ketua DPR RI, Marzuki Alie; Ketua KPU, Husni Kamil Manik; Ketua Bawaslu, Muhammad; serta beberapa Menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, antara lain, Menko Polhukam, Djoko Suyanto; Mendagri, Gamawan
Suara KPU Edisi Juni 2012
Fauzi; Menlu, Marty Natalegawa; dan Menkominfo, Tifatul Sembiring. Dalam sumpahnya, Anggota DKPP menyatakan, akan memenuhi tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945. Dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguhsungguh, jujur, adil, dan cermat, demi suksesnya Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD; Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan NKRI daripada kepentingan pribadi atau golongan. Pembentukan DKPP, sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, adalah untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Sedangkan pada ayat (3) disebutkan, DKPP dibentuk paling lama 2 (dua) bulan sejak anggota KPU dan anggota Bawaslu mengucapkan sumpah/janji. Anggota KPU dan anggota Bawaslu dilantik pada
12 April 2012. Jadi, paling lambat, DKPP harus sudah terbentuk pada 12 Juni 2012. Terkait unsur keanggotaan DKPP, pada ayat (4) disebutkan, anggota DKPP terdiri dari 7 (tujuh) orang, yakni 1 (satu) orang dari unsur KPU, 1 (satu) orang dari unsur Bawaslu, dan 5 (lima) orang dari unsur tokoh masyarakat. 5 (lima) orang dari unsur tokoh masyarakat itu, 3 (tiga) orang diajukan oleh DPR, dan 2 (dua) orang diajukan oleh Pemerintah [ayat (6)]. Ida Budhiati (anggota KPU) adalah Anggota DKPP dari unsur KPU, sedangkan Nelson Simanjuntak (anggota Bawaslu) dari unsur Bawaslu. Unsur tokoh masyarakat yang diajukan oleh DPR adalah Prof. Jimly Asshiddiqie, Saut Hamonangan Sirait, dan Nur Hidayat Sardini. Sedangkan unsur tokoh masyarakat yang diajukan oleh Pemerintah adalah Prof. Abdul Bari Azed dan Valina Singka Subekti. (dd/red)
11
News
Komisi Pemilihan Umum menerima kunjungan dari Kementerian Luar Negeri dalam rangka membahas pemiliha umum 2014 yang akan dilaksanakan di luar negeri. (foto: Dodi/hupmas)
KPU Terima Kunjungan Delegasi Kemlu “Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 mengatur adanya kemungkinan pemungutan suara di luar negeri bisa lebih dahulu (early voting)”.
K
omisi Pemilihan Umum (KPU) menerima kunjungan dari Kementrian Luar Negeri (Kemenlu), Selasa (5/6). Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 1 Gedung KPU itu terkait dengan persiapan penyelenggaraan Pemilu 2014 di Luar Negeri. Rombongan sebanyak 5 (lima) orang yang dipimpin oleh staf ahli Menlu Bidang Kelembagaan, Suprapto Martosetomo, diterima oleh Anggota KPU, Hadar Navis Gumay, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Arief Budiman, Juri Ardiantoro dan di dampingi oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wakil 12
Sekjen) Asrudi Trijono, dan para kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU. Untuk mensukseskan pemilu 2014 di Luar Negeri, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu membutuhkan bantuan dari Kemlu “KPU tidak bisa lepas dari bantuan Kementerian Luar Negeri karena diperlukan banyak hal mulai dari jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di Luar Negeri, penyusunan penyelenggaraan, pelaksanaan pemungutan suara,” ujar Hadar dalam rapat tersebut. Di Luar Negeri, permasalahan muncul ketika pemungutan suara, hari pemungutan suara yang tidak pada hari libur menyulitkan WNI untuk mendapat cuti. Hadar menjelaskan, “Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 mengatur adanya kemungkinan pemungutan suara di luar negeri bisa lebih dahulu (early voting)”. Selain permasalahan pemungutan suara, dibahas juga tentang masalah anggaran dimana
pada Pemilu 2009, ada kegiatankegiatan yang tidak tertampung, penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), peningkatan pemilih, dan hambatan-hambatan berbeda yang di hadapi oleh Panitia Pemilihan Luar Negri (PPLN). Menanggapi masalah anggaran, Kepala Biro Perencanaan dan Data Moyong Hariyanto menjelaskan bahwa pada hari Jumat sudah masuk pembahasan dengan DPR mengenai biaya yang diperlukan untuk pemilu di luar negeri, nota kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) segera direalisasikan sehingga diharapkan bahwa ditunjuknya counterpart dari Kemenlu untuk membicarakan masalah anggaran di DPR. Pada sesi akhir rapat, KPU dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) setuju bahwa perlu diadakannya lagi pertemuan untuk memaparkan tentang persiapan penyelenggara pemilu di Luar Negeri oleh Kemenlu. (ajg/red)
Suara KPU Edisi Juni 2012
Berita
Daerah
Para pemenang lomba cerdas berfoto bersama dengan juri dan Anggota KPU. (foto: Dodi/hupmas)
K
Final Cerdas Cermat SLTA Pemilukada DKI Jakarta Tahun 2012
omisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU) DKI Jakarta menggelar Final Lomba Cerdas Cermat Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 bertempat di Hotel Lumire, Jakarta (13/06). Acara tersebut dilaksanakan dalam rangka pemilukada dan peningkatan partisipasi masyarakat. Finalis yang telah lolos dari babak penyisihan lomba cerdas cermat sejumlah 6 (enam) SLTA, mewakili beberapa kota dan kabupaten yang ada di Provinsi DKI Jakarta, diantaranya; SMAN 30 (Kota Jakarta Pusat), SMAN 32 (Kota Jakarta Selatan) SMAN Islam Al-Azhar (Kota Jakarta Utara), SMAN 12 (Kota Jakarta Timur), SMAN 57 (Kota Jakarta Barat), dan MAN PKU (Kabupaten Kepulauan Seribu). Setelah melalui pertarungan ketat, keluar sebagai juara pertama perwakilan dari Kota Jakarta Timur yaitu SMAN 12 meraih total nilai 1200. Juara kedua dan juara ketiga berhasil direbut oleh SMAN 57 dan
Suara KPU Edisi Juni 2012
SMAN 32 setelah juri memberikan pertanyaan tambahan untuk kedua sekolah dikarenakan kedua sekolah tersebut mendapatkan nilai yang sama. Sebagai juri dari lomba dari cerdas cermat tersebut adalah, Juri Ardiantoro (Anggota KPU RI), Endang Sulastri (Anggota KPU RI 2007-2012), dan Drs. Tulus Winardi, SH, M.Si (Dinas Pendidikan provinsi DKI Jakarta). Acara lomba ini dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi DKI Dahlia Umar, Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta, para perwakilan KPU kabupaten/kota se-DKI Jakarta, dan para guru. Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Dahlia Umar, saat diwawancara mengatakan babak penyisihan sebelumnya sudah dilakukan di tingkat wilayah dan mengundang beberapa sekolah. Tes tertulis diikuti oleh beberapa SMAN, MAN, dan SMK, kemudian dari masingmasing wilayah dipilih satu untuk babak final yang mewakili dari wilayah kabupaten/kota yang ada
di Provinsi DKI Jakarta. “Sebelum mereka kita undang untuk mengikuti lomba cerdas cermat ini, mereka kita berikan materi mengenai peraturan perundangundangan, jadi mereka sebelumnya sudah paham mengenai kepemiluan. Ini adalah bagian dari bentuk sosialisasi pemilukada Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 yang sebentar lagi akan berlangsung”, kata Dahlia. Dahlia mengungkapkan, dengan lomba cerdas cermat ini diharapkan dapat memaksimalkan pemilih pemula untuk mau belajar tentang pemilu dan demokrasi. “Saya berharap pemilih pemula dapat menjadi pemilih yang cerdas bukan pemilih yang mudah dipengaruhi serta mudah di mobilisasi, tetapi pemilih yang memilih dengan keyakinannya dan pengetahuannya,” ungkap Dahlia. Juara pertama dalam lomba cerdas cermat tersebut memperoleh mendapat trofi piala, piagam penghargaan, dan uang sebesar 10 juta rupiah. (tdy/red)
13
Seputar
K
Pemilukada
KPU Maluku Tengah Sukses Gelar Pemilukada Putaran Dua
omisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maluku Tengah sukses menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Putaran Dua dengan lancar, tertib, dan damai. Pesta demokrasi untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah periode 2012-2017 ini dilaksanakan di 650 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 17 kecamatan di wilayah Kabupaten Maluku Tengah. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang digunakan dalam Pemilukada putaran dua ini sama dengan jumlah DPT pada putaran satu, yaitu sebesar 281.317 pemilih, namun masih tetap ada perbaikan, seperti bagi pemilih yang telah meninggal dunia, pemilih ganda, pindah alamat, atau yang telah menjadi anggota TNI/POLRI. Pemilukada putaran dua ini hanya akan memilih dua pasangan calon dari sebelumnya enam pasangan calon pada pemilukada putaran pertama. Berdasarkan Keputusan KPU Maluku Tengah Nomor 05/Kpts/KPU.Kab-MT/ IV/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012. KPU Kabupaten Maluku Tengah memutuskan pasangan nomor empat Tuasikal Abua-Marlatu Leleury (TULUS) dan pasangan nomor urut satu Jusuf Latu consina-Liliane Aitonam (INA-AMA) lolos pada putaran dua. Meskipun sempat diguncang teror bom dan berbagai demonstrasi di Masohi Ibukota Kabupaten Maluku Tengah beberapa hari yang lalu, namun hal tersebut tidak mengganggu penyelenggaraan pemilukada putaran dua oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah.
14
Antusiasme masyarakat Maluku Tengah saat memberikan suaranya di TPS. (foto: Ted/hupmas)
Hal ini terbukti dengan lancarnya kegiatan pemungutan suara yang ditinjau langsung oleh Gubernur Maluku yang didampingi oleh Kapolda Maluku, Ketua KPU Provinsi Maluku, Bupati Maluku Tengah, dan Ketua KPU Kabupaten Maluku Tengah. Dalam pantauan di TPS 3 dan 5 di Ampera, TPS 5, 7, 8, 9, 15, dan 17 di Namaelo, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sudah mempersiapkan diri sejak pukul 07.00 WIT, dengan melakukan sumpah dan janji sebagai petugas KPPS sebelum melaksanakan tugasnya di TPS. Kemudian di TPS 1 dan 2 di Makariki, TPS 1 di Sehati, dan TPS 2 di Stadion Nusantara Masohi, tampak antusias masyarakat untuk datang ke TPS, apalagi lokasi-lokasi tersebut juga dikunjungi oleh rombongan Gubernur Maluku. Selepas siang, kesibukan juga tampak di Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS), seperti tampak di Sekretariat PPS Letwaru, Haruru, Ampera, dan
Namaelo. Menurut Ketua KPU Maluku Tengah, La Alwi, sebenarnya tidak ada persoalan yang besar di putaran dua ini, hanya kekhawatiran-kekhawatiran oleh para kandidat saja. “Jadi apabila ada yang tidak puas, silakan menggunakan jalur hukum, bahkan pemilukada kali ini kami sudah mengadopsi regulasi terbaru yaitu Undang Undang 15 Tahun 2011, yang mana PPS ikut melakukan rekapitulasi, jadi formulir C ada di TPS, formulir D ada di PPS, formulir DA ada di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan formulir DB ada di Kabupaten,” papar La Alwi. Untuk menghindari permasalahan yang bisa saja muncul, Ketua KPU Maluku Tengah, La Alwi tidak akan mengumumkan hasil tabulasi penghitungan suara sementara, namun tetap menunggu hasil rekapitulasi yang berjenjang dari TPS hingga ke rapat pleno rekapitulasi oleh KPU Kabupaten Maluku tengah. (arf/red)
Suara KPU Edisi Juni 2012
Seputar
Pemilukada
KPU Kabupaten Pati Tetap Melaksanakan PSU
K
omisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah mengadakan pemungutan suara ulang (PSU) pada tanggal 16 Juni 2012. Pemungutan suara ulang ini dilaksanakan karena adanya gugatan dari pasangan Imam Suroso-Sujoko yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengulang pemungutan suara di Kabupaten Pati serta membatalkan pasangan calon Sunarwi-Tejo Pramono maju dalam pemilihan ulang tersebut. Pemungutan suara ulang ini sempat diwarnai isu pengepungan kantor KPU Kabupaten Pati oleh massa pendukung Sunarwi – Tejo sebagai bentuk kekecewaan mereka. Akan tetapi, sampai pemungutan suara berlangsung hal tersebut tidak terjadi. Menurut Ketua KPU Kabupaten Pati, Ahmad Jukari, S.Ag. MH, KPU sendiri akan tetap melaksanakan PSU sesuai dengan tahapan yang dijadwalkan. “Sesuai dengan Peraturan KPU No. 9 Pasal 11, pemilu baru dapat ditunda apabila terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan dan atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakibat pemilu tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal,” ujarnya. Dalam PSU tersebut, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah sebanyak 1.019.369 orang, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 500.662 dan perempuan 518.707, yang tersebar di 2.290 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan 21 Kecamatan. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pati dalam PSU ini adalah : 1. HM. Slamet Warsito, BE, ST, MT dan DR. Hj. Sri Mul-
Suara KPU Edisi Juni 2012
yani, Dra, MM (Perseorangan), 2. H. Imam Suroso, MM dan Sujoko, S.Pd, M.Pd (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), 3. Ir. H. Sri Merditomo , MM dan H. Karsidi, SH (Perseorangan), 4. Sri Susahid, SH, MH dan Hasan, SH, MM (Perseorangan), 5. H. Haryanto, SH, MM dan H. Budiyono ( PKS, PKB, PPP, GERINDRA, HANURA, PKPB, PPI), 6. Hj. Kartina Sukawati, SE, MM dan H. Supeno (DEMOKRAT). Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU Kabupaten Pati dan Wakil Ketua Desk Pilkada yang juga Asisten I Provinsi Jawa Tengah, Siswo Leksono beserta rombongan ikut terjun langsung ke TPS-TPS guna melihat situasi dan kondisi PSU yang sedang berlangsung di Kabupaten Pati. Hasil pantauan liputan langsung yang dilakukan pada beberapa TPS, diantaranya TPS 5,6, dan 7 Desa Winong, TPS 1 Desa Tayukuloh, dan TPS 3 Desa Alas Dowo. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati menggunakan sistem real count dalam penghitungan hasil perolehan suara sementara yang dikirim. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui short message service (sms) ke KPU. Hasil rekapan TPS-TPS yang diterima tanggal 16 Juni 2012 pada pukul 20.00 WIB sebesar 79.42% dari 1.819 TPS yang sudah melaporkan ke KPU Kabupaten Pati. Pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kabupaten Pati berlangsung sukses. Hal ini tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama berbagai pihak, termasuk KPU Kabupaten Pati, warga pati, Gerakan Pemuda dan Masyarakat Peduli Pati (GPMPP), pemerintah setempat, dan pengamanan yang diterjunkan dari Polda Jawa Tengah (red).
“Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 9 Pasal 11, pemilu baru dapat ditunda apabila terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan dan atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakibat pemilu tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal”. 15
News Berita Dalam
Gambar
Penandatanganan MOU antara KPU dengan Institut Teknologi Bandung (19/06/2012)
Kunjungan Duta Besar Meksiko ke KPU-RI (25/06/2012)
Audiensi DPRD Kabupaten Agam Sumatera Barat ke KPU-RI (5/06/2012) 16 16
Suara KPU Juni 2012 Suara KPUEdisi Edisi Juni 2012
