Edisi IX|November 2015
Jurnal Suara .......................
KPU SULUT MENJAGA
HAK
RAKYAT
DALAM
PEMILU
: k i t s i g o L i s u “ “Distrib s a t i r o i r p n a u a l u p e k h daera Website: http://www.kpu-sulutprov.go.id
Jurnal Suara .......................
KPU SULUT
Info KPU
SEKRETARIAT
KPU Sulut Jalan Diponegoro Nomor 25 Manado. Telp. (0431) 841-346. Fax. (0431) 841-364. Website: http://www.kpu-sulutprov.go.id Jurnal Suara .......................
KPU SULUT
Daftar Isi
KPU SULUT
5
PENASEHAT YESSY Y. MOMONGAN, ARDILES M.R. MEWOH, VIVI TESKRI LIDIA GEORGE, ZULKIFLI GOLONGGOM, FACHRUDDIN NOH, JONA OROH, FERRI RANTI, SPENNER MANOSSOH, DJEMMY TAMBOTO
- Logistik:Daerah Kepulauan Prioritas - Debat Kandidat, Sarana Informasi Visi Misi Pasangan Calon - Visi Misi Pasangan Calon
TIM JURNAL PENANGGUNG JAWAB : VIVI GEORGE. EDITOR: RUDI. REDAKTUR : FACHRUDDIN NOH (KOORDINATOR), LIDYA RANTUNG, CHRISTIE TALUMEWO, RAYMOND MAMAHIT, JEIKY MENTANG, FEBRY LANGKUN, EVANS TULENGEN, ANGEL, BILLY, SANTOS, VALENTINO. LAYOUT: ENRA PAENDONG. KEUANGAN: PEGI LANTU.
SEKRETARIAT KPU Sulut Jalan Diponegoro Nomor 25 Manado. Telp. (0431) 841-346. Fax. (0431) 841-364. Website: http://www.kpu-sulutprov.go.id
Berita Utama
Dari Graha Pena :
13
Daerah
PEMBEKALAN SEKALIAN DEKLARASI LHKPN Nasional
18
Presiden RI Optimis Dengan Keberhasilan Pilkada 2015
Formulir C6 Bukan Undangan
24
PKPU nomor 7 Tahun 2015 tentang NORMA, STANDAR, PROSE-
DUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota
28
Kilas KPU Jurnal Suara .......................
KPU SULUT
Salam Redaksi | 4 Jeiky E. Mentang, S.IP
B
ulan November 2015, menjadi bulan yang termasuk sangat sibuk bagi KPU Provinsi menyiapkan Logistik untuk bisa rampung dan siap di Distribusi ke 15 KPU Kabupaten dan Kota. Mulai dari Panitia Penyedia Barang sampai Panitia Penerima Barang mempersiapkan sampai tahap Produksi dan Distribusi. Tahapan Distribusi Logistik, yang diutamakan 3 (tiga) daerah Kepulauan yakni Kepulauan Sangihe, Siau Tagulandang dan Biaro serta Talaud. Seperti yang terpantau di Kabupaten Sangihe berkaitan dengan Logistik nampak KPU Sangihe memberikan waktu sepenuhnya untuk terokus pada persiapan Logistik Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara. Tak kalah pentingnya saat melakukan Monitoring persiapan Logistik di KPU Kota Manado. Bersama 15 KPU Kabupaten dan Kota, tahapan lainnya yang dilakukan baik KPU Provinsi Sulut maupun Sekretariat antara lain melakukan Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara sekalian Simulasi, Rapat Koordinasi berkaitan dengan Persiapan Logistik menjadi fokus utama disajikan dalam Edisi November 2015 ini. Tak kalah pentingnya situasi dan kondisi bulan November 2015, menjadi pusat perhatian Masyarakat Sulawesi Utara bahkan menjadi isue Nasional banyaknya massa yang melakukan Aksi Demo baik ke Kantor KPU Kota Manado maupun KPU Provinsi Sulawesi Utara. Beragam pengalaman KPU Prov. Sulut di Medio November 2015dalam Jurnal Edisi November 2015, baik aktiitas KPU Provinsi Sulawesi Utara kami sajikan , menyisahkan kisah Tahapan Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2015 termasuk kegiatan adanya kunjungan Dewan Pertimbangan Presiden yang memberikan perhatian serius bagi Sulawesi Utara terutama masalah salah satu calon baik Calon gubernur dan Wakil Gubernur dan tidak kalah ramainya salah satu calon Walikota dan Wakil Walikota yang masih berstatus bebas bersyarat menjadi polemik yang berkepanjangan sampai pada memasuki Bulan Desember 2015 berlangsung terus . Kunjungan Wantipres jg selain itu turun langsung dibeberapa Kabupaten kota di sulut untuk mengikuti perkembangan Persiapan Pilkada Serentak terutama memonitoring langsung Persiapan Logistik . Tahapan tetap berlangsung terus termasuk gencarnya Sosialisasi Ajakan Pilkada Serentak diwarnai dengan Road Show yang di fasilitasi KPU Provinsi Sulawesi Utara dengan mendatangi secara pro aktif berbagai daerah Kabupaten dan Kota se Sulawesi Utara. Semoga Jurnal Edisi 9 kali ini di Bulan November 2015, memberikan informasi dan pembelajaran penting sebagai bagian dari apa saja dan bagaimana Persiapan Pilkada Serentak. Salam Demokrasi
Jurnal Suara .......................
KPU SULUT
Berita Utama | 5
Logistik : Daerah Kepulauan Prioritas Kepulauan Sitaro, Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaud
Jurnal KPU SULUT, - Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang disingkat
PKPU Nomor 6 Tahun 2015 yang didalamnya mengatur ,Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau dikenal dengan istilah Logistik, bulan November 2015 menjadi pusat perhatian semua kalangan terutama Penyelenggara dalam mempersiapkan secara matang.
L
ogistik menjada perhatian utama daerah Kepulauan. Sulawesi Utara akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah untuk konteks Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di 15 (lima belas) Kabupaten dan Kota diantaranya ada 7 (tujuh) Kepala Daerah Kabupaten dan Kota yang akan dipilih oleh Masyarakat yang akan
menggunakan Hak Pilihnya antara lain Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Tomohon, Kota Manado dan Kota Bitung. Kepulauan Sitaro atau Siau Tagulandang dan Biaro, Kepulauan Sangihe
Jurnal Suara .......................
KPU SULUT
Berita Utama | 6 dan Kepulauan Talaud adalah daerah sasaran Penyelenggara dalam hal ini KPU Prov. Sulut untuk mendistribusikan lebih awal, mengingat letak geografis serta memasuki mulai bulan Oktober dan November 2015, cuaca mulai berubah dari panas hingga nampak cuaca ekstrim disertai angin jadi bagian Daerah Sulawesi Utara akibat pengaruh angin typhon yang datangnya dari Negara Filipina yang cukup berdampak dan sangat dekat dengan daerah kepulauan Talaud dan Sangihe. Distribusi Logistik didahulukan 1 minggu dibanding daerah daratan dan pegunungan di Sulawesi Utara. 3 (tiga) Kepulauan menjadi sasaran awal Surat Suara dan secara bertahap Alat Kelengkapan lainnya di distribusi oleh Pihak ke 3 (tiga) sesuai target dan sasaran. Apa saja Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan atau Logistik? Penyediaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan berdasarkan prinsip yang diatur dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2015 sebagai berikut:
a). Perlengkapan Pemungutan Suara, terdiri atas : 1). Kotak Suara 2). Surat Suara 3). Tinta 4). Bilik Pemungutan suara 5). Segel 6). Alat untuk memberi tanda pilihan 7). TPS b). Dukungan perlengkapan lainnya, terdiri atas : 1). Sampul kertas 2). Tanda Pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi 3). Karet pengikat surat suara 4). Lem/perekat 5). Kantong Plastik 6). Ballpoint 7). Gembok 8). Spidol 9). Formulir sesuai tahapan penyelenggaraan pemilihan
a. tepat jumlah
10).Stiker nomor kotak suara
b. tepat jenis
11).Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan
c. tepat sasaran d. tepat waktu e. tepat kualitas dan f. efisien Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Barang/jasa logistik yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan, terdiri atas :
12).Alat bantu tuna netra 13). Daftar Pasangan Calon 14).Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftra Pemilih Tetap Tambahan (DPTb1) Jenis Logistik diatas menjadi bagian Alat dan Sarana bisa menunjang terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah yang bebas, Jujur dan adil. Jurnal Suara .......................
KPU SULUT
Berita Utama | 7
Debat Kandidat,
Sarana Informasi Visi Misi Pasangan Calon
“D
ebat Kandidat bagian dari Tahapan Pilkada Serentak 2015 yang dipersiapkan Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara dimana Debat Kandidat 3 (tiga) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara diawali persiapan mulai dari penentuan tanggal pelaksanaan sampai akan digelar sebanyak 3 (tiga) kali, penentuan panelis dan moderator sampai membicarakan mekanisme debat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015 “ungkap Dr Ardiles Mewoh, yang membidangi Divisi Tekhnis dan Hukum ditengah Rapat koordinasi bersama Tim Pasangan Calon dan Media Cetak dan elektronik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015, menjadi dasar dilaksanakannya Debat Kandidat oleh KPU Provinsi Sulut . Debat Kandidat mempunyai tujuan menyebarluas-
kan profil, visi dan misi pasangan calon kepada publik. Dipertegas lagi oleh Dr Ardiles Mewoh jebolan Dosen sospol Unsrat dan gelar Doktornya di Universitas Pajajaran “Kali ini, Debat Kandidat diawali dengan mensosialisasikan ke Tim Kampanye Pasangan Calon itu yang paling penting, serta bagaimana kami KPU Prov. Sulut mengatur Mekanisme Debat serta secara transparan akan menyampaikkan siapa Panelis yang terseleksi untuk terlibat dalam Debat Kandidat nantinya. Dalam kesepakatan Kami Komisioner ditambahkannya “Debat Kandidat I akan mengangkat Thema : “Pelayanan Publik, Tata Kelola Pemerintah, Kesejahteraan” . Debat Kandidat I kami akan gelar di Hotel Sutan Raja Kab. Minahasa Utara. KPU Prov. Sulut menentukan thema serta menyiapkan Tim Panelis Debat Kandidat I ntara lain dengan sangat selektif Drs Philep Jurnal Suara .......................
KPU SULUT
Berita Utama | 8 Morse Regar, MS sekaligus sebagai Moderator sebagai Dekan FISIP Universitas Sam ratulangi Manado , Yopie Alex Tomi Pangemanan, SPd,MM,MPd sebagai Rektor Universitas Kristen Indonesia Tomohon dan Sitti Nurlaili Djenaan, SPd,MH sebagai Atifis LSM dan Direktur Swara Parangpuan Sulut,masing-masing sebagai Tim Ahli atau Pakar dari kalangan profesional dan Akademisi .” Disela-sela Rapat Internal KPU Prov. Sulut Dr Ardiles Mewoh juga menambahkan , “Kesepakatan kami dalam Rapat Internal KPU Prov. Sulut,Panelis kami akan memberikan keleluasaan berdasarkan ilmu dan kepakaran mereka dimana Panelis yang akan menyusun materi dalam bentuk pertanyaan dan diantara Panelis memberikan usulan 1 moderator yang akan menjalankan proses Debat”. Debat Kandidat I pada tanggal 7 November 2015 berjalan dengan lancar dengan durasi waktu 90 menit, dibagi dalam beberapa babak atau segmen. Segmen dibagi 6 , moderator mempersilahkan 3 (tiga) pasangan calon memaparkan masing-masing visi dan misi selama 5 menit. Menarik selesai pemaparan visi misi, moderator mulai mengajukan pertanyaan terkait thema, pendalaman thema dan tanya jawab serta pasangan calon diberi ruang tanggapan dan sanggahan antara pasangan calon terkait dan diakhiri pernyataan penutup dari masing-masing calon. Pertanyaan oleh moderator menganglistrik daerah, dimana Sulut di perhaketersediaan energi listrik yang terbatas. yang muncul sangat berkaitan dengan PenEkonomi, Sosial Budaya. Debat Kandidat cara langsung melalui media audio visual TV. Para pendukung dan Tim Kampa, Bawaslu Prov. Sulut,KPU Prov. Sulut Sekretariat,media , keterwakilan Disabilitas nampak hadir dalam Debat Kandidat I.
kat soal Pasokan dapkan dengan Pertanyaan lainnya didikan, Kesehatan, disiarkan seKompas nye dan
Debat Kandidat II, yang digelar tanggal 14 November 2015 dengan Thema : “ Energy, Lingkungan dan Stabilitas Keamanan” tidak kalah serunya dengan Debat Kandidat bertempat di Hotel Sutan Raja. Yang menjadi Moderator Dr dr Abeng Elong. Yang menjadi Panelis dalam Debat kandidat II Dr dr Abeng Elong dari Dosen UNIMA, Prof Telly Sumbu sebagai dekan Fakultas Hukum UnDR. Ardiles Mewoh, S.IP., M.Si Jurnal Suara .......................
KPU SULUT
Berita Utama | 9 srat dan Dr Rignolda Djamaludin dari Akademisi Unsrat Manado. Tak kalau serunya , walau Debat Kandidat II disertai dengan suasana yang lebih panas antar pasangan calon dalam menjawab pertanyaan yang dilontarkan Moderator. Pertanyaan muncul yang berkaitan dengan thema dan yang relevan situasi Daerah Sulawesi Utara dari sisi lingkungan sangat kaya dengan Sumber Daya Alam dan bagaimana Sumber Daya Manasia yang akan mengelolanya, menciptakan Pemimpin Kepala Daerah yang siap memajukan Daerahnya. Belum lagi situasi Sulut yang kadang disertai masih belum stabil nya keamanan yang memicu ada perkelahian antar kampung, bukan tidak menuntup kemungkinan dari sisi stabilitas keamanan menjadi perhatian khusus para kandidat memaparkan visi misi dan komitmen mereka kalau saja terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur menjadi tanggung jawab membangun Sulawesi Utara dari segi stabilitas itu juga yang di perjuangkan. Tak kalah serunya saat Moderator juga di soraki Tim Kampanye salah satu calon hanya soal tekhnis diatas panggung tapi berhasil dikendalikan kembali oleh Moderator di detik-detik berakhirnya Debat Kandidat II. Kali ini Debat Kandidat di atur posisi panggung supaya lebih terkesan lebih substantif para calon menjawab pertanyaan sesuai thema. Nampak seru para calon diberi kesempatan saling melemparkan pertanyaan dan dari atas panggung tak kalah ramainya para pendukung Pasangan Calon di latarbelakangi 3 buah panggung untuk memberikan kesempatan para pendukung ke 3 pasangan calon untuk memberikan supporting sengan durasi waktu yang diberikan Moderator saat jedah iklan. Debat Kandidat II berakhir sesuai dengan waktu yang di siapkan dalam roundown acara oleh KPU Prov. Sulut. Debat Kandidat III, debat yang disiapkan KPU Prov. Sulut sebagai penutup rangkaian 3 (tiga) kali di gelar di tempat yang sama Hotel Sutan Raja dengan mengambil Thema : “Wilayah Perbatasan, NKRI dan Kemaritiman”. Debat Kandidat III di moderatori oleh Prof. Revo Gerung sebagai Dekan berasal dari Fakultas Ilmu Tekhnologi dan Kelautan Unsrat Manado. Tim Panelis Debat Kandidat III KPU Prov Sulut mempercayakan selain Prof. Revo Gerung, Dr Noldy Tuerah pakar Ekonom bekerja di KAPET dan Dr Ronny Maramis dari Fakultas Hukum Unsrat Manado., Debat Kandidat III , semakin seru di gelar oleh KPU Prov. Sulut dnimana para Calon lebih memperlihatkan komitmen mereka dan memperkuat visi misi yang tetap menjadi produk unggulan. Berkaitan dengan Thema yang di gelar sangat lebih substantif mampu di jawab 3 pasangan calon. Tinggal bagaimana cara, penilaian publik, pemilih masyarakat Sulut yang akan menjawab pada pencoblosan tanggal 9 Desember 2015 untuk menentukan Kepala daerah di Sulawesi Utara . Yang pasti KPU Prov. Sulut sudah memasilitasi Debat Kandidat ini sebagai sarana paparan visi misi, semua terletak dari Pilihan rakyat yang nantinya punya hak menentukan. Moga dengan digelarnya Debat kandidat terakhir dapat menjadi penilaian bagi setiap ,masyarakat pemilih .
Jurnal Suara .......................
KPU SULUT
Berita Utama| 10 VISI MISI Pasangan Calon Visi No.Urut 1 Calon Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Drs Steven O.E.Kandouw Terwujudnya Sulawesi Utara Berdikari Dalam ekonomi, Berdaulat Dalam Pemerintahan dan Politik, Serta Berkepribadian Dalam Budaya
Misi :
1. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan memperkuat sumberdayaektor pertanian dan sumberdaya kemaritiman sebagai penjabaran provinsi kepulauan, serta mendorong sektor industri dan jasa. 2. Memantapkan pembangunan sumberdaya manusia yang berkepribadian dan berdaya saing 3. Mewujudkan Sulawesi Utara sebagai destinasi investasi dan parawisata yang berdaya saing kesejahteraan masyarakat yang tinggi, maju dan mandiri 4. Mewujudkan pemeratan kesejahteraan masyarakat yang tinggi, maju dan mandiri 5. Memantapkan pembangunan inrastruktur berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan 6. Mewujudkan Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia di kawasan timur
Visi No.Urut 2 Calon Gubernur Maya Rumantir dan Wakil Gubernur Glenny Kairupan Bermoral, Berkualitas, Bersinar, Damai, sejahtera
Misi :
Untuk mencapai Sulut Bermoral, Berkualitas, Bersinar, Damai, Sejahtera
Visi No.Urut 3 Calon Gubernur Dr Benny Josua Mamoto,SH,M.Si dan Wakil Gubernur David Bobihoe Akib Sulawesi Utara yang Berdaya Saing, Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan
Misi :
Memantapkan Sulawesi Utara Yang Berdaya Saing, Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan
Debat Kandidat diawali persiapan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara mulai dari penentuan pelaksanaan sebanyak 3 (tiga) kali, penentuan panelis dan moderator sampai membicarakan mekanisme debat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015, menjadi dasar dilaksanakannya Debat Kandidat oleh KPU Provinsi Sulut . Debat Kandidat mempunyai tujuan menyebarluaskan profil, visi dan misi pasangan calon kepada publik.
Jurnal Suara .......................
KPU SULUT
Berita Utama | 11
K
ali ini, KPU Prov. Sulut melakukan tahapan Debat Kandidat I diawali dengan mensosialisasikan ke Tim Kampanye 3 Pasangan Calon berkaitan dengan Mekanisme Debat serta Panelis yang terseleksi. Debat Kandidat I mengangkat Thema : “Pelayanan Publik, Tata Kelola Pemerintah, Kesejahteraan” . Dalam tajuk siaran langsung TV Kompas, Debat Kandidat I bertempat di Hotel Sutan Raja Kab.Minahasa Utara. KPU Prov. Sulut menentukan thema serta menyiapkan Tim Panelis Debat Kandidat I Drs Philep Morse Regar, MS sekaligus sebagai Moderator sebagai Dekan FISIP Universitas Sam ratulangi Manado , Yopie Alex Tomi Pangemanan, SPd,MM,MPd sebagai Rektor Universitas Kristen Indonesia
Tomohon dan Sitti Nurlaili Djenaan, SPd,MH sebagai Atifis LSM ,masing-masing sebagai Tim Ahli atau Pakar dari kalangan profesional dan Akademisi yang menyusun materi pertanyaan dan diantara Panelis memberikan usulan 1 moderator yang akan menjalankan proses Debat. Debat Kandidat I berjalan dengan lancar dengan durasi waktu 90 menit, dibagi dalam benerapa babak atau segmen. Segmen dibagi 6 , moderator mempersilahkan 3 (tiga) pasangan calon memaparkan masing-masing visi dan misi selama 5 menit. Menarik selesai pemaparan visi misi, moderator mulai mengajukan pertanyaan terkait thema, pendalaman thema dan tanya jawab serta pasangan calon diberi ruang tanggapan dan sanggahan antara pas-
Jurnal Suara .......................
KPU SULUT
Berita Utama| 12 angan calon terkait dan diakhiri pernyataan penutup dari masing-masing calon. Pertanyaan oleh moderator mengangkat soal Pasokan listrik daerah, dimana Sulut di perhadapkan dengan ketersediaan energi listrik yang terbatas yang disebabkan jumlah prasarana yang kurang memadai.Masalah listrik sempat menjai topik hangat karena cukup mengganggu aktifitas masyarakat Sulut mulai di Pedesaan sampai di Perkotaan yang berdampak pada pendapatan ekonomi. Ketersediaan listrik sangat dibutuhkan baik bagi pergerakan industry dan ekonomi didaerah,kebutuhan rumah tanggahingga penerangan jalana dan fasilitas umum lainnya.Masyarak telah membayar listrik beserta pajak jalanan, sayangnya kualitas layanan yang diberikan pada masyarakat belum sebanding. Keadaan ini berdampak pada peningkatan keresahan dan rasa tidak aman.Secara sosial ketidakhadiran penerangan jalanan telah meningkatkan angka kriminalitas, kekerasan seksual dan perkelahian antar kelurahan/desa yang dilakukan oleh pemuda dan remaja. Secara ekonomi listrik padam berdampak bagi industry rumah tangga dan kecil yang menggantungkan usahanya dari pasokan listrik. Berkaitan dengan peningkatan layanan public Moderator melemparkan pertanyaan kepada Para kandidat “apa strategi yang akan dilakukan menghadapi kondisi seperti ini, agar dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi, penciptaan rasa penciptaan rasa aman dan seka-
ligus penyediaan sarana dan prasarana pendukung di bidang kelistrikan. Pertanyaan-pertanyaan lainnya antara lain berkaitan dengan Tata Kelola Pemerintahan,Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi menjadi lebih hangat dalam Debat kandidat I. Ruangan Convention Hall turut hadir Para pendukung dan 3 Tim Kampanye Pasangan Calon , Bawaslu Prov. Sulut, Para media cetak dan elektronik , tak kalah pentingnya KPU Prov. Sulut menghadirkan keterwakilan Disabilitas dalam Debat Kandidat I. KPU Prov. Sulut menggelar Debat Kandidat II bertempat di Hotel Sutan Raja pada hari Sabtu, 14 November 2015 secara on line melalui siaran TVRI Stasiun Manado. Panelis dalam Debat kandidat II terdiri dari Prof. Dr Telly Sumbu,SH, MH, Dr Ir Rignolda Djamaludin dan sebagai Moderator Dr dr Abeng Elong,MARS. Thema Debat Kandidat II : “ Energy, Lingkungan dan Stabilitas Daerah”
Jurnal Suara .......................
KPU SULUT
Daerah | 13 Dari Graha Pena :
PEMBEKALAN SEKALIAN DEKLARASI LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi kerjasama KPU PROV. SULUT
P
embekalan bagi para Pasangan Calon Kepala Daerah berkaitan dengan mengantisipasi bahaya Korupsi ketika jadi pemimpin di Sulawesi Utara,menjadi momentum yang sangat penting dan menjadi okus utama Program dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Kerja sama yang di bangun antara KPU Prov. Sulut dan KPK diwujudkan dalam bentuk Pembekalan yang dilaksanakan pada tanggal Noember 2015 di Gedung Graha Bumi Beringin dengan dihadiri Pasangan Calon untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara serta Pasangan Calon dari 7 Kabupaten Kota. Pelaksanaan Pembekalan dan Deklarasi LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) Calon Kepala Daerah Program Pilkada Beritegritas mendapat appreciate terutama Pasangan Calon dilanjutkan dengan Deklarasi LHKPN. Turut hadir dalam acara Pembekalan dan Deklarasi Penjabat Gubernur Sulawesi Utara DR Soni Sumarsono, MDM, Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara dan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Walikota, Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik,kalangan Media dan Pasangan Calon dari 7 KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2015. Ini ungkapan dari Penjabat Gubernur Sulawesi Utara DR Sumarsono, MDM saat membuka acara pembekalan dan deklarasi LHKPN,” Para calon kepala daerah dalam Pilkada Sulut diharapkan harus berintegritas”. Selanjutnya disampaikan pula oleh Sumarsono sekaligus mengimbau kepada para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pilkada 9 Desember nanti baik KPU, Bawaslu dan para calon kepala daerah yang akan bertarung agar menciptakan pilkada yang berintegritas dan damai demi nama baik Sulut.” Tambahnya saat membuka acara Pembekalan. Selanjutnya sambuta PLT Sumarsono menyampaikan pula ,”Pilkada Sulut harus berintegritas karena Sulut memperoleh prestasi sebagai daerah demokrasi terbaik se Indonesia, sampai saat ini para pasangan calon kepala daerah telah melaksanakan aturan tentang pilkada dengan baik. Namun satu hal juga yang harus diantisipasi adalah politik uang yang saat ini masih cukup besar terjadi di Sulut.” Jurnal Suara .......................
KPU SULUT
Nasional | 14 Ada janjinya sebagai PLT Gubernur en dan yang terakhir antar kabupaten yang menjabat selama belum ditetapkota”, PLT Gubernur mengakhiri Samkannya Gubernur dan Wakil Gubernur butannya. terpilih “Kami dari Pemprov Sulut Selain Pembekalan ,tak kalah menakan memberikan penghargaan bagi ariknya Penyelenggara Pilkada berkedesa yang partisipasi warganya tinggi wajiban mengumumkan total harta dalam mensukseskan Pilkada.Perhakekayaan masing-masing pasangan tian kami juga sebagai Pemerincalon Kepala Daerah di Sulawesi tah Provinsi akan memberkan Utara. Keterwakilan dari KPK penghargaan sampai ditingkat bagian Fungsional Pencegahan ”Pilkakelurahan, kecamatan serta KPK Denni Rustan, memberida Sulut harus kabupaten dan kota”. kan pernyataannya “tujuan Sambutan Gubernurnur memberikan angin segar bagi Penyelenggara yang nampak hadir selain ungkapannya bahwa “Anugerah demokrasi tersebut akan diberikan bertingkat sebanyak lima kategori. Kategori pertama Anugerah Demokrasi untuk Desa, untuk Kelurahan antar kecamatan, keempat antar kabupat-
berintegritas karediumumkannya Harta na Sulut memperoleh Kekayaan para pasangan prestasi sebagai daeCalon antara lain untuk mengawal pemilihan rah demokrasi terbaik kepala daerah (Pilkase Indonesia, sampai da) serentak di Sulut saat ini para pasangan ”.Ini sebagai bentuk calon kepala daerah telah transparansi agar bisa melaksanakan aturan tendiketahui masyarakat. Berapa jumlah harta tang pilkada dengan baik. kekayaan para calon, Namun satu hal juga itu akan diumumkan” yang harus diantisipasi Denni Rustan dalam meadalah politik uang nutup pembicaraan yang saat ini masih cukup besar terjadi di Sulut.”
Jurnal Suara .......................
KPU SULUT
Nasional | 15
Jurnal Suara .......................
KPU SULUT
Debat Kandidat Pasangan Calon Gubernur dan
Debat Kandidat I tanggal 7 Desember
2015
Deba
Debat Kandidat
II tanggal 14 D
esember 2015 Jurnal Suara .......................
KPU SULUT
Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015
at Kandidat III (Akhir) tanggal 21 De
sember 2015, Convention Hall Hotel
Sutan Raja
Pendukung acara (Sekretariat, Media, dll) Jurnal Suara .......................
KPU SULUT
Nasional | 18 Presiden RI Optimis Dengan Keberhasilan Pilkada 2015
Jakarta, kpu.go.id – Paska menggelar pertemuan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo merasa optimis terkait perkembangan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015, Selasa (3/11).
H
al itu dikatakan oleh Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik usai pertemuannya dengan Presiden RI di media center Istana Merdeka, Jakarta. “Presiden optimis karena dianggap semua sudah jalan, dan semua sudah sesuai dengan jadwal,” kata Husni saat memberikan keterangan pers. Terkait proses distribusi logistik pilkada yang akan dilakukan saat musim penghujan dan kondisi kabut asap dibeberapa daerah, Husni mengatakan hal itu telah diantisipasi. “Di Indonesia hujan relatif merata, jadi semuanya harus diantisipasi. Untuk asap sendiri, sampai sekarang sudah kelihatan, jadi kita (KPU) lebih optimis tentang masalah distribusi,” sambungnya. Menurut Husni dinamika pilkada di daerah dalam beberapa pekan kedepan akan berubah lebih meriah. Karena saat itu telah memasuki tahapan kampanye di media massa. “Dua pekan lagi sudah mulai proses kampanye di media massa, semua media digunakan. Begitu juga di lapangan karena rapat umum sudah boleh dilakukan, jadi nanti akan kelihatan kemeriahaannya,” tutur Husni. Mengenai kegiatan sosialisasi, Husni mengatakan bahwa pemerintah akan turut membantu KPU dalam melakukan sosialisasi dan himbauan melalui spanduk dan baliho untuk berhasilnya gelaran Pilkada serentak 2015. “Dari pemerintah juga akan ada himbauan untuk ikut memilih, dalam bentuk spanduk, baliho, ada juga gerakan anti money politic, netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam pilkada, dan tema lain yang mendukung kesuksesan pilkada,” kata Dia. (ris/red. /FOTO KPU/dosen/Hupmas) Sumber Website KPU RI Jurnal Suara .......................
KPU SULUT
Nasional | 19 Formulir C6 Bukan Undangan
Keterangan Foto : kiri-kanan: Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Eko Sasmito, Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik, Bupati Kabupaten Blitar Herry Nugroho, dan Ketua KPU Kabupaten Blitar, Imron Nafifah saat sesi tanya jawab antara KPU dan peserta sosialisasi PKPU 14/2015, Rabu 4/11
Blitar, kpu.go.id – Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Husni Kamil Manik ketika menjadi pembicara dalam Acara Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Rabu (4/10) di Blitar. Dihadapan ratusan peserta yang memenuhi Ballroom Hotel Grand Mansion, Blitar tersebut Husni menjelaskan bahwa sering terjadi kesalahpahaman pemaknaan yang diakibatkan kekeliruan dalam penyebutan formulir C6.
“N
anti sebelum pemungutan suara, Bapak Ibu akan didatangi oleh petugas KPPS, akan ada sehelai surat yang diberikan kepada semua pemilih, namanya surat pemberitahuan formulir C6,” kata Husni. Husni menambahkan sering terjadi kesalahan di masyarakat yang menyebut formulir C6 dengan surat undangan. Kesalahan penyebutan tersebut menimbulkan keengganan di sebagian pemilih ketika dilapangan ditemui ada pemilih yang tidak mendapat formulir C6. “Harus hati-hati memilih istilah, yang diserahkan itu adalah surat pemberitahuan. Jadi kalau ada penduduk kita yang menjadi pemilih, belum dapat surat pemberitahun, dia punya hak untuk memilih dan datang ke TPS,” jelasnya. Dalam penjelasannya, Husni menyebutkan bahwa formulir C6 digunakan sebagai salah satu sarana sosialisasi kepada para pemilih tentang adanya pelaksanaan pilkada. Husni menilai satu bulan menjelang pelaksanaan pilkada ini adalah waktu yang ideal dan memungkinankan untuk menyebar informasi kepada seluruh pemilih tentang adanya pelaksaanaan pilkada. Momen pemberian formulir C6 dari petugas kepada pemilih ini juga dapat dijadikan momen sosialisasi yang efektif karena adanya interaksi dan dialog langsung antara petugas dan pemilih. Dengan berbagai langkah dan strategi yang dilakukan oleh KPU, Husni memiliki keyakinan bahwa semua pemilih akan mengetahui tentang adanya pelaksanaan pilkada. (ftq/red. FOTO KPU/rap/Hupmas) Sumber Website KPU RI Jurnal Suara .......................
KPU SULUT
Nasional | 20 77,5 Persen, Target Nasional Partisipasi Masyarakat di Pilkada 2015
Timor Tengah Utara kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mematok target nasional tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak 2015 sebesar 77,5 persen. Pada awalnya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menginginkan 80 persen, tetapi KPU menginginkan 75 persen, sehingga disepakati bersama 77,5 persen secara nasional.
H
al tersebut disampaikan Komisioner KPU RI Sigit Pamungkas, saat memberikan pengarahan pada Bimbingan Teknis (Bimtek) PPS, PPK, dan Panwas, disela kegiatan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dengan satu pasangan calon, Sabtu (7/11) di Timor Tengah Utara (TTU). “TTU ini mempunyai khas, informasi awal dulu ke masyarakat pilkada akan ditunda ke Pilkada Serentak Tahun 2017. Kemudian keluar Putusan MK, oleh karena itu kita harus mensosialisasikan pilkada
yang tetap di 9 Desember 2015. Kita harus mengintensifkan penyebaran informasi dan mendorong masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam pilkada. Kita bisa titip informasi ke pendeta-pendeta, juga KPPS, PPS, dan PPK dalam sosialisasi di forumforum masyarakat,” tutur Sigit yang memegang divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di KPU RI. Prinsip transparansi harus ditegakkan dalam proses pilkada, seperti adanya upload C1 ke website, sehingga masyarakat, saksi, panwas, dan pemantau juga bisa Jurnal Suara .......................
KPU SULUT
Nasional | 21 mengaksesnya. Semua proses penghitungan dan rekapitulasi suara dilakukan secara terbuka, jadi masyarakat bisa mendokumentasikan dengan foto dan video, tidak boleh dilarang. Kemudian prinsip koreksi, apabila ada yang salah penulisan, tidak diperbolehkan di tipex atau dicoret-coret. Kesalahan penulisan itu bisa dicoret dengan masih keliatan angka yang lama, ditulis angka baru, dan dibubuhi paraf petugas. Selanjutnya prinsip tertib administrasi, karena kadang administrasi yang tidak tertib bisa dijadikan alat untuk mempersoalkan proses pilkada. Sementara itu Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay menjelaskan pentingnya mempelajari juknis dan buku panduan pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara di TPS. Selain itu ada juga video proses pemungutan suara di TPS dan video contoh pengisian formulir. Ada beberapa hal yang baru diterapkan KPU untuk menjamin integritas pelaksanaan pemungutan suara, salahsatunya formulir C7 yang digunakan sebagai daftar hadir. Pada pilkada sebelumnya hanya ada satu petugas KPPS di bagian depan pintu masuk, sekarang KPPS Nomor 4 dan 5 mempunyai tugas mencatat pemilih yg hadir di formulir C7. “Sangat mungkin ada pemilih yang tidak membawa C6 surat pemberitahuan, mereka tetap diperbolehkan menggunakan suarnya apabila dia memang terdaftar sebagai pemilih. Penting juga bagi kita untuk mengecek jari yang telah dicelupkan ke tinta, untuk mengantisipasi pemilih yang akan mencoblos kembali. Bayangkan apabila terjadi satu kasus saja yang tidak benar, maka bisa saja pemungutan suara diulang dan hal itu bisa merusak kepercayaan pelaksanaan semua pilkada ini,” terang Hadar. Pencatatan bagi pemilih disabilitas juga terdapat di TPS, tambah Hadar, karena KPU ingin menyesuaikan program pemerintah, yaitu salah satu ukuran demokrasi di Indonesia salah satunya partisipasi penyandang disabilitas. PPK juga harus mempersiapkan minimal tiga kotak suara, kotak suara pertama berisi dokumen-dokumen C1, termasuk yang ukuran plano. Kemudian kotak suara kedua, memuat daftar-daftar pemilih, termasuk C7. Selanjutnya, kotak suara ketiga itu hasil rekap DAA dan DA1 di kecamatan. (Arf/red. FOTO KPU/Arf/Hupmas) Sumber Website KPU RI
“Sangat mungkin ada pemilih yang tidak membawa C6 surat pemberitahuan, mereka tetap diperbolehkan menggunakan suarnya apabila dia memang terdaftar sebagai pemilih. Penting juga bagi kita untuk mengecek jari yang telah dicelupkan ke tinta, untuk mengantisipasi pemilih yang akan mencoblos kembali. Bayangkan apabila terjadi satu kasus saja yang tidak benar, maka bisa saja pemungutan suara diulang dan hal itu bisa merusak kepercayaan pelaksanaan semua pilkada ini,”
Jurnal Suara .......................
KPU SULUT
Nasional | 22 Peluncuran Pelayanan Informasi Publik Online (e-PPID)
Jakarta kpu.go.id- Kamis, (12/11) Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi meluncurkan layanan informasi publik berbasis online (e-PPID), di Ruang Sidang Utama Gedung KPU. Layanan yang dapat di akses di situs ppid.kpu.go.id ini semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi-informasi yang ada di KPU.
E
-PPID diluncurkan sebagai wujud komitmen KPU dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Husni Kamil Manik, Ketua KPU RI mengatakan bahwa transparansi adalah salah satu prinsip yang selalu diterapkan oleh KPU sejak awal penyelenggaraan pemilu. Dihadapan para undangan yang hadir, dengan bangga Husni mengatakan bahwa layanan ini adalah satu capaian prestasi baru bagi kerja keras KPU mewujudkan komitmen keterbukaan informasi.
Husni mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi Dengan semakin baiknya pelayanan kepada masyarakat, Husni berharap hal itu dapat berdampak kepada meningkatnya partisipasi masyarakat. Husni pun mengajak masyarakat untuk turun memanfaatkan fasilitas yang disediakan KPU ini. “Jangan biarkan fasilitas ini menganggur”, ujar Husni. Senada dengan Husni, Abdul Hamid Dipopramono, Ketua Komisi Informasi Pusat mengakui bahwa keterbukaan Jurnal Suara .......................
KPU SULUT
Nasional | 23
informasi publik di KPU berjalan dengan cepat. Hamid melihat peluncuran e-PPID oleh KPU ini sebagai langkah lanjutan KPU dalam konteks pelayanan informasi dan manajemen PPID. “Dalam hal keterbukaan, KPU berjalan cepat” Ujar Hamid mengapresiasi. “Dalam pemilu lalu, baik pileg maupun pilpres, dapat saya katakan suasananya terbuka” lanjutnya.
si (Perludem), Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia dan media massa ditandai dengan dilakukannya registrasi pertama di situs ppid.kpu.go.id oleh Ketua KPU. (ftq/ red. FOTO KPU/ook/Hupmas) Sumber Website KPU RI
Peluncuran yang dihadiri oleh Komisi Informasi Pusat, Indonesia Parliamantary Center (IPC), Perwakilan Partai Politik, The Asia Foundation, Departement of Foreign Affairs and Trade-Ausralian Embassy, IFES, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokra-
Jurnal Suara .......................
KPU SULUT
dilaksanakan secara bersamaan dilakukan oleh KPU
PKPU | 24
Provinsi/KIP
Aceh
berkoordinasi
dengan
KPU/KIP
Kabupaten/Kota.
- 19 -
Pasal 29 Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pemilihan PKPU nomor 7 Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan sesuai
Paragraf 7
peraturan perundang-undangan yang DAN mengatur tentang NORMA, STANDAR, PROSEDUR,dengan KEBUTUHAN PENGADAAN Indeks Kebutuhan tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah. PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Pasal 27 Pasal 30 Walikota Jenis, indeks kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam
(1)
Pengadaan Surat Suara dicetak sama dengan jumlah
Pasal 4 dan Pasal 5 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan
Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap
KPU.
(DPT) ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS. BAB III
(2)
Pengadaan Surat Suara untuk pemungutan suara ulang
PENGADAAN, PENGEPAKAN, PENDISTRIBUSIAN DAN
dalam Pemilihan sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara
PENGAMANAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
yang diberi tanda khusus.
PEMILIHAN Bagian Kedua Bagian Kesatu
Pengamanan Pencetakan Surat Suara
Pengadaan Pasal 31 Pasal 28 (1)
Pengadaan
perlengkapan
(1)
pemungutan
suara
dan
dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau Sekretariat KPU/KIP
suara. (2)
Dalam
Pemilihan
Gubernur
dan
Wakil
Pengamanan
Gubernur,
a.
Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dapat melimpahkan
suara
sebagaimana
perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa suara melebihi dari jumlah yanga. ditetapkan perusahaanoleh ... KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
dan dukungan perlengkapan lainnya kepada Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.
Kabupaten/Kota, dan wajib menjaga kerahasiaan,
Pengadaan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
keamanan serta keutuhan surat suara;
ayat (1) dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan - 20 masyarakat. (4)
surat
pencetakan surat suara dilarang mencetak surat
kewenangan pengadaan perlengkapan pemungutan suara
(3)
pencetakan
dimaksud pada ayat - 21 - (1) dilaksanakan dengan ketentuan meliputi:
Kabupaten/Kota. (2)
KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pengamanan dalam proses pencetakan surat
b.
pengamanan selama proses pencetakan surat suara dan penyimpanan surat suara di gudang percetakan,
Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pemilihan yang
dilakukan
dilaksanakan secara bersamaan dilakukan oleh KPU (4) Pengadaan . . . Provinsi/KIP Aceh berkoordinasi dengan KPU/KIP
Provinsi/KIP
bersama
oleh
Kabupaten/Kota.
Negara Republik Indonesia.
Aceh
dan
penyedia
dan
atau
KPU
KPU/KIP
Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kepolisian
(3)
KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengamankan desain dan softcopy master surat suara
Pasal 29 Pengadaan
barang/jasa
untuk
yang digunakan untuk mencetak surat suara sebelum keperluan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan sesuai dengan
peraturan
perundang-undangan
yang
dan setelah digunakan, menyegel dan menyimpannya.
Pemilihan (4)
mengatur
Personil atau petugas dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama dengan penyedia jasa
tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
menandatangani
berita
acara
hasil
produksi
dan
distribusi surat suara. Pasal 30 (1)
(5)
KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengawasi pencetakan surat suara untuk menjaga
Pengadaan Surat Suara dicetak sama dengan jumlah
kualitas cetakan surat suara.
Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap
Pasal 32
TPS. (1) (2)
Pengadaan Surat Suara untuk pemungutan suara ulang
KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memantau pencetakan formulir dan sertifikat untuk
dalam Pemilihan sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara
Jurnal Suara .......................
KPU SULUT
menjaga kualitas cetakan formulir dan sertifikat.
yang diberi tanda khusus. (2)
Personil atau petugas dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau
(5)
KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengawasi pencetakan surat suara untuk menjaga
(2)
Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh mendistribusikan
PKPU | 25
perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
kualitas cetakan surat suara.
Wakil Gubernur yang diadakan oleh Sekretariat KPU Provinsi/KIP
(3)
(2)
kepada
Sekretariat
KPU/KIP
Kabupaten/Kota.
Pasal 32 (1)
Aceh
Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota mendistribusikan
KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
memantau pencetakan formulir dan sertifikat untuk
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota
menjaga kualitas cetakan formulir dan sertifikat.
dan Wakil Walikota kepada PPK, PPS dan KPPS.
Personil atau petugas dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau
(4)
Pendistribusian
dan
pengembalian
perlengkapan
KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama dengan penyedia jasa
pemungutan suara dan hasil penghitungan suara oleh
menandatangani berita acara - 22 distribusi formulir dan sertifikat.
KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan
hasil
produksi
dan
Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota wajib memerhatikan faktor keamanan
Pasal 33
dan ketepatan waktu. (1)
KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memantau pencetakan segel untuk menjaga kualitas Pasal 33 . . . cetakan segel.
(2)
(5)
Ketentuan lebih lanjut tentang cara pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara ditetapkan dengan Keputusan KPU
Personil atau petugas dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau
Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil
KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama dengan penyedia jasa
Gubernur dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten atau Kota
menandatangani
untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota
berita
acara
hasil
produksi
dan
dan Wakil Walikota.
distribusi segel.
Pasal 37
Pasal 34 (1)
KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
(1)
ayat (2) dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan
memantau proses produksi tinta untuk menjaga kualitas
distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk - 24 sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.
tinta. (2)
Pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
Personil atau petugas dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama dengan penyedia jasa menandatangani
berita
acara
hasil
produksi
(2)
dan
Pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Pendistribusian ... ayat (3) dapat dilaksanakan oleh (2) perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah
distribusi tinta.
ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
dan/atau
dilaksanakan
dengan
swakelola oleh Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.
Bagian Ketiga (3) Pengepakan Surat Suara
Dalam hal pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU/KIP Provinsi berkoordinasi dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota
Pasal 35 (1)
Surat
suara
dimasukkan kerusakan
dikemas ke
dalam melakukan pendistribusian dan pengembalian
dalam
kantong
dalam
boks
suara
dalam
surat
untuk
plastik
perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
dan
menghindari
pengangkutan
dari
Pasal 38
percetakan ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP (1)
Kabupaten/Kota.
KPU
Provinsi/KIP
Aceh
memantau
pendistribusian
perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan (2)
Pada
bagian
luar
boks
diberi
label
nama
KPU
Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tujuan pengiriman, jumlah lembar surat suara dan nomor boks. - 23 -
Wakil Gubernur ke KPU/KIP Kabupaten/Kota. (2)
KPU/KIP Kabupaten/Kota memantau pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan ke PPK, PPS dan KPPS.
(3)
Bagian Keempat
KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah
Pendistribusian
provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Kepolisian Negara
Bagian . . .
Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam
Pasal 36 (1)
dan
mengamankan
Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dilakukan
oleh
Sekretariat
KPU
Provinsi/KIP
Aceh, Bagian Kelima
dan/atau Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota. (2)
mendistribusikan
perlengkapan pemungutan suara.
Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh mendistribusikan
Pensortiran dan Pengepakan Perlengkapan Pemungutan Suara
perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diadakan oleh Sekretariat KPU Provinsi/KIP
Aceh
kepada
Sekretariat
(3)
Pasal 39
KPU/KIP
Kabupaten/Kota.
(1)
KPU/KIP
Kabupaten/Kota
bertanggung
jawab
atas
Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota mendistribusikan
pekerjaan pensortiran dan pengepakanJurnal perlengkapan Suara .......................
perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota
yang akan didistribusikan sampai ke TPS.
dan Wakil Walikota kepada PPK, PPS dan KPPS.
KPU SULUT
perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan ke PPK, PPS
PKPU | 26 dan KPPS.
(3)
KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam
mendistribusikan
dan
mengamankan
perlengkapan pemungutan suara.
Bagian Kelima Pensortiran dan Pengepakan Perlengkapan Pemungutan Suara
Pasal 39 (1)
KPU/KIP
Kabupaten/Kota
bertanggung
jawab
atas
pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya - 25 yang akan didistribusikan sampai ke TPS. (2)
Pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan (2) Pensortiran . . . suara dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan memerhatikan:
(3)
a.
faktor keamanan;
b.
lokasi; dan
c.
tempat yang memadai.
KPU/KIP
Kabupaten/Kota
menugaskan
personil
pelaksana dan pengawas yang memahami pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara. (4)
KPU/KIP
Kabupaten/Kota
dalam
merekrut
personil
untuk melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perlu memerhatikan: a.
kemampuan membaca dan menulis;
b.
usia;
c.
jenis barang yang disortir;
d.
jumlah barang yang disortir; dan
e.
jumlah personil dan alokasi waktu kerja yang tersedia.
(5)
Dalam proses pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan
suara,
KPU/KIP
Kabupaten/Kota
berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Kabupaten/Kota dan aparat keamanan.
Pasal 40 (1)
KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pemusnahan surat suara yang rusak dan surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan.
(2)
Pemusnahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan disaksikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota.
BAB IV . . .
Jurnal Suara .......................
KPU SULUT
Kilas KPU | 27 2 November 2015 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2015 dan Penyusunan Belanja Mengikat Tahun 2016. Rakor bertempat di Kantor KPU Prov. Sulut Peserta Rakor Sekretaris dan Operator 15 KPU Kab/Kota . 15 KPU Kab/Kota memperesentasikan Anggaran APBN mulai dari PAGU Awal 3 November 2015 Validasi Spesimen Desain Surat Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara bersama 3 (tiga) Tim Kampanye . Validasi bertempat di Kantor KPU Prov. Sulut November 2015 Persiapan Pengadaan Produksi Logistik, KPU Pro. Sulut melakukan Kunjungan ke Pihak Perusahaan ke PT Pura Barutama Bagian Unit Total Security System 2 di Kota Kudus dan CV Makasar Grafika di Makasar 7 November 2015 Sosialisasi Pendidikan Pemilih bertempat di Gedung Graha yang di hadiri oleh Ketua KPU RI /Husni Kamil Manik sebagai Nara sumber. Sosialisasi dihadiri peserta dari segmen masyarakat, pemilih pemula, kelompok disabilitas, KPU Prov ,Kab /Kota, PPK dan PPS se Kota Manado
Jurnal Suara .......................
KPU SULUT
Kilas KPU | 28 7 November 2015 Rapat Koordinasi KPU Prov Sulut dan 15 KPU Kab/Kota se Sulut yang membahas Persiapan Logistik dan Persiapan terbentuknya KPPS di Kabupaten dan Kota se Sulut. Rakor bertempat di Kantor KPU Prov. Sulut 7 November 2015 Debat Kandidat I oleh 3 (tiga) Pasangan Calon bertempat di Hotel Sutan Raja. Debat Kandidat I para Pasangan Calon memaparkan visi dan misi. Debat Kandidat I berthemakan : “Pelayanan Publik, Tata Kelola Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat”. Moderator dalam Debat Kandidat I dari unsur Akademisi Philep Regar memandu dengan menyampaikan Pertanyaan dan diantara Pasangan Calon saling memberikan juga pertanyaan. 8 November 2015 Pembukaan dan Bimbingan Tekhnis Pemungutan Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Tahun 2015 bertempat di Hotel Peninsula Peserta Bimtek 15 KPU Kab Kota 8 November 2015 Sidang DKPP ke 2 bertempat di Kantor Bawaslu Prov. Sulut. Dalam Sidang DKPP ke 2 dipimpin oleh Ketua majelis Hakim Saut Sirait dan Tim Pemeriksa Daerah Prof. Lombok dan Ibu Emma Sinewe. Dalam Sidang DKPP Ketua Majelis Hakim meminta kembali Pengadu (Syarief Darea) untuk menyampaikan kembali point penting dalam aduannya. Pengadu menyampaikan 4 hal berkaitan dengan Veriikasi Dokumen Ijazah JRR, Status JRR tentang Bebas Bersyarat, ada alat bukti Surat Kementrian Hukum dan HAM berkaitan dengan sakit berkepanjangan JRR dan mempertanyakan Kinerja KPU Kota Manado tidak melakukan koordinasi yang baik. Dalam proses persidangan Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan juga Teradu (KPU Manado), Terkait (KPU Prov. Sulut dan Bawaslu Prov. Sulut) dan saksi dari pihak Yayasan dan sekolah JRR dan Diknas Kota Bitung untuk menyampaikan kaitan dengan Ijazah JRR 10 November 2015 Rakor Persiapan Logistik bersama 15 KPU Kab/Kota se Sulut di fasilitasi Div Logistik KPU Prov. Sulut, Kabag umum dan PPK bertempat di Hotel Peninsula Manado. Rakor Persiapan Logistik bersama 15 KPU Kab/Kota se Sulut. Rakor Logistik. Point-point dalam rakor antara lain : 1. Dalam pengamanan Logistik di Kab/Kota apakah ada biaya untuk aparat keamanan? KPU kab/Kota menyurat ke pihak kepolisian berkaitan dengan anggaran 2. Pentingnya tekhnis mengatur pulangnya Kotak suara dari KPPS,PPS,PPK, KPU Kab/Kota pasca penghitungan suara supaya tidak terjadi kekeliruan.KPU Kab Kota akan berkoordinasi dengan pihak ke 3 terutama sarana fasilitas kendaraan untuk stand by 3. Untuk Alat kelengkapan Logistik Papan Pengumuman : KPU Provv. Sulut akan membiayai hanya untuk non penyelenggara 4. KPU Prov. Sulut memperhatikan Daerah Kepulauan untuk distribusi logistik di dahulukan mengingat letak geograis akan disesuaikan juga dengan cuaca dan lokasi yang terdiri dari kepulauan 5. Buku Panduan KPPS akan di distribusikan ke non penyelenggara sebanyak 4 buku dan 1 buku untuk penyelenggara 6. Distribusi Logistik sampai ditingkat tps menjadi perhatian KPU Kab Kota dan siap kawal dan monitoring dengan memperhatikan medan yang sulit terjangkau agar bisa tiba tepat waktu dan tepat jumlah. 7. Time Schedule selama Bulan November – Desember akan dilakukan Produksi, dan Distribusi ke 15 KPU kab Kota dengan prinsip tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran 8. Pasca Distribusi Logistik akan ada Monitoring dari KPU Prov. Sulut
Jurnal Suara .......................
KPU SULUT
Kilas KPU | 29 11 November 2015 Simulasi Pemungutan Suara di TPS dan Penghitungan dan Rekapitulasi dilaksanakan di halaman Kantor KPU Prov. Sulut. Simulasi dilaksanakan bersama PPK dan PPS Kota Manado dengan menghadirkan kelompok Disabilitas, Media dan di asilitasi oleh KPU Prov. Sulut
12 November 2015 Rakor Tim Kampanye 3 tiga) Pasangan Calon dan Panelis Debat Kandidat ke II. Rakor dalam rangka Persiapan Debat Kandidat ke II untuk menyampaikan kesepakatan dalam Mekanisme Debat yang di bawakan oleh Moderator. Rakor difasilitasi KPU Prov. Sulut bertempat di Kantor KPU Prov. Sulut 14 November 2015 KPU Prov. Sulut memfasilisitasi Debat Kandidat ke II untuk 3 Pasangan Calon Tim Kampanye yang dilaksanakan di Hotel Sutan Raja dan disiarkan secara live di TVRI Manado. Thema Debat Kandidat “ Energy, Lingkungan Hidup dan Stabiltas Daerah” dengan Moderator : Dr dr Abeng Elong 16 November 2015 Penerimaan Aksi Masyarakat yang bertempat di KPU Prov. Sulut berkaitan pasangan calon Jimmy Rimba Rogi dan Bobby Daud yang Tidak Memenuhi Syarat.16 Keterwakilan Massa diberikan kesempatan KPU Prov. Sulut untuk berdialog di ruang KPU Prov. Sulut. Aksi Massa di terima oleh Komisioner Vivi George 19 November 2015 Rapat Koordinasi yang difasilitasi KPU Pro. Sulut untuk Persiapan Debat Kandidat III bersama Panelis dan Tim Kampanye bertempat di Kantor KPU Prov. Sulut 21 November 2015 Debat Kandidat ke 3 bertempat di Hotel Sutan Raja dengan Thema : Wilayah Perbatasan, NKRI dan Kemaritiman. Debat Kandidat ke 3 adalah Debat yang terakhir yang di fasilitasi KPU Prov. Sulut. Moderator dalam Debat kandidat ke III adalah Prof. Revo Gerung Jurnal Suara .......................
KPU SULUT
Kilas KPU | 30 23 November 2015 Rapat Forkompinda dalam Persiapan Pilkada Serentak 2015 bertempat di Kantor Polda Sulut. Rapat dihadiri jajaran Gubernur , Kapolda, KPU Prov. Sulut, Bawaslu Prov. Sulut, Pasangan Calon Walikota Bobby Daud, Partai , Media. Rapat Forkompinda di pimpin langsung oleh PLT Gubernur Sulawesi Utara Dr Sonny Sumarsono untuk persiapan Pilkada serentak 2015 25 November 2015 Sosialisasi Pendidikan Pemilih bertempat di Pendopo Kepulauan Sangihe yang di fasilitasi KPU Prov. Sulut kerjasama KPU Kab. Sangihe. Sosialisasi mengambil Thema “ Sosialisasi Pendidikan Pemilih menuju Pilkada Serentak 9 Desember 2015 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara kita tingkatkan Partisipasi Masyarakat”. Moderator dalam Sosialisasi oleh Jack Seba/Komisioner KPU Sangihe. Peserta Sosialisasi dari segmen masyarakat bersama pemilih pemula dan Penyelenggara Ad Hoc. Nara sumber dalam Sosialisasi antara lain Vivi George/KPU Prov. Sulut , Sitti Nurlaili Djenaan/ Swara Parangpuan Sulut, Prof Iong/Akademisi Politekhnik Kab.Sangihe 28 November 2015 Sidang DKPP oleh Pengadu Elly Engelbert Lasut terhadap Teradu KPU Prov. Sulut dilaksanakan di Kantor DKPP RI Jakarta. Sidang DKPP dihadiri oleh 5 (lima) Komisioner KPU Prov. Sulut sebagai teradu. Sidang di pimpin Ketua Majelis Hakim Prof Jimly dan diahadiri 6 Anggota Majelis Hakim. Adapun isi aduan Pengadu sebagai berikut : 1. Bahwa tindakan para teradu Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara melalui surat keputusan No. 35/Kpts/KPU-Prov-023/Pilgub/2015 tentang penetapan pasangan calon dalam pemilihan gubernur a.n Sdr. Elly Engelbert Lasut, ME dan David Bobihoe Akib, dinyatakan tidak memenuhi syarat dengan alasan bahwa Sdr. Dr.Elly Engelbert Lasut ME, sebagai calon gubernur dianggap masih berstatus sebagai narapidana karena masih bebas bersyarat dan baru akan bebas pada tanggal 24 Agustus 2016 yang dituangkan dalam berita acara KPU Prov. Sulawesi Utara No. 14. 2. Bahwa dengan tersebut di atas Para Teradu ketua dan Anggota KPU Prov. Sulawesi Utara merupakan tindakan melawan hukum karena telah melampui batas kewenangannnya dan sangat diskriminatif dan jelas-jelas telah memperkosa dan merampok hak konstitusional dari warga negara Indonesia dalam hal ini Dr. Elly Engelberth Lasut, ME dan David Bobihoe Akib, sehingga telah bertentangan dengan ketentuan pasal 28J ayat 2 UUD 1945, serta KPU Prov. Sulawesi utara juga telah mengamputasi dan merampok hak dari Partai Golkar, PKS, PKPI sebagai partai penguung. 3. Bahwa para teradu Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah mengeluarkan keputusan sengketa Nomor 02/PS/BWSL.SULUT.26.00/IX/2015 tanggal 16 September 2015 yang mengabulkan sebagian yaitu keputusan KPU Prov. Sulawesi Utara yang menyatakan Calon Gubernur a.n Elly Engelebert Lasut adalah tidak memenuhi syarat susdah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka keputusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara cacat hukum karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah melampui batas kewenangnnnya. 4. Bahwa berdasarkan uraian pengaduan tersebut dan berdasarkan fakta-fakta hukum serta ketentuan peraturan perundang-undangan, maka terbukti para teradu Ketua dan anggota KPU dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana yang diatur dalam peraturan bersama KPU, Bawaslu, DKPP. 30 November 2015 Bertempat di Kantor KPU Prov. Sulut adanya Kunjungan Bpk Suharso Monoarfa/Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bersama Ibu Nurhayati Monoarfa/Anggota DPR RI Komisi V, Bpk Kemal Taruc/Sekrertaris Anggota Wantimpres dan Staf. Kunjungan ke Kantor KPU Prov. Sulut berkaitan dengan Persiapan Pilkada Serentak 2015 dan masalah Cagub dan Cawagub 2015 (EEL dan DB) dan (JRR dan BD). Jurnal Suara .......................
KPU SULUT
Kilas KPU | 31
Jurnal Suara .......................
KPU SULUT
Jurnal Suara .......................
KPU SULUT
