L IHA
I
M UMU
PEM
PEM
I
HAN
ISI UMUM
M KO
LI
SUARA KPU
Ag
KOMISI
N
2011
PEMILUKADA
Komisi Pemilihan Umum Pelindung Suara Rakyat
us
tus
20
11
Edisi Agustus 2011
Demokrasi Bisa Gagal Jika Sistem Tidak Bekerja
KPU RI Menandatangani MoU dengan KPU India
Peluang Perempuan Dalam Pemilu 2014
9 Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu
KOMISI
yang menyebabkan terabaikannya budaya politik demokrasi adalah disfungsionalisasi dan pembusukan politik. Padahal, upaya membangun budaya politik demokrasi membutuhkan waktu yang lama, sebab berkaitan dengan perubahan mindset para penggiat politik. Semoga menjelang Pemilu 2014 budaya politik para pelaku politik, dapat membawa pemilu 2014 menemukan formula yang lebih baik. (Faisal/red)
M UMU
LI
I
ejak dekade 1990-an, dorongan demokrasi di dunia semakin tidak terhindarkan. Setelah berakhirnya era containtment policy dan perebutan hegemoni antara Blok Barat dan Blok Timur, puluhan rejim-rejim otoriter di dunia berjatuhan. Di awali dengan perubahan besar di Eropa Timur, lalu bergerak ke Amerika Latin, kemudian berlanjut ke Asia, dan sekarang sedang bergejolak di negara-negara Timur Tengah. Transisi menuju demokrasi tidak seluruhnya berhasil, terutama dalam konteks dikotomi antara “demokrasi” dan “kesejahteraan”. Banyak negara-negara otoriter yang bertransisi menuju demokrasi membutuhkan jalan panjang dan waktu lama untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap demokrasi itu sendiri. Dalam banyak kasus (pengecualian mungkin dapat diberikan terhadap negara-negara Amerika Latin), transisi demokrasi lebih banyak dipengaruhi oleh dipengaruhi eksternal (internasional) dibandingkan dorongan dari dalam negeri. Dalam ulasannya tentang proses demokratisasi yang terjadi di Indonesia, William Liddle dalam buku “Revolusi dari Luar” (2004) mengidentifikasi bahwa transisi tersebut lebih banyak dipengaruhi faktor luar negeri dan dunia internasional dibandingkan oleh keinginan domestik. Bantuan demokrasi merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh dunia internasional untuk mendorong transisi demokrasi. Proses transisi demokrasi yang tampak di banyak negara-negara paska otoriter, umumnya berhenti pada proses perubahan prosedur demokrasi, dan mengabaikan aspek-aspek pembangunan budaya politik demokrasi. Dampaknya yang nyata adalah: pada satu sisi prosedur demokrasi berlangsung, namun budaya politik demokrasi tidak tercipta. Sehingga yang seringkali terjadi adalah berkembangnya kekerasan politik pada negara-negara demokrasi baru ini. Di Indonesia, kita melihat bahwa sejak tahun 1999 mekanisme pemilihan multi-partai telah diimplementasikan. Pemilihan langsung kepala negara dan anggota parlemen mulai diadopsi sejak 2004 dan pemilihan kepala daerah langsung juga diadopsi sejak 2005. Akan tetapi, pada banyak kasus pemilihan kepala daerah langsung ini, proses demokrasi selalu saja diwarnai oleh kekerasan politik. Para kandidat yang kalah (serta pendukung-pendukungnya) tidak siap menerima kekalahan dan terus-menerus merongrong kemenangan kandidat yang berhasil memperoleh suara terbanyak. Menurut Ketua KPU Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, M.A dua faktor
PEM
S
Pengantar Redaksi
HAN
SUARA KPU Komisi Pemilihan Umum Pelindung Suara Rakyat
Pengarah Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, M.A Sri Nuryanti, S.IP, MA Dra. Endang Sulastri, M.Si I Gusti Putu Artha, SP, M.Si Prof. Dr. Ir. Syamsulbahri, MS Dr. H. Abdul Aziz, MA Saut Hamonangan Sirait, M.Th Penanggung Jawab Drs. Suripto Bambang Setyadi, M.Si Asrudi Trijono, SH Pemimpin Redaksi Drs. Yosmardin, M.A Editor Senior Nur Syafaat, SE, MM, Drs. Faisal Siagian M.Si. Editor Sahruni H.R, SS, M.Si, Eddy Purwanto SH, Dra. Titik PW MP, Andy Firmanda, Dra. Hendrika Ferdinandus, Kadar Setyawan, Andy Prasetyo. Reporter Didi, Satrio, Rita, Dewi, Khaerul Anam, Ika Prasetya, Catursari, Reni Rinjani. Fotografer Dodi H, Sapto. Designer Grafis Arif Priyo. Distribusi/Sirkulasi Dewi Mustikawati, Teddy Irawan. Alamat Redaksi Biro Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat Tlp: (021) 319 37223 www.kpu.go.id
2
Daftar Isi
4 Fokus Utama
Demokrasi Bisa Gagal Jika Sistem Tidak Bekerja
5 Fokus Utama
KPU Siapkan Pemilu 2014
7 News
Inisiatif Pendaftaran Pemilih KPU
Pengantar Redaksi................................ 02 Daftar Isi.................................................. 03 News......................................................... 7-11 Profil......................................................... 12 Berita Dalam Gambar........................... 12
10 News
Peluang Perempuan Dalam Pemilu 2014 3
Fokus
Utama
Demokrasi Bisa Gagal Jika Sistem Tidak Bekerja Upacara Peringatan HUT RI ke-66 di Gedung KPU RI, Jakarta. Ketua KPU-RI, Prof. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA, Bertindak sebagai IRUP. (foto:dod/hupmas)
K
etua KPU-RI, Prof. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA mengatakan, demokrasi dapat mengalami kegagalan karena 2 (dua) hal. Pertama, akibat terjadinya disfungsionalisasi atau tidak berfungsinya suatu sistem, dan kedua, terjadinya degenerasi atau pembusukan dalam suatu sistem yang bersifat gradual dan terus-menerus. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi Inspektur Upacara (Irup) pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-66 di Gedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol 29, Jakarta. Seperti biasa, setiap tahunnya Ketua dan Anggota KPU, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Suripto Bambang Setyadi, dan Wakil Sekjen Asrudi Triono serta para karyawan/ti di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU selalu memperingati HUT Kemerdekaan RI. Peringatan Hari Kemerdekaan di KPU tahun ini mengusung tema: “Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, Kita Tingkatkan Kesadaran Berdemokrasi Melalui Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2011 dan Pemilu Nasional Tahun 2014, serta Memperkokoh Solidaritas ASEAN Melalui Pelaksanaan Pertemuan KPU di Kawasan Asia Tenggara”. “Terkait dengan tema tersebut, KPU diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dalam mematangkan pelaksanaan demokratisasi di Indonesia, sehingga kehidupan demokrasi tidak hanya diukur dari bagaimana kita menyelenggarakan Pemilu, tapi juga dimaknai dari bagaimana kita bekerja secara demokratis selama kurun waktu lima tahun demi kesejahteraan rakyat,” tandas Ketua KPU. Menurut Hafiz Anshary, penyebab disfungsionalitas yang utama adalah lemahnya komitmen elit atau pemimpin untuk memastikan sistem berjalan dan berha-
4
sil. “Contohnya adalah kegagalan eksperimen demokrasi terpimpin pada 1950-an. Kabinet jatuh bangun, demonstrasi marak, tetapi ada sesuatu yang hilang, yakni tidak adanya komitmen bersama untuk memastikan sistem berjalan dengan baik,” kenangnya. Sementara proses degenerasi demokrasi seringkali muncul pada saat konsolidasi demokrasi seperti pada saat ini. Sumber permasalahan biasanya terjadi karena bercampurnya kepentingan pribadi elit dan kepentingan umum, terutama elit yang memegang otoritas kekuasaan untuk membuat kebijakan. “Secara sederhana, proses degenerasi bisa didefinisikan sebagai tergantinya sistem demokrasi dengan sistem lain yang non-demokratis, seperti oligarki. Prosesnya terjadi lebih lama dan tidak terlalu kentara karena merupakan suatu erosi dari dalam sistem. Begitu pula dengan munculnya politik uang. Jika suara rakyat dikemas menjadi komoditi ekonomi yang ditawarkan, maka demokrasi kehilangan landasan idealnya. “Vox Populi Vox Dei” atau suara rakyat suara Tuhan, tidak akan berlaku lagi,” lanjut Hafiz. Dalam peringatan HUT Kemerdekaan RI kali ini juga diberikan tanda kehormatan Satya-lancana Karya Satya kepada karyawan/ti di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Negara dan Pemerintah secara terus-menerus selama sepuluh, dua puluh, dan tiga puluh tahun. Penganugerahan tanda kehormatan Satya-lancana Karya Satya ini tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 74/TK/TAHUN 2011. “Semoga penganugerahan tanda kehormatan ini dapat menumbuhkan kebanggaan, sikap keteladanan, semangat kejuangan dan motivasi untuk meningkatkan dharma bhakti kepada bangsa dan negara,” pesan Hafiz di akhir pidatonya. (dd/red) Suara KPU Edisi Agustus 2011
Fokus
M
edia massa sebagai salah satu pilar yang menunjang tegaknya demokrasi di Indonesia, dirasa sangat strategis posisinya oleh KPU-RI dalam penyebarluasan informasi mengenai Pemilu dan Pemilukada. Untuk itu, Senin (22/08/2011), KPU menyelenggarakan acara “Editor Forum” sekaligus buka puasa bersama dengan sejumlah pimpinan redaksi media, di Hotel Mandarin Jakarta. Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi dan sharing informasi antara media dengan KPU-RI, harapannya KPU-RI bisa mendapatkan masukan dan gagasan positif dari media untuk sukses Pemilu dan Pemilukada. Dalam kesempatan tersebut hadir Ketua KPU-RI Prof. DR. H.A. Hafiz Anshary, AZ., M.A. yang didampingi beberapa Komisioner KPU-RI lainnya, dan juga pejabat Sekretariat Jenderal KPURI. Sedangkan dari kalangan media hadir pemimpin redaksi maupun perwakilannya dari media elektronik dan media cetak, antara lain dari RCTI, Metro TV, TV ONE, Trans 7, ANTV, Antara, Koran Tempo, Tempo Interaktif.com, Seputar Indonesia, Suara Pembaruan, Investor Daily, dan Sinar Harapan. Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPU Hafiz Anshary menyampaikan harapannya untuk bisa membangun kerjasama yang baik dengan media massa di Indonesia. “Kerjasama yang baik ini kami harapkan, mengingat tahapan Pemilu 2014 akan mulai dilaksanakan 30 bulan sebelum waktu pelaksanaan, jadi kalau misalnya Pemilu 2014 diselenggarakan pada 9 April 2014, maka tahapan harus dimulai pada tanggal 9 Oktober 2011,” papar Hafiz Anshary. Suara KPU Edisi Agustus 2011
Utama
Forum Silaturahmi KPU-RI dengan Editor Media Massa. Anggota KPU-RI yang Baru Saja Ditunjuk Menjadi Juru Bicara KPU-RI, Endang Sulastri, Berharap Penyelesaian UU Pemilu Dipercepat oleh DPR. (foto: tim hupmas)
KPU Siapkan Pemilu 2014 Dalam paparannya, Hafiz juga menjelaskan upaya-upaya KPU dalam mempersiapkan Pemilu 2014, yaitu membentuk tim persiapan Pemilu 2014 dengan tugas merancang tahapan. Selain itu KPU juga menyelenggarakan diskusi/workshop dengan media, LSM, dan ormas, bersama tokoh dan aktivis perempuan untuk memperhatikan peluang perempuan dalam Pemilu 2014, dan juga bersama berbagai stakeholder untuk mendiskusikan sistem informasi pemilu terkait pemutakhiran data pemilih. KPU juga telah melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Rusia, India, Fiji, dan Mesir. Selanjutnya KPU akan menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Forum KPU se-Asia Tenggara pada tanggal 3 – 5 Oktober 2011. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, Hafiz juga mengungkapkan bahwa KPU sekarang sudah mempunyai juru bicara, yaitu Dra. Endang Sulastri, M.Si. “Berdasarkan hasil rapat pleno, kita sekarang sudah ada juru bicara yaitu Ibu Endang Sulastri, karena selama ini setiap kali ada anggota KPU yang berbicara di media selalu dianggap mengatasnamakan KPU, sehingga mudah-mudahan dengan adanya juru
bicara ini informasi tentang KPU akan lebih sesuai,” ujar Hafiz Anshary. Dalam kesempatan itu, Juru Bicara KPU Endang Sulastri mempertegas harapan KPU mengenai penyelesaian Undang Undang Pemilu. “Berkaitan dengan Pemilu 2014, saya harap media massa mendorong DPR-RI agar RUU Pemilu bisa segera menjadi UU Pemilu,” ujar Endang Sulastri. Karena UU Pemilu yang terlambat penyelesaiannya, dikhawatirkan bisa mengganggu kelancaran penyelenggaraan tahapan Pemilu 2014 yang sudah dimulai di bulan Oktober 2011. Dalam diskusi menjelang buka puasa itu, beberapa pemred media lebih menyoroti persoalan data pemilih untuk Pemilu 2014. Harapannya Kemendagri bisa sukses dalam sosialisasi e-KTP (KTP Elektronik), yang sistem keamanannya lebih baik dan berbasis database kependudukan nasional, sehingga tidak ada lagi ditemukan KTP ganda. Selain itu, mereka berharap KPU-RI bisa menggandeng institusi akademis seperti Universitas Indonesia (UI) dalam proses pemutakhiran data pemilih, sehingga di Pemilu 2014 diharapkan tidak ada lagi persoalan mengenai data pemilih. (Arf/red)
5
Fokus
T
Utama
KPU Tuan Rumah Pertemuan Penyelenggara Pemilu Se-ASEAN
erkait kepemimpinan Indonesia dalam forum ASEAN, KPU-RI pada 3 – 5 Oktober 2011 berencana akan melaksanakan pertemuan antar lembaga penyelenggara Pemilu se-ASEAN. Pertemuan yang baru pertama kali dilakukan itu rencananya akan diikuti oleh sepuluh negara di kawasan Asia Tenggara, ditambah Timor Leste. Selain itu, diundang pula lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu dari negara sahabat, seperti Australia dan Rusia, serta perwakilan dari bebe-rapa LSM/NGO nasional dan internasional. Komunitas ASEAN dalam empat dekade terakhir ini telah membangun rasa kebersamaan yang kuat diantara para anggotanya dan juga negara-negara tetangga khususnya Timor Leste. Forum KPU yang mencakup ASEAN akan mendorong kerjasama diantara negara-negara Asia Tenggara dalam bidang pemilihan umum. “Melalui pertemuan tersebut, para peserta dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam menyelenggarakan Pemilu, sekaligus mengembangkan jejaring kerja, solidaritas, dan kerjasama yang luas di antara sesama penyelenggara Pemilu di Asia Tenggara,” harap Ketua KPU, Hafiz Anshary. Tujuan umum dari Forum KPU se-ASEAN ini adalah
untuk mengumpulkan para praktisi pemilihan umum dan para ahli untuk bertukar pengetahuan dan berbagi pengalaman, menyediakan sebuah forum yang memungkinkan pengembangan jejaring, dan untuk menghadirkan kesempatan demi mendorong terjadinya debat serta mendorong prakarsa kerjasama. Selain tujuan umum diatas, tujuan khusus dari Forum ini antara lain berbagi pengalaman, pencapaian dan pelajaran-pelajaran yang didapatkan diantara para praktisi dan penyedia bantuan pemilihan umum nasional dan internasional; pembangunan serta pengembangan jejaring baru maupun yang sudah ada diantara komunitas praktisi; menggarisbawahi serta menangkap pengalaman-pengalaman terkait pemilihan umum serta praktik-praktik terbaik dan memasukkan mereka ke dalam sumber daya pengetahuan yang komparatif serta membagikan mereka dengan seluruh peserta; mendorong debat-debat praktis serta mencari pemecahan masalah bersama; serta membangun hubungan yang semakin kuat diantara para KPU. Diharapkan dengan adanya pertemuan ini, kedepannya negara-negara di ASEAN dapat lebih menanamkan nilai-nilai demokrasi di masing-masing negara. (ook/red)
KPU RI Menandatangani MoU dengan KPU India
K
omisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU), Selasa, (16/8/2011) di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat. Tujuan penandatanganan MoU tersebut adalah untuk meningkatkan kerja sama bilateral kedua belah pihak dalam hal organisasi dan teknis Pemilihan Umum (Pemilu). Selain menandatangani MoU, kehadiran Ketua KPU India, Dr. S.Y. Quraishi juga untuk melakukan dialog dengan lembaga-lembaga muslim di Indonesia. Untuk itu sebelum penandatanganan nota kesepahaman, KPU RI mendampingi KPU India untuk bertemu dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ,Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Hadir dalam pertemuan penandatangan tersebut antara lain, Ketua dan Anggota KPU RI, Ketua KPU India, perwakilan keduataan besar India untuk Indonesia, perwakilan Kementerian Luar Negeri serta pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU. (run/red)
6
Ketua KPU-RI, Prof. H.A. Hafi z Anshary, AZ, MA, menandatan gani MoU dengan ketua KPU India Dr. S.Y. Quraishi di Gedung KPU , Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat. (foto: Tim hupmas)
Suara KPU Edisi Agustus 2011
News
Inisiatif Pendaftaran Pemilih KPU
K
omisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah meluncurkan sebuah inisiatif untuk mengembangkan dan menerapkan sistem pendaftaran pemilih baru untuk Indonesia. Sistem ini akan memberikan daftar pemilih yang akurat dan inklusif untuk mendukung pemilu yang berkualitas pada tahun 2014. Peluncuran berlangsung pada Kamis (18/8) di salah satu hotel di Jakarta, dihadiri oleh undangan yang berasal dari lembaga masyarakat sipil, akademisi, dan berbagai institusi pemerintah dan politik yang akan mendiskusikan inisiatif tersebut dan hal-hal yang akan ditempuh untuk persiapan pendaftaran pemilih di Indonesia. Ketua KPU RI, Prof. Dr. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA, menyatakan, KPU berkomitmen untuk terus meningkatkan pengelolaan Pemilu di Indonesia. “Sistem pendaftaran pemilih baru yang akan kita kembangkan harus memastikan adanya daftar pemilih yang berkualitas tinggi untuk Pemilu 2014 dan semua pemilih dapat memberikan
suara mereka di lokasi yang tepat,” ujarnya. Tahap pertama menuju penerapan “Sistem Pendaftaran Pemilih 2012 untuk Indonesia” yang baru adalah dengan mengembangkan suatu rencana implementasi. Rencana ini akan mencakup unsur-unsur seperti desain sistem yang teruji baik, rincian anggaran, dan persyaratan pendidikan pemilih. Proses perencanaan akan berlangsung selama delapan bulan dan diakhiri dengan penerbitan rencana yang komprehensif oleh KPU pada April 2012. Untuk menghasilkan rencana itu, KPU telah membentuk “Panitia Pengarah Pendaftaran Pemilih”. Panitia ini akan bertemu setiap 14 hari untuk mengawasi desain sistem pendaftaran pemilih baru. KPU sangat berkomitmen untuk melakukan transparansi dan konsultasi dengan semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu, keanggotaan panitia mencakup perwakilan dari lembaga masyarakat sipil, akademisi dan pemerintah Indonesia. Ketua KPU menyatakan, salah
satu ciri khas dari suatu proses pemilihan demokratis yang sejati adalah adanya transparansi. Karena itu, KPU menawarkan transparansi dan konsultasi dengan mitra kerja di seluruh Indonesia. “Dengan mengundang mitra dekat kami untuk bergabung di acaraacara konsultasi, seperti hari ini salah satunya, dan dengan kehadiran mitramitra tersebut untuk berpartisipasi dalam Panitia Pengarah Pendaftaran Pemilih, menunjukkan komitmen KPU untuk bekerja sama. Hal ini akan menghasilkan perencanaan yang lebih baik dibandingkan jika kita bekerja sendiri,” simpul Hafiz. Panitia Pengarah Pendaftaran Pemilih akan didukung oleh “Tim Ahli Pendaftaran Pemilih” selama proses perencanaan delapan bulan ke depan. Tim ini akan beranggotakan tujuh pakar senior Indonesia yang memiliki dedikasi untuk melakukan penelitian yang signifikan, analisis dan penulisan yang dibutuhkan untuk merancang sebuah sistem baru. (dd/red)
Ketua KPU-RI, Prof. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA, Ketika Memberikan Sambutan dalam Seminar Inagurasi “Sistem Pendaftaran Pemilih 2012 untuk Indonesia” di Jakarta. (foto: dod/ie’am/hupmas)
Suara KPU Edisi Agustus 2011
7
News
9 Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu
K
etua KPU RI, Prof. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA mengatakan, ada 9 (sembilan) faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Faktor-faktor tersebut adalah penyelenggara Pemilu (KPU), peserta Pemilu, kandidat-kandidat dalam Pemilu, perilaku dan sikap tim sukses, sikap dan budaya politik, daya dorong atau motivasi masyarakat, waktu penyelenggaran pemungutan suara, metode, dan sosialisasi. Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Cianjur, Jawa Barat, 19 - 21 Agustus 2011. Dari catatan dan pengalamannya, faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilukada (Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah). Pada Pemilu 2009, tingkat partisi-
pasi masyarakat dalam Pileg (Pemilu Legislatif) 71%, dan Pilpres-nya 72%. Ini artinya mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Pemilu pada 2004 lalu, yang rata-rata tingkat partisipasi masyarakatnya mencapai 84%. Karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan menemukan solusinya, agar partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan. Namun, Hafiz menilai, dengan tingkat kompleksitas yang sangat tinggi, penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yang menghasilkan tingkat partisipasi masyarakat sebesar 71,5%, adalah sesuatu yang luar biasa. “Kalau dilihat dari jumlah penduduknya, Indonesia memang menempati urutan ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat sebagai negara demokrasi. Tapi jika tolok ukurnya adalah tingkat kerumitan penyelenggaraannya, Indonesia pantas menduduki peringkat pertama di dunia. Bahkan surat suaranya merupakan yang terbesar di dunia,” bangga Guru Besar IAIN
Antasari itu. Hal senada diungkapkan Anggota KPU, Endang Sulastri. Menurutnya, tingkat partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat trust (kepercayaan) terhadap penyelenggara (KPU) dan peserta Pemilu. “Tingkat kepercayaan (trust) kepada penyelenggara dan peserta Pemilu, itu kuncinya. Kita harus terus berusaha meningkatkan ini,” tandasnya. Endang juga mengingatkan, tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi pada Pemilu 2009 lalu yang mencapai 71%, tetap harus mendapatkan perhatian. “71% itu kan bisa saja hanya kuantitas, bukan kualitasnya. Nah, kita kan inginnya tingkat partisipasi masyarakat itu bisa tinggi, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Ini lah yang harus kita evaluasi dan tingkatkan secara terus-menerus melalui berbagai upaya,” ajak Anggota KPU Divisi Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat itu. Kegiatan Evaluasi Peningkatan
Ketua KPU, Prof. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA dan Anggota KPU, Endang Sulastri Berfoto Bersama Para Peserta Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat, di Cianjur, Jabar. (foto: tim/hupmas)
8
Suara KPU Edisi Agustus 2011
News Partisipasi Masyarakat sendiri dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, 19-21 Agustus. Selain dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU-RI serta para pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, khususnya Biro Teknis dan Hupmas, kegiatan itu juga mengundang KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota di Indonesia. Cerdas Cermat, Kelas Pemilu, Duta Pemilu, Dan Pemilos Dalam Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat itu terungkap kegiatan-kegiatan yang merupakan kreativitas beberapa daerah, seperti lomba cerdas cermat, kelas Pemilu, dan Pemilu Ketua OSIS (Pemilos). Beberapa kegiatan ini dapat dijadikan sebagai “solusi alternatif” untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Lomba cerdas cermat misalnya, telah dilaksanakan oleh beberapa KPU daerah, seperti KPU Kabupaten Kuningan, KPU Kabupaten Bogor, KPU Kota Mataram, dan KPU Kota Makassar. Lomba ini diikuti oleh para pelajar tingkat SLTA (SMA, SMK, MA). Materinya tentang Pemilu dan demokrasi, termasuk penyelenggara Pemilu. Rencananya, lomba cerdas cermat kepemiluan ini akan menjadi agenda nasional pada 2012 mendatang. KPU-RI saat ini sedang berusaha membuat blue-print rencana kegiatan ini, sehingga seluruh KPU kabupaten/ kota di Indonesia dapat melaksanakan lomba cerdas cermat secara serentak pada tahun 2012. Sementara itu, KPU Kabupaten Bantul, DIY, telah berhasil melaksanakan kegiatan kelas Pemilu. Di beberapa SLTA, KPU “masuk” dan memberikan materi tentang Pemilu dan demokrasi. “Untuk mengadakan kelas Pemilu, KPU Kabupaten Bantul turun langsung memberikan
materi ke sekolah-sekolah, bahkan bisa beberapa kali dalam sepekan. Metodenya menggunakan metode BRIDGE (Building Resources in Government, Democracy, dan Election). Kami telah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Pemda setempat. Hasilnya, pengetahuan dan pemahaman mereka tentang KPU dan Pemilu meningkat signifikan,” cerita Nurudin Latif, Anggota Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Humas, Data dan Informasi, KPU Kabupaten Bantul. Dari kegiatan lomba cerdas cermat dan kelas Pemilu itu, diharapkan akan dihasilkan “Duta Pemilu” yang akan menyampaikan informasi dan pengetahuan mereka tentang Pemilu dan demokrasi kepada rekan-rekannya di sekolah. Lain lagi dengan yang dilakukan oleh KPU Kota Semarang. Selain melakukan kegiatan sosialisasi pendidikan demokrasi untuk pemilih pemula ke sekolah-sekolah (SLTA) melalui program “pengayaan materi” dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), KPU Kota Semarang pada bulan Agustus ini tengah mengadakan Lomba Pemilu Ketua OSIS (Pemilos) tingkat SLTA Negeri/swasta se-Kota Semarang. Endang Sulastri sangat berharap, KPU dapat membuat sebuah grand design langkah-langkah peningkatan partisipasi masyarakat. “KPU-RI harus bertemu dengan seluruh KPU provinsi se-Indonesia untuk mendiskusikan hal ini, agar dapat dirumuskan grand design tersebut. Beberapa bahkan bisa dijadikan proyek percontohan sebagai kegiatan nasional. Upaya ini harus terus-menerus dilakukan, sehingga partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan, baik kuantitas maupun kualitasnya,” pungkas Endang. (dd)
Pelantikan Sekretaris KPU Provinsi Bangka Belitung
S
ekretaris Jenderal KPU RI, Drs. Suripto Bambang Setyadi, M.Si, Jumat (19/8/2011), melantik Drs. Masdarsono, MM., sebagai Sekretaris KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 438/ Kpts/Setjen/Tahun 2011 tertanggal 12 Agustus 2011. Acara pelantikan digelar di kantor KPU Provinsi Bangka Belitung. Dengan berlakunya keputusan tersebut, maka keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/Kpts/Setjen/Tahun 2010 tanggal 12 Januari 2010 tentang pemberhentian dan pengangkatan sekretaris jenderal Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Bangka Belitung dinyatakan tidak berlaku. (ook/red)
Suara KPU Edisi Agustus 2011
Sekretaris Jenderal KPU RI, Drs. Suripto Bambang Setyadi M.Si, melantik Drs. Masdarsono, MM., sebagai Sekretaris KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
9
News
“Peluang Perempuan dalam Pemilu 2014”. Demikian tema yang diusung pada acara saresehan yang digelar Komisi Pemilhan Umum (KPU) RI dengan media massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (Ormas), dan Partai Politik (Parpol), Rabu (10/8/2011) lalu di salah satu hotel di Jakarta. (foto: dod/hupmas)
Peluang Perempuan Dalam Pemilu 2014 “Peluang Perempuan dalam Pemilu 2014”. Demikian tema yang diusung pada acara saresehan yang digelar Komisi Pemilhan Umum (KPU) RI dengan media massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (Ormas), dan Partai Politik (Parpol), Rabu (10/8/2011) lalu di salah satu hotel di Jakarta. Sarasehan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyongsong Pemilu 2014 itu menghadirkan Nurul Arifin, S.IP, M.Si (Anggota Komisi II DPRRI/Partai Golkar); Dra. Hj. Ida Fauziyah (Anggota Komisi II DPR-RI/Wakil Ketua Badan Legislasi); dan Sri Budi Eko Wardhani, SIP, M.Si (Kepala Pusat Kajian Ilmu Politik UI); sebagai pembicara. Selain ketiga pembicara, hadir Ketua KPU, Prof. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA; Anggota KPU Prof. Samsulbahri dan Endang Sulastri; Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU, Suripto Bambang Setyadi dan Wakil Sekjen Asrudi Trijono; serta para pejabat dan staf Sekretariat Jenderal KPU, khususnya Biro Teknis dan Hupmas. Ketua KPU mengatakan, pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penetapan calon terpilih, peluang perempuan untuk duduk di parlemen semakin besar. Hal ini karena setiap partai politik harus memenuhi kuota 30% perempuan. “Berdasarkan putusan MK, yang dipakai tidak lagi nomor urut, tapi suara terbanyak. Kita juga lihat jumlah perempuan yang menjadi anggota Dewan sudah meningkat. Tentu mereka bisa memperjuang-
10
kan produk regulasi yang “berpihak” pada perempuan,” ujar Hafiz Anshary. “Ketua KPU di beberapa daerah di Indonesia juga didominasi oleh perempuan, seperti di Sumatera Selatan, DIY, dan lainnya, serta beberapa KPU kabupaten/kota. Dulu, di KPU Pusat juga anggotanya terdiri dari 3 (tiga) orang perempuan. Jadi KPU pun mengakomodir perempuan. Seharusnya parpol juga seperti ini. Kalau anggota legislatif sudah, selanjutnya pemimpin di daerah juga beberapa perempuan. Itu terlihat dari hasil Pemilukada,” lanjut Hafiz. Dalam sarasehan itu, Nurul Arifin membawakan materi “Peran Partai Politik dalam Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu 2014”; Ida Fauziah: “Konstruksi Paket Undang-Undang Pemilu 2014 Terhadap Peluang Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu 2014”; dan Sri Budi Eko Wardhani: “Upaya Advokasi Gerakan Perempuan Untuk Mendorong Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu 2014”. Menurut Nurul, peluang peningkatan keterwakilan perempuan di DPR tetap terbuka mengingat regulasi yang ada mendukung kebijakan afirmatif keterwakilan perempuan. “Saya berharap dengan strategi yang lebih matang dan melihat pengalaman Pemilu 2009, bukan tidak mungkin ada kenaikan,” katanya. Tetapi, menurutnya, regulasi saja tidak cukup. Sehingga diperlukan upaya khusus untuk dapat mendorong Suara KPU Edisi Agustus 2011
News peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen, seperti meningkatkan pendidikan politik bagi kader perempuan partai. Partai politik harus memiliki strategi dan program yang berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi kader perempuannya. Tujuannya agar kader perempuan memiliki kemampuan kepemimpinan dan peningkatan kapasitas. Selain itu, harus ada komitmen dari partai untuk mendorong keterwakilan perempuan tersebut, yakni dengan mencalonkan perempuan sebanyak 30 persen di semua daerah pemilihan dan ditempatkan di nomor urut 1 atau 3 dalam surat suara. Sementara itu, Ida Fauziyah mengaku cukup optimistis keterwakilan perempuan di DPR naik dari sekitar 17 persen seperti yang ada sekarang. Namun, ia mengingatkan bahwa peningkatan keterwakilan perempuan ini harus disertai dengan pengawasan dan perjuangan dalam proses politik. “Yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong dan tetap mempertahankan penerapan kebijakan afirmatif dengan kuota 30 persen keterwakilan perempuan,” katanya. Secara sadar dan rasional tetap mempertahankan dan melanjutkan kebijakan afirmatif ini dengan tetap memuat kebijakan tersebut dalam revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, maupun paket UndangUndang politik. Sarasehan yang dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama peluang perempuan
K
dalam Pemilu 2014 itu juga diisi dengan diskusi antara narasumber dan para peserta yang hadir. Beberapa hal penting yang mengemuka di antaranya, pemberian sangsi kepada partai politik yang tidak memenuhi kuota 30% perempuan di partainya, perlu tidaknya mempertahankan strategi afirmatif pada Pemilu 2014, tantangan advokasi afirmatif, regulasi yang feminis, kapasitas perempuan, perspektif gender, pemberian nomor urut bagi caleg perempuan oleh partai, penerapan kuota 30% di setiap dapil dengan sistem zipper, serta penempatan nomor urut caleg perempuan dalam surat suara. (dd)
KPU-RI Selenggarakan Diklat Ketatausahaan
omisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) selama 4 (empat) hari (26-29 Juli 2011), menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Ketatausahaan di salah satu hotel di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Diklat dilaksanakan secara swakelola oleh Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU bekerja sama dengan Pusdiklat SPIMNAS Bidang TMKP Lemabaga Administrasi Negara (LAN). Diklat Ketatausahaan secara substantif dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap para peserta dalam melaksanakan tugas dan fungsi ketatausahaan, kearsipan dan pelayanan pimpinan di jajaran KPU. Pesertanya berjumlah 42 orang, terdiri dari sepuluh orang pegawai Setjen KPU, dan 32 orang dari KPU
Suara KPU Edisi Agustus 2011
provinsi, dimana setiap provinsi diwakili oleh 1 (satu) orang yaitu Kepala sub Bagian (Kasubag) Umum dan Logistik atau Staf yang menangani bidang umum. Provinsi yang tidak mengirimkan wakilnya adalah Kalimantan Tengah. Materi Diklat Ketatausahaan meliputi Manajemen Perkantoran: fungsi, peran, sistem dan prosedur; Manajemen Arsip: pengantar, sistem klarifikasi dan indeks, prosedur pengelolaan arsip; Manajemen waktu dan prioritas; How to Manage Your Boss; Teknik Penulisan Laporan; Electronic Archive; Koordinasi; Tata Naskah Dinas KPU; dan Pengelolaan Arsip Pemilu. Narasumber dalam diklat tersebut adalah Para Pengajar dari Pusdiklat SPIMNAS Bidang TMKP LAN dan praktisi/ tenaga ahli Setjen KPU. (ren/dd)
11
Profil
Wakil Sekretaris Jenderal KPU Asrudi Trijono, SH
”Jabatan Wakil Sekjen Masih Diperlukan”
O
rang nomor 2 (dua) di Komisi Pemilihan Umum ini sangat mengagumi tokoh pewayangan, khususnya Semar. ”Seorang pemomong atau pemimpin harus berani memberikan suri tauladan,” prinsipnya. Sosoknya yang besar juga dibarengi dengan ide-ide yang besar. Ia adalah penggagas terbentuknya KPU yang utuh seperti saat ini. Menurutnya, karena beban tugas rentang kendali di KPU makin berat (saat ini KPU mempunyai 530 satuan kerja), terlebih saat ini banyak peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan, jabatan Wakil Sekretaris Jenderal masih diperlukan di KPU. Berikut petikan wawancara lengkapnya dengan Suara KPU. Apa filosofi Bapak dalam hidup ini? Hidup manusia itu Allah yang menentukan. Oleh karena itu, mengalir saja apa yang sudah menjadi garis hidup dan ditakdirkan oleh Allah SWT. Kita cuma bisa punya angan-angan. Tapi Allah juga yang menentukan, sebagaimana terdapat dalam Surat Yaasin ayat 82: Kalau Allah tidak menghendaki apapun, maka itu tidak akan terjadi. Sebaliknya, jika Allah telah menentukan, Kun Fayakun, baik untuk saya dan baik juga untuk Allah. Kita harus pasrah pada-Nya. Mengapa menggemari tokoh Semar? Pada prinsipnya, saya menggemari tokoh Semar karena sesungguhnya Semar itu adalah pengejewantahan dari seorang Dewa/Batara yang bertugas memomong rakyat agar rakyat mencintai segala kehidupan yang telah diberikan oleh Yang Maha Kuasa dan selalu memberikan suri tauladan, baik kepada pimpinan maupun kepada rakyat. Filosofi itu Bapak terapkan di KPU? Ya. Bukan hanya di KPU. Waktu saya masih di Kementerian Dalam Negeri, saya menerapkan hal itu. Kalau benar, saya katakan benar, kalau salah, ya saya katakan salah, walaupun hasilnya pahit. Sebagai pemomong/pemimpin, harus berani memberikan suri tauladan. Pada prinsipnya, berbeda pendapat itu rahmat Tuhan. Tapi dari perbedaan itu jangan menimbulkan perpecahan. Karena itu, kita harus berpegang teguh pada Qodrat-Iradat bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Karena itu, kita harus saling ingat-mengingatkan. Bagaimana dengan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan kesejahteraan di KPU? Dalam rangka penyiapan SDM, KPU akan ada mutasi pegawai daerah menuju pegawai KPU yang organik. Karena saat ini di daerah banyak teman-teman yang mendapatkan TKD (Tunjangan Kinerja Daerah), maka kemungkinan mereka tidak akan ikut, karena saat ini di KPU tidak ada tunjangan kinerja. Walaupun hal ini sudah kita usulkan ke kantor Kemenpan beberapa waktu lalu. kedua, kita harus bisa menciptakan pola karier yang betul-betul mewadahi kepentingan nasional, provinsi maupun kabupaten. Dengan pola karier ini, seseorang bisa mutasi dari kabupaten/kota yang lain dalam satu provinsi, atau kabupaten/kota lain yang berbeda provinsi, maupun secara nasional. Sehingga pola karier itu sangat dibutuhkan. ketiga, dalam rangka pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan Sekretaris khususnya, kita juga jangan hanya terikat pada satu lembar pleno KPU. Untuk mengangkat seseorang menjadi Sekretaris atau pejabat struktural yang lain, itu harus diperketat persyaratan, baik dari segi pangkat, pendidikan pelatihan, penugasan, dan dedikasi seseorang. Karena itu saya berharap ke depan, Peraturan KPU itu mengatur dengan tegas bahwa sesorang itu boleh diberhentikan dengan mekanisme Pleno, tetapi dilengkapi dengan Berita Acara hasil pemeriksaan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 53 tahun 2010. Karena kalau pemberhentian dalam jabatan, pengertian saya itu merupakan hukuman jabatan yang terberat. Itu harus dibarengi dengan hasil pemeriksaan. Kalau tidak ada berita acara hasil pemeriksaan, saya tolak itu. Seandainya kita butuh pejabat, tetapi banyak di daerah yang tidak mau beralih karena beberapa hal tadi, kita dapat melakukan lelang, diumumkan di media massa. Bagaimana dengan keluarga? Keluarga sangat mendukung apa yang saya lakukan. Tanpa dukungan mereka, lahir batin, pekerjaan saya tidak akan semudah dan seringan ini, dari mulai almarhum orangtua sampai isteri dan anak-anak saya sangat mendukung. Harapan untuk KPU? Bagi calon Anggota KPU harus dapat melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilu secara nasional dengan baik dan benar, sesuai dengan ketentuan. Sekretariat yang lebih berpengalaman juga seharusnya dapat memberikan contoh-contoh dari pengalaman KPU yang lalu. Jangan hanya memandang Sekretariat itu hanya membantu, tapi pola pikir Sekretariat juga harus dimaknai oleh Anggota KPU sebagai bentuk pengabdian yang harus dihormati. Bagi teman-teman di jajaran Sekretariat yang masih muda, tingkatkan pengetahuan dan displin kerja. Jangan suka menunda pekerjaan. Yang dapat diselesaikan hari ini, kerjakanlah dengan maksimal, jangan menunggu sampai esok hari. Waktu itu kan rahasia Allah. Berprinsiplah, hari ini belajar, besok pemimpin. Study today, leader tomorrow...
Berita Dalam
Gambar
Kunjungan KPU India ke KPU-RI (16 Agustus 2011) 12 12
tang E-KTP
Pertemuan KPU membahas ten (18 Agustus 2011)
Pertemuan KPU dengan AGENDA (16 Agustus 2011) Suara KPU Edisi Agustus 2011
