SI
L IHA
N
M
I
UMU
PEM
PEM I
HAN
UMUM
MI
KO
LI
SUARA KPU
Ok
KOMISI
2014 PEMILIHAN UMUM
tob
er
20
Komisi Pemilihan Umum Pelindung Suara Rakyat
KPU Siap Verifikasi Administrasi
KPU Lakukan Penyesuaian Anggaran Demi Efisiensi
KPU Ajak Mahasiswa Sukseskan Pemilu
Finalisasi MoU KPU dan Kemenlu
12
KOMISI
N
iat tulus menjadi awal dalam menjalankan tugas/mengerjakan sesuatu, karena ini merupakan amal yang tinggi dan menjadikan seseorang profesional. Tapi untuk jadi profesional, seseorang ataupun sekumpulan orang harus berhati-hati dan cermat. Sayangnya, kehati-hatian dan kecermatan itu terkadang terkesan tidak dapat memenuhi ketepatan waktu yang sudah ditentukan. Menjadi profesional juga disyaratkan memiliki prinsip kejujuran, tidak boleh memanipulasi data untuk suatu kepentingan tertentu yang menguntungkan dirinya dan orang lain yang menjadi “gerombolannya” ataupun merugikan pihak yang dianggap lawan. Awal dari kejujuran adalah adanya sikap penghargaan terhadap waktu (tepat waktu) dalam melaksanakan pekerjaan, kita perlu menepati janji dan melaksanakan semua pekerjaan dengan kesungguhan hati dari pekerjaan yang kecil hingga yang besar. Ketika seseorang mau menjadi profesional ia harus memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bidang tugas; kemampuan mengembangkan potensi dirinya secara berkelanjutan; pandangan yang luas; kemampuan menerapkan keahlian secara bertahap, kemampuan bekerja secara cermat dan teliti, kemampuan bekerja dengan senang hati, dan kemauan saling membantu sesuai bidang keahliannya. Bagaimana agar kehati-hatian dan kecermatan yang dilakukan oleh kaum profesional tidak melanggar tenggat waktu yang sudah ditetapkan dan disepakati? Cara pencapaian hasil yang sudah ditentukan ada kaitannya dengan “budaya kerja”. Budhi Paramitha (1980), melihat Perwujudan warna budaya kerja sehari-hari adalah “Produktifitas berupa perilaku yang tercermin antara lain dalam bentuk: kerja keras, ulet, disiplin, produktif, tanggung jawab, motivasi, manfaat, kreatif, dinamik, konsekwen, konsisten, responsif, mandiri”. Semua itu terbagi dalam sikap terhadap pekerjaan dan perilaku waktu bekerja. Pada akhirnya ketepatan waktu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dapat dicapai setelah melalui proses yang hati-hati dan cermat. Demikian halnya dengan Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu perlu menerapkan budaya kerja yang baik, sehingga pencapaian tujuan untuk menetapkan partai politik yang memenuhi syarat administrasi dapat dilakukan dengan hati-hati, cermat, dan jujur, serta berpedoman pada tenggat waktu yang tersedia. Langkah kehati-hatian dan kecermatan dalam proses verifikasi administrasi jangan dikalahkan oleh tindakan terburu-buru karena alasan waktu. Tetapi harus lebih mengedepankan hasil yakni maksimalnya pemeriksaan seluruh berkas administrasi yang diserahkan oleh calon peserta pemilu (partai politik). Dengan demikian personil yang terlibat dalam proses administrasi dituntut memiliki integritas yang tinggi, sehingga mereka konsisten dan tidak diragukan dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya. (wwn/ red)
2
M UMU
LI
I
Kehati-hatian dan Kecermatan vs Ketepatan Waktu dalam Bertindak
PEM
Pengantar Redaksi
HAN
SUARA KPU Komisi Pemilihan Umum Pelindung Suara Rakyat
Pengarah Husni Kamil Manik, S.P Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.IP., M.Si Penanggung Jawab Drs. Suripto Bambang Setyadi, M.Si Asrudi Trijono, SH Pemimpin Umum Sigit Joyowardono, SH Drs. Supriatna, M.Si Pemimpin Redaksi Kadar Setyawan Redaktur Pelaksana Farida Fauzia Koordinator Reportase Moyong Haryanto Redaktur Foto Dodi Husein Editor Senior Nur Syafaat, Faisal Siagian Editor Sahruni, Eddy Purwanto Reporter Arif, Satrio, Indra Budi, Rita, Ajeng, Asti, Catursari, Teddy Fotografer Joni Effendi. Designer Grafis Nur Sahid Agung Wijaya. Distribusi/Sirkulasi Dewi Mustikawati Sekretariat Redaksi Wahid megantoro Alamat Redaksi Biro Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat Tlp: (021) 319 37223 www.kpu.go.id
Daftar Isi 5 Fokus Utama
KPU Minta Parpol Manfaatkan Masa Perbaikan Administrasi
7 News
Penataan Dapil dan Alokasi Kursi
9 News
Tingkatkan Partisipasi Pemilih, KPU Babel Gandeng Ormas
Pengantar Redaksi................................ 02 Daftar Isi.................................................. 03 News......................................................... 7-13 Seputar Pemilukada.............................. 14-15 Berita Dalam Gambar........................... 16
14 Seputar Pemilukada Kalbar Memilih
3
Fokus
Utama
KPU Siap Verifikasi Administrasi
Hasil dari verifikasi administrasi tahap I ini akan disampaikan pada 8 Oktober 2012. “Tanggal 8 Oktober 2012, KPU akan mengumumkan hasil verifikasi administrasi tahap I. Pada tahap ini, KPU akan menyampaikan kekurangan-kekurangan abtu (29/9), tepat pukul 16.00 WIB, Komisi Pe- apa saja yang harus dilengkapi oleh setiap parpol,” milihan Umum (KPU) secara resmi menutup sambung Husni. masa pemenuhan kelengkapan berkas perSetelah itu, sesuai jadwal yang telah ditetapkan syaratan bagi 34 partai politik (parpol) yang pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 11 Tahun 2012, parterdaftar sebagai calon peserta Pemilu 2014. pol diberi kesempatan untuk memperbaiki dan/atau Hal itu disampaikan dalam konferensi pers yang melengkapi berkas administrasi yang dinyatakan bedigelar KPU pukul 17.00 WIB lum tepat. Pada kesempatan itu, 34 par(Sabtu, 29/9) di Media Center “Artinya, verifikasi ini sangat pol boleh memanfaatkan waktu selama KPU, Jl. Imam Bonjol 29, Jaterbuka, tidak ada yang sepekan itu untuk melengkapi dan/atau karta. memperbaiki berkas administrasi sebaperlu ditutupi. Hanya saja, gaimana yang telah ditentukan dalam “Tanggal 29 September ini adalah hari terakhir kita akan kelola sedemikian PKPU Nomor 12 tahun 2012. KPU menerima berkas, baik KPU kemudian akan melakukan rupa agar tim verifikasi verifikasi di tingkat pusat maupun administrasi hasil perbaikan KPU kabupaten/kota, unKPU tidak terganggu dan (verifikasi administrasi tahap kedua tuk menerima Kartu Tanda mulai 16 hingga 22 oktober 2012. bisa konsentrasi pada --red) Anggota (KTA),” ucap Ketua Dan proses tersebut masih dilakukan KPU, Husni Kamil Manik. pekerjaannya yang butuh di KPU RI, di Jakarta, tidak satupun diDari 34 parpol terdaftar di daerah. perhatian yang tinggi.” lakukan itu, seluruhnya memanfaat“KPU akan mengumumkan hasil kan kesempatan untuk melengkapi berkas, kecuali 1 verifikasi secara keseluruhan pada 23 oktober 2012. (satu) partai, yakni Partai Republika Nusantara (Re- Pada saat itu dapat diketahui partai apa saja yang publikan). akan mengikuti tahap selanjutnya, yakni verifikasi “Sejak dimulai pada 7 September lalu, hingga hari faktual. Verifikasi faktual ini akan dilaksanakan mulai terakhir ini, diantara 34 parpol yang terdaftar itu, ha- 26 Oktober hingga 20 November 2012. Jadi, gong-nya nya 1 (satu) parpol yang tidak memanfaatkan kesem- tanggal 23 Okober itu,” tandas Husni. patan yang diberikan untuk memenuhi kelengkapan berkas, yakni Partai Republika Nusantara (Repub- Transparan likan),” beber Husni, yang dalam konferensi pers tersePada bagian lain, Ketua KPU juga menjamin, but didampingi oleh seluruh Komisioner KPU. dalam proses verifikasi administrasi, semua pihak Selanjutnya, ujar Husni, dalam rentang waktu mulai yang berkeinginan untuk memperoleh informasi dan besok (Minggu, 30/9) hingga 6 Oktober 2012, KPU akan menyaksikan prosesnya, akan difasilitasi oleh KPU. melakukan verifikasi administrasi tahap I (pertama). “Artinya, verifikasi ini sangat terbuka, tidak ada “Hari senin, KPU RI akan meminta kepada KPU yang perlu ditutupi. Hanya saja, kita akan kelola provinsi untuk menghimpun data penerimaan KTA di sedemikian rupa agar tim verifikasi KPU tidak tergangKPU kabupaten/kota. Kami akan membandingkan jum- gu dan bisa konsentrasi pada pekerjaannya yang bulah KTA di tingkat KPU kabupaten/kota dengan data tuh perhatian yang tinggi. Kami akan menunjuk siapa softcopy yang diserahkan di KPU RI. Jika terjadi selisih yang akan menemani di sana. Tim verifikator kami tuangka, maka yang dijadikan pedoman adalah data gaskan untuk meneliti berkas, tidak memberi keterayang diserahkan ke KPU RI,” sambungnya. ngan apa pun,” pungkas Husni. (dd/red)
S
4
Suara KPU Edisi Oktober 2012
Fokus
K
Utama
KPU Minta Parpol Manfaatkan Masa Perbaikan Administrasi
omisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) sudah merampungkan verifikasi administrasi tahap I partai politik calon peserta pemilu. Senin (8/10), KPU menyerahkan hasil verifikasi tersebut kepada 34 partai politik calon peserta pemilu untuk diperbaiki sampai tanggal 15 Oktober 2012. Ketua KPU RI Husni Kamil Manik dalam acara penyerahan hasil verifikasi administrasi tahap I itu menyampaikan sejumlah dokumen partai politik calon peserta pemilu yang tidak memenuhi syarat. “Ada 45 jenis varian data yang tidak mampu dipenuhi oleh semua partai politik calon peserta pemilu,” ujarnya. Hadir dalam acara tersebut anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Ida Budhiati, Hadar Nafis Gumay, Juri Ardiantoro, Sigit Pamungkas, dan Arief Budiman serta utusan dari 34 partai politik calon peserta pemilu. Husni membeberkan 5 garis besar dokumen yang belum dipenuhi oleh parpol. Pertama; masa berlaku dokumen telah melampau batas waktu pada saat partai politik tersebut mendaftar ke KPU seperti surat keputusan (SK) kepengurusan. Kedua; masa berlaku perjanjian sewa/kontrak kantor partai tidak sampai dengan tahun penyelenggaraan pemilu berakhir. Ketiga; komposisi pengurus tidak memenuhi penyertaan 30 persen keterwakilan perempuan. Keempat; sebaran kepengurusan partai tidak sampai 75 persen di tingkat kabupaten/kota dan 50
Suara KPU Edisi Oktober 2012
persen di tingkat kecamatan. Kelima; jumlah anggota partai tidak memenuhi ketentuan 1000 atau 1/1000 jumlah penduduk di tingkat kabupaten/kota. KPU, tegas Husni, memberikan tenggat waktu kepada pertai politik calon peserta pemilu untuk melakukan perbaikan administrasi 9 sampai 15 Oktober 2012. KPU juga memberi kesempatan kepada parpol untuk berkonsultasi dengan petugas terkait dengan berkas yang harus diperbaiki tersebut. Husni meminta semua partai politik calon peserta pemilu memanfaatkan waktu yang diberikan untuk memperbaiki dokumen yang belum lengkap. “Parpol diharapkan dapat memanfaatkan masa perbaikan secara maksimal untuk memenuhi persyaratan yang belum lengkap,” ujarnya. Setelah masa perbaikan, KPU akan kembali melakukan verifikasi administrasi 16 sampai 22 Oktober 2012. Hasil akhirnya akan disampaikan ke KPU provinsi, KPU kabupaten/kota dan pimpinan partai politik tingkat pusat 23 sampai 25 Oktober 2012. Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menambahkan dasar KPU untuk melakukan verifikasi administrasi keanggotaan adalah data yang ada dalam sistem informasi politik (sipol) yang berasal dari soft file yang diserahkan parpol. “Data itu nantinya akan dibandingkan
5
Fokus
Utama
data yang print/cetak yang diserahkan partai ke kabupaten/kota,” ujarnya. Hadar menambahkan banyak data keanggotaan partai yang tidak bisa ditransper ke sipol karena soft file yang diberikan partai ke KPU tidak sesuai standar sipol. “Ada yang ngasih dalam bentuk pdf. Ada yang sudah dalam bentuk excel tapi tidak standar sipol, padahal kita sudah berikan CD-nya sebagai acuan,” ujar Hadar. Komisioner Ida Budhiati menegaskan untuk komposisi pengurus menyertakan minimal 30 persen perempuan wajib dipenuhi parpol. Toleransi hanya diberikan untuk kepengurusan tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Itupun dengan catatan parpol yang tidak sanggup memenuhi kuota 30 persen perempuan itu mengisi formulir F13 yang berisi upaya-upaya yang sudah dilakukan dan hambatan yang dihadapi dalam memenuhi komposisi keterwakilan perempuan tersebut. “Untuk pusat, wajib hukumnya 30 persen. Untuk provinsi dan kabupaten/kota jika tidak mampu memenuhi syarat tersebut wajib membuat surat pernyataan. Kalau surat itu tidak dibuat, partai tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat,” tegasnya. Ida juga memberi warning agar parpol tidak menambah dan mengurangi data yang sudah lengkap. “Kewajiban partai hanya menambah data yang belum lengkap,” ujarnya. Sesuai Jadwal Maraknya pemberitaan bahwa KPU tidak melakukan tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2014 --alih-alih memberikan kelonggaran (baca: melunak) kepada parpol, menyiratkan, seolah KPU tidak melaksanakan tahapan tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Padahal, KPU telah menyusun seluruh jadwal pendaftaran dan verifikasi parpol itu dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 tahun
6
2012 yang telah dirubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Pemilu 2014. Perubahan PKPU tersebut terkait dengan pemberian ruang perpanjangan waktu bagi parpol untuk melengkapi dokumen, yakni tanggal 8 hingga 29 September, semata-mata adalah untuk menyikapi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini ditegaskan oleh anggota KPU, Hadar Nafis Gumay. “Perubahan PKPU (PKPU Nomor 7 menjadi PKPU Nomor 11 --red) tersebut untuk merespons keputusan MK Nomor 52/PUUX/2012 yang mengamanatkan agar semua parpol diperlakukan dengan adil dalam proses pendaftaran dan verifikasi,” kata Hadar ketika ditemui di ruang pendaftaran parpol, di Ruang Sidang Lt. 2 KPU, Jl. Imam Bonjol, Jakarta. Tanggal 29 September 2012 adalah hari terakhir bagi parpol untuk melengkapi dokumen. Setelah itu, KPU akan melakukan verifikasi administrasi Tahap I (pertama), 30 September-6 Oktober 2012. Hasilnya akan disampaikan KPU pada 8 Oktober 2012. Di sini akan diketahui kekurangankekurangan yang harus dilengkapai
KPU telah menyusun seluruh jadwal pendaftaran dan verifikasi parpol itu dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 tahun 2012 yang telah dirubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu dan/ 2014. atau diperbaiki oleh masingmasing parpol. Kemudian, KPU kembali memberikan ruang kepada parpol untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen, yakni 9-15 Okober 2012. Disambung dengan verifikasi administrasi Tahap II (kedua), pada 16-22 Oktober 2012. Dan, pada 23 Okober, KPU akan mengumumkan partai-partai apa saja yang berhak untuk mengikuti tahap selanjutnya, yaitu verifikasi faktual. “Tanggal 23 Oktober itulah gong-nya,” kata anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu itu. Setelah itu, kata Hadar, KPU akan melakukan tahap yang paling krusial dalam proses ferivikasi parpol ini, yakni verifikasi faktual. Verifikasi faktual dilakukan secara paralel oleh KPU di semua tingkatan di seluruh Indonesia. Waktunya mulai 26 Oktober hingga 20 November 2012. (dd/red)
Suara KPU Edisi Oktober 2012
News
Penataan Dapil dan Alokasi Kursi
B
ertempat di Hotel Royal Kuningan, Komisi Pemilihan Umum (KPU), menggelar Rapat Kerja Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan Substansi Materi mengenai Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi untuk Keperluan Pemilu 2014 dengan mengundang seluruh KPU Provinsi se-Indonesia. Acara yang berlangsung tanggal 17-20 Oktober 2012, mendatangkan Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, Indra Pahlevi; Direktur Wilayah Administrasi dan Perbatasan Ditjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Eko Subowo; dan Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Didik Supriyanto. Dalam arahannya pada Rabu malam (17/10), Ketua KPU, Husni Kamil Manik mengatakan “Dapil kabupaten/kota, provinsi, dan pusat harus sinergi. Jangan sampai mengganggu dapil yang sudah ada di pusat.” Terkait dengan data penduduk yang akan digunakan untuk memformulasikan dapil, Husni menegaskan KPU akan mengacu pada data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) yang di-
Suara KPU Edisi Oktober 2012
serahkan oleh Kemendagri. Penataan dapil, kata Husni, harus sudah selesai bulan November sehingga ada waktu yang cukup untuk mensosialisasikannya sebelum tahap pencalonan dimulai. Untuk penataan dapil pada Pemilu 2014 akan mengacu pada prinsip kesinambungan, kesetaraan suara, integritas wilayah, dan kohesivitas. Prinsip kesinambungan maksudnya perubahan dapil tidak boleh terlalu signifikan dari dapil Pemilu 2009 sehingga hanya mengubah dapil yang alokasi kursinya lebih dari 12 kursi. Prinsip kesetaraan suara memperhatikan jumlah penduduk di setiap wilayah dan mempertimbangkannya dalam penataan dapil. Prinsip integritas wilayah memperhatikan perubahan administrasi wilayah akibat pemekaran setelah Pemilu 2009. Prinsip kohesivitas memperhatikan wilayah-wilayah yang satu dapil tetapi berbeda kultur. Sesuai Undang-Undang No. 8 Tahun 2012, jumlah kursi untuk DPR RI sebanyak 560 dengan 77 dapil. Untuk DPRD provinsi antara 35 sampai dengan 100 kursi dan DPRD kabupaten/kota antara 20 sampai 50 kursi. Sementara itu, jumlah alokasi kursi untuk DPRD provinsi dan kabupaten/kota 3 sampai 12 kursi. Penataan dapil di
tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh KPU Provinsi dan penataan dapil di provinsi dilakukan oleh KPU RI. Meski begitu, penetapannya dilakukan dengan keputusan KPU. Husni juga meminta fungsi koordinasi KPU provinsi dan fungsi implementasi KPU kabupaten/ kota dijalankan secara maksimal. KPU RI meminta ada laporan harian terkait perkembangan tahapan penyelenggaraan pemilu dari KPU provinsi di seluruh Indonesia. Melalui raker tersebut disampaikan juga bahwa pembentukkan dapil pemilu DPRD provinsi apabila terdapat kabupaten/kota yang kuotanya lebih dari 12 kursi, maka sesuai dengan Pasal 24 ayat (3) UU No. 8 Tahun 2012, kabupaten/kota tersebut dapat dipilah, yang masing-masing pilahan terdiri atas satu atau beberapa kecamatan. Seperti pada kasus di Kalimantan Tengah, ada desa yang jumlah penduduknya begitu banyak, namun ada desa yang jumlah penduduknya sangat sedikit. Di sini harus ada yang dikorbankan, yang perolehan kursinya lebih dari 12, maka harus direlakan menjadi 12 kursi saja,” ujar Indra Pahlevi. Sementara itu, Didik menegaskan untuk membagi kursi ke daerah pemilihan, prinsip kesetaraan suara dalam pembentukan dapil harus diutamakan. “Prinsip utama
7
News dalam pembentukan dapil adalah prinsip kesetaraan suara,” tegas Didik. Sedangkan, yang dimaksud kesetaraan suara di sini bahwa dalam pemilu, suara setiap warga negara adalah sama, tidak peduli mereka berasal dari ideologi, agama, etnis, daerah, atau dari kelas ekonomi yang berbeda. Selain prinsip kesetaraan, pembentukan daerah pemilihan harus berdasarkan prinsip integralitas wilayah, kesinambungan wilayah, dan kohesivitas penduduk. Komisioner KPU Divisi Hukum dan Pengawasan, Ida Budhiati, SH, MH, yang juga hadir sebagai pembicara menjelaskan tentang fakta sosial yang terdapat dalam Pemilu 2009, yaitu terdapat daerah pemili-
K
han anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang over representative dan under representative, kemudian daerah pemilihan yang tidak berada dalam satu kesatuan wilayah geografis sehingga menimbulkan hambatan komunikasi dan transportasi. Kemudian isu-isu penataan dapil pada Pemilu 2014 sebagaimana tertuang di UU No. 8/2012 yang mengatur secara limitatif tentang penataan dapil. Prinsip-prinsip pembentukan dapil yang dijelaskan oleh Ida, yaitu kesinambungan, kesetaraan suara, integralitas wilayah, dan kohesivitas. Kemudian, tahapan kegiatan penataan dapil yang dipaparkan Ida, yaitu konsolidasi dan sinkronisasi data penduduk,
Kinerja KPU dari Tahun ke Tahun Harus Meningkat
etua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Husni Kamil Manik menghadiri rapat monitoring dan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Penetapan Kinerja (Tapkin) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2006, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota se Provinsi Banten di Hotel Aryaduta Tangerang, 1 Oktober 2012 lalu. Husni mengingatkan jajaran KPU bersama-sama memperbaiki dan meningkatkan kinerja dengan tetap berpedoman pada aturan. Begitu juga dalam pelaporan, setiap satuan kerja (satker), katanya, harus memenuhi format laporan sesuai standar yang sudah ditentukan. “Indikator kinerja yang harus dicapai sudah jelas. Apa yang dinilai, bagaimana proses penilaiannya dan berapa nilainya kita sudah tahu, jadi tidak ada alasan kita tidak bisa memenuhinya,” ujarnya. Ada lima indikator kinerja yang merupakan unsur utama akuntabilitas kinerja yakni perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja. Capaian KPU dari tahun ke tahun terus meningkat. Tahun 2009, KPU mendapat skor 37,52 dan meningkat menjadi 48,98 pada tahun 2010. “Ini yang harus kita genjot terus. Kita menargetkan angkanya berada di posisi 65 sampai 75,” ujar Husni. Husni optimis target itu dapat dicapai, asalkan ja8
penetapan jumlah penduduk dan alokasi kursi oleh KPU, penetapan alokasi kursi DPR Papua, Papua Barat, Aceh, dan DKI Jakarta ditambah ¼ dari kursi DPRD Provinsi yang bersangkutan, simulasi penataan dapil oleh KPU provinsi dan KPU kab/kota, penyampaian laporan rancangan penataan dapil pada KPU, dan penetapan dapil oleh KPU. Kepala Biro Teknis dan Hupmas, Sigit Joyowardono, selaku moderator dalam sesi tersebut menyampaikan kesimpulan yang pada intinya penataan dapil ke depan bersifat terbatas dan harus menggunakan pola yang sudah ada dalam pembagian jumlah dan penghitungan dapil. (red)
jaran KPU mau melakukan perubahan yang fundamental memperbaiki kinerjanya. Dari segi perencanaan, kata Husni, capaian KPU sudah cukup bagus dengan skor 18,29. “Untuk mencapai target tadi kita harus mencari indikator apa kira-kira yang bisa kita optimalkan dan apa tool (alat, red) yang paling tepat kita gunakan untuk mencapainya, harus dibuat jelas dan rinci sehingga mudah dipahami,” ujarnya. Terkait penerapan PP Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Husni meminta semua satuan kinerja (satker) melakukan evaluasi internal. Evaluasi itu terkait sejauhmana pemahaman satker terhadap aturan tersebut dan apakah tenaga yang dibutuhkan untuk melaksanakannya sudah tersedia. “Jangan-jangan belum ada orangnya. Karena itu harus dicari orang yang tepat untuk memenuhi standar yang ada,” ujarnya. Ketua KPU Provinsi Banten Hambali meminta komitmen jajarannya melaksanakan rencana kerja tahunan (RKT) dengan baik. “Pelayanan publik juga harus ditingkatkan. Harus ada upaya yang nyata untuk mendorong efektivitas, transparansi dan akuntabilitas kinerja,” ujarnya. Sementara Sekretaris KPU Provinsi Banten M Nasir Aziz berharap rapat monitoring dan evaluasi tersebut dapat menambah pengetahuan dan wawasan jajaran KPU dalam penyusunan LAKIP dan AKIP.(*)
Suara KPU Edisi Oktober 2012
News
S
alah satu indikator suksesnya pemilu adalah tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Tren penurunan tingkat partisipasi masyarakat terjadi hampir di semua daerah, begitu juga dengan Provinsi Bangka Belitung. Meskipun prosentase partisipasi masyarakat di Bangka Belitung masih diatas 70 persen, namun terjadi penurunan pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009. Hal tersebut diungkap Ketua KPU Provinsi Bangka Belitung, Asli, SH., S.Ag dalam pembukaan kegiatan sosialisasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilu dan pemilukada kepada organisasi massa (ormas), yang diselenggarakan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Selasa (25/09). Dalam kegiatan tersebut, KPU Provinsi Bangka Belitung mengundang 70 orang dari per-
Tingkatkan Partisipasi Pemilih, KPU Babel Gandeng Ormas
wakilan ormas keagamaan, LSM, senat mahasiswa, dan ormas-ormas lainnya. “Untuk itu kami mengundang segenap pemangku kepentingan untuk dapat bersinergi dengan KPU, sehingga kalau semua elemen ini sudah berperan aktif di masyarakat, saya yakin partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilukada akan meningkat,” papar Asli yang didampingi oleh seluruh Komisioner KPU Provinsi Bangka Belitung. Selain dengan ormas, tambah Asli, KPU Bangka Belitung juga telah lebih dulu menggandeng guru-guru mata pelajaran Pendidikan dan Kewarganegaraan (PKn) dalam usaha meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Hal tersebut ditandai dengan adanya Memorandum of Understanding (MoU) dengan Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung, dengan harapan materi demokrasi dan kepemiluan dapat masuk dalam pengayaan kurikulum pada mata pelajaran PKn. Hadir dalam kegiatan tersebut Anggota KPU RI Drs. Hadar Nafis Gumay yang berbagi pemikiran dan segudang pengalamannya dengan peserta sosialisasi mengenai partisipasi masyarakat dalam pemilu. Menurut Hadar, demokrasi perwakilan atau representative democracy yang dianut di Indonesia ini cenderung menempatkan peran masyarakat hanya dalam memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Akibatnya, kebijakan publik yang dihasilkan sering tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. “Dalam perkembangannya, representative democracy menjadi participatory democracy atau demokrasi partisipasi, sehingga partisipasi masyarakat menjadi Suara KPU Edisi Oktober 2012
elemen penting dalam terlaksananya pemilu yang demokratis, dan salah satu bentuk umum dari partisipasi masyarakat dalam pemilu adalah pemantauan,” ujar mantan pegiat pemilu di CETRO (Centre for Electoral Reform) ini. Partisipasi yang lebih luas dalam siklus penyelenggaraan pemilu sangat diperlukan, tambah Hadar, mulai dari pembuatan peraturan, pengecekan daftar pemilih, pendidikan pemilu, pemantauan calon, pemantauan pelaksanaan kampanye, dan pemantauan praktek politik uang. Problem besar itu kesadaran di masyarakat, bahwa ikut berpartisipasi dalam pemilu itu penting, maka dibutuhkan kampanye penyadaran dengan melibatkan para pemangku kepentingan, ormas, dan LSM. “Banyak hal yang bisa dilakukan, misalnya melalui media hiburan di masyarakat yang diselipi pesan Pemilu, kemudian pemilihan Ketua OSIS di sekolah bisa dengan konsep pemilu, bahkan di Kalimantan Selatan itu pemilu seperti perayaan kemerdekaan 17 Agustus, di TPS tergantung berbagai macam hadiah untuk menarik minat masyarakat datang ke TPS,” papar Hadar yang juga Anggota KPU RI Koordinator Wilayah (korwil) Provinsi Bangka Belitung ini. Dalam kegiatan tersebut, Anggota KPU Provinsi Bangka Belitung, Pudjiarti, ST., juga mengaplikasikan metode BRIDGE (Building Resources in Democracy, Government, and Election) untuk berdiskusi bersama seluruh peserta sosialisasi. Metode ini dilakukan dengan sedikit teori dan diperbanyak praktek, diskusi, dan permainan, untuk merangsang peran aktif dari masing-masing peserta. (arf/red) 9
Berita Daerah News
KPU Lakukan Penyesuaian Anggaran Demi Efisiensi
K
omisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan penyesuaian rencana anggaran Tahun 2013 terkait dengan alokasi belanja perjalanan dinas menjadi belanja modal. Hal ini merupakan tindak lanjut dari surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal (Dirjen) Anggaran Nomor S-2516/AG/2012 tanggal 2 Oktober 2012 perihal efisiensi perjalanan dinas.
Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) KPU bersama Komisi II DPR-RI dalam rangka pembahasan rencana anggaran tahun 2013, Senin (8/10), di Ruang Sidang Komisi II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Hadir dalam RDP tersebut Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU Suripto Bambang Setyadi didampingi pejabat dan staf Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU; 22 (dua puluh
dua) Anggota Komisi II DPR; serta Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beserta jajarannya. Rapat yang dipimpin oleh Abdul Hakam Naja, berlangsung selama dua jam membahas 3 (tiga) agenda utama. Pertama, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L) KPU Tahun 2013 yang telah mengakomodir penghematan atau
Finalisasi MoU KPU dan Kemenlu
K
omisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Selasa (9/10) melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka mendukung kesuksesan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) bagi warga negara Republik Indonesia (WNRI) di luar negeri tahun 2014. Rapat koordinasi kali ini mengagendakan finalisasi pembahasan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara KPU dan Kemenlu. Hadir dalam rapat ini anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah dan Hadar N. Gumay didampingi oleh 10
SuaraSuara KPU Edisi KPU Oktober 2012
News pemotongan belanja perjalanan dinas yang dialihkan ke belanja modal. Kedua, matriks perubahan anggaran kegiatan sebelum dan setelah penghematan. Dan yang ketiga, daftar usulan kegiatan serta pengalokasian tambahan anggaran tahun 2013. Realokasi anggaran yang dilakukan KPU dari perjalanan dinas ke belanja modal sebesar Rp 18.252.448.000. Ada 3 program atau kegiatan utama yang akan dilakukan KPU pada tahun 2013 nanti, yakni, program dukungan dan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dan program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik. Sekjen KPU dalam paparannya mengatakan, penyesuaian anggaran tersebut yang semula anggaran perjalanan dinas akan dialihkan untuk sarana dan prasarana. “Dengan demikian, pengurangan tentu akan dialokasikan kepada sarana dan prasarana, karena itu (alokasi anggaran perjalanan dinas-red) diarahkan ke belanja modal sesuai dengan surat dari Dirjen Anggaran”, ujarnya. Sehubungan dengan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, KPU juga mengusulkan rencana kerja tahapan penyelenggaran Pemilu Tahun 2014 tahun anggaran 2013.
“Beberapa kegiatan yang terkait dengan tahapan Pemilu 2014 diantaranya adalah kegiatan pokok tahapan pemilu, pengadaan logistik utama pemilu, kegiatan pendukung penyelenggaraan pemilu, serta kegiatan badan penyelenggara pemilu adhoc”, papar Bambang. Terkait dengan usulan kegiatan tahapan Pemilu 2014 tahun anggaran 2013 dan realokasi anggaran KPU Tahun 2013 itu, Komisi II DPR RI pada prinsipnya menyetujui usulan tersebut. Namun, tambah Abdul Hakam, KPU diminta untuk melakukan optimalisasi anggaran terhadap kegiatan sosialisasi. Grha Pemilu Pada konsinyering sebelumnya, Komisi II DPR meminta kepada KPU untuk membuat desain Grha Pemilu, yang rencananya akan menjadi kantor dari 3 (tiga) lembaga penyelenggara pemilu yaitu KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Terkait hal tersebut, KPU telah membuat desain awal Gedung Grha Pemilu, dengan perkiraan luas tanah mencapai 11.000 m2. Sehingga, dibutuhkan pengadaan tanah untuk pembangunan gedung tersebut. “Dalam mewujudkan hal tersebut diperlukan pengadaan tanah Tahun 2012 ini. Untuk itu, dimohon Komisi II dapat membuka blokir anggaran, sesuai dengan surat
para kepala biro dan wakil kepala biro Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU, sedangkan dari pihak Kemenlu dihadiri oleh Staf Ahli Menteri Luar Negeri Bidang Hubungan Kelembagaan, Suprapto Martosetomo beserta pejabat dan staf Kemenlu. Dalam pengantarnya, Ferry Kurnia Rizkiyansyah menyampaikan bahwa setelah MoU ini ditandatangani maka akan dibentuk kelompok kerja luar negeri yang bertugas untuk mempersiapkan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu tahun 2014 bagi WNRI di luar negeri. Saat ini, KPU juga sedang
Suara KPU Edisi Oktober 2012
KPU yang diajukan kepada Komisi II perihal permohonan pembukaan blokir”, ungkap Sekjen KPU sembari menunjukkan surat tersebut. Tiga hal yang menjadi pertimbangan terkait permohonan alokasi anggaran untuk pengadaan tanah bagi pembangunan Gedung Kantor KPU, pertama, gedung kantor KPU yang ditempati saat ini sudah tidak memadai lagi dari segi luas bangunan, halaman, parkir, dan tata ruang (taman, lahan terbuka serta penghijauan). Kedua, sejalan dengan nota kesepahaman/memorandum of understanding (MoU) yang ditandatangani antara KPU, Bawaslu, dan DKPP pada 10 September 2012, kebutuhan luas tanah yang ideal untuk gedung dan sarana penunjang adalah minimal sebesar 8.000m2 untuk mewujudkan pembangunan gedung Grha Pemilu. Dan ketiga, gedung kantor KPU yang ada sekarang ini tidak bisa dilakukan renovasi untuk perluasan karena merupakan gedung cagar budaya. Sehubungan dengan usul pengadaan tanah dan pembangunan Grha Pemilu, Komisi II DPR RI akan mengagendakan terlebih dahulu pertemuan dengan Sekretariat Negara dan instansi lainnya guna membahas pemanfaatan aset milik negara terkait dengan kebutuhan Grha Pemilu. (ook/dam/dod/red)
menyiapkan draf Peraturan KPU (PKPU) tentang Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri yang nantinya juga akan dibahas bersama dengan kelompok kerja luar negeri. Dengan dilaksanakannya finalisasi MoU ini, maka KPU akan mengirimkan surat clean-text naskah MoU antara KPU dan Kemenlu tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri Tahun 2014 kepada Menteri Luar Negeri untuk diatur lebih lanjut jadwal pelaksanaan penandatanganannya. Diharapkan penandatangan MoU dapat dilaksanakan pada bulan Oktober 2012. (whd/ red. dok:dosen/hupmas)
11
News
KPU Ajak Mahasiswa Sukseskan Pemilu Ketua KPU Husmi Kamil Manik (berdiri) tengah memberikan paparan strategi peningkatan partisipasi masyarakat di Universitas Indonesia dalam rangka seminar kampus yang diadakan di 6 perguruan tinggi di Indonesia. (foto: hupmas)
K
omisi Pemilihan Umum (KPU) membuat gebrakan baru dengan cara menjemput bola terhadap pemilih pemula melalui Seminar Kampus yang akan dilaksanakan sepanjang bulan Oktober-November 2012 di 6 (enam) perguruan tinggi di Indonesia. Universitas Indonesia (UI) Jakarta, Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Universitas Andalas (Unand) Padang dan Universitas Brawijaya (UB) Malang menjadi tujuan dan lokasi diadakannya kegiatan Seminar Kampus. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya para pemilih pemula sekaligus untuk memenuhi target 75% tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2014. Seminar Kampus dikemas secara apik dengan konsep semenarik mungkin dan berkesan “Anak Muda”. Untuk mewujudkannya, Tim Panitia KPU berkoordinasi dengan ke-6 perguruan tinggi tersebut agar kegiatan Seminar Kampus dapat terlaksana dengan baik, sehingga pesan dan informasi kepemiluan yang akan disampaikan oleh narasumber nantinya dapat tersampaikan secara jelas, lugas dan akurat. Para narasumber yang akan mengisi acara tersebut adalah Komisioner KPU dan para pakar politik yang ditunjuk oleh pihak Universitas.
12
“KPU dalam membuat kebijakan tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Kami berkomitmen dengan undang-undang dan tidak ada tawar menawar dalam pelaksanaan aturan,” Kegiatan Seminar Kampus I Kegiatan Seminar Kampus pertama kali diadakan di UI pada tanggal 17 Oktober 2012. Hadir sebagai narasumber pada acara tersebut, Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik serta Dosen Kesejahteraan Sosial UI, Risawan Habdi Lubis. Dalam kesempatan tersebut, Husni mengatakan, “Kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu merupakan salah satu faktor yang turut memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, sebagai penyelenggara pemilu, KPU harus independent. “KPU dalam membuat kebijakan tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Kami berkomitmen dengan undang-undang dan tidak ada tawar menawar dalam pelaksanaan aturan,” tegasnya. Husni me-
Suara KPU Edisi Oktober 2012
News nambahkan, “saat ini, KPU sedang melaksanakan tahapan verifikasi perbaikan administrasi parpol calon peserta Pemilu 2014. Tahapan ini akan berakhir pada 22 Oktober 2012 dan pengumuman hasil verifikasi perbaikan administrasi ini akan dilakukan antara 23 sampai dengan 25 Oktober 2012. Ada sekitar 170 petugas verifikasi yang melakukan penelitian terhadap puluhan juta data milik partai. Nanti partai yang lolos verifikasi administrasi inilah yang berhak mengikuti verifikasi faktual. KPU berharap semua pihak, termasuk mahasiswa dapat berkontribusi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Untuk itu, diperlukan pemahaman yang utuh terhadap penyelenggaraan pemilu sebagai modal dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Mahasiswa perlu memahami substansi dan tahapan penyelenggaraan pemilu dehingga dapat mengajak yang lain untuk berpartisipasi. KPU berharap adanya masukan dan ide-ide kreatif dari mahasiswa terkait model sosialisasi yang efektif dan masif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. KPU sendiri selama ini sudah menjalankan berbagai program untuk meningkatkan partisipasi ma-
Suara KPU Edisi Oktober 2012
syarakat dalam pemilu. Program ini antara lain workshop dan focus group discussion (FGD) bagi guru pendidikan kewarganegaraan, kelas pemilu, kunjungan ke sekolah dan perguruan tinggi, mobilisasi sosial, dan iklan layanan masyarakat. Menurut Husni, mahasiswa yang saat ini akrab dengan media sosial, seperti facebook, twitter, blog, dan lain sebagainya, diharapkan dapat membantu sosialisasi dan edukasi penyelenggaraan pemilu. “Berbagai jenis media sosial yang ada saat ini sangat efektif sebagai alat sosialisasi. Mahasiswa dapat membantu KPU melalui media sosial tersebut,” ujarnya. Sementara Risawan Habdi Lubis mengatakan strategi yang ampuh saat ini untuk mendorong mahasiswa meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara mengajak mereka berpartisipasi secara langsung. “Yang kita lakukan bukan sekadar mengajak para mahasiswa datang ke tempat pemungutan suara (TPS) tetapi menjadikan mereka sebagai bagian dari pelaksana sosialisasi,” ujarnya. Pada Pemilu 2009, kata Riswan, pihaknya bersama sejumlah mahasiswa UI pernah mendatangi pasar dan pusat-pusat keramaian untuk melakukan sosialisasi pemilu. Para mahasiswa itu datang dan menemui masyarakat untuk menanyakan berbagai hal terkait dengan penyelenggaraan pemilu, baik tahapan maupun calon-calon yang akan ikut bersaing memperebutkan kursi DPR, DPD, dan DPRD.
“Awalnya, memang ada resistensi karena kami dikira dari salah satu partai. Akan tetapi, kami jalan terus dan ternyata setelah mereka tahu kami dari UI, responnya bagus,”tambahnya. Perguruan tinggi yang lain pun sangat antusias dengan kerjasama yang terjalin. Hal itu terlihat dari respon yang disampaikan oleh rektor, dekan, dan beberapa personel perwakilan dari Program Studi Jurusan Fisip Universitas Brawijaya (12/10) ketika menyambut kedatangan Tim Panitia Seminar Kampus yang berkunjung ke UB untuk melakukan berkoordinasi. Kegiatan tersebut juga dinilai sangat baik oleh DR. Ainur Rasyid selaku Pembantu Rektor III. Menurutnya, kegiatan sosialisasi melalui Seminar Kampus sangat berguna sekali bagi para mahasiswa UB apalagi momentumnya sangat tepat karena UB juga akan segera melaksanakan pemilihan Ketua Umum Mahasiswa UB. Bentuk kerjasama melalui kegiatan Seminar Kampus ini bisa menjadi sarana sharing mengenai pemilu dan bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat, termasuk kendala, hambatan, serta berbagai permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, akan diperoleh solusi yang dapat dirumuskan antara kalangan akademisi termasuk para mahasiswa sebagai target pemilih pemula dan KPU ke dalam strategi upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pemilu. (red)
13
Seputar
D
Pemilukada
Kalbar Memilih
engan semangat ingin melakukan perubahan yang lebih baik bagi Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), masyarakat Kalbar, Kamis (20/9), memberikan suaranya untuk memilih gubernur dan wakil gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Provinsi Kalbar periode 2013 - 2018. Pemilukada di provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia itu, diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon (paslon), diantaranya paslon nomor urut 1) Cornelis MH - Cristiandy Sanjaya (parpol pengusung: PDIP, Demokrat, PPIB, PDS, dan PKB); paslon nomor urut 2) Armyn Ali Anyang - fathan A. Rasyid (parpol pengusung: PPP, Partai Hanura dan PBB). Untuk paslon nomor urut 3) Morkes Effendi - Burhanuddin A. Rasyid (parpol pengusung: Partai Golkar, PAN, PKS, PBR dan PKNU); serta paslon nomor urut 4) Abang Tambul Husin - Barnabas Simin (parpol pengusung: Partai Gerindra, PKPI, Merdeka, PPDI, Repu-
14
blika Nusantara, Kedaulatan, PDK, Pelopor, Barnas, PIS, PKDI, PKPB, PDP, PPRN, Patriot, PNBKI, PPN dan PPPI). Provinsi Kalbar yang memiliki luas 146.807 km2, terdiri dari 14 Kabupaten/Kota, 174 kecamatan, dan 1.971 desa/kelurahan. Jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 3.377.997 pemilih, yang tersebar di Tempat Pemungutan Suara (TPS) berjumlah 11.009. Ketua KPU Husni Kamil Manik beserta Anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah dan Arif Budiman; perwakilan dari Anggota KPU Provinsi lainnya seperti Aceh, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Jawa Timur turut serta dalam monitoring Pemilukada Kalbar. Pemungutan suara yang dimulai pukul 07.00 pagi itu berlangsung secara aman, tertib, dan kondusif. Hal itu terlihat dalam tinjauan yang dilakukan oleh tim peliputan KPU bersama KPU Provinsi Kalbar. Masyarakat Kalbar yang terdiri dari beragam suku dan etnis, antara lain Melayu, Cina, Dayak
dan yang lainnya bersama-sama berpartisipasi untuk memilih calon pemimpin 5 (lima) tahun ke depan dalam suasana yang harmonis dan damai. Hasil liputan yang dilakukan ke beberapa TPS di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya diantaranya TPS 23, 26, 27, 34, 35, 36, 56, 57 dan 59 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, dan di Kelurahan Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya terlihat pemilih sangat antusias menggunakan hak pilihnya. Begitu juga dengan TPS Khusus yang berada di Rumah Tahanan (Rutan) Pontianak, tepatnya di Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara. Di TPS tersebut jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 396 pemilih. Para penghuni Rutan diberikan hak yang sama dalam menggunakan hak pilihnya. Terkait dengan TPS khusus di Rutan Pontianak, KPU ingin mengakomodir hak-hak politik seluruh masyarakat Provinsi Kalbar tanpa terkecuali. (wwn/ook/red)
Suara KPU Edisi Oktober 2012
Seputar
Pemilukada
Hujan Deras, Masyarakat Psp Antusias Ikuti Pilwako
H
ujan deras terus mengguyur Kota Padangsidimpuan (Psp) Sumatera Utara sejak pukul 07.00 pagi. Namun hal itu tidak menyurutkan langkah masyarakat Psp untuk tetap antusias menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dearah (Pemilukada) Kota Padangsidimpuan Tahun 2012. Pesta demokrasi di kota yang berjuluk Bumi Dalohan Sitolu tersebut untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan periode 2013 - 2018. “Walaupun pagi ini terkendala hujan, tetapi masyarakat masih antusias untuk mencoblos,” ujar salah satu petugas KPPS di TPS 7 kelurahan Banan Dolok. “Kami dirikan tenda terpal darurat ini dengan dana swadaya, agar masyarakat dapat mencoblos dengan nyaman di TPS ini,” tambahnya. Ada 6 (enam) pasangan calon (paslon) walikota dan wakil walikota Psp untuk Pemilukada Tahun 2012 adalah Paslon Nomor urut 1 Habib Nasution-Soripada Harahap (calon perseorangan); nomor urut 2 Rusdi Nasution-Riswan Daulay (parpol pengusung: Partai
Demokrat dan Hanura); nomor urut 3 Andar Amin Harahap-Muhammad Iskandar Nasution (parpol pengusung: PKB, PKNU, Partai Buruh, Patriot, PDP, PPP serta PKPB). Kemudian untuk paslon nomor urut 4 Dedi Jaminsyah Putra-Affan Siregar (parpol pengusung: PDIP, PAN, PBR, PNI Marhaenisme, PKPI, PKP, PDK, PPI, PPIB, PKDI, PBB, Partai Barnas, PMB, Pelopor, Kedaulatan, PPDI dan Partai Merdeka); nomor urut 5 Amir Mirza HutagalungNurwin Nasution (calon perseorangan); serta nomor urut 6 Chaidir Ritonga-Maragunung Harahap (parpol pengusung: Partai Golkar, PKS, Republikan dan PSI). Kota Psp Terdiri dari 6 kecamatan yakni Kecamatan Padang Sidempuan Angkola Julu, Padang Sidempuan Batunadua, Padang Sidempuan Hutaimbaru, Padang Sidempuan Selatan, Padang Sidempuan Tenggara, dan Padang Sidempuan Utara. Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 512 yang tersebar di 79 kelurahan/desa, serta jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebesar 148.960 pemilih. (Ook/Arf/Red)
Pemilihan Bupati Takalar dan Integritas Penyelenggara
P
emilihan bupati dan calon wakil bupati Takalar dilaksanakan tanggal 4 Oktober 2012, diikuti oleh tujuh pasangan calon yang dua di antaranya melalui jalur perseorangan. Pasangan calon tersebut adalah: 1. Drs H. Abdul Gani - Drs. H. Tombong Rani ML (perseorangan), 2. DR. H Burhanuddin B, SE., M.Si - H. M. Natsir Ibrahim, SE (Golkar), 3. Jen Syarif Rifai - Gassing Rapi (Hanura, PAN, PBB), 4. H. Syamsari Kitta, S.pl, MM - Ir. H. Hamzah Barlian, MM (PKS, PKB, PDIP), 5. Drs. Hj. Msniar Mappasawang- H. Burhan Talli, SE, (perseorangan), 6. Drs. H. Andi Makmur A. Sadda, MM - H. Nashar A Baso, SH, M.Si (PPP, PDK, PKNU Demokrat), 7. H. Achmad Dg. Se’re - Ir. H. Sukwansyah A. Lomba, M. Si (gabungan partai politik), Kabupaten Takalar memiliki 420 TPS yang disediakan untuk warga yang akan menyalurkan suara mereka. Letak geografis terdiri dari wilayah yang sebagian besar saling sehingga tidak menyulitkan KPUD Takalar dalam melakukan pendistribusian logistik ke-
Suara KPU Edisi Oktober 2012
butuhan pemilu. “Di Takalar hanya ada empat daerah yaitu Mattirobaji, Maccinibaji, Tompotana dan Rewataya yang harus menggunakan speed boat untuk sampai ke sana, dengan jumlah TPS tersebar di 16 titik, logistik untuk pemilukada di daerah itu distribusikan dua hari sebelum hari H” terang Abdul Salim Seketaris KPU Kab. Takalar. Profesionalime dan integritas penyelenggara sempat teruji ketika ada laporan dari masyarakat dan Panwaslu setempat mengenai ketidaknetralan anggota PPS di wilayah Manggara Bombang desa lakotong yang berakhir dengan keputusan KPU Kab. Takalar mengambil keputusan untuk memberhentikan dan mengganti ketua PPS setempat yang dinilai tidak netral. “Setelah kita mendapatkan laporan dari warga dan Panwas setempat, mengenai dugaan tidak netralnya salah satu anggota lapangan (ketua PPS, red) di desa tersebut, maka dilakukan pembuktian laporan tersebut, dan memang ternyata rumah orang itu dijadikan tempat pertemuan tim sukses salah satu pasangan calon, maka kami segera memberhentikan ketua PPS setempat” terang Abdul Salim. (red) 15
News Berita Dalam
Gambar
Konsultasi Publik dalam Rangka Finalisasi Peraturan KPU tentang Pemutkahiran Daftar Pemilih (3/10/2012)
Pertemuan Tripartit (KPU, ITB, dan BIG) Bahas Aplikasi Sistem Informasi Logistik (Silog). (24/09/2012)
Audiensi Koalisi Amankan Pemilu dengan KPU (9/10/2012) 16 16
SuaraKPU KPU Edisi 2012 Suara EdisiOktober Oktober 2012
