SI
L IHA
N
M
UMU
I
I
HAN
PEM
PEM
2014 PEMILIHAN UMUM
li 2
Komisi Pemilihan Umum Pelindung Suara Rakyat
KO
MI
SI
PEM
N
I
L IHA
UMUM
LI
UMUM
MI
KO
SUARA KPU
Ju
KOMISI
2014 PEMILIHAN UMUM
Ayo.. PASTIKAN
pada Nama Anda Terdaftar
ntara Daftar Pemilih Seme
(DPS)
11-24 Juli 2013
Kelurahan dan *Cek di PPS/Kantor ggal anda RT/RW tempat tin ps.php
pu.go.id/d milih di: data.k pe i ga ba se da Cek nama an
Sinergitas KPU, Pemerintah dan Masyarakat
Ciptakan Kualitasi Daftar Pemilih
013
KOMISI
U
ntuk menjamin daftar pemilih yang memenuhi keakurasian, komprehensivitas dan keterkinian pada tanggal 11 Juli sampai 1 Agustus 2013 masyarakat diberi kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif memberi masukan dan tanggapan terhadap daftar yang diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Proses memilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pada wakil rakyat dan pemimpin bangsa untuk menuju kesejahteraan. Penyelenggaraan pemilu tidak terlepas dari adanya pemilih di dalamnya. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara atau dikenal juga “hari pencoblosan” (Pemilu 2014 kembali dengan cara mencoblos), telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah menikah berhak untuk memilih. Tetapi syarat itu saja belumlah cukup untuk dapat memilih, karena Warga Negara Indonesia yang akan menjadi pemilih dalam pemilu haruslah didaftar terlebih dulu oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih. Siapa Penyelenggara Pemilu itu? Adalah KPU yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, merupakan lembaga yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. KPU dengan kewenangannya membuat peraturan untuk mengatur penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan. Salah satunya adalah peraturan yang mengatur pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disampaikan oleh pemerintah, kemudian disusun menjadi daftar pemilih untuk ditetapkan. Penyusunan daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU dan pemerintah diimplementasikan dengan dua pendekatan. Pertama, pendekatan administratif pada tahap pengolahan dan pemutakhiran sampai daftar pemilih sementara (DPS) tersedia. Pada tahap ini, pemerintah menyediakan sumber data kependudukan yakni Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pemutakhiran oleh KPU melalui proses sinkronisasi dengan data daftar pemilih pemilu lokal terkini ditingkat KPU kabupaten/kota dan Provinsi, serta pencocokan dan penelitian (coklit) oleh panitia pemutakhiran data pemilih pemilih (pantarlih). Kedua, pendekatan partisipatif masyarakat dimulai saat diumumkannya DPS tanggal 11 s/d 24 Juli 2013 hingga tersusunnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 7 s/d 13 September 2013 sesuai dengan ketentuan. Pengumuman DPS di kantor desa dan kelurahan maupun pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) akan dilaksanakan dari tanggal 17 sampai 23 Agustus 2013 formatnya akan tetap sama dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, pasal 33 ayat 2 UU Nomor 8 Tahun 2012, yang menyebutkan daftar pemilih paling sedikit memuat nama, jenis kelamin, nomor induk kependudukan (NIK), tanggal lahir dan alamat. Kualitas daftar pemilih bukan hanya tanggung jawab KPU tetapi juga pemerintah, partai politik dan masyarakat secara umum. Oleh sebab itu, pengumuman DPS yang telah dilakukan di kantor desa/kelurahan menjadi sarana bagi publik untuk melakukan koreksi jika ada data yang diragukan akurasinya. (wwn/red)
2
M UMU
LI
I
Jadilah Pemilih Aktif untuk Menentukan Arah Kesejahteraan Bangsa
PEM
Pengantar Redaksi
HAN
SUARA KPU Komisi Pemilihan Umum Pelindung Suara Rakyat
Pengarah Husni Kamil Manik Drs. Hadar Nafis Gumay Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.IP., M.Si Ida Budhiati, SH, MH Penanggung Jawab Arif Rahman Hakim Pemimpin Umum Sigit Joyowardono, SH Drs. Supriatna, M.Si Pemimpin Redaksi Kadar Setyawan Redaktur Pelaksana Nur Syafaat Koordinator Reportase Titik P.W Redaktur Foto Dodi Husein Editor Senior Sahruni H.R Editor Rita, Ajeng, Didi, Anna, Sumantri, Intan, Bagus, Catur Reporter Arif, Indra Budi, Satrio, Asti, Teddy, Arif Ma’aruf, Doddy Amin Fotografer Ujang Sofyan Tunjung Designer Grafis Rio Distribusi/Sirkulasi Dewi Mustikawati Sekretariat Redaksi Wahid megantoro Alamat Redaksi Biro Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat Tlp: (021) 319 37223 www.kpu.go.id
Suara KPU Edisi Juli 2013
Daftar Isi 4 Fokus Utama
KPU Beri Perhatian Khusus terhadap DPS
8 News
KPU Gelar Internasional Workshop Election
Pengantar Redaksi................................ 2 Daftar Isi.................................................. 3 Fokus Utama........................................... 4-7 News......................................................... 8-16 Seputar Pemilukada.............................. 17-18 Berita Dalam Gambar........................... 19
12 News
Ketua KPU Harap Media Lebih Banyak Mengulas Sisi Positif Pemilu
18 Seputar Pemilukada
KPU Berhentikan Sementara Tiga Komisioner KPU Jatim Suara KPU Edisi Juli 2013
3
FokusUtama
KPU Beri Perhatian
Khusus Terhadap
DPS
Komisi Pemilihan Umum (KPU) sampaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Nasional sebanyak 177.257.048 jiwa.
H
al ini disampaikan oleh KPU pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR-RI, yang diikuti juga oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Ditjen Adminduk Kementerian Dalam Negeri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/7). “Masih memungkinkan adanya penambahan DPS Nasional seiring dengan proses rekapitulasi yang belum masuk di tiga provinsi yang belum menyerahkan, dan diharapkan dapat kami terima pada minggu ini,” ungkap Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam paparannya. Sementara itu DPS Luar Negeri pada 130 kantor perwakilan yang telah diumumkan pada tanggal 10 s/d 24 Juni 2013 adalah sebanyak 2.160.253 jiwa, tersebar di luar negeri, tambah Husni. Mengingat begitu pentingnya DPS dalam tahapan penyelenggaraan pemilu, oleh karenanya KPU memberi perhatian penuh atas proses penyusunan, penetapan dan pengumuman DPS di masing-masing panitia
4
pemungutan suara (PPS). “Dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwa masukan dan tanggapan masyarakat (mengenai DPS-red) dapat kami terima mulai tanggal 11 Juli 2013 s/d 1 Agustus 2013, masyarakat yang namanya tidak terdaftar atau tidak sesuai dengan data yang ada di DPS dapat mengisi formulir A.A.-KPU dan menyerahkan kembali kepada PPS,” tambah Husni.
Masyarakat Cermati DCS KPU mengajak masyarakat untuk proaktif mencermati DPS yang diumumkan di kantor desa/ kelurahan. Masyarakat diminta untuk memastikan dirinya, keluarganya dan tetangga dekatnya sudah terdaftar sebagai pemilih dalam DPS. “Panitia pemungutan suara (PPS) menetapkan DPS di wilayahnya pada 10 Juli 2013. DPS akan diumumkan selama 14 hari yakni dari tanggal 11 sampai 24 Juli 2013. Kami mengajak masyarakat untuk proaktif mencermati DPS tersebut,” terang Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah. Menurut Ferry sikap
proaktif masyarakat, selain untuk memastikan dirinya sudah terdaftar atau belum dalam DPS, juga untuk membantu memeriksa apakah masih ada data penduduk yang belum berhak untuk memilih tetapi masuk dalam DPS. KPU Menginginkan daftar pemilih tetap (DPT) yang akan ditetapkan di KPU Kabupaten/Kota tanggal 7 sampai 13 September 2013 benar-benar akurat. Tidak ada lagi data ganda, anomali, apalagi data fiktif sehingga tidak menjadi persoalan dikemudian hari. Ferry juga meminta sikap proaktif pengurus partai politik di tingkat kecamatan untuk mencermati dan meneliti satu per satu DPS tersebut. “KPU Kabupaten/Kota akan menyerahkan softcopy DPS kepada pengurus parpol di tingkat kecamatan. Silahkan datanya dibuka, dicermati, ditelaah dan dikritisi. Kami membuka diri terhadap semua masukan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas DPT,” ujarnya. DPS dalam bentuk cakram padat itu diserahkan dalam rentang waktu tanggal 12 Juli sampai 15 Juli 2013. Ferry juga meminta KPU Provinsi untuk mengoptimalkan fungsi supervisi, monitoring, dan koordinasi terhadap penetapan
Suara KPU Edisi Juli 2013
FokusUtama
DPS tersebut. Ferry mengatakan waktu untuk memberikan masukan dan tanggapan dari masyarakat terhadap DPS tersebut cukup panjang yakni dari 11 Juli sampai 1 Agustus 2013. “Mari kita optimalkan waktu yang tersedia. Kita ajak keluarga dan tetangga kita untuk mengecek DPS tersebut,” ujarnya. Setelah pemberian masukan dan tanggapan dari masyarakat, kata Ferry, petugas akan melakukan koreksi jika memang benar masih terdapat masyarakat yang berhak memilih tetapi belum masuk dalam DPS atau ada data yang tidak akurat dalam DPS. Hasil koreksian itu, lanjutnya, akan kembali diumumkan untuk dikritisi lagi oleh masyarakat. KPU sudah mendesain tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih secara maksimal agar hasilnya benar-benar berkualitas. Tapi kerja KPU akan lebih maksimal jika mendapat dukungan dari semua elemen masyarakat. KPU telah melakukan serangkaian tahapan sebelum penetapan DPS yakni konsolidasi DP4, pencermatan DP4 dengan data pemilu terakhir, dan verifikasi faktual terhadap data pemilih.
online. Fasilitas ini disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengecek keberadaan dirinya dalam DPS. “Untuk mengeceknya, masyarakat dapat membuka portal kpu www.kpu.go.id. Di dalamnya ada menu DPS Pemilu 2014. Masyarakat tinggal buka, masukkan nama dan alamat sesuai KTP. Setelah itu akan muncul nama, tempat lahir, jenis kelamin dan lokasi TPS,” terang Ketua KPU Husni Kamil Manik. KPU sebenarnya tidak melakukan rekap secara nasional dalam tahapan pemilu. Rekap itu dilakukan hanya untuk evaluasi kerja penyelenggara dalam pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih mulai dari KPU Provinsi sampai ke
pantarlih. Rekap juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan publik akan percepatan arus informasi. Husni mengatakan pihaknya juga melakukan pengiriman data secara offline dari KPU Provinsi ke KPU untuk mengatasi adanya kendala pengiriman secara online dari beberapa daerah tersebut. Sementara, Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan DPS online merupakan ikhtiar KPU untuk menyosialisasikan DPS secara massif kepada pemilih. “Kami berharap masyarakat proaktif untuk melakukan pengecekan. Kerja sama masyarakat jelas berkontribusi terhadap kualitas daftar pemilih,” ujarnya. (red)
DPS Online Sementara itu, KPU juga meluncurkan DPS secara
Suara KPU Edisi Juli 2013
5
FokusUtama
KPU Tetapkan
947 DCS DPD K
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan daftar calon sementara (DCS) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di 33 Provinsi sebanyak 947 orang. KPU juga sudah mengumumkan nama-nama DCS tersebut di website untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat.
6
omisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Senin (29/7), meminta masyarakat untuk mencermati DCS DPD tersebut. Masyarakat diberi waktu memberikan masukan dan tanggapan mulai dari 25 Juli sampai 5 Agustus 2013. “Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa para calon anggota legislatif baik yang akan duduk di DPR maupun DPD benarbenar berkualitas dan bebas dari segala masalah administratif. Karenanya, masukan dan tanggapan dari masyarakat sangat dibutuhkan,” ujar Ferry. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota akan membantu penyebarluasan informasi DCS DPD tersebut di daerahnya masing-masing. Menurut Ferry hal itu penting untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan tracking terhadap profil setiap kandidat. Biasanya para calon anggota DPD berasal dari daerah yang sama dengan daerah yang akan diwakilinya. masyarakat di sana otomatis lebih tahu dengan profil kandidat tersebut. KPU berharap masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan secara maksimal. Masukan dan tanggapan itu terbatas pada hal-hal yang menyangkut syarat administratif seperti keabsahan ijazah, pengunduran diri sebagai pegawai negeri sipil,
Suara KPU Edisi Juli 2013
FokusUtama
TNI/Polri, karyawan BUMN/BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD dan lain sebagainya. Hal itu sesuai dengan penjelasan pasal 73 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 2012. Dalam penjelasan pasal itu menegaskan bahwa yang dimaksud dengan masukan dan tanggapan masyarakat itu berkaitan dengan persyaratan administrasi calon. “Di luar itu, KPU tidak akan merespons. Masukan dan tanggapan juga harus disertai identitas diri yang jelas. KPU tidak akan menerima dan merespons surat kaleng,” ujar Ferry. Masukan dan tanggapan masyarakat akan diklarifikasi kepada kandidat dari tanggal 6 sampai 12 Agustus 2013. Proses klarifikasi akan dibantu oleh KPU Provinsi. Kandidat diberi waktu untuk menyampaikan hasil klarifikasi kepada KPU dari tanggal 13 sampai 19 Agustus 2013. “Karenanya kemungkinan berkurangnya jumlah calon anggota DPD masih bisa terjadi. Jika memang terbukti ada calon yang tidak memenuhi syarat otomatis akan dicoret dan namanya tidak akan muncul lagi dalam daftar calon tetap (DCT) yang akan diumumkan antara tanggal 29 sampai 31 Agustus 2013,” tutupnya.
Serahkan berkas
Sebelumnya, KPU Provinsi menyerahkan hasil verifikasi administrasi dan faktual bakal calon anggota DPD yang akan ikut dalam Pemilu, 9 April 2014 mendatang, kepada KPU pada tanggal 8-9 Juli 2013 di Jakarta. Tahap penyerahan ini merupakan rangkaian lanjutan dari proses verifikasi administrasi oleh KPU Provinsi dan verifikasi faktual oleh KPU Kabupaten/Kota. Namun, hasil yang diterima KPU dalam bentuk Berita Acara (BA) tersebut diteliti lebih lanjut oleh kelompok kerja verifikasi calon anggota DPD KPU. (red)
Suara KPU Edisi Juli 2013
No.
Provinsi
Jumlah DCS
1
Aceh
40
2
Sumatera Utara
24
3
Sumatera Barat
25
4
Riau
25
5
Jambi
32
6
Sumatera Selatan
29
7
Bengkulu
19
8
Lampung
26
9
Bangka Belitung
21
10
Kepulauan Riau
15
11
DKI Jakarta
35
12
Jawa Barat
36
13
Jawa Tengah
32
14
Yogyakarta
13
15
Jawa Timur
40
16
Banten
26
17
Bali
41
18
Nusa Tenggara Barat
41
19
Nusa Tenggara Timur
41
20
Kalimantan Barat
35
21
Kalimantan Tengah
18
22
Kalimantan Selatan
17
23
Kalimatan Timur
20
24
Sulawesi Utara
29
25
Sulawesi Tengah
31
26
Sulawesi Selatan
34
27
Sulawesi Tenggara
63
28
Gorontalo
18
29
Sulawesi Barat
25
30
Maluku
24
31
Maluku Utara
32
32
Papua
25
33
Papua Barat
15
Total
947 7
News
KPU Gelar Internasional Workshop Election
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar forum Internasional Workshop on Counting, Recapitulation, and Publication of Electoral Results For Election Management Body yang dihelat di Hotel Borobudur, Senin (1/7).
D
alam sambutannya, Ketua KPU Husni Kamil Manik menerangkan bahwa workshop yang dihelat dari tanggal 1 – 5 Juli 2013 tersebut, merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas penyelenggara pemilu, khususnya dalam hal penghitungan, rekapitulasi, dan publikasi hasil pemiilu, terutama bagi Indonesia dan negara di kawasan ASEAN.
8
Beberapa narasumber yang dihadirkan dalam workshop ini berasal dari Institute Federal Electoral of Mexico, National Election Commision of Korea, KPU dan negara-negara ASEAN. Selain itu, Husni juga berharap forum ini dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman, baik dari narasumber maupun dari peserta. “Ke depan, melalui forum ini kami berharap dapat menjalin
kerja sama yang lebih baik dan dapat berguna bagi kehidupan demokrasi,” pupusnya.
Potensi Indonesia Menjadi Labor Pemilu Di Dunia Indonesia memiliki potensi menjadi laboratorium pemilu di dunia. Selain sebagai Negara demokrasi terbesar di dunia dalam hal pelaksanaan sistem pemilihan langsung presiden dan wakil presiden, keragaman masalah dan berbagai terobosan yang dihasilkan dapat menjadi pelajaran bagi negara lain yang sedang memperaktikkan sistem pemilu yang demokratis. “Kita memiliki potensi besar menjadi labor pemilu di dunia
Suara KPU Edisi Juli 2013
News
dengan keragaman masalah dan berbagai terobosan yang kita lakukan,” ujar Husni. Melalui kegiatan tersebut, KPU dari berbagai Negara dapat berbagi pengalaman dalam hal penghitungan, rekapitulasi dan pengumuman hasil pemilu. Memperkuat kerja sama yang sudah dibangun antar KPU dari berbagai Negara. Kelebihan dari setiap Negara dapat dibagi kepada Negara lain dalam rangka memperkuat sistem pemilu yang demokratis di dunia. Meksiko kata Husni memiliki kelebihan dalam hal adanya peradilan yang menangani khusus kasus-kasus kepemiluan. Sementara Indonesia memiliki Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang berfungsi untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas menyidangkan dugaan pelanggaraan kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu. Dalam sesi diskusi, Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay memaparkan tentang garis-garis besar fungsi dan karakteristik pemilu di Indonesia. Tadinya, Suara KPU Edisi Juli 2013
kata Hadar, pemilihan langsung hanya berlaku untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Sekarang mengalami perkembangan menjadi pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung sejak 2004 dan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung sejak tahun 2005. “Selain itu dilakukan pemilihan langsung untuk memilih anggota DPD dengan sistem distrik berwakil banyak yang mewakili provinsi dengan jumlah 4 orang,” ujarnya. Sejak tahun 2009, juga diberlakukan pembagian kursi untuk DPR dan DPRD dengan sistem suara terbanyak, tidak lagi berdasarkan nomor urut seperti pemilu 2004. KPU di Indonesia memiliki satuan kerja (satker) dan jumlah personel yang sangat besar mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan, desa/kelurahan, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), panitia pemutakhiran data pemilih (pantarlih), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN). “Total penyelenggara pemilu
di Indonesia sebanyak 5 juta orang. Inilah yang kita kelola dan kendalikan agar dapat menyelenggarakan pemilu secara jujur dan adil,” ujarnya.
Beda Negara, Beda Pula Sistem Pemilunya Sistem pemilu di Meksiko memiliki sejumlah perbedaan dengan Indonesia. Pemilu di Meksiko terdiri dari dua level yakni pemilu federal untuk memilih presiden, senator, DPR dan pemilu lokal untuk memilih gubernur, perwakilan Negara bagian dan pemerintah lokal. Demikian dikatakan Karina Sanches, Menejer Analisis dan Evaluasi Koordinator Nasional IFE of Mexico. Pemilihan presiden di Meksiko dilakukan untuk masa jabatan enam tahun. Untuk pemilihan anggota kongres nasional terbagi ke dalam dua bentuk. Untuk pemilihan anggota deputi sebanyak 500 orang dilakukan untuk masa jabatan 3 tahun, sementara anggota senat yang berjumlah 128 orang dipilih untuk masa jabatan 6 tahun. Hal ini jelas berbeda dengan Indonesia dimana pemilu untuk semua level dilakukan sekali 9
News dalam lima tahun. Untuk presiden, gubernur, bupati/wali kota dapat memangku jabatan maksimal 2 periode dan setiap periode selama 5 tahun. Sementara masa jabatan legislatif (DPR, DPD dan DPRD) berlaku selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk waktu yang tidak terbatas. Di Meksiko, kata Karina, terdiri dari satu Negara federal dan 31 negara bagian. Dalam pelaksanaan pemilihan umum masing-masing memiliki aturan, kelembagaan dan prosedur sendiri. Tetapi IFE yang berpusat di Kota Meksiko memiliki hubungan dan jaringan komunikasi dengan lembagalembaga penyelenggara pemilu di Negara-negara bagian dan di 300 distrik pemilihan. Persyaratan menjadi pemilih di Meksiko juga berbeda dengan Indonesia. Syarat menjadi pemilih minimal berusia 18 tahun, jujur dan dapat menggunakan hak pilihnya dengan benar. Di Indonesia persyaratannya minimal berusia 17 tahun atau sudah menikah. Untuk menjamin akurasi data pemilih, petugas melakukan verifikasi dalam rangka mengecek kesesuaian tempat tinggal pemilih dengan tempatnya menggunakan hak pilih. Unit daerah terkecil yang digunakan untuk tujuan pemilihan disebut daerah pemilihan terdiri dari minimal 50 orang dan maksimal 1500 orang pemilih. Petugas wajib mendirikan TPS untuk setiap 750 pemilih. Berbeda dengan Indonesia, pemilih per TPS maksimal 500 orang. Untuk penentuan petugas TPS, kata Karina, diambil secara acak dari warga Negara di daerah pemilihan tersebut. “Mereka bertugas untuk mendaftar, menerima dan menghitung suara selama pemungutan suara berlangsung,” ujarnya. Komposisi KPPS berjumlah 7 orang terdiri dari seorang ketua, sekretaris, 3 anggota dan 2 orang keamanan. Untuk pemilu yang diselenggarakan pada tanggal 5
10
Juli 2009, terdapat 140 ribu TPS di Meksiko. Pemungutan suara dilaksanakan sejak pukul 08.00 pagi sampai selesai dibuat berita acara. Dalam waktu singkat hasil penghitungan suara langsung diumumkan di tempat terbuka di TPS tersebut. Data-data dari setiap TPS kemudian dikirim secara elektronik dari TPS ke 300 komite distrik untuk selanjutnya dikirim ke pusat tabulasi nasional. Setiap data perolehan suara yang diterima dari komite distrik langsung dipublikasikan melalui internet. Meksiko juga memiliki peradilan khusus pemilu yang
bertugas untuk menyelesaikan semua sengketa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu baik pemilu di tingkat federal maupun pemilu di tingkat lokal. Para pihak yang merasa keberatan dengan hasil pemilu dapat menyampaikan gugatan paling lambat 4 hari setelah pemungutan suara. Misalnya dalam pemilihan deputi yang digelar 3 Agustus, penetapan anggota deputi terpilih dilakukan satu bulan berikutnya. Sehingga segala sengketa sudah harus diputuskan oleh peradilan pemilu paling lambat 26 Agustus atau tiga hari sebelum pembentukan deputi. (red)
Suara KPU Edisi Juli 2013
News
KPU Tindaklanjuti Laporan Masyarakat Terhadap DCS Masukan atau tanggapan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa waktu lalu, telah masuk dalam tahap penyampaian kepada partai politik (parpol).
“
Sejak sabtu lalu (29/6), sudah ada sebagian yang disampaikan kepada parpol masukan dari masyarakat yang kami (KPU-red) terima. Jadi sudah disampaikan kepada parpol,” jelas Komisioner KPU Hadar Navis Gumay, Selasa (2/7). Respon parpol, lanjut Hadar, sesuai dengan waktunya. Karena parpol memerlukan waktu untuk mencari informasi terkait dengan calon-calon legislatif mereka, yang diadukan oleh masyarakat. “Menurut jadwal, mulai dari tangggal 5 – 18 Juli itulah masa dimana parpol ditunggu klarifikasinya, jadi KPU mempersilahkan kepada parpol untuk menyampaikan klarifikasinya secara tertulis,” ujarnya. Kemudian, dari data yang ada, terdapat 273 aduan masyarakat yang sudah diterima oleh KPU. Masukan tersebut terkait dengan 253 calon anggota legislatif, 195 calon berasal dari anggota DPR, dan sisanya anggota DPRD. “Tanggapan masyarakat untuk calon anggota DPRD yang masuk ke KPU, kita kirimkan kepada KPU di daerah untuk diteruskan kepada pengurus parpol tingkat daerah,” tutur Hadar yang merupakan mantan Direktur CETRO. Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Suara KPU Edisi Juli 2013
Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, mulai dari tanggal 28 Juni sampai 4 Juli 2013 adalah masa KPU menyerahkan masukan dari masyarakat kepada parpol. Jadi, Kalau memang masih ada laporan ataupun masukan dari masyarakat yang masuk sampai tanggal 4 Juli, KPU pasti akan meneruskannya kepada parpol. “Sayang juga kalau KPU tidak teruskan, karena ini adalah masukan masyarakat. Kami perkirakan parpol menganggap ini adalah hal yang positif, kalau memang masih ada, akan kami teruskan,” tegasnya. Terkait dengan kewenangan KPU dalam menggugurkan calon yang bermasalah, KPU bisa melakukan itu. Tetapi terlebih dahulu akan akan dilihat klarifikasi dari parpol, apakah cukup meyakinkan atau menjelaskan terhadap
aduan dari masyarakat tersebut. “Kami periksa kembali berdasarkan klarifikasi, dan kemungkinan kami mempunyai masukan sendiri dan akan melakukan klarifikasi tersendiri juga. Dan akan kami ambil keputusan. Kalau tidak memenuhi syarat calon yang bersangkutan, maka parpol mempunyai kesempatan untuk mengajukan calon pengganti terhadap calon tersebut,” tutup Hadar. (red)
11
News
Ketua KPU Harap Media Lebih Banyak Mengulas Sisi Positif Pemilu Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik, berharap agar media penyiaran, baik televisi maupun radio, tidak melulu memberitakan sisi negatif penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu, tetapi justeru lebih banyak memberikan porsi informasinya dengan mengulas sisi positifnya saja.
“
Peran serta lembaga penyiaran sangat penting untuk mensukseskan pemilu. Namun saya berharap untuk Pemilu 2014 jangan terlalu banyak mengekspos sisi negatifnya terus, karena ini akan membuat masyarakat apatis. Tapi justeru yang banyak diulas adalah sisi positifnya, sehinga menggugah kesadaran mereka,” ujar Husni
12
usai menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) dengan lima lembaga penyiaran di Ballroom Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis (18/7). KPU dan lima lembaga penyiaran, yakni Kompas TV, TvOne, RCTI, BeritaSatu TV, El Shinta TV dan Radio, sepakat menjalin kerja sama dalam upaya meningkatkan partisipasi
masyarakat untuk mensukseskan Pemilu 2014. Penandatanganan itu, kata Husni, merupakan sebuah partisipasi yang tumbuh dari kerja sama antara KPU dengan pihak media. Tanpa peran media, sambungnya, KPU seperti bermimpi jika ingin mensukseskan Pemilu 2014. “Ini adalah sebuah partisipasi yang setara antara KPU dengan
Suara KPU Edisi Juli 2013
News media penyiaran. Kerja sama ini akan sangat efektif, karena budaya masyarakat kita lebih senang menonton daripada pembaca,” kata Husni. Kerja sama itu, lanjut Husni, menjadi sangat penting pada Pemilu 2014, karena terjadi trend penurunan tingkat partisipasi masyarakat. Jika pada Pemilu 1999 mencapai 93 persen, pada Pemilu 2004 turun menjadi 84 persen, dan pada Pemilu 2009 kembali turun menjadi 71 persen. Menurut prediksinya, angka itu akan terus merosot menjadi sekitar 54 persen pada Pemilu 2014. “Proyeksinya sederhana. Setiap pemilu, penurunannya sekitar 4 persen. Jadi pada Pemilu 2014 bisa jadi hanya sekitar 54 persen. Padahal KPU telah menargetkan tingkat partisipasi masyarakat mencapai 75 persen. Berarti ada selisih sekitar 21 persen. Inilah yang menjadi tugas berat KPU dan kita semua,” ulas Husni. Husni juga mengatakan, KPU akan memperbaiki programprogram kegiatannya di akhir tahun ini hingga menjelang pemungutan suara pada 9 April 2014 mendatang. Karena itu, ia meminta bantuan semua pihak, terutama kalangan media untuk memberikan input. Kelima perwakilan media yang menandatangani nota kesepahaman, yakni Taufik H Miharja (Kompas TV), Iwan Haryono (El Shinta), Toto Suryanto (TvOne), Syafril Nasution (RCTI), dan Claudius Boekan (BeritaSatu), sama-sama menyatakan komitmennya mendukung sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat untuk mensukseskan Pemilu 2014.
Kegiatan sosialisasi tidak harus mengikuti program secara nasional. KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat membuat desain sosialisasi yang sesuai dengan tren yang sedang berkembang di daerah masingmasing. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk sosialisasi dan edukasi pemilih adalah pemanfaatan sosial media. Jamaah sosial media ini jumlahnya di Indonesia sangat banyak dan akan terus bertambah. Karenanya, jajaran KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota harus mulai menggarap segmen ini. Pendekatan kebudayaan dan keagamaan juga dapat ditempuh dalam rangka sosialisasi dan edukasi kepemiluan dan demokrasi kepada masyarakat. Harus diingat bahwa sosialisasi yang dilakukan bertujuan untuk edukasi bukan mobilisasi. Sehingga masyarakat memiliki motivasi, kontribusi dan rasa tanggung jawab terhadap proses Pemilu yang sedang berlangsung. Komisioner KPU Sigit Pamungkas mengatakan target sosialisasi dan edukasi pemilih bukan sekadar untuk meningkatkan jumlah partisipasi tetapi juga kualitas partisipasi. “Target kita tidak sekadar mengajak masyarakat datang ke TPS. Tetapi mereka memiliki kesadaran kenapa harus datang atau kenapa tidak datang dengan risiko-risiko terhadap pilihan itu,” jelasnya. Dalam konteks sosialisasi dan edukasi itu, kata Sigit masyarakat
diletakkan bukan lagi sebagai objek tetapi subjek yang dapat menentukan sikap dan partisipasi politiknya secara cerdas dan mandiri. Terdapat lima segmen masyarakat yang akan menjadi sasaran utama sosialisasi dan edukasi Pemilu yakni pemilih pemula, kaum perempuan, kelompok agama, penyandang disabilitas dan komunitas marginal. Lima kelompok ini jumlahnya sangat signifikan dan sangat menentukan arah dan perkembangan politik bangsa ini. Sigit mencontohkan kelompok agama jarang disentuh dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi Pemilu. “Agama seakan berjalan sendiri, begitu juga politik berjalan sendiri. Padahal agama kan menjadi fondasi orang untuk berprilaku,” ungkapnya. Begitu juga perempuan seringkali termarginalisasi karena minimnya akses mereka terhadap informasi. Akibatnya kaum perempuan tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang utuh tentang kepemiluan dan demokrasi. (red)
Lirik Jamaah Sosial Media Jajaran KPU di Provinsi dan Kabupaten/Kota diminta untuk kreatif dalam melakukan sosialisasi Pemilu 2014. Menurutnya, jajaran KPU harus mampu keluar dari alasan keterbatasan anggaran.
Suara KPU Edisi Juli 2013
13
News
Ketua KPU Bersama Wamenlu Cek Kesiapan PPLN Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik dan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Wardana melakukan video conference dengan KBRI, KJRI dan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Malaysia, Rabu (24/7) untuk memeriksa kesiapan pelaksanaan Pemilihan Umum 2014 di negeri Jiran tersebut.
D
alam video conference itu, Husni meminta KBRI, KJRI dan PPLN memaksimalkan pencatatan warga Negara Indonesia (WNI) di Malaysia. “Bagi yang tidak memiliki dokumen, jika PPLN benar-benar yakin itu WNI, tinggal dinyatakan sebagai WNI dan dimasukkan dalam daftar pemilih,” ujarnya. Untuk mengantisipasi tingginya mobilitas WNI, terutama di daerah-daerah perbatasan Malaysia dan Indonesia, nantinya akan dilakukan konfrontasi daftar pemilih dalam negeri dan luar negeri. Husni juga meminta PPLN memberikan masukan secara detail akan kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan Pemilu tahun 2014 di seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri, termasuk Malaysia. Sehingga anggaran yang diajukan untuk tahun 2014 benarbenar riil dan tidak ada lagi yang kurang. “Sekarang alokasi untuk tahapan masuk anggaran rutin. Sehingga dari sisi pencairan, pembelanjaan dan pelaporan anggaran harus tepat waktu,” ujarnya. Wamenlu Wardana meminta KBRI dan KJRI di Malaysia memberikan dukungan dan fasilitasi kepada PPLN untuk
14
kelancaran penyelenggaraan Pemilu. “Kami meminta KBRI dan KJRI dapat membantu mengatasi berbagai kendala yang dihadapi PPLN, termasuk kendala pendanaan dengan cara meminjamkan prasarana dan peralatan kantor yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan tahapan Pemilu,” ujarnya. Wardana juga meminta pendataan dan sosialisasi Pemilu kepada WNI di seluruh wilayah Malaysia benar-benar diintensifkan. Sehingga partisipasi pemilih di luar negeri dapat di tingkatkan dari Pemilu 2009. Hadir dalam pelaksanaan video confrernce tersebut Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah dan Sekjen KPU Arif Rahman Hakim. Laporan dari Kedubes RI di Malaysia, PPLN di sejumlah wilayah di Malaysia sudah mengumumkan daftar pemilih sementara (DPS). Jumlahnya sebanyak 1.005.510 orang, bertambah dari data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) sebanyak 997.467 orang. Khusus wilayah Kuala Lumpur, WNI sudah dapat mengecek dirinya apakah terdaftar atau belum sebagai pemilih melalui website. Di dalam website itu akan terlihat nomor pasport, nama lengkap, jenis kelamin dan alamat pemilih. “WNI juga dapat memberikan
tanggapan secara online terhadap DPS yang sudah diumumkan tersebut,” ujar Dubes RI untuk Malaysia Herman Prayitno. Untuk meningkatkan pencatatan WNI dalam daftar pemilih dan partisipasi pada pemungutan suara, kata Herman, pihaknya sudah melakukan sosialisasi di Kuala Lumpur dan wilayah sekitar sebanyak 53 kali.
Suara KPU Edisi Juli 2013
News “Kami melakukan sosialisasi tatap muka untuk verifikasi dan sekaligus pendaftaran pemilih. Kami juga menyediakan layanan pendaftaran pemilih lewat short message service (SMS),” ujarnya. Sosialisasi kata Herman, juga dilakukan dengan mengirim surat ke alamat WNI, ke universitas tempat para pelajar Indonesia kuliah dan perusahaan tempat para tenaga kerja Indonesia (TKI) bekerja. “Yang jelas, identifikasi ke kantong-kantong WNI kita lakukan secara intensif. Berbagai upaya kami lakukan untuk mendekatkan daftar pemilih dengan realitas WNI di Malaysia,” ujarnya. Wamenlu Wardana mengapreasiasi kinerja PPLN. Berkat dukungan KBRI dan KJRI, verifikasi data pemilih mengalami kemajuan. Dia meminta sosialisasi ke kantongkantong WNI terus dilakukan untuk memastikan semua WNI di
Suara KPU Edisi Juli 2013
Malaysia tercatat dalam DPTLN yang akan ditetapkan 16 sampai 23 September 2013.
Evaluasi PPLN Dan Data Pemilih Luar Negeri
KPU dan Kemenlu juga menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Kegiatan Supervisi PPLN, Organisasi Kelompok Kerja PPLN dan Supervisi Data Pemilih Luar Negeri untuk 15 titik di luar negeri. Ketua KPU, Husni Kamil Manik, mengatakan, dengan evaluasi itu diharapkan dapat dilihat keefektifan supervisi PPLN dan data pemilih luar negeri. “Selama ini telah dilakukan supervisi terhadap PPLN di 15 titik di luar negeri. Dan telah menghasilkan tiga kegiatan, yaitu pelantikan dan konsolidasi PPLN, pemutakhiran data pemilih, serta kegiatan sosialisasi. Ini berarti sudah ada geliat pemilu di luar negeri sesuai harapan kita,” ujar Husni. Husni berharap, dari evaluasi
itu data pemilih di luar negeri dapat lebih disempurnakan lagi. “Saya berharap, pemilih yang ada di luar negeri tidak terdaftar lagi di dalam negeri. Data pemilih yang selama ini dikenal dengan ghost voters bisa ditekan sedemikian rupa,” tandasnya. Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Wardana mengatakan, langkah-langkah yang selama ini dilakukan oleh pihaknya masih memiliki kekurangan, sehingga masih ada pemilih yang belum terdaftar. Lanjut Wardana, pihaknya juga akan all out mendorong semua perwakilan di luar negeri untuk turut membantu menyukseskan Pemilu 2014. Agenda yang dibahas dalam rakor antara lain Brainstorming Evaluasi Supervisi dan Bimtek Pendaftaran Pemilih Luar Negeri, Pemaparan Hasil Supervisi di 15 titik dan rekomendasi atas hasil supervisi. (red)
15
News
Ketua KPU Lantik Komisioner KPU Provinsi Papua Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik, Senin (8/7), melantik lima komisioner KPU Provinsi Papua periode 2013-2018. Pengangkatan Anggota KPU tersebut dituangkan dalam Keputusan Ketua KPU Nomor 577/ Kpts/KPU/2013 tanggal 5 Juli 2013.
K
elima komsioner KPU baru yaitu Adam Arisoi, Sadrak Nawipa, Beatrix Wanane, Tarwinto, Sombuk Musa Yosep. Anggota KPU Sigit Pamungkas dan Arif Budiman, Sekjen KPU Arif Rahman Hakim serta para pejabat di lingkungan KPU, KPU Provinsi serta para undangan lainnya hadir pada upacara pelantikan yang dihelat di Gedung KPU Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta. Husni dalam kesempatan itu menuturkan, KPU bertekad menjadikan Pemilu 2014 sebagai pemilu yang paling demokratis dan berkualitas di Indonesia pascareformasi. “Salah satu unsur utama yang menentukan terwujudnya tekad tersebut adalah penyelenggara pemilu (KPU – red) yang profesional, mandiri dan beritegritas. Di samping
16
juga peran strategis dari peserta pemilu baik partai politik maupun perseorangan, serta Pemerintah dan masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya,” tandas Husni. Intensitas penyelenggaraan tahapan pemilu, kata Husni, akan terus meningkat. Sementara, KPU hanya memiliki waktu sebelas bulan sebelum pemungutan suara pada 9 April 2014. Saat ini KPU berada ditengahtengah tahapan pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD. Tahapan ini termasuk salah satu tahapan yang rawan gugatan. Potensi gugatan itu tidak hanya dari partai politik peserta pemilu tetapi juga dari para calon legislatif (caleg) yang jumlahnya ribuan orang. Husni juga menekankan, tugas berat sudah menanti KPU di depan mata. Karenanya tidak ada waktu untuk berleha-leha tetapi
harus segera beradaptasi dengan ritme kerja di KPU. “Anggota KPU yang baru dilantik hendaknya menancapkan keyakinan bahwa jika mau belajar, bekerja keras dan mampu membangun tim yang solid maka seberat apapun tugas yang akan dihadapi akan dapat terlaksana dengan baik. Ibarat pepatah, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul,” ujar Husni berfilosofi. Ada dua hal yang harus segera dilakukan oleh komisioner KPU Papua yang baru, yakni, pertama, segera melakukan konsolidasi internal baik antar sesame komisioner maupun dengan sekretariat yang akan memberikan dukungan teknis dalam penyelenggaran pemilu. Kedua, penyelenggara pemilu harus bersiftar nasional, tetap dan dan mandiri. “Struktur organisasi KPU bersifat hierarkis dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Karena itu, penyelenggara pemilu di provinsi dan kabupaten/kota harus memiliki loyalitas tunggal sesuai dengan arah dan kebijakan KPU secara nasional,” ujar Husni menutup sambutannya. (red) Suara KPU Edisi Juli 2013
Seputar Pemilukada
Hadar: Persoalan Pemilukada Bukan Dari KPU Semata Persoalan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) yang ada selama ini sering terjadi, terkadang bukan karena kesalahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) semata. Faktor yang memicu persoalan tersebut justru terjadi karena faktor di luar penyelenggara pemilu.
“
Ada beberapa contoh persoalan yang terjadi karena faktor di luar penyelenggara, yakni persoalan pertikaian parpol (partai politik) seperti kepengurusan ganda dan dukungan dari calon perseorangan. Itu cukup merepotkan kita sebagai penyelenggara,” ujar komisioner KPU divisi Teknis Penyelenggara Pemilu Hadar Nafis Gumay. Namun demikian, sebagai penyelenggara, KPU sebagai pihak yang menentukan akhir dari permasalahan yang berasal dari luar KPU. “Jadi akhirnya, kemampuan dan keahlian kita menghadapi penyelenggaraan pemilukada haruslah kita miliki sebagai modal dalam menghadapi persoalanpersoalan tersebut,” ungkapnya. Hal tersebut dikatakan Hadar dalam bimbingan teknis (bimtek) menghadapi tahapan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) tahun 2013, Senin (29/7), yang digelar di Grand Sahid Jaya Hotel, 29 - 31 Juli 2013. Bimtek ini bertujuan untuk memberikan pemahaman secara komprehensif kepada penyelenggara pemilu, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota, yang sedang melaksanakan tahapan pemilukada terkait dengan proses tahapan pencalonan, pemungutan dan penghitungan suara, dan
Suara KPU Edisi Juli 2013
sengketa hukum. Sehingga nantinya, dapat meminimalisasi terjadinya sengketa pemilu. Bimtek yang digelar selama tiga hari tersebut diikuti oleh 39 perwakilan dari KPU Provinsi dan KPU kabupaten/Kota. Selain itu, hadir pula komisioner KPU lainnya Ida Budhiarti dan Juri Ardiantoro, serta Kepala Biro Teknis dan Hupmas Sigit Joyowardono. Menyelenggarakan pemilukada bukanlah perkara yang mudah. Banyak hal yang harus dipersiapkan dengan baik, agar tidak terlalu banyak
mengalami hambatan maupun kesulitan, sehingga pemilukada dapat berjalan dengan demokratis dan sesuai dengan perundangundangan. “Forum ini bisa dijadikan diskusi sebagai penyelesaian dari masalah-masalah yang dihadapi, sehingga penyelenggaraan pemilukada dapat berjalan demokrasi dan berprikeadilan atau kita lebih kenal free and fair. Dan nantinya, dapat mendapat dukungan penuh dari masyarakat, calon dan stakeholders secara keseluruhan,” tutup Hadar. (red)
17
SeputarPemilukada
KPU Berhentikan Sementara Tiga Komisioner KPU Jatim Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberhentikan sementara tiga Komisioner KPU Jawa Timur atas nama Agus Machfud Fauzi, Agung Nugroho, dan Nadjib Hamid sampai dipulihkannya hak pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawireja sebagai peserta Pilgub Jawa Timur.
“
KPU juga memberikan sanksi peringatan kepada Ketua KPU Jawa Timur, Andry Dewanto Ahmad. Sedangkan kepada Komisioner KPU Jawa Timur yang lain, Sayekti Suaindiyah, KPU merehabilitasi yang bersangkutan,” tandas Ketua KPU, Husni Kamil Manik saat jumpa pers di Media Center KPU, Rabu (31/7). Atas keputusan itu, lanjut Husni, KPU akan mengambil alih tugas dan wewenang KPU Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan pemilu serta tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota yang tugas dan kewenangannya telah diambil oleh KPU Provinsi Jawa Timur. “KPU akan meninjau ulang Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 18/Kpts/KPUProv-014/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
18
Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 dengan Keputusan KPU yang isinya menetapkan pasangan Khofifah-Herman Suryadi sebagai peserta Pilgub Jawa timur,” terang Husni. Ketiga Komisoner KPU Jawa Timur yang diberhentikan sementara, kata Husni, akan dikembalikan jabatannya setelah dilakukan persetujuan atas surat suara Pilgub Jawa Timur. Khofifah-Herman Suryadi Sebagai Peserta Pilgub Jatim KPU memutuskan, menetapkan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawireja sebagai peserta Pilgub Jatim tahun 2013.
“KPU menetapkan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawireja sebagai peserta Pilgub Jawa Timur, dengan konsekuensi menerbitkan Surat Keputusan KPU tentang nomor urut 4 kepada pasangan tersebut, melakukan supervisi kepada anggota KPU Jawa Timur untuk membangun soliditas di internal KPU, dan melakukan otentifikasi surat suara Pemilukada Jawa Timur pada Jumat (2/8) di Jawa Timur,” tandas Husni Kamil Manik. Keputusan itu diambil untuk menyikapi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 74/DKPP-PKEII/2013 tertanggal 31 Juli 2013. (red)
Suara KPU Edisi Juli 2013
News Berita Dalam Gambar
Bazar Amal Ramadhan 1434 H untuk masyarakat umum yang di gelar di halaman kantor KPU (30/7/2013)
Pelantikan pejabat eselon II, III dan IV di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU (29/7/2013)
Audiensi Australian Election Commision (AEC) dengan Komisi Pemilihan Umum (16/7/2013) Suara KPU Edisi Juli 2013
19
News
20
Suara KPU Edisi Juli 2013
