SUARA KPU. KPU Buka. Pendaftaran Parpol. Peserta Pemilu Agustus Oriented

M

SI

N L IHA

I

UMU

PEM

PEM I

HAN

MI

UMUM

KO

LI

SUARA KPU

Ag

KOMISI

2014 PEMILIHAN UMUM

us

tus

20

12

Komisi Pemilihan Umum Pelindung Suara Rakyat

KPU Buka

Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2014 Husni Kamil Manik: Kinerja KPU harus Outcome Oriented

KPU Buka Pendaftaran Pemantau Pemilu 2014

KPU Harap Media Dapat Membantu Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2014

KOMISI

Suasana Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri 1433 Hijriah menjadi momentum yang baik bagi perbaikan diri secara khusus dan bagi lembaga secara umum. Betapa tidak, karena dalam suasana “kebatinan” yang sabar, tenang dan penuh keikhlasan, masing-masing individu memperbaiki diri serta saling memaafkan, dengan semangat pembaharuan diri yang dilandasi oleh rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keikhlasan dalam menjalankan kewajiban berpuasa merupakan bentuk berserah-dirinya kepada Tuhan. Dengan demikian, memaknai bulan suci yakni Bulan Ramadhan dengan ditandainya setiap muslim menjalankan ibadah puasa, merupakan wujud nyata bagi “keberserahan diri” itu, yang dilakukan dengan penuh kesabaran. Makna itupun ditutup dengan adanya saling memaafkan antara satu dengan lainnya, sehingga tercipta rasa yang lega tanpa adanya rasa saling salah menyalahkan, serta hilangnya ganjalan hubungan baik di antara masingmasing individu. Pengejawantahan dari semangat, kesabaran dan keikhlasan itu, dapat tercermin dari bagaimana pula individu-individu menjalankan tugas kesehariannya dalam lingkungan kerjanya. Begitupun dalam lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini, yang mengemban amanat untuk menyelenggarakan pemilu, guna “menetaskan” para pemimpin baik pemimpin bidang legislatif maupun bidang eksekutif. Dalam penyelenggaraan pemilu legislatif terbagi menjadi 11 (sebelas) tahapan, yang harus dijalankan sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan, karenanya tanpa landasan kesemangatan dan keikhlasan, sulit rasanya dapat diraih. Seperti halnya dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta Pemilu 2014, yang berlangsung di tengah suasana bulan penuh kesucian yakni dalam nuansa Ramadhan, semangat untuk terus menjalankan tugas tetap diperlukan. Karena waktu terus bergulir, tahapan demi tahapan pun harus terselesaikan tepat waktu. Di sisi lain, dalam setiap tahapannya perlu mendapat pengawalan dari pihak-pihak terkait, yang menjadi pemangku kepentingan bagi penyelenggaraan pemilu. Maka seiring berjalannya tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu, KPU membuka pendaftaran bagi “pemantau Pemilu 2014”. Ini dimaksudkan agar pemangku kepentingan yang diwadahi dalam lembaga pemantau pemilu dapat bekerja sejak dini, dari tahap paling awal dalam penyelenggaraan pemilu, hingga akhir dari penetapan hasil tentunya. Pemangku kepentingan dalam pemilu, yang salah satunya diwadahi melalui pemantau pemilu tidak dapat dipisahkan dari setiap tahap penyelenggaraan pemilu, tujuannya agar seluruh proses yang terjadi di dalamnya benar-benar dapat dipertanggung-jawabkan, dan secara transparan dapat diketahui oleh masyarakat luas, tentunya dengan batasan yang diatur dengan peraturan yang berlaku dan dapat diterima oleh mayoritas. Dalam hal mewujudkan keterbukaan, lembaga KPU dan kinerjanya, peran media baik cetak, elektronik maupun media on line sangatlah besar untuk menyajikan informasi yang berimbang dan proporsional. KPU sebagai lembaga juga senantiasa menggandeng media agar dapat seiring sejalan, dimana KPU memiliki data sebagai bahan informasi, dan media sebagai sarana untuk menerbitkan dan memberitakannya. (wwn/red)

2

M UMU

LI

I

amadhan dan Idul Fitri, ciptakan kesabaran dan semangat yang terbarukan atas dasar keikhlasan.

PEM

R

Pengantar Redaksi

HAN

SUARA KPU Komisi Pemilihan Umum Pelindung Suara Rakyat

Pengarah Husni Kamil Manik, S.P Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.IP., M.Si Penanggung Jawab Drs. Suripto Bambang Setyadi, M.Si Asrudi Trijono, SH Pemimpin Umum Sigit Joyowardono, SH Drs. Supriatna, M.Si Pemimpin Redaksi Yosmardin Wakil Peminpin Redaksi Kadar Setyawan Redaktur Pelaksana Farida Fauzia Koordinator Reportase Moyong Haryanto Redaktur Foto Dodi Husein Editor Senior Nur Syafaat, Faisal Siagian Editor Sahruni, Eddy Purwanto Reporter Arif, Satrio, Indra Budi, Rita, Ajeng, Asti, Catursari, Teddy Fotografer Joni Effendi. Designer Grafis Nur Sahid Agung Wijaya. Distribusi/Sirkulasi Dewi Mustikawati Sekretariat Redaksi Wahid megantoro Alamat Redaksi Biro Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat Tlp: (021) 319 37223 www.kpu.go.id

Daftar Isi 5 Fokus Utama

Jelang Pendaftaran, KPU Undang Parpol Calon Peserta Pemilu 2014

6 Fokus Utama

Ramadhan tak Kendorkan Semangat Partai Politik Serahkan Berkas ke KPU

8 News

Konsolidasi Internal Pendaftaran Dan Verifikasi Parpol

Pengantar Redaksi................................ 02 Daftar Isi.................................................. 03 News......................................................... 6-12 Berita Daerah................................................13 Seputar Pemilukada.............................. 14-15 Berita Dalam Gambar........................... 16

15 Berita Daerah

Sayekti Gantikan Arief Sebagai Anggota KPU Provinsi Jatim 3

Fokus

Utama

KPU Buka Pendaftaran

Anggota KPU Ida Budhiarti (kiri) memberikan keterangan dalam konferensi pers terkait dengan pendaftaran partai politi peserta pemilu. (foto: Dodi/hupmas)

K

Parpol Peserta Pemilu 2014

omisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuka pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2014. KPU juga telah menetapkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 mengenai Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilu 2014. Informasi mengenai tahapan pendaftaran tersebut disampaikan melalui konferensi pers yang diselenggarakan KPU di ruang Media Centre KPU, Kamis (09/08), pukul 14.00 WIB. Proses pendaftaran parpol dibuka mulai tanggal 10 Agustus 2012 hingga 7 September 2012. Setelah itu akan dilanjutkan dengan proses penelitian administratif serta proses penelitian faktual yang akan berlangsung hingga bulan Desember tahun ini. Penetapan partai politik sebagai peserta Pemilu 2014 akan ditetapkan pada tanggal 15 desember 2012. Partai politik yang akan diverifikasi hanya mendaftar di KPU tingkat pusat, tidak mendaftar di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, partai politik juga berkewajiban menyampaikan bentuk fisik Kartu Tanda Anggota (KTA) ke KPU Kabupaten/Kota. “KPU sangat terbuka dalam proses pendaftaran partai politik ini, kami telah menyampaikan juga kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), bahwa proses ini terbuka untuk siapapun dan kami menggunakan pola kerja yang tanpa pengawasanpun kami akan tetap berkerja sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan,” papar Husni dalam konferensi pers yang dihadiri oleh Anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiansyah, Sigit Pamungkas, Hadar Nafis Gumay; Arief Budiman dan Ida Budhiati. Husni juga mengungkapkan bahwa KPU telah mendengar informasi bahwa akan ada partai-partai 4

yang akan menggunakan hari pertama untuk mendaftarkan diri. Demi kelancaran proses pendaftaran, KPU membatasi pengurus partai yang bisa memasuki area kantor KPU maksimal sepuluh orang, dan pengurus partai menugaskan hanya maksimal dua orang yang menjadi penghubung antara partai politik dengan KPU, sehingga alur komunikasi KPU dengan parpol hanya melalui dua orang tersebut. “Kami siapkan 170 orang tenaga profesional yang tergabung dalam kelompok kerja pendaftaran dan verifikasi partai politik ini, kemudian untuk mempermudah partai politik dalam melakukan pendaftaran, kami sediakan pula aplikasi sistem informasi partai politik yang kita sediakan di laman website kpu.go.id yaitu www.sipol.kpu.go.id,” tambah Husni. KPU juga telah menyiapkan help desk atau unit pelayanan informasi untuk melayani pertanyaan-pertanyaan atau informasi yang dibutuhkan partai politik, sehingga diharapkan pada waktu mendaftar partaipartai tersebut sudah memahami persyaratan yang harus dilengkapi untuk memperlancar proses pendaftaran. Pelayanan help desk tersebut dimulai pukul 08.00 – 16.00 WIB bisa bertemu langsung dengan petugas, atau selain waktu tersebut bisa berkomunikasi via email. Nomor telepon helpdesk 021-3156362, faks 02131931527, dan email: [email protected]. Kemudian Husni juga menyampaikan untuk memudahkan media mendapatkan informasi perkembangan proses pendaftaran dan verifikasi partai politik tersebut bisa langsung berkomunikasi dengan Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan, Ida Budhiati dan Sigit Pamungkas.

Suara KPU Edisi Agustus 2012

Fokus

M

enjelang dibukanya masa pendaftaran dan verifikasi partai politik (parpol) yang akan dimulai pada 10 Agustus, KPU menggelar sosialisasi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sosialisasi yang dihelat di Ruang Sidang Utama KPU itu mengundang seluruh parpol berbadan hukum yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, yang berjumlah 73 partai.

Utama

“Pada pertemuan ini, kami menerima masukan dan pendapat tentang PKPU Nomor 8 dari parpol. Kami ingin menegaskan, alur pendaftaran dan verifikasi masih sama dengan pembahasan sebelumnya; yang diverifikasi faktual (Kartu Tanda Anggota) hanya di kabupaten/kota; kepengurusan parpol tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota harus menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011; dokumen yang diserahkan ke KPU berupa berita lembaran negara dan nomor rekening tidak perlu asli; serta metode sampling dan aplikasi yang akan digunakan pada parpol,” terang Ida Budhiati.

Jelang Pendaftaran,

KPU Undang Parpol Calon Peserta Pemilu 2014 Seperti pada pertemuan pertama pada 19 Juli lalu, beberapa hal yang menjadi diskusi hangat antara KPU dengan parpol calon peserta Pemilu 2014 itu, antara lain, alur dan jadwal pendaftaran, verifikasi, dan penetapan parpol menjadi peserta Pemilu 2014; kepengurusan parpol tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang harus menyertakan keterwakilan 30% perempuan; kantor parpol pada seluruh tingkatan; verifikasi faktual keanggotaan parpol di tingkat kabupaten/kota; nomor rekening parpol di semua tingkatan; penerapan metode sampling dan sensus dalam proses verifikasi; serta penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi melalui laman website sipol.kpu. go.id. Hadir pada pertemuan itu, Ketua KPU, Husni Kamil Manik; anggota KPU, Sigit Pamungkas, Juri Ardiantoro, Hadar Nafis Gumay, Arief Budiman, Ferry Kurnia Rizkiyansyah; Sekretaris Jenderal (Sekjen), Suripto Bambang Setyadi; Wakil Sekjen, Asrudi Trijono; serta para pejabat Sekretariat Jenderal KPU.


Sigit Pamungkas menjelaskan tentang penerapan metode sampling dan sensus dengan memperhitungkan angka proyeksi. Setelah itu, Hadar Gumay menerangkan penggunaan aplikasi yang disiapkan oleh KPU. “Dalam pendaftaran parpol akan menggunakan beberapa cara, yakni menggunakan Sipol KPU (www. sipol.kpu.go.id), menggunakan file excel, atau menggunakan kombinasi antara file excel dan portal sipol KPU. Administrator KPU akan memberikan alamat akun operator sejumlah yang dibutuhkan. Pemegang akun admin adalah staf DPP yang memiliki kemampuan menggunakan internet,” kata Hadar. Sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, pendaftaran akan berlangsung pada 10 Agustus-7 September; verifikasi administratif pada 11 Agustus-14 September, dan verifikasi faktual pada 4 Oktober-21 November. Sedangkan penetapan partai politik sebagai peserta pemilu dilakukan pada 9-15 Desember 2012. (dd/red)

5

Fokus

Utama

Ramadhan tak Kendurkan

Semangat Partai Politik Serahkan Berkas ke KPU

B

ulan Suci Ramadhan 1433 Hijriah tidak mengendurkan semangat partai politik untuk mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu 2014. Hal ini terlihat saat empat partai politik calon peserta Pemilu 2014, mendaftarkan diri pada hari pertama pendaftaran, Jumat (10/8) di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta. Keempat parpol itu adalah Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Pemuda Indonesia (PPI), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

6

PDK yang tiba di meja panitia pendaftaran pada pukul 10.10 WIB, tercatat sebagai partai pertama yang mendaftar. Sekjen PDK, Kun Wardana Abyoto, menyerahkan berkas pendaftaran, didampingi oleh 5 (lima) orang pengurus partai yang mengenakan seragam putih. Sepuluh menit berselang, giliran Partai Nasdem mendaftar. Dipimpin oleh Ketua Dewan Pakarnya, Hary Tanoesudibjo, dan Ketua Partai, Patrice Rio Capela. Partai ini langsung menyerahkan berkas-berkas pendaf-


Fokus taran dan hardcopy Kartu Tanda Anggota (KTA) kepada panitia. Sementara, ratusan massa pendukungnya yang mengenakan atribut tradisional, menunggu di luar halaman Gedung KPU sambil meneriakkan yel-yel. Tampak juga pesulap Limbad mempertontonkan aksinya menarik mobil pick-up berisi 150 kotak data partai, serta artis Dionisius Agung Subagyo atau lebih dikenal Dion “Idol” yang menyanyikan lagulagu perjuangan. Rio Capella, Sekjen Partai Nasdem, ketika dikonfirmasi menyatakan kesiapan partainya menunjukkan bentuk semangat untuk membuat perubahan ke arah perbaikan politk dan demokrasi di Indonesia. “Kehadiran kami sejak pagi ke KPU untuk mendaftar menunjukkan partai kami sangat siap untuk menjadi peserta Pemilu 2014, dan kami ingin membuat perubahan kehidupan politik dan demokrasi di negeri ini ke arah yang lebih baik. Partai Nasdem hari ini juga secara serentak mendaftarkan diri (menyerahkan KTA dalam bentuk fisik-red) di seluruh tingkatan di Indonesia”, ujarnya. Pukul 11.15 WIB, dipimpin oleh Sekjennya, Satrio Purwanto, PPI datang ke Ruang Sidang Lt. II KPU, mendaftarkan diri. Kemudian, pukul 14.00 WIB, datang Partai Hanura. Partai ini menjadi partai keempat atau yang terakhir yang mendaftarkan diri pada hari pertama pendaftaran. Seperti Partai Nasdem, Partai Hanura yang dipimpin oleh Sekjennya, Dossy Iskandar Prasetyo juga menyerahkan berkas pendaftaran lengkap dengan hardcopy KTA yang dikemas dalam 65 kotak. Sekjen Partai Hanura, Dossy Iskandar, mengungkapkan kesiapan partainya untuk menjadi peserta pemilu 2014. “Semua persyaratan yang diminta KPU sudah kita penuhi. DPD dan PAC kita sudah 100%, dan ini terus kita update. Ini menandakan Hanura sudah sangat siap menghadapi pemilu”, beber Dossy, yang mengaku partainya telah melakukan survei internal pada Juni 2012, dan hasilnya, Hanura memperoleh 3 sampai 4 kali suara yang melampaui Parliamentary Treshold (PT). Selanjutnya, Selasa (14/08), rombongan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mendaftarkan diri ke KPU. Tampak Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Tjahjo Kumolo yang memimpin langsung penyerahan berkas pendaftaran didampingi oleh para Wakil Sekjen, yakni Achmad Basarah, Hasto Kristyanto, dan Eriko Sutarduga, serta jajaran pengurus lainnya. Mereka membawa dokumen administrasi sebanyak 40 box container untuk diserah-

Utama

kan kepada petugas pendaftaran di KPU. Tjahjo, dalam jumpa pers kepada wartawan seusai menyerahkan berkas, menyampaikan PDI-P secara resmi mendaftar dan menyerahkan seluruh berkas sebagaimana perintah Undang-Undang dan Peraturan KPU. Tjahjo juga mengungkapkan dukungan PDI-P kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu yang mandiri, profesional, dan bebas intervensi dari manapun demi terwujudnya Pemilu 2014 yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Memasuki hari keempat pendaftaran partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2014, Rabu (15/8), 4 (empat) parpol datang ke KPU untuk menyerahkan berkas pendaftaran. Keempat parpol itu adalah Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Kongres, Partai Serikat Independen (SRI), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sementara itu, pada hari kelima Partai Bulan Bintang (PBB) mendaftar ke KPU, sambil menunggu hasil Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan gugatan Pasal 8, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. “Pada prinsipnya, PBB menyerahkan seluruh kepengurusan provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Yang belum diserahkan adalah data keanggotaan (Kartu Tanda Anggota-red), karena kami masih menunggu gugatan di MK yang sekarang belum ada keputusannya”, ungkap Sekjen PBB, BM. Wibowo, dalam jumpa pers usai mendaftarkan partainya di Ruang Sidang Utama KPU, Jl. Imam Bonjol, Jakarta, Kamis (16/8). “Kalau keputusannya ditolak, maka kami harus menyerahkan data keanggotaan, tetapi kalau diterima, maka data keanggotaan untuk tingkat pusat, tidak diperlukan,” sambungnya. Ketika mendaftar ke panitia, PBB menyerahkan data kepengurusan di 20 provinsi, sedangkan untuk data yang lainnya, masih melakukan re-format sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU. Selain PBB, partai lain yang mendaftar di hari kelima adalah Partai Indonesia Sejahtera (PIS). Melalui Wakil Sekjen, M. Jaya Butar Butar, PIS menyerahkan berkas kepada panitia. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012, pendaftaran parpol dilakukan tanggal 10 Agustus - 7 September 2012 pukul 08.00 - 16.00 WIB, bertempat di Ruang Sidang Utama, Lt. II, Gedung KPU, Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta. (dd/arf/red)

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012, pendaftaran parpol dilakukan tanggal 10 Agustus - 7 September 2012 pukul 08.00 - 16.00 WIB, bertempat di Ruang Sidang Utama, Lt. II, Gedung KPU, Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta.


7

News

Konsolidasi Internal

S

Pendaftaran Dan Verifikasi Parpol

ebagai langkah konsolidasi persiapan tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik (parpol) menjadi peserta Pemilu 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengadakan penyuluhan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota. Penyuluhan yang digagas oleh Biro Hukum tersebut digelar selama 3 (tiga) hari, 24-26 Juli di Hotel Borobudur, Jakarta, dengan mengundang seluruh KPU provinsi seIndonesia. “Pertemuan ini akan menjadi media untuk memahami PKPU tersebut, sehingga meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi,” tandas Ketua KPU, Husni Kamil Manik, dalam sambutan pembukaan, Selasa (24/7) malam. Beliau juga menegaskan bahwa KPU berkomitmen untuk melakukan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu 2014 dengan sebaik-baiknya. “Dengan niat dan semangat yang baik, di tengah suasana berpuasa, kegiatan penyuluhan ini semoga dapat tetap berjalan dengan sukses,” harapnya. Materi penyuluhan terkait dengan tahapan, program, dan jadwal Pemilu 2014, mekanisme pendaftaran dan verifikasi parpol peserta pemilu, serta anggaran penyelenggaraan tahapan Pemilu 2014. Beberapa isu yang dikemukakan dalam draft PKPU tersebut antara lain, kepengurusan parpol yang harus menyertakan keterwakilan 30% perempuan (affirmative) hingga tingkat kabupaten/kota; parpol harus memiliki kantor sampai tingkat kabupaten/kota; proses verifikasi yang menerapkan dua metode, yakni sensus dan sampling dengan memperhitungkan proyeksi; penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi, serta persyaratan lainnya dalam proses pendaftaran parpol menjadi peserta Pemilu 2014. 8

Sementara, hal senada disampaikan oleh anggota KPU, Ida Budhiati. Menurutnya, dalam proses verifikasi, KPU memiliki tanggung jawab (akuntabilitas). Artinya, dari keseluruhan prosesnya, mulai dari pendaftaran hingga penetapan parpol menjadi peserta Pemilu 2014, harus dilakukan dengan baik. “Sumpah/janji yang diucapkan oleh anggota KPU itu ibarat pukat harimau, salah sedikit saja, bisa terkena sanksi, baik sanksi administratif, kode etik, maupun pidana atau perdata. Karena itu, KPU harus dapat bekerja dengan cermat, akurat, dan profesional,” himbau Ida. Terkait peraturan tentang pendaftaran dan verifikasi parpol, Ida juga menekankan beberapa hal, yakni verifikasi parpol harus sudah selesai 15 bulan sebelum hari-H (9 April 2014-red), pemungutan suara di dalam negeri dan di luar negeri dilakukan pada tanggal yang berbeda, pendelegasian verifikasi kepada KPU kabupaten/kota, telah dibukanya blokir anggaran untuk tahapan pendaftaran dan verifikasi parpol, serta perlunya sosialisasi dengan mencetak materi sosialisasi dan penggunaan radio spot. “Bagi KPUD yang akan menyelenggarakan pemilihan gubernur maupun bupati dan walikota di tahun 2013, tentu dituntut kerja ekstra. Dengan kerja cermat, akurat, dan profesional, kita ingin dicatat oleh sejarah sebagai penyelenggara yang dapat mensukseskan Pemilu 2014 sebagai Pemilu yang terbaik,” tandas Ida. Pada hari kedua penyuluhan, seluruh KPU provinsi mendapat pelatihan pengoperasian aplikasi verifikasi. Dengan aplikasi tersebut, diharapkan dapat meminimalisir data ganda keanggotaan parpol, sehingga mempermudah kerja KPU kabupaten/kota dalam melakukan verifikasi faktual. (dd/red)


News

Husni Kamil Manik:

Kinerja KPU harus Outcome Oriented

K

omisi Pemilihan Umum (KPU) harus memulai perubahan manajemen berbasis kinerja, yang semula hanya berorientasi pada anggaran (input oriented), menjadi berorientasi pada hasil (outcome oeriented). Hal itu dikatakan oleh Ketua KPU, Husni Kamil Manik, pada pembukaan Rapat Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan KPU-KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, Kamis (2/8), di Bandung, Jawa Barat. “Perubahan paradigma tersebut diawali dengan perubahan pada managemen berbasis kinerja. Dengan output-oriented, KPU tidak hanya berpikir bahwa untuk menghabiskan anggaran dan melaporkan penggunaan anggaran setiap akhir periode, namun yang lebih penting adalah kinerja apa yang ingin dihasilkan dan dipertanggung jawabkan di akhir periode,” tandas Husni. Pertemuan yang dimaksudkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi berdasarkan penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 maupun hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu dihadiri oleh anggota KPU, Arief Budiman, dan Wakil Sekjen, Asrudi Trijono, serta jajaran Sekretariat Jenderal KPU. Menurut Husni, sebagai penyelenggara pemilu, KPU sudah mulai mendapat sorotan publik, terlebih karena saat ini sedang mempersiapkan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2014. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)-nya senantiasa harus berhati-hati, tetapi harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam membuat regulasi, dokumentasi maupun laporan. “Evaluasi Kinerja dilakukan dalam melaksanakan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. KPU masih dianggap belum mempunyai kinerja yang memenuhi harapan pemerintah seperti hasil penilaian


LAKIP yang masih tergolong C dan hasil pemeriksaan BPK masih berstatus Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, sambungnya, KPU diminta untuk meningkatkan sistem kinerjanya, melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar biro dan inspektorat, dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan KPU secara terpadu. “Penyusunan itu memang tidak mudah, karena banyak sekali sistem pelaporan belum dilakukan secara terpadu. KPU, dalam hal ini, telah berupaya dengan keras untuk meningkatkan status laporan keuangan dari semula Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2012,” Husni. Sementara, Arief Budiman dan Asrudi Trijono mengungkapkan, KPU harus memiliki sumber daya manusia yang memiliki karakter dan kompetensi yang handal, profesional, dan akuntabel. “Harus ada kepedulian, keterbukaan, dan komitmen antar biro dan inspektorat di KPU dalam setiap menghadapi setiap persoalan. Kita harus solid,” tegas Arief. Ia berharap, ada pertemuan antar KPU dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota per region secara reguler. “Usai Lebaran, kita akan adakan pertemuan yang melibatkan Biro Perencanaan, Biro Keuangan, dan Biro Logistik untuk membahas penyusunan laporan ini, sekaligus merevisi Rencana Strategi (renstra) KPU,” kata Asrudi. Pertemuan yang digagas oleh Biro Perencanaan, Data dan Informasi tersebut berlangsung selama 3 (tiga) hari. Narasumber yang diundang, Mardiah Thamrin, dari Direktorat Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappenas, dan Siddiq dari Direktorat Anggaran II Kementerian Keuangan. (dd/red)

9

News

Pendaftaran Pemantau Pemilu 2014

KPU Buka

Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi membuka pendaftaran Pemantau Pemilu 2014. KPU juga telah menetapkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemantau dan Tatacara Pemantauan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014. Dalam peraturan tersebut dimuat persyaratan, tata cara pendaftaran, akreditasinya, wilayah kerja, tanda pengenal, hak dan kewajiban, larangan, sanksi, kode etik, dan ketentuan lainnya.

H

al tersebut diungkap oleh Anggota KPU, Hadar Nafis Gumay dalam pembukaan konferensi pers yang diselenggarakan KPU di ruang Media Centre KPU, Selasa (14/08), pukul 12.00 WIB. “Sebagai bagian terselenggaranya pemilu yang demokratis, berintegritas, dan berkualitas, hal itu dengan adanya sumbangan dari pemantau dan terbukanya kegiatan pemantauan, oleh karena itu kami menetapkan untuk mengajak partisipasi pemantau sejak awal tahapan, yaitu tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2014”, papar Hadar Nafis gumay. Dalam konferensi pers tersebut hadir 5 (lima) Komisioner KPU, yaitu Husni Kamil Manik, Sigit Pamungkas, Hadar Nafis Gumay, Juri Ardiantoro dan Ida Budhiati. Para awak media yang hadir dalam konferensi pers tersebut juga melakukan tugas liputan pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2014 yang dilaksanakan di lantai 2 ruang sidang utama KPU. Sementara itu Ketua KPU Husni Kamil Manik menyampaikan KPU membuka kesempatan seluas-luasnya semua orang baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk melakukan pemantauan tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014. “Ini terobosan baru yang kami selenggarakan

10

lebih awal, jika kita bandingkan dengan Pemilu 2009, kami ingin memberi edukasi terhadap proses pemantauan yang menyeluruh, tidak lagi parsial hanya terfokus pada hari dan tanggal pemungutan suara saja, sehingga kami membuka ruang yang legal dan difasilitasi KPU untuk mencermati seluruh proses tahapan yang ada”, ujar Husni. Husni juga menekankan bahwa lembaga pemantau pemilu itu harus bebas dari segala kepentingan pemilu dan bukan pesanan salah satu partai politik atau sayap partai tertentu. Sehingga data yang diperoleh dari pemantau itu bisa bebas dari politik praktis dan lebih mengutamakan dalam kontribusi peningkatan kualitas Pemilu 2014. Formulir pendaftaran dapat diperoleh di KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Kedutaan besar/Konsulat Republik Indonesia, dan di website www.kpu. go.id. Pendaftaran ini dibuka sampai dengan tanggal 2 April 2014 atau 7 hari sebelum hari pemungutan suara 9 April 2014. Layanan informasi Pemantau Pemilu 2014 dapat diperoleh di Biro Teknis dan Hupmas, Kantor KPU di Lantai 1 atau melalui nomor telepon (021) 31902573 pada hari Senin – Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB. (arf/ red)


News

T

KPU Harap Media Dapat Membantu Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2014

ahapan pemilu 2014 sudah berlangsung, dimulai dengan pendaftaran partai politik yang telah dibuka pada tanggal 10 Agustus 2012. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan kesiapannya menyelenggarakan pemilu 2014. Hal ini tersirat dalam acara Editor’s Forum KPU dengan pimpinan media cetak dan elektronik Hotel Aryaduta, Jakarta (13/8). Acara ini merupakan salah satu upaya KPU dalam menjalin hubungan dengan stakeholder pemilu, seperti media elektronik maupun cetak, sekaligus untuk mengetahui mengenai bagaimana peningkatan kinerja KPU dari segi kualitas penyebaran informasi dan partisipasi masyarakat. Anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan bahwa KPU ingin mengetahui feed back dari rekan-rekan media terkait proses penyelenggaraan pemilu, mulai dari proses tahapan dan berbagai hal aktifitas keorganisasian KPU. “Tahapan sudah kita mulai sejak 9 Agustus 2012 kemarin, sekarang kita sudah mulai tahapan pendaftaran dan verifikasi parpol dan sudah 4 parpol yang mendaftar di KPU. Tentunya kita juga menunggu partai-partai lain yang ingin mendaftar. Pengumuman partai politik 16 Desember 2012, tiga hari setelah penetapan sudah mulai kampanye, dan 2 hal yang tidak boleh adalah kampanye di media dan di lapangan umum”, ujar Ferry. Pada kesempatan ini pula, Ketua KPU Husni Kamil Manik


berbagi dengan teman-teman media mengenai bagaimana KPU meningkatkan kinerjanya dari kualitas penyebaran informasi dan partisipasi masyarakat, dan bekerja dengan tuntutan undangundang yang ada. “Dalam tekanan pelaksanaan tugas kita selalu dihakimi mengenai proses penyelenggaraan itu sendiri, yang diinformasikan adalah positif namun yang diberitakan adalah negatif. Tahapan ini adalah terukur, namun selalu dominasi yang ditampilkan oleh media itu negatif, kita ingin tahu kenapa? Kita tidak juga ingin dimanipulasi soal pemberitaan yang buruk namun disebut baik, kita tidak ingin seperti itu. Bagaimana KPU membangun komunikasinya secara luas dan punya target di pemilu 2014 tidak lagi negatif namun kemajuan positifnya yang diberitakan, kita pahami akan banyak hal dinamika yang nanti akan terjadi, dan kita juga perlu mengetahui apa yang berkembang di masyarakat. Kita juga ingin kerja KPU itu terekspose oleh media sebagai kerja keras. Media sangat penting. Kontribusi media kami sangat harapkan demi perbaikan KPU ke depan”, ungkap Husni. Menanggapi hal itu Pemimpin Redaksi Metro TV Elman Saragih, menyatakan pada dasarnya wartawan hampir bisa dikatakan, tidak ada wartawan yang berpikir negatif terhadap penyelenggaraan pemilu, wartawan tidak pernah menganggap KPU itu musuh, bahkan kalau bisa KPU itu bisa menjadi bagian dari teman karena kita butuh berita dan informasi.

“Kami berharap KPU independen dan harus terbuka karena ini manyangkut pemilu presiden dan legislatif, jangan ada yang ditutup-tutupin dan saya harap semua data itu terbuka untuk wartawan dan siapa saja, bahkan sebetulnya sepanjang yang terjadi wartawan berharap KPU kali ini sukses terutama mengenai masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT)-nya, Saya pastikan pers akan berada di belakang dan di depan KPU, karena kita sudah capek. Maka itu saya percaya dari anggota KPU yang sekarang menjanjikan dan semoga saja tidak ada yang hijrah ke parpol setelah pemilu. Kita berharap KPU kali ini KPU yang benar, bukan KPU-KPU mainan. Jaga independensi dan jangan berpihak”, tegas Elman. Wartawan Kompas, Nina menambahkan pengalaman yang diikutinya dalam pemilu adalah masalah DPT. KPU harus lebih transparan, dan jangan jadi pepesan kosong. “KPU yang saya lihat sekarang sudah lebih baik, dan niat baik itu seharusnya dieksekusi dengan benar. Saya harap KPU harus lebih transparan, jangan ada yang ditutupi karena sekarang masyarakat itu sudah cerdas. Media bekerja sesuai dengan fakta dan jika informasi itu benar, kitapun akan memberitakannya dengan positif”, kata Nina. Dalam penutupannya Anggota KPU Ferry menyatakan niat baik tidak hanya dengan niat baik, yang penting adalah aktifitasnya. Pencitraan itu muncul karena kita bekerja dan bekerja. (tdy/red) 11

News

K

PPUA Penca Ingin Dilibatkan dalam Penyusunan PKPU

etua Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca), Heppy Sebayang, berharap, pihaknya dilibatkan dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU) pada Pemilu 2014. Heppy mengungkapkan hal tersebut dalam audiensi dengan KPU, Senin (6/8) pagi, di Ruang Sidang KPU, Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta. Heppy didampingi oleh Aryani dan Ridwan, Sekretaris PPUA Penca. Mereka diterima oleh Anggota KPU, Hadar Gumay. PKPU yang dimaksud oleh Heppy, adalah PKPU tentang pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi, serta PKPU tentang pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pada PKPU Nomor 03 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, diatur tentang pemberian suara bagi disabel di TPS (pasal 28 ayat [5]), dan pasal 30 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Sedangkan dalam PKPU Nomor 23 tahun 2008 ten-

12

tang Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi, di bagian Lampiran, diatur mengenai pemilih dengan kebutuhan khusus. “PKPU yang baru harus lebih baik dari yang lama. Kami ingin terlibat dalam penyusunan (PKPUred). Kalau perlu dibuat Nota Kesepahaman atau MoU (Memorandum of Understanding),” katanya. PKPU yang baru, menurutnya, harus dapat memberikan ruang bagi pemilu yang aksesibel dan non diskriminasi bagi warga penyandang cacat, baik aksesibilitas fisik maupun non fisik dalam pemilu. Aksesibilitas fisik, sambung Heppy, termasuk lokasi TPS, pintu TPS, selasar (ramp) TPS, alat bantu contreng (template) tuna netra, bilik suara, kotak suara, dan surat suara. Sedangkan aksesibilitas non fisik termasuk sosialisasi dan informasi pemilu, iklan pemilu, pendidikan pemilih untuk tuna netra, tuna daksa, tuna rungu, dan tuna grahita, penyandang cacat cerdas berkualitas, petugas berspektif penyandang cacat, serta persyaratan menjadi calon agar tidak membata-

si hak politik penyandang cacat. “Template yang kami buat pun masih ada kekurangan. Ini yang harus dipertegas dalam PKPU. Masalah lain, pendataan masih melalaikan hak disabilitas untuk memilih. PKPU juga harus mengatur pendistribusian alat bantu, model sosialisasi yang inklusif bagi disabel, serta budget yang disiapkan sejak awal,” urai Heppy. Hadar Gumay mengapresiasi kunjungan PPUA Penca ke kantornya. Ia memberi garansi, PKPU yang sedang disusun akan memberikan ruang bagi pemilu yang aksesibel dan non diskriminasi bagi warga penyandang cacat. “PKPU yang disusun harus dapat menjamin aksesibilitas bagi semua pihak, termasuk disabel. Nanti kita undang dalam pembahasan, kami libatkan, termasuk soal data. MoU kenapa tidak? Ini bisa menjadikan ikatan di antara kita. Nanti kita susun draft MoUnya,” tutup Hadar, Anggota KPU yang membidangi Divisi Humas dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu. (dd/red)


News MIIS SII OM KO K

UM U MU U

M M

M EM PE P

II

L II L

HA H N AN

Pertemuan Cilangkap:

KPU-TNI Perkuat Komunikasi Dan Kerjasama Pemilu 2014

K

omisi Pemilihan Umum (KPU) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sepakat memperkuat komunikasi dan kerjasama untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2014. Demikian benang merah dari pertemuan KPU dengan Panglima TNI, Laksamana Agus Suhartono, pagi ini (7/8) di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta. “Terima kasih atas dukungan TNI selama ini pada KPU, saya menginginkan agar kerjasama kita semakin baik,” ujar Ketua KPU, Husni Kamil Manik. Husni berharap, kerjasama KPU-TNI juga dapat diwujudkan dalam bentuk Nota Kesepahaman atau MoU (Memorandum of Undertending). “Dalam waktu dekat, kita akan menindaklanjuti dengan penandatanganan MoU. Ini sekaligus memperbarui MoU tahun 2009 lalu,” terang Husni.


Ketua KPU juga mengapresiasi atas respon yang sangat positif dari Panglima TNI. Ia mengajak TNI untuk bersama-sama menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2014. “Kami apresiasi sikap TNI yang mau berada di “tengah”. Dengan sokongan TNI, kami lebih mudah untuk bisa tegak di tengah. Kami berharap punya mitra dalam menegakkan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu,” ujar Husni. Hal senada diungkapkan oleh Panglima TNI. Laksamana Agus kembali menyatakan komitmen korpsnya untuk tetap menjaga netralitas dalam pemilu. “TNI tetap pada komitmen untuk tetap netral. Kalau ada diskusi untuk menggunakan hak pilih bagi TNI, itu tidak kita gunakan,” tegasnya. Beberapa topik yang didiskusikan dalam pertemuan selama 1 (satu) jam itu antara lain, distribusi logistik di daerah-daerah yang sulit

dijangkau dan daerah-daerah perbatasan, data pemilih anggota TNI yang pensiun, dan perlunya pengaturan tersendiri terhadap lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di lingkungan kompleks TNI. “Terkait distribusi logistik, karena ini agenda nasional, harus ada pembicaraan tersendiri untuk daerah-daerah tertentu. Sedangkan soal data pemilih anggota TNI yang pensiun, perlu dikelompokkan dulu berdasarkan KTP atau dimana sekarang bertugas, supaya lebih mudah menatanya. Kalau pengaturan lokasi TPS di kompleks TNI, kami akan ikut pada peraturan KPU,” urai Laksamana Agus. Husni pada kesempatan itu didampingi oleh anggota KPU, Hadar Gumay, Arief Budiman, Juri Ardiantoro, Sigit Pamungkas, dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah, serta Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU, Suripto Bambang Setyadi. (dd/red)

13

News

K

omisi Pemilihan Umum (KPU), Kamis (26/7), melakukan konsultasi Peraturan KPU (PKPU) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah dalam rangka memenuhi amanat UndangUndang (UU) Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Pemilu. “Dengan konsultasi ini, kita semua berharap agar peraturan yang dihasilkan bisa efektif dan efisien, berkualitas, menjamin kepastian hukum dan demokrasi, sehingga penyelenggaraan pemilu akan menjadi semakin baik,” terang Ketua KPU, Husni Kamil Manik, dalam sambutannya. Konsultasi tersebut, sambung Husni, sesuai dengan semangat UU Penyelenggara Pemilu, yang pada Pasal 8 ayat (3) huruf a menyebutkan, KPU memiliki tugas untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah. Husni menambahkan, “Sebelum berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah, KPU telah melakukan konsultasi publik seluruh draft PKPU. Hal ini bertujuan untuk memperoleh feedback positif dari masyarakat,” Dalam konsultasi yang diadakan di Ruang Sidang Utama KPU itu, hadir Ketua KPU, Husni Kamil Manik; Anggota KPU, Hadar Gumay, Sigit Pamungkas, Ferry Kurnia Rizkiyansyah; Sekretaris Jenderal (Sekjen), Suripto Bambang Setyadi; Wakil Sekjen, Asrudi Trijono; dan jajaran Sekretariat Jenderal KPU. Dari DPR, diwakili oleh anggota Komisi II, yakni, Akbar Faisal (Hanura), Taufiq Hidayat (Golkar), dan Akhmad Muqowam (PPP). Sedangkan dari Pemerintah diwakili oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yakni Direktur Jenderal (Dirjen) Kesbangpol, Andi Tanribali Lamo, beserta jajarannya. Peraturan KPU (PKPU) yang dikonsultasikan saat itu adalah, PKPU tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD

14

KPU Konsultasikan PKPU Dengan DPR Dan Pemerintah Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota; PKPU tentang Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014; serta PKPU tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Beberapa hal yang dikemukakan dalam konsultasi tersebut, diantaranya, pendaftaran parpol, persyaratan parpol dalam pendaftaran, nomor rekening parpol, keterwakilan perempuan dalam kepengurusan parpol, penyelesaian sengketa, serta pemantau asing. “Dalam draft PKPU tentang Pendaftaran dan Verifikasi Parpol, KPU menambahkan kata “penetapan” pada bagian judul, mendelegasikan proses verifikasi faktual Kartu Tanda Anggota (KTA) kepada KPU kabupaten/kota. Untuk persyaratan, parpol harus menyerahkan 1 (satu) nomor rekening di setiap tingkatannya, menyertakan keterwakilan 30% perempuan pada setiap tingkatan, serta memiliki kantor di setiap tingkatan. Itu yang nanti akan diverifikasi faktual oleh KPU kabupaten/kota,” urai Sigit Pamungkas. Selain itu, tambah Sigit, yang membedakan PKPU ini dengan peraturan sebelumnya adalah, KPU

menerapkan metode sensus dan sampling pada saat verifikasi parpol, dengan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi. Dari hasil konsultasi itu, diperoleh beberapa masukan, diantaranya, kesulitan parpol untuk memenuhi syarat memiliki kantor hingga kabupaten/kota, metode pengumuman pendaftaran parpol (Akbar Faisal); keterwakilan 30% perempuan hingga kabupaten/ kota, pentingkah syarat menyerahkan nomor rekening sampai kabupaten/kota (Taufiq Hidayat); pengertian verifikasi harus dipertegas, peran KPU kabupaten/ kota dalam sengketa (Ahmad Muqowam); kantor DPW/DPC harus di ibukota provinsi/kabupaten, perlunya perizinan bagi pemantau asing di daerah pemantauannya, dan peraturannya harus lebih jelas. Ketua KPU mengatakan bahwa KPU menerima dan memperhatikan seluruh masukan, saran, dan kritik tersebut, sebagai bahan untuk melengkapi, memperbaiki, dan menyempurnakan peraturan KPU. “Sebagai pihak yang mengajukan konsultasi ini, KPU memberikan apresiasi setingi-tingginya atas kontribusi semua pihak,” pungkasnya. (dd/red)


Berita

D

r. Sayekti Suindyah. D, SE, MM, resmi menggantikan Arief Budiman sebagai anggota KPU Jawa Timur, setelah pada Selasa (24/7) diambil sumpahnya oleh Ketua KPU, Husni Kamil Manik di Hotel Borobudur, Jakarta, melalui Surat Keputusan Nomor: 145/Kpts/KPU/ Tahun 2012 tertanggal 16 Juli 2012. Beliau yang sebelumnya merupakan anggota KPU Kabupaten Jombang itu menggantikan Arief Budiman, yang kini menjadi anggota KPU RI. Pada acara pelantikan yang

Daerah

Sayekti Gantikan Arief Sebagai Anggota KPU Provinsi Jatim disaksikan oleh anggota KPU Sigit Pamungkas dan Arief Budiman; Sekretaris Jenderal (Sekjen), Suripto Bambang Setyadi; Wakil Sekjen, Asrudi Trijono; serta jajaran Sekretariat Jenderal itu, Ketua KPU berharap, Sayekti dapat bekerja sama dengan anggota KPU Jawa Timur yang lain. Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik mengatakan, “Lakukan konsolidasi internal dengan jajaran Sekretariat di KPU Jawa Timur, senantiasa berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan

serta junjung tinggi kemandirian institusi,” Dinamika yang sangat cepat, lanjut Husni, tentu akan mengakibatkan perubahan-perubahan signifikan. Terlebih, KPU pada 2012 ini akan melaksanakan tahapan pendaftaran dan verifikasi parpol peserta pemilu, pemutakhiran data pemilih, serta penyusunan data dan peta logistik. “Karena itu, paculah kinerja saudara, dan lakukan pembelajaran komprehensif terhadap seluruh tahapan pemilu dan Pemilukada,” pungkas Husni. (dd/red)

Suripto Bambang Setyadi Lantik Sekretaris KPU Provinsi Sumut

S

ekretaris Jenderal (Sekjen) KPU, Suripto Bambang Setyadi mengambil sumpah Drs. Abd. Rajab, M.M, sebagai Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 1 Agustus 2012 di Ruang Sidang Lt.I Gedung KPU, Jakarta. Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Sekjen Nomor: 337/Kpts/Setjen/TAHUN 2012 tertanggal 31 Juli 2012. Anggota KPU, Sigit Pamungkas didampingi oleh Wakil Sekjen, Asrudi Trijono; Kepala Biro SDM, Ida Fauzia; Kepala Biro Logistik, Boradi, dan jajaran Sekretariat Jenderal KPU ikut serta menyaksikan pelantikan tersebut. Abdul Rajab dilantik sebagai Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara untuk mengisi kekosongan jabatan, menggantikan sekretaris yang lama, Vita Lestari Nasution.


15

News Berita Dalam

Gambar

Audiensi DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat ke Kantor KPU (2/08/2012)

Kunjungan Participants of The Presidential Friends of Indonesia ke KPU (15/08/2012)

Ceramah Ramadhan dan buka puasa bersama dengan para Komisioner serta jajaran Setjen KPU (16/07/2012) 16 16

SuaraKPU KPU Edisi 2012 Suara EdisiAgustus Agustus 2012

SUARA KPU. KPU Buka. Pendaftaran Parpol. Peserta Pemilu Agustus Oriented

Recommend Documents