Edisi VI|Agustus 2015
Jurnal Suara .......................
KPU SULUT MENJAGA
De
HAK
RAKYAT
DALAM
PEMILU
I A M A D e y n a p m a K i s a r a kl Website: http://www.kpu-sulutprov.go.id
Jurnal Suara .......................
KPU SULUT
Info KPU
SEKRETARIAT
KPU Sulut Jalan Diponegoro Nomor 25 Manado. Telp. (0431) 841-346. Fax. (0431) 841-364. Website: http://www.kpu-sulutprov.go.id Jurnal Suara .......................
KPU SULUT
Daftar Isi
KPU SULUT PENASEHAT YESSY Y. MOMONGAN, ARDILES M.R. MEWOH, VIVI TESKRI LIDIA GEORGE, ZULKIFLI GOLONGGOM, FACHRUDDIN NOH, JONA OROH, FERRI RANTI, SPENNER MANOSSOH, DJEMMY TAMBOTO
TIM JURNAL PENANGGUNG JAWAB : VIVI GEORGE. EDITOR: RUDI. REDAKTUR : FACHRUDDIN NOH (KOORDINATOR), LIDYA RANTUNG, CHRISTIE TALUMEWO, RAYMOND MAMAHIT, JEIKY MENTANG, FEBRY LANGKUN, EVANS TULENGEN, ANGEL, BILLY, SANTOS, VALENTINO. LAYOUT: ENRA PAENDONG. KEUANGAN: PEGI LANTU.
SEKRETARIAT
5
Berita Utama
Penandatanganan Deklarasi Kampanye Damai Nasional
10
Press Release: KPU tetapkan Paslon PILKADA 2015 KPU terima Kunjungan Komnas HAM Tatap satu Paslon, Empat Daerah ditunda ke Pilkada 2017 KPU buka kembali Pendaftaran Pilkada9-11 Agustus 2015
KPU Sulut Jalan Diponegoro Nomor 25 Manado. Telp. (0431) 841-346. Fax. (0431) 841-364. Website: http://www.kpu-sulutprov.go.id
18
PKPU nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota
26
Varia Sosialisasi Jurnal Suara .......................
KPU SULUT
Salam Redaksi | 4 Christie M. Talumewo, S.E
U
ndang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Un-
dang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menjadi Dasar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam memulai Kam-
panye. Kampanye Pemilihan dapat diartikan kegiatan yang dilakukan Pasangan Calon yang menawarkan Visi dan Misi serta Program yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih untuk memilih Calon Pasangan. Regulasi diatas mengatur antara lain Kampanye sebagai bagian dari Tahapan yang di gelar Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dalam bentuk Kampanye Damai bagi 2 (dua) pasangan Calon yang sudah ditetapkan pada tanggal 24 agustus 2015 . Rubrik Utama Edisi Agustus 2015 ini, akan menyajikan Deklarasi Kampanye pada tanggal 27 Agustus 2015 Damai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara turut dihadiri oleh Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara dan disertai dengan penandatanganan Deklarasi Kampanye bersama KPU Prov. Sulut, Forkompinda, Bawaslu Prov. Sulut, 2 Pasangan Calon, Tokoh Agama, Ormas, Media dan para Undangan. Sesudah Deklarasi ada penyampaian Visi Misi Pasangan Calon dan Penyerahan Bahan Kampanye Tahap I kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Sebelum digelar Kampanye Damai yang dilakukan di Lapangan Terbuka Kawasan Mega Mall, KPU Provinsi Sulawesi Utara sudah melakukan sosialisasi berkaitan dengan Kampanye bagi Tim Kampanye. Pemahaman Kampanye menjadi bagian penting yang disampaikan Penyelenggara baik kepada Pasangan Calon maupun Tim Kampanye dengan Tujuan sebagai wujud dan Penidikan Politik Masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. Pendididkan Politik dimaksudkan untuk meningkatkan Partispasi Pemilih dalam Pemilihan. Target Partispasi Masayarakat Sulawesi Utara untuk menentukan Pemimpin yang terpilih di harapkan mencapai 75 % dan kalaupun dapat ditingkatkan semua tergantung pula baik Persiapan yang matang bagi Penyelenggara, peran Partia dan Partai Pengusung bahkan Sosialisasi sangat akan menentukan lancarnya Proses Demokrasi pada 9 Desember 2015. Semoga Kegiatan Kampanye Pilkada 2015 berjalan lancar dan Damai .
Jurnal Suara .......................
KPU SULUT
Berita Utama | 5
Lokasi : Lapangan Kawasan Mega Mas , Manado 27 Agustus 2015 Deklarasi Kampanye Damai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara disertai dengan penandatanganan Deklarasi Kampanye bersama KPU Prov. Sulut, Forkompinda, Bawaslu Prov. Sulut, 2 Pasangan Calon, Tokoh Agama, Ormas, Media dan para Undangan. Sesudah Deklarasi ada penyampaian Visi Misi Pasangan Calon dan Penyerahan Bahan Kampanye Tahap I kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Penandatanganan Deklarasi Kampanye DAMAI Jurnal KPU SULUT, - Pasangan Calon sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 24 Agustus 2015, bertempat di Kantor KPU Prov. Sulut. Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 1 atas nama Olly Dondokambey dengan Calon Wakil Gubernur Steven Kandou. Sedangkan Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 2 atas nama Maya Rumantir dan Calon Wakil Gubernur Glenny Kairupan. Pencabutan Nomor Urut bagi Pasangan Calon di laksanakan sehari sesudah penetapan yakni pada tanggal 25 Agustus 2015 d Hotel Sutan Raja.
Jurnal Suara .......................
KPU SULUT
Berita Utama | 6
Lokasi : Lapangan Kawasan Mega Mas , Manado 27 Agustus 2015 Ucapan Selamat Datang : Vivi George/Komisioner KPU Prov. Sulut
P
entingnya Deklarasi Kampanye sebagai awal pasangan calon memulaikan Tahapan Kampanye dengan metode pertemuan terbatas dan Pertemuan Tatap Muka yang diatur dalam Peraturan Perundangan-undangan yang menjadi dasar pasangan calon mengkampanyekan visi dan misi ke konstituen.Suasana terik matahari pada tanggal 27 Agustus 2015 nampak persiapan mulai dari panggung, iring-iringan musik , dan lagu serta pesan-pesan Kampanye Damai terasa
Jurnal Suara .......................
KPU SULUT
Berita Utama | 7
Lokasi : Lapangan Kawasan Mega Mas , Manado 27 Agustus 2015 Pembukaan Deklarasi Kampanye Damai : Yessy Y Momogan/Ketua KPU Prov. Sulut
lebih lengkap disaksikan oleh masyarakat, pemerintah daerah, bawaslu,tokoh agama, organisasi masyarakat,tim kampanye maupun 2 Pasangan Calon dan media. Acara Deklarasi Kampanye Damai diawali dengan ucapan selamat datamng, sambutan dari Ketua KPU Prov. Sulut, Sekretaris Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Doa tanda dimulainya Kampanye yang akan dilakukan secara Damai di Sulawesi Utara.Cukup panjang waktu Kampanye kali ini dalam Pemilihan Ke-
Jurnal Suara .......................
KPU SULUT
Berita Utama | 8
Lokasi : Lapangan Kawasan Mega Mas , Manado 27 Agustus 2015 Deklarasi Kampanye Damai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara disertai dengan penandatanganan Deklarasi Kampanye bersama KPU Prov. Sulut, Forkompinda, Bawaslu Prov. Sulut, 2 Pasangan Calon, Tokoh Agama, Ormas, Media dan para Undangan. Sesudah Deklarasi ada penyampaian Visi Misi Pasangan Calon dan Penyerahan Bahan Kampanye Tahap I kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
pala Daerah Serentak Tahun 2015, rentang 4 bulan Pasangan Calon akan mengajak setiap masyarakat Pemilih untuk datang di Tempat Pemungutan Suara pada tanggal 9 Desember 2015 serta Pasangan Calon menyampaikan Visi dan Misinya saat terpilih menjadi Kepala Daerah di Sulawesi Utara .Pelepasan Burung Merpati, Balon Gas Udara serta Penanda tanganan Kampanye Damai dan pemaparan Visi Misi yang oleh MC memberikan waktu 5 menit diatas panggung
Jurnal Suara .......................
KPU SULUT
Berita Utama | 9
menjadi komitmen bersama mensukseskan Pilkada Serentak Tahun 2015. Penandatanganan Deklarasi Kampanye Damai diakhiri dengan saling bergandengan erat sebagai pertanda siapapun Pemimpin yang akan terpilih kelak akan menjadi Sejarah untuk memulai akan Kepemimpinan yang berintegritas yang diharapkan semua pihak untuk menjalankan roda Pemerintah di tanah nyiur melambai.
Jurnal Suara .......................
KPU SULUT
Nasional | 10 Press Release: KPU Tetapkan Paslon Pilkada 2015
Keterangan Foto : Ketua KPU, Husni Kamil Manik didampingi seluruh Anggota KPU sampaikan keterangan kepada awak media terkait penetapan pasangan calon yang lolos penelitian persyaratan menjadi paslon Pilkada 2015
Jakarta, kpu.go.id – Hari ini, Senin (24/8) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menetapkan pasangan calon (Paslon) yang telah lolos penelitian persyaratan menjadi paslon peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2015.
U
ntuk daerah yang paslonnya ternyata masih kurang dari 2 (dua) yakni Kabupaten Kutai Kertanegara, Kota Denpasar dan Minahasa Selatan, akan dilakukan pendaftaran kembali selama 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal 28 sampai 30 Agustus 2015. Daerah yang telah menetapkan paslon peserta pemilihan lebih dari 2 (dua), maka akan dilanjutkan dengan kegiatan pengundian nomor urut, dan selanjutnya memasuki masa kampanye yang akan dimulai 3 (tiga) hari pasca penetapan paslon peserta pemilihan yaitu tanggal 27 Agustus 2015. Kegiatan kampanye ini akan berlangsung sampai dengan sebelum masa tenang. Proses penetapan paslon berlangsung di 261 daerah dengan rincian 9 Provinsi, 219 Kabupaten dan 33 kota, dengan hasil sebagai berikut: klik disini (ris/red. FOTO KPU/ris/Hupmas) Sumber Website KPU RI Jurnal Suara .......................
KPU SULUT
Nasional | 11 KPU terima kunjungan Komnas HAM
Keterangan Foto : Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik menerima kunjungan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Nur Kholis.
Jakarta, kpu.go.id – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Husni Kamil Manik menerima kunjungan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Nur Kholis di Ruang Kerja Lt. 2, Gedung KPU, Jl. Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.
P
ada pertemuan tersebut kedua pimpinan lembaga bersepakat untuk menjalin kerja sama menyangkut peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2015, terutama isu-isu strategis seperti Hak warga negara yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), potensi konflik sosial serta penguatan koordinasi antar lembaga. Kesepakatan tersebut nantinya akan dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman/Momerandum of Understanding (MoU) yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pada audiensi tersebut hadir Komisioner KPU lainnya Hadar Nafis Gumay dan Arief Budiman. Dari pihak Komnas HAM hadir pula komisioner Dianto Bachriadi dan Natalius Pigai. (ook/red. FOTO: OOK/HUPMAS) Sumber Website KPU RI
Jurnal Suara .......................
KPU SULUT
Nasional | 12 Tetap Satu Paslon, Empat Daerah Ditunda Ke Pilkada 2017
Keterangan Foto : Ketua KPU, Husni Kamil Manik didampingi Anggota KPU RI.
Jakarta kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuka kembali pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota di tujuh kabupaten/ kota yang hanya mempunyai satu pasangan calon yang mendaftar pada tanggal 9-11 Agustus 2015. Tujuh daerah tersebut adalah Kabupaten Blitar, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Mataram, Kota Samarinda, dan Kota Surabaya.
P
erkembangan terakhir dari proses pelaksanaan pendaftaran kembali tersebut, pada hari pertama tanggal 9 Agustus 2015 tidak ada satupun daerah menerima pendaftaran. Kemudian pada hari kedua, terdapat satu pasangan calon mendaftar di Kabupaten Pacitan. Selanjutnya pada hari ketiga, atau hari terakhir masa pendaftaran di hari ini sudah ada penerimaan pendaftaran di Kota surabaya. KPU Kota Surabaya telah menerima pendaftaran atas nama Drs. Ra-
syio M.Si dan Drs. Dimam Abror, M.Si yang diusung oleh Partai Demokrat dan PAN. Sementara itu, di Kota Samarinda juga masih berlangsung proses pendaftaran. “Bagi empat kabupaten/kota yang lain, yaitu Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Mataram, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Tasikmalaya, tidak ada satupun calon tambahan yang mendaftar hingga proses pendaftaran kembali ditutup pada pukul 16.00 waktu setempat. Beberapa ada yang datang di empat kabupaten ini, Jurnal Suara .......................
KPU SULUT
Nasional | 13 meskipun berniat untuk mendaftar, tetapi tidak membawa berkas yang dinyatakan cukup untuk mendaftar, sehingga tidak ada satupun yang masuk dalam klasifikasi pendaftaran,” papar Ketua KPU RI Husni Kamil Manik dalam konferensi pers, Selasa (11/8) di Media Centre KPU RI. Husni juga menjelaskan bahwa jumlah pasangan calon yang telah diterima pendaftarannya sebanyak 852 pasangan calon yang terdiri dari 21 pasangan calon pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 714 pasangan calon pemilihan bupati dan wakil bupati, dan 117 pasangan calon pemilihan walikota dan wakil walikota. Tabulasinya adalah 1 pasangan calon terdaftar di 5 daerah, karena Kota Samarinda masih dalam proses pendaftaran, 2 pasangan calon terdaftar di 80 daerah, 3-4 pasangan calon terdaftar di 154 daerah, 5-6 pasangan calon terdaftar di 25 daerah dan lebih dari 6 pangan calon terdaftar di 5 daerah. “Saat ini di 262 daerah yang menyelenggaraan pilkada sedang berlangsung pelaksanaan verifikasi dan penelitian dokumen perbaikan, kemudian penetapan pasangan calon sebagai peserta pemilihan akan dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2015. Bersamaan dengan kegiatan ini, di seluruh daerah yang menyelenggarakan pilkada sedang dilaksanakan verifikasi faktual terhadap perbaikan dukungan pasangan calon perseorangan dan pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih atau coklit yang akan berakhir sampai tanggal 19 Agustus 2015,” ujar Husni. Husni juga menegaskan bahwa pada saat ini KPU masih mengacu pada Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pencalonan, sehingga bagi empat daerah yaitu Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kota Mataram yang tetap mempunyai satu pasangan calon, maka pelaksanaan pilkada di keempat daerah tersebut diundur ke tahun 2017. Sementara itu, Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay juga menjelaskan bahwa KPU telah mempunyai jadwal utama yang direncanakan untuk 262 daerah. Namun kemudian ada jadwal bagi 7 daerah yang pasangan calon masih kurang dari 2 pasangan calon, dan pada hari ini menjadi 5 daerah, karena KPU masih menunggu proses pendaftaran di Kota Samarinda. Bagi daerah yang menerima pendaftaran, keesokan harinya bisa mulai pemeriksaan kesehatan, kemudian ada perbaikan dokumen, ada pemeriksaan dokumen perbaikan, dan kemudian penetapannya akan berbeda dengan jadwal utama, yaitu menjadi tanggal 30 Agustus 2015. “Seandainya pada tanggal 24 Agustus 2015 nanti ditetapkan, terdapat daerah yang pada saat penetapan masih kurang dari 2 pasangan calon, maka daerah itu akan dibuka kembali pendaftaran, sehingga penetapan kemungkinan baru pada tanggal 18 September 2015. Harapan kami, keserempakan proses pilkada ini bisa terjadi pada tanggal 9 Desember 2015,” ujar Hadar. (Arf/red.FOTO KPU/dosen/Hupmas) Sumber Website KPU RI Jurnal Suara .......................
KPU SULUT
Nasional | 14 KPU Buka Kembali Pendaftaran Pilkada 9-11 Agustus 2015
Keterangan Foto : Ketua KPU, Husni Kamil Manik didampingi Anggota KPU RI.
Jakarta kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menindaklanjuti surat dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan menggelar rapat pleno sejak Rabu malam kemarin. Surat Bawaslu Nomor 0213/Bawaslu/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015 mengenai rekomendasi untuk memperpanjang atau membuka kembali pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota di tujuh kabupaten/kota yang hanya mempunyai satu pasangan calon yang mendaftar. Tujuh daerah tersebut adalah Kabupaten Blitar, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Mataram, Kota Samarinda, dan Kota Surabaya.
H
ari ini, KPU kembali menggelar rapat pleno dan memutuskan untuk menerbitkan surat edaran bagi tujuh kabupaten/kota yang melakukan penundaan tahapan pilkada diminta mencabut Keputusan tentang penundaan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sebagai mana surat KPU Nomor
443/KPU/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015. Kemudian mengubah keputusan tentang tahapan, program, dan jadwal pilkada dengan menyusun kembali tahapan lanjutan setelah penundaan dengan ketentuan pelaksanaan pemungutan suara tetap tanggal 9 Desember 2015. “Kami juga meminta ketujuh KPU kabupaten/ kota tersebut untuk memasukkan kegiatan sosial-
isasi selama tiga hari yaitu tanggal 6-8 Agustus 2015, untuk pembukaan kembali pendaftaran pasangan calon selama tiga hari, yaitu tanggal 9-11 Agustus 2015, pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani, penelitian syarat pencalonan dan syarat calon, perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon, penyampaian hasil perbaikan, dan penetapan pasangan calon dengan memperhatikan Jurnal Suara .......................
KPU SULUT
Nasional | 15 Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah dibah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 dan Surat Edaran KPU Nomor 403/KPU/VII/2015,” jelas Ketua KPU RI Husni Kamil Manik yang didampingi Komisioner KPU RI lainnya, Kamis (6/8) di Media Centre KPU RI. Husni menambahkan, ketujuh KPU kabupaten/ Kota tersebut diminta melakukan koordinasi dengan Panwaslu kabupaten/ kota mengenai perubahan keputusan tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pilkada di daerah masing-masing. KPU juga meminta KPU kabupaten/kota melakukan sosialisasi kepada partai politik dan pihak lain yang dianggap perlu, serta mengumumkan kepada masyarakat melalui laman KPU kabupaten/kota atau media. Selain itu KPU kabupaten/kota juga harus menyampaikan keputusan tersebut kepada Kepala Daerah dan DPRD setempat. “KPU juga berharap hal ini menjadi perhatian partai politik, setelah pendaftaran pertama, kemudian diperpanjang tiga hari,
dan sekarang akan dibuka kembali pendaftaran tiga hari lagi, dan peran utama dalam hal ini ada di partai politik. Kami juga mengingatkan kepada KPU kabupaten/kota untuk disiplin menjaga proses tahapan ini, karena apabila ada satu saja yang molor, maka bisa molor semua. Sementara ini yang mungkin terkurangi kegiatan kampanye yang tiga bulan dan kegiatan di internal KPU yang harus dipadatkan,” tambah Husni. KPU tetap menerapkan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, tegas Husni, jadi apabila tetap tidak ada yang mendaftar juga, maka akan diundur ke pilkada 2017, jadi tidak ada inisiasi dari KPU, kecuali ada hal lain seperti rekomendasi Bawaslu ini. Husni juga menjelaskan, bahwa UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu memberikan mandat kepada Bawaslu untuk dapat memberikan rekomendasi kepada KPU sesuai kebutuhan dalam tahapan yang diselenggarakan KPU, dan rekomendasi Bawaslu ini yang menjadi landasan KPU menerbitkan surat edaran ini. Sementara itu, Komis-
ioner KPU RI Hadar Nafis Gumay juga menjelaskan bahwa penetapan pasangan calon peserta pilkada normalnya tanggal 24 Agustus 2015, tetapi khusus tujuh daerah ini diperkirakan di tanggal 29 Agustus 2015, sehingga apabila ada sengketa yang waktu gugatan selama tiga hari setelah penetapan, maka pergeserannya juga tidak terlalu banyak. Kemudian mengenai tahapan kampanye yang seharusnya tanggal 27 Agustus 2015 atau tiga hari setelah ditetapkan, apabila penetapan tanggal 29 Agustus 2015 maka tahapan kampanye dimulai tanggal 1 September 2015. “Apabila tetap hanya satu pasangan calon, kemudian KPU pindahkan ke pilkada 2017, sebenarnya banyak yang menyayangkan hak politik warga di daerah itu juga. Keputusan KPU ini bukan atas dasar intervensi dari manapun, ini sesuai aturan perundangan yang berlaku, seperti halnya adanya rekomendasi Bawaslu ini,” tegas Hadar yang juga Komisioner KPU RI Divisi Teknis Pemilu. (Arf/red. FOTO KPU/ook/Hupmas) Sumber Website KPU RI
Jurnal Suara .......................
KPU SULUT
Deklarasi Kampanye DAMAI
Jurnal Suara .......................
KPU SULUT
Jurnal Suara .......................
KPU SULUT
Gabungan Partai Politik.
PKPU | 18
Pasal 7 (1)
Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan membentuk Tim Kampanye dan menunjuk Penghubung Pasangan Calon.
PKPU nomor 7 Tahun 2015
tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, (2) Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten Kota pada saat pendaftaran Pasangan Calon.
-8BAB II (3) PELAKSANAAN KAMPANYE
Pasal 5 (1)
(2)
(3)
Kampanye dilaksanakan oleh: a.
KPU Provinsi/KIP Kabupaten/Kota; dan
Aceh
atau
b.
Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
KPU/KIP
Kampanye yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan metode: a.
debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
b.
penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
c.
pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
d.
iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik.
Kampanye yang dilaksanakan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan metode: a.
pertemuan terbatas;
b.
pertemuan tatap muka dan dialog; dan/atau
c.
kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundangundangan.
(4)
Pendanaan Kampanye oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), difasilitasi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(5)
Pendanaan Kampanye oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi tanggung- jawab Pasangan Calon. 9-
(4)
a.
KPU Provinsi/KIP Kabupaten/Kota;
Aceh
b.
Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;
c.
Kepolisian Negara tingkatannya; dan
d.
sebagai arsip Pasangan Calon.
Republik
atau
Indonesia
KPU/KIP
sesuai
KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan daftar nama Tim Kampanye yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
Pasal 8 (1)
Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknis - 10 pelaksanaan penyelenggaraan Kampanye.
(2)
Tugas Penghubung dimaksud dalam iputi:
Pasangan Calon sebagaimana Pasal 7 ayat (1), mel (2) Tugas . . .
a.
menjadi penghubung antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
b.
menerima Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
Pasal 9 (1)
Dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membentuk Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota dan/atau Tim Kampanye tingkat kecamatan atau nama lain.
(2)
Dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membentuk Tim Kampanye tingkat kecamatan atau nama lain.
(1)
Untuk mendukung penyelenggaraan Kampanye, Kampanye dapat menunjuk Petugas Kampanye.
(2)
Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye.
(3)
Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
Pasal 6 Kampanye yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dapat dilaksanakan oleh pengurus Partai Politik atau Pasal 6 . . . Gabungan Partai Politik.
Pendaftaran Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Model BC1-KWK untuk disampaikan kepada:
Pasal 7 (1)
(2)
(3)
Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan membentuk Tim Kampanye dan menunjuk Penghubung Pasangan Calon. Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten Kota pada saat pendaftaran Pasangan Calon. Pendaftaran Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Model BC1-KWK untuk disampaikan kepada:
Pasal 10 Tim
a.
menyelenggarakan kegiatan Kampanye;
b.
menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Jurnal Suara ....................... aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat tentang penyelenggaraan Kampanye; dan/atau
KPU SULUT
(2)
Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye.
(3)
Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
Pendaftaran orang-seorang dan relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan formulir Model BC3-KWK untuk disampaikan kepada:
a.
menyelenggarakan kegiatan Kampanye;
a.
b.
menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat tentang penyelenggaraan Kampanye; dan/atau
KPU Provinsi/KIP Kabupaten/Kota;
b.
Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;
c.
Kepolisian Negara tingkatannya; dan
d.
sebagai arsip Pasangan Calon.
c.
(5)
menyebarkan Bahan Kampanye.
(4)
Petugas Kampanye bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban penyelenggaraan - 11 Kampanye.
(5)
Tim Kampanye mendaftarkan Petugas Kampanye (5) Tim . . . sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye.
(6)
Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye.
KPU Provinsi/KIP Kabupaten/Kota;
Aceh
atau
Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;
c.
Kepolisian Negara tingkatannya; dan
d.
sebagai arsip Pasangan Calon.
Kampanye dihadiri oleh Peserta Kampanye.
(2)
Peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
BAB III MATERI KAMPANYE
Republik
Indonesia
(1)
Materi Kampanye Pasangan Calon wajib memuat visi, misi dan program yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah - 13 Kabupaten/Kota.
(2)
Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2) Materi ... dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
sesuai
Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat menunjuk organisasi penyelenggara kegiatan. Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah organisasi yang ditunjuk Pasangan Calon, mencakup organisasi sayap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
(3)
Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh Warga Negara Indonesia dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia.
Pasal 15 Pasangan Calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundangundangan.
Pasal 16 Visi, misi dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) menjadi dokumen resmi daerah apabila Pasangan Calon terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
Pasal 12
(3)
(4)
(5)
Pasal 17
Selain KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Kampanye dapat dilaksanakan oleh:
b.
sesuai
Pasal 14
(2)
(2)
Indonesia
KPU/KIP
KPU/KIP
b.
a.
Republik
atau
(1)
Pasal 11
(1)
Aceh
Pasal 13
Pendaftaran Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan formulir Model BC2-KWK untuk disampaikan kepada: a.
(1)
PKPU| 19
orang-seorang; - 12 relawan.
Orang-seorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak memilih. Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat(2)(1)Orang huruf . . b. adalah pendukung Pasangan Calon yang menjalankan program-program Kampanye secara sukarela. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye mendaftarkan orang-seorang dan relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye. Pendaftaran orang-seorang dan relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan formulir Model BC3-KWK untuk disampaikan kepada: a.
KPU Provinsi/KIP Kabupaten/Kota;
Aceh
atau
KPU/KIP
b.
Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;
KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten mengumumkan visi, misi dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) di papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
Pasal 18 Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), harus: a.
menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
b.
menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
c.
meningkatkan kesadaran hukum;
d.
memberikan bertanggung politik; dan
e.
menjalin komunikasi politik yang sehat antara Pasangan Calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.
informasi yang benar, seimbang dan jawab sebagai bagian dari pendidikan
Jurnal Suara .......................
Pasal 19 . . . KPU SULUT
PKPU| 20 - 14 -
(2)
Moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(3)
KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat menghadirkan undangan dalam jumlah terbatas.
(4)
KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.
(5)
Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi dan misi Pasangan Calon dalam rangka:
Pasal 19 Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), disampaikan dengan cara: a.
sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
b.
tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
a.
meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c.
edukatif/mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan Pemilih;
b.
memajukan daerah;
c.
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
d.
bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau Pasangan Calon lain; dan
d.
menyelesaikan persoalan daerah;
tidak bersifat provokatif.
e.
menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
f.
memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
e.
Pasal 20 Pasangan Calon wajib menyampaikan visi, misi dan program pemerintahan yang akan diselenggarakan, apabila menjadi Pasangan Calon terpilih pada setiap pelaksanaan kegiatan Kampanye.
(6)
(7)
BAB IV METODE KAMPANYE
Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5). - 16 Ketentuan mengenai mekanisme penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon publikAceh ... ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP atau KPU/KIP Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
Bagian Kesatu Bagian Kedua
Debat Publik atau Debat Terbuka
Penyebaran Bahan Kampanye
Pasal 21 (1)
(2)
(3)
(4)
Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, diselenggarakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta.
Pasal 23 (1)
KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.
(2)
Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
Dalam hal debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disiarkan secara langsung karena keterbatasan frekuensi, debat publik atau debat terbuka disiarkan secara tunda melalui - 15dapat Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye. Swasta . . . Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye. Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling banyak 3 (tiga) kali pada masa Kampanye.
Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipandu oleh moderator yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon.
(2)
Moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(3)
KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat menghadirkan undangan dalam jumlah terbatas.
(4)
KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.
(5)
Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi dan misi Pasangan Calon dalam rangka:
selebaran (flyer) paling besar ukuran 8,25 cm x 21 cm;
b.
brosur (leaflet) paling besar ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm;
c.
pamflet paling besar ukuran 21 cm x 29,7 cm; dan/atau
d.
poster paling besar ukuran 40 cm x 60 cm.
Pasal 24 (1)
Desain dan materi Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(2)
Desain dan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Poitik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
(3)
Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi Bahan Kampanye sebagaimana
Pasal 22 (1)
a.
dimaksud . . . Jurnal Suara .......................
KPU SULUT
ayat (1), apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
PKPU| 21
- 17 dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. (4)
KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencetak Bahan Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)
Pencetakan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
Pasal 27 Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum dilakukan pada Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan/atau di tempat umum.
Bagian Ketiga Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Pasal 28 Pasal 25 (1)
(2)
(3)
KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencetak Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) paling banyak sejumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan untuk setiap Pasangan Calon.
(1)
KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c.
(2)
Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat - 19 (1) meliputi:
KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam mendapatkan data dan informasi jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan untuk menentukan jumlah Bahan Kampanye yang dicetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1). KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penghubung Pasangan Calon untuk disebarkan oleh Petugas Kampanye.
a.
baliho/billboard/videotron paling besar ukuran 4 m a. baliho . . . x 7 m, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
b.
umbul-umbul paling besar ukuran 5 m x 1,15 m, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau
c.
spanduk paling besar ukuran 1,5 m x 7 m, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.
Pasal 29
Pasal 26 (1)
(2)
(3)
Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), meliputi: a.
kaos;
b.
topi;
c.
mug;
d.
kalender;
e.
- 18 kartu nama;
f.
pin;
g.
ballpoint;
h.
payung; dan/atau
i.
stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm.
(1)
Desain dan materi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(2)
Desain dan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Poitik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
(3)
Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(4)
KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat Alat Peraga Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)
Pembuatan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
(1)
KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memasang Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud - 20(2) - di lokasi yang telah ditentukan. dalam Pasal 28 ayat
(2)
KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah (2) KPU . . . kabupaten/kota, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye.
(3)
Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang berada di:
f. pin . . .
Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilarang ditempel di tempat umum, meliputi: a.
tempat ibadah termasuk halaman;
b.
rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
c.
gedung atau fasilitas milik pemerintah;
d.
lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
e.
jalan-jalan protokol;
f.
jalan bebas hambatan;
g.
sarana dan prasarana publik; dan/atau
h.
taman dan pepohonan.
Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
Pasal 30
Jurnal Suara .......................
Pasal 27 Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum dilakukan pada
KPU SULUT
a.
tempat ibadah termasuk halaman;
b.
rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
PKPU| 22 (2)
KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye.
(3)
Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang berada di:
(4)
(5)
(6)
(2)
Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat informasi mengenai visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
(3)
Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a.
tulisan;
rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
b.
suara;
c.
gedung milik pemerintah; dan
c.
gambar;
d.
lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
d.
tulisan dan gambar; dan/atau
e.
suara dan gambar;
a.
tempat ibadah termasuk halaman;
b.
Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan. (4)
Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bekerjasama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat untuk mengamankan Alat Peraga Kampanye.
(5)
(6)
Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan -dengan peraturan perundang-undangan 22 dan etika periklanan. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan (5) Pasangan ... Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menayangkan Iklan Kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
Pasal 31 KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
Pasal 34 (1)
Penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
(2)
Jumlah penayangan Iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik, untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)
Jumlah penayangan Iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)
Batas jumlah penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku untuk semua jenis Iklan Kampanye.
Bagian Keempat Iklan Kampanye di Media Massa
(1)
Pasal 32 - 21 KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye sebagaimana memfasilitasi . . . dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d pada: a.
media massa cetak;
b.
media massa elektronik, yaitu televisi, radio dan/atau media dalam jaringan (online); dan/atau
c.
lembaga penyiaran;
dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat. (2)
(1)
KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan jadwal penayangan Iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) setelah berkoordinasi dengan media massa cetak atau elektronik dan/atau lembaga penyiaran.
(2)
KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib memberikan dan alokasi waktu yang - 23kesempatan sama dan berimbang kepada setiap Pasangan Calon dalam menetapkan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Pasangan Calon.
Pasal 33 (1)
Pasal 35
Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(2)
Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat informasi mengenai visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
(3)
Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a.
tulisan;
dalam . . . Pasal 36 (1)
Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang memuat dan menayangkan Iklan Kampanye dalam bentuk komersial atau layanan masyarakat wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga Jurnal Suara ....................... penyiaran wajib menentukan standar tarif Iklan Kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon yang
KPU SULUT
(1)
(2)
Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang memuat dan menayangkan Iklan Kampanye dalam bentuk komersial atau layanan masyarakat wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif Iklan Kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(3)
Tarif Iklan Kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif Iklan Kampanye komersial.
(4)
Media massa elektronik dan lembaga penyiaran menyiarkan Iklan Kampanye layanan masyarakat nonpartisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
(5)
(6)
Iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak, lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain. Jumlah waktu tayang Iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk jumlah tayangan Iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3).
(3)
(4)
(2)
(3)
Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, di dalam ruangan atau gedung - 24 tertutup. Peserta yang diundang disesuaikan dengan kapasitas Peserta ... ruangan yang ditentukan oleh pengelola (2) ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak: a.
2.000 (dua ribu) orang untuk tingkat provinsi; dan
b.
1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota.
(2)
(3)
penanggung jawab.
a.
nomor urut dan foto Pasangan Calon;
b.
tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
c.
umbul-umbul Pasangan Calon.
Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan. - 25 -
Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b secara interaktif.
(2)
Pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di:
(3)
(4)
a.
dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka; dan/atau
b.
luar ruangan.
Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan: a.
jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan
b.
peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya.
Pasal 40 (1)
Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.
(2)
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) - 26 mencakup informasi:
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi: a.
hari;
b.
tanggal;
c.
waktu;
d.
tempat;
e.
nama pembicara;
f.
jumlah peserta yang diundang; dan
g.
penanggung jawab.
Petugas Kampanye pertemuan terbatas hanya dapat membawa atau menggunakan: a.
nomor urut dan foto Pasangan Calon;
b.
tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
Bagian . . .
(1)
Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara, dan penanggung jawab.
Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.
PKPU | 23
Petugas Kampanye pertemuan terbatas hanya dapat membawa atau menggunakan:
Pasal 39
Pasal 38 (1)
g.
Pertemuan Tatap Muka dan Dialog
Pasal 37 (1)
jumlah peserta yang diundang; dan
Bagian Keenam
Bagian Kelima Pertemuan Terbatas
f.
(3)
a.
hari;
b.
tanggal;
c.
jam;
d.
tempat kegiatan;
e.
Tim Kampanye;
f.
jumlah peserta yang diundang; dan
g.
penanggung jawab.
a. hari . . .
Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dapat memasang Alat Peraga Kampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan.
Bagian Ketujuh Kegiatan Lain
Jurnal Suara .......................
KPU SULUT
(3)
Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dapat memasang Alat Peraga Kampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan.
PKPU | 24
Bagian Ketujuh
Pasal 45 (1)
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dapat mengikutsertakan personil satuan tugas atau sebutan lainnya.
(2)
Personil satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat - 28 (1) harus mengikuti ketentuan:
Kegiatan Lain
a.
dilarang menggunakan seragam mirip Tentara a. dilarang ... Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b.
dilarang menyimpan dan/atau membawa senjata api dan senjata tajam; dan
c.
wajib membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga ketertiban dan keamanan Kampanye.
Pasal 41 Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dalam bentuk: a.
rapat umum, dengan jumlah terbatas;
b.
kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik);
c.
kegiatan olahraga (gerak jalan santai, sepeda santai);
d.
kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun); dan/atau
e.
kampanye melalui media sosial.
(3)
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mendaftarkan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
Pasal 46 Pasal 42 (1)
(2)
Rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia. Rapat umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun atau - 27 tempat terbuka lainnya.
(3)
Petugas Kampanye wajib memerhatikan daya tampung tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (3) Petugas . . .
(4)
Petugas dan peserta Kampanye dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan.
(5)
(1)
Kampanye pada media sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e dilakukan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
(2)
Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat akun resmi di media sosial untuk keperluan Kampanye selama masa Kampanye.
(3)
Pasangan Calon wajib mendaftarkan akun resmi di media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
(4)
Pendaftaran akun media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir Model BC4-KWK untuk disampaikan kepada:
Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan paling banyak: a. b.
2 (dua) kali untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan 1 (satu) kali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
a.
KPU Provinsi/KIP Kabupaten/Kota;
Aceh
b.
Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;
c.
Kepolisian Negara tingkatannya; dan
d.
sebagai arsip Pasangan Calon.
Republik
atau
KPU/KIP
Indonesia
sesuai
- 29 Pasal 43 Peserta Kampanye yang menghadiri Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang: a. b.
Pasal 47 (1)
Materi Kampanye dalam media sosial dimaksud dalam Pasal 46 dapat berupa: a.
tulisan;
melakukan pawai kendaraan bermotor; dan
b.
suara;
melanggar peraturan lalu lintas.
c.
gambar;
d.
tulisan dan gambar; dan/atau
e.
suara dan gambar;
Pasal 44 (1)
Petugas Kampanye rapat umum dari setiap Pasangan Calon wajib menunjuk 1 (satu) orang atau lebih dari anggotanya sebagai koordinator lapangan.
(2)
Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta Kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat Kampanye.
sebagaimana Pasal 47 . . .
yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan. (2)
Materi Kampanye di media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan undang-undang tentang Pemilihan.
Pasal 48 Pasal 45 (1)
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dapat mengikutsertakan personil satuan tugas atau sebutan lainnya.
(2)
Personil satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti ketentuan:
Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib menutup akun resmi di media sosial paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir. Jurnal Suara .......................
BAB V
KPU SULUT
JADWAL WAKTU DAN LOKASI KAMPANYE
Berita Utama | 25
Jurnal Suara .......................
KPU SULUT
Varia Sosialisai | 26
Thema : Sosialisasi Peran Peran Pemuda Gereja dalam Pemilukada di Sulawesi Utara Tempat : Bumi Perkemahan Kakas Minahasa, tanggal 2 Juli 2015 Nara Sumber : Dr Ferry Liando, Dr Ardiles Mewoh,M.Si, Herwyn J.H. Malonda,SH,M.Pd Pelaksana : KPU PROV. SULUT
Thema :Sosialisasi Peran Wanita Dalam pemilukada Tempat :Gedung Graha Bumi Beringin Manado,tanggal 15 Juli 2015 Nara Sumber : Gbl. Tedius Batasina, Gbl Fetrisia Aling, STh,M.Th, Deetje Sarundajang Laoh Tambuwun,Vivi T.L George,SKM Pelaksana : KPU PROV. SULUT
Jurnal Suara .......................
KPU SULUT
Varia Sisoalisasi | 27
Thema : Sosialisasi Mendorong Partisipasi Masyarakat untuk memanfaatkan Hak Pilih dalam Mewujudkan Peran Aktifnya sebagai Warga Negara Tempat : Aula Kantor Walikota Kota Kotamobagu, tanggal 5 Agustus 2015 Nara Sumber : Vivi T.L George,SKM, Dr.Ir. Agus Sapandi Soegoto,SE,M.Si, Sitti Nurlaili Djenaan Pelaksana :KPU PROV. SULUT Jurnal Suara .......................
KPU SULUT
Varia Sisoalisasi | 28
Thema :Bimbingan Teknis Tempat :Hotel Peninsula Manado,tanggal 18-20 Agustus 2015 Peserta : KPU Kabupaten/Kota,Pelaksanan :KPU PROV. SULUT
Thema :Focus Group Discussion Tempat :Grand Kawanua International Convention (GKIC) Manado,tanggal 25 Agustus 2015 Peserta : Tim Kampanye, Akademisi,NGO, Media, Moderator : Dr Michael Mamentu, SH,MH Pelaksanan :KPU PROV. SULUT Jurnal Suara .......................
KPU SULUT
Berita Utama | 29 Thema :Focus Group Discussion Tempat :Aula KPU Prov. SULUT, tanggal 26 Agustus 2015 Peserta : Tim Kampanye Pelaksanan :KPU PROV. SULUT
Jurnal Suara .......................
KPU SULUT
Upacara 17 Agustus di KPU Prov. Sulut Jurnal Suara .......................
KPU SULUT
Info KPU
Jurnal Suara .......................
KPU SULUT
Jurnal Suara .......................
KPU SULUT
