Edisi III|Mei 2015
Jurnal Suara .......................
KPU SULUT MENJAGA
l a i s So
HAK
RAKYAT
DALAM
PEMILU
A D A K L I P tak
5 1 0 2 r e b m
n e r e s i s a is
e s e D 9
Website: http://www.kpu-sulutprov.go.id
Daftar Isi Jurnal Suara .......................
MENJAGA
HAK
RAKYAT
DALAM
PEMILU
PKPU
9
PKPU nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
12
Website: http://www.kpu-sulutprov.go.id
Berita Utama
Nasional Sosialisasi Dan Pendidikan Pemilih Harus Tertata dan Sistematis
5
Sosialisasi, Penentu Tingkat Partisipasi Masyarakat Pentingnya Pedoman Sosialisasi jadi acuan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015, apa saja yang sudah dilakukan dalam Sosialisasi mengajak Pemilih untuk 9 Desember 2015?
16 25 28
Galeri Kilas KPU Lensa KPU
KPU SULUT
PENASEHAT
Yessy Y. Momongan, Ardiles M.R. Mewoh, Vivi Teskri Lidia George, Zulkifli Golonggom, Fachruddin Noh, Jona Oroh, Ferri Ranti, Spenner Manossoh, Djemmy Tamboto
TIM JURNAL
Penanggung Jawab : Vivi George. Editor: Rudi. Redaktur : Fachruddin Noh (Koordinator), Lidya Rantung, Christie Talumewo, Raymond Mamahit, Jeiky Mentang, Febry Langkun, Evans Tulengen, Angel, Billy, Santos, Valentino. Layout: Enra Paendong. Keuangan: Pegi Lantu.
SEKRETARIAT
KPU Sulut Jalan Diponegoro Nomor 25 Manado. Telp. (0431) 841-346. Fax. (0431) 841-364. Website: http://www.kpu-sulutprov.go.id
Salam Redaksi Salam Redaksi SALAM SEJAHTERA … atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan berkat kerja keras dari TIM JURNAL SUARA KPU SULUT, akhirnya sudah sampai pada Edisi ke tiga bulan Mei 2015 ini Jurnal Suara KPU Sulut bisa terbit lagi! Edisi kali ini diisi oleh berbagai macam artikel menarik, misalnya kegiatan di KPU Sulut dalam Tahapan Pilkada serentak di tahun 2015 tentang Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Data Pemilih bahkan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulut tahun 2015 dari Calon Perseorangan .Semuanya dikemas semenarik mungkin dalam majalah ini untuk pengetahuan bersama yang berkepentingan baik Penyelenggara Pemilihan Umum, Para Pemilih maupun bagi Calon Kepala Daerah. Tiada gading yang tak retak, begitu pula Jurnal Sulut edisi kali ini. Apabila nantinya ada hal hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan,kami juga menerima kritik dan saran dari semua pihak. Akhir kata, selamat membaca!
4
Raymond Mamahit, SE.Ak
Berita Utama
Sosialisasi,
Penentu Tingkat Partisipasi Masyarakat Jurnal KPU SULUT, - Sosialisasi penentu Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada serentak di Sulawesi Utara Tahun 2015
Pentingnya Pedoman Sosialisasi jadi acuan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015, apa saja yang sudah dilakukan dalam Sosialisasi mengajak Pemilih untuk 9 Desember 2015? Sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasi-
onal, tetap, dan mandiri sebagaimana yang diatur undang-undang, diberikan Tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Pedoman Sosialisasi sebagai Petunjuk Tekhnis dan dasar berpijak kita menyampaikan Informasi baik tahapan dan program penyelenggaraan pemilihan . Partisipasi Masyarakat dibutuhkan dalam bentuk keterlibatan dalam penyelenggaraan
Fachruddin Noh, S.Ag. M.Pd
5
Berita Utama Pemilihan. Sejak Mei 2015, masih sebatas Sosialisasi Jadwal dan Tahapan dan konsentrasi Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) . Sosialisasi lainnya yang dilakukan sepanjang bulan Mei 2015 selain Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau disingkat PKPU, diterbitkannya PKPU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi Partisipasi Masyarakat , Sosialisasi mengenai PKPU Nomor 7 tahun 2015 tentang Kampanye juga PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil walikota.
Bahan Sosialisasi yang disiapkan KPU Provinsi Sulawesi Utara sebagai ajakan yang nantinya akan di distribusikan agar Masyarakat tahu dan bisa datang di Tempat Pemungutan Suara pada tanggal 9 Desember 2015, dalam bentuk apa saja? KPU Prov. Sulut merancang beberapa bahan kampanye sebagai bahan Sosialisasi dalam bentuk pembuatan maskot , jingle dengan ba-
6
hasa lokal agar mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat, iklan sosialisasi melalui media elektronik televisi dan radio yang membawa pesan singkat Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada tanggal 9 Desember 2015, Produksi rekaman pesanan melalui Lampu Merah kerjasama Polda bagian Lalu Lintas seperti waktu Pemilihan legislati lalu dalam perencanaan. Bahan Kampanye lainnya dalam bentuk Banner, Advertorial, Baliho, Spanduk, Balon Udara, poster, pamflet
Tahapan Persiapan Pilkada Serentak 2015 menjadi penting di Sosialisasikan ke Masyarakat Pemilih, seberapa jauh pesan itu sampai dan melalui wadah apa saja?
Berita Utama
Ada dialog interaktif melalui Alat elektronik baik Televisi mapun Radio yang dilakukan Komisioner sebagai Nara sumber sesuai Divisi masingmasing . Ini peluang yang sangat positif dimana sebagai ruang bagi Penyelenggara yang secara langsung dapat berinteraktif dengan Masyarakat yang menjadi sarana komunikasi dan informasi terutama berkaitan dengan regulasi yang menjadi dasar dan acuan melakukan Tahapan Pilkada Serentak.
hak dan kewajiban dalam Pemilihan serta meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan.Komponen lainnya yang amat penting juga bahwa Sosialisasi harus tepat sasaran. Sebagai Penyelenggara kita harus siap. Tahapan selanjutnya banyak persiapan yang kita perlu koordinasi antar Komisioner maupun Sekretariat KPU Provinsi.Motivasi yang diharapkan, Pilkada Serentak 2015 harus sukses, Partisipasi Masyarakat kita dorong bersama menyiapkan Pemimpin bagi Sulawesi Utara!
Motivasi Anda dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dibidang Sosialisasi untuk capai target agar Partisipasi Masyarakat meningkat pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Sulawesi Utara? Intinya Tujuan Sosialisasi Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat pertama harus disebarluaskan antara lain mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan. Kedua, dalam tujuan Sosialisasi pentingnya meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang
7
8
PKPU PKPU nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Siapa Sasaran dan bagaimana Materi Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah? Pasal 4
Masyarakat Umum, Pemilih Pemula meliputi remaja, pemuda, pelajar dan mahasiswa, Tokoh masyarakat dan/atau pemuka adat, Kelompok media massa, Partai politik, Pengawas,Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan pemantau Pemilihan asing, Organisasi kemasyarakatan, Organisasi keagamaan, Kelompok adat, Instansi pemerintah, Partai Politik, dan/atau Pemilih dengan kebutuhan khusus.
Materi Sosialisasi Pemilihan Pasal 7 Materi Sosialisasi Pemilihan mencakup: a. seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaanPemilihan yang terdiri dari: 1. pemutakhiran data dan daftar Pemilih; 2. pencalonan dalam Pemilihan; 3. kampanye dalam Pemilihan; 4. dana kampanye peserta Pemilihan; 5. pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemili han; dan 6. penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan. b. materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan. Pasal 8 (1) Materi sosialisasi pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 1, meliputi: a. mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih; b. tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih; c. peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan d. penyusunan daftar Pemilih. (2) Materi sosialisasi pencalonan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 huruf a angka 2, meliputi: a. jadwal pencalonan Pasangan Calon; b. persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon; c. mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan Calon; d. penetapan Pasangan Calon; e. pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon. (3) Materi sosialisasi kampanye sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 huruf a angka 3, meliputi:
9
PKPU a. ketentuan kampanye; b. jadwal kampanye; c. visi, misi dan program kerja Pasangan Calon. (4) Materi sosialisasi dana kampanye sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 4, meliputi: a. jadwal penyampaian laporan dana Kampanye; b. jenis laporan dana Kampanye; c. penyusunan laporan dana kampanye; d. audit dan hasil audit dana kampanye. (5) Materi sosialisasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 5, meliputi: a. tata cara pemungutan suara; b. tata cara penghitungan suara; c. rekapitulasi hasil penghitungan suara; d. pengumuman hasil Pemilihan. Bagian Ketiga Metode Sosialisasi Pasal 9 Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan melalui: a. komunikasi tatap muka; b. media massa; c. bahan sosialisasi; d. mobilisasi sosial; e. pemanfaatan budaya lokal/tradisional; f. laman KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; g. papan pengumuman KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; h. media sosial; i. media kreasi; dan/atau j. bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilihan dengan baik. Pasal 10 Komunikasi tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dapat berupa pertemuan dalam bentuk: a. diskusi; b. seminar; c. workshop; d. rapat kerja; e. pelatihan; f. ceramah; g. simulasi; dan/atau h. metode tatap muka lainnya. Pasal 11 (1) Penyampaian informasi melalui media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan pada: a. media massa cetak; dan/atau b. media massa elektronik meliputi: 1. radio; 2. televisi; dan/atau
10
PKPU 3. media dalam jaringan (online). (2) Penyampaian informasi pada media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui: a. tulisan; b. gambar; c. suara; dan/atau d. audiovisual. Pasal 12 Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, terdiri atas: a. penyebaran bahan sosialisasi meliputi: 1. brosur; 2. leaflet; 3. pamflet; 4. booklet; 5. poster; 6. folder; dan/atau 7. stiker. b. pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi: 1. spanduk; 2. banner; 3. baliho; 4. billboard/videotron; dan/atau 5. umbul-umbul. c. penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya. Bagian Keempat Pendidikan Politik Pasal 15 (1) Pendidikan Politik bagi Pemilih dapat dilakukan, melalui: a. mobilisasi sosial; b. pemanfaatan jejaring sosial; c. media lokal atau tradisional; d. pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau e. bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai. (2) Dalam melakukan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan: a. kelompok atau organisasi kemasyarakatan; b. komunitas masyarakat; c. organisasi keagamaan; d. kelompok adat; e. badan hukum; f. lembaga pendidikan; dan/atau g. media massa cetak dan elektronik.
11
Nasional Sosialisasi Dan Pendidikan Pemilih Harus Tertata Dan Sistematis
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman beri sambutan saat pembukaan Konsolidasi Program Sosialisasi dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu, (12/5).
Surabaya, kpu.go.id- Sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) harus tertata dan sistematis. Seperti Relawan Demokrasi (Relasi) pada Pemilu 2014 yang juga tertata dan sistematis, sehingga target untuk seluruh Indonesia sama, Selasa (12/5).
K
PU juga memberikan penghargaan terhadap hasil kegiatan sosialisasi. Kemudian tahun 2015 juga akan memasuki tahapan pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, selanjutnya nantinya akan ada pemilu seren-
12
tak. Untuk itu, KPU harus mempunyai strategi yang lebih baik dalam hal sosialisasi dan pendidikan pemilih. Target tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu itu harus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga pemilu nasional lima tahun ke depan
mempunyai target 80 persen. Hal tersebut, disampaikan Komisioner KPU RI, Arief Budiman dalam sambutan pembukaan acara Konsolidasi Program Sosialisasi dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu di aula kantor KPU
Nasional Kota Surabaya. Kegiatan yang diselenggarakan selama tiga hari tersebut diikuti oleh Anggota KPU Provinsi Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, serta Kabag/Kasubbag dari Sekretariat KPU Provinsi yang juga membidangi sosialisasi dan pendidikan pemilih dari 34 provinsi seluruh Indonesia.
Pada kesempatan tersebut, Komisioner KPU RI Sigit Pamungkas juga mengungkapkan hal paling mudah melihat sukses atau tidaknya pemilu itu dilihat dari tingkat partisipasinya. Sosial“Tar-
get yang dibebankan kepada penyelenggaraan pilkada 2017 itu akan lebih tinggi “Target yang dari pilkada 2015, sedibebankan kepada penyelenggaraan hingga diharapkan ada pilkada 2017 itu progresifitasnya, penakan lebih tinggi ingkatan dari tahun ke dari pilkada 2015, tahun. Harapannya juga sehingga diharapdukungan anggaran kan ada progresifitbisa memadai, kareasnya, peningkatan na sosialisasi sekadari tahun ke tahun. rang ditempatkan Harapannya juga ducukup pentkungan anggaran bisa ing,” memadai, karena sosialisasi sekarang ditempatkan cukup penting,” ujar Arief yang didampingi Komisioner KPU RI Sigit Pamungkas dan Juri Ardiantoro, serta Kepala Biro Teknis dan Hupmas KPU RI Sigit Joyowardono.
isasi itu sebuah siklus, maka ke depan sosialisasi harus dibuat konsep kegiatan peningkatan partisipasi sebagai sebuah siklus, sehingga tidak hanya pada saat penyelenggaraan pemilu, tetapi juga di pasca pemilu.
Sementara itu Kepala Biro Teknis dan Hupmas KPU RI Sigit Joyowardono juga mengharapkan kegiatan konsolidasi ini bisa memadukan pemahaman yg sama mengenai fungsi dan tugas KPU dari tingkat pusat sampai daerah dalam kegiatan sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat untuk menyongsong tahapan pilkada. KPU ingin membangun program sosialisasi sebagai penyedia informasi dan model pendidikan pemilih yang efektif bagi masyarakat, tambah Sigit Joyo. Materi konsolidasi yang juga disajikan adalah riset partisipasi masyarakat, kemudian ada gagasan pembangunan pusat pendidikan pemilih, dan juga materi keterbukaan informasi dalam tahapan pilkada. (arf/red. /FOTO KPU/ dosen/Hupmas) Sumber Website KPU RI
13
Nasional KPU Gelar Bimtek Aplikasi Pencalonan Pilkada
Kepala Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, Sekretariat Jenderal KPU RI, Sigit Joyowardono sampaikan laporan saat acara Bimtek Aplikasi Pencalonan, Rabu (20/5)
Jakarta kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Rabu (20/5) bertempat di Hotel Novotel, jalan Gunung Sahari, Jakarta menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015.
D
alam sambutannya, Kepala Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, Sekretariat Jenderal KPU RI, Sigit Joyowardono mengutarakan bahwa acara itu merupakan bimtek perdana tentang aplikasi pencalonan, karena se-
14
belumnya belum pernah dilaksanakan. “Kegiatan bimbingan teknis terkait aplikasi pencalonan ini baru pertama kali dilaksanaan, dimana pada pemilupemilu yang lalu pola proses aplikasi pencalonan belum pernah dilakukan atau disaranai,”
kata Sigit. Kegiatan itu merupakan amanat UndangUndang yang dilakukan oleh KPU untuk menunjang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak.
Nasional “Aktivitas bimbingan teknis terkait aplikasi ini penunjang dalam tahapan pencalonan pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diamalkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan,” lanjut dia. Untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai aplikasi penunjang dalam tahapan pencalonan, KPU mengundang KPU Provinsi yang melaksanakan pilgub sekaligus KPU Provinsi yang tidak melaksanakan pilgub namun di lingkup wilayahnya terdapat Kabupaten/Kotanya yang menyelenggarakan pemilihan bupati atau walikota. “Daerah yang diundang KPU Provinsi, baik yang melaksanakan pemilihan gubernur dan
wakil gubernur, dan KPU Provinsi yang tidak melaksanakan pemilihan, tapi di lingkup wilayahnya ada Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemilihan bupati atau walikota. Jumlahnya 292. 260 KPU Kabupaten/Kota, dan 32 KPU Provinsi” urai nya. Hingga Jumat (22/5) bimtek tersebut masih akan mengulas aplikasi pencalonan mula dari penyerahan syarat dukungan calon independen, verifikasi dukungan calon, hingga tata cara pengisian formulir pencalonan.
berharap perwakilan tersebut bisa mensosialisasikan materi bimtek kepada DPW dan DPC tingkat Kabupaten/ Kota untuk memberikan pemahaman yang sama. “Harapan dengan mengundang 12 perwakilan partai politik tingkat pusat ini, agar bisa mensosialisasikan, menyampaikan apa yang kita pahami kepada DPW maupun DPC tingkat Kabupaten/Kota sehingga tidak ada mis-komunikasi,” ujarnya. (dosen/ red. FOTO KPU/dosen/ Hupmas) Sumber Website KPU RI
Selain mengundang 292 KPU daerah, KPU juga mengundang 12 perwakilan partai politik tingkat pusat. “Selain itu KPU juga mengundang 12 perwakilan dari partai politik ditingkat pusat. Masing-masing perwakilan partai politik jumlahnya 3 orang,” tutur Sigit. Dengan diundangnya 12 perwakilan parpol tingkat pusat, Ia
15
Galersi Foto .....
16
17
Nasional 3 Juni 2015, KPU Terima DP4 Dari Mendagri
Komisioner KPU RI, Ferry Kurnia Rizkiyansyah beri paparan tentang PKPU Nomor 4 Tahun 2015 dalam acara Penyuluhan PKPU Terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015
Jakarta kpu.go.id- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah menyatakan bahwa prosesi pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2015 akan diawali dengan penyerahan Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo pada 3 Juni 2015 mendatang, (28/5).
H
al itu diungkapkanya saat Penyuluhan Peraturan KPU tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 di Ruang Sidang Utama KPU RI, Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta.
resmi akan menerima DP4 Pilkada yang akan diserahkan secara langsung oleh bapak Menteri Dalam Negeri kepada KPU. Itu menjadi poin penting bagi kami untuk melangkah dalam aktivitas pemutakhiran daftar pemilih,” kata Ferry dihadapan peserta penyuluhan.
“Pada Tanggal 3 Juni 2015, KPU secara
Selanjutnya KPU akan melakukan analisis atas
18
DP4 itu dengan daftar pemilih Pilpres 2014. Setelah diumumkan, DP4 hasil analisis itu akan digunakan oleh KPU/KIP kabupaten/kota dalam menyusun daftar pemilih pilkada. “Setelah kita terima, DP4 itu akan kita analisis dan juga sinkronisasi dengan daftar pemilih terakhir, Pilpres 2014 yang lalu. Selesai anali-
Nasional sis, kita umumkan, baru kita sampaikan pada teman-teman didaerah untuk dilakukan proses pemutakhiran,” tutur dia.
(DPT) melalui Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Pada pilkada serentak ini, KPU memfasilitasi pemilih tersebut melalui DPTb-1 dan DPTb-2.
Ia berharap setelah KPU kabupaten/kota menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS), masyarakat dapat memberi tanggapan dan masukan untuk meningkatkan akurasi dan penyempurnaan daftar pemilih tersebut.
“Perlu kita pahami bahwa urusan pemilih dan kependudukan ini sangat dinamis, maka KPU memberi ruang kepada pemilih yang belum ter-cover dalam DPT. Hal itu kita tuangkan dalam Daftar Pemilih Tambahan. Jadi tetap ada ruang bapak/ibu sekalian, misalnya konstituen bapak/ ibu sekalian belum terdaftar dalam DPT, nantinya ada ruang yang namanya Daftar Pemilih Tambahan,” lanjut dia.
“DPS yang sudah dilakukan coklit dilapangan ini perlu kiranya mendapat tanggapan dan masukan dari masyarakat untuk perbaikan proses aktivitas pemutakhiran data pemilih yang ada. Kita berharap ada dukungan masyarakat, jika diyakini ada pemilih yang belum terdaftar dalam DPS yang disusun,” urainya. Mengingat mobilitas pemilih yang dinamis, KPU akan memberi ruang kepada pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap
Kebijakan itu diuraikan dalam pasal 20 hingga pasal 30 PKPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU No. 4 Tahun 2015 dapat diunduh di sini /red.)
Penyuluhan PKPU pelaksanaan pilkada serentak yang dihadiri oleh 12 Partai Politik peserta pemilu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati pemilu, dan media massa itu akan berlangsung selama 2 (dua) hari (Kamis dan Jumat, 28, 29 Mei 2015) di Ruang Sidang Utama KPU RI. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman dan persepsi yang sama mengenai PKPU yang telah disusun oleh KPU dalam penyelenggaraan pilkada serentak sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Sumber (ris/red. FOTO KPU/ dosen/Hupmas) Sumber Website KPU RI
19
PKPU Sosialisasi
PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang
KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA. Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. PELAKSANAAN KAMPANYE Pasal 5 (1) Kampanye dilaksanakan oleh: a. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan b. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye. (2) Kampanye yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan metode: a. debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon; b. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum; c. pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau d. iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik. (3) Kampanye yang dilaksanakan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan metode: a. pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka dan dialog; dan/atau c. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan per aturan perundangundangan. (4) Pendanaan Kampanye oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), difasilitasi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (5) Pendanaan Kampanye oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi tanggung jawab Pasangan Calon Kampanye yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dapat dilaksanakan oleh pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
20
PKPU Pasal 7 (1) Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan membentuk Tim Kampanye dan menunjuk Penghubung Pasangan Calon. (2) Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten Kota pada saat pendaftaran Pasangan Calon. (3) Pendaftaran Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Model BC1-KWK untuk disampaikan kepada: a. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; b. Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota; c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan d. sebagai arsip Pasangan Calon. (4) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan daftar nama Tim Kampanye yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. Pasal 10 (1) Untuk mendukung penyelenggaraan Kampanye, Tim Kampanye dapat menunjuk Petugas Kampanye. (2) Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye. (3) Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2)bertugas: a. menyelenggarakan kegiatan Kampanye; b. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat tentang penyelenggaraan Kampanye; dan/atau c. menyebarkan Bahan Kampanye. (4) Petugas Kampanye bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban penyelenggaraanKampanye. (5) Tim Kampanye mendaftarkan Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPUProvinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye. (6) Pendaftaran Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan formulir Model BC2-KWK untuk disampaikan kepada: a. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; b. Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota; c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan d. sebagai arsip Pasangan Calon.
21
PKPU MATERI KAMPANYE Pasal 14 (1) Materi Kampanye Pasangan Calon wajib memuat visi, misi dan program yang disusun berdasarkan RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi atauRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota. (2) Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepadamasyarakat. Pasal 18 Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat(1), harus: a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945; b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa; c. meningkatkan kesadaran hukum; d. memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan e. menjalin komunikasi politik yang sehat antara Pasangan Calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat. Pasal 19 Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), disampaikan dengan cara: a. sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas dit ampilkan kepada umum; b. tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum; c. edukatif/mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerah kan Pemilih; d. bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau Pas angan Calon lain; dan e. tidak bersifat provokatif. Pasal 20 Pasangan Calon wajib menyampaikan visi, misi dan program pemerintahan yang akan diselenggarakan, apabila menjadi Pasangan Calon terpilih pada setiap pelaksanaan kegiatan Kampanye. METODE KAMPANYE Bagian Kesatu Debat Publik atau Debat Terbuka Pasal 21 (1) Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, diselenggarakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau LembagaPenyiaran Swasta.
22
PKPU (2) Dalam hal debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disiarkan secara langsung karena keterbatasan frekuensi, debatpublik atau debat terbuka dapat disiarkan secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye. (3) Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye. (4) Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling banyak 3 (tiga) kali pada masa Kampanye. Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi dan misi Pasangan Calon dalam rangka: a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; b. memajukan daerah; c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; d. menyelesaikan persoalan daerah; e. menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan f. memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan. Pasal 23 (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b. (2) Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. selebaran (flyer) paling besar ukuran 8,25 cm x 21 cm; b. brosur (leaflet) paling besar ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm; c. pamflet paling besar ukuran 21 cm x 29,7 cm; dan/atau d. poster paling besar ukuran 40 cm x 60 cm. Pasal 24 (1) Desain dan materi Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. (2) Desain dan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Poitik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. (3) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasal 28 (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c.
23
PKPU (2) Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. baliho/billboard/videotron paling besar ukuran 4 m x 7 m, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota; b. umbul-umbul paling besar ukuran 5 m x 1,15 m, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau c. spanduk paling besar ukuran 1,5 m x 7 m, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan. Iklan Kampanye di Media Massa Pasal 32 (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d pada: a. media massa cetak; b. media massa elektronik, yaitu televisi, radio dan/atau media dalam jaringan (online); dan/atau c. lembaga penyiaran; dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat. (2) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Pasangan Calon. Pertemuan Terbatas Pasal 37 (1) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, di dalam ruangan atau gedung tertutup. Peserta yang diundang disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak: a. 2.000 (dua ribu) orang untuk tingkat provinsi; dan b. 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota. (3) Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara, dan penanggung jawab. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog Pasal 39 (1) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b secara interaktif. (2) Pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di: a. dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka;dan/atau b. luar ruangan. (3) Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf adilaksanakan dengan ketentuan: a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan b. peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan. (4) Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya.
24
Kilas KPU
Disela-sela kegiatan yang padat Beberapa agenda yang dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.
Tgl. 6 Mei 2015 Rapat Finalisasi Anggaran Pilkada Serentak 2015 KPU Prov. Sulawesi Utara bersama Tim Penyusun Anggaran Daerah ( TPAD ) di Kantor Gubernur Sulawesi Utara. Alokasi Anggaran Pilkada Serentak 2015 sejumlah Rp 75 M (tujuh puluh lima rupiah) yang akan di salurkan untuk KPU Bukan Penyelenggara dan KPU Penyelenggara sebagai Dana sharing Tgl. 7 - 9 Mei 2015 KPU Prov. Sulawesi Utara melakukan Supervisi Pembentukan PPK Pemilu Gubernur dan Wakil gubernur Provinsi Sulawesi Utara di 15 Kab/Kota se Sulut Tgl. 16 – 18 Mei 2015 Supervisi Pembentukan dan peresmian PPS dilakukan KPU Prov. Sulut Tgl. 20 -21 Mei 2015 Berbagi Best Practice dalam Studi Komparatif di KPU Pontianak dan KPU Palembang. Study Komparatif ke KPU Prov.Pontianak dan KPU Prov Palembang oleh Tim KPU Prov. Sulut : Tim Studi Komparatif di 2 bagi 2 KPU Prov terdiri dari : Vivi George,Yessy Momongan (Komisioner KPU Prov. Sulut), Jemmy Tamboto (Kabag Umum), Jemmy Mantiri, Novri .Ranti ( Kasubag Logistik), Jacky Mentang Pembelajaran yang bisa dipetik dalam melakukan study komparatif di 2 Lembaga : Kunjungan Tim KPU Prov. Sulut KPU Prov. Pontianak : KPU Prov. Pontianak berdomisili di Kota Pontianak Prov.Kalimantan Barat dengan 14 KPU Kab/Kota. Tim Studi komparatif melakukan kunjungan ke Kantor KPU Prov, Pontianak dengan agenda Perkenalan dan Pengantar antara lembaga dan Sharing ,Pertemuan dengan KPU Prov. Pontianak dengan KPU Prov. Sulut dilakukan pada tanggal 20 Mei 2015 pukul 15.00 – 17.10. Pertemuan di hadiri oleh Komisioner Viryan, Kasiano dan Misrawi, Delfinus,sekretaris (Drs Moses Ahie,Msi), para Kabag dan kasubag KPU Prov. Pontianak Kalimantan Barat
Tgl. 20 -21 Mei 2015 Catatan penting yang dapat menjadi BEST PRACTICE dalam STUDY COMPARATIVE sebagai Pengalaman KPU Prov. Pontianak saat mendapatkan Award Lembaga Berintegritas : 1. Memiliki Komitmen antar Komisioner dan Sekretariat menjaga diri agar Pemilu berjalan baik 2. Terjalin komunikasi yang baik antar Komisioner dan Sekretariat terutama menjalankan rutinitas dan tahapan 3. Melakukan tahapan agar berjalan bersama ciptakan komunikasi antara Komisionar dan Sekretariat 4. Berusaha setiap ada masalah selalu menciptakan situasi cair sehingga masalahmasalah bisa selesai 5. Kalau ada masalah/kendala saat menjalankan tahapan langsung diselesaikan bersama 6. Setiap ada rapat semua dilibatkan baik komisioner maupun sekretariat. Dan setiap rapat tidak pernah hanya ber lima (5) 7. Antar Komisioner serasi dan selalu cair 8. Sekretaris KPU Prov. Pontianak/mantan Wakil Bupati 9. Perkantoran KPU Prov.Pontianak masih menggunakan gedung lama 10. Prinsip kami yang terpenting dabnn terutama kerja dan bagaimana menciptakan keindahan 11. Kalau KPU Kab/Kota dulu tidak serasi, selama 5 tahun kami ciptakan bagaimana hubungan bisa serasi kunci utama bangun komunikasi diantara Komisioner dan sekretraiat 12. Tugas Sekretraiat : membantu komisioner 13. Tidak ada dualisme kepemimpinan 14. Setiap ada kegiatan sekretaris harus tahu 15. Sekretaris memfasilitas kebutuhan komisioner 16. Prinsip lainnya yang kami bangun kalau kita kerja baik semua jalan baik dan lancar 17. KPU Prov. Pontianak jalin kominikasi dengan keluarga komisioner, apabila banyak pekerjaan dan Tahapan sudah berjalan akan dikomunikasikan 18. suasana perkantoran KPU Prov. Pontianak selain serius dalam kerja baik
25
Kilas KPU Tgl. 20 -21 Mei 2015 19. Ruangan meeting dijadikan tempat pertemuan antara komisioner dan sekretariat dan jarang komisioner berada di ruangan masing-masing. Kami selalu intens bertemu supaya bisa terjalin koordinasi 20. Dalam menjalankan rutinitas Komisioner tanpa sekretariat tidak dapat berbuat apaapa sebaliknya Sekretariat tanpa Komisioner tidak dapat berbuat apa-apa 21. KPU Prov. Pontianak dan Pemerintah Daerah terjalin komunikasi yang baik 22. Tahun 2014 ada anggaran 120 M dan tidak ada temuan saat ada pemeriksaan BPK dan tidak ada kendala 23. Hubungan Komisioner dan sekretariat tidak bisa dipisahkan 24. KPU Prov. Pontianak dapat Award Berintegritas ibarat Komisioner sebagai pimpinan tapi bukan kepala, sekretariat badannya dan Sekretrais jantungnya, kami ciptakan saling menyapa satu dengan yang lain,”smile’paling penting 25. Sekretaris KPU menjalin komunikasi yang baik, rendah hati, pandai memberi solusi 26. Ada balance antar Komisioner dan Sekretrais 27. Kami disini tidak mau tegang 28. Suasana keseharian lebih banyak diruang meeting 29. Selalu berkumpul dan ini kuncinya komunikasi kami bisa dapat award berintegrasi 30. Ritme kerja yang kami ciptakan, terbentuk karna ada komisioner dan sekretariat 31. Informasi publik sebagai pengelolaan yang kami kembangkan misalnya ada jurnal suara KPU terutama menjalin hubungan dengan Media sangat penting 32. Setiap berita untuk website sebelum dipublikasikan diedit oleh Komisioner 33. Di Pontianak akan digelar 7 Kab/Kota untuk Pilkada 34. Surat keluar di TT oleh Ketua dan dibahas bersama sampai redaksi suratnya 35. Tidak ada Surat yang keluar tanpdiketahui tapi dibahas bersama) 35. Ada group ber 5 (menggunakan Wazab) 36. Ada group se kantor, group Daftar pemilih, Group Kampanye, Group Pencalonan, Group Logistik, Gorup Situng, Group Kab/Kota wajib masuk 37. Kami menghindari “kata mentang2” 38. Gedung ini sejak tahun 2003 wkt belum nama KPU 39. Hubungan Harmonis antara komisioner dan sekretariat dan Ketua KPU dan komisioner sering minta advis 40.Sinergitas dijalin bersama
26
Tgl. 20 -21 Mei 2015 41. Ada SOP Sekretaris,Kabag, Kasubag, Komisioner 42. Tidak pernah miss communication 43. PKPU yang terbit dibacakan bersama secara bergantian dari Komisioner dan Sekretraiat, dan selesai sekitar 2 jam/PKPU dengan tujuan supaya sebagai penyelenggara paham aturan sebagai dasar melaksanakan Tahapan Kunjungan ke KPU Prov. Palembang : KPU Prov. Palembang berdomisili di Kota Palembang Prov.Sumatera Selatan. dengan 17 KPU Kab/Kota. Tim Studi komparatif melakukan kunjungan ke Kantor KPU Prov, Palembang dengan agenda Perkenalan oleh Sekretaris (H.M Daud HD,MM,M.Si) dan Pengantar oleh ketua KPU Palembang . Kunjungan antara lembaga dan Sharing antara KPU Prov. Palembang dengan KPU Prov. Sulut dilakukan pada tanggal 22 Mei 2015 pukul 19.30 – 12.00. Pertemuan di hadiri oleh Komisioner, sekretaris, Kabag dan kasubag KPU Prov. Palembang Sumatera Selatan. Catatan penting yang dapat menjadi BEST PRACTICE dalam STUDY COMPARATIVE sebagai Pengalaman KPU Prov. Palembang dalam hal sudah melakukan Pilkada pada tahun 2013 masa kepemimpinan Komisioner lama dan sharing pengelolalan keuangan : 1. Hubungan KPU Prov. Palembang dan Pemda terjalin baik 2. Masalah Keuangan sangat hati-hati dalam pengelolaaan 3. Ada auditor dari BPKP, BPK, Inspektorat 4. Administrasi dalam manajemen keuangan harus lengkap 5. Bulti-bukti pendukung penting di perhatikan sebagai bagian dari pertanggungjawaban 6. Ada Setoran misalnya pajak 7. Bukti Perjalanan Dinas penting 8. Perhatikan kontrak dalam pengadaan barang dan jasa 9. Logistik jangan sampai terjadi pemborosan Ada 3 pintu distribusi Logistik dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten 10.Pengalaman menangani kasus MK disiapkan tenaga Advokasi Lokal
Kelembagaan : 1. Hubungan Komisioner dan sekretariat terbangun dan terjalin baik
Kilas KPU Tgl. 20 -21 Mei 2015 2. Rekomendasi kami sebaiknya BPKP,BPK dan Inspektorat saat tahapan turun lapangan biar tahu dan mengikuti proses taha pan dan kerja-kerja komisioner dan sekretariat Pelaksanaan Pilgub dan Wakil Gubernur tahun 2013 : 1. Pilgub 2013 di Prov. Palembang serentak dilakukan bersamaan 4 Kab/Kota 2. Calon Gubernur dan wakil gubernur ada 4 pasang 3. DPT 5.825.359 pemilih terdiri dari 2.943.389 (laki-laki) dan 2.881.970 (perempuan) 4. TPS berjumlah : 16.570 5. Tahapan dalam Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur melaksanakan tahapan pendaftaran, Pelaksanaan dan Penghi tungan Suara 6. Kandidat yang menang : Ir H. Alex Nurdin dan Ir H.Ishak Mekki,MM sebanyak 1.405.510 / 37,38 % 7. Ada PSU dari DPT5.825.359 pemilih (Hak Suara) di Palembang dan yang memilih 3.901.334 atau 66,97 % . Tidak menggunakan hak pilih saat PSU 39,28 % 8. Anggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 berjumlah Rp 279.081.202.088 dan sisa anggara Rp 64.551.000.000
Tgl. 20 -21 Mei 2015 9. KPU Prov. Palembang dalam kasus menggunakan Pengacara Profesional 10. Untuk Penyelenggara Ad Hoc dalam tahapan kendala dalam pelaporan sangat sulit Strateginya Prov tidak akan mencairkan dana kalau todak memasukkan Laporan
Tanggal 29 – 31 Mei 2015 KPU Provinsi Sulut melakukan Sosialisasi PKPU No 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil walikota. Sosialisasi bagi Peserta Calon Perseorangan dan Peserta Parpol dan diakhiri dengan Simulasi cara Pengisian Aplikasi untuk Calon Perseorangan dan Peserta Parpol Acara Pembukaan dibuka pada tanggal 29 Mei 2015 di hotel Aryaduta dan dilanjutkan Bimbingan Tekhnis bagi dan Sosialisasi pembahasan Pedoman petunjuk Tekhnis Pemutakhiran Data,Sosialisasi dan Pencalonan serta adanya Simulasi Aplikasi untuk calon Gubernur dan wakil Gubernur untuk 15 KPU Kab/Kota se Sulut. Materi dalam Bimtek ttg PKPKP No 1 Tahun 2015 tentang Informasi Publik, PKPU No 4 tahun 2015 ttg Pemutakhiran Data,PKPU no 5 Tahun 2015, PKPU No 7 tahun 2015 ttg kampanye.
27
Lensa KPU
29 s/d 30 Mei 2015
Bimbingan Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Pemilih dan Informasi Publik yang di ikuti oleh KPU Kabupaten/Kota.
28
Lensa KPU
29 s/d 30 Mei 2015
Bimbingan Teknis Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015 di ikuti oleh KPU Kabupaten/Kota.
29
Lensa KPU 29 s/d 30 Mei 2015
Sosialisasi PKPU No 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Bimtek Aplikasi Pencalonan bagi Partai Politik dan Perseorangan.
30
Info KPU
SEKRETARIAT
KPU Sulut Jalan Diponegoro Nomor 25 Manado. Telp. (0431) 841-346. Fax. (0431) 841-364. Website: http://www.kpu-sulutprov.go.id
31
