Berita Utama
hal 5
ANGGARAN PILKADA DI SULUT KURANG
Berita Utama
hal 7
LUBER, PRINSIP UTAMA
Jurnal Suara
Di Mata Media
hal 20
2015, DELAPAN PILKADA DI SULUT
SULUT
MENJAGA HAK RAKYAT DALAM PEMILU
Wawancara
hal 9
DKPP KPU Boltim
hal 13
BAWASLU BANTU TUGAS KPU POLEMIK DI KPU BOLTIM BERAKHIR
Pilkada Serentak 2015
KPU SIAP KERJA
TENTANG KITA
Vivi Teskri Lidia George, S.K.M. Divisi Perencanaan, Keuangan, Logistik dan Humas
Dr. Ardiles M. R. Mewoh, S.I.P. M.Si. Divisi Hukum, Pengawasan dan Teknis Penyelenggara
Yessy Y. Momongan, S.Th. M.Si. Ketua KPU Sulut
Fachruddin Noh, S.Ag. M.Pd. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan SDM
Zulkifli Golonggom, S.Pd.I. Divisi Umum, Rumah Tangga, Organisasi dan Data Informasi
VISI Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. MISI 1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum; 2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab; 3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif; 4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.
DAFTAR ISI 4
Salam Redaksi
5 7 9 11
16 18 19 20
Pilkada Damai Harapan Warga KPU Dalam Lensa KPU Dalam Lensa 2015, Delapan Pilkada di Sulut
5 Anggaran Pilkada di Sulut Kurang Luber, Prinsip Utama Bawaslu Bantu Tugas KPU KPU Boltim Tabrak Aturan
13
13 Polemik di KPU Boltim Berakhir 14-15 KPU Dalam Lensa
21 KPU Sulut Siap Laksanakan Pilkada
21 22 23 24 25 26
Personil KPU Dituntut Bekerja Secara Profesional, Independen dan Berintegritas Pemilu Strategis Tingkatkan Kualitas Demokrasi Kerja dan Kerja Sesuai Aturan Kandidat Diberi Peringkat Pemilu dan Pilkada Serentak Brasil
SUSUNAN REDAKSI PENASEHAT Yessy Y. Momongan, Ardiles M. R. Mewoh, Vivi Teskri Lidia George, Zulkifli Golonggom, Fachruddin Noh, Jona Oroh, Ferrie Ranti, Spener Manossoh, Djemmy Tamboto. TIM JURNAL Penanggung Jawab: Vivi George. Editor: Rudi. Redaktur: Fachruddin Noh (koordinator), Lidya Rantung, Christie Talumewo , Raymond Mamahit, Jeiky Mentang, Febry Langkun, Evan Tulungen, Angel, Billy, Santo, Valentino. Layout: R. Kandolia. Keuangan: Pegi Lantu SEKRETARIAT KPU Sulut Jalan Diponegoro Nomor 25 Manado. Telep (0431) 841-346. Fax (0431) 841-346. Website: http://www.kpu-sulutprov.go.id
SALAM REDAKSI
P
Salam Suara KPU Sulut
ersiapan Pilkada serentak di Indonesia sudah dan sementara berjalan jelang akan diterbitkannya Peraturan KPU sebagai pedoman pasca Perppu No 1 Tahun 2014 dan dikeluarkan dalam Dalam bentuk Undang – Undang No 1 Tahun 2015 serta secara specifik direvisi kembali UU No 1 Tahun 2015 sebagai bahan acuan disusunnya PKPU. Persiapan Pilkada antara lain sudah dilakukan Koordinasi dengan para pihak antara lain Legislator Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara serta Gubernur Sulawesi Utara. Penerbitan Edisi Perdana ini akan menghasilkan tahapan Pilkada Serentak Tahun 2015 mulai dari Ta-
hapan Persiapan, Tahapan Pelaksanaan sampai Tahapan Pelaporan. Ada kesepakatan Tim Jurnal akan menerbitkan Jurnal yang dinamakan “Jurnal Suara KPU Sulawesi Utara” sebagai bahan bacaan,bahan pembelajaran bagi Penyelenggara Pilkada dalam melakukan proses Tahapan. Tim Jurnal terbentuk berdasarkan hasil Pleno KPU Prov. Sulut.Jurnal kali ini pada Edisi I mengambil Thema besar Persiapan Pilkada Serentak 2015 di Sulawesi Utara. Tim Jurnal Suara KPU Slawesi Utara terdiri dari unsur Komisioner KPU Prov. Sulut. Pada Edisi Perdana I ini merupakan bagian rangkaian aktifitas KPU Prov Sulut bersama Sekretariat KPU Prov. Sulut baik di Wilayah Sulawesi Utara maupun Luar Daerah misalnya Rapat Koordinasi KPU se Indonesia yang sudah berlangsung medio Januari – Maret 2015. Edisi Perdana kali ini akan menghadirkan Profil 5 Komisioner KPU Prov. Sulut periode Tahun 20132018. Tim Jurnal menyapa beberapa Pimpinan Daerah sebagai Bintang Tamu antara lain Gubernur Sulawesi Utara, Ketua DPRD Prov. Sulut, Ketua Bawaslu Prov. Sulut dan tak kalah pentingnya Sekretaris KPU Prov. Sulut. Berita menarik lainnya Jurnal Suara KPU Sulawesi Utara akan masuk pada rubrik Varia KPU menggambarkan Persiapan Pilkada Serentak 2015 dan berbagai aktifitas Komisioner dan sekretariat KPU Prov. Sulut dalam lingkup KPU Prov. Sulut. Galeri Foto bagian dari pendokumentasian yang menggambarkan aktifitas dan realita lapangan yang akan dituangkan dalam Edisi Perdana ini. Akhir kata diterbitkannya Jurnal Suara KPU Sulawesi Utara, tidak lepas dari kerja keras Tim Jurnal dan masukan-masukan yang membangun kearah yang lebih baik pada edisi selanjutnaya dari para Komisioner KPU Prov. Sulut dan Sekretaris KPU Prov. Sulut. SALAM TIM JURNAL SUARA KPU SULAWESI UTARA
Vivi Teskri Lidia George, S.K.M.
4
Jurnal Suara
SULUT
BERITA UTAMA
Anggaran Pilkada di Sulut Kurang
MANADO – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Sinyo Harry Sarundajang (SHS) menyentil anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) di Sulut yang dinilai masih kurang.
DR. Sinyo Harry Sarundajang Namun, meski begitu SHS mengaku, anggaran tidak menjadi persoalan besar ka rena aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengatur satu putaran pada pilkada. “Kami sudah atur anggaran untuk pilkada, memang masih kurang namun para wakil
rakyat di Dew an Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah menyetujuinya, jadi harus dijalankan,” ungkap Gubern ur SH Sarundajang, pekan lalu. Sarundajang mengakui, anggaran terasa kurang penyebabnya karena alat peraga kampanye tidak lagi
disediakan oleh calon kepala daerah, namun oleh Komisi Pem ilihan Umum (KPU) Dae rah. Namun, Sarundajang mendukung aturan pilkada saat ini karena dinilai akan lebih efektif dan cepat. “Jika salah satu calon menang lebih satu suara pun, sehingga ini Jurnal Suara
SULUT 5
BERITA UTAMA akan menjadi efisien dengan tidak ada lagi putaran II, kecuali ada pelanggaran yang hakiki atau massive,” tandasnya. Sementara itu, Sarundajang berharap, Pilkada serentak tersebut dilaksanakan secara berkualitas, serta berjalan secara efektif, efisien dan santun. efektifitas serta efisiensi tersebut harus terlihat pada waktu penyelenggaraan yang dilakukan tepat sasaran. “Melalui Pilkada serentak ini, aspirasi dan hak masyarakat dalam berdemokrasi harus tetap terpenuhi, serta keriuhan politik berlangsung dalam waktu bersamaan,” ujarnya saat diwawancarai tim Jurnal KPU pekan lalu. Lanjut dia, berharap agar Pilkada yang akan di laksanakan bulan Desember mendatang berlangsung aman, lancar dan santun. “Cegah adanya kontaminasi. Hindarilah timtim sukses dengan penekanan kampanye hitam, fitnah, atau hujat. Jangan ada penyusupan. Laksanakan Pilkada dengan santun sesuai aturan yang berlaku demi keamanan dan kelancaran pesta demokrasi ini. Semua pihak ikut berperan,” tukasnya. Ia mengatakan, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang tercipta selama pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2014 ini harus dipertahankan, sehingga keamanan dan ketertiban tetap tercipta pada pilkada serentak di Sulut. “Sulut adalah daerah yang sukses melaksanakan pesta demokrasi karena tetap dalam kondisi aman kondusif ketika melakukan pelaksanaan pesta demokrasi, mulai dari pileg dan pilpres maupun pilkada yang dilaksanakan sebelumnya, ini sebuah keberhasilan 6
Jurnal Suara
SULUT
“Kami sudah atur anggaran untuk pilkada, memang masih kurang namun para wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah menyetujuinya, jadi harus dijalankan,” pembangunan, sehingga mesti dipertahankan,” katanya. Menurut dia, pilkada adalah ajang untuk memilih pemimpin yang akan membangun daerah ini lima tahun kedepannya, sehingga harus dijaga dan dipertahankan nilai demokrasi dalam pelaksanaannya sehingga akan lahir juga pemimpin yang akan membawa daerah maju dan berkembang. Gubernur SHS juga mengatakan, Pilkada 2015 terkesan istimewa dan memberikan sejumlah hal baru, berbeda dengan pilkada sebelumnya. “Pertama diselenggarakan serentak. Hal itu dilakukan agar akhir masa jabatan mereka juga bareng. Pilkada serentak juga diharapkan akan menghemat biaya yang dikeluarkan negara,”paparnya. Hal menarik lain dalam Pilkada kali ini, dalam hal perhitungan suara, kata SHS, Pilkada kali ini tidak lagi mengenal adanya putaran kedua. Bagi calon langsung dinyatakan menang meskipun hanya lebih dari satu suara. “Lebih satu su-
ara dia (calon kepala daerah, red) langsung menang. Kecuali ada pelanggaran hakiki maka ada Mahkamah Konstitusi. Ini lebih cepat, lebih efisien,” ujarnya. Selain itu, lanjutnya, menyangkut alat peraga tidak lagi disediakan oleh calon kepala daerah. “Untuk alat peraga disediakan KPU dan tidak lagi oleh calon. Makanya anggaran kita tingkatkan walaupun harus diakui untuk sekarang masih kurang. Tapi ini sudah jadi perhatian,” jelasnya. Selain adanya perbedaan ini, SHS mengaku ada beberapa poin yang masih sama dengan ketentuan Pilkada selama ini. “Misalnya usia minimal 30 tahun, ijasah minimal SMA. Juga calonnya masih berpasangan 1 paket. Soal uji publik memang tidak ada tapi debat publik tetap ada,” paparnya. PENJABAT Hal menarik disinggung SHS, soal penjabat Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, SHS mengatakan hal itu tetap ada. “Pejabat semua ada hanya saja lamanya menjabat berbeda-beda. Ada yang hanya satu minggu, ada yang dua minggu dan ada juga yang beberapa bulan. Misalnya Gubernur Sulut penjabatnya selama enam bulan dan penjabatnya dari Kementrian di Jakarta. Begitu juga dengan Kabupaten Boltim misalnya. Masa berakhir bupatinya bulan Oktober sementara Pilkada bulan Desember jadi perlu penjabat. Kalau penjabat Walikota Manado sebenarnya tidak perlu karena waktunya singkat. Tapi karena wakilnya juga ikut mencalonkan diri, maka ada (Penjabat, red),” pungkasnya. (*)
BERITA UTAMA
Luber, Prinsip Utama
MANADO - Prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber-Jurdil) wajib diberlakukan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sulawesi Utara (Sulut). Ini ditegaskann Ketua Deprov Sulut Drs Steven O.E Kandouw. Legislator yang sedang menjalani periode ketiga di Deprov Sulut ini mengatakan, sebagai wakil rakyat dirinya menginginkan proses Pilkada tak dicampuri dengan intervensi berbagai pihak. “Prinsip Luber itu harus diterapkan, jangan hanya sekadar slogan,” tegasnya. Ia memulai dengan prinsip langsung. Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, rakyat diberi kesempatan menyampaikan langsung hak pilihnya. “Pakai itu sebaik-baiknya untuk menghasilkan pemimpin berkualitas. Kami (PDI Perjuangan) yang terang-terangan berjuang agar Pilkada dilaksanakan langsung, karena kita harus tunduk pada rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Hak suaranya tak boleh diwakilkan,” tegas politisi kelahiran 5 September 1969 itu. Selanjutnya, prinsip umum. Menurut Kandouw, semua pemegang hak suara harus menyalurkan haknya. “KPU sebagai penyelenggara wajib memastikan daftar pemilih telah merangkul semua warga yang punya hak suara. Di samping itu, data yang dihasilkan harus benar-benar sesuai di lapangan,” tukasnya. Ia menambahkan, KPU juga harus memberi jaminan,
prinsip bebas dan rahasia terlaksana. Tak ada paksaan atau intervensi pihak tertentu, serta pelaksanaan Pilkada berlangsung lancar. “Kami sebagai wakil rakyat akan mengawal pelaksanaan Pilkada. Kami juga punya kewajiban memastikan pesta demokrasi
itu berlangsung jujur dan adil. Tentu, penerapan Luber-Jurdil ini berada di kendali penyelenggara Pilkada, yakni KPU dan Bawaslu,” paparnya. Sedang-
kan untuk anggaran, dikatakan Kandouw, wajib menggunakan asas penghematan. Deprov sebagai pemegang hak budgeting akan melakukan pengawasan. “Karena dilakukan serentak, maka logikanya akan ada penghematan anggaran,” tandas legislator yang datang dari Dapil Minahasa-
Drs Steven Kandouw Jurnal Suara
SULUT 7
BERITA UTAMA Tomohon ini. Sementara itu, lanjut Kandouw, Pilkada serentak akan mengakibatkan banyak temuan kecurangan. DPRD Sulut menegaskan untuk penyelenggara pilkada harus tegas dalam menjalankan tugas. “Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut, Badan pengawasan pemilihan umum (Bawaslu) Sulut serta pihak keamanan harus bekerja semaksimal mungkin dan harus dimulai sejak dini,” ujarnya Menurut dia, aturan pilkada saat ini sudah semakin ketat, sebab itu pengawasan harus dimaksimalkan, jangan sampai kecolongan. Misalkan, incumbent yang akan maju jika terikat saudara tidak bisa maju, Pekerja
8
Jurnal Suara
SULUT
“KPU sebagai penyelenggara wajib memastikan daftar pemilih telah merangkul semua warga yang punya hak suara.” Negeri Sipil (PNS) harus mengundurkan diri bukan lagi cuti, serta pembatasan dana dan alat peraga kampanye. “Hal tersebut yang harus
diantisipasi penyelenggara pemilihan umum (pemilu). Sebab, semakin banyak aturan, harus semakin teliti dalam menjalankan tugas,” tegasnya. Mengenai money politic (politik uang) Kandouw mengingatkan, pasca pemilu yang lalu semua masyarakat sudah ada rekam jejak, track rekor, pengalaman mengenai iklim berdemokrasi di Sulut. “Sebab itu, sangat yakin tidak ada lagi money politic, pengarahan PNS, politisasi birokrat. Semua akan disempurnakan dan hal tersebut tidak akan terjadi lagi,” ujarnya. “Saya yakin juga, masyarakat bisa menjalankan agenda politik ini dengan baik,” sambung Ketua Bridge Sulut itu. (*)
WAWANCARA
Bawaslu Bantu Tugas KPU Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Sulawesi Utara (Sulut) akan dilaksanakan tahun ini. Badan pengawasan pemilihan umum (Bawaslu) Sulut sangat berperan penting untuk tugas dan fungsi sebagai pengawas pemilihan umum (pemilu), begitu juga hubungan Bawaslu dan KPU. Apa tanggapan Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn J.H Malonda M.Pd. 1. Apa tanggapan Bawaslu terhadap pilkada serentak? Pilkada serentak berarti semua proses penyelenggara pemilu harus dilaksanakan dengan kecermatan yang tinggi, karena
konsentrasi masa itu tersebar di tujuh kabupaten dan kota, termasuk juga potensi kecurangan lebih besar dibandingkan pemilu tidak serentak. Pemilihan serentak terkait pemungutan dan perhitungan suara dimana hari puncaknya di serentakan, sudah ada pengalaman pada pileg dan pilpres yang lalu. 2. Kecurangankecurangan apa yang bisa ditemui nanti di pilkada serentak? Paling pertama adalah persoalan daftar pemilih, karena hanya ada di tujuh kabupaten dan kota penyelenggara pemilu, sedangkan delapan tidak. Maka Bawaslu akan mengantisipasi jangan sampai delapan kabupaten dan kota pemilihnya dituangkan ke tujuh kabupaten dan kota, bisa saja ada pemilih ganda. Kemudian menggunakanmenggunakan fasilitas negara, karena incumbent kemungkinan besar
akan mencalonkan diri, juga mengenai hasil nanti. 3. Langkah Bawaslu Sulut untuk meminimalisir kecurangan di pilkada nanti? Pertama melakukan tindakan-tindakan pencegahan, misalkan sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan kepada pemilih. Sehingga Bawaslu berharap makain banyak orang yang tahu tentang aturan-aturan pemilu, maka akan semakin banyak orang yang tahu tentang larangan-larangan yang tidak boleh mereka lakukan, serta sanksi yang akan di dapat. Sehingga mereka sendiri yang akan melaporkan jika terdapat pelanggaran. Kedua melakukan penindakan, Bawaslu akan dengan tegas jika ada yang melapor, Bawaslu akan memperosesnya sesuai dengan per undangundangan. 4. Apakah pengawasan akan lebih sulit dipilkada serentak? Tidak menjadi persoalan apakah sulit atau tidak untuk tugas pengawasan pada pilkada serentak ini, karena sudah mempunyai pengalaman di pileg dan pilpres. Paling utama adalah fokus pengawasan, karena masing-masing ada keterlibatan dengan kabupaten dan kota.
Herwyn J. H. Malonda, M.Pd Jurnal Suara
SULUT 9
WAWANCARA 5. Bagaimana hubungan kerja sama antara Bawaslu dan KPU? Saya mantan KPU, persoalan hubungan kerja antara Bawaslu dan KPU dimana KPU memandang Bawaslu
dan Panwaslu over acting dan Bawaslu serta Panwaslu memandang KPU tidak terbuka. Namun Bawaslu berupaya untuk meminimalisir. Disatu sisi Bawaslu membina Panwaslu, ketika mereka bertin-
dak sesuai aturan memandang KPU sebagai mitra kerja. Ada persoalan antara Bawaslu dan KPU adalah mengenai informasi dan data, namun bagi saya tugas panwas untuk mempermuda tugas KPU.
Waspada Money Politic Beberapa pencegahan harus dilakukan Bawaslu dalam hal ini mengenai politik uang dimana hal tersebut menjadi fenomena di kalangan masyarakat. Bagaimana sanksi/hukuman bagi pelanggar?. Apa solusinya?. 6. Apa langkah yang dilakukan untuk mencegah politik uang? Pertama sosialisasi, rencana akan melibatkan tokoh agama. Karena ini terletak pada niat seseorang, niat memberi dan niat menerima, juga agar bisa di pahami pada pemilu yang akan dipilih ada seorang pemimpin. Paling pokok, memandu masyarakat menolak politik uang. Tidak bisa dipungkiri politik uang sudah semakin canggih. 7. Apa sanksi bagi pelanggar aturan? Ada tiga pelanggaran, pertama pelanggaran pidana, diatur di dalam undangundang pemilihan, kedua pelanggar administrasi dan pelanggaran kode etik. Dan pelanggaran yang lain, misalkan pelanggaran kampanye dan lain sebagainya akan diteruskan ke teman-teman kepolisian.
Mari sukseskan pemilihan ini dengan aman damai tertib dan bebas dari kecurangan, kalau ada intimidasi silakan saja laporkan itu. Paling pokok semuanya harus mengawal pemilihan ini. Ini pemilihan adalah pesta rakyat, rakyatlah yang berperan disitu.
9. Apa yang seharusnya dilakuka masyarakat, jika ada calon kepala daerah yang akan memberikan uang? 8. Apa Himbauan untuk Kalau ada calon kepala masyaraakat yang daerah yang akan memberikan akan mengikuti pesta uang, pertama ambil uangnya, demokrasi ini? catat pemberinya, laporkan 10
Jurnal Suara
SULUT
ke pengawas pemilu atau kepolisian. Artinya, Kalau di diproses itu ada membawa barang bukti dan ada orang yang akan bersaksi. Lebih baik ditolak saja. 10. Himbauan untuk calon kepala daerah? Untuk calon kepala daerah, yakinkan pemilih sesuai visi misi mereka dengan caracara yang elegan, berkwalitas dan bermartabat. Jangan beli suara rakyat dengan uang, yakinkan semuanya dengan sosialisasi, kampanye atau dengan cara-cara yang tidak ada intimidasi. Aturan-aturan semuanya sudah tahu. (*)
DKPP KPU BOLTIM
KPU Boltim Tabrak Aturan MANADO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bolaang Mongondow Timur (Boltim), indikasi menabrak aturan saat pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 lalu.
(Dari kiri ke kanan) Para teradu empat komisioner KPU Boltim, masing-masing Devita Pandey, Ronald Limbanon, Hendra Damopolii dan Abdul Kader Bachmid, saat mengikuti sidang kode etik di Sekretariat KPU Sulut, kemarin. (Istimewa)
Polemik yang muncul di Boltim, terkait diloloskannya dua calon legislator (caleg) terpilih, yakni Sofyan Alhabsy (Partai Kebangkitan Bangsa) dan Jemi Tine (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) karena keduanya terpidana kasus meterai palsu dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara. Dugaan pelanggaran kode etik empat komisioner KPU Boltim digelar di Sekretariat KPU Sulawesi Utara (Sulut), kemarin. Jalannya sidang dipimpin majelis hakim yang terdiri dari anggota DKPP Saud H Sirait sebagai pimpinan ma-
jelis, Tommy Sumakul dari tim pemeriksa daerah dari unsur tokoh masyarakat dan akademisi, serta Samsurizal Musa, anggota Bawaslu Sulut. Sementara, empat teradu KPU yang hadir di sidang adalah Hendra Damopolii (ketua), Abdul Kader Bachmid (anggota), Ronald Limbanon (anggota) dan Devita Pandey (anggota). Kasus ini teregistrasi di DKPP dengan nomor pengaduan 18/I-P/L-DKPP/2014 dan nomor perkara 007/DKPPPKE/IV/2015 ini adalah KPU Sulut. Sidang kode etik berlangsung lebih dari dua
jam. Dimulai pukul 10.00 Wita dan ditutup pukul 12.15 Wita. Selain KPU Sulut dan Bawaslu Sulut ada juga dua mantan anggota Panwaslu Boltim, Billy Kawuwung dan Marie Ervina Damopolii, ikut dihadirkan pada sidang sebagai pihak terkait. Hanya satu Komisioner KPU Awaludin Umbola yang lolos dari pengaduan ini. Dia memberikan dissenting opinion dan menolak menandatangani berita acara rapat pleno 1 September 2014 tentang pemantapan status Sofyan dan Jemi sebagai caleg terpilih. Awaludin beralasan, jika siJurnal Suara
SULUT 11
DKPP KPU BOLTIM kapnya itu karena Sofyan dan Jemi telah gugur syarat, berdasarkan hasil konsultasi berjenjang ke KPU dan Pengadilan Negeri Kota Kotamobagu. Dalam sidang itu, terungkap beberapa fakta menarik, di antaranya dugaan pembangkangan KPU Boltim terhadap anjuran KPU di atas mereka, KPU Sulut dan KPU RI. Bukan itu saja, Ketua Bawaslu Herwin Malonda, membeber jika KPU Boltim tak menghargai sesama penyelenggara. “Kajian kami bahwa KPU Boltim ini tidak menghargai sesama penyelenggara terutama Panwaslu Boltim,” ungkapnya dalam sidang. Sebelum pelantikan pada 15 September 2014 lalu, panwaslu dua kali menyurat ke KPU Boltim namun tak digubris. Surat kedua panwaslu tertanggal 12 September yang tegas menyatakan jika Sofyan dan Jemi tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRD, tak menyulut langkah KPU memaksakan pelantikan terhadap Sofyan dan Jemy. “KPU Boltim juga tidak memberikan klarifikasi tertulis atas surat panwa-
12
Jurnal Suara
SULUT
“Kajian kami bahwa KPU Boltim ini tidak menghargai sesama penyelenggara terutama Panwaslu Boltim,” slu ini,” tambahnya. Terkait dengan diloloskannya Sofyan dan Jemi sebagai anggota DPRD Boltim 20142019, Hendra Damopolii beralasan jika saat konsultasi ke Pengadilan Negeri Kotamobagu, hakim tak memberi penjelasan terperinci soal pasal dan ancaman hukuman yang dikenakan kepada kedua terpidana saat itu. “Kami tidak mau menafsir (pasal dalam KUHP) karena bukan ranah kami,” jelasnya. Jawaban Hendra tersebut sontak membuat pimpinan majelis hakim bereaksi. “Kita jangan berdalih. Jika Anda
berdalih nanti saya bantu,” sebut Saud H Sirat. “Kalau saya tanya berapa, jawabannya angka, bukan (dijawab) dengan alasan,” sambung Saud lagi. Tak hanya Saud, Samsurizal Musa juga meminta Hendra agar tak berimprovisasi dalam memberi jawaban. “Ketua KPU tak perlu berargumentasi bertele-tele,” tegas Sa msurizal. Sebelum menutup sidang dan memberi kesempatan para teradu menyampaikan penyataan terakhir mereka, Saud Sirait menyimpulkan beberapa hal yang menjadi fakta dalam persidangan itu, yakni, bahwa seluruh anggota KPU tahu ada caleg yang berstatus terpidana meterai palsu, KPU Boltim telah berkonsultasi berjenjang ke KPU Sulut dan KPU RI dengan hasil anjuran pergantian caleg terpilih karena tidak lagi memenuhi syarat untuk dilantik menjadi anggota DPRD tapi tidak dituruti. Saat dikonfirmasi soal kebenaran kesimpulan-kesimpulan, para teradu hanya menganggukanggukkan kepalanya. (*)
DKPP KPU BOLTIM
Polemik di KPU Boltim Berakhir
MANADO – Polemik di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), berakhir sudah.
Suasana pelantikan Komisioner KPU Boltim di Kantor KPU Sulut, berlangsung aman dan tertib.
Setelah sebelumnya dua Komisioner KPU, masing-masing Ketua Hendra DJ Damopolii dan anggota Ronald Limbanon dipecat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena melanggar kode etik, kemarin, KPU Sulut melantik dua anggota KPU Boltim yang baru. Mereka adalah Akhlis Aer dan Irwan Tololiu. Sementara, yang didapuk menjadi Ketua KPU Boltim adalah Awaludin Umbola. “Pelantikan ini sebagai tindak lanjut dari keputusan DKPP,” kata Ketua KPU Sulut Yessy Momongan di Kantor KPU, kemarin.
Momongan berharap, dua Komisioner KPU Boltim yang baru dilantik bisa menjalankan tugas sesuai aturan, sehingga peristiwa yang terjadi sebelumnya tidak terulang lagi. “Sumpah janji dan pakta integritas menjadi pegangan. Pelantikan juga berdasarkan hasil pleno, sehari sebelum pelantikan,” jelas Momongan. Pantauan KORAN SINDO MANADO kemarin, dalam pelantikan, turut hadir Komisioner KPU Sulut dan tiga anggota KPU Boltim. Pelantikan diawasi Badan Pengawas Pemilihan Umum
(Bawaslu) Sulut yang dihadiri salah satu pimpinan, Samzu Risal Musa. Komisioner KPU Sulut Fachrudin Noo menambahkan, dilantiknya kedua pengganti tersebut menandakan berkas-berkas kedua nama sudah memenuhi syarat. “Begitu juga dengan surat kesehatan dan kalau dia seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) ada surat rekomendasi dari atasan dalam hal ini bupati, sekretaris daerah atau badan kepegawaian daerah. Mereka sudah memasukannya,” pungkasnya.(*) Jurnal Suara
SULUT 13
KPU DALAM LENSA
KPU DALAM LENSA
KPU Sulut Tetap Semangat Dalam Bekerja
Walau Sibuk Dengan Pekerjaan Sebagai penyelenggara pemilihan umum, komisioner KPU Sulut menghadiri beberapa kegiatan, antara lain Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2014 Gubernur Sulut di Sekretariat DPRD Sulut, Selasa (31/3/2015), kunjungan kerja ke Kantor Gubernur Sulut, dan ke Jakarta.
1
3
2
4 KPU dan Bawaslu Sulut melakukan kunjungan kerja ke Kantor Gubernur Sulut, beberapa waktu lalu. Kunjungan ini untuk menyukseskan pilkada serentak di Sulut dan mengenai anggaran pilkada untuk Bawaslu dan KPU (Foto1-2). Kunjungan kerja KPU Sulut ke Jakarta (Foto 3-4).
5
6
7
Divisi Perencanaan, Keuangan, Logistik dan Humas Vivi Teskri Lidia George, S.K.M (Baju merah muda), Sekretaris KPU Sulut Vonna J.A. OROH, S.H, M.H (baris kedua paling kanan), Ketua KPU Sulut Yessy Momonga (baris pertama paling kiri) saat menghadiri Paripurna LKPJ di Sekretariat DPRD Sulut (Foto5-7).
14
Jurnal Suara
SULUT
Jurnal Suara
SULUT 15
WARGA BICARA
Pilkada Damai Harapan Warga
BANYAK harapan yang diharapkan sejumlah masyarakat Sulawesi Utara (Sulut) untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di tujuh kabupaten dan kota serta Provinsi Sulut sendiri. Harapan warga Sulut merupakan ungkapan dari dalam hati mereka masing-masing secara spontan. Apa tanggapan warga Sulut mengenai Pilkada serentak di Sulut?
Septian Warouw Warga Wasian Minut
Vilania Pesik Warga Tondano
Dede Mahasiswi
Pilkada saat ini akan rawan dengan kecurangan karena daerah yang melaksanakan pilkada berdekatan. Sangat berharap bagi KPU harus bekerja sama dengan Bawaslu untuk memperketat pengamanan di setiap TPS. “Ini harus diseriusi dan ini berdasarkan pengalaman di pemilihan yang lalu-lalu,” kata dia.
Memang di Minahasa tidak aka nada pilkada, namun akan ada pemilihan gubernur (pilgub), mengimbau untuk KPU Minahasa agar bisa juga mensosialisasikan aturan-aturan KPU kepada masyarakat. “Saat ini masyarakat masih bingung dengan aturan-aturan dari KPU walau dalam bentuk draf,” kata dia.
Pilkada yang akan seru pasti Pemilihan Wali Kota Manado, sebab itu KPU Manado harus te rus berusaha berkomunikasi dengan Panwaslu untuk pengawasan. Sangat berharap rumah sakit yang ada di Kota Manado harus diawasi dengan baik. “Jangan terjadi lagi keluhan-keluhan dari pemilih di rumah sakit,” ujarnya.
Ricky Runtuwene Warga Bitung
Gabby Kawatak Warga Manado
Nesia Karamoy Warga Tondano
Sangat berharap pengamanan pilkada oleh pihak kepolisian dan tentara harus di perketat dan ditingkatkan apalagi ini ada kapolda baru. Namun sangat yakin Pilkada saat ini akan berjalan dengan lancar baik dan aman. “Apalagi di Kota Bitung, semua pasti aman,” ujarnya.
Pilkada di Kota Manado harus diawasi dengan ketat, apalagi Kota Manado lagi trand dengan tauran antar kampung. Sebab itu, KPU, Bawas lu, kepolisian, TNI dan calon-calon kiranya bisa mengimbau kepada masyarakat mengenai keamanan. “Pos-pos jaga harus di berlakukan sejak tahapan pencalonan,” imbaunya.
KPU harus bekerja keras dalam melaksanakan pilkada serentak saat ini. Terutama harus banyak memberi sosialisasi tentang pilkada serentak. “Misalkan halhal apa yang tidak boleh dilakukan dalam mecoblos serta masyarakat harus melakukan apa jika menerima uang suap,” ujarnya.
16
Jurnal Suara
SULUT
KPU DALAM LENSA
Raturan Masyarakat Melakukan Demo di Kantor KPU Sulut, menuntut Pleno KPU 22 Juli 2014 Cacat Hukum. Demo diterima Ketua KPU Sulut Yessy Momongan, berserta Komisioner KPU Fachrudin Noh dan Vivi Georege. Demo tersebut berlangsung tertib dan aman. Jurnal Suara
SULUT 17
KPU DALAM LENSA
Rapat koordinasi dalam rangka menyusun laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran tahapan Pemilu 2014 KPU Provinsi Sulawesi Utara dan KPU Kabupaten/Kota se Sulut, 5-7 Oktober 2014.
Rapat koordinasi dalam rangka pemberian penghargaan bagi KPU Kabupaten/Kota berprestasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2014 Provinsi Sulut.
18
Jurnal Suara
SULUT
KPU DALAM LENSA
Ibadah Natal Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Tampak suasana serta Ketua KPU Sulut Yessy Momongan (kanan atas) dan Sekertaris KPU Sulut (kanan bawah) Jona Oroh sedang memasang lilin natal.
Kegiatan Kunjungan Kerja Luar Daerah KPU Sulut di Bandung dan Batam.
Jurnal Suara
SULUT 19
DI MATA MEDIA
2015, Delapan Pilkada di Sulut
MANADO – Suhu politik di Sulawesi Utara (Sulut) dipastikan meningkat di 2015 ini. Bukan saja pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sulut, Kota Manado, Bolmong Timur, Bolmong Selatan, Minahasa Utara, dan Minahasa Selatan, namun di 2015 ini Kota Bitung dan Kota Tomohon dimasukkan sebagai daerah yang menggelar pilkada serentak bersamaan dengan sejumlah daerah. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut Yessy Momongan dikonfirmasi, tidak menampik kabar itu. “Untuk pilkada di Sulut pada 2015 akan ketambahan Kota Bitung dan Tomohon,” tegas Momongan. Dia menjelaskan, keputusan itu sesuai hasil rapat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Kamis (19/2) lalu. “Jadi untuk pilkada di 2015, aturannya bagi daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir di 2015, dan bagi daerah yang kepala daerahnya berakhir masa jabatan di semester satu 2016,” jelasnya. “Kota Tomohon kan berakhir masa jabatan kepala
daerahnya pada 7 Januari 2016, sementara Kota Bitung berakhir 20 Februari. Makanya dua daerah itu masuk dalam pilkada di 2015 ini,” sambungnya Ditanyakan mengenai anggaran pilkada karena ketambahan dua daerah, Momongan mengaku tidak menjadi persoalan berarti. “Karena setelah hasil konsultasi dengan KPU di dua daerah itu, mereka mengatakan telah menyiapkan anggaran pilkada jika memang digelar 2015 ini. Intinya mengenai anggaran tidak jadi persoalan berarti,” tegas Momongan. Momongan juga menyebut, KPU belum memastikan tanggal pelaksanaan pilkada karena masih menunggu PKPU sebagai pedoman pelaksanaan tahapan pilkada. “Jadi kami belum bisa pastikan, apakah akhir Desember pilkada serentak atau awal. Kita masih menunggu PKPU,” pungkasnya. Sebelumnya, Komisioner KPU RI Hadar Nafis Guma menyata-
Ketua KPU Sulut Yessy Y. Momongan, S. Th, M.Si saat dengar pendapat dengan Komisi I DPRD Sulut.
20
Jurnal Suara
SULUT
kan, jumlah daerah yang akan menggelar pilkada serentak 2015 ini, bertambah dari sebelumnya 204 daerah menjadi 272 daerah. Penambahan itu terjadi lantaran sebagian daerah, yang kepala daerahnya berakhir masa jabatan pada Januari hingga Juni 2016, juga diikutkan pada pilkada serentak gelombang pertama ini. “Totalnya ada 272 daerah. Sisanya nanti ikut di pilkada gelombang selanjutnya,” tegas Gumay, Kamis lalu. Sementara itu, pilkada serentak gelombang kedua pada Februari 2017 akan diikuti 99 daerah, terdiri delapan provinsi dan 91 kabupaten kota. Adapun pilkada serentak gelombang ketiga pada Juni 2018 akan diikuti 171 daerah, terdiri 17 provinsi dan 154. KPU saat ini juga tengah menyesuaikan draf Peraturan KPU (PKPU) dengan Undang-Undang (UU) Pilkada yang baru saja disahkan DPR. PKPU tersebut ditargetkan selesai pada April 2015. Hadar Gumay juga menjelaskan, setidaknya dibutuhkan waktu dua bulan untuk merevisi draf PKPU tersebut. “Kami sudah tekadkan bahwa ini dapat tuntas dalam dua bulan setelah diundangkan,” ujarnya. Ada beberapa poin penting yang menurutnya harus diubah, misalnya tahapan, program dan jadwal. Sementara untuk pencalonan, penyesuaiannya dilakukan dengan memasukkan penyertaan wakil kepala daerah yang sebelumnya tidak diatur. (*)
DI MATA MEDIA
KPU Sulut Siap Laksanakan Pilkada
MANADO — Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Povinsi Sulawesi Utara serta tujuh kabupaten dan kota bakal dipercepat.
Komisioner KPU Sulut.
“Dari informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), pilkada akan dilaksanakan antara dua dan sembilan Desember 2015, bukan lagi di 16 Desember,” ujar Ketua KPU Sulut, Yessy Momongan kepada KORAN SINDO MANADO di ruang kerjanya. Menurut dia, KPU menggambil pengalaman dari pemilihan di Kabupaten Talaud yang waktu lalu dilakukan pada 9 Desember 2013. “Jadi itu ada dasar dan alasan-alasan kenapa akan dilaksanakan antara dua atau sembilan Desember,” tegasnya “Diprediksi, kalau misalkan dilaksanakan pada 9 Desember maka rekapannya sebelum Hari Natal,” sambung Momongan. Dia menambahkan, dengan dilaksanakannya pada 9 Desember tidak menjadi masalah untuk mendis-
tribusikan logistik ke kepulauan, karena sudah mempunyai pengalaman dari pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan calon anggota legislatif (pilcaleg). “Kapanpun waktu pelaksanaan pilkada, yang pasti KPU Sulut siap unutk melaksanakannya,” tegas dia. Momongan menyebut, adanya rencana pengurangan anggaran oleh Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut akan dikaji kembali, nanti akan dihitung kembali anggaran untuk pilkada serentak dan akan dilaporkan ke Komisi I DPRD Sulut untuk dikaji kembali. “Yang pasti, KPU Sulut akan menggunakan anggaran dengan sehemathematnya, tapi jangan terlalu hemat dan mengganggu pekerjaan,” terangnya. Sementara itu, sebelum warta-
wan bertandang ke kantor KPU Sulut, Komisi I DPRD Sulut bersama KPU Sulut telah melakukan dengar pendapat terkait penghematan anggaran. Ketua Komisi I DPRD Sulut Ferdinand Mewengkang mengatakan, waktu pelaksanaan akan lebih cepat dari tanggal yang sebelumnya sudah ditetapkan. Oleh sebab itu, sangat diharapkan KPU Sulut bisa berkoordinasi dengan aparat pengamanan serta pemerintah untuk pilkada serentak. “Sosialisasi di media, mengenai tahapan dan peraturan KPU, juga sangat membantu untuk tugas KPU Sulut, kiranya media juga diberi ruang untuk menginformasikan terkait peraturan dan tahapan agar masyarakat bisa mengetahuinya,” pungkas Mewengkang. (*) Jurnal Suara
SULUT 21
NASIONAL
Personil KPU dituntut Bekerja Secara Profesional, Independen dan Berintegritas Makassar, kpu.go.id– Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Husni Kamil Manik menyampaikan bahwa setelah berakhirnya Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 adalah waktu yang tepat untuk mengembangkan kapasitas Sumber Daya Alam (SDM) di lingkungan KPU, Kamis (26/3). “Setelah selesai rangkaian tahapan Pemilihan Umum tahun 2014, sekarang adalah momentum yang tepat untuk mengembangkan kapasitas KPU yang bertumpu pada tiga hal, yakni, Ketua KPU, Husni Kamil Manik bersama komisioner KPU Sigit pamungkas memperbaikan kebijakan, kelembabuka rapat kerja bidang kepegawaian/SDM KPU, Regional II. gaan dan kualitas SDM,” ungkap Husni. melakukan perbaikan kualitas Sulawesi Selatan, Bali, Sulawesi Perbaikan kualitas dan dan pengembangan SDM di Barat, Nusa Tenggara Barat, pengembangan kapasitas SDM Lingkungan KPU. Nusa Tenggara Timur, Kalimini diharapkan dapat menin“Beberapa program yang antan Timur, Sulawesi Utara, gkatkan kinerja KPU sebagai telah kami rancang antara Gorontalo, Sulawesi Tengah, penyelenggara pemilu, karena lain program pasca sarjana Maluku, Maluku Utara, Papua, hal tersebut merupakan tolak tata kelola pemilu, pengiPapua Barat, Kalimantan Utara ukur utama menuju pemilu yang sian jabatan tinggi secara dan Sulawesi Utara. demokratis dan berkualitas. lelang terbuka, SIPP (Sistem Terkait dengan Pemilihan Hal tersebut disampaikan Hus- Informasi Penyelenggara PemiGubernur, Bupati dan Walikota ni pada pembukaan Rapat Kerja lu/red.), dan pengupayaan yang akan dilaksanakan secara (Raker) Bidang Kepegawaian/ kesejahteraan baik bagi komiserentak, KPU telah menyusun SDM KPU dan KPU Provinsi Resioner maupun kesekretariatan,” 10 Peraturan yang akan menjadi gional II yang digelar di Training sambung Husni. pedoman KPU di daerah dalam Center Universitas Islam Negeri Raker Bidang Kepegawaian/ menyelenggarakan pemilihan. Makassar, Jl. Sultan Alauddin SDM KPU dan KPU Provinsi “KPU telah menyiapkan ranNo. 63, Makassar, Sulawesi Regional II dihadiri oleh Komicangan peraturan KPU terkait Selatan (Sulsel) dan berlangsung sioner KPU Divisi SDM Sigit pilkada, dan perlu disosialisasi26-28 Maret 2015. Pamungkas, Pejabat di lingkunkan kepada KPU Provinsi dan Untuk memenuhi target tersegan Sekretariat Jenderal KPU, KPU Kabupaten/Kota secara but, KPU telah melakukan beBawaslu Provinsi Sulsel, serta 15 berjenjang sesuai dengan tingkaberapa terobosan dalam rangka Provinsi lainnya, yakni Provinsi tannya,” katanya. (*) 22
Jurnal Suara
SULUT
NASIONAL
Pemilu Strategis Tingkatkan Kualitas Demokrasi Makassar, kpu.go.id - Komisioner KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan SDM, Sigit Pamungkas mengungkapkan rapat kerja bidang kepegawaian/ SDM (Sumber Daya Manusia) KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan KPU Provinsi regional II, yang diadakan di Traning Center Universitas Islam Alauddin, Makassar, Jumat (27/3) dilakukan sebagai upaya penguatan kelembagaan KPU. “Rapat Kerja kali ini merupakan konsolidasi program SDM dalam rangka pengutan kelembagaan KPU. Penguataan kelembagaan KPU, tidak terlepas dari konteks dari pengembangan SDM yang ditandai dengan peningkatan mutu personil KPU yang ada,”tutur Sigit Dengan peningkatan mutu personil di lingkungan KPU, diharapkan dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Karena dalam prespektif ketatanegaraan, pemilu merupakan awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia. Diharapkan dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu diiringi dengan meningkatnya persentase partisipasi pemilih dalam pemilu yang akan datang. Untuk mewujudkan hal tersebut, KPU memulai dengan peningkatan mutu personil, dengan cara peningkatan pendidikan personil, pelatihan kompetensi serta proses rekrutmen yang KPU lakukan. “KPU mencanangkan nantinya, personil di lingkungan KPU seluruh Indonesia 30 persen bisa mendapatkan beasiswa pasca sarjana
tata kelola pemilu, yang telah ada di sembilan univeristas terbaik di Indonesia,”ujar Sigit. Sejalan dengan Sigit, Sekertaris Jenderal KPU, Arif Rahman Hakim mengungkapkan bahwasanya untuk mampu menyelenggarakan pemilu yang berkualitas, harus didukung oleh SDM yang profesional, berintegritas dan mandiri. Arif mengibaratkan, bahwa KPU itu merupakan sebuah kapal sehingga 3 komponen SDM didalamnya yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, yakni: komisioner, kesekretariat, dan badan penyelenggara adhoc, harus dapat bekerja sinergis secara profesional, berintegritas dan mandiri. Ketiga unsur tersebut harus bekerja sebaik-baiknya mulai dari proses rekrutmen, pembinaan hingga sampai proses pemberhentian nantinnya.
Hal tersebut dilakukan agar dapat tercapainya tujuan KPU yaitu dapat menyelenggarakan Pemilihan Umum yang LUBER (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia) dan JURDIL (Jujur dan Adil), serta partisipasi politik masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan demokrasi Indonesia. Terkait dengan penyelenggaraan pemilu, Sigit mengingatkan komponen personil yang ada harus dapat bekerja secara sinergi dan bekerja sesuai dengan kapasitasnya, jangan sampai ada dua kepemimpinan dalam satu lembaga. “KPU ini lembaga tunggal, kepala lembaganya adalah komisioner, artinya bahwa komisioner yang menentukan arah kebijakan organisasi bagaimana akan melangkah, sekretariat menindaklanjuti kebijakan komisioner,” pungkasnya. (*)
Komisioner KPU RI, Sigit Pamungkas memberikan paparan dalam rapat kerja bidang kepegawaian SDM. Jurnal Suara
SULUT 23
SOSOK
Kerja dan Kerja Sesuai Aturan Bekerja sebagai abdi negara sejak tahun 1989, tidak membuat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut Vona Jona A Oroh SH. MH putus semangat. Sudah 26 tahun hidup dan tenaganya dikorbankan untuk negara Indonesia. Banyak suka duka yang dialaluinya, banyak juga prestasi yang didabatkan setiap tahun berjalan. Lima tahun sudah perempuan kelahiran Tandengan, 2 April 1958 ini bekerja sebagai Sekretaris KPU Sulut, banyak tantangan yang dilalui PNS golongan IIa itu. Terkadang sering berpeda pendapat dengan rekan kerja. “Saya melakukan pekerjaan selama ini berdasarkan aturan yang
Nama Lengkap : Vona Jona A Oroh SH.MH Tempat Lahir : Tandengan Tanggal/Bulan : 2 April 1958 Jabatan
: Sekretaris KPU Sulut
Golongan
: IIa
berlaku, jadi setiap masalah yang dihadapi pasti ada solusinya,” kata mantan Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Provinsi Sulut itu. Menurut Oroh, sukses yang didapat karena tekun terhadap aturan, dampaknya tidak mendatangkan beban dalam melakukan pekerjaan dan selalu bahagia. Begitupun yang akan dilakukan pada pemilihan kepala daerah
(pilkada) serentak nanti. “Sebagai sekretaris siap untuk melaksanakan dan mengawal pilkada ini berdasarkan aturan yang berlaku, apapun tantangannya,” tegasnya. Lanjut dia, nantinya dengan staf akan melakukan dan melaksanakan tahapan-tahapan pilkada serta melaksanakan kerja dari komisioner. Semuanya akan dilakukan dengan iklas dangan menjunjung tinggi rasa kebersamaan agar tidak ada perpecahan. “Berdoa dan bekerja merupakan langkah awal untuk menghadapi pilkada serentak ini. Kami juga sudah belajar dari pengalaman yang lalu, yang dijalankan dengan sukses,” terang perempaun hobi olahraga itu.
Membaca Sumber Pengetahuan Dengan aktivitas yang begitu super sibuk yang menjadi tugas pokok Sekretaris KPU Sulut, dirinya tidak lupa melungkan waktu dengan melakukan hobinya yakni membaca. Dirinya menilai, membaca adalah sumber inspirasi untuk melakukan tugas sehariannya. “Sebelum bekerja yang saya lakukan adalah membaca. Semua koran yang ada di meja kerja, saya baca tidak terkecuali,” ujarnya. Oroh menjelaskan, dengan membaca baca banyak sekali hal-hal yang akan diperoleh, baik dari segi pengetahuan dan informasi-informasi ter update. Sebab itu, mari tingkatkan niat untuk membaca sebelum melakukan aktivitas disetiap hari. “Dirumah juga saya sering membaca semua jeni buku, kadang sebelum tidur juga yang saya lakukan adalah membaca,” jelasnya. Dia mengungkapkan, banyak 24
Jurnal Suara
SULUT
aturan yang harus dipahami dalam melakukan pekerjaan. Bagaimana bisa mengetahui aturan tersebut jika tidak membaca dan memahaminya?. “Saya mengerti aturan karena rajin membaca aturan. Sekali lagi membaca bisa membuat kita cerdas dalam segala hal,” ungkapnya. “Membaca harus juga diimbangi dengan aktivitas lain, misalkan olahraga dan memasak, agar pikiran menjadi tenang dan positif, serta tidak stres,” pungkas nya. (*)
Vona Jona A. Oroh, SH, MH
INTERNASIONAL Sistem Pilkada Ontario, Kanada, Diapresiasi
Kandidat diberi Peringkat
MENTERI Utama Provinsi Ontario di Kanada (setara gubernur), Kathleen Wynne, yang menjabat sejak tanggal 11 Februari 2013, memberi perintah kepada menteri urusan dalam negerinya untuk memberikan kota-kota Ontario sebuah sistem pemberian peringkat kepada para kandidat dalam Pilkada tahun 2018. Dalam surat penugasannya kepada Ted McMeekin, Wynne menekankan pentingnya memimpin reformasi demokrasi. “Kita akan menekankan kerja sama dengan para pengusaha, komunitas-komunitas dan masyarakat umum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta membuat dampak positif pada kehidupan setiap penduduk Ontario,” tulisnya. “Pendekatan kerja sama ini akan membentuk semua pekerjaan kita. Ini akan menyentuh masyarakat pada hal-hal yang paling penting untuk mereka dan bahwa kita menerapkan pemecahan-pemecahan yang
penuh arti pada tantangantantangan kita bersama.” Wynne juga lalu menginstruksikan McMeekin untuk melakukan penilaian atas Peraturanperaturan Pilkada usai pilkada kota bulan Oktober 2014 lalu. “Pastikan bahwa peraturanperaturan memenuhi kebutuhankebutuhan komunitas dan menyediakan kota-kota dengan pilihan untuk menggunakan suara yang diberi peringkat dalam pilkada-pilkada di masa depan, dimulai di tahun 2018, sebagai sebuah alternatif atas pilihan tunggal,” tulisnya. Dalam sistem suara diberi peringkat, para pemilih memberikan peringkat pada para kandidat. 1 untuk kandidat favorit, 2 untuk pilihan kedua, 3 untuk pilihan ketiga dan seterusnya – sebagai ganti pilihan tunggal. Jika kandidat favorit tidak mendapat 50% suara, suara yang didapat kandidat pilihan kedua akan dihitung, kalau berhasil mendapat 50% ditambah 1 suara, dialah yang menang. Orang-orang yang menyukai sistem ini berpendapat sistem ini lebih demokratis dan meredakan ketegangan antara kubu-kubu kandidat, yang pada gilirannya mengurangi kampanye-kampanye negatif, karena
para kandidat merasa masih bisa menang walaupun bukan kandidat terfavorit. Dave Meslin, ketua kelompok Inisiatif Suara Berperingkat dari kota Toronto memuji Wynne karena memenuhi janji kampanyenya untuk memperbaiki sistem pemilu. “Para pemilih akan memiliki lebih banyak pilihan,” kata Meslin. Para kandidat yang ada di peringkat kedua dan ketiga dalam survei penjajakan tetap bisa menang pilkada, katanya lebih lanjut. Meslin mengingatkan bahwa sebenarnya semua partai politik sudah melakukan sistem pemberian peringkat untuk memilih para pemimpin partai mereka. Menteri Utama Wynne juga mendapat dukungan dari lawanlawannya. Meslin juga mengatakan, “Para kandidat menjadi lebih ramah satu dengan lainnya, karena mereka mau mendapatkan suara kedua dari para pendukung lawannya.” Mereka yang menolak sistem kandidat diberi peringkat berargumen bahwa sistem ini membingungkan para pemilih. Karena Kanada tidak mengenal pemilu/pilkada putaran kedua, sistem lama memperbolehkan kandidat menang dengan suara di bawah 50%. (*) Jurnal Suara
SULUT 25
INTERNASIONAL
Pemilu dan Pilkada Serentak Brasil
BRASIL menggelar pemilihan umum dan Pilkada serentak pada 5 Oktober 2014 lalu. Ada lebih dari 142,8 juta pemilih yang memilih presiden, gubernur di lokasinya, separuh dari senat dan semua anggota majelis legislatif rendah. Pejabat-pejabat pemerintah, baik untuk tingkat federal maupun untuk tingkat negara bagian dipilih untuk masa jabatan empat tahun, sementara para senator dipilih untuk masa jabatan delapan tahun. Di Brasil, para pejabat pemerintah hanya boleh menjabat maksimal 2 periode, sementara pejabat-pejabat legislatif dapat menjabat selama mungkin yang mereka kehendaki, asalkan terpilih kembali. Menurut catatan resmi, terdapat 22.791 kandidat yang bertarung di Pemilu dan Pilkada 2014 lalu, termasuk 11 kandidat presiden, 166 kandidat gubernur memperebutkan 26 negara bagian plus 1 distrik federal, 170 senator dan lebih dari enam ribu kandidat untuk posisi-posisi federal. Untuk pemilu presiden dan pilkada gubernur, seorang kandidat harus menerima 50% plus satu suara untuk terpilih dalam pemilu dan pilkada putaran pertama. Jika tidak ada kandidat yang berhasil memenuhi syarat tersebut untuk jabatan presiden atau gubernur, maka pemilu dan pilkada untuk posisi tersebut akan menjalani putaran kedua, diikuti oleh dua calon yang memperoleh suara terbanyak. Dalam pemilu dan pilkada putaran kedua pada tanggal 26 Oktober, kandidat dengan suara mayoritas akan dinyatakan seba26
Jurnal Suara
SULUT
gai pemenang. Di Brasil, memberikan suara merupakan kewajiban untuk mereka yang berusia antara 1870 tahun dan tidak wajib bagi yang berusia 16-18 tahun, serta bagi yang berusia 70 tahun ke atas. Mereka yang tidak memberikan suaranya akan didenda dan tidak bisa mendapat passport. Suku-suku pedalaman Brasil juga diharapkan memberikan suara, tapi tidak diwajibkan. Diperkirakan ada 897.000 orang yang merupakan suku-suku pedalaman, sementara 78 kandidat merupakan orang dari suku pedalaman. Pengadilan Elektoral Tertinggi telah memasang beberapa pusat pemungutan suara di pemukiman-pemukiman suku pedalaman untuk mendorong mereka memberikan suara. 15% dari penduduk Brasil, sekitar 21,6 juta orang di 762 kota akan mengidentifikasikan
diri mereka melalui sidik jari dan sisanya akan membawa kartu identifikasi nasional untuk ditunjukkan pada para petugas sebelum memberikan suara mereka. Pemilu dan pilkada Brasil menggunakan mesin-mesin pemilu elektronik. Sekitar 170 wilayah di negara bagian Maranhao, Para, Piaui, Rio Grande do Norte dan Tocantins sampai meminta bantuan pasukan federal untuk menjaga keamanan selama hari Pemilu dan Pilkada. Para pemberi suara tidak bisa ditahan 5 hari sebelum Pemilu dan Pilkada, juga sampai 48 jam setelah pusat-pusat pemungutan suara ditutup, kecuali mereka tertangkap tangan sedang melakukan kejahatan atau sudah ada perintah penahanan sebelumnya. Sementara para kandidat tidak bisa ditangkap 15 hari sebelum hari Pemilu dan Pilkada. (*)
