Pilkada Serentak Tahun 2015 Oleh Gebril Daulai (Tenaga Ahli KPU RI)
Perjalanan Pilkada di Indonesia Kerangka Hukum
Rentang waktu Pilkada
Keterangan §
UU No 32 Th 2004
UU No 32 Th 2004, UU No 12 Th 2008, Putusan MK Nomor 5/PUU/V/2007 dan diperkuat dengan UU No 22 tahun 2007, UU No 15 tahun 2011
2005-2007
§ § §
2008-2014 § § §
UU No 1 Th 2015
2015-seterusnya
§ § §
KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota memiliki otoritas penuh selenggarakan pilkada. KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dlm pilkada bertanggung jawab kepada DPRD. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dlm pilkada bertanggung jawab ke KPU RI. KPU Provinsi dan Kab/Kota melaporkan penggunaan anggaran pilkada kepada kepada pemerintah daerah. KPU RI menyusun pedoman tata cara penyelenggaraan pilkada sebagai acuan KPU di daerah. Pasangan calon dpt berasal dari unsur perseorangan Pilkada menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. KPU RI menjadi penanggungjawab akhir pilkada. Syarat dukungan calon perseorangan lebih tinggi. Pilkada berlangsung satu putaran. Dll
Isu Strategis Pilkada 2015 (1) ASPEK BADAN PENYELENGGARA •
Penyelenggaraan pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan KPU Prov. Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan waki wali kota dilaksanakan KPU Kabupaten/Kota.
Tanggung Jawab Penyelenggaraan
• •
Tanggung Jawab Akhir Penyelenggaraan
KPU memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan pemilihan oleh KPU Pro, KPU Kab/Kota, PPK, PPS dan KPPS. •
4 kewenangan PPS yg dihapus : rekapitulasi hasil penghitungan suara, mengumumkan rekap hasil, menyerahkan rekap ke peserta pemilihan dan membuat berita acara penghitungan serta membuat sertifikat penghitungan suara yg wajib diserahkan ke PPK, PPL, dan saksi paslon.
• • •
Memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan kepada masyarakat. Melaksanakan keputusan DKPP.
Terdapat sejumlah tugas dan kewenangan PPS yang dihapus
Kewajiban penyelenggara
Isu Strategis Pilkada 2015 (2) ASPEK PENCALONAN • • Syarat Calon
• • • •
Syarat Dukungan Calon
Larangan dan sanksi
• • • • • • • •
Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota. Belum pernah menjabat sbg gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota sebanyak dua kali pada jabatan yang sama. Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon. Tidak memiliki konflik kepentingan dgn petahana. Mundur dari TNI/POLRI/PNS sejak mendaftar. Berhenti dari jabatan pada BUMN/BUMD sejak ditetapkan sbg calon. Syarat dukungan calon perseorangan meningkat dari 3-6,5% menjadi 6,5-10%. Syarat dukungan untuk calon parpol atau gabungan parpol meningkat dari 15% menjadi 20% kursi dan 25% suara. Parpol atau gab. Parpol yg dpt mengusung calon hanya yg punya kursi di DPRD. Pengusulan pasangan calon hrs mendapat persetujuan dari DPP. Parpol dilarang menerima imbalam pada proses pencalonan. Terbukti menerima imbalan, parpol tdk boleh ajukan calon pada pilkada berikutnya. Setiap org/lembaga dilarang memberi imbalan kpd parpol pd pencalonan. Jika pasangan calon terbukti memberi imbalan, penetapannya sbg pasangan calon dibatalkan.
Isu Strategis Pilkada 2015 (3) ASPEK PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
Syarat pemilih
• • • • • •
Penyediaan data pemilih
• • •
Aktivitas Coklit
• • • • • •
Tdk sedang terganggu jiwa/ingatannya. Tdk sedang dicabut hak pilihnya. Domisili di daerah pemilih 6 bln sebelum penyusunan DPS yg dibuktikan dengan KTP. Tdk sdg menjadi TNI/POLRI. Pemerintah menyampaikan DP4 yg telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi. DP4 sekurang-kurangnya memuat informasi nomor urut, NIK, nomor KK, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, umur, jenis kelamin, status perkawinan, alamat jalan/dukuh, RT. RW dan jenis disabilitas. DP4 dilengkapi dengan rekapitulasi DP4 dan soft copy dlm bentuk excel. KPU melakukan analisa DP4, sinkronisasi DP4 hasil analisis dengan DPT pemilu atau pemilihan terakhir. Mengumumkan hasil analisis. Mencatat pemilih yg memenuhi syarat tapi belum terdaftar dalam data pemilih. Memperbaiki data pemilih jika terdapat kesalahan. Mencoret pemilih yg telah meninggal, pindah domisili dan menjadi TNI/Polri. Mencoret pemilih yg belum genap 17 tahun, tdk diketahui keberadaannya, terganggu jiwa/ingatannya dan sedang dicabut hak pilihnya. Mencatat keterangan pemilih berkebutuhan khusus. Mencoret pemilih yang bukan penduduk setempat.
Isu Strategis Pilkada 2015 (3) ASPEK PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH •
DPT Tambahan 1
• • • • •
DPT Tambahan 2 • • Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)
• • •
Sidalih
•
DPT Tambahan 1 adalah pemilih yg tdk terdaftar dlm DPT tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih dapat mendaftar ke PPS. Pendaftaran DPT Tambahan 1 dilakukan paling lambat 7 hari setelah pengumuman DPT. PPK melakukan rekap DPT Tambahan 1 dan menyampaikannya ke KPU Kabupaten/Kota unt ditetapkan menjadi DPTb1. Salinan rekap DPTb1 disampaikan ke KPU, KPU Prov, Panwas, tim kampanye pasangan calon dan dinas terkait. Dlm pemilihan gubernur, rekap DPTb1 dilaksanakan oleh KPU Provinsi. Pemilih yg memiliki dan membawa identitas kependudukan pada hari pemungutan suara tetapi belum terdaftar dlm DPT dan DPTb1, pemilih tsb dapat dimasukkan ke dalam DPTb2. Data pemilih kategori DPTb2 akan digunakan sbg untuk memutakhirkan daftar pemilih pada pemilihan atau pemilu berikutnya. DPPh adalah pemilih yg telah terdaftar dlm DPT dan DPTb1 di suatu TPS yg karena keadaan tertentu tdk dpt menggunakan haknya di TPS asal. DPPh disusun paling lambat 3 hari sebelum pemunggutan suara. Untuk dapat didaftar sbg DPPh harus dpt menunjukkan bukti identitas dan bukti telah terdaftar sbg pemilih. KPU Prov dan KPU Kab/Kota menyusun DPS, DPT dan DPTb1 dengan sistem informasi data pemilih (sidalih). Setelah pemungutan suara, KPU Kabupaten/Kota memasukkan DPTb-2 ke dalam Sidalih untuk memudahkan pemutakhiran data pemilih pada pemilu/pemilihan berikutnya.
Isu Strategis Pilkada 2015 (4) ASPEK KAMPANYE Jenis Kampanye
Pembiayaan kampanye
1. 2. 3.
Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog Debat publik, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, dan iklan media massa. Kegiatan lain yg tdk melanggar aturan.
1. 2.
Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog dibiayai kandidat. Debat publik, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, iklan media massa difasilitasi KPU lewat dana APBD.
1. 2.
Selebaran (flyer) paling besar ukuran 8,25 cm x 21 cm. Brosur (leaflet) paling besar ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm. Pamflet paling besar ukuran 21 cm x 29,7 cm. Poster paling besar ukuran 40 cm x 60 cm
Bahan Kampanye 3. 4. 1. Alat Peraga Kampanye
2. 3. 1. 2.
Iklan Media Massa 3.
Baliho/billboard/videotron paling besar ukuran 4 m x 7 m, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota. spanduk paling besar ukuran 1,5 m x 7 m, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa/sebutan lain atau kelurahan. umbul-umbul paling besar ukuran 5 m x 1,15 m, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap pasangan calon untuk setiap kecamatan. Penayangan Iklan Kampanye 14 hari sebelum dimulainya masa tenang. Iklan kampanye di televisi paling banyak kumulatif 10 spot, berdurasi paling lama 30 detik, untuk setiap stasiun televisi, setiap hari. Iklan Kampanye di radio paling banyak 10 spot, berdurasi paling lama 60 detik, untuk setiap stasiun radio, setiap hari.
Rancangan Tahapan Pilkada Serentak 2015 No
Tahapan
Jadwal
1.
Pengumuman pendaftaran pasangan calon
10-19 Juli
2.
Pendaftaran pasangan calon
22-24 Juli
3.
Penelitian persyaratan calon
24-30 Juli
4.
Penetapan pasangan calon
24 Agustus
5.
Kampanye
6.
Pemungutan Suara
9 Desember
7.
Penetapan calon terpilih bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota
29 Februari
8.
Penetapan cagub dan cawagub terpilih
9.
Pengusulan pengesehan pengangkatan calon terpilih bupati/wakil bupati & wali kota/wakil wali kota
10.
Pengusulan pengesehan pengangkatan calon terpilih gubernur dan wakil gubernur
28 Agustus-5 Desember
1 Maret 2016 19 Desember tanpa PHP 3 Maret 2016 dgn PHP 20 Des tanpa PHP 4 Maret 2016 dgn PHP
Potensi Kerawanan Pilkada Serentak 2015 (1) Tahapan
Kerawanan 1. 2. 3.
Pencalonan 4. 5.
Jumlah dukungan kurang dari ketentuan. Terdapat dukungan ganda. Dualisme kepengurusan parpol. Dualisme pengusungan calon oleh parpol. Sengketa penetapan calon.
Antisipasi 1. 2. 3. 4. 1. 2.
Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
1. 2. 3.
Kualitas DP4 buruk. Coklit tidak maksimal. Mobilisasi pemilih dari daerah tetangga dengan menggunakan surat keterangan domisili.
3.
4. 5. 6. 7.
Cermat menghitung perolehan kursi dan suara untuk dukungan dari parpol. Cermat menghitung jumlah dan sebaran serta kegandaan dukungan untuk calon perseorangan. Keabsahan kepengurusan mengacu pada SK yang dikeluarkan oleh DPP yg telah mendapat legalisasi dari Kemenkum HAM. Keabsahan pengusulan calon mengacu pada persetujuan DPP. DP4 yg diserahkan ke KPU hrs sudah dikonsolidasi, verifikasi dan validasi. DP4 yg diserahkan berisi data potensial Pemilih baru sejak hari pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan terakhir sampai dengan hari pemungutan suara Pemilihan yang akan diselenggarakan. DP4 yang diserahkan harus memuat nomor urut, NIK, nomor KK, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, umur, jenis kelamin, status kawin, alamat jalan, RT, RW dan jenis disabilitas. DP4 dilengkapi rekap dan soft copy dlm format excel. Penggunaan sidalih pilkada. Coklit daftar pemilih dilakukan terpisah dengan coklit dukungan calon shg beban kerja PPS lebih ringan. Bukti domisili berupa KTP shg tertutup peluang warga dari daerah lain menggunakan surat keterangan domisili.
Potensi Kerawanan Pilkada Serentak 2015 (2) Tahapan
Kerawanan 1. 2. 3. 4.
Kampanye
5. 6.
7. Pemungutan dan Penghitungan Suara
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Antisipasi
Kampanye di masa tenang. Menebar fitnah dan kebencian di media sosial lewat akun palsu. Pemberitaan dan penyiaran kampanye yang tidak berimbang. Menggunakan lembaga penyiaran komunitas sbg sarana kampanye. Media menayangkan iklan kampanye komersil diluar yg difasilitasi KPU. Keberpihakan pejabat negara, pejabat struktural, fungsional dan ASN terhadap pasangan calon tertentu. Petahana menggunakan program dan kegiatan untuk kegiatan pemilihan.
1.
Petugas KPPS mencoblos surat suara yang tidak terpakai untuk pasangan calon tertentu. Petugas KPPS memberikan kesempatan kepada pemilih untuk mencoblos lebih dari satu kali. Petugas KPPS memberikan kesempatan kepada warga dari luar daerah pemilihan untuk mencoblos. Penghitungan suara melewati batas waktu. Penghitungan suara tidak disaksikan PPL dan saksi. Kesalahan dalam pengisian formulir penghitungan suara.
1.
2.
3.
4.
2. 3.
Mengatur jumlah akun media sosial maksimal 3 akun untuk setiap pasangan calon. Pasangan calon wajib mendaftarkan akun resmi ke KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota. Membentuk task force antara KPU, KPI dan KI untuk pengawasan dan iklan kampanye di media massa. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi semua aktivitas kampanye.
Memberikan bimbingan teknis yang lebih intensif baik agar petugas mengenali jenis, peruntukan dan tata cara pengisian formulir. Memberikan pemahaman tentang norma dan etika. Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi jalannya tungsura.
PENUTUP TERIMA KASIH
