RAKORNAS PEMANTAPAN PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK 2017
Evaluasi Pilkada Serentak 2015
2
PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2015 PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2015 PADA 269 DAERAH OTONOM:
9 PROVINSI
GAMBARAN 269 DAERAH YANG MELAKSANAKAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2015 :
Bengkulu, Jambi, Kalimantan selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sumatera Barat.
224 KABUPATEN
36 KOTA
Pada 32 provinsi, dengan jumlah terbesar di Sumatera Utara sebanyak 23 kab/kota, diikuti Jawa Tengah sebanyak 21 kab/kota, Jawa Timur sebanyak 19 Kab/Kota, dan jumlah terkecil di Kalimantan Tengah dengan 1 Kab/Kota, Di Yogyakarta dan Gorontalo3 dengan 3 Kab/Kota. 3
3
DAERAH YANG MENGADAKAN PILKADA SUSULAN DAERAH
Kab. Fakfak
Kota Pematang Siantar
Prov. Kalimantan Tengah
Kab. Simalungun
Kota Manado
PENYEBAB
Menunggu putusan tetap dari pengadilan terkait sengketa pemilihan mengenai bakal pasangan calon yang digugurkan Menunggu putusan tetap dari pengadilan terkait sengketa pemilihan pencalonan pasangan Survenov Sirait - Parlindungan Sinaga, setelah ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai pasangan calon oleh KPU Kota Pematang Siantar Menunggu putusan tetap dari pengadilan terkait sengketa pemilihan yang dipicu adanya dua rekomendasi yang dikeluarkan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Menunggu putusan tetap dari pengadilan terkait sengketa pemilihan mengenai salah satu calon wakil bupati yang menjadi terpidana Adanya penundaan terkait KPU Kota Manado yang menggugurkan kepesertaan Jimmy Rimba Rogi di Pilkada Manado
TANGGAL DIUNDUR
16 Januari 2016
16 November 2016
27 Januari 2016
20 Januari 2016
17 Februari 2016 44
DAERAH YANG MELAKSANAKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
• Kab. Muna Pemungutan Suara Ulang (PSU) I : 22 Maret 2016 Pemungutan Suara Ulang (PSU) II : 19 Juni 2016
• Kab. Mamberamo Raya Pemungutan Suara Ulang (PSU) I : 23 Maret 2016 Pemungutan Suara Ulang (PSU) II : 9 Juni 2016 55
Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2017
6
DAERAH YANG MELAKSANAKAN PILKADA SERENTAK 2017 PILKADA SERENTAK TAHUN 2017 AKAN DISELENGGARAKAN PADA 101 DAERAH JUMLAH ITU TERDIRI DARI 7 PROVINSI, 18 KOTA SERTA 76 KABUPATEN
7 PROVINSI Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat 18 KOTA 76 KABUPATEN 7
77
PETA SEBARAN DAERAH YANG MELAKSANAKAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2017
Keterangan : Total Pilkada 2017 101 Daerah: - Pilgub = 7 Provinsi - Pilwako = 18 Kota - Pilbup = 76 Kabupaten
PROV. ACEH 1. Provinsi Aceh 2. Kota Banda Aceh 3. Kota Lhokseumawe 4. Kota Langsa 5. Kota Sabang 6. Kab. Aceh Besar 7. Kab. Aceh Utara 8. Kab. Aceh Timur 9. Kab. Aceh Jaya 10. Kab. Bener Meriah 11. Kab. Pidie
12. Kab. Simeulue 13. Kab. Aceh Singkil 14. Kab. Bireun 15. Kab. Aceh Barat Daya 16. Kab. Aceh Tenggara 17. Kab. Gayo Lues 18. Kab. Aceh Barat 19. Kab. Nagan Raya 20. Kab. Aceh Tengah 21. Kab. Aceh Tamiang
PROV. SUMUT 1. Kota Tebing Tinggi 2. Kab. Tapanuli Tengah
PROV. KALBAR 1. Kota Singkawang 2. Kab Landak
1. 2.
PROV. KALTENG Kab Barito Selatan Kab Kotawaringin Barat
PROV. KEP. BABEL PROV. DKI JAKARTA
PROV. RIAU 1. Kab Pekanbaru 2. Kab Kampar
PROV. KALSEL 1. Kab Hulu Sungai Utara 2. Kab. Barito Kuala
1. 2.
PROV. GORONTALO Prov. Gorontalo Kab Boalemo
1. 2.
PROV. SULSEL 1. Kab Takalar
PROV. SULUT Kab Bolaang Mongondow Kab Kep. Sangihe
PROV. MALUT 1. Kab Murotai 2. Kab Halmahera Tengah
PROV. SULTENG 1. Kab Banggai Kepulauan 2. Kab Buol
PROV. SULBAR
PROV. BANTEN
Catatan: Penyelenggaraan berlangsung di 138 Kab/Kota, 30 Provinsi, 76 Kabupaten, dan 18 Kota PROV. PAPUA BARAT 1. Pr ov. Papua Bar at 2. Kota Sorong 3. Kab Mybrat 4. Kab Sorong 5. Kab Tambrauw
PROV. SUMBAR 1. Kota Payakumbuh 2. Kab. Kep Mentawai PROV. JAMBI 1. Kab. Muaro Jambi 2. Kab. Sarolangun 3. Kab. Tebo PROV. BENGKULU 1. Kab. Bengkulu Tengah PROV. SUMSEL 1. Kab. Musi Banyuasin PROV. LAMPUNG 1. Kab. Tulang Bawang 2. Kab. Tulang Bawang Barat 3. Kab. Pringsewu 4. Kab. Mesuji 5. Kab. Lampung Barat
PROV. JAWA BARAT 1. Kota Cimahi 2. Kota Tasikmalaya 3. Kab. Bekasi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PROV. JAWA TENGAH Kab Banjar negar a Kab Batang Kab Jepar a Kab Pati Kab Cilacap Kab Br ebes Kota Salatiga
PROV. PAPUA PROV. BALI 1. Kab Buleleng PROV. JAWA TIMUR 1. Kota Batu
PROV. D I YOGYAKARTA 1. Kota Yogyakarta 2. Kab Kulonprogo
PROV. NTT 1. Kota Kupang 2. Kab. Flores Timur 3. Kab. Lembata
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PROV. SULTRA Kota Kendari Kab Kolaka Utara Kab Muna Barat Kab Buton Kab Buton Tengah Kab Buton Selatan Kab Bombana
1. 2. 3. 4. 5.
PROV. MALUKU Kota Ambon Kab Buru Kab Maluku Tenggara Maluku Tengah Kab Seram Bagian Barat
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Kota JayaPura Kab Dogiyai Kab Intan Jaya Kab Jayapura Kab Kep. Yapen Kab Lanny Jaya Kab Mappi Kab Nduga Kab Sarmi Kab Puncak Jaya Kab Tolikara
8
PERMASALAHAN SERTA KENDALA DALAM PILKADA SERENTAK 2017 1. Masih terdapat warga negara yang akan kehilangan hak suaranya karena belum terekam data kependudukannya 2. Beberapa daerah masih belum pernah memperbarui data jumlah penduduk. 3. Masih terdapat KPUD yang kekurangan anggaran. 4. Masih terdapat daerah yang merealisasikan anggaran pilkada
belum
5. Terdapat 9 daerah yang memiliki pasangan calon tunggal yaitu Kota Tebing Tinggi, Kota Sorong, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Pati, Landak, Kota Jayapura, Maluku Tengah, Buton dan Tambrauw
6. Masih terdapat daerah yang asimetris dalam pelaksanaan Pilkada 7. Perlu diwaspadai daerah yang rawan gangguan kelompok separatis. 8. Terjadi demonstrasi akibat pasangan calon Rum Pagau – Lahmuddin Hambali digugurkan KPU Kabupaten Boalemo pasca Putusan MA dalam 99 sengketa pemilihan
KEBIJAKAN KEMENDAGRI DALAM PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2017
10
DUKUNGAN PENYIAPAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)
Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan DP4 sebagai bahan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Pemerintah berusaha menjamin data agregat kependudukan, dalam hal ini DP4 yang telah diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) seakurat mungkin sebagai bahan acuan daftar pemilih Pilkada 2017
11
11
PENYIAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) GAMBARAN UMUM HASIL PEMANTAUAN
101 DAERAH
44.428.266 Pemilih
7 PROVINSI
20.969.455 Pemilih
DPS TERTINGGI PROV. BANTEN
PROV. GORONTALO
76 KABUPATEN
19.922.539 Pemilih
DPS TERTINGGI KAB. BEKASI
DPS TERENDAH KAB. JAYAPURA
18 KOTA
3.536.272 Pemilih
DPS TERTINGGI KOTA PEKANBARU
DPS TERENDAH KOTA SABANG
DPS TERENDAH
SARAN DAN SOLUSI Menghimbau kepada KPU agar berkoordinasi dengan Disdukcapil untuk menyiapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada Serentak 2017 agar setiap warga tidak kehilangan hak suaranya.
• Diperkirakan masih terdapat warga negara yang akan kehilangan hak suaranya karena belum terekam data kependudukannya pada DUKCAPIL 101 daerah yang menyelenggarakan Pilkada dengan variasi yang berbeda antara satu daerah dengan yang lainnya, seperti ditemui di Kab. Kulon Progo, ribuan pemilih pemula diperkirakan belum masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). • Beberapa daerah masih belum pernah memperbarui data jumlah penduduk, misalnya di Kab. Jayapura
12
DUKUNGAN PENYIAPAN DANA PILKADA (NPHD)
Memfasilitasi pendanaan Pilkada (NPHD) untuk didistribusikan kepada penyelengara Pilkada (KPU dan Bawaslu)
Bersama DPRD, melalui pemerintah daerah, menentukan besaran anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pilkada Menyiapkan payung hukum dalam teknis penganggaran Pilkada
1 13 3
DASAR HUKUM PENDANAAN PILKADA PASAL 166 UU NOMOR 8 TAHUN 2015
1. 2. 3.
Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada APBD dan dapat didukung oleh APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai dukungan Anggaran Pendapatan Belanja Negara diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan kegiatan Pemilihan yang bersumber dari APBD diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2015 Pasal 2 Ayat (1), Ayat (2): (1) Pendanaan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dibebankan pada APBD provinsi; (2) Pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati/Walikota dan wakil walikota dibebankan pada APBD kabupaten/kota Pasal 18 Ayat (1): Dalam hal pemerintah daerah belum menganggarkan pendanaan kegiatan pemilihan dalam APBD atau telah menganggarkan dalam APBD tetapi belum sesuai dengan standar kebutuhan, Pemerintah Daerah menganggarkan pendanaan kegiatan Pemilihan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Pasal 18 Ayat (4): Penganggaran pendanaan kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 14
PENYIAPAN DANA PILKADA (NPHD) GAMBARAN UMUM
101 DAERAH
HASIL PEMANTAUAN
Rp 5.849.755.472.177
KPU
Rp 4.234.549.807.688
Bawaslu/P anwas
Rp 982.312.810.285
Pengamanan
•
•
Anggaran dana Hibah Pilkada Serentak Tahun 2017 yang telah dialokasikan dalam A PBD TA 2016 yaitu sebesar Rp5.516.184.791.157,00 atau 94,30% dari total dana Hibah Pilkada Serentak Tahun 2017 sebesar Rp5.849.755.472.177,00, dapat direalisasikan sepenuhnya dalam TA 2016 ini. Adapun kebutuhan pendanaan Pilkada Serentak Tahun 2017 yang dialokasikan dalam APBD TA 2017 yaitu sebesar Rp333.570.681.020,00 atau 5,70% dari total dana Hibah Pilkada Serentak Tahun 2017, diharapkan dapat direalisasikan sepenuhnya paling lambat Minggu Kedua bulan Januari 2017 sesuai maksud Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor T.910/5198/Keuda tanggal 21 Desember 2016 mengenai Percepatan Penyaluran Dana Hibah Pilkada Serentak Tahun 2017
( Data Pertanggal 21 Desember 2016)
Rp 632.892.854.204 ( Data Pertanggal 21 Desember 2016)
SARAN DAN SOLUSI • •
Pemerintah perlu memfasilitasi penyelesaian penyiapan dan pencairan dana Pilkada di 101 daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak 2017 Perlu pengawasan terhadap efektifitas dan efisiensi dan akuntabilitas penggunaan dana15penyelenggaraan pilkada di 101 daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak 2017
15
DUKUNGAN KOORDINASI PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN PILKADA
(1) Bersama Bawaslu dan pihak terkait memetakan dan mengelola potensi konflik, pelanggaran dan kerawanan dalam penyelenggaraan Pilkada dengan harapan segala bentuk potensi kerawanan dapat diantisipasi, diminimalisasi dan dicegah.
(2) Melakukan kajian dan analisis untuk memenuhi kebutuhan publik dan stakeholders akan informasi yang akurat dan valid
(3) Melakukan koordinasi dengan pihak Polri dan TNI dengan berpedoman kepada penyelenggaraan ketertiban, ketentraman dan keamanan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri.
(4) Memantapkan koordinasi horizontal dan vertical pada aspek-aspek yang dapat mengganggu pelaksanaan Pilkada 2017.
16
16
DUKUNGAN TEKNIS KELANCARAN PENYELENGGARAAN PILKADA •
Pembentukan Regulasi teknis pelaksanaan Pilkada, dengan mengevalusi Pelaksanaan Pilakda sebelumnya dan meminimalisir terjadinya pelanggaran dalam tahapan Pilkada sampai dilantiknya Kepala Daerah terpilih.
•
Sosialisasi Pemilu: dilakukan dalam berbagai bentuk seperti seminar, penyuluhan, spanduk, banner, iklam layanan masyarakat pilkada, dll. (Sasaran utama adalah pemilih yang daerahnya melaksanakan Pilkada)
•
Monitoring Kelancaran Pelaksanaan Tahapan Pilkada : dengan menerjunkan tim Monitoring ke daerah-daerah yang melaksanakan Pilkada.
•
Penugasan Personel dan Penyediaan Sarana Ruangan pada Sekretariat Panwaslu Kab/Kota, PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS (Pemerintah dan Pemda sudah membantu dengan maksimal).
•
Kelancaran Transportasi Pengiriman Logistik : dengan mengantisipasi keterlambatan pengiriman logistik.
•
Pemerintah mewajibkan pembentukan Desk Pilkada di setiap daerah yang melaksanakan Pilkada, agar lebih cepatnya penanganan 17 konflik pada saat Pelaksanaan Pilkada dan Pasca Pilkada. 17
DUKUNGAN PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH
(1) Sosialisasi teknis pemilihan oleh SKPD terkait, Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pilkada melalui SKPD wajib menyelaraskan kebijakan Pemerintah Pusat.
(2) Menentukan hari libur kepada masyarakat pada saat pemungutan suara, dengan menentukan tanggal dan bulan pelaksanaan pemungutan suara agar pemilih dapat menggunakan hak pilihnya.
(3) Memberikan Pemahaman kepada Pemilih untuk peduli dan berpartisipasi pada pelaksanaan Pilkada, agar masyarakat bisa mendapatkan Iklim yang kondusif pada saat pesta rakyat di beberapa daerah.
(4) Mensosialisasikan pentingnya Pilkada melalui media cetak dan elektronik penentu bagi tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu 18
MENJAGA NETRALITAS ASN
(1) BERKOORDINASI DENGAN MENPAN RB DAN BKN.
(3) MENEGAKKAN LARANGAN MENGGUNAKAN FASILITAS PEMDA UNTUK KEPENTINGAN KAMPANYE.
(2) MENEGAKKAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN ASN.
(4) MENYEBARLUASKAN ATURAN TERKAIT NETRALITAS ASN.
19
Agar Pilkada langsung dan serentak ini berjalan sesuai dengan aturan yang ada, perlu diperhatikan beberapa hal berikut :
1
• Harus ada jaminan hak-hak konstitusi masyarakat terjaga dan terakomodir dalam penyelenggaraan Pilkada
2
• Harus ada kepastian penyaluran dana, logistik, realisasi tahapan NPHD sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan
3
• Harus mengedepankan kecermatan untuk menghindari kecurangan dalam penyelenggaraan Pilkada, terutama terkait data pemilih
4
• Pilkada harus menjadi tanggungjawab bersama, terutama pemerintah dan partai politik untuk mensukseskannya
5
• Collective action dari semua pihak untuk memperhatikan aturan yang ada, terutama pada daerah dengan tingkat kerawanan yang tinggi
20
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
SUMATERA
KALIMANTAN
IRIAN JAYA
JAVA
TERIMA KASIH 21
21
