BIAYA PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK MEMBENGKAK. PELAKSANAAN Pilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang rencananya akan digelar serentak 9 Desember 2015, ternyata masih sangat membebani keuangan sejumlah daerah. Semangat efesiensi dalam penyelanggaraan Pilkada serentak sama sekali belum terlihat. Pilkada serentak di 269 daerah pada tahun ini diperkirakan akan menelan biaya sekitar Rp 6,7 trilyun. Biaya di sejumlah daerah cenderung jauh meningkat disbanding dengan pelaksanaan Pilkada sebelumnya. Membengkaknya biaya lantaran sejumlah biaya kampanye harus ditanggung negara. Dikhawatirkan, sejumlah penyelenggara Pilkada melakukan “ aji mumpung “ di antaranya dengan memasukkan pembelian kendaraan dinas dalam anggaran Pilkada. Di Kabupaten Purworejo, pada Pilkada tahun 2010 menelan biaya sekitar Rp 9 milyar. Kini KPU setempat menganggarkan Rp 20 milyar, dengan istimasi akan terjadi dua putaran. Demikian pula di Kalimantan Tengah, pada Pilgub 2010 menelan biaya Rp 70 milyar dan kini dianggarkan Rp 102 milyar. “ Penyelanggara Pilgub mengajukan anggaran Rp 172 milyar, termasuk pengawasan dan keamanan. Tetapi daerah tidak dapat memenuhi permintaan tersebut,” kata Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang kepada wartawan di Jakarta. Pemprov dan DPRD Kalimantan Tengah menyetujui pemberian anggaran Pilkada total sebesar Rp 126 milyar. Di Maluku Utara, KPU Kabupaten Kepulauan Sula terpaksa menggunakan dana hanya sebesar Rp 9 milyar, dari usulan Rp 14 milyar. Kekurangannya akan dibahas kemudian. Demikian pula untuk pelaksanaan Pilkada di Sulawesi Utara yang pada tahun 2010 menelan biaya Rp 90 milyar, untuk tahun 2015 Penyelanggara Pilkada mengusulkan Rp 200 milyar, tetapi hanya
disetujui Rp 105 milyar. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pembengkakan anggaran Pilkada sebesar 40 persen dari rencana semula. Hal ini terjadi antara lain karena sejumlah penyelanggara Pilkada telah memasukkan pembelian kendaraan dinas ke dalam anggaran Pilkada. Sehingga Mendagri meminta agar sejumlah Kepala Daerah mencermati secara detail anggaran yang diajukan. Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang menilai, semangat efesiensi tidak kelihatan pada persiapan penyelenggaraan pesta demokrasi. Sehingga anggaran Pilkada serentak tetap tinggi. Padalah saat Pilkada serentak digelar, kondisinya tidak sama dengan Pilkada sebelumnya. “ Pilkada serentak tidak dari nol. Rakyat sudah terdidik dan terbiasa mengikuti pemilu. Sebagian sarana dan prasarana masih ada. Mestinya Penyelenggara Pilkada jangn berpikir dan bertindak seolah-olah semuanya serba baru, sehingga mengajukan anggaran yang tinggi.” Kata Gubernur Kalimantan Tengah. Teras Narang yang juga mantan Ketua Komisi II dan Komisi III DPR mengharap, Penyelanggara Pilkada, yaitu KPU, Bawaslu serta aparat keamanan dapat menjaga semangat penyelanggaraan Pilkada serentak. Yaitu menjawab persoalan pemilihan umum di negeri kita yang selama ini dinilai mahal. Dia juga mendorong supaya Pilkada serentak tetap digelar tahun 2015. “ Masih ada waktu untuk menata anggaran sehingga tujuan Pilkada serentak tercapai. Daerah yang menyelanggarakan Pilkada serentak, memang bisa terganggu penyelanggaraan pembangunannya, karena APBD-nya terserap untuk Pilkada. ( Red/ A )
NU dan Muhammadiyah Kebumen Tidak Akan Ikut Aksi 112 KEBUMEN, FP – Sehubungan dengan maraknya ajakan untuk mengikuti aksi 112 yang rencananya akan dilangsungkan di Jakarta pada Sabtu (11/2) mendatang, Pimpinan Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kebumen sepakat untuk tidak akan ikut ambil bagian atau mengikuti acara tersebut. Hal ini disampaikan di hadapan Kapolres Kebumen AKBP Alpen, SH, SIK, MH saat bertatap muka dengan para Ulama di Gedung SMK Maarif Jalan Kusuma, Kebumen, Se. Dalam pertemuan singkat itu, Kapolres Kebumen menyambut baik dan berterima kasih atas komitmen para ulama dalam menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia ini. Disamping itu, AKBP Alpen juga berharap kepada para ulama untuk memberikan pemahaman kepada para santri dan pengikutnya untuk tidak mudah terprovokasi oleh kabar atau informasi yang tidak jelas sumber nya. “Kabar tersebut dihembuskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang bertujuan untuk memecah belah bangsa, ” kata Kapolres.
H Bambang Sadono : Pancasila Jangan Jadi Jimat PURWOREJO, FP – Pancasila jangan dianggap jimat, sehinga cukup disimpan dalam saku seseorang lantas menjadi sakti, tapi Pancasila harus diterjemahkan dalam undang-undang dasar yang aman supaya tidak bisa diprotes harus di undang-undang kan.
Hal itu dikatakan anggota DPD RI / MPR RI H Bambang Sadono, SH, MM, dalam sosialisasi 4 Pilar MPR RI di aula Hotel Plaza Purworejo, Minggu (7/5). Masih kata Bambang Sadono, persoalanya adalah, sampai saat ini orang tidak bisa dipidana karena anti pancasila. Dirinya juga setuju dengan rencana pemerintah yang akan membubarkan ormas yang bertentangan dengan pancasila karena merupakan ancaman bagi eksistensi Indonesia. “Tapi pemerintah tidak bisa sewenang-wenang, harus mempunyai landasan hukum yang cukup dulu. Kalau perlu melalui pengadilan, jadi itu putusan hakim, bukan putusan pemerintah, “kata Bambang Sadono. Disebutkan, secara umum pemahaman 4 Pilar Kebangsaan masih jauh dari harapan. Diakui, sosialisasi 4 pilar kebangsaan memang diawali oleh MPR RI dan dilanjutkan oleh pemerintah dengan membentuk Badan Pemantapan Ideologi. “Tapi sampai sekarang tindak lanjutnya belum ada, “terang Bambang. Sementara itu, ketua penyelenggara, Kelik Ardani mengatakan, kegiatan tersebut tindak lanjut dari program pusat. “Jadi daerah hanya menindak lanjuti saja. Tujuanya untuk menyamakan presepsi, dari 4 Pilar MPR RI menjadi 4 Pilar Kebangsaan, “kata Kelik Ardani. Menurut Kelik, kegiatan itu dihadiri sekitar 130 peserta dari kader, pengurus, dan sesepuh partai golkar se- Kabupaten Purworejo.
SATRIA Siap Menangkan Prabowo Subianto di Pilpres 2019 JAKARTA, FP – Menyongsong pelaksanaan pilkada 2018, pileg dan pilpres 2019, organisasi sayap partai Gerindra, Satuan Relawan Indonesia Raya (Satria) siap mensukseskan ajang pesta akbar demokrasi bangsa Indonesia ini. Menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat Satria, M Nizar Zahro, dirinya bakal menggerakkan semua kemampuan sumber daya organisasi yang dipimpinnya demi pemenangan partai Gerindra di
pileg dan pilpres mendatang. “Menyongsong pileg dan pilpres 2019, kita akan mengkoordinasikan dengan semua jajaran pengurus pusat (Satria), jajaran pengurus daerah dan pengurus cabang untuk bersama-sama menggerakkan semua sumber saya manusia partai (Gerindra) dalam rangka pertama pemenangan pileg 2019, yang kedua pemenangan pemilihan Presiden 2019, Pak Prabowo Subianto,” kata M Nizar Zahro di Jakarta Selatan, usai syukuran penyerahan SK PP Satria, Senin (25/9/2017) malam. Adapun strategi pemenangannya seperti apa, Nizar yang juga anggota DPR RI dapil Jatim ini menjelaskan bahwa sayap partai yang di pimpinnya akan terus berkoordinasi dan terus bersentuhan dengan rakyat sebagai ciri khas partai Gerindra berdiri.
“Beberapa hal yang bersentuhan langsung pada rakyat salah satunya menegakkan pasal 33 UUD 1945, dimana bumi, air dan kekayaan alamnya dikuasai oleh negara digunakan untuk kemakmuran rakyat, sementara sampai 72 tahun Indonesia merdeka ini bangsa asing yang menikmati sumber daya alam Indonesia kita ini,” terang Nizar. Dia lantas menjelaskan bahwa harusnya kekayaan alam yang melimpah dikuasai oleh negara diolah oleh BUMN dan menghasilkan APBN yang dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. “Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia harus dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara yang keuntungan bisa masuk ke kas APBN sehingga bisa mensejahterahkan rakyat, itu tujuan partai Gerindra, saya pikir rakyat akan tergugah dan berjuang bersama kami, ” pungkas anggota komisi V DPR-RI ini. “Kerja keras sayap partai Gerindra demi pemenangan Prabowo Subianto di pilpres 2019 akan terus kita intensifkan,” ujar Nizar.
