YAYASAN AKRAB PEKANBARU Jurnal AKRAB JUARA Volume 1 Nomor 1 Edisi Agustus 2016 (92-99)
KISRUH PILKADA LANGSUNG GUGAT-MENGGUGAT PASCA HASILPENGHITUNGAN SUARA PADA PILKADA SERENTAK 2015 ---------------------------------------------------------------------------------Askarial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
[email protected] (Naskah diterima: 3 Juni 2016, disetujui: 10 Juli 2016) Abstract The author conducted this study with the title Kisru sue-sue Direct Election Post-Election Vote Count Results In Unison 2015 objective of this study to describe and know the results kisru immediately after the counting of votes in the elections in 2015. This research method is descriptive method qualitave. The attitude of the elite, especially the pairs of candidates must prioritize politeness, politicking in a healthy, cultivate the attitude of accepting defeat, the maturation of politics. Each competition will be there to win it. Therefore, in order to avoid mutual suspicion and feeling cheated, then the implementation of the election by the organizers to be really fair that organizers had to work optimally, the monitoring function should also be run firm, thus reducing fonomena sue suing Constitutional Court, because has been the implementation of fair local elections. Keywords: chaotic, direct elections, counting of votes, election 2015. Abstrak Penulis melakukan penelitian ini dengan judul Kisruh Pilkada Langsung Gugat-menggugat Pasca Hasil Penghitungan Suara Pada Pilkada Serentak 2015. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan dan mengetahui hasil kisru langsung setelah dilakukan penghitungan suara pada pilkada tahun 2015. Metode penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitaf. Sikap elit terutama pasangan calon harus mengedepankan sikap santun, berpolitik secara sehat, membudayakan sikap menerima kekalahan, pendewasaan berpolitik. Setiap kompetisi akan ada yang memenangkannya. Oleh karena itu agar tidak terjadi saling mencurigai dan perasaan dicurangi, maka pelaksanaan pemilu oleh penyelenggaranya harus benar-benar adil sehingga penyelenggara harus bekerja secara optimal, fungsi pengawasan juga harus berjalan secara tegas, sehingga akan mengurangi fonomena gugat menggugat ke Mahakamah Konstitusi, karna telah terlaksananya pemilihan kepala daerah secara fair. Kata kunci: kisruh, pilkada langsung, penghitungan suara, pilkada tahun 2015
92
YAYASAN AKRAB PEKANBARU Jurnal AKRAB JUARA Volume 1 Nomor 1 Edisi Agustus 2016 (92-99) Faktanya adalah bahwa Mahkamah
1. Pendahuluan menimbulkan
Konstitusi (MK) banyaknya menerima guga-
beberapa konsekuensi politik di anta-
tan hasil pilkada serentak 2015. Dari 267 pil-
ranya reformasi sistim melalui aman-demen
kada, 102 pasangan telah mengajukan gugatan
UUD 1945 yang diikuti dengan derivasi
tersebut ke MK.
P
asca
reformasi
telah
berupa Undang-undang dan peraturan peme-
Fenomena gugat-menggugat oleh pa-
rintah dalam rangka membangun kembali hak-
sangan calon inilah yang menjadi perhatian
hak politik masyarakat yang dulu mengalami
penulis, apa sebenar yang terjadi sehingga
depolitisasi, begitu juga dengan pemilihan
porsentase jumlah gugatan yang diajakan ke
kepala daerah secara langsung yang baru saja
Mahkamah Konstitusi sedemikian besarnya.
digelar tepatnya tanggal 9 Desember 2015 dan
2. Pentingnya Pemilukada Secara
merupakan salah satu cara membangun politik
Langsung
lokal.
O’Neil megatakan “all politic is Namun
usai
pelaksanaan
tahapan
local”, yang berarti demokrasi akan terbangun
penghitungan suara, maka masih ada tahapan
kuat dan berkembang di tingkat nasional
yang diatur oleh undang-undang kepada pa-
apabila demokrasi tersebut sudah lebih dulu
sangan calon yang merasa pelaksanaan Pil-
tumbuh dan berkembang pada tingkat lokal.
kada belum berjalan secara baik, dapat
Jadi, membangun sistem demokrasi bukan ha-
menyampaikann
keMahakamah
nya pada tingkat nasional yang tidak lebih dari
Konstitusi (MK). Dalam Peraturan MK hanya
membangun demokrasi yang semu. Pemilihan
membatasi gugatan terkait selisih hasil suara
kepala daerah secara langsung adalah salah
saja, tapi batasan ini tidak bisa membendung
satu upaya membangun demokrasi politik
upaya pemohon mencari keadilan. Puluhan
lokal setelah secara nasional kita telah mela-
permohonan ini juga berisi alasan adanya
kukannya pada saat pemilihan DPR, DPRD,
indikasi kecurangan pelaksanaan pilkada yang
DPD dan pemilihan Presiden dan wakil Pre-
terstruktur, sistematis dan masif. Seperti
siden secara langsung beberapa waktu lalu.
mobiliasasi massa, money politik hingga du-
Secara umum ada beberapa poin mengapa
kungan satu partai kepada dua pasangan
pemilihan kepala daerah menjadi sangat
kandidat.
penting
gugatan
yang
juga
merupakan
tujuan
93
YAYASAN AKRAB PEKANBARU Jurnal AKRAB JUARA Volume 1 Nomor 1 Edisi Agustus 2016 (92-99) Substantifnya (nilai). Pertama, partisipasi po-
mungkin kemudian bisa bersaing di tingkat
litik, pemilihan kepala daerah secara langsung
nasional dan yang terpenting kompetisi lokal
meninggalkan sistem representative demo-
meninggalkan dropping pemimpin dari pusat
cracy yang selama ini kita anut yaitu pemi-
yang selama ini terjadi.
lihan kepala daerah dilakukan melalui institusi
Berbagai tujuan substantif diatas tentu
DPRD, pemilihan kepala daerah secara lang-
tidak akan tercapai tanpa terbangunnya sebuah
sung oleh masyarakat di daerahnya merupakan
sistem yang mampu mengantarkannya sampai
bentuk partisipasi masyarakat secara langsung
selesai tahap demi tahap pelaksanaan pemi-
dalam
politiknya.
lihan kepala daerah secara langsung. Lord
Kedua, Legitimasi politik, dengan adanya par-
Acton mengatakan “ Power tends to corrupt,
tisipasi politik dari masyarakat tentu hasil dari
Absolute power corrupts absolutely” yang
pemilihan akan mendapat legitmasi dari
berarti kekuasaan itu cenderung korup atau ru-
masyarakat karena telah mendapat dukungan
sak. Oleh karena itu KPUD sebagai salah satu
mayoritas dari masyarakat sehingga bisa
penyelenggaran pemilihan kepala daerah ha-
menciptakan stabilitas politik. Konflik saling
rus benar-benar di kontrol dan diawasi se-
menjatuhkan dari DPRD yang selama ini
hingga dibutuhkan pengawasan yang dapat
terjadi tidak bisa dilakukan semaunya karena
bekerja secara proporsional dan yang lebih
kepala daerah dipilih oleh masyarakat secara
penting lagi agresif dan berani dalam men-
langsung.
jalankan tugas dan kewajibannya agar kekua-
memanfaatkan
Ketiga,
pilihan
Menghindari
money
politics, meskipun tidak bisa dijamin seratus
saan itu menjadi tidak disalah gunakan.
persen bahwa money politik dapat dihilangkan
Sesuai dengan prediksi, meskipun
dalam pemilihan secara langsung tapi paling
tidak kita inginkan, bahwa tahapan peng-
tidak proses suap menyuap yang biasa dila-
hitungan suara merupakan salah satu fase
kukan di DPRD tidak terjadi dan masyarakat
yang rawan konflik. Hal ini terjadi di beberapa
dalam jumlah yang begitu banyak tidak
daerah di Indonesia yang telah melaksanakan
mungkin bisa dipengaruhi untuk memilih
Pilkada. Ada beberapa alasan yang muncul
hanya dengan menyuap. Keempat, kompetisi
setelah pelaksanaan pilkada, yang kalah bia-
politik local, dengan adanya kompetisi lokal
sanya mengemukakan alasan karena adanya
diharapkan terjadinya persaingan yang sehat
mobilisasi massa yang mengatas namakan
sehingga
warga yang tidak dapat menggunakan hak
akan
menghasilkan
seorang
pemimpin yang memiliki kualitas yang baik
pilihnya
menuntut
pertanggungngjawaban
yang berasal dari daerah bahkan sangat
KPUD dan Pemilihan ulang Pilkada. 94
YAYASAN AKRAB PEKANBARU Jurnal AKRAB JUARA Volume 1 Nomor 1 Edisi Agustus 2016 (92-99) Sebagai Negara transisi yang sedang
kepada semua pihak untuk tidak menggunakan
menuju negara demokrasi moderen tentu dari
cara-cara premanisme dan kekerasan dalam
berbagai sisi banyak terjadi kekurangan yang
melakukan tekanan politik, tekanan politik
harus dievaluasi, tetapi tentu saja evaluasi
dengan menggunakan cara-cara seperti ini
tersebut harus tetap berada dalam kerangka
hanya akan menyebabkan reaksi balik dari
hukum dan perundang-undangan yang ber-
pihak yang merasa ditekan dan melakukan
laku. Banyaknya konflik yang terjadi di be-
tekanan politik balik karena merasa harus
berapa daerah yang melaksanakan Pilkada
mempertahankan kemapanan politik yang
juga dikarenakan ruang kompetisi politik yang
telah diperoleh dan tentu saja situasi akan
lebih kecil dibanding dengan kompetisi politik
semakin rumit. Kedua, menganjurkan kepada
nasional seperti pemilu yang pernah kita
pihak yang merasa dirugikan terhadap apapun
laksanakan, sehingga elite politik bisa dengan
yang terjadi dalam proses Pilkada untuk
mudah memobilisir massa sebagai pressure
menempuh jalur hukum dalam menyelesaikan
politik untuk mencapai tujuaannya. Selain
persoalan. Undang-undang telah mengatur
ruang politik (scope politic) yang kecil,
tentang pelanggaran dan sanski mengenai
konflik pada pemungutan suara bisa juga
Pilkada. Jalur hukum adalah jalan terbaik
terjadi karena sikap elite politik yang tidak
untuk memperoleh kepastian keputusan yang
siap menerima kekalahan dan mengakui ke-
kita inginkan dan sudah semestinya bagi pihak
unggulan rivalnya. Di Amerika contohnya,
yang bersengketa harus mematuhi keputusan
pasca penghitungan suara, maka kandidat
hukum tersebut.
yang kalah langsung mengakui kekalahan
3. Kerawanan Dalam Tahapan
dirinya dan mengakui kemenangan kandidat rivalnya. Ini menunjukkan sikap sebagai negarawan yang baik bahwa memang rakyatlah yang menghendaki pemimpin terbaik untuk melayani rakyat. Kita tidak menginginkan persengketaan Pilkada menjadi menjadi konflik yang tajam apalagi konflik terbuka yang sulit dikendalikan. Menyikapi persoalan yang ada paska pengihtungan suara, menurut hemat penulis, hanya ada dua cara yang
dianjurkan,
Pertama,
menganjurkan
Pilkada Harus dipahami bahwa setiap tahapan pemilihan kepala daerah secara langsung memiliki titik-titik rawan yang bisa diambil langkah pencegahan (preventif) sebelum konflik terlanjur menjadi lebar dan meruncing bahkan tidak terkendali. Pertama, pada tahap penjaringan calon. Pada tahap ini seperti yang telah terjadi di beberapa daerah, konflik muncul karena KPUD tidak meluluskan salah satu kandidat. Kedua, Tahap kampanye, pada 95
YAYASAN AKRAB PEKANBARU Jurnal AKRAB JUARA Volume 1 Nomor 1 Edisi Agustus 2016 (92-99) tahap ini adalah wilayah yang paling rawan.
hak-hak orang lain karena pada akhirnya yang
Kampanye harus tetap berada pada kerangka
akan dirugikan dari konflik tersebut adalah
visi dan misi masing-masing kandidat dan jus-
masyarakat banyak, karena Pilkada adalah
tru bukan pada Black Campaign yang akan
entry point bagi perubahan masyarakat yang
memancing saling serang antar kelompok pen-
mengingingkan perbaikan kepemimpinan da-
dukung kandidat. Seharusnya para kandidat
erah. Dalam Pilakada ini elite politik bisa
menjadi contoh teladan membangun politik
menjadi sumber konflik politik dan bisa pula
yang damai dan santun bukan malah mem-
meminimalisir konflik. Karena yang mem-
bangun dan menularkan emosi yang buruk
bangun isu dan opini publik dilakukan oleh
kepada massanya dan masyarakat. Ketiga,
para elite, apabila isu tersebut mendidik dan
Pada tahap pemungutan dan perhitungan
tidak memecah belah masyarakat maka kon-
suara, Pemilu nasional yang lalu memberi
flik akan terelakkan tetapi sebaliknya apabila
pelajaran kepada kita bahwa sangat mungkin
para elite politik mengesampingkan politik
terjadi manipulasi hasil penghitungan suara,
santun dan mengedapankan keinginannya un-
dan bagi pihak yang tidak puas dan merasa
tuk berkuasa dengan menggunakan segala cara
dirugikan tentu akan bereaksi pada tahap ini.
maka mereka akan memanfaatkan kelompok
Pada tahapan ini kinerja panwaslu akan
massa sebagai pressure politik. Semestinya
dipertaruhkan untuk mengawasi kinerja KPPS
politik pada Pilkada di banyak daerah di
dan PPS disamping optimalisasi para saksi
Indonesia, tidak dijadikan sebagai ajang mem-
masing-masing kandidat. Dan yang terakhir,
pertontonkan kemahiran berfitnah, men-jelek-
keempat, pada saat pengumuman hasil penghi-
jelekakan orang lain sehingga visi dan misi
tungan suara. Banyak orang tidak bisa meng-
yang seharusnya dijadikan pegangan masya-
hargai kemenangan orang lain dan mengakui
rakat dalam memilih pemimpinnya hanya
kekalahan diri sendiri sebagai introspeksi diri
menjadi sampah yang tidak berarti.
di masa depan.
Berbagai konflik yang telah dan akan
Semua kerawanan pada tahap-tahap di
muncul jelas didasari perbedaan kepentingan
atas sebenarnya tidak akan menimbulkan
(interests) yang dibawa masing-masing kan-
konflik yang meruncing apalagi konflik antar
didat. Konflik ini yang harus dikelola agar
massa (bentrok fisik) apabila para aktor politik
kepentingan
yang dalam hal ini elite politik memulai
Sumber konflik pada setiap Pilkada disetiap
membangun kekuatan politiknya dengan cara-
daerah bisa dikarenakan adanya konflik yang
cara yang santun, etis dan tidak mencedrai
dibangun sebelum Pilkada digelar, artinya
masyarakat
tidak
terganggu.
96
YAYASAN AKRAB PEKANBARU Jurnal AKRAB JUARA Volume 1 Nomor 1 Edisi Agustus 2016 (92-99) pihak yang berkonflik memang memiliki
(bangsawan atau tidak) muncul di daerah
sejarah selalu berbeda kepentingan antara
bekas kesultanan dan kerajaan pada masa lalu
kelompok yang satu dengan lainnya. Keme-
dimana relasi politik atas nama kelas sosial
nangan pada Pilkada dianggap sebagai simbol
masih cukup tinggi.
kemenangan satu kelompok yang selama ini
4. Tidak optimalnya Kinerja Panwas
bertikai. Kalau memang ini terjadi maka perasaan dendam dan tidak senang mendominasi kepentingan bukan kepentingan bersama. Selain itu, yang sangat bisa merangsang timbulnya konflik ditengah-tengah masyarakat adalah kompetisi politik lokal yang tidak sehat seperti dengan menggunakan politik uang, cara-cara diluar susila dan sikap arogan. Sikap arogan biasanya ditunjukkan dengan pendekatan-pendekatan premanisme untuk menakuti kelompok lain. Sikap premanisme ini akan diikuti oleh perasaan bahwa kelompoknya yang paling kuat, paling hebat, mau menang sendiri dan setiap permasalahan akan diselesaikan dengan cara premanisme bukan dengan tindakan-tindakan yang rasional melainkan emosional.
Di dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sudah digariskan bahwa Panitia pengawas pemilihan kepala daerah terdiri dari unsur kepolisian, perguruan tinggi, pers dan tokoh masyarakat. Tentu saja ini dimaksudkan agar Panwas Pilkada dapat bekerja dengan tanggap karena isinya adalah orang-orang yang berasal dari kelompok-kelompok strategis. Secara administratif lembaga ini memiliki tugas; Membentuk Panwas kabupaten dan kecamatan Mengawasi semua tahapan pelaksanaan Pilkada, Menerima laporan pelanggaran Pilkada, Menyelesaikan perselisihan, Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang,
Sumber konflik lain yang bisa terjadi dalam pelasanaan Pilkada adalah konflik yang bersumber dari mobilisasi politik atas nama etnik, agama, daerah atau darah. Konflik karena etnik dan agama akan sangat potensial terjadi pada daerah yang ketegangan antar etniknya tinggi, selain itu konflik atas nama daerah akan muncul pada daerah yang jumlah penduduk asli dan pendatang berimbang, sementara
Pilkada
konflik
atas
nama
darah
Mengatur hubungan koordinasi panwas pada semua tingkatan. Secara umum, ada beberapa bagian yang harus diawasi oleh Panitia pengawas Pilkada yaitu institusi pelaksana yang dalam konteks ini adalah KPUD, para calon termasuk didalamnya Partai politik pendukung, dan mengawasi bagaimana hakhak politik pemilih dapat terjamin. Hak-hak pemilih ini sebagaimana tercantum di dalam undang-undang 32 tahun 2004 meliputi hak 97
YAYASAN AKRAB PEKANBARU Jurnal AKRAB JUARA Volume 1 Nomor 1 Edisi Agustus 2016 (92-99) bebas menghadiri kampanye, hak memperoleh
pelanggaran terhadap penggalangan massa,
visi, misi dan program secara tertulis dari
Keempat, mempertegas aturan yang melarang
kandidat, hak atas kampanye yang sopan,
penggunaan fasilitas pemerintah/negara untuk
tertib, edukatif, hak atas akses informasi
keperluan kampanye. Dan yang terakhir dan
mengenai Pilkada melalui media massa, hak
saat ini marak terjadi adalah mengawasi agar
memperoleh informasi terbuka mengenai hasil
isi kampanye tidak character assassination
audit dana kampanye 3 hari setelah KPUD
atau melakukan kampanye negatif. Ternyata
menerimanya dari akuntan publik, hak hari
membuka aib orang dan mejelekkan kandidat
libur pada hari pemilihan, hak memperoleh
lain tanpa disertai dengan argumen dan bukti
informasi mengenai tim kampanye, hak
yang kuat sudah menjadi kebiasaan dalam
memperoleh informasi mengenai hasil audit
setiap suksesi politik, hal ini harus dihindari
dana
dalam upaya membangun upaya politik
kampanye
dan
hak
memperoleh
informasi mengenai hasil Pilkada, selain itu
santun.
masyarakat juga memiliki hak terbebas dari
5. Simpulan
praktik politik uang dan hak terbebas dari
Bagi pasangan calon yang kalah,
penyelewengan penggunaan fasilitas publik
hendaknya berbesar hati, karena dalam setiap
oleh pejabat publik.
kompetisi atau perlombaan, selalu ada yang
Untuk itu Panwas Pilkada harus
menang, tetapi juga harus ada yang kalah.
meyiapkan langkah-langkah strategis dalam
Kalau semuanya menang, atau semuanya ka-
mengantisipasi
rawan
berupa,
lah namanya bukan kompetisi. Jika siap
pelaksana
Pilkada
mengikuti sebuah kompetisi, harus pula ber-
KPUD, PPK dan petugas PPS untuk tidak
siap untuk menang, tetapi juga harus siap
memanipulasi hasil penghitungan.Pengalaman
kalah. Sebagian pasangan calon lebih mem-
pada pencoblosan pemilu lalu yang banyak
persiapkan diri untuk menang dan melupakan
terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam peng-
untuk siap kalah.
Pertama,
titik-titik
mengawasi
hitungan suara harus menjadi pelajaran bagi
Siap kalah jauh lebih penting dari pada
kita dan diantisipasi. Kedua, Membuat sebuah
siap menang. Siap menang atau siap kalah
petunjuk yang sistematis dan praktis agar
merupakan bagian dari sportivitas. Orang
Panwas di tingkat bawah bisa bertindak secara
yang tidak siap menang atau kalah berarti
cepat apabila menemui pelanggaran-pelang-
belum bisa dikatakan sportif. Kekalahan mem-
garan pada pelaksanaan Pilkada, Ketiga Mem-
buat kita bisa untuk berefleksi apa yang
pertegas
menyebabkan kita kalah. Refleksi hendaknya
aturan
dan
sanksi
mengenai
98
YAYASAN AKRAB PEKANBARU Jurnal AKRAB JUARA Volume 1 Nomor 1 Edisi Agustus 2016 (92-99) kita lakukan ke dalam diri kita, bukan ke arah orang lain, orang yang selalu menyalahkan orang lain, berarti belum bisa dikatakan sportif. Pasangan calon harus bisa mengambil makna dari setiap peristiwa kemenangan ataupun kekalahan. Kekalahan hendaknya dijadikan motivasi untuk bisa bersemangat, menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sikap elit terutama pasangan calon harus mengedepankan sikap santun, berpolitik secara sehat, membudayakan sikap menerima kekalahan, pendewasaan berpolitik. Bahwa setiap kompetisi akan ada yang memenangkannya. Oleh karena itu agar tidak terjadi saling mencurigai dan perasaan dicurangi, maka pelaksanaan pemilu oleh penyeleng-
Daftar Pustaka Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, 2005. Krisna
Harahap, Konstitusi republik Indonesia: Sejak Proklamasi hingga Reformasi, Grafitri, 2004.
Liputan6.com, Jakarta, By Hanz Jimenez Salim, on 16 Des 2015 at 12:39 WIB. Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 (Buku I: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945), Cet. ke-1, Edisi Internal, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: 2008.
garanya harus benar-benar adil sehingga penyelenggara harus bekerja secara optimal, fungsi pengawasan juga harus berjalan secara tegas, sehingga akan mengurangi fonomena gugat menggugat ke Mahkamah Konstitusi, karna telah terlaksananya pemilihan kepala daerah secara fair.
99
