DEMOKRASI & PILKADA RESIDU KAMTIBMAS PASCA PILKADA
PEMULIHAN SITUASI PASCA PILKADA UPAYA POLRI DALAM TERKAIT PILKADA
PENANGANAN KONFLIK
SINERGI DALAM MENJAGA KAMTIBMAS
2
SOSIAL
TERJADI POLARISASI MASYARAKAT YG DILEGITIMASI, KRN MASINGMASING MASYARAKAT MEMILIKI PILIHAN & KEPENTINGAN
INDONESIA NEGARA NEGARA DEMOKRASI DEMOKRASI INDONESIA EKSEKUTIF
PRESIDEN / WAPRES KEPALA DAERAH / WAKIL
LEGISLATIF
PARTISIPASI MASYARAKAT (HAK POLITIK)
PEMIMPIN BERKUALITAS & AMANAH
TERWUJUDNYA KESRA 3
Fenomena intoleransi menjadikan indonesia sbg lautan anarki. Enclave masyarakat semakin tersegmentasi dan terfragmentasi oleh SARA, bahkan diaktifkan sebagai social power yang destruktif. Hasil Riset (Setara, LSI, The Wahis Institute): tahun 2016, 19,55 juta penduduk cenderung melakukan kekerasan atas nama agama. 20% penduduk setuju menggunakan kekerasan dalam menegakkan prinsip agama. Peningkatan intoleransi dipengaruhi oleh kondisi luar spt di: Timur Tengah, Belahan Eropa, USA,
sebagian Afrika dan Asia Barat.
Fenomena konflik sosial Samuel P. Huntington (the image of limited good theory + tragedy of the commons theory), intinya akar konflik adalah perebutan sumber daya. Vocal consent juga dikarenakan sengeketa lahan / wilayah, perseteruan agama, sengketa SDA Indikasi adanya agenda setting melalui pemberitaan media massa/ medsos yg tdk berimbang, provokatif, fitnah. Data Sops Polri tahun 2015: konflik berlatarbelakang sara: 1.568 kasus, bentrok massa 10.064 kasus, konflik sosial terbuka: 53 kasus. Penanganan konflik sosial masih terkesan reaktif (pemadam kebakaran).
•
DINAMIKA PILKADA MENUNJUKKAN ADANYA KETERBELAHAN YG CUKUP TINGGI DI MASY.
•
KEJADIAN MENONJOL SEBANYAK 152
KEJADIAN SEBELUM PENCOBLOSAN TERUTAMA TERJADI DI WIL. JAKARTA, SULTRA, ACEH, DAN PAPUA •
TINGKAT TPP MENUNJUKKAN PENURUNAN DIBANDINGKAN TAHUN 2015 YAKNI DARI 34 KASUS MENJADI 32 KASUS PADA 2017
4
• LAHGUN FORMULIR C6 • PETUGAS PPS MEMBUKA KOTAK SUARA TANPA DIKETAHUI SAKSI & PENGAWAS • PUNGUT SUARA TDK DIHADIRI SAKSI PASLON & PPL • KPPS MEMILIH LBH DR SEKALI • KOTAK SUARA DILARIKAN MASY • SURAT SUARA TDK DITANDATANGANI KETUA KPPS • TERDPT PEMILIH BERASAL DR KAB LAIN • ADA PEMILIH TDK TERDAFTAR DI DPT GUNAKAN KTP NON ELEKTRONIK • GANGGUAN CUACA SEBABKAN TERLAMBATNYA DISTRIBUSI SHG TDK MELAKS PUNGUT SUARA
5
PROAKTIF POLICING (PENCEGAHAN SBLM GUAN KAMTIBMAS)
• KEKUATAN DETEKSI DINI DAN DETEKSI AKSI (KERJASAMA & KOMUNIKASI TNIPOLRI-BIN) • PROAKTIF ACTION (PROBLEM SOLVER) TUMBUHKAN KESADARAN HUKUM • SINERGI & KEMITRAAN DNG STAKEHOLDERS PENEGAKAN HUKUM SECARA PROPORSIONAL & EFEKTIF :
• HUKUM YANG RELEVAN • PETUGAS YG KUALITAS & KUANTITASNYA BAIK • SARANA PRASARANA CUKUP • BUDAYA MASY YG MENDUKUNG
6
MASA KAMPANYE • •
PUNGUT HITUNG
PENETAPAN HASIL
PASCA PILKADA
POLARISASI YG DI LEGALKAN SELAMA PILKADA HRS DIPERSATUKAN KEMBALI AGAR TDK BERLARUT PEMBANGUNAN BS JALAN PIHAK YG MENANG DIHIMBAU UTK TDK EUFORIA BERLEBIHAN & MAMPU MERANGKUL SEMUA ELEMEN YG ADA, SEDANGKAN PIHAK YG KALAH DIDORONG UTK MAU MENDUKUNG PEMENANG, JK ADA SENGKETA DIDORONG UTK MENGGUNAKAN JALUR HUKUM
DORONG TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK DI TIAP – TIAP DAERAH UTK BERDAYA GUNA SECARA OPTIMAL DORONG FORUM KEDAERAHAN UTK PELIHARA KAMTIBMAS SEPERTI FKUB MEMAKSIMALKAN PERAN INTELIJEN DAN BHABINKAMTIBMAS TERMASUK BABINSA SBG UJUNG TOMBAK DETEKSI DINI DAN DETEKSI AKSI SERTA MEDIA SOLUTIF MENCEGAH MELUASNYA MASALAH SOSIAL
UNDANG- UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL INPRES NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGARI PERMENDAGRI NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PP NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
SINERGI BERSAMA SELURUH STAKEHOLDER TERKAIT PEMERINTAH, POLRI, TNI, KEJAKSAAN, UNSUR MASYARAKAT.
TIDAK ADA ANGGARAN BERJALAN PARSIAL, TIDAK TERKOORDINASI PASIF, SALING MENUNGGU
PEMERINTAH (PEMPROV, PEMDA, PEMKOT) AGAR MENGALOKASIKAN ANGGARAN UNTUK PENANGANAN KONFLIK SOSIAL. POLRI SIAP MEMBANTU MENGAMANKAN DAN BEKERJA BERSAMA DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.
PENGGUNAAN KEKUATAN DLM TINDAKAN KEPOLISIAN
8
• DORONG SINERGI SEMUA STAKEHOLDER YG ADA UTK SECARA BERSAMA – SAMA MENJAGA DAN MEMELIHARA SITUASI KEAMANAN • SEHINGGA PROSES PEMBANGUNAN DAPAT BERJALAN OPTIMAL DAN SESUAI PERENCANAAN YG ADA, SERTA DIIKUTI DENGAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
9
