RASIONALITAS PILKADA DAN CALON INDEPENDEN UNTUK PILKADA DKI JAKARTA
Temuan Survei 23-29 Mei 2007 Urban Poor Consortium (UPC) & Lembaga Survei Indonesia (LSI) Jakarta
Tujuan Survei
Mengetahui evaluasi warga DKI Jakarta tentang isu-isu krusial DKI Jakarta.
Mengetahui evaluasi warga tentang kinerja PEMDA DKI Jakarta.
Mengetahui opini warga DKI JAKARTA tentang calon INDEPENDEN
PERSPEKTIF
Apa yang membedakan demokrasi dan bukan demokrasi dalam pemerintahan terutama adalah adanya pertanggung jawaban yang berkuasa kepada publik (accountability) setidaknya lewat mekanisme pemilihan umum tentang kinerja pemerintahan hingga berujung pada diterima atau tidak diterimanya pertanggung jawaban tersebut (Prezeworski et al, 1999). Accountability yang berujung pada reward and punishment merupakan rasionalitas demokrasi. Sebuah demokrasi punya fungsi rasional dalam mengatur hubungan antara elite penguasa dan massa pemilih bila asas accountability, reward and punishment, terhadap elite pemerintah berjalan. Reward and punishment ini pada dasarnya bertumpu pada sejauhmana elite yang berkuasa bekerja sesuai dengan kepentingan pemilih: Semakin kinerja yang berkuasa mendekati kepentingan pemilih maka peluang untuk mendapat reward, dipilih kembali, menjadi semakin besar, dan demikian juga sebaliknya.
Lanjutan…
Untuk melihat sejauhmana rasionalitas demokrasi di atas bekerja atau tidak bekerja, pertama-tama bagaimana publik mengevaluasi kinerja pemerintah yang sedang berkuasa. Komponen apa yang harus dievaluasi harus dilihat urgensi persoalan yang paling dirasakan masyarakat, dan kemudian bagaimana pemerintah menangani masalah-masalah tersebut. Bila dinilai negatif, diharapkan calon yang berasal dari pemerintah yang sedang berkuasa tidak dipilih, dan bila sebaliknya, dipilih. Tapi, seperti akan ditunjukan di bawah, ada indikasi bahwa rasionalitas demokrasi ini tidak bekerja dalam perilaku pemilih Pilkada DKI. Sumber irasionalitas ini adalah kegagalan calon alternatif dalam membangun rasionalitas Pilkada DKI Jakarta, dan UndangUndang Pilkada yang mengahalangi munculnya calon alternatif yang lebih bervariasi.
LANJUTAN
Komponen dasar dari Pilkada demokratis adalah dijaminnya hak warga untuk memilih dan dipilih secara jurdil. Undang-undang Pilkada harus ditundukan pada prinsip maksimalisasi hak memilih dan dipilih tersebut. Tidak boleh ada undang-undang yang menghalang-halangi hak politik warga tersebut. Undang-undang Pilkada kita selama ini menghambat maksimalisasi hak dipilih warga ketika warga hanya diakui sah sebagai calon kepala daerah bila dicalonkan oleh partai politik. Undang-undang tersebut menghalangi maksimalisasi hak dipilih warga karena jumlah partai yang bisa mencalonkan jauh lebih sedikit dibanding jumlah warga yang potensial kompeten dan berkeinginan untuk menjadi kepala daerah.
LANJUTAN
Undang-undang ini mencederai prinsip dasar demokrasi, dan mempersempit rekrutmen pemimpin terbaik menurut aspirasi rakyat yang merupakan komponen dasar dari demokrasi. Undang-undang itu harus dicabut, dan diganti dengan yang lebih memaksimalkan pelaksanaan demokrasi dan memaksimalkan hasil dalam rekrutmen kepala daerah. Dibolehkannya secara sah calon independen untuk kepala daerah merupakan wujud dari maksimalisasi hak dipilih warga, dan maksimalisasi pelaksanaan demokrasi, dan akan menjaga rasionalitas Pilkada. Bagaimana warga DKI Jakarta memandang aspirasi calon independen ini? Untuk menjawab ini telah dilakukan survei opini publik atas populasi warga DKI Jakarta yang punya hak pilih.
Metodologi
Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia di PROPINSI DKI JAKARTA yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Dalam survei ini jumlah sampel ditetapkan sebanyak 1090 orang. Dengan metode multistage random sampling, dan memiliki toleransi kesalahan (margin of error) sebesar +/- 3% pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel berasal dari 109 Kelurahan dari seluruh Kota yang terdistribusi secara proporsional. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Satu pewawancara bertugas untuk satu desa/kelurahan (10 responden). Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 15% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.
Flow Chart : Multistage Random Sampling
Populasi desa/kelurahan tingkat Propinsi Kota/Kab k
Kota/Kab 1
…
…
Desa/kelurahan di tingkat Kota/Kabupaten dipilih secara random dengan jumlah proporsional
Ds 1 … Ds m
Ds 1 … Ds n RT1
RT2
RT3
RT4
RT5
RT/lingkungan dipilih secara random sebanyak 5 dari tiap-tiap desa terpilih Di masing-masing RT/Lingkungan dipilih secara random dua KK
KK1 KK2
Laki-laki
Perempuan
Di KK terpilih dipilih secara random Satu orang yang punya hak pilih laki-laki/perempuan
Temuan: Validasi sampel
Profile Demografi Responden Relatif Terhadap Populasi
KATEGORI BPS GENDER Laki-laki 50.6 Perempuan 49.4 AGAMA Muslim 85.7 Katolik 4.0 Protestan 6.0 Hindu 0.3 Budha 3.8 Lainnya 0.1 ETNIS Jawa 35.2 Betawi 27.6 Sunda 15.3 Minang 3.2 Tionghoa 5.5 Lainnya 13.2
LSI 50.0 50.0 88.5 2.7 4.9 0.4 2.9 0.6 36.6 28.6 15.4 2.6 5.1 11.7
KATEGORI BPS PENDIDIKAN <= SD 32.3 SLTP 21.5 SLTA 36.2 Kuliah 10.0 WILAYAH JAKARTA BARAT 21.1 JAKARTA PUSAT 11.8 JAKARTA SELATAN 22.8 JAKARTA TIMUR 28.2 JAKARTA UTARA 15.8 KEPULAUAN SERIBU 0.3
LSI 30.9 20.7 33.4 12.0 21.1 11.9 22.9 27.5 15.6 0.9
EVALUASI ATAS KONDISI SOSIALEKONOMI DAN PEMERINTAHAN DKI JAKARTA
KONDISI EKONOMI Bagaimana Ibu/Bpk melihat kondisi Ekonomi DKI Jakarta sekarang ini dibanding tahun lalu, dan kondisi Ekonomi DKI Jakarta setahun kedepan dibandingkan sekarang ini?…(%)
57,9
55,6
25,1 15
17,1
15,4
12,3
1,7 Lebih Buruk
Tidak ada perubahan
Sekarang dibanding tahun lalu
Lebih Baik
TT/TJ
Setahun kedepan dibanding sekarang
Umumnya warga DKI (58%) merasakan bahwa kondisi ekonomi DKI tahun ini lebih buruk Dibanding tahun lalu, yang mengatakan lebih baik hanya 15%.
MASALAH MENDESAK Menurut Ibu/Bapak, kira-kira apa masalah paling mendesak yang harus pemerintah/pemda DKI Jakarta segera tangani dalam lima tahun ke depan? (%) Pengangguran
14,8
Kemacetan
14,6 11,6
Banjir
10,1
Kriminalitas (kejahatan) Biaya pendidikan/sekolah
7,5
Banyaknya orang miskin
6,9 6,2
Biaya Kesehatan/obat-obatan mahal Narkoba Kebersihan kota
5,7 4,8
Korupsi di pemerintahan
3,7
Sarana transportasi umum
3,5 2,5
Pelayanan pemerintah pada masyarakat Penertiban pedagang kaki lima Penggusuran (pengusiran) pemukiman liar Penggusuran (pengusiran) pedagang kaki lima Jumlah penduduk yang terlalu banyak Penertiban Pemukiman liar Lainnya
1,3 0,6 0,6 0,6 0,6 4,5
MASALAH MENDESAK Setelah itu, masalah apa yang paling mendesak berikutnya yang harus pemerintah/pemda DKI Jakarta segera tangani dalam lima tahun ke depan? (%) 13,8
Pengangguran
10,9 9,7
Kemacetan Banjir Biaya pendidikan/sekolah
9,3
Narkoba
8,6 7,8 7,1
Kriminalitas (kejahatan) Banyaknya orang miskin Biaya Kesehatan/obat-obatan mahal Korupsi di pemerintahan Kebersihan kota Pelayanan pemerintah pada masyarakat Sarana transportasi umum Penertiban pedagang kaki lima Jumlah penduduk yang terlalu banyak Penggusuran (pengusiran) pedagang kaki lima Penertiban Pemukiman liar Penggusuran (pengusiran) pemukiman liar Lainnya
6,9 5,7 5,7 3,9 3,1 1,4 1,2 0,8 0,6 0,6 2,7
MASALAH MENDESAK Setelah itu, masalah apa lagi yang paling mendesak berikutnya yang harus pemerintah/pemda DKI Jakarta segera tangani dalam lima tahun ke depan? (%) 15,3
Pengangguran
10,3 9,5
Biaya pendidikan/sekolah Banyaknya orang miskin
8,9
Biaya Kesehatan/obat-obatan mahal Kemacetan
8,1
Korupsi di pemerintahan
8,1 7,3
Banjir Narkoba Kriminalitas (kejahatan)
7,1 5,6
Pelayanan pemerintah pada masyarakat
4,1
Kebersihan kota
3,9 3
Sarana transportasi umum Penertiban pedagang kaki lima Jumlah penduduk yang terlalu banyak Penertiban Pemukiman liar Penggusuran (pengusiran) pedagang kaki lima Penggusuran (pengusiran) pemukiman liar Lainnya
1,9 1,8 0,8 0,8 0,7 2,8
Masalah paling mendesak yang harus ditangani Pemda DKI Jakarta 5 tahun ke depan adalah: Pengangguran, Kemacetan, dan Banjir.
KINERJA PEMERINTAH Bagaimana Ibu/Bpk melihat Pemda DKI Jakarta menangani masalah-masalah berikut? (%)
Pengangguran
7 91.4
18.7
Kemiskinan
79.6
27.2
Banjir
Kemacetan
71.2
7.4 91.6
Buruk
Baik
KINERJA PEMERINTAH Bagaimana Ibu/Bpk melihat Pemda DKI Jakarta menangani masalah berikut (%)
27.2
Pembersihan kali/sungai
71
34.9
Mengatasi masalah kejahatan/kriminal
Pemberantasan korupsi di jajaran Pemda DKI
63.5
18.1 74.4
Buruk
Baik
IMPLIKASI ELEKTORAL
TIDAK RASIONAL
Umumnya warga DKI Jakarta merasakan bahwa kondisi ekonomi DKI Jakarta tahun ini lebih buruk dari sebelumnya. Masalah utama dan paling mendesak yang dirasakan warga pada umumnya dan meminta segera ditangani dalam lima tahun ke depan adalah pengangguran, kemacetan, dan banjir. Warga DKI Jakarta umumnya menilai bahwa Pemda DKI Jakarta sekarang gagal dalam menanggulangi tiga masalah utama tersebut. Evaluasi negatif warga terhadap kinerja Pemda seperti itu seharusnya berimplikasi pada tidak dipilihnya calon yang berasal dari Pemda. Bila tetap dipilih berarti Pilkada DKI Jakarta tidak rasional, dan calon alternatif yang ada (Adang Darajatun) gagal membangun rasionalitas Pemilih Pilkada. Kemungkinan kegagalan rasionalitas Pilkada juga karena mekanisme Pilkada yang mengkerangkeng prinsip dasar dari demokrasi, yakni dibatasinya hak warga untuk dipilih hanya bila dicalonkan oleh partai politik. Sebagaimana akan ditunjukan di bawah bahwa pembatasan pencalonan oleh patai politik ini bertentangan dengan keinginan warga DKI Jakarta pada umumnya.
KOMITMEN DAN EVALUASI TERHADAP DEMOKRASI
Komitmen Seberapa setuju atau tidak setuju Ibu/Bapak dengan pendapat bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik untuk negara kita?…(%)
77,3
10,4
7,6 0,5
Sangat setuju
Setuju
Tidak setuju
Sangat tidak setuju
4,2 TT/TJ
Evaluasi Seberapa puas Ibu/Bapak dengan pelaksanaan demokrasi di negara kita sejauh ini?…(%)
40,5
46,4
2,9 Sangat puas
Cukup puas
Kurang puas
6,0
4,1
Tidak puas sama sekali
TT/TJ
Defisit (Pelaksanaan – Komitmen) (%)
87.7
43.4
Komitmen
Pelaksanaan
Defisit
-44.3
Temuan
Komitmen warga terhadap demokrasi sebagai sistem pemerintahan terbaik bagi negeri kita tumbuh sangat luas dalam masyarakat DKI Jakarta. Hanya satu dari sepuluh warga DKI yang tidak punya komitmen terhadap demokrasi tersebut. Tapi sejauh ini warga DKI Jakarta umumnya (52%) merasa tidak puas dengan pelaksanaan demokrasi di negeri kita. Jadi ada gap sekitar 40% antara komitmen dan pelaksanaan demokrasi.
PILKADA DAN PERSEPSI TENTANG CALON INDEPENDEN
AWARENESS DENGAN PILKADA
Apakah Ibu/Bapak tahu/pernah dengar bahwa pada bulan Agustus nanti akan diadakan pemilihan Gubernur DKI Jakarta secara langsung?…(%)
86,3
13,7
Ya
Tidak
HAK DIPILIH Apakah Ibu/Bpk setuju atau tidak setuju dengan pandangan bahwa setiap warga yang punya hak pilih dalam pemilihan Gubernur juga punya hak untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur?…(%)
79,4
10,7
Sangat setuju
9,5
Setuju
Tidak setuju
0,4
0,1
Sangat tidak setuju
TT/TJ
Hampir semua warga DKI (90%) menjunjung tinggi hak dipilih setiap warga yang punya hak pilih.
PARTAI TAK MEJAMIN ASPIRASI WARGA
Apakah Ibu/Bpk yakin dengan pandangan bahwa pencalonan seseorang menjadi Gubernur DKI Jakarta oleh PARPOL akan menghasilkan Gubernur yang sesuai dengan keinginan pemilih/rakyat?…(%)
64,0
29,8
5,2 Sangat yakin
Cukup yakin
Kurang yakin
0,2
0,8
Tidak yakin sama sekali
TT/TJ
Warga umumnya (64%) tidak yakin bahwa pencalonan oleh parpol akan mengahasilkan Gubernur yang sesuai dengan keinginan pemilih.
PERILAKU PEMILIH Untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi munculnya calon gubernur DKI Jakarta terbaik bagi warga Jakarta, ada yang usul agar pencalonan gubernur DKI Jakarta tidak harus hanya oleh partai politik, tapi dibolehkan juga oleh individu atau kelompok masyarakat di luar partai politik. Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju dengan pendapat tersebut ?…(%)
80,0
12,5
6,8 Sangat setuju
Setuju
Tidak setuju
0,5
0,3
Sangat tidak setuju
TT/TJ
Hampir semua warga (87%) setuju agar pencalonan gubernur dibuka tidak hanya untuk Partai politik tapi juga untuk masing-masing individu dan kelompok masyarakat di luar partai.
PERILAKU PEMILIH Kalau ada dua calon gubernur dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta nanti, yang satu dicalonkan oleh partai politik, dan yang satu lagi dicalonkan bukan oleh partai politik (calon independen), tapi oleh kelompok masyarakat di luar partai politik. Calon yang mana yang akan Ibu/Bapak pilih ?…(%)
59,3 39,4
1,3 Yang dicalonkan oleh partai politik
Yang tidak dicalonkan oleh partai politik
TT/TJ
Sebagian besar warga DKI (59%) akan mendukung calon yang tidak dicalonkan partai bila ada.
DISTRIBUSI OPINI
PERILAKU PEMILIH Apakah Ibu/Bpk setuju atau tidak setuju dengan pandangan bahwa setiap warga yang punya hak pilih dalam pemilihan Gubernur juga punya hak untuk mencalonkan diri sebaga Gubernur?…(%) KATEGORI
Setuju
Tidak setuju
PKS
90.5
9.5
PD
88.5
11.5
PDIP
92.2
7.8
GOLKAR
91.2
8.8
PPP
91.1
8.9
PAN
83.6
16.4
Lainnya
88.2
11.8
TJ/Rahasia
90.9
8.8
TT/TJ
0.3
Ide bahwa setiap warga yang punya hak pilih punya hak untuk dipilih didukung oleh hampir semua pendukung partai.
PERILAKU PEMILIH Apakah Ibu/Bpk yakin dengan pandangan bahwa pencalonan seseorang menjadi Gubernur DKI Jakarta oleh PARPOL akan menghasilkan Gubernur yang sesuai dengan keinginan pemilih/rakyat?…(%) KATEGORI
Yakin
Tidak yakin
TT/TJ
PKS
32.1
67.3
0.6
PD
38.5
60.9
0.6
PDIP
38.5
61.5
GOLKAR
42.7
56.3
PPP
40.0
60.0
PAN
30.9
69.1
Lainnya
42.2
57.8
TJ/Rahasia
29.0
69.2
1.0
1.8
Para pendukung partai sendiri umumnya tidak yakin bahwa calon yang dicalonkan oleh partai akan sesuai dengan keinginan pemilih.
PERILAKU PEMILIH Untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi munculnya calon gubernur DKI Jakarta terbaik bagi warga Jakarta, ada yang usul agar pencalonan gubernur DKI Jakarta tidak harus hanya oleh partai politik, tapi dibolehkan juga oleh individu atau kelompok masyarakat di luar partai politik. Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju dengan pendapat tersebut ?…(%) KATEGORI
Setuju
Tidak setuju
TT/TJ
PKS
89.9
9.5
0.6
PD
84.6
15.4
PDIP
83.8
16.2
GOLKAR
83.5
16.5
PPP
86.7
13.3
PAN
90.9
9.1
Lainnya
90.1
9.9
TJ/Rahasia
86.6
12.8
0.6
Hampir semua pendukung partai setuju agar calon gubernur DKI tidak harus hanya Dicalonkan oleh partai tapi juga oleh perorangan atau kelompok di luar partai.
PERILAKU PEMILIH Kalau ada dua calon gubernur dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta nanti, yang satu dicalonkan oleh partai politik, dan yang satu lagi dicalonkan bukan oleh partai politik (calon independen), tapi oleh kelompok masyarakat di luar partai politik. Calon yang mana yang akan Ibu/Bapak pilih ?…(%) KATEGORI
Dari partai
Bukan dari partai
TT/TJ
PKS
32.3
66.5
1.2
PD
46.8
53.2
PDIP
38.8
60.3
0.9
GOLKAR
45.6
52.4
1.9
PPP
43.2
56.8
PAN
30.2
69.8
Lainnya
43.0
57.0
TJ/Rahasia
37.5
59.7
2.8
Kalau ada calon yang tak dicalonkan partai, dan bersaing dengan yang dicalonkan partai, Para pendukung sendiri pada umumnya akan memilih calon yang bukan dicalonkan partai.
PERILAKU PEMILIH Apakah Ibu/Bpk setuju atau tidak setuju dengan pandangan bahwa setiap warga yang punya hak pilih dalam pemilihan Gubernur juga punya hak untuk mencalonkan diri sebaga Gubernur?…(%) KATEGORI
Sangat setuju
Laki-laki Perempuan
13,1% 8,3%
<= 19 thn 20 - 29 thn 30 - 39 thn 40 - 49 thn => 50 thn
3,2% 11,2% 12,3% 11,6% 8,9%
<= SD SLTP SLTA KULIAH
7,0 7,5 12,7 14,5
JAWA BETAWI SUNDA CINA Lainny a
10,8% 9,9% 9,6% 10,9% 13,7%
JAK-BAR JAK-PUS JAK-SEL JAK-TIM JAK-UT KEP. SERIBU
10,1% 8,6% 10,4% 12,3% 10,6% 10,0%
Tidak setuju GENDER 76,5% 9,9% 82,3% 9,0% USIA 83,9% 12,9% 79,7% 9,1% 77,5% 9,6% 80,2% 7,0% 79,5% 11,6% PENDIDIKAN 84,5 7,8 81,6 10,9 77,0 10,0 75,4 9,2 ETNIS 80,2% 8,8% 81,3% 8,5% 78,4% 10,8% 72,7% 16,4% 75,8% 9,7% WILAYAH 76,8% 12,7% 81,3% 8,6% 80,0% 9,6% 79,3% 8,0% 80,0% 8,8% 90,0%
Setuju
Sangat tidak setuju
TT/TJ
0,6% 0,2%
0,2%
0,7% 0,8%
0,4%
0,4
0,4
0,2 1,0 0,3% 0,3% 1,2% 0,8% 0,4% 1,6% 0,3% 0,6%
Dukungan terhadap hak untuk dicalonkan melampaui sekat-sekat demografis.
PERILAKU PEMILIH Apakah Ibu/Bpk yakin dengan pandangan bahwa pencalonan seseorang menjadi Gubernur DKI Jakarta oleh PARPOL akan menghasilkan Gubernur yang sesuai dengan keinginan pemilih/rakyat?…(%) KATEGORI
Sangat yakin
Laki-laki Perempuan
7,2% 3,1%
<= 19 thn 20 - 29 thn 30 - 39 thn 40 - 49 thn => 50 thn
12,9% 4,3% 5,0% 4,2% 6,0%
<= SD SLTP SLTA KULIAH
7,5 5,4 4,1 3,9
JAWA BETAWI SUNDA CINA Lainnya
4,0% 6,7% 4,2% 3,8% 6,5%
JAK-BAR JAK-PUS JAK-SEL JAK-TIM JAK-UT KEP. SERIBU
3,5% 8,6% 4,0% 6,0% 4,1% 20,0%
Kurang Cukup yakin yakin GENDER 26,1% 65,4% 33,5% 62,6% USIA 35,5% 51,6% 22,5% 73,3% 26,7% 67,7% 33,2% 60,6% 33,4% 59,2% PENDIDIKAN 39,2 52,2 31,7 62,4 27,8 67,5 20,3 73,9 ETNIS 30,9% 64,3% 30,4% 61,7% 31,1% 64,1% 39,6% 56,6% 18,5% 72,6% WILAYAH 31,0% 64,2% 30,5% 60,2% 27,7% 67,5% 26,8% 65,6% 36,1% 59,8% 30,0% 50,0%
Tidak yakin sama sekali 0,4%
0,7% 0,4
0,5
TT/TJ 0,9% 0,7%
0,7% 1,9% 0,7% 0,8 0,5 0,7 1,4
0,3%
0,8% 0,9% 0,6%
0,8%
1,6%
0,4% 0,3%
1,3% 0,8% 0,4% 1,3%
Keyakinan bahwa calon gubernur yang dicalonkan partai tidak akan menghasilkan gubernur Yang sesuai keinginan rakyat menembus batas-batas demografis.
PERILAKU PEMILIH Kalau ada dua calon gubernur dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta nanti, yang satu dicalonkan oleh partai politik, dan yang satu lagi dicalonkan bukan oleh partai politik (calon independen), tapi oleh kelompok masyarakat di luar partai politik. Calon yang mana yang akan Ibu/Bapak pilih ?…(%) KATEGORI Laki-laki Perempuan <= 19 thn 20 - 29 thn 30 - 39 thn 40 - 49 thn => 50 thn <= SD SLTP SLTA KULIAH JAWA BETAWI SUNDA CINA Lainnya JAK-BAR JAK-PUS JAK-SEL JAK-TIM JAK-UT KEP. SERIBU
Yang dicalonkan oleh partai Yang tidak dicalonkan oleh politik partai politik GENDER 38,0% 60,2% 40,8% 58,4% USIA 45,2% 54,8% 62,3% 36,6% 60,6% 38,7% 56,3% 41,3% 38,1% 60,5% PENDIDIKAN 47,2 52,0 41,8 57,7 38,0 60,8 29,6 67,3 ETNIS 39,2% 60,3% 42,9% 55,3% 58,5% 40,9% 64,0% 34,0% 66,1% 30,6% WILAYAH 40,9% 58,6% 40,7% 58,5% 56,0% 43,6% 67,2% 30,3% 51,2% 46,4% 70,0% 30,0%
TT/TJ 1,9% 0,8%
1,1% 0,7% 2,4% 1,4% 0,8 0,5 1,2 3,0 0,5% 1,8% 0,6% 2,0% 3,3% 0,5% 0,8% 0,4% 2,4% 2,4%
KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN
Kesimpulan dan saran-saran Warga DKI Jakarta yang punya hak pilih pada umumnya menilai kinerja Pemda DKI gagal dalam mengatasi masalah-masalah yang mereka rasakan paling mendesak (pengangguran, banjir, dan kemacetan). Evaluasi negatif atas Pemda DKI Jakarta ini bisa membuat Fauzi Bowo sebagai calon yang terkait langsung dengan kinerja Pemda tidak dipilih bila Pilkada berlangsung secara rasional: menghukum pejabat yang dinilai gagal dengan tidak memilihnya. Bila Fauzi tetap terpilih berarti Pilkada DKI Jakarta tidak rasional, dan lawannya Adang Darajatun gagal membangun rasionalitas Pilkada DKI Jakarta. Irasionalitas itu bisa juga lahir karena Undang-undang Pilkada DKI (pemilu presiden
dan
Pilkada-Pilkada
daerah-daerah
lain
kecuali
Aceh)
mempersempit munculnya peluang lebih besar bagi calon-calon alternatif. Penyempitan rekrutmen calon-calon ini hanya oleh partai politik mengebiri asas demokrasi di mana setiap warga punya hak untuk dicalonkan.
Kesimpulan dan saran-saran Undang-undang yang membatasi agar calon gubernur hanya bisa dicalonkan secara sah oleh partai politik bertentangan juga dengan aspirasi warga DKI Jakarta. Hampir semua warga DKI Jakarta mengakui hak bahwa setiap warga yang punya hak pilih juga punya hak untuk dipilih. Hampir semua warga DKI Jakrta menginginkan agar pencalonan gubernur DKI Jakarta tidak hanya boleh oleh partai politik tapi juga boleh oleh perorangan maupun oleh kelompok masyarakat di luar partai politik. Sebagian besar warga DKI Jakarta tidak yakin bahwa calon gubernur DKI Jakarta yang dicalonkan partai akan menghasilkan gubernur yang sesuai dengan keinginan rakyat.
Kesimpulan dan saran-saran Bila ada dua calon, yang satu dicalonkan oleh partai dan yang lainnya tidak dicalonkan oleh partai, mayoritas pemilih DKI akan memilih calon yang tidak dicalonkan oleh partai politik. Dalam demokrasi aspirasi warga ini penting untuk didengar dan diterjemahkan ke dalam keputusan politik. Karena itu PEMBATASAN CALON GUBERNUR DKI JAKARTA
HANYA
OLEH
PARTAI
POLITIK
HARUS
DICABUT,
DAN
DIBERIKAN KESEMPATAN PENCALONAN OLEH PERORANGAN ATAU OLEH KELOMPOK MASYARAKAT DI LUAR PARTAI POLITIK. Mahkamah konstitusi harus segera meninjau ulang (menguji) konstitusionalitas Undang-Undang yang mengatur pencalonan kepala daerah apakah bertentangan dengan Konstitusi atau tidak, apakah bertentangan dengan suara rakyat sebagai sumber dasar demokrasi, atau tidak. Bila aspirasi ini tidak dijalankan maka Pilkada DKI Jakarta yang akan datang tidak mendapat legitimasi demokrasi yang kuat.
