HASIL PEMANTAUAN PELAKSANAAN PEMILU AKSES PILKADA DKI JAKARTA AGENDA (General Election Network for Disability Access) adalah jaringan sejumlah organisasi masyarakat sipil dan organisasi penyandang disabilitas (OPD) di Asia Tenggara yang di di Indonesia dimotori oleh Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) yang bertujuan untuk meningkatkan akses penyandang disabilitas pada pemenuhan hak politik dan partisipasi dalam pemilu. Sejak didirikan pada 2011 sampai sekarang, AGENDA di Indonesia telah melakukan berbagai penelitian, pemantauan pemilu dan advokasi untuk pemenuhan hak politik dan pelaksanaan pemilu yang akses bagi penyandang disabilitas. Dalam pemantauan di DKI Jakarta AGENDA menurunkan 69 pemantau yang tersebar di 1001 TPS di DKI Jakarta. Fokus pemantauan adalah aksesibilitas di TPS. Aspek yang dipantau adalah 1) Partisipasi penyandang disabilitas, 2) Jalan menuju TPS, 3) Lokasi TPS, 4) Pintu masuk dan pintu keluar TPS, 5) Luas TPS, 6) Meja Bilik Suara, 7) Tinggi meja kotak suara, dan 8) Ketersediaan alat bantu tuna netra. Antusiasme masyarakat pemilih Jakarta cukup tinggi. Keterlibatan pemilih pemilh disabilitas dalam menggunakan hak pilih sangat tinggi. Tingkat partisipasi pemilih disabilitas yang tinggi, apakah di iringi dengan pelaksanaan Pemilu Akses di TPS?, berikut hasil pemantauannya: 1. Partipasi Penyandang Disabilitas Tingginya partisipasi penyandang disabilitas di Pilkada DKI mencapai 99,7%1 menurut data hasil Pilkada berdasarkan entry data Model C1 yang merupakan hasil sementara dan bukan hasil final. Dengan total pemilih 10.256 dan pengguna hak pilih 10.299.
1
`
https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t1/dki_jakarta/jakarta_selatan/pancoran/kalibata
Kenaikan jumlah pemilih disabilitas pada hari pemungutan suara sebesar 4.885 pemilih, dari jumlah DPT yang hanya berjumlah 5.3712.
Jumlah Pemilih Penyandang Disabilitas 10.256
5.371
Jumlah DPT
4.885
Jumlah Pemilih Hari H
Kenaikan Jumlah Pemilih
Melihat kenaikan jumlah pemilih disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara, hal ini dapat disebabkan pemilih penyandang disabilitas yang sudah terdaftar tidak terekam sebagai pemilih penyandang disabilitas dalam kolom keterangan 2
`
https://pilkada2017.kpu.go.id/pemilih/dpt/nasional
disabilitas di DPT. Hal ini terlihat dalam partisipasi penyandang disabilitas di Jakarta Barat3.
2. Jalan Menuju TPS Dalam peraturan KPU menyebutkan TPS harus berada di lokasi yang mudah di jangkau oleh pemilh termasuk pemilih penyandang disabilitas4. Jalan menuju TPS harus dipastikan akses (permukaan tanahnya tidak berbatu, tidak bergelombang, tidak berumput tebal atau tidak berparit/selokan, sehingga memudahkan pemilih penyandang disabilitas menuju TPS. Hasil pemantauan menunjukkan 546 (55%) TPS jalan menuju TPS nya tidak akses bagi penyandang disabilitas, dan hanya 455 (45%) TPS jalan menuju TPS nya dapat di lalui penyandang disabilitas.
3
https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t1/dki_jakarta/jakarta_barat Pasal 17, PKPU 10 2015 di ubah menjadi PKPU 14 2016; ayat (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, dan menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasi 4
`
Apakah jalan menuju ke TPS permukaan tanahnya berbatu, bergelombang, berumput tebal atau berparit/selokan?
546/55%
455/45%
Iya Tidak
3. Lokasi TPS Dalam buku panduan KPPS secara jelas disebutkan bahwa: “Pembuatan TPS harus memberikan kemudahan bagi kelompok disabilitas pengguna kursi roda dan lanjut usia, seperti di tempat yang rata tidak berbatu-batu, tidak berbukit-bukit, tidak berumput tebal, tidak melompati parit/got dan tidak bertangga-tangga”.5 Hasil pemantaun menunjukkan masih terdapat lokasi TPS yang tidak akses bagi penyandang disabilitas 424 (42%) TPS terletak di lokasi bertangga, bertingkat, berundak, berumput atau berkarpet. Hanya 577 (68%) TPS yang lokasinya memudahkan penyandang disabilitas untuk memiih.
5
Buku Panduan Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS PILKADA 2017. Persyaratan TPS Akses bagi pemilih disabilitas TPS harus memperhatikan kemudahan bagi pemilih disabilitas: Pastikan TPS tidak didirikan di lahan yang berbatu-batu, berbukit, dikelilingi selokan atau parit, ataupun yang ada anak tangganya. Hal 14.
`
Apakah TPS terletak di lokasi bertangga, bertingkat, berundak, berumput atau berkarpet?
424/42% 577/58%
Iya Tidak
4. Pintu masuk dan pintu keluar TPS Peraturan tentang lebar pintu masuk dan pintu keluar TPS ini diatur dalam buku panduan KPPS6 yang secara jelas menyebutkan bahwa; “Pintu masuk dan keluar TPS sebaiknya lebarnya tidak kurang dari 90 cm agar dapat menjamin akses gerak bagi Pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda”. Dalam PKPU juga diatur pintu masuk dan keluar harus akses bagi penyandang disabilitas7. Hasil pemantauan menunjukkan 172 (17%) TPS, pintu masuk dan keluarnya kurang dari 90cm. Hal ini tentunya menyulitkan pengguna kursi roda untuk memasuki TPS. Dan terdapat 829 (83%) pintu masuk dan keluarnya tidak kurang dari 90cm. 6
Buku Panduan Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS PILKADA 2017. Hal 13 Pasal 18, PKPU 10 2015 di ubah menjadi PKPU 14 2016; ayat (3) Pintu masuk dan keluar TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin akses gerak bagi Pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda. 7
`
Apakah lebar pintu masuk dan keluar TPS selebar 90 cm atau lebih ? 172/17%
Iya 829/83%
Tidak
5. Luas TPS Dalam pembuatan TPS harus memperhatikan luas TPS untuk mempermudah ruang gerak bagi pengguna kursi roda di dalam TPS. Jika TPS terlalu sempit dan sedikit mempunyai ruang kosong akan menyulitkan pengguna kursi roda bergerak dengan bebas, misalnya di sekitar bilik pemungutan suara, kotak suara, dan lainnya. Dalam PKPU juga telah diatur bagaimana ketentuan luas TPS 8 X 10 Meter8, hal ini pun diatur dalam Buku Panduan Pemungutan dan Perhitungan Suara9. Hasil pemantauan menunjukkan terdapat 256 (26%) TPS tidak cukup luas, sehingga menyulitkan pengguna kursi roda untuk bergerak. Dan terdapat 746 (74%) TPS cukup luas untuk pengguna kursi roda bergerak. Jarak antara meja bilik suara dengan dinding 8
Pasal 18, PKPU 10 2015 di ubah menjadi PKPU 14 2016; Ayat 1; TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat. 9 Buku Panduan Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS PILKADA 2017. Hal 13.
`
pembatas belakang dan samping minimal 1 meter, hal ini memberikan ruang cukup untuk pengguna kursi roda bergerak10.
Apakah ruang di dalam TPS cukup luas untuk pengguna kursi roda bergerak? (meja bilik suara berjarak minimal 1 meter dari dinding/pembatas TPS)
256/26% 745/74%
Iya
Tidak
6. Meja Bilik Suara Keterbatasan ketersediaan meja yang mempunyai ruang kosong dibawah untuk menempatkan bilik suara seringkali terjadi. Pada akhirnya petugas KPPS hanya memanfaatkan meja yang ada, seperti meja sekolah tanpa memperhatikan ruang kosong dibawah meja. Tentunya hal tersebut dapat menyulitkan penguna kursi roda untuk melakukan pemungutan di bilik suara. Dalam panduan KPPS disebutkan tentang pentingnya memperhatikan ruang kosong dan tinggi meja bilik suara “Salah satu dari meja bilik suara, dibuat dengan ukuran tinggi meja bilik pencoblosan sekitar 75 cm s/d 1 meter dari permukaan lantai/tanah, dengan bagian bawah meja berongga (ruang
10
Pasal 20, PKPU 10 2015 di ubah menjadi PKPU 14 2016;Huruf i; i. bilik suara yang ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPS dan Saksi, dengan ketentuan jarak antara bilik suara dengan batas lebar TPS paling kurang 1 (satu) meter;
`
kosong dibawahnya) untuk memudahkan pemilih penyandang disabilitas pengguna kursi roda.”11 Hasil pemantaun menunjukkan 130 (13%) meja bilik suara tidak memiliki ruang kosong dibawah nya, sehingga menyulitkan pengguna kursi roda bila melakukan pemungutan suara. Terlalu tingginya posisi meja bilik suara bisa menyebabkan pemilih pengguna kursi roda tidak bisa menjangkau meja tersebut dan akibatnya tidak bisa memberikan hak pilihnya secara mandiri. Hasilnya terdaapt 871 (87%) meja bilik suara memiliki ruang kosong dibawahnya, adanya ruang kosong di bawah meja akan sangat membantu pengguna kursi roda bergerak/memutar kursi rodanya ketika menggunakan hak pilih12.
Apakah meja bilik suara memiliki ruang kosong di bawahnya (tinggi meja bilik minimal 75-100 cm dari lantai) untuk kemudahan akses bagi pengguna kursi roda?
130/13%
871/87%
Iya
Tidak
7. Tinggi meja kotak suara Kotak suara harus disesuaikan dengan ukuran tinggi yang memudahkan pengguna kursi roda atau disabilitas daksa menjangkaunya13. Ketentuan tinggi meja kotak suara “Meja dengan ukuran tinggi sekitar 35 cm dari permukaan lantai/tanah untuk 11
Buku Panduan Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS PILKADA 2017. Hal 14 Ibid. Huruf j. meja tempat bilik suara, dibuat berkolong di bawah meja yang memungkinkan Pemilih berkursi roda dapat mencapai meja bilik suara dengan leluasa; 13 h. meja kotak suara tidak terlalu tinggi sehingga kotak suara bisa dicapai oleh umumnya Pemilih, dan Pemilih yang menggunakan kursi roda; 12
`
meletakkan kotak suara, sehingga bagian atas kotak suara dapat diraih oleh semua pemilih termasuk pemilih pengguna kursi roda atau disabilitas daksa”.14 Hasil pemantuan menunjukkan 189 (19%) TPS dengan tinggi lebih, hal tentunya menyulitkan pengguna kursi roda atau pemilih disabilitas daksa memasukkan kerta suara. Dan terdapat 812 (81%) TPS memiliki ketinggian dibawah 35 cm, hal ini tentunya dapat memudahkan pengguna kursi roda.
8. Ketersediaan alat bantu tuna netra. Alat bantu memilih bagi disabilitas netra (templae braille) merupakan kebutuhan utama bagi disabiitas netra jika mereka mau menggunakan hak pilihnya secara langsung tanpa dibantu pendamping. Ketersedian alat bantu tuna netra (braille template) di TPS merupakan suatu keharusan dalam perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara, dan harus masuk didalam kotak suara dan di terima oleh KPPS paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.15 Hasil pemantauan menunjukkan Temuan AGENDA menunjukkan bahwa masih terdapat 144 (14%) TPS yang tidak ada alat bantu tuna netra dan terdapat 857 (86%) 14
Buku Panduan Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS PILKADA 2017. Hal 14 Pasal 21, PKPU 10 2015 di ubah menjadi PKPU 14 2016; (3) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:l. Alat bantu tuna netra 15
`
TPS terdapat alat bantu tuna netra. Ketidakadanya alat bantu tuna netra tersebut bisa jadi memang tidak ada dikotak atau petugas yang tidak mengetahui kegunaan alat bantu tuna netra tersebut. Bahkan di beberapa TPS ditemukan alat tersebut diletakkan di bawah meja pendaftaran pemilih tidak pernah dijelaskan kegunaannya selama proses pemugutan suara.
Apakah alat bantu tuna netra (braille template) tersedia di TPS?
144/14%
857/86%
Ada
Tidak Ada
9. Hal lainnya Sesungguhnya telah tercantum berbagai peraturan yang memuat tentang pelaksanaan pemilu yang akses bagi penyandang disabilitas. Bahkan secara khusus Buku Panduan Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS PILKADA 2017 juga telah dijelaskan didalamnya secara gamblang bagaimana membuat TPS yang akses dan bagaimana melakukan pelayanan yang ramah. Menjelang proses rekrutmen penyelenggara di tingkat bawah, KPU RI juga telah mengingatkan dengan terbitnya surat edaran no 7 tentang Formulir Alat Bantu Periksa Pelaksanaan Pemilu Akses bagi Penyandang Disabilitas untuk KPPS. Formulir ini sangat dapat membantu petugas KPPS dalam mewujudkan pelaksanaan pemilu yang akses pada pemungutan suara, karen hanya dengan membaca dua lembar apa aja yang yang harus dilakukannya. `
Dalam proses bimbingan teknis petugas KPPS yang dilaksanakan oleh PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) atau PPS (Panitia Pemungutan Suara) adalah waktu yang sangat menentukan bagaimana petugas KPPS dibekali dengan pemahaman untuk melaksanakan pemungutan suara yang akses bagi penyandang disabilitas. AGENDA telah merumuskan 7 Unsur TPS Akses yang terdiri dari: 1. Jalan menuju TPS, 2. Pintu keluar dan masuk, 3. Permukaan TPS, 4. Luas TPS untuk kursi roda, 5. Tinggi suara, 6. Ruang meja kosong dibawahnya dan tinggi bilik suara, dan 7. Ketersediaan alat bantu tuna netra. Bilamana TPS memilik 7 unsur diatas maka TPS tersebut dapat dikatakan TPS akses. Dari total 1001 TPS yang dipantau 5 Kotamadya DKI Jakarta hanya 210 (21%) TPS yang akses dan sisanya 791 (79%) tidak akses.
Kontak Person: Muhammad Zaid (Manager Pemantauan JPPR) 081298864748
`
