ANALISIS HUKUM & POLITIK RESUFFLE KABINET ZIKIR PASCA PILKADA ACEH 2017

JARINGAN SURVEY INISIATIF

|1

ANALISIS HUKUM & POLITIK RESUFFLE KABINET ZIKIR PASCA PILKADA ACEH 2017

JARINGAN SURVEI INISIATIF Alamat : Jln. T. Di Haji, Lr. Ujong Blang, Np. 36, Gp. Lamdingin, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Telepon : (0651) 6303 146 Email : [email protected], Website : www.jsthopi.org


|2

ANALISIS HUKUM & POLITIK RESUFFLE KABINET ZIKIR PASCA PILKADA ACEH 2017 Oleh : Tim Riset JSI

Meski Gubernur Aceh Zaini Abdulah telah membantah dalam di media bahwa isu perombakan kabinet di jajajaran pemerintah Aceh adalah kabar angin belaka (Serambi Indonesia, 8/03/2017), namun kabar akan adanya mutasi/pergantian pejabat di tubuh pemerintahan Aceh terlanjur merebak di kalangan publik dan birokrasi di Pemrintahan Aceh. Sejumlah pandangan menilai bahwa resuffle kabinet di pemerintahan zikir sarat dengan muatan politis. Pasalnya pergantian mutasi pejabat secara besar besaran baru saja dilakukan oleh Plt Gubernur Aceh, Soedarmo pada Kamis 26 Januari 2017. Soedarmo ketika itu memutasi sejumlah pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV di lingkup Pemerintahan Aceh. Terlepas kebenaran isu tersebut, kajian ini akan membahas secara komprehensif aspek hukum dan politis andai saja mutasi tersebut benar dilakukan di ditengah detik detik transisi pemerintahan baru.

Aspek Hukum

Ditinjau secara hukum, mutasi/penggantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah dalam situasi Pilkada telah diatur dalam serangkaian peraturan perundang undangan. Diantaranya pada Pasal 162 ayat (3) UU 10 Tahun 2016 (UU Pilkada) disebutkan bahwa Gubernur, Bupati, atau Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan.

Undang-undang yang kedua, adalah UU No. 05/2014 tentang ASN, khususnya pasal 116 Ayat (1) Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama dua tahun terhitung sejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi, kecuali pejabat tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan.



|3

Selain itu terdapat sejumlah regulasi yang mengatur larangan mutasi pejabat sebelum dua bulan sejak tanggal pelantikan. Diantaranya Surat Edaran nodaran dari Kemenpan&RB Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penggantian Pejabat Pasca Pilkada serta Surat dari Kemendagri Nomor T.820/2294/OTDA tentang Larangan Kepala Daerah melakukan penggantian Pejabat Pemda. Inti daripada surat edaran tersebut adalah dalam rangka menjamin penyelenggaraan Pemda dan Pelayanan Masyarakat dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota, bahwa di dalam ketentuan pasal 162 ayat 3 pada UU No.10 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, ditegaskan bahwa Gubernur, Bupati atau Walikota dilarang melakukan penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tehitung sejak tanggal pelantikan.

Bagaimana apabila dilakukan tetap dilakukan mutasi sebelum enam bulan sejak tanggal pelantikan?

Konsekuensi hukum bagi Pejabat Pembina Kepegawaian yang melakukan mutasi dengan tidak mengindahkan UU Pilkada, UU ASN, serta Surat Edaran Kemenpan RB dan Kemendgari adalah, Seluruh mutasi yang dilakukan sebelum enam bulan secara hukum dapat dianggap tidak sah dan seluruh pengeluaran tunjangan (bagi pejabat yang menggantikan) selama proses itu dianggap kerugian negara. Eksesnya apabila kelak BPK melakukan audit dan pemeriksaan maka pengeluaran yang dikeluarkan negara untuk membayar pejabat yang diangkat secara tidak sah dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku dapat dikategorikan sebagai korupsi.

Definisi kerugian negara yang terdapat dalam beberapa undang-undang, antara lain adalah sebagai berikut: 

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (“UU BPK”): “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.” JARINGAN SURVEI INISIATIF

Alamat : Jln. T. Di Haji, Lr. Ujong Blang, Np. 36, Gp. Lamdingin, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Telepon : (0651) 6303 146 Email : [email protected], Website : www.jsthopi.org




|4

Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (“UU Perbendaharaan Negara”): “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”



Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”): “Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”



Dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara dikatakan bahwa kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya.

Dengan demikian secara hukum melakukan mutasi pejabat sebelum 6 bulan dilantik sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang undangan adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matige dadd) dan merupakan penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang berupa pengangkatan pejabat yang tidak sesuai ketentuan peraturan dapat mengakibatkan timbulnya kerugian negara dikarenakan negara melakukan pembayaran secara tidak sah (tidak sesuai aturan) kepada pejabat yang diangkat.

Akan tetapi, Mutasi tetap boleh dilaksanakan sepanjang untuk pengisian jabatan yang lowong, dengan tidak melakukan pemberhentian pejabat (non job), menurunkan jabatan (demosi), dan mengalihkan pejabat struktural menjadi pejabat fungsional. Serta melaksanakan putusan pengadilan kepada PNS yang tersangkut masalah JARINGAN SURVEI INISIATIF Alamat : Jln. T. Di Haji, Lr. Ujong Blang, Np. 36, Gp. Lamdingin, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Telepon : (0651) 6303 146 Email : [email protected], Website : www.jsthopi.org


|5

tindak korupsi, atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan serta pidana lainnya . apabila tidak dikarenakan alasan pengisian jabatan lowong ataupun melaksanakan putusan pengadilan maka mutasi pejabat tersebut adalah melanggar ketentuan yang berlaku.

Aspek Politis

Dari sudut pandang penguasa, birokrasi sangat dibutuhkan karena merupakan sarana penguasa untuk mengimplementasikan kehendak (interest) nya dalam kehidupan rakyat. Melalui birokrasilah penguasa memerintah rakyat secara efektif serta melakukan day to day pelaksaaan kekuasaan mereka. Kekuasaan bagi seseorang tidak akan berarti bila aparatur birokrasi tidak mau melakukan tugas administratif maupun manajemen. Oleh karena itu Birokrasi pemerintah tidak bisa dilepaskan dari proses dan kegiatan politik. Pada setiap gugusan masyarakat yang membentuk suatu tata pemerintahan tidak bisa dilepaskan dari aspek politik ini. Politiksebagaimana diketahui terdiri dari orang orang yang berperilaku dan bertindak politkk yang diorganisasikan secara politik oleh kelompok kelompok kepentingan dan berusaha mencoba mempengaruhi pemerintah untuk mengambil dan melaksanakan suatu kebijakan

dan

tindakan

yang

bisa

mengangkat

kepentingannya

dan

mengenyampingkan kepentingan kelompok lainnya (Thoha,2003:27).



|6

Berkaitan dengan kasus mutasi pejabat di tubuh pemerintahan Aceh. Sedapat mungkin jangan sampai publik menilai mutasi tersebut berkaitan erat dengan kepentingan personal zaini dan kelompok. Oleh karena itu pemerintah Aceh harus menelaah serta mengkaji kebutuhan sumberdaya dengan melakukan analisis dan pemetaan jabatan. Sebab disatu sisi apabila ditinjau dari segi urgensitas atau kebutuhan sumberdaya terhadap jabatan baru hampir dapat dipastikan tidak ada. Itu disebabkan sebelumnya Plt. Gubernur Aceh Soedarmo telah melakukan pergantian kabinet mulai dari pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV di lingkup Pemerintahan Aceh. Dengan demikian tidak ada alasan kuat dari segi urgensitas terkait mutasi tersebut. Dari segi aspek manajemen birokrasi, merombak kabinet dengan jeda waktu yang sangat singkat dapat merusak kinerja birokrasi khususnya dalam melakukan fungsi fungsi pelayanan publik. Berkaitan dengan mutasi dalam jabatan sesuai dengan Pasal 71 ayat (2) UU 10 tahun 2016, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, danWalikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Melihat dari aspek hukum, politis serta manajemen birokrasi, maka dipastikan akan sulit mendapat persetujuan mendagri terkait rotasi jabatan di pemerintahan Aceh. Kecuali disebabkan hal yang diatur oleh UU, seperti mengisi posisi lowong atau diganti karena tindak pidana atau berhalangan tetap.



|7

Kesimpulan

1. secara hukum melakukan mutasi pejabat sebelum 6 bulan dilantik sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang undangan adalah perbuatan melawan hukum serta penyalahgunaan wewenang.

Seluruh mutasi yang dilakukan

sebelum enam bulan secara hukum dapat dianggap tidak sah dan seluruh pengeluaran tunjangan (bagi pejabat yang menggantikan) selama proses itu dianggap kerugian negara. pengeluaran yang dikeluarkan negara untuk membayar pejabat yang diangkat secara tidak sah dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku dapat dikategorikan sebagai korupsi

2. Mutasi tetap boleh dilaksanakan sepanjang untuk pengisian jabatan yang lowong, dengan tidak melakukan pemberhentian pejabat (non job), menurunkan jabatan (demosi), dan mengalihkan pejabat struktural menjadi pejabat fungsional. Serta melaksanakan putusan pengadilan kepada PNS yang tersangkut masalah tindak korupsi, atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan serta pidana lainnya 3. pemerintah Aceh harus menelaah serta mengkaji kebutuhan sumberdaya dengan melakukan analisis dan pemetaan jabatan. Agar publik tidak mengaitkan isu mutasi tersebut dengan kepentingan personal Gubernur Aceh.

4. Kemungkinan besar mendagri akan menolak rotasi jabatan yang dilakukan tidak sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku. Apabila tetap dilaksanakan. Dipastikan Mendagri akan mengeluarkan Surat yang pada intinya memerintahkan untuk membatalkan keputusan pergantian pejabat di pemerintahan Aceh selama tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



|8

Penutup isu mutasi yang di hembuskan saat ini, sangat mengganggu kondusivitas birokrasi. Terlebih saat ini anggaran baru akan di jalankan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Disisa masa pemerintahan Zaini Abdullah hanya efektif 2,6 bulan lagi diharapkan Pemerintahan Aceh dibawah komando Zaini Abdullah fokus menuntaskan sisa tugasnya dengan menyiapkan segera

proses pelelangan dan pengadaan

barang. Dengan demikian publik berharap bahwa isu mutasi tersebut benar hanya sekedar kabar angin dan tidak benar dilakukan oleh Pemerintah Aceh saat ini. Karena selain berdampak terganggunya kinerja pemerintahan Aceh juga membawa dampak hukum hukum serius.


ANALISIS HUKUM & POLITIK RESUFFLE KABINET ZIKIR PASCA PILKADA ACEH 2017

Recommend Documents