Manajemen Saksi Pilkada Aceh 2017 Aryos Nivada
Arti Manajemen •Manajemen secara etimologis adalah seni melaksanakan & mengatur. •Manajemen sebagai disiplin ilmu yg mengajarkan proses mendapatkan tujuan organisasi dalam upaya bersama dengan sejumlah orang atau sumber milik organisasi. •Manajemen proses mengatur kegiatan agar berjalan dengan baik dalam mencapai tujuan secara optimal sesuai dengan yang diinginkan.
MANAJEMEN SAKSI PASANGAN CALON Upaya pengelolaan saksi pasangan calon sebagaisuatu program yang utuh, terencana denganbaik, diterapkan secara sistematis, untuk mencapai hasil yang lebih baik…
Mengapa pada Hari H, Butuh MANAJEMEN SAKSI yang BAIK? Perencanaan yang Baik = Hasil lebih baik •Perencanaan yang Baik = Pengorganisasian lebih baik •Pengorganisasian yang Baik = Maksimalisasi Peranan dan Fungsi Saksi •Maksimalisasi Peran dan Fungsi Saksi = Maksimalisasi upaya Pemenangan Pemilu Partai •Maksimalisasi upaya Pemenangan Pemilu Partai = Hasil lebih baik
6 ASPEK DASAR MANAJEMEN SAKSI 1. Ruang Lingkup Fungsi dan Peran Saksi 2. Analisa Sumber Daya 3. Rekrutmen 4. Orientasi dan Training 5. Komunikasi dan Pengawasan Berkelanjutan 6. Penghargaan 7. Evaluas
Tujuan • Mempersiapkan saksi yang mengerti peraturan
• Mempersiapkan saksi yang mampu bertindak sesuai dengan peraturan PILKADA dan UU yang berlaku
Menejemen Saksi Pasangan Calon Pilkada 2017 Mekanisme Pelaporan Saksi Koordinasi Saksi : SMS Center
Tujuan workplan
Dana
Menejemen Saksi
Logistik
Penempatan Relawan
Pelatihan Relawan
Target jumlah TPS tercover ( 10,000)
Perekrutan Relawan
Workplan
11-12 Januai : Persiapan 15 Januari Perekrutan Saksi
15 Februari: Penempatan saksi di TPS
10 Februari sebelum : Pendaftaran saski TPS
1 Februari : Pelatihan/briefing saksi, Buku panduan IRI
Prinsip-Prinsip Menjemen yang baik •KISS ME : •Koordinasi, •Integrasi, •Simplifikasi, •Sinkronisasi, •Mekanisme
Dua Fungsi Penting Saksi 1. 2.
sebagai operator penghitungan suara saksi sebagai penjaga perolehan suara.
Apa yang Harus Dipersiapkan untuk Seorang Saksi? •Pengetahuan tentang PERATURAN PILKADA •Pengetahuan tentang struktur Tim Sukses •Pengetahuan tentang cara mengajukan keberatan •waktu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara •Bagaimana cara melaporkan temuan ke lapangan pada TIM SUKSES •Saksi di TPS, kemungkinan juga bisa menjadi saksi di pengadilan sengketa PILKADA
Apa yang Anda Lakukan Sebagai Saksi Apabila Menemukan Situasi Berikut? •Di TPS tempat anda bertugas, anda melihat bilik suara yang tidak menjamin kerahasiaan pemilih waktu pencoblosan. Anda mempertanyakan pada Ketua KPPS, tetapi yang bersangkutan 'dak memperdulikan teguran anda? •Apa yang akan anda lakukan?
Apa Saja yang Perlu Diketahui Seorang Saksi? 1. Peraturan PILKADA, khususnya soal pemungutan dan penghitungan suara 2. Bagaimana cara mengajukan keberatan atau keluhan di TPS? 3. Bagaimana cara mengumpulkan dan menuliskan data pelanggaran? 4. Bagaimana cara mendokumentasikan pelanggaran? 5. Bagaimana proses pelaporan dari TPS ke TIM SES?
UU /Peraturan yang wajib diketahui 1. 2. 3.
4.
5. 6.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (yang terkait dengan Pilkada) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota (Sepanjang tidak bertentangan dengan UU Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh PKPU dan Perbawaslu (yang relevan dengan Pilkada)
20
Lampiran PERATURAN BAWASLU REPUBLIK INDONESIA Nomor : 24 Tahun 2009 Tanggal : 4 Desember 2009
ALUR MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Pelanggaran Administratif
Pelanggaran Pemilu
Laporan
Bagian penerimaan/ penanganan laporan
Hasil Kajian
Bukan pelanggaran Pemilu
Sengketa Pemilu
KPU Prov/Kab/Kota
Tindak Pidana Pemilu
Penyidik Polri
Pelanggaran Kode Etik
Bawaslu
Selesai
Pemanggilan Para Pihak
Pertemuan Para Pihak untuk Musyawarah Mufakat
Tercapai Musyawarah Mufakat
Tidak tercapai Musyawarah Mufakat
Berita Acara Penyelesaian Sengketa
Pleno Panwaslu
Keputusan Final Panwaslu
LAPORAN DISAMPAIKAN KEMANA Laporan pelanggaran Pemilu kada pada setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada Aceh Tahun 2017 dapat disampaikan kepada : 1. Panwaslih Kabupaten/Kota 2. Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten/Kota 3. Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di masing-masing Gampong
BENTUK LAPORAN Pelapor dapat menyampaikan laporan dugaan pelanggaran dalam bentuk lisan maupun tertulis, dengan cara melapor langsung ke Kantor Pengawas Pemilu, atau dapat juga menghubungi Pengawas pemilu melalui telepon atau dalam bentuk pesan singkat melalui telepon genggam, faksimili, surat elektronik (e-mail).
APA ISI LAPORAN? Laporan pelanggaran pelaksanaan Pemilu yang disampaikan ke Panwaslu, memuat : 1. Nama dan Alamat Pelapor; 2. Waktu dan Tempat Kejadian Perkara; 3. Nama dan Alamat Pelanggar; 4. Nama dan Alamat Saksi-saksi; 5. Uraian Kejadian
Alur Pengawasan Para Paslon, Badan Peyelenggara, dan Pihak lainnya SMS Center/WA
Advokasi dan Lobby
Sistem Data Base
Rekomendasi
Position Paper
Pertemuan Multi Stakeholder
Alur Advokasi Penyimpangan di Pilkada Data SMS Center
Penulisan
Position Paper
Data Kepolisian
Filterisasi / Validasi Data
Jaringan Survey Inisiatif
Road Show Stakeholder
Pelibatan Media Data TNI
KAPAN LAPORAN DISAMPAIKAN KE PANWASLIH? Dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015 disebutkan, masa pelaporan kasus sengketa tiga hari sejak kasus itu dinyatakan sengketa.
BAGAIMANA PROSES SETELAH LAPORAN DI PANWASLIH? Dalam menerima laporan dugaan pelanggaran Pilkada Aceh Tahun 2017, Panwaslih melakukan mekanisme sebagai berikut : 1. Panwaslih menerima laporan secara lisan dan/atau tertulis; 2. Panwaslih menuangkan laporan pelanggaran pemilu yang disampaikan oleh pelapor kedalam formulir penerimaan laporan; 3. Laporan yang telah dituangkan dalam formulir laporan ditandatangani oleh Pelapor dan pihak Panwaslih; 4. Panwaslih memberikan tanda terima laporan kepada pihak pelapor
Permohonan penyelesaian Sengketa diajukan kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memuat: a. b. c. d.
e. f. g.
identitas Pemohon yang terdiri atas nama Pemohon, alamat Pemohon, dan nomor telepon atau faxmilie dengan dilampiri fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor; kedudukan Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilihan; identitas Termohon yang terdiri dari: nama Termohon, alamat Termohon, dan nomor telepon atau faximilie kedudukan Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan; uraian yang jelas mengenai kewenangan menyelesaikan sengketa; uraian kedudukan hukum Pemohon dan Termohon dalam penyelesaian sengketa;
Lanjutan... g. uraian yang jelas mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan; h. uraian yang jelas mengenai obyek yang disengketakan; i. permasalahan sengketa yang memuat kepentingan langsung Pemohon j. atas penyelesaian sengketa dan masalah/obyek yang disengketakan; k. hal yang diminta untuk diputuskan
Terima kasih
Sekretariat • Alamat : Jln. Tgk. Di Haji, Lr. Ujong Blang, No. 36 Gp. Lamdingin, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh-23127
• Telepon : (0651) 6303 146 • Email :
[email protected] • Website : www.jsthopi.org
