BAB IX oleh : Prof.Gunarto.SH.SE,Akt.M.Hum Politik Hukum Pasca Pemilu 1999 § Sistem politik yang dianut pasca Pemilu 1999
di Indonesia kembali pada masa demokrasi liberal, yaitu sistem politik yang demokratis, bedanya sistem pemerintahan yang dianut bukan lagi parlementer tetapi sistem presidensil.
Lanjutan... § Ke b e r h a s i l a n r e f o r m a s i m e n e m p a t k a n
pemerintah yang terbentuk itu terbuka bagi kritik masyarakat, kekuasaan Presiden dalam membentuk Undang Undang dikurangi melalui Amandemen UUD 1945 dan beralih ke DPR. § Pemerintah pasca 1999 benar benar pemerintah yang terbatas kekuasaan, yang dibatasi oleh UUD 1945. Dapat Disebutkan sebagai p e m e r i n t a h b e r d a s a r k a n k o n s t i t u s i (konstitusional goverment).
Lanjutan... § Keterbatasan kekuasaan Presiden itu juga
disebabkan konfigurasi politik di DPR dan MPR dimana tidak ada satu partai politikpun menguasai MPR dan DPR dengan Single Mayority seperti pada masa orde baru. § Selain itu keterbukaan dan HAM harus diakomodasikan oleh Pemerintah.
Lanjutan... § Pemerintah pasca pemilu 1999 bertanggung
j a w a b p d r a k y a t , p e m e r i n t a h y a n g demokratis, berbanding terbalik dengan pemerintah masa orde baru dan demokrasi terpimpin.
a. Konfigurasi Politik. § Pasca Pemilu 1999 peranan partai poltik
dalam sistem poltik di Indonesia kembali menguat, karena tidak adanya satu partai yang menguasai mayoritas DPR dan MPR, dan Iklim demokrasi sudah menyelimuti kehidupan politik di Indonesia.
Lanjutan... § Dari konfigurasi politik yang demokratis tetap
tidak ada satu partai yang menguasai mayoritas di DPR dan MPR, maka untuk menggolkan programnya harus berkoalisi dengan fraksi-‐fraksi lain sampai tercapai mayoritas di kedua lembaga negara tersebut. D e m i k i a n j u g a h a l n y a d e n g a n eksekutif,adalah sulit bagi presiden dalam menggolkan RUU yang diajukannya ke DPR tanpa berkonpromi dengan fraksi-‐fraksi besar
lanjutan § Demikian juga halnya dalam setiap sidang
tahunan MPR, presiden harus sedapat mungkin menampung aspirasi fraksi-‐fraksi di MPR agar ia tidak mengalami kesulitan dalam meloloskan program dan pertanggung jawabannya, walaupun Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR seperti pada masa sebelumnya.
lanjutan § Presiden dapat diberhentikan MPR hanya bila
melanggar hukum bukan karena masalah polotik. § Presiden abdurahman wahid saat membentuk kabinetnya mengikuti konfigurasi polotik di DPR dan MPR menurut alur seperti disebutkan di atas itu,tetapi dalam perjalanannya,presiden mengganti orang-‐orang partai tersebut dengan pilihannya sendiri,sehingga dilakukansidang istimewa MPR tahun 2001 untuk menkjatuhkan Presiden
lanjutan § Abdurahman wahid diberhentikan sebagai
Presiden RI dan mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai presiden.Megawati dalam mengangkat Materi-‐Materinya mengikuti secara jelas dan taat asas atas skenario konfigurasi politik tersebut di atas. Itulah sebabnya ia menyebutkan kabinetnya sebagai kabinet gotong royong.
b. Politik Hukum § Politik hukum yang ditempuh pasca pemilu
1 9 9 9 a d a l a h p o l i t i k h u k u m y a n g mendekatkan tata hukum dengan realita sosial atau hukum yang populis.Berlarut-‐ larutnya konflik politik antara DPR dengan presiden Abdurahman Wahid (hampir 1 tahun dan 2 tahun masa jabatnnya) membuat kebijakan di bidang ekonomi terabaikan sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat sangat lamban.
lanjutan § Setelah Megawati ditetapkan menjadi
presiden RI, kebijakannya juga banyak ditujukan untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan seperti perubahan undang-‐ undang pemilu,susduk MPR/DPR/DPRD dan DPD , pemilihan presiden dan wakil presiden, pembentukan Mahkamah Konstitusi dan menuntaskan amandemen UUD 1945 yang sudah dimulai pada masa pemerintahan presiden Abdurahman Wahid.
Lanjutan... § L a m b a t n y a p e r t u m b u h a n e ko n o m i ,
mengundang banyak kritik dari masyarakat dengan mengatakan bahwa politik hukum pemerintah pasca pemilu 1999 barulah s e b a t a s m e m b e n t u k h u k u m u n t u k memantapkan kekuasaan partai-‐parati polotik (terutama yang besar) belum diarahkan untuk memperbaiki kondisi ekonomi.
lanjutan § Dan Pembentukan Hukum Untuk
Memperbaiki Perekonomian Yang S i g n i fi k a n D i s e r a h k a n P a d a Pemerintah hasil Pemilu 2004 Karena Dipilih Secara Langsung Oleh Rakyat K a r e n a S a n g a t Te p a t D a l a m Mendongkrak Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Dan Nasional Nantinya
Perundang-‐Undangan Pasca Pemilu 1999 Sesuai Dengan Poltik Hukum Yang Ditempuh, Yang Pertama Adalah: § Perubahan UUD 1945. Melalui 4 kali amandemen
yang dimuali pada SU MPR Oktober 1999 dan berakhir pada amandemen ke 4 bulan Agustus 2002. Melalui perubahan UUD 1945, maka antara lain ditentukan bahwa: § 1.Kedaulatan bukan lagi dilakukan oleh MPR, § 2.Presiden tidak bertanggung jawab lagi kepada MPR, § 3.Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui sistem pemilu dan hanya dapat di pilih kembali untuk satu masa jabatan lagi,
Lanjutan... § 4.DPR memegang kekuasaan membentuk
undang undang, § 5. Hadirnya lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi, dan hapusnya Dewan Pertimbangan Agung, Hapusnya Penjelasan UUD 1945 sebagai bagian dari UUD 1945.
Peraturan Perundang-‐undangan yang dihasilkan dalam bentuk ketetapan MPR untuk memperkuat demokrasi, HAM dan keterbukaan antara lain: § 1.Ketetapan MPR No. VI/MPR/1999 tentang
pencalonan dan pemilihan presiden dan wapres oleh fraksi fraksi. Tap. Ini juga mencabut Tap MPR No.II/MPR/1973. § 2.Ketetapan MPR No.VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI melalui Tap MPR ini ABRI diganti dengan TNI dan POLRI, dwi fungsi ABRI sudah mulai dihilangkan dengan rumusan TNI adalah alat “ Negara yang berperan dalam pertahanan Negara”.
Lanjutan.. § 3. Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang
peran TNI dan POlRI melalui tap ini dipertegas penghapusan dwi fungsi TNI (dulu ABRI).
Peraturan Perundangan Undangan Yang Dihasilkan Dalam Memperkuat Demokrasi, HAM, Keterbukaan dan Penegakan Hukum Dalam bentuk Undang Undang Antara lain: § 1. UU No.26 Tahun 2000 tentang pengadilan
HAM. UU ini untuk memenuhi ketentuan pasal 104 dari UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. § 2. UU No.3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. UU ini mencabut UU No.1 Tahun 1988 yang merubah UU No.20 Tahun 1982 tentang ketentuan ketentuan pokok pertahanan keamanan.
Lanjutan... § 3. UU No.31 Tahun 2002 tentang partai politik. § § § §
UU ini mencabut UU No.2 Tahun 1999 tentang partai politik. 4. UU No.5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. 5. UU no.8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum. 6.UU No.9 Tahun 2004 tentang peradilan tata Usaha Negara. 7. UU No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Lanjutan... § Peraturan perundang undangan diatas secara
teoritis akan mendapatkan tata hukum dengan realitas sosial atau dapat disebut sebagai hukum yang populis. § Dengan segala kelemahan yang terdapat didalam undang undang tersebut. Politik hukum untuk menetapkan undang undang di bidang politik itu adalah untuk memperkuat demokrasi di Indonesia dan memberikan legitimasi yang kuat bagi lembaga lembaga negara melalui pemilu.
Lanjutan... § Pada Bagian Sebelumnya Telah
Disebutkan Bahwa Ada Kalanya D a l a m S i s t e m P o l i t i k Ya n g Demokratis Diterapkan Politik Hukum Dengan Membentuk Hukum Yang Menjauhkan Tata Hukum Dengan Realitas Sosial.
Masa Pasca Pemilu 1999 Juga Terdapat Hal Seperti Itu Yang Terjadi Pada: § 1. Masa Pemerintahan Abdurahman Wahid.
Dalam mengatasi konflik antara Presiden dengan DPR/MPR maka Presiden mengeluarkan maklumat Presiden RI Tanggal 23 Juli 2003 yang isinya: § A. Membekukan MPR dan DPR § B.Mengembalikan Kedaulatan Ke Tangan Rakyat Dan Mengambil Tindakan Serta Menyusun Badan Yang Diperlukan Untuk Menyelenggarakan Pemilihan Umum Dalam Waktu Satu Tahun.
Lanjutan... § c. Menyelamatkan Gerakan Reformasi Total
Dan Hambatan Unsur Unsur Orde Baru Dengan Membekukan Partai Golongan KaryaSambil Menunggu Putusan Mahkamah Agung.
lanjutan § Namun Maklumat Presiden tersebut tidak
mendapat dukungan luas dari rakyat karena memang tidak sesuai dengan kenyataan (realitas) sosial yang ada, dan akhirnya dinyatakan tidak sah oleh MPR.
Lahirnya peraturan perundang undangan yang disebut diatas... § Mendukung Teori dari Utrecht
yang disebutkan pada bagian sebelumnya, bahwa ada kalanya p o l i t i k h u k u m i t u d a p a t menjauhkan tata hukum dengan realitas masyarakat.
Peraturan perundang undangan yang dihasilkan masa pasca pemilu 1999 dalam bentuk ketetapan MPR, untuk memperbaiki perekonomian atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi antara lain:
§ 1. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang
GBHN 1999-‐2004. § 2. Ketetapan MPR No. VII/MPR/2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan Pencegahan KKN. § 3. Tap MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alami.
Peraturan perundang undangan yang dihasilkan dalam bentuk undang undangsebagai dasar hukum melaksanakan perbaikan bidang ekonomi, antara lain: § 1.UU No.25 Tahun 2005 tentang Progam
Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2001-‐2004. § 2. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. § 3. UU No.31 Tahun 2000 tentang Design Industri, dan § 4. UU No 14 Tahun 2001 tentang Paten. UU ini sbg perubahan atas UU No. 13 Tahun 1997.
Lanjutan... § Banyaknya perubahan atas Undang Undang
dibidang ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR bukan saja karena kebutuhan dari dalam negri tetapi juga karena pengaruh dan permintaan dunia internasional dalam rangka globalisasi.
Lanjutan... § Bukan hanya dalam menetukan undang
undang dibidang ekonomi pengaruh lingkungan luar sangat terasa, tetapi dalam pembentukan undang undang di bidang politik dan sosialpun, pengaruh lingkungan luar sangat besar, mengingat demokrasi, HAM, keterbukaan, pemilihan umum, good governance, sifatnya sudah Universal.
Maka... § Sebagai negara hukum yang demokratis atau
demokrasi konstitusional maka politik hukum yang ditempuh adalah pembentukan hukum yang mendekatkan tata hukum itu sendiri dengan realitas sosial.