SIPD Kota Surakarta Tahun2015
BAB IX POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
Dengan meningkatnya keberadaaan badan legislatif yang menjadi mitra sejajar dengan badan eksekutif, akan memberikan dampak yang besar bagi masyarakat jika fungsi badan legislatif ini berjalan dengan baik dan terjadi keharmonisan antara Badan legislatif dan eksekutif dalam melaksanakan dan mengawasi jalannya pemerintahan.
A. Suprastruktural dan Infrastruktural Politik Hasil dari pemilihan legislative pada tahun 2009, menetapkan Anggota DPRD di Kota Surakarta berjumlah 45 orang. Dari hasil perhitungan perolehan suara, ada 8 Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD. Dominasi jumlah kursi atau anggota DPRD didominasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 25 orang, Partai Golkar 4 orang, Partai Amanat Nasional 4 orang, Partai Keadilan Sejahtera 4 orang, Partai Demokrat 3 orang, Partai Gerindra 3 orang. Partai Persatuan Pembangunan 1 orang dan Partai Hanura 1 orang. Dari 8 Partai Politik yang ada, jumlah fraksi yang ada sebanyak 6 fraksi yang terdiri dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 25 orang, Fraksi Golkar 4 orang, Fraksi Partai Amanat Nasional 4 orang, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 4 orang, Fraksi Demokrat Nurani Rakyat yang merupakan gabungan dari Partai Demokrat dan Partai Hanura 4 orang dan Fraksi Pembangunan Indonesia Raya yang merupakan gabungan Partai Gerindra dan Partai Persatuan Pembangunan 4 orang.
Bappeda Kota Surakarta
79
SIPD Kota Surakarta Tahun2015
Presentase Anggota Fraksi DPRD 2014 9% PDIP
9%
DNR PIR
9%
PAN
55%
9%
PKS GOLKAR
9%
Gambar 43. Persentase Anggota Fraksi di Kota Surakarta
Tabel 40. Supra Struktur Politik Supra Struktural Politik 1). Jumlah Anggota DPRD 2). Jumlah Fraksi DPRD 3). Jumlah Anggota Per Fraksi a. PDIP b. Golkar c. PAN d. FPKS e.FDNR f.FPIR 4). Jumlah Anggota Berdasarkan Partai Politik a. PDIP b. Golkar c. PAN d. PKS e. Partai Gerindra f. Partai Demokrat g. Partai Hanura h. Partai Persatuan Pembangunan
Tahun 2014
Ket
45 6
orang buah
25 9 9 9 9 9
Org Org Org Org orang orang
25 4 4 4 3 3 1 1
Org Org Org Org orang orang orang orang
Sumber : Kantor Kesbangpol & Linmas Kota Surakarta (data perDesember 2015)
Bappeda Kota Surakarta
80
SIPD Kota Surakarta Tahun2015
Tabel 41. Infra Struktur Politik Infrastruktur Politik 1). Partai Politik a). Jumlah Parpol di Dearah b). Jumlah Parpol Peserta Pemilu 2). Organisasi Kemasyarakatan a). Jumlah Orkemas berdasarkan Profesi b). Jumlah Orkemas berdasarkan Agama c). Jumlah Orkemas berdasarkan Fungsi d). Jumlah Orkemas berdasarkan Kegiatan 3). Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) a). Jumlah LSM Lokal b). Jumlah LSM Nasional 4). Jumlah Media Massa/Pers a). Lokal b). Nasional
Tahun 2012 2013
2010
2011
33.00
33 33
48 32
181
192
97
Ket 2014
2015
12 12
12 15
10 15
parpol parpol
39
40
40
40
orgs
97
2
7
7
64
orgs
-
-
18
18
18
18
orgs
-
-
50
50
50
50
orgs
79 14
79 14
104 11
104 11
453 11
123 0
lsm lsm
34 20.00
20 7
20 7
20 7
20 7
20 7
pers pers
Sumber : Kantor Kesbangpol & Linmas Kota Surakarta (data perDesember 2015)
Jumlah Parpol Peserta Pemilu Jumlah LSM Lokal Jumlah LSM Nasional Media Massa Lokal Media Massa Nasional 0
20
40
60
80
100
120
140
Gambar 44. Infra Struktur Politik Kota Surakarta tahun 2015 Keberadaan dan keragaman partai politik ini menjadi asset penting dalam menciptakan kondisi dan Iingkungan politik dan demokrasi yang baik bagi
Bappeda Kota Surakarta
81
SIPD Kota Surakarta Tahun2015
masyarakat Surakarta. Sebagai gambaran yang ada saat ini jumlah wakil rakyat perempuan di DPRD sebanyak 8 orang, hal ini menunjukkan kaum perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi wakil rakyat. Prosentase wakil rakyat perempuan mencapai 25%, sehingga sudah mendekati kuota keterwakilan kaum perempuan (30%).
B. Hukum Upaya penegakan hukum di Kota Surakarta terus ditingkatkan dengan melakukan berbagai upaya seperti pencegahan, pembinaan, dan pemberian hukuman yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku Data tentang kasus pelanggaran hukum di kota Surakarta menunjukkan fluktuaktif baik kasus pidana maupun kasus perdata dari tahun 2011 ke tahun 2015. Jumlah kasus yang mampu diselesaikan baik pidana maupun perdata di tahun 2015 tergolong sangat bagus, yaitu 100% untuk pidana dan 100% untuk perdata. Berikut table kasus pelanggaran hukum dalam lima tahun terakhir. Tabel 42. Kasus Pelanggaran Hukum 2011
2012
Tahun 2013
1) Pidana
615
475
380
356
421
perkara
2) Perdata
445
1
732
502
550
perkara
3) Politik dan Ham
0
0
0
0
0
perkara
4) Lalu lintas
42
0
22.419
34.166
36.715
perkara
1) Pidana
561
466
429
377
441
perkara
2) Perdata
391
1
799
518
567
perkara
3) Politik dan Ham
0
0
0
0
0
perkara
4) Lalu lintas
42
-
22.419
34.166
36.715
perkara
Kasus Pelanggaran Hukum
2014
2015
Ket
a. Jumlah perkara dilaporkan
b. Jumlah perkara terselesaikan
Sumber : Pengadilan Negeri Surakarta (data per Desember 2015)
Bappeda Kota Surakarta
82
SIPD Kota Surakarta Tahun2015
800 700 600 500 400
Pidana
300
Perdata
200 100 0 2011
2012
2013
2014
2015
Gambar 45. Jumlah Perkara pidana dan perdata selama lima tahun
C. Keamanan Untuk bidang keamanan pada tahun 2015, terjadi penurunan jumlah kasus unjuk rasa khususnya yang berkaitan dengan ekonomi. Pada sisi lain, unjuk rasa di bidang politik juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014. Kriminalitas pada tahun 2015 terjadi penurunan, yaitu sebanyak 222 kasus dengan modus perampokkan, terorirsme, penjambretan, dan lain-lain. Berikut table data unjuk rasa di Kota Surakarta hingga tahun 2015. Tabel 43. Persoalan Keamanan di Kota Surakarta Macam Persoalan 1) Unjuk Rasa Bidang Politik 2) Unjuk Rasa Bidang Ekonomi 3) Kriminalitas
2011 19 39 -
2012 53 33 1925
Tahun 2013 2014 45 12 45 17 950 1.317
2015 0 1 222
ket kasus Kasus Kasus
Sumber : Kantor Kesbangpol & Linmas Kota Surakarta (data perDesember 2015)
Bappeda Kota Surakarta
83
