MENTERl KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
3
TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
Menimbang
bahwa dalam rangka keterbukaan informasi,. maka perlu pengaturan tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Mengingat
1.
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nornor 4846);
2.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3.
Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik ir.donesra Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Neqara Nomor 5071);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nornor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2
5.
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor Per-367IMenko/Polhukam/1 0/201 0 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
6.
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK HUKUM DAN KEAMANAN TENTANG PENGELOLAAN ..INFORMASI DAN DOKUMENTASI 01 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEMANAN
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Badan Publik yang dimaksud dalam Peraturan iru adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, disingkat Kemenko Polhukam. 2. ·Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh . Kemenko Polhukam yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, disingkat PPID, adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang pendokumentasian, penyimpanan, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Kemenko Polhukam. 4. Pejabat Fungsional adalah pejabat yang membantu tugas dan . fungsi PPID dalam bidang pengolahan, pendokumentasian dan arsip serta pelayanan informasi. 5. Dokumen adalah data, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh Kemenko Polhukam dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk apa pun, yang dapat dilihat, dibaca atau didengar. 6. Dokumentasi adalah kegiatan penyimpanan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau Kemenko Polhukam.
data, catatan diterima oleh
3
7. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik. 8. Klasifikasi adalah pengelompokan informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori informasi. 9. Pelayanan Informasi adalah jasa yang diberikan oleh Kemenko Polhukam kepada masyarakat pemohon dan/atau pengguna informasi. 10. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana yang diatur dalam Undangundang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 11. Pemohon Informasi Publik adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Pasal2 Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi, dengan tujuan untuk dijadikan pedoman bagi pejabat pengelola, pengguna dan pemohon informasi publik yang berhubungan dengan informasi dan dokumentasi di Kemenko Polhukam.
BAB" ORGANISASI TUGAS Bagian Kesatu Pengorganisasian
Pasal3 Pengelolaan informasi dan dokumentasi di Kemenko Polhukam dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibantu oleh pejabat fungsional bidang pengolahan informasi, dokumentasi dan arsip, pelayanan Informasi serta Tim Pertimbangan.
4
Bagian Kedua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pasal4 (1) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dimaksud pad a pasal 3 adalah pejabat struktural oleh pimpinan badan publik, yang dalam tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris fungsional sesuai dengan bidang tugasnya.
sebagaimana yang ditunjuk pelaksanaan dan pejabat
(2) Tugas PPID sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi di Kemenko Polhukam. (3) Dalam fungsi:
melaksanakan
tugasnya
a. Penghimpunan informasi Kemenko Polhukam;
PPID
dari
menyelenggarakan
seluruh
unit
kerja
di
b. Penataan, Penyimpanan informasi dan dokumentasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja di Kemenko Polhukam; c. Penyeleksian dan pengujian informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik; d. Pelayanan informasi kepada pemohon informasi publik berdasarkan permintaan tertulis atau tidak tertulis; e. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi.
Bagian Ketiga Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pasal5 (1) Pejabat Fungsional Pejabat Pengelola Dokumentasi dapat ditunjuk dari pejabat pejabat fungsional Kemenko Polhukam
Informasi struktural
dan dan
(2) Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Pejabat Fungsional Bidang Pengolahan Informasi b. Pejabat Fungsional Bidang Dokumentasi dan Arsip c. Pejabat Fungsional Bidang Pelayanan Informasi
5
Paragraf Satu Pejabat Fungsional Bidang Pengolahan Informasi
Pasal6 (1)
Pejabat fungsional Bidang Pengolahan Informasi sebagaimana dimaksud pad a pasal 5 ayat (2) huruf a mempunyai tug as mengolah informasi.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : a. Identifikasi dan pengklasifikasian
data dan informasi
b. Penyusunan data dan informasi c. Analisis data dan informasi
Paragraf Dua Pejabat Fungsional Bidang Dokumentasi dan Arsip
Pasal7 (1) Pejabat fungsional Bidang Dokumentasi dan Arsip sebagaimana dimaksud pad a pasal 5 ayat (2) huruf b mempunyai tug as mendokumentasikan dan mengarsipkan data dan informasi. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : a. Pengambilan gambar dan perekaman kegiatan b. Pengumpulan data dan informasi c. Penyimpanan data dan informasi
Paragraf Tiga Pejabat Fungsional Bidang Pelayanan Informasi
Pasal8 (1) Pejabat fungsional Bidang Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pad a pasal 5 ayat (2) huruf c mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi. (2) Dalam melaksanakan tug as sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : a. Pelayanan informasi berdasarkan permintaan b. Pengisian situs (website) PPID Kemenko Polhukam c. Penyediaan informasi publik
6
(3) Penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan informasi akan diatur dalam standar pelayanan informasi.
Bagian Keempat Tim Pertimbangan Informasi
Pasal9 (1) Tim Pertimbangan Informasi oleh seorang Sekretaris dan dengan bidang tugasnya.
terdiri dari Ketua, dibantu beberapa Anggota sesuai
(2) Tim Pertimbangan Informasi melakukan uji konsekuensi untuk informasi.
mempunyai tugas menentukan klasifikasi
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Pertimbangan Informasi menyelenggarakan fungsi: a. Pembidangan informasi b. Analisis kemungkinan tentang akibat apabila informasi dibuka.
BAB III PENGELOLAAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Bagian Kesatu Mekanisme Pengelolaan Informasi
Pasal10 Pengelolaan informasi dan dokumentasi meliputi kegiatan pengumpulan, pengklasifikasian, pendokumentasian, pelayanan dan penyelesaian sengketa informasi.
Bagian Kedua Pengumpulan Informasi
Pasal11 (1) Pengumpulan informasi dalam rangka pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 adalah informasi yang berkualitas dan relevan dengan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam. (2) Informasi yang dikumpulkan dapat bersumber dari pejabat dan arsip, baik arsip statis maupun arsip dinamis, yang
7
berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja bersangkutan. (3) Pengumpulan dilaksanakan berikut:
informasi dimulai dari tiap unit kerja dan dengan memperhatikan tahapan sebagai
a. Mengenali tugas dan fungsi unit kerjanya; b. Mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja; c. Mendata informasi dan dokumen yang dihasilkan; d. Membuat daftar jenis-jenis informasi dan dokumen. (4) Pengumpulan informasi di Satuan Polhukam dilaksanakan sebagai berikut :
Kerja
Kemenko
a. Informasi di unit kerja merupakan tanggung jawab pimpinan unit kerja yang dikelola oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan dibantu pejabat fungsional; b. Informasi di unit kerja disampaikan kepada Bagian Data Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Kemenko Polhukam; c. Informasi yang diterima oleh Bagian Data Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Kemenko Polhukam diolah dan selanjutnya diteruskan kepada PPID untuk kepentingan pelayanan informasi. Bagian Ketiga Klasifikasi Informasi
Pasal12 (1) Pengklasifikasian informasi dalam rangka pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dilaksanakan berdasarkan jenis dan substansi informasi. (2) Informasi publik yang wajib disediakan secara berkala adalah meliputi :
dan diumumkan
a. Informasi yang berkaitan dengan Kemenko Polhukam; b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Kemenko Polhukam; c. Informasi yang lebih rinci atas permintaan pemohon; d. Informasi mengenai laporan keuangan; e. Informasi lainnya yang diatur dalam peraturan perundangundangan. (3) Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, meliputi informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
8
(4) Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat meliputi : a. Oaftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan PPID, tidak termasuk informasi yang dikecualikan; b. Keputusan pimpinan dan latar belakang pertimbangannya yang dinyatakan terbuka untuk umum; c. Seluruh kebijakan berikut dokumen dinyatakan terbuka untuk umum;
pendukungnya
yang
d. Rencana kerja program/kegiatan, termasuk perkiraan anggarannya; e. Perjanjian dengan pihak ketiga; f.
Informasi Polhukam
dan kebijakan yang disampaikan Menko dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
g. Prosedur kerja yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; h. Laporan pelayanan informasi publik sebagaimana Undang-undang.
diatur
(5) Informasi yang dikecualikan : a. Informasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal17 dan Pasal18; b. Informasi yang telah melalui metode uji konsekuensi bahaya (consequential harm test) yang dilengkapi dengan uji kepentingan publik (balancing public interest test) dan mempunyai implikasi dari sisi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. c. Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, adalah sebagai berikut : 1. Hasil rapat-rapat di Kemenko Polhukam yang bersifat rahasia atau dinyatakan belum boleh dibuka kepada publik; 2. Surat Kemenko Polhukam yang bersifat rahasia; 3. Surat atau dokumen Kemenko Polhukam yang substansinya menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan; 4. Surat atau dokumen yang diterima oleh Kemenko Polhukam yang substansinya dinyatakan rahasia oleh pemberi surat atau dokumen; 5. Informasi yang tidak boleh diungkapkan Undang-undang;
berdasarkan
6. Informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi; 7. Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi atau berupa wasiat seseorang.
9
Bagian Keempat Pendokumentasian
Informasi
Pasal13 (1) Pendokumentasian Informasi dalam rangka pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pasal 10 diverifikasi sesuai dengan jenis kegiatannya dan divalidasi keasliannya oleh setiap unit kerja, selanjutnya diserahkan kepada Bagian Perpustakaan Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Kemenko Polhukam. (2) Terhadap setiap informasi, diberikan kode tertentu oleh Bagian Perpustakaan Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Kemenko Polhukam untuk mempermudah pencarian melalui metode pengkodean yang rnellputi : a. Kode Klasifikasi disusun dan ditentukan dengan menggunakan kombinasi huruf dan angka; b. Kode huruf digunakan untuk memberi tanda pengenal kelompok primer atau fungsi; c. Kode angka dua digit untuk memberi tanda pengenal kelompok tersier atau kegiatan. (3) Setiap informasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan (2) di atas, dapat diakses oleh PPID untuk kepentingan pelayanan informasi.
Bagian Kelima Pelayanan Informasi
Pasal14 (1) Pelayanan informasi dalam rangka pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pasal 10 dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Informasi Kemenko Polhukam. (2) Standar pelayanan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Menko Polhukam tentang Standar Layanan Informasi
10
BABIV PELAPORAN
Pasal 15 Sebagai bentuk pertanggungjawaban PPID wajib melaporkan seluruh kegiatannya kepada Menko Polhukam paling kurang sekali dalam setahun.
Pasal 16 PPID wajib membuat laporan tentang daftar permintaan informasi yang memuat tentang jumlah permintaan informasi, jumlah informasi yang dilayani dan yang ditolak beserta alasannya.
BABV KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17 (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. (2) Dengan berlakunya Peraturan Menko Polhukam No: PerIMenko/Polhukam/4/2014 ini, maka Peraturan Menko Polhukam NO.1/Menko/Polhukam/5/2011 dinyatakan tidak berlaku.
Ditetapkan di Pada tanggal
Jakarta ~
April 2014
MENTERI KOORDINA TOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA
3
NOMOR TANGGAL
: ~
TAHUN 2014 APRIL 2014
STRUKTUR ORGANISASI PPID
MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA