RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TAHUN 2010-2014 Terwujudnya Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang efektif untuk mencapai Indonesia yang Demokratis, Adil, Aman dan Damai
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA
KATA PENGANTAR
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perlunya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) bagi setiap Kementerian/Lembaga. Memenuhi amanat tersebut dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional II (RPJMN) 2010-2014, maka Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menyusun Rencana Strategis yang merupakan rencana induk bagi Kemenko Polhukam dalam mewujudkan visi dan misi khususnya dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (Good Governance). Renstra ini sekaligus sebagai panduan dalam menerapkan manajemen pemerintahan yang berorientasi pada kinerja (Performance-Based-Management).
Pada dasarnya,
Kemenko Polhukam
telah
berupaya menerapkan
manajemen pemerintahan yang berorientasi pada hasil sejak periode Kabinet Indonesia Bersatu 2004-2009. Berdasarkan pengalaman tersebut, maka Renstra
2010-2014
diharapkan
dapat
lebih
mensinergikan
proses
perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara efisien dan efektif dalam kegiatan koordinasi guna memberi kontribusi berupa perumusan kebijakan bidang politik, hukum dan keamanan yang lebih selaras dengan tuntutan pembangunan nasional.
Perumusan Renstra Kemenko Polhukam dilakukan melalui analisis isu-isu strategis, potensi, permasalahan dan tantangan, kelemahan serta peluang yang dihadapi oleh Kemenko Polhukam, dan identifikasi terhadap berbagai permasalahan lainnya yang dihadapi oleh bangsa dan negara selaras dengan sasaran nasional yang hendak dicapai dalam 5 tahun mendatang.
Penyusunan Renstra ini sudah mempertimbangkan konsepsi Bappenas yang merencanakan akan melakukan Restrukturisasi Program dan Kegiatan i
yang
disesuaikan
dengan
nomenklatur
Kementerian/Lembaga.
Atas
pertimbangan tersebut, maka Renstra ini memungkinkan hasil kerja dapat diukur sesuai dengan target yang sudah ditetapkan sehingga pada gilirannya dapat menjawab paradigma perubahan dan tantangan lingkungan strategis yang akan dihadapi oleh Kemenko Polhukam.
Rencana Strategis Kemenko Polhukam ini diharapkan menjadi pedoman dalam mewujudkan kesamaan persepsi, pola pikir, pola tindak dan pola kerja dalam lingkungan organisasi, sehingga capaian kinerja dalam kegiatan tahunan dan kegiatan lima tahunan dapat lebih optimal.
Jakarta,
Januari 2010
MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
DJOKO SUYANTO
ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Pelaksanaan koordinasi bidang politik, hukum dan keamanan pada RPJMN I (2005-2009) telah mampu menciptakan Indonesia yang lebih demoktratis, adil, aman dan damai. Namun memasuki RPJMN II (2010-2014) sejalan dengan dinamika perubahan lingkungan strategis, baik secara eksternal maupun internal, terdapat sejumlah permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh segenap bangsa Indonesia dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Isu-isu bidang politik, hukum dan keamanan sangatlah kompleks dan multidimensi. Titik tolak perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai lima tahun mendatang dihasilkan melalui analisis atas isu-isu strategis, permasalahan dan tantangan, serta kelemahan dan peluang yang dihadapi oleh Kemenko Polhukam,
serta
identifikasi terhadap berbagai permasalahan lainnya yang dihadapi di bidang politik, hukum dan keamanan. Demikian halnya dengan arah kebijakan dan strategi untuk
Terwujudnya Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang efektif untuk mencapai Indonesia yang demokratis, adil, aman dan damai”.
pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan melalui program dan kegiatan. Berdasarkan hasil analisis tersebut ditetapkan visi Kemenko Polhukam, yaitu “Terwujudnya Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Yang Efektif Untuk Mencapai Indonesia Yang Demokratis, Adil, Aman dan Damai”. Selanjutnya untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi Kemenko Polhukam yaitu: 1. Mewujudkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan.
iii
2. Mewujudkan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan. 3. Menyelenggarakan evaluasi dan kajian sebagai bahan pertimbangan untuk koordinasi penyusunan kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan. Melalui
penyelarasan
dengan
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah II (RPJM II) 2010 - 2014, maka ditetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis yang menjadi target capaian kinerja bagi organisasi. Selanjutnya ditetapkan arah kebijakan,
dan
strategi pencapaiannya melalui 1 (satu)
program teknis dengan 35 kegiatan dan 1 (satu) program generik yang didalamnya memuat beberapa kegiatan yang bersifat rutin dan
kegiatan
pembangunan/renovasi gedung, perbaikan sarana dan prasarana, pengadaan peralatan dan lain-lain. Akhirnya, baik program, kegiatan maupun anggaran yang telah dituangkan dalam Renstra, pada setiap tahunnya akan diselaraskan dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan dasar untuk penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L).
iv
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF BAB I
BAB II
: PENDAHULUAN 1.1 Kondisi Umum 1.2 Potensi dan Permasalahan
Visi Misi Tujuan Sasaran Strategis
29 30 31 31
: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 3.2. Arah kebijakan dan strategi Kemenko Polhukam
BAB IV
1 14
: VISI, MISI DAN TUJUAN KEMENKO POLHUKAM 2.1 2.2 2.3 2.4
BAB III
i iii
: PENUTUP
33 38 53
LAMPIRAN : LAMPIRAN I MATRIKS TARGET PEMBANGUNAN 2010-2014 KEMENKO POLHUKAM LAMPIRAN II MATRIKS PENDANAAN KEMENKO POLHUKAM
v
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Kondisi Umum
1.1.1. Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2004 - 2009
Keputusan
Presiden
Nomor
187/M
Tahun
2004
tentang
Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu, menetapkan tugas Menko Polhukam yaitu membantu Presiden dalam rangka mengkoordinasikan dan mensinkronkan perumusan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang politik, hukum dan keamanan. Dalam pelaksanaan tugas, Kemenko Polhukam mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan; b. Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan; c. Pengendalian
penyelenggaraan
kebijakan
sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b; d. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; e. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang politik, hukum dan keamanan; f. Pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden; g. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.
1
Berdasarkan fungsi tersebut di atas, maka Kemenko Polhukam menetapkan sasaran strategis dalam periode Kabinet Indonesia Bersatu I (2004-2009) disesuaikan atas Agenda Nasional yaitu: (1) Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai; (2) Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis, dan (3) Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Dari tiga Agenda Nasional tersebut, dua agenda yaitu: Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai; serta Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis merupakan bagian dari tugas Kemenko Polhukam. Mengacu pada 2 (dua) agenda tersebut diatas, dalam kurun waktu 2004 – 2009, Kemenko Polhukam telah menetapkan 12 sasaran
strategis,
masing-masing
6
sasaran
untuk
Agenda
Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai, dan 6 sasaran untuk Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis. Evaluasi program untuk mencapai tujuan dari sasaran strategis tersebut di atas memperlihatkan hal-hal sebagai berikut :
Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai Sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi sebagai Koordinator, maka ditetapkan 6 sasaran strategis yang lebih spesifik untuk Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai, yaitu : a. Meningkatnya Koordinasi dalam menciptakan kapasitas dan profesionalitas instansi-instansi pemerintah dalam penyelesaian konflik; b. Meningkatnya koordinasi untuk menciptakan Kondisi Keamanan dan Ketertiban Dalam Negeri; c. Meningkatnya koordinasi untuk mewujudkan sistem koordinasi dalam deteksi, penanggulangan, dan pemulihan konflik;
2
d. Meningkatnya institusi
koordinasi
negara
untuk
dan
pengembangan
masyarakat
dalam
kapasitas
pencegahan,
penangkalan dan penanggulangan ancaman terorisme; e. Meningkatnya koordinasi untuk merumuskan kebijakan dan strategi nasional yang komprehensif dalam pertahanan negara; dan f. Meningkatnya koordinasi untuk menyusun sistem koordinasi yang berkelanjutan dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri.
Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis Sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi sebagai Koordinator, maka ditetapkan 6 sasaran strategis yang lebih spesifik untuk Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis, yaitu : a. Meningkatnya koordinasi dalam mewujudkan substansi, struktur dan budaya hukum nasional yang sehat; b. Meningkatnya koordinasi pengembangan
aturan hukum yang
bebas diskriminasi; c. Meningkatnya koordinasi pengembangan citra Indonesia dalam hal Penegakan Hukum dan HAM; d. Meningkatnya harmonisasi
koordinasi peraturan
mewujudkan
sinkronisasi
perundang-undangan
dan
pusat-daerah,
termasuk otonomi khusus bagi Papua dan NAD; e. Meningkatnya
koordinasi
dalam
pengembangan
tata
kepemerintahan yang bersih dan berwibawa; dan f. Meningkatnya koordinasi penguatan lembaga-lembaga politik yang profesional.
3
Dalam pelaksanaan program selama tahun 2004-2009 dapat dikemukakan capaian strategis, yaitu : Capaian Agenda Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai meliputi : a. Terciptanya
kapasitas
dan
profesionalitas
instansi-instansi
pemerintah dalam penyelesaian konflik yang tercermin melalui: stabilitas politik, keamanan dan ketertiban masyarakat yang semakin kondusif di Provinsi NAD, Provinsi Papua, dan Poso. b. Terwujudnya kondisi Keamanan dan Ketertiban Dalam Negeri yang Mantap, melalui : peningkatan koordinasi dan keterpaduan TNI-Polri
dalam
pengelolaan
keamanan
nasional;
serta
diselenggarakannya latihan kesiapsiagaan dan ketanggapsegeraan TNI-Polri secara terpadu dan berlanjut; mantapnya sistem operasi dan prosedur kerjasama antara TNI – Polri dalam penanganan masalah terorisme. c. Terwujudnya sistem koordinasi dalam deteksi, penanggulangan dan pemulihan konflik , dilaksanakan melalui : peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antar kelompok Masyarakat serta
Pencegahan
dan
Penanggulangan
Separatisme;
meningkatkan komitmen kebangsaan; meningkatnya kesadaran masyarakat tentang perlunya penguatan wawasan kebangsaan; meningkatnya partisipasi masyarakat dalam melakukan kontrol sosial
dan
meningkatnya
kesadaran
masyarakat
tentang
pentingnya mempertahankan dan mengaktualisasikan empat konsensus dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. d. Terwujudnya
peningkatan
kapasitas
institusi
negara
dan
partisipasi masyarakat dalam pencegahan, penangkalan dan penanggulangan ancaman terorisme.
4
e. Terwujudnya kebijakan dan strategi nasional yang komprehensif dalam pertahanan negara, melalui : koordinasi pengamanan wilayah terluar Indonesia; penguatan pos-pos pertahanan dengan
penempatan personil TNI; pembangunan sistem
pengamanan di Laut (Marine Surveillance System); kerjasama bidang pertahanan dengan negara-negara sahabat. f. Terwujudnya sistem koordinasi yang berkelanjutan dalam penyelenggaraaan
hubungan
penyelenggaraaan
koordinasi
luar
negeri
menyangkut
melalui
kedaulatan
: dan
keutuhan NKRI; koordinasi mengenai penyelesaian masalah perbatasan antara RI dan negara-negara tetangga, penyertaan pasukan TNI dan personil Polri dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian, dengan
Technology
Rusia;
Safeguarding
pemberantasan
Agreement
terorisme;
(TSA)
pengembalian
sebagian kekayaan negara yang dikorupsi (Asset Recovery); pelaksanaan ASEAN Charter; pelaksanaan Lombok Treaty; penyelesaian
nelayan
tradisional
Indonesia
yang
dipermasalahkan oleh Australia; pemberantasan kejahatan penyelundupan orang dan perdagangan manusia (people smuggling and trafficking in person); kerjasama IndonesiaAustralia di bidang pertahanan, serta perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Capaian
Agenda
Mewujudkan
Indonesia
yang
Adil
dan
Demokratis, meliputi : a. Meningkatnya koordinasi dalam penegakan hukum antara lain : memburu para tersangka dan terpidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri berikut aset-asetnya; dan penanggulangan pelanggaran HKI.
5
b. Perumusan aturan hukum yang bebas diskriminasi sejalan dengan kematangan iklim demokrasi. c. Meningkatnya citra Indonesia dalam hal penegakan hukum dan HAM melalui : pemberantasan korupsi, tindakan terhadap pencucian uang, illegal logging, illegal fishing, illegal mining, human trafficking; ratifikasi instrument internasional mengenai HAM serta perundang-undangan yang terkait dengan pemajuan dan perlindungan HAM. d. Mendorong upaya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan dan tumpang tindih; implementasi otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan pengelolaan damai di Provinsi NAD. e. Pengembangan Clean Government and Good Governance melalui: pembentukan tim Reformasi Birokrasi; penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN); serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemberian informasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. f. Penyempurnaan sosialisasi
paket
bidang
UU
politik
bidang
dengan
Politik;
melaksanakan
penyelenggaraan
forum
komunikasi dan dialog; publikasi tentang nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan, koordinasi perbaikan mekanisme Pemilukada dan penyelenggaraan Pemilu 2009 .
1.1.2.
Aspirasi masyarakat mengenai pengelolaan bidang Polhukam Selama periode Kabinet Indonesia Bersatu (2004-2009), telah banyak capaian yang diraih dalam pengelolaan bidang politik, hukum dan keamanan. Namun demikian, iklim demokrasi dan dorongan reformasi serta perwujudan tata pemerintahan yang baik melahirkan 6
aspirasi masyarakat secara lebih dinamis dengan ekspektasi yang lebih tinggi. Dengan demikian tugas-tugas dalam pengelolaan bidang politik, hukum dan keamanan pada periode waktu yang akan datang yang akan menjadi tantangan bagi Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014) tetap tidak mudah dan kompleks. Berdasarkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat tentang pengelolaan bidang politik, hukum dan keamanan pada periode pemerintahan yang akan datang dapat dikemukakan sebagai berikut:
a. Bidang Politik 1) Penataan Daerah Otonom Sejalan
dengan
desentralisasi
pemerintahan,
maka
penataan otonomi daerah ke arah pemerintahan yang lebih efisien, efektif, dan akuntabel, muncul sebagai salah satu aspirasi yang menonjol. Dalam merespon aspirasi tersebut, perlu dipertimbangkan agenda berupa kegiatan antara lain : Revisi
Undang-undang
Pemerintahan pengaturan
Daerah
No.
32
Tahun
khususnya
pemekaran;
Penyusunan
yang
2004
tentang
menyangkut
Grand
Strategy
Penataan Daerah, dan Penyusunan Pedoman atau Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pembentukan Daerah Otonom; serta Pembinaan pengelolaan daerah otonom agar lebih efektif; dan Evaluasi kemampuan daerah otonom khususnya Evaluasi daerah pemekaran. 2) Pemilu Kepala Daerah Sejalan dengan aspirasi perwujudan otonomi daerah dan tata pemerintahan yang efektif, maka pelaksanaan Pilkada yang demokratis dan efisien menjadi aspirasi yang patut mendapat perhatian. Untuk itu upaya mewujudkan terpilihnya Kepala Daerah yang kapabel dengan pelaksanaan Pilkada yang efisien menjadi suatu kebutuhan. Pengkajian kembali 7
Pilkada Gubernur untuk dipilih melalui DPRD serta pengkajian posisi dan pemilihan Wakil Kepala Daerah untuk tidak melalui sistem Pemilukada adalah aspirasi yang mengkoreksi Pilkada Langsung. Demikian pula, pemisahan isu Pemilukada dari materi Undang-undang
No. 32 tahun 2004 untuk menjadi
undang-undang tersendiri menjadi relevan sejalan dengan aspirasi Pemilihan Kepala Daerah yang kapabel. Untuk mendukung
aspirasi
tersebut
diatas
maka
Penataan
kependudukan dengan sistem identitas tunggal menjadi relevan. 3) Dana Perimbangan Pusat dan Daerah Sejalan dengan tuntutan perwujudan tata pemerintahan yang baik, maka aspirasi mengenai penggunaan dana perimbangan yang efisien dan efektif
untuk membiayai
pelayanan publik muncul sebagai hal yang mendesak. Untuk itu
Evaluasi
pemanfaatan
APBD
Kabupaten/Kota
oleh
Gubernur selaku Wakil Pemerintah, dan revisi Undangundang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah menjadi layak dipertimbangkan. 4) SDM Aparatur Pemerintah Daerah Peningkatan kinerja aparatur Pemerintah Daerah dalam melayani masyarakat adalah suatu kebutuhan nyata menurut aspirasi masyarakat. Untuk itu, Revisi terhadap UU No. 43 Tahun Evaluasi
1999
tentang
manajemen
Pokok-Pokok kepegawaian
Kepegawaian
serta
kabupaten/kota
oleh
Gubernur sebagai wakil Pemerintah di tingkat Provinsi perlu diprogramkan dalam era Kabinet Indonesia Bersatu II. Terlepas dari itu diperlukan pula evaluasi netralitas birokrasi dan ruang promosi/mutasi aparatur Pemerintah Daerah.
8
5) Peningkatan Public-Private Partnership Disadari oleh masyarakat bahwa anggaran pemerintah belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan. Oleh sebab itu, kemitraan antara pemerintah dengan swasta menjadi kebutuhan nyata. Dalam kaitan tersebut, Peningkatan awareness pejabat Pemda dalam kerja sama dengan swasta melalui Penerbitan UU tentang Kemitraan Antara Pemda dan Swasta serta Penyediaan pelayanan terpadu 1 pintu menjadi aspirasi yang layak dipertimbangkan untuk diagendakan.
b. Bidang Hukum 1) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terkait dengan aspirasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, maka diperlukan langkahlangkah : a) Penguatan dan Pemantapan Hubungan Kelembagaan melalui : penyelenggaran koordinasi yang baik antara Aparat
penegak
penyelenggaran
hukum
dan
sosialisasi
Aparat
Anti
pengawasan;
Korupsi
melalui
mekanisme penguatan sistem Pemberantasan Korupsi dengan pemanfaatan teknologi; serta pendidikan dan pelatihan satu atap dalam penanganan tindak pidana korupsi b) Implementasi Perlindungan Saksi dan Pelapor perlu ditingkatkan agar terwujud perasaan aman dan tidak takut untuk melaporkan kejadian dan menyerahkan bukti serta siap
menjadi
saksi
melalui
:
Pengembangan
dan
penguatan kelembagaan Lembaga Perlindungan Saksi 9
dan Korban (LPSK) di seluruh daerah; Penyusunan organisasi dan tata laksana LPSK dengan dukungan dana, SDM, sarana dan prasarana; MoU antara LPSK dengan Kejaksaan Agung, Polri, KPK, dan Depkumham. c) Sosialisasi Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Pengadilan
Tipikor
dan
mempercepat
terbentuknya pengadilan tipikor di setiap ibukota propinsi dan Kabupaten/Kota; Penyusunan rancangan Perpres tentang pembentukan pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri di beberapa ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota. d) Pengembalian Aset (Asset Recovery) perlu ditingkatkan dengan menyusun Undang-Undang Pengembalian Aset dan Revisi UU tentang Pemberantasan Korupsi agar asetaset yang ada di dalam dan luar negeri dapat segera kembali kepada negara serta dapat ditingkatkan kerja sama bilateral dalam asset recovery. Tahapan dilakukan melalui : Penyusunan RUU tentang perampasan aset koruptor; Penyempurnaan UU tindak pidana pencucian uang; Melakukan MLA dengan beberapa negara dimana aset-aset maupun terdakwa terpidana berada.
2) Reformasi Hukum dan Perlindungan HAM Terkait dengan aspirasi masyarakat dalam upaya reformasi hukum dan perlindungan HAM, maka diperlukan langkahlangkah sebagai berikut: a) Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundangundangan Sejalan dengan reformasi sistem hukum nasional perlu adanya suatu penciptaan peraturan perundangan yang tidak tumpang tindih yang pada akhirnya mudah 10
diterapkan
dalam
penegakan
hukum.
Hal
tersebut
meliputi: Uji Publik/Uji Materi sebelum penetapan UU, Koordinasi dalam penyusunan peraturan perundangundangan (didukung parliamentary review mechanism), Penyusunan Pedoman Pembentukan Perda. b) Penataan Birokrasi dan Manajemen SDM di Bidang Hukum Profesionalitas
aparatur
hukum
dan
penataan
birokrasi adalah faktor penunjang dalam reformasi hukum di Indonesia. Aspirasi masyarakat mengenai hal ini adalah: Terciptanya Aparat Penegak Hukum yang handal, Formasi sesuai dengan kompetensinya, Perubahan UU Pokok-Pokok penegak
Kepegawaian,
hukum
Penerimaan
yang
Pegawai
serta
Remunerasi
kompeten yang
melalui
berkualitas
di
bagi
Seleksi bidang
Hukum/Standar Perekrutan. c) Kepastian Hukum Masyarakat menginginkan hilangnya berbagai bentuk penyimpangan yang dapat menghambat dunia usaha, Konsisten dalam penerapan UU dan Adanya kepastian hukum
terhadap
dunia
usaha
melalui
Penyamaan
pemahaman prosedur perijinan antar instansi terkait, Penerapan peraturan
tuntutan
pidana
maksimal,
perundang-undangan
yang
Harmonisasi
mengakibatkan
ekonomi biaya tinggi. d) Peningkatan Kesadaran hukum dan Perlindungan HAM Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan pencegahan
pelanggaran 11
HAM
adalah
aspirasi
masyarakat mengenai kesadaran hukum dan HAM. Hal tersebut diupayakan melalui: Penyuluhan hukum oleh Pemerintah dan masyarakat melalui tatap muka atau media elektronik, Penyusunan RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Pemberdayaan masyarakat dalam menghormati HAM, Peningkatan pemahaman HAM bagi
aparat
pemerintah,
dan
Penyusunan
dan
pelaksanaan RANHAM 2010 – 2014.
c. Bidang Keamanan Pencegahan
dan
Pemberantasan
Terorisme
serta
Peningkatan Kemampuan Pertahanan Terkait dengan aspirasi masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme serta Peningkatan Kemampuan Pertahanan, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Penguatan Payung Hukum Sebagai landasan hukum pemberantasan terorisme, perlu penyempurnaan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme dan Penyempurnaan peraturan perundang-undangan Penyusunan
tentang
Perpres
bahan
tentang
strategi
peledak
serta
pemberantasan
terorisme. Dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu :Penangkapan dan penahanan tersangka terorisme, Laporan intelijen sebagai alat bukti, Pelibatan komponen-komponen dan instansi-instansi (antara lain
TNI
dan
BIN)
dalam
penanggulangan
terorisme,
Kriminalisasi perbuatan-perbuatan awal terorisme (menghasut untuk
melakukan
tindakan
kekerasan,
menyebarkan
permusuhan dan kebencian), Peran instansi terkait dan
12
masyarakat, Perlindungan saksi, jaksa, dan hakim (hukum acara),Pengawasan dan pembinaan terpidana terorisme.
2) Peningkatan Kelembagaan Rekomendasi Komisi I DPR tentang pembentukan BKPT perlu mendapat perhatian serius sehingga dalam tindak lanjutnya
perlu
penyusunan
Perpres
tentang
Badan
Koordinasi Pemberantasan Terorisme/BKPT.
3) Peningkatan Kapasitas (Capacity Building) Peningkatan kapasitas pelatihan untuk pemberantasan terorisme termasuk pelatihan penanganan cyber terroris menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi melalui : Kerjasama Internasional, Peningkatan perlindungan terhadap instalasi penting/obyek
vital,
Pelatihan-pelatihan
instansi
terkait,
termasuk pelatihan penanganan ancaman CBRN dan cyber terrorism.
4) Pelaksanaan Program Deradikalisasi Sejalan
dengan
kebijakan
pemberantasan
terorisme
menggunakan strategi soft power, diharapkan seluruh instansi terkait dan masyarakat (tokoh agama, ormas dan lingkungan pendidikan) berperan aktif dalam menetralisasi ideologi radikal sesuai dengan fungsi dan perannya. Dalam strategi ini, Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Deradikalisasi (Perpres) dan Sosialisasi wawasan kebangsaan menjadi relevan untuk kebijakan ke depan.
5) Pemberdayaan Industri Strategis Pertahanan Kebutuhanan
akan
pemenuhan
kebutuhan
Alutsista,
kemandirian industri pertahanan yang dapat mendukung 13
pertumbuhan
ekonomi
dan
terselenggaranya
sistem
pertahanan negara melalui pembentukan Komite Industri Strategis
Pertahanan
dan
penyusunan
Peraturan
Perundangan tentang Optimalisasi Pemanfaatan Produkproduk Industri Strategis dalam Negeri Bagi Kepentingan Pertahanan dan Keamanan menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Dalam rangka mencapai hal tersebut perlu dukungan sistem perbankan sebagai sumber pembiayaan dalam negeri (PP No. 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah). 6) Profesionalisme SDM Pertahanan Masyarakat
menginginkan
SDM
pertahanan
yang
professional. Untuk mewujudkannya perlu : Perbaikan sistem dan
sarana
pendidikan/pelatihan,
Menetapkan
sistem
remunerasi dan tunjangan tugas sesuai dengan kondisi penugasan, Peningkatan pendidikan Aparat Pertahanan dan Sarana prasarana pendidikan.
1.2 Potensi dan Permasalahan 1.2.1. Analisa Potensi a. Pemahaman Lingkungan Strategis Pengkajian untuk memahami kondisi Lingkungan Strategis untuk kurun waktu 2009- 2014 telah disusun oleh Kemenko Polhukam sehingga menjadi potensi awal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Gambaran Lingkungan Strategis tersebut meliputi : 1) Proses globalisasi dapat menimbulkan gesekan antar peradaban yang dapat memunculkan radikalisme global
14
dengan dampak pada stabilitas politik dan keamanan dalam negeri. 2) Masyarakat internasional tetap mendukung kedaulatan dan keutuhan NKRI sejauh penghormatan HAM dan tata pemerintahan bergerak dalam koridor nilai-nilai demokrasi, walaupun masih terdapat non-state actors yang harus tetap diwaspadai. 3) Penerapan
prinsip-prinsip
pemberdayaan dengan
pemerintahan
tujuan
otonomi
demokrasi daerah
daerah
melalui
belum
yang
sejalan
mendorong
pembangunan yang berkeadilan dan mensejahterakan masyarakat. 4) Kematangan berdemokrasi yang masih dalam proses transisi memerlukan pengelolaan yang sistematis dan komprehensif sehingga dampak politik, ekonomi, sosial, dan keamanan dapat diminimalkan, khususnya dalam penyelenggaraan Pilkada dan pemekaran daerah. 5) Perkembangan
demokrasi
liberal
bisa
mendorong
kebebasan aspirasi yang dapat mengabaikan nilai-nilai konsensus dasar: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. 6) Kebebasan keterbukaan informasi dan komunikasi serta kesenjangan
pembangunan
antar
daerah
dapat
mempengaruhi berkembangnya aspirasi politik pemisahan diri dari NKRI. 7) Perkembangan hukum internasional dan hukum nasional menuntut
harmonisasi
dan
penataan
hukum
dan
perundang-undangan yang menjamin adanya kepastian serta penegakan hukum dan HAM.
15
8) Meningkatnya kebutuhan global akan sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi di kawasan tertentu dapat menimbulkan sengketa wilayah perbatasan. 9) Konflik di kawasan tertentu seperti Timur Tengah dan Asia Selatan
dapat
mempengaruhi
peningkatan
keamanan nasional khususnya illegal
migrant
sehingga
ancaman
terorisme dan kegiatan
memerlukan
peningkatan
kapasitas dan kewaspadaan nasional serta kerja sama regional dan internasional. 10) Perkembangan transnational crime menuntut peningkatan kemampuan pemberantasan kejahatan dan keamanan nasional
serta
kerja
sama
bilateral,
regional,
dan
internasional. b. Stabilitas bidang Polhukam yang makin kondusif Capaian koordinasi bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada RPJMN I (2005-2009) telah memberikan kondisi yang semakin kondusif untuk melanjutkan pembangunan pada periode RPJMN II (2010-2014). Hal tercapainya
sasaran
agenda
ini
pertama,
tercermin dari
seperti
semakin
terciptanya keamanan yang stabil, menurunnya ketegangan antar golongan masyarakat di daerah rawan konflik, serta berhasil
ditanggulanginya
aksi-aksi
teror
selama
ini.
Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang semakin aman dan tertib, kebebasan menyampaikan aspirasi oleh masyarakat semakin terarah dan positif mencerminkan capaian agenda Aman dan Damai. Capaian sasaran agenda kedua juga telah menunjukkan banyak korupsi,
kemajuan,
seperti
meningkatnya
membaiknya
partisipasi
indeks
masyarakat
persepsi dalam
pelaksanaan Pilkada di berbagai daerah serta suksesnya Pemilu
Legislatif
dan 16
Pemilu
Presiden/Wakil
Presiden,
menggambarkan bahwa proses demokrasi berlangsung dalam arah yang baik, dengan dukungan pembenahan sistem hukum yang terus berlanjut. c. Sumber Daya Aparatur Kemenko Polhukam Sumber daya aparatur Kemenko Polhukam pada saat ini berjumlah 287 orang, dengan kualifikasi dan komposisi pengalaman kelembagaan dan pendidikan yang beragam. 1) Aparatur Pegawai Negeri Sipil 232 orang, terdiri dari : a) Golongan
I berjumlah : 8 orang;
b) Golongan
II berjumlah : 84 orang;
c) Golongan III berjumlah : 89 orang; dan d) Golongan IV berjumlah : 51 orang; 2) Aparatur TNI 40 orang 3) Aparatur Polri 14 orang Kekuatan sumber daya aparatur Kemenko Polhukam dan kemampuan
pengalaman
dalam
mengelola
tugas-tugas
koordinasi bidang politik, hukum dan keamanan selama RPJMN
I (2005-2009), merupakan potensi
yang
dapat
diandalkan dalam pelaksanaan tugas-tugas koordinasi bidang politik, hukum dan keamanan pada RPJMN II (2010-2014). d. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan tugas Polhukam pada RPJMN I (2005-2009) telah memperoleh perhatian yang positif seperti penambahan ruang kerja, peralatan kantor, kendaraan dinas, pengembangan sistem serta peralatan kerja lainnya. Sarana prasarana yang tersedia saat ini merupakan potensi bagi Aparatur Kemenko Polhukam untuk mengelola tugas-tugas pada RPJMN II (20102014).
17
1.2.2. Analisa Permasalahan Permasalahan bidang politik, hukum dan keamanan baik dalam tataran nasional maupun dalam tataran regional dan global yang dalam pengelolaannya memerlukan koordinasi, khususnya selama rentang waktu RPJMN II (2010-2014) tidaklah ringan. Iklim demokrasi dan reformasi memberi dampak kepada tumbuhnya ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi dan dinamis terhadap tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Pemenuhan hak warga negara yang berkaitan dengan prinsip demokrasi, keadilan, serta kesejahteraan membutuhkan kestabilan bidang politik, hukum dan keamanan. Disamping itu dinamika globalisasi lingkungan strategis mempengaruhi kehidupan politik, hukum dan keamanan di dalam negeri, sehingga perlu langkah-langkah antisipasi
dalam melaksanakan koordinasi melalui organisasi
yang solid dan efektif. Secara umum, permasalahan yang dijumpai dalam bidang politik, hukum dan keamanan pada tahap awal memasuki RPJMN II (2010-2014), yaitu : a. Politik Dalam dan Luar Negeri 1) Kinerja Organisasi Masyarakat Sipil dan Partai Politik dalam proses demokratisasi perlu ditingkatkan; belum menguatnya
pelembagaan
politik
dan
lembaga
kemasyarakatan. Peraturan perundangan yang ada belum cukup akomodatif meningkatkan peran masyarakat sipil. Hal
ini
ditambah
internalisasi
pula
nilai-nilai
dengan
masih
rendahnya
demokratis
dalam
kehidupan
berbangsa dan bernegara; 2) Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, dan banyaknya peraturan-peraturan Daerah Otonomi Khusus yang bertentangan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 18
dengan
3) Menguatnya tuntutan masyarakat mengenai perlunya perbaikan mekanisme pelaksanaan Pemilu, sehinga perlu membangun hubungan kelembagaan dengan lembagalembaga terkait seperti KPU, K/L (pemerintahan), partai politik, dan organisasi masyarakat, terutama yang memiliki kepedulian dengan isu kepemiluan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dan regulasinya 4) Menguatnya tuntutan masyarakat mengenai perlunya perbaikan mekanisme Pilkada yang lebih sesuai dengan konteks demokrasi di Indonesia; dan 5) Banyak
daerah
yang
telah
dimekarkan
mengalami
berbagai persoalan baik mengenai potensi daerah, budaya, rentang kendali, geografis, sarana prasarana, yang berdampak pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan rakyat. Di samping itu, adanya aspirasi masyarakat untuk pemekaran daerah; 6) Dalam konteks politik luar negeri, terlihat bahwa jumlah organisasi-organisasi internasional
terus bertambah
dengan berbagai tujuan yang sudah tentu mempunyai pengaruh
cukup
besar
pada
setiap
negara.
Pemberdayaan posisi Indonesia dengan Kapasitas dan integratis nasional perlu ditingkatkan melalui keterlibatan di organisasi-organisasi internasional; 7) Kualitas diplomasi di fora internasional dalam upaya pemeliharaan keamanan nasional, integritas wilayah, pengamanan Sumber Daya Alam, baik daratan maupun lautan serta antisipasi terhadap berbagai isu baru dalam hubungan internasional, seperti Kejahatan terorganisir lintas negara seperti perdagangan gelap narkoba yang merongrong human security, Pembangunan reaktorreaktor
tenaga
nuklir 19
meningkatkan
kemungkinan
tersedianya bahan dan teknologi yang diperlukan teroris untuk memperoleh senjata nuklir; 8) Berbagai persoalan terkait konsolidasi dan kohesivitas ASEAN adalah: diversitas anggota, baik dalam hal ekonomi maupun politik, masalah Myanmar, Konflik Thailand-Kamboja, Persoalan sengketa perbatasan yang masih belum tuntas. Efektifitas dan perluasan fungsi jaringan
kerjasama
Solidaritas
ASEAN
untuk dalam
membangun berbagai
kembali
bidang
perlu
ditingkatkan; 9) Keterlibatan
berbagai
hubungan
tokoh
kerjasama
dalam
demi
membangun
kepentingan
dan
menyelesaikan suatu masalah negara telah semakin efektif. Oleh karena itu, perlu penguatan jaringan hubungan dan kerjasama yang produktif antar aktor-aktor negara
dan
aktor-aktor
non
negara
yang
menyelenggarakan hubungan luar negeri; 10) Berbagai pertentangan yang tajam diantara negara yang berbeda
ideologi,
memunculkan
sistem
politik
dan
kepentingan
ketegangan-ketegangan.
Sehingga
diperlukan penguatan kapasitas dan kredibilitas politik luar negeri dalam rangka menciptakan perdamaian dunia, keadilan dan tata hubungan internasional dan ikut mencegah timbulnya pertentangan yang terlalu tajam, yang
dapat
mengancam
keamanan
internasional
sekaligus mencegah munculnya kekuatan yang terlalu bersifat hegemonic-unilateralistik di dunia.
b. Penegakan Hukum dan HAM 1) Supremasi perhatian
dan dari
Penegakan masyarakat,
20
Hukum
masih
walaupun
menjadi
sudah
ada
peningkatan
pada
RPJMN
I.
Fokus
yang
perlu
mendapatkan perhatian adalah upaya menurunkan tindak pidana korupsi melalui penindakan dan pencegahan; meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) terhadap Indonesia; meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi; serta penyempurnaan undangundang
yang
menghambat
upaya
percepatan
pemberantasan korupsi, implementasi undang-undang Tipikor secara nasional; dan penegakan hukum secara tegas, konsisten dan adil, serta memihak kepada rakyat kecil; 2) Penghormatan, pemajuan, perlindungan dan penegakan HAM masih memerlukan perhatian dalam memasuki RPJMN II, baik karena lintasan masa lalu maupun karena pemahaman aparat dan masyarakat yang belum selaras. Di samping masalah-masalah pokok tersebut di atas juga masalah kesetaraan Gender yang tercermin pada masih tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak; masih rendahnya angka Indeks Pembangunan Gender (Gender Empowerment Measurement); 3) Masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang belum sinkron dan selaras baik di tingkat pusat maupun daerah
yang
sifatnya
menghambat
peningkatan
kesejahteraan masyarakat; 4) Perlunya pembenahan struktur kelembagaan dan SDM Aparatur hukum untuk memantapkan dan mengefektifkan berbagai organisasi dan lembaga hukum, profesi hukum dan badan peradilan serta pelaksanaan kesadaran hukum.
21
c. Bidang Pertahanan dan Keamanan 1) Wilayah negara yang cukup luas, serta kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang beragam, dan potensi ancaman yang berkembang sejalan dengan globalisasi, maka lembaga pertahanan dihadapkan pada kebutuhan peningkatan kemampuan untuk memenuhi standar minimum essential forces. Profesionalisme aparat pertahanan sejalan dengan iklim demokrasi memerlukan reformasi yang berlanjut; 2) Optimalisasi
industri
yang
mendukung
penguatan
kemampuan pertahanan negara perlu ditingkatkan, guna membangun kemandirian pertahanan dan keamanan nasional; 3) Tingkat kesejahteraan, sistem insentif dan remunerasi terhadap
seluruh
SDM
Aparatur
Pertahanan
dan
Keamanan yang bertugas di daerah perbatasan, pulaupulau
kecil
terluar/terdepan
dan
terpencil
memperoleh perhatian khusus sebagai
perlu
bagian dari
penjagaan wilayah kedaulatan NKRI; 4) Pengembangan sistem, doktrin dan strategi Pertahanan Negara, perlu dibangun dan disempurnakan karena tantangan yang dihadapi baik dari dalam negeri dan luar negeri semakin tinggi, di samping itu karena berbagai pengaruh dinamika lingkungan strategis yang semakin kompleks; 5) Pengelolaan Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (terdepan), Kejahatan terhadap kekayaan negara di wilayah perbatasan, dan banyaknya pintu masuk melalui wilayah perbatasan sehingga perlu pengelolaan; 6) Masalah
separatisme
tetap
menjadi
aspek
yang
memerlukan perhatian karena masih adanya aspirasi dari 22
kelompok masyarakat tertentu yang belum menerima Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final negara; 7) Upaya
pemberantasan
terorisme,
walaupun
telah
mencapai banyak kemajuan tetapi penanganannya tetap memerlukan perhatian yang serius karena paham-paham radikalisme masih dijumpai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Diperkirakan bahwa kelompok teroris dengan
jaringan
kemiskinan
dan
internasional ketidakadilan
menjadikan sebagai
iklim tempat
mengeksploitasi guna kepentingan kelompoknya; 8) Peningkatan keamanan nasional melalui pengelolaan ketertiban masyarakat dan penanggulangan kriminalitas serta kegiatan-kegiatan ilegal termasuk transnational crime masih perlu ditingkatkan. Berbagai kejahatan transnasional,
seperti:
penyelundupan,
narkotika,
pencucian uang dan sebagainya masih menjadi gangguan terhadap keamanan nasional; 9) Pengamanan obyek-obyek vital perlu terus diperkuat karena masih adanya potensi ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional; 10) Masalah
kerjasama
keamanan
nasional
juga
perlu
memperoleh perhatian yang lebih meningkat karena perilaku
pelaku
kriminal
tertentu
yang
masih
menggunakan wilayah negara tertentu sebagai destinasi perlindungan. d.
Pengelolaan Kesatuan Bangsa dan Pengembangan Komunikasi dan Informasi 1) Pemantapan pemahaman terhadap empat konsensus dasar yakni UUD 1945, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka
23
Tunggal Ika sebagai upaya membangun harmoni dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus
terus
disosialisasikan
untuk
memantapkan
wawasan kebangsaan. 2) Benturan-benturan sosial sebagai residu konflik-konflik masa lalu belum sepenuhnya terkikis dalam kehidupan sehari-hari pada wilayah eks daerah konflik. Oleh sebab itu upaya rekonsiliasi masih tetap menjadi perhatian dalam pengelolaan bidang politik, hukum dan keamanan. 3) Keterbukaan informasi sejalan dengan implementasi Undang-Undang
Nomor
14
Tahun
2008
tentang
Keterbukaan Informasi Publik memerlukan perhatian tersendiri. Penetapan Undang-undang tersebut menuntut lembaga publik untuk membuka seluas-luasnya akses informasi kepada publik. Oleh sebab itu, kebutuhan akan koordinasi dan pengelolaan yang terkendali ke arah penciptaan informasi yang produktif bagi stabilitas politik, hukum
dan
keamanan
memerlukan
peningkatan
perhatian. 4) Pengelolaan media massa dan komunikasi semakin memerlukan perhatian agar perkembangan aspirasi dan opini publik tetap dalam keselarasan dengan koridor arah pembangunan nasional menuju konsolidasi demokrasi. 5) Perubahan lingkungan strategis yang demikian cepat dengan
pola
pemantauan
yang
tidak
menentu
sehingga
secara
terus
menerus
agar
perlu
kesiapan
antisipasi terhadap gangguan bidang politik, hukum dan keamanan dapat dibangun dengan baik. e.
Masalah Kelembagaan Internal Permasalahan pokok yang dihadapi secara internal pada saat ini dalam memasuki RPJMN II (2010-20014) adalah 24
masalah Struktur Organisasi. Masalah ini dirasakan pada akhir pelaksanaan RPJMN I karena adanya Restrukturisasi Program dan Kegiatan sebagai upaya dalam mendukung reformasi perencanaan dan anggaran yang ditetapkan oleh Bappenas memasuki RPJMN II. Restrukturisasi Program dan Kegiatan pada intinya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi setiap lembaga / instansi pemerintah dan tugas pokok dan fungsi setiap eselon I dan II berdasarkan nomenklatur yang ada, yang dilengkapi dengan outcome dan output berupa rekomendasi
berdasarkan target yang ditetapkan
selama lima tahun (2010-2014).
1.2.3. Analisa Kelemahan a. Berdasarkan pengalaman pada RPJMN I (2005-2009), hambatan koordinasi tidak berada pada tahapan perumusan kebijakan tetapi berada pada implementasi kebijakan yang telah dirumuskan bersama. Hal ini disebabkan karena masih adanya keterbatasan pemahaman tentang saling keterkaitan kegiatan dan urgensi sinergi serta egoisme sektoral secara terselubung pada tingkat departemen/lembaga teknis. b. Keterbatasan
sumber
daya
dan
kapasitas
pada
departemen/lembaga teknis pemerintah tertentu sehingga pelaksanaan agenda-agenda yang sudah dikoordinasikan tidak selalu dapat diselaraskan baik dari segi waktu maupun dari segi skala prioritas. c. Meningkatnya
peranan
sektor
swasta
dan
organisasi
masyarakat sipil (termasuk LSM) yang sifatnya di luar kendali kewenangan lembaga pemerintah dan turut berpengaruh dalam
pelaksanaan
disepakati.
25
program
terkoordinasi
yang
telah
d. Benturan
kepentingan
yang
seringkali
mengganggu
pelaksanaan agenda yang telah dikoordinasikan dan memberi dampak
kontraproduktif
terhadap
pencapaian
sasaran
koordinasi.
1.2.4.
Analisa Peluang Berhasilnya pelaksanaan program-program koordinasi bidang politik, hukum dan keamanan pada RPJMN II (2010-2014) diharapkan lebih berpeluang karena adanya dukungan positif yang disebabkan oleh : a. Komitmen
pemerintahan
Presiden
Susilo
Bambang
Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono untuk membentuk tata pemerintahan yang baik (Good Governance) termasuk pemberantasan korupsi, narkoba, terorisme, kegiatan ilegal, pengembangan demokrasi, dan penguatan negara kesatuan; b. Citra Indonesia yang semakin baik dalam fora internasional, sehingga dukungan negara-negara sahabat akan sangat signifikan dalam memberi peluang keberhasilan program – program bidang politik, hukum dan keamanan; c. Konsolidasi demokrasi yang melibatkan seluruh lembaga tinggi dan segenap komponen bangsa semakin terarah sehingga memberi peluang penciptaan kondisi politik, hukum dan keamanan yang semakin stabil; d. Sistem administrasi negara yang semakin mencerminkan aspek
akuntabilitas dan transparansi
yang mendukung
pelaksanaan tata pemerintahan yang baik sehingga partisipasi masyarakat dalam bidang politik, hukum dan keamanan akan berkembang semakin positif;
26
e. Agenda dan sasaran pembangunan yang jelas sesuai arahan dari Presiden antara lain : Arah Kebijakan dan Prioritas Kabinet
Indonesia
Bersatu
II
yang
didukung
dengan
pengawasan dan pengendalian, serta pengkayaan program dari hasil-hasil Temu National (National Summit) seluruhnya menjadi
faktor
pendukung
yang
menciptakan
peluang
keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan; f. Capaian koordinasi pembangunan bidang politik, hukum dan keamanan selama periode RPJMN I (2004-2009), sebagai modal dasar yang memberi peluang untuk pemantapan pembangunan lebih lanjut. 1.2.5.
Analisa Tantangan Sejalan dengan dinamika aspirasi masyarakat dalam iklim demokrasi yang memberi pengaruh pada kualitas pengelolaan bidang politik, hukum dan keamanan untuk lima tahun ke depan, sesuai tupoksi Kemenko Polhukam, maka faktor-faktor
yang
perlu menjadi perhatian adalah : a. Kebebasan menyatakan aspirasi sejalan dengan hak-hak politik warga negara dan kebebasan berserikat (membentuk parpol
dan
ormas)
menimbulkan
tantangan
berupa
penyelarasan aspirasi yang beragam dalam bingkai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta NKRI; b. Berkembangnya demokrasi secara global dan kerjasama negara baik dalam maupun antar kawasan dan regional, melahirkan tantangan dalam menciptakan posisi peran yang bebas dan aktif dalam forum hubungan luar negeri; c. Kebebasan berpolitik dan berkumpul serta semakin luasnya lingkup kesepakatan hukum secara regional dan internasional melahirkan tantangan berupa kemandirian dalam penegakan hukum nasional; 27
d. Kompetisi dalam penguasaan sumber daya alam dan kepentingan politik ekonomi lintas negara serta konflik-konflik pada
kawasan
tertentu
yang
proses
penyelesaiannya
cenderung berjalan lambat menimbulkan tantangan perlunya pengawasan dan penjagaan wilayah kedaulatan negara; e. Kompetisi global dalam berbagai bidang dan masih adanya hegemoni antar belahan dunia serta hubungan antar negara yang semakin lancar menyebabkan variasi bentuk gangguan keamanan akan semakin beragam dan canggih; f. Berkembangnya globalisasi dapat menimbulkan pengikisan nilai-nilai budaya lokal dan wawasan kebangsaan; g. Kemajuan teknologi komunikasi dan sistem informasi serta peranannya dalam kehidupan sosial politik dan ekonomi melahirkan
tantangan
untuk
pengelolaan
kearah
yang
konstruktif tanpa menghambat kebebasan informasi; h. Perkembangan kehidupan global yang berubah secara dinamis, sehingga sulit diprediksi secara terstruktur dalam perumusan kebijakan dan program; i. Aspirasi yang berupa tuntutan masyarakat yang semakin variatif menyebabkan sistem perencanaan, tata pelaksanaan dan pengendalian pembangunan khususnya bidang polhukam semakin dituntut untuk akuntabel.
28
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN
2.1 Visi Kabinet Indonesia Bersatu II menetapkan visi yaitu : Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan, dengan Misi: 1. Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia Yang Sejahtera 2. Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi 3. Memperkuat Dimensi Keadilan di semua Bidang Sejalan dengan visi dan misi Kabinet Indonesia Bersatu II serta tugas pokok dan fungsi Kemenko Polhukam yang diselaraskan dengan tingkat capaian pembangunan bidang politik, hukum dan keamanan, maka Kemenko Polhukam menetapkan visi : Terwujudnya koordinasi bidang politik, hukum dan keamanan yang efektif
untuk mencapai Indonesia yang demokratis, adil, aman dan
damai. Pencapaian Indonesia yang demokratis, adil, aman dan damai dimaksudkan untuk lebih mendekatkan bangsa dan negara Indonesia pada tujuan luhur nasional sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Koordinasi menyerasikan
merupakan dan
suatu
menyelaraskan
kegiatan perumusan
untuk
memadukan,
kebijakan
secara
proporsional dengan gerak operasional antara komponen-komponen terkait
29
untuk mencapai tujuan secara efesien dan efektif dalam bingkai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demokratis
merupakan
perwujudan
dari
implementasi
nilai-nilai
kehidupan berbangsa dan bernegara melalui berfungsinya seluruh institusi politik dan partisipasi warga negara sebagai pemegang kedaulatan negara. Adil mengandung makna bahwa masyarakat, bangsa, dan negara menjunjung tinggi pemenuhan hak dan kewajiban bidang politik, hukum, serta keadilan rasa aman bagi segenap warga negara. Aman mengandung makna terciptanya rasa terlindungi bagi masyarakat dari berbagai kemungkinan ancaman, tekanan dan perlakuan tidak adil dalam
kehidupan
masyarakat
sehari-hari.
Selain
itu
aman
juga
mencerminkan keadaan tenteram, tidak ada rasa takut atau kekhawatiran yang berlebihan. Damai mengandung arti tidak adanya ancaman konflik, tidak terjadinya kerusuhan
yang
mengganggu
kerukunan
dalam
kehidupan
sosial
masyarakat.
2.2 Misi Guna mewujudkan Visi tersebut, Kemenko Polhukam menetapkan Misi yang diharapkan menjadi arah pelaksanaan kegiatan demi terwujudnya Visi yang telah ditetapkan. Misi Kemenko Polhukam tahunn2010-2014nyaitu: 1) Mewujudkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan. 2) Mewujudkan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan. 3) Menyelenggarakan
evaluasi
dan
kajian
sebagai
bahan
pertimbangan untuk koordinasi penyusunan kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan. 30
Pencapaian Misi Kemenko Polhukam dilakukan melalui koordinasi kebijakan bidang: politik dalam negeri; politik luar negeri;
penegakan
hukum dan HAM; pertahanan negara; keamanan nasional; kesatuan bangsa; komunikasi dan informasi; serta penyelenggaraan penugasan tertentu sesuai arahan dari Presiden. 2.3 Tujuan Tujuan yang ingin dicapai dalam koordinasi bidang politik, hukum dan keamanan adalah : Meningkatkan efektivitas Koordinasi Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan, serta Sinkronisasi, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bertolak dari tujuan strategis tersebut diatas maka Kemenko Polhukam dalam pelaksanaan program dapat lebih terarah dan terencana untuk koordinasi yang berkaitan dengan perencanaan dan penyusunan kebijakan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan prasarana yang dimiliki. 2.4 Sasaran Strategis Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam koordinasi kebijakan bidang Politik, Hukum dan Keamanan dalam lima tahun mendatang (2010-2014) adalah : a. Meningkatnya koordinasi perumusan dan sinkronisasi implementasi serta evaluasi kebijakan Politik Dalam Negeri; b. Meningkatnya koordinasi perumusan dan sinkronisasi implementasi serta evaluasi kebijakan Politik Luar Negeri; c. Meningkatnya koordinasi perumusan dan sinkronisasi implementasi serta evaluasi kebijakan Penegakan Hukum dan HAM;
31
d. Meningkatnya koordinasi perumusan dan sinkronisasi implementasi serta evaluasi kebijakan Pertahanan Negara; e. Meningkatnya koordinasi perumusan dan sinkronisasi implementasi serta evaluasi kebijakan Keamanan Nasional; f. Meningkatnya koordinasi perumusan dan sinkronisasi implementasi serta evaluasi kebijakan Kesatuan Bangsa; dan g. Meningkatnya koordinasi perumusan dan sinkronisasi implementasi serta evaluasi kebijakan Komunikasi dan Informasi.
32
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 3.1.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Sejalan dengan pengarahan Presiden pada Sidang Paripurna pertama Kabinet Indonesia Bersatu II, ditetapkan arah kebijakan pembangunan nasional yaitu: a. Perubahan dan Keberlanjutan (Change and Continuity). b. Eleminasi hambatan-hambatan pembangunan (De-bottlenecking), Akselerasi (Acceleration) dan Peningkatan (Enhancement) c. Kesatuan (Unity) dan Kebersamaan (Together We Can) Keseluruhan arah kebijakan pembangunan nasional tersebut disimpulkan oleh Presiden sebagai Tag Line Kabinet Indonesia Bersatu II.
3.1.2. Strategi Pembangunan Nasional Untuk memenuhi arah kebijakan pembangunan tersebut diatas, maka strategi pembangunan nasional bertumpu pada lima agenda pokok yaitu: a. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat; b. Perbaikan tata kelola pemerintahan; c. Penegakan pilar demokrasi; d. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi; dan e. Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Strategi pembangunan tersebut diatas, merupakan kumpulan agenda aksi yang mencakup berbagai program prioritas dan reguler yang kesemuanya merupakan satu kesatuan program besar dalam mewujudkan visi dan merealisasikan misi Kabinet Indonesia Bersatu II. 33
Sebagai program yang harus mendapat perhatian khusus, maka Kabinet Indonesia Bersatu II merumuskan 11 Program Aksi sebagai Prioritas Nasional 2009-2014 yaitu: 1. Reformasi birokrasi dan tata kelola 2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Penanggulangan kemiskinan 5. Ketahanan pangan 6. Infrastruktur 7. Iklim investasi dan iklim usaha 8. Energi 9. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana 10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik 11. Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi
Sejalan dengan perumusan program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II dan masukan-masukan rekomendasi pembangunan yang dijaring dari National Summit, maka Presiden menetapkan 15 (lima belas) program pilihan yang disebut Top of the Top Agenda, yaitu : 1. Pemberantasan Mafia Hukum 2. Revitalisasi Industri Pertahanan 3. Penanggulangan Terorisme 4. Peningkatan Daya Listrik di seluruh Indonesia 5. Peningkatan Produksi dan Ketahanan Pangan 6. Revitalisasi Pabrik Pupuk dan Gula 7. Penyempurnaan Peraturan Agraria dan Tata Ruang 8. Pembangunan Infrastruktur 9. Penyediaan dana penjaminan Rp 2 triliyun per tahun untuk Kredit Usaha Kecil Mengenah 10. Penetapan Skema Pembiayaan dan Investasi
34
11. Perumusan Kontribusi Indonesia dalam Isu Perubahan Iklim dan Lingkungan 12. Reformasi Kesehatan Masyarakat 13. Penyelarasan antara Pendidikan dan Dunia Kerja 14. Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 15. Sinergi antara Pusat dan Daerah
Selain dari itu, terdapat pula program yang bersumber dari kontrak kinerja Menko Polhukam serta program prioritas lainnya di bidang politik, hukum dan keamanan, meliputi: Kontrak Kinerja Menko Polhukam: 1. Penyusunan Rencana Strategis. 2. Koordinasi Penetapan Kebijakan Terpadu dan Khusus untuk Wilayah
Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar. 3. Koordinasi
Inventarisasi
seluruh
Peraturan
Perundangan
yang
Menghambat Pelaksanaan Program di Lapangan. 4. Pencapaian Prioritas Nasional di Bidang Daerah Tertinggal, Terdepan,
Terluar dan Pasca Konflik. 5. Pengelolaan Keuangan Kemenko Polhukam mempertahankan Opini
WTP dari BPK-RI. Program Prioritas Lainnya di Bidang Politik, Hukum dan Keamanan: 1. Pelaksanaan Pemilukada 2010-2013 dan Pemilu 2014 2. Koordinasi implementasi rekomendasi KKP RI-Timor Leste 3. Penanganan Illegal Migrant 4. Pengelolaan Damai Aceh 5. Pengelolaan Keamanan Papua 6. Keamanan Nasional
35
3.1.3 Strategi RPJMN II Dalam Pembangunan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Arah kebijakan dan strategi nasional yang dituangkan dalam RPJM II menjadi pedoman dalam penyusunan fokus kegiatan pembangunan bidang politik, hukum dan keamanan, sebagai berikut: a. Bidang Politik 1) Pelembagaan Demokrasi , dengan fokus: (a) Peningkatan akuntabilitas lembaga demokrasi (b) Peningkatan iklim kondusif bagi berkembangnya kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat (c) Pemberdayaan informasi dan komunikasi Dampak dari ketiga fokus diatas adalah meningkatnya kinerja demokrasi. 2) Pemantapan Diplomasi dan Kerja Sama Internasional, dengan fokus: (a) Peningkatan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN (b) Peningkatan peran Indonesia dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia (c) Pemantapan pelaksanaan diplomasi perbatasan (d) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri (e) Peningkatan Peran Indonesia dalam pemajuan Demokrasi, HAM, dan Lingkungan Hidup (f) Pemantapan kemitraan strategis di kawasan Asia-PasifikAfrika (Aspasaf) dan Amerika-Eropa (Amerop) (g) Peningkatan pelaksanaan diplomasi ekonomi (h) Peningkatan kerjasama Selatan-Selatan Dampak dari delapan fokus diatas adalah meningkatnya kinerja diplomasi. 36
b. Bidang Hukum 1) Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, dengan fokus pada : (a) Peningkatan Efektifitas Peraturan Perundang-Undangan (b) Peningkatan Kinerja Lembaga di Bidang Hukum (c) Peningkatan Penghormatan, Pemajuan dan
Penegakan
terhadap HAM (d) Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih & Bebas Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN) (e) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (f) Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Birokrasi (g) Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Dampak dari ke tujuh fokus diatas adalah meningkatnya keadilan dan kepastian hukum, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik.
c. Bidang Pertahanan dan Keamanan Negara 1) Peningkatan Kekuatan dan Kemampuan Pertahanan guna mencapai Minimum Essential Force , dengan fokus: (a) Meningkatkan Profesionalisme Personil (b) Memantapkan Kekuatan Matra Darat, Mengembangkan Kekuatan Matra Laut dan Udara (c) Percepatan Pembentukan Komponen Bela Negara Dampak dari ketiga fokus tersebut diatas adalah peningkatan daya tangkal sistem pertahanan Indonesia.
2) Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional, dengan fokus pada Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional. Dampak dari fokus tersebut adalah peningkatan kemandirian alutsista TNI. 37
3) Pencegahan dan Penanggulangan Gangguan Keamanan dan Pelanggaran Hukum Laut, dengan fokus meningkatkan patroli terkoordinasi dan operasi mandiri di laut (termasuk keamanan Selat Malaka). Dampak dari fokus tersebut adalah peningkatan pengelolaan kekayaan negara.
4) Peningkatan Rasa Aman & Ketertiban Masyarakat, dengan fokus : (a) Meningkatkan Profesionalisme Polri (b) Mencegah
dan
Menanggulangi
Penyalahgunaan
dan
Peredaran Gelap Narkoba (c) Menuntaskan Penanganan Tindak Kejahatan terutama Kejahatan Konvensional (d) Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Polisi Dampak dari ke empat fokus tersebut adalah masyarakat dan dunia usaha dapat beraktivitas secara aman dan nyaman.
5) Modernisasi Deteksi Dini Keamanan Nasional, dengan fokus : (a) Memperluas Cakupan Deteksi Dini baik di Luar Negeri maupun Dalam Negeri (b) Meningkatkan Pengamanan Rahasia Negara baik di Luar Negeri maupun Dalam Negeri Dampak dari kedua fokus tersebut adalah peningkatan kesiapan dalam pengelolaan keamanan dalam negeri.
6) Peningkatan Pengelolaan Keamanan Nasional, dengan fokus peningkatan kemampuan lembaga keamanan nasional. Dampak dari fokus tersebut adalah peningkatan efektivitas pengelolaan keamanan nasional. 38
Sasaran pembangunan bidang politik, hukum dan keamanan tersebut adalah peningkatan kualitas demokrasi dan diplomasi Indonesia; penegakan keadilan; peningkatan kualitas pelayanan publik, birokrasi
yang bersih, efektif, efisien, dan akuntabel,
pemantapan keamanan dan ketertiban.
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kemenko Polhukam 3.2.1 Arah Kebijakan Arah kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan diimplementasikan melalui aktualisasi program prioritas dan kegiatan lingkup koordinasi kelembagaan bidang polhukam untuk jangka waktu lima tahun kedepan (2010-2014). Hasil analisis dan evaluasi terhadap capaian selama periode KIB I (2004-2009) dan tantangan yang diperhitungkan harus dikelola untuk lima tahun yang akan datang (2010-2014), maka disusun prioritas kegiatan sebagai arah kebijakan sebagai berikut: a.
Proritas Kegiatan Bidang Polhukam Prioritas kegiatan bidang politik, hukum dan keamanan dalam kurun waktu lima tahun (2010-2014), adalah : 1)
Reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan;
2)
Penegakan pilar demokrasi;
3)
Penegakan hukum, pencegahan dan pemberantasan korupsi dan terorisme;
4)
Perwujudan kondisi keamanan dan kepastian hukum dalam rangka penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif;
5)
Kebijakan pengelolaan daerah tertinggal;
6)
Perwujudan keamanan di wilayah terdepan, terluar, dan perbatasan; 39
7)
Pengelolaan daerah pasca-konflik; dan
8)
Kerjasama Internasional.
b. Kegiatan Koordinasi Kemenko Polhukam Kegiatan kooordinasi Kementerian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dalam kurun waktu lima tahun (2010-2014), adalah : 1)
Koordinasi
dan
peningkatan
komitmen
persatuan
dan
kesatuan bangsa; 2)
Koordinasi
penyusunan
dan
sinkronisasi
implementasi
sinkronisasi
implementasi
kebijakan penguatan demokrasi; 3)
Koordinasi kebijakan
penyusunan dalam
rangka
dan
penyelesaian
grand
strategy
penataan daerah sebagai pedoman pemekaran wilayah dan melanjutkan evaluasi terhadap daerah-daerah otonom yang baru dibentuk; 4)
Koordinasi
penyusunan
dan
sinkronisasi
implementasi
dan
sinkronisasi
implementasi
kebijakan otonomi daerah; 5)
Koordinasi
penyusunan
kebijakan terkait dengan pengelolaan isu aktual seperti NIK nasional dan DPT untuk mendukung Pemilu 2014; 6)
Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pilkada;
7)
Koordinasi persiapan dan penyelenggaraan tahapan Pemilu 2014;
8)
Koordinasi sinkronisasi implementasi kebijakan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan;
9)
Koordinasi peningkatan peran aktif Indonesia dalam fora bilateral, regional, dan multilateral;
10) Koordinasi implementasi kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik; 40
11) Koordinasi
penyusunan
kebijakan
dan
sinkronisasi
implementasi kebijakan di bidang hukum dan HAM; 12) Koordinasi
penyusunan
dan
sinkronisasi
implementasi
kebijakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi; 13) Koordinasi
penyusunan
dan
sinkronisasi
implementasi
kebijakan pencegahan dan pemberantasan narkoba serta kegiatan illegal (logging, mining, fishing); 14) Pembentukan Badan Koordinasi Pemberantasan Terorisme (BKPT); 15) Koordinasi penyusunan rancangan perubahan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme; 16) Koordinasi
penyusunan
dan
sinkronisasi
implementasi
kebijakan pemberantasan terorisme dan upaya deradikalisasi; 17) Koordinasi
penyusunan
dan
sinkronisasi
implementasi
kebijakan pengelolaan damai Aceh; 18) Koordinasi
penyusunan
dan
sinkronisasi
implementasi
kebijakan pengelolaan penyelesaian batas wilayah negara dan kawasan perbatasan; 19) Koordinasi
dan
peningkatan
implementasi
kebijakan
peningkatan kekuatan dan kemampuan pertahanan; 20) Koordinasi
dan
peningkatan
sinkronisasi
implementasi
kebijakan keamanan nasional; 21) Koordinasi
dan
peningkatan
implementasi
kebijakan
sasaran-sasaran
Rencana
peningkatan pengelolaan media; 22) Pengendalian
pencapaian
Strategis Kemenko Polhukam 2009 – 2014; 23) Memantapkan
implementasi
Reformasi
Birokrasi
dan
remunerasi yang proporsional di Kemenko Polhukam; 24) Mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI dalam pengelolaan keuangan Kementerian. 41
3.2.2 Strategi Pembangunan Bidang Polhukam Strategi untuk pencapaian sasaran pembangunan bidang polhukam dilaksanakan melalui implementasi program dan kegiatan dengan berpedoman kepada konsep restrukturisasi program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Bappenas. Adapun program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahun (2010-2014) adalah sebagai berikut :
a. Program
Peningkatan
Koordinasi
Politik,
Hukum
dan
Keamanan Indikator kinerja tercermin pada outcome berupa meningkatnya koordinasi bidang politik, hukum dan keamanan. 1) Meningkatnya Koordinasi Bidang Politik Indikator outcome-nya adalah: a) Meningkatnya Koordinasi Bidang Politik Dalam Negeri, melalui kegiatan: (1) Koordinasi
Pemantapan
Demokratisasi
dan
Kelembagaan ; (2) Koordinasi Pemantapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah; (3) Koordinasi Organisasi Masyarakat Sipil; (4) Koordinasi Pengelolaan Pemilu; dan (5) Koordinasi Pemantapan Otonomi Khusus. b) Meningkatnya Koordinasi
Bidang Politik Luar Negeri,
melalui kegiatan: (1) Koordinasi Strategi Politik Luar Negeri; (2) Koordinasi Kerjasama ASEAN; (3) Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika; (4) Koordinasi Kerjasama Amerika dan Eropa; dan (5) Koordinasi Hubungan Multilateral.
42
2) Meningkatnya Koordinasi bidang Penegakan Hukum dan HAM Indikator outcome-nya berupa meningkatnya koordinasi bidang penegakan hukum dan HAM, melalui kegiatan : a) Koordinasi Materi Hukum; b) Koordinasi Pemberdayaan Aparatur Hukum; c) Koordinasi Penegakan Hukum; d) Koordinasi Hukum Internasional; dan e) Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM. 3) Meningkatnya Koordinasi Bidang Pertahanan Negara Indikator outcome-nya berupa meningkatnya koordinasi di bidang Pertahanan Negara, melalui kegiatan : a) Koordinasi Doktrin dan Strategi serta Kerjasama Pertahanan Negara; b) Koordinasi Intelijen Pertahanan Negara; c) Koordinasi Wilayah Negara dan Tata Ruang Pertahanan; d) Koordinasi Bela Negara dan Integritas Nasional; dan e) Koordinasi Pengembangan Kekuatan dan Kemampuan Pertahanan Negara. 4) Meningkatnya Koordinasi Bidang Keamanan Nasional Indikator outcome-nya berupa meningkatnya koordinasi di bidang Keamanan Nasional melalui kegiatan : a) Koordinasi
Penanganan
Kejahatan
Konvensional
dan
Transnasional
dan
Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara; b) Koordinasi
Penanganan
Kejahatan
Penanganan
Daerah
Terorisme; c) Koordinasi
Rawan
Konflik
dan
Kontijensi; d) Koordinasi
Pembinaan
Keamanan; dan 43
Keamanan
dan
Kerjasama
e) Koordinasi Intelijen dan Pembinaan Masyarakat.
5) Meningkatnya Koordinasi Bidang Kesatuan Bangsa Indikator outcome-nya berupa meningkatnya koordinasi di bidang kesatuan bangsa melalui kegiatan : a) Koordinasi Harmonisasi Sosial ; b) Koordinasi Pengelolaan Wilayah Khusus; c) Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat; d) Koordinasi Masyarakat Kawasan Tertinggal; dan e) Koordinasi Wawasan Kebangsaan.
6) Meningkatnya Informasi
Koordinasi
Indikator
Bidang
outcome-nya
Komunikasi
berupa
dan
meningkatnya
koordinasi bidang Komunikasi dan Informasi melalui kegiatan : a) Koordinasi Media Cetak; b) Koordinasi Media Elektronik dan Aplikasi Telematika; c) Koordinasi Media Komunitas; d) Koordinasi Media Center dan Kehumasan; dan e) Koordinasi Aspirasi dan Opini Publik.
b. Program Layanan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Indikator outcome-nya berupa meningkatnya layanan manajemen dan dukungan teknis lainnya melalui kegiatan : 1.
Penyusunan dan Pengembangan Rencana Kerja, Evaluasi, Organisasi dan Tata Laksana, Data serta Perpustakaan;
2.
Pengelolaan Administrasi Umum, Kepegawaian, Perlengkapan dan Rumah Tangga, Keuangan, Protokol dan Keamanan;
3.
Penyelenggaraan dan Pengembangan Pelayanan Persidangan dan Hubungan Antar Lembaga;
44
4.
Penyelenggaraan dan Pengembangan Pengawasan Internal; dan
5.
Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dalam rangka koordinasi bidang politik, hukum dan keamanan.
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Indikator outcome-nya berupa terdukungnya kebutuhan dan
Prasarana
Aparatur
melalui
kegiatan
Sarana
penyediaan
dan
pemeliharaan sarana dan prasarana.
Program dan kegiatan-kegiatan berikut rencana anggaran dalam kurun waktu lima tahun (2010-2014) secara terinci sebagaimana terlampir dalam Matrik Target Pembangunan dan Kebutuhan Pendanaan.
3.2.3 Penataan Aparatur Kemenko Polhukam Memasuki pelaksanaan RPJMN II, penataan sumber daya aparatur harus mengimbangi tuntutan peningkatan volume dan kualitas serta akuntabilitas pelaksanaan tugas. Untuk itu akan dilaksanakan kegiatan peningkatan
kualitas
SDM
aparatur/pegawai
mulai
dari
proses
rekruitmen, penempatan, pendidikan dan pelatihan, pemberian beban tugas, penilaian kinerja, kenaikan pangkat, penegakan disiplin, pengawasan, rotasi, promosi, remunerasi/tunjangan kinerja sampai dengan dukungan purna tugas. Ke semua hal itu dalam rangka meningkatkan profesionalitas aparatur Kemenko Polhukam sejalan dengan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Presiden.
45
3.2.4 Struktur Organisasi Struktur organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam pada dasarnya mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu. Dalam rangka memenuhi tuntutan kegiatan operasional yang semakin berkembang, maka organisasi Kemenko Polhukam tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan penyesuaian dengan bertolak pada:
a. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi , Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
b. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 15 Tahun 2005;
c. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan
dan
Organisasi
Kementerian
Negara,
Menteri
Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Menko Polhukam menyelenggarakan fungsi:
46
a. Sinkronisasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan;
b. Koordinasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan;
c. Pengendalian penyelenggaraan urusan kementerian, sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;
d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
e. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang politik, hukum dan keamanan; dan
f. Pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden.
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, maka perlu penyempurnaan susunan organisasi yang efektif dan efisien serta mampu menjawab permasalahan dan tantangan bidang politik, hukum dan keamanan lima tahun kedepan (2010-2014). Susunan pejabat eselon I-a sebagai berikut: a. Sekretaris Kemenko Bidang Polhukam; b. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri; c. Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri; d. Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia; e. Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara; f. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Nasional;
47
g. Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa; h. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi. Susunan pejabat eselon I-b sebagai berikut: a. Staf Khusus; b. Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi; c. Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional; d. Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah; e. Staf Ahli Bidang Perekonomian; f. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; g. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; h. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta para Deputi dibantu oleh para pejabat eselon II-a. Susunan pejabat eselon II-a sebagai berikut: a.
Sekretaris Kemenko Polhukam, dibantu oleh : 1) Biro Umum; 2) Biro Perencanaan dan Organisasi; 3) Biro Persidangan dan Hubungan Antar Lembaga; dan 4) Sekretaris Pribadi (Sespri) Menko Polhukam.
b. Deputi Koordinasi Bidang Politik Dalam Negeri, dibantu oleh : 1) Asdep
Koordinasi
Pemantapan
Demokratisasi
dan
Kelembagaan; 2) Asdep Koordinasi Pemantapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah; 3) Asdep Koordinasi Organisasi Masyarakat Sipil; 48
4) Asdep Koordinasi Pengelolaan Pemilu; dan 5) Asdep Koordinasi Pemantapan Otonomi Khusus. c.
Deputi Koordinasi Bidang Politik Luar Negeri, dibantu oleh : 1) Asdep Koordinasi Strategi Politik Luar Negeri 2) Asdep Koordinasi Kerjasama ASEAN; 3) Asdep Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika; 4) Asdep Koordinasi Kerjasama Amerika dan Eropa; dan 5) Asdep Koordinasi Hubungan Multilateral.
d. Deputi Koordinasi Bidang Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia, dibantu oleh : 1) Asdep Koordinasi Materi Hukum; 2) Asdep Koordinasi Pemberdayaan Aparatur Hukum; 3) Asdep Koordinasi Penegakan Hukum; 4) Asdep Koordinasi Hukum Internasional; dan 5) Asdep Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM. e.
Deputi Koordinasi Bidang Pertahanan Negara, dibantu oleh : 1) Asdep Koordinasi Doktrin dan Strategi serta Kerjasama Pertahanan Negara; 2) Asdep Koordinasi Intelijen Pertahanan Negara; 3) Asdep Koordinasi Wilayah Negara dan Tata Ruang Pertahanan; 4) Asdep Koordinasi Bela Negara dan Integritas Nasional; dan 5) Asdep Koordinasi Pengembangan Kekuatan dan Kemampuan Pertahanan Negara;
f.
Deputi Koordinasi Bidang Keamanan Nasional, dibantu oleh : 1) Asdep Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara; 49
2) Asdep Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Terorisme: 3) Asdep Koordinasi Penangan Daerah Rawan Konflik dan Kontijensi; 4) Asdep Koordinasi Pembinaan Keamanan dan Kerjasama Keamanan; dan 5) Asdep Koordinasi Intelijen dan Pembinaan Masyarakat. g.
Deputi Koordinasi Bidang Kesatuan Bangsa, dibantu oleh : 1) Asdep Koordinasi Harmonisasi sosial; 2) Asdep Koordinasi Wawasan Kebangsaan; 3) Asdep Koordinasi Masyarakat Kawasan Tertinggal. 4) Asdep Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat; dan 5) Asdep Koordinasi Pengelolaan Wilayah Khusus.
h.
Deputi Koordinasi Bidang Komunikasi dan Informasi, dibantu oleh : 1) Asdep Koordinasi Media Cetak; 2) Asdep Koordinasi Media Elektronik dan Aplikasi Telematika; 3) Asdep Koordinasi Media Komunitas; 4) Asdep Koordinasi Media Center dan Kehumasan; dan 5) Asdep Koordinasi Aspirasi dan Opini Publik.
i.
Inspektorat.
3.2.5 Ketatalaksanaan Pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja dalam organisasi mengacu pada Rencana Strategis Kemenko Polhukam (2010-2014). Dalam renstra tersebut termuat program dan kegiatan-kegiatan setiap
50
tahun disertai dengan output dan outcome masing-masing jabatan eselon I dan II berikut dengan estimasi dukungan anggaran. Para Pejabat Eselon II melaksanakan koordinasi dan evaluasi serta pelaporan dibidang tugas-fungsinya serta menyampaikan rekomendasi kepada Pejabat Eselon I atasannya. Pejabat
Eselon
I
selanjutnya
menyampaikan
rekomendasi
kebijakan dan saran-saran kepada Menteri Koordinator dengan tembusan kepada Sesmenko untuk keperluan administrasi pengukuran kinerja. Menteri Koordinator selanjutnya menyampaikan laporan dan rekomendasi kebijakan bidang politik, hukum dan keamanan kepada Presiden. Outcomes dari Kementerian nantinya berupa direktif, Peraturan Menteri, Surat Edaran dan surat-surat lainnya secara administratif dicacat dan didokumentasikan oleh unit tata usaha. Pada setiap tahun pejabat eselon I dan II menandatangani kontrak kinerja yang dituangkan dalam kontrak kerja antara eselon II dengan eselon I, dan
eselon
I
dengan
Menteri.
Rapat-rapat
koordinasi
yang
diselenggarakan di Kemenko Polhukam dapat berupa : a. Rapat Paripurna Tingkat Menteri (RPTM) dengan peserta adalah para Menteri dan Pimpinan Lembaga Setingkat Menteri di bawah lingkup koordinasi Kemenko Polhukam dan yang terkait; b. Rapat
Koordinasi
Khusus/Terbatas
(Rakorsus/Rakortas)
yang
dihadiri beberapa Menteri di bawah lingkup koordinasi Kemenko Polhukam dan Pimpinan Lembaga tertentu Setingkat Menteri serta instansi terkait untuk membahas masalah khusus; c. Rapat
Koordinasi
Khusus/Terbatas
Pejabat
Eselon
I
dari
Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Kemenko Polhukam dan instansi terkait; d. Rapat-rapat Intern Staf pejabat Kemenko Polhukam.
51
Pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Eselon III mendukung pelaksanaan tupoksi Pejabat Eselon II. Demikian pula pelaksanaan tugas pokok Pejabat Eselon IV akan mendukung pelaksanaan tupoksi Pejabat Eselon III; dan seterusnya tingkat Staf akan melaksanakan penugasan dari atasannya. Standar Operasi Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan tugas fungsi mulai dari Pejabat Eselon I sampai dengan staf didasarkan pada uraian tugas jabatan. Dengan demikian, setiap pegawai dapat
dinilai hasil
kerjanya secara periodik berdasarkan beban kerja yang ditugaskan oleh atasan.
52
BAB VI PENUTUP
Penyusunan Rencana Strategis Kemenko Polhukam mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan oleh Bappenas dengan mengakomodasi program dan kegiatan yang bersumber dari kebijakan Presiden, RPJMN II (20102014), hasil-hasil National Summit, Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu II, dan Program Prioritas Bidang Polhukam.
Lingkup materi Rencana Strategis ini mencakup analisis lingkungan strategis, potensi, permasalahan dan tantangan, kelemahan serta peluang yang dihadapi oleh Kemenko Polhukam, dan identifikasi berbagai permasalahan lainnya yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Perumusan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam 5 tahun mendatang sejalan dengan agenda nasional Kabinet Indonesia Bersatu II. Demikian juga, arah kebijakan dan strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut diatas dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang kesemuanya sejalan dengan upaya perwujudan visi dan misi Kabinet Indonesia Bersatu II.
Rencana Strategis ini berbeda dengan Rencana Strategis sebelumnya, karena memuat program dan kegiatan yang telah disesuaikan dengan acuan Bappenas mengenai Restrukturisasi Penyusunan Program dan Kegiatan, dengan tujuan untuk menciptakan institusi pemerintah yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada kinerja yang terukur (hasil/outcome).
Rencana Strategis Kemenko Polhukam ini diharapkan dapat mewujudkan keselarasan pedoman, persepsi, pemahaman program dan kegiatan, pola tindak
53
dan pola kerja antar Kementerian/Lembaga dibawah koordinasi Kemenko Polhukam dan unit-unit kerja dalam kantor Kemenko Polhukam. Mengingat bahwa Rencana Strategis ini menjadi pedoman bagi segenap pejabat terkait, maka penetapannya dilakukan dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
Jakarta, Januari 2010
54
Lampiran I
MATRIKS TARGET PEMBANGUNAN 2010-2014 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN NO I
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
SASARAN Meningkatnya dukungan administratif dan pelaksanaan operasional KemenkoPolhukam
INDIKATOR 1
2 3
Kegiatan Penyusunan dan pengembangan rencana kerja, evaluasi, organisasi dan tata laksana dan Perpustakaan dan Data
Terselenggaranya Koordinasi Pengelolaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
1 2
3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14
% penyelenggaraan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya yang profesional, akuntabel, efisien dan efektif % persiapan reformasi birokrasi oleh seluruh K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam Jumlah K/L di bawah lingkup koordinasi Kemenko Polhukam yang melaksanakan tindak lanjut program 100 hari tepat waktu % persiapan reformasi birokrasi oleh seluruh K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam % Renstra dan Renja KL Polhukam yang sinkron dengan Renstra dan Renja KL yang berada dalam ruang lingkup koordinasi Kemenko Polhukam % K/L yang melaksanakan tindak lanjut program 100 hari tepat waktu % standarisasi pengadaan barang dan jasa yang akuntabel dan tepat waktu % penyelesaian dokumen program aksi reformasi birokrasi % Tersusunnya struktur kelembagaan (organisasi dan tata kerja) yang proporsional, efektif, efisien % SOP utama telah tersusun sesuai dengan proses bisnis yang lebih sederhana Tersedianya sistem rekrutmen yang transparan Tersedianya sistem penilaian kinerja yang terukur Tersedianya sistem promosi dan mutasi yang terbuka dan transparan Tersedianya sistem diklat berbasis merit dan kompetensi Tersedianya sistem penegakan kode etik yang efektif, disertai penerapan reward and punishment Tersusunnya rencana penerapan eGovernment yang konkrit dan terukur Manajemen kearsipan dan dokumentasi sudah dilaksanakan dengan sistem berbasis TIK
1
TARGET 2014 2010
UNIT PELAKSANA KEGIATAN
80%
95%
Sesmenko Polhukam
80%
95%
Sesmenko Polhukam
100%
100%
Sesmenko Polhukam
65%
90%
Sesmenko Polhukam
90%
Sesmenko Polhukam
65%
Sesmenko Polhukam
75%
90%
Sesmenko Polhukam
100%
100%
Sesmenko Polhukam
75%
100%
Sesmenko Polhukam
75%
100%
Sesmenko Polhukam
75%
100%
Sesmenko Polhukam
75%
100%
Sesmenko Polhukam
75%
100%
Sesmenko Polhukam
75%
100%
Sesmenko Polhukam
75%
100%
Sesmenko Polhukam
75%
100%
Sesmenko Polhukam
75%
100%
Sesmenko Polhukam
NO
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
15 % penerapan SAKIP (renstra, penilaian kinerja, kontrak kinerja, pengendalian, dan lain-lain) Terwujudnya Penyusunan dokumen rencana 1 % program kegiatan dalam Renstra Kemenko kerja, evaluasi, ortala, perpustakaan dan Polhukam yang memiliki target/sasaran yang data jelas dan terukur 2 % laporan evaluasi pelaksanaan Renstra yang tepat waktu 3 4 5 Kegiatan Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, keuangan, protokol dan keamanan
Terwujudnya Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, keuangan, protokol dan keamanan
1 2 3 4 5 6
Kegiatan Penyelenggaraan pelayanan persidangan dan Hubal
Terselenggaranya pelayanan persidangan dan Hubal
7 8 1 2
Kegiatan Pengelolaan Pengawasan Internal
Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif di lingkungan Kemenko Polhukam
1 2 3
4
Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan Kemenko Polhukam dalam Opini Wajar Tanpa Pengecualian
5 6 1
% laporan hasil pemantauan pelaksanaan Renstra yang tepat waktu sesuai rencana Jumlah rapat koordinasi, pemantauan, dan evaluasi capaian kontrak Kinerja % K/L yang dapat melaksanakan capaian kontrak kinerja tepat waktu % pengelolaan administrasi umum yang tepat waktu % pelayanan kepegawaian % laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu % pelayanan protokol yang akuntabel dan tepat waktu % penyediaan keamanan yang akuntabel dan memadai Tersedianya sistem penegakan disiplin yang efektif % pelanggaran disiplin mendapatkan sanksi % pengadaan menggunakan e-procurement % fasilitasi pelaksanaan persidangan yang akuntabel, memadai dan tepat waktu % fasilitasi pelaksanaan hubal yang akuntabel dan tepat waktu % laporan pengawasan pelaksanaan rencana kerja yang akuntabel dan tepat waktu Jumlah dokumen hasil audit wajar tanpa pengecualian % laporan kinerja unit kerja eselon I dan II, serta SDM Kemenko Polhukan yang akuntabel dan tepat waktu % pejabat telah menandatangani dan melaksanakan pakta integritas % pejabat yang telah melaporkan LHKPN Tersedianya sistem pelaporan gratifikasi Jumlah koordinasi pengelolaan keuangan Kemenko Polhukam dalam opini wajar tanpa pengecualian
2
TARGET 2014 2010 75%
100%
75%
UNIT PELAKSANA KEGIATAN Sesmenko Polhukam Sesmenko Polhukam
75%
90%
Sesmenko Polhukam
75%
90%
Sesmenko Polhukam
12 kali
12 kali
Sesmenko Polhukam
75%
100%
Sesmenko Polhukam
75%
90%
Sesmenko Polhukam
75% 75%
90% 90%
Sesmenko Polhukam Inspektorat
75%
90%
Sesmenko Polhukam
75%
90%
Sesmenko Polhukam
75%
100%
Sesmenko Polhukam
75% 50% 75%
100% 75% 90%
Sesmenko Polhukam Sesmenko Polhukam Sesmenko Polhukam
75%
90%
Sesmenko Polhukam
75%
90%
Inspektorat
1 dok
1 dok
Inspektorat
75%
90%
Inspektorat
75%
100%
Inspektorat
75% 75% 12 kali
100% 100% 12 kali
Inspektorat Inspektorat Inspektorat
NO
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR 2
Kegiatan Telaahan dan Rekomendasi Kebijakan bidang polhukam
Terselenggaranya telaahan dan rekomendasi
1 2
II
Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Koordinasi Pemantapan Demokratisasi dan Kelembagaan
1. Meningkatnya efektivitas koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan politik dalam negeri Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Pemantapan Demokratisasi dan Kelembagaan
1 2 3
Kegiatan Koordinasi Pemantapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Pemantapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah
4 5 1 2
3
Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Pemilu
Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Pemilu
1 2 3 4 5
Koordinasi Organisasi Masyarakat Sipil
Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Organisasi Masyarakat Sipil
6 1 2 3
Koordinasi Pengelolaan Pemantapan Otonomi Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Pemantapan Otonomi Khusus
4 1 2
% rekomendasi rapat koordinasi yang ditindaklanjuti % laporan hasil telaahan kebijakan bidang polhukam yang akuntabel dan tepat waktu % rekomendasi yang dimanfaatkan oleh pimpinan Kemenko Polhukam % rekomendasi kebijakan politik dalam negeri yang dilaksanakan oleh kementerian teknis dan pemda. Jumlah Rapat Koordinasi Pemantapan Demokratisasi dan Kelembagaan % rekomendasi rapat koordinasi yang ditindaklanjuti % laporan pemantauan dan evaluasi pemantapan Demokratisasi dan Kelembagaan Jumlah dokumen Indeks demokrasi Indonesia Jumlah pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Jumlah rapat koordinasi perbaikan kualitas desentralisasi dan otonomi Daerah % rekomendasi rapat koordinasi perbaikan kualitas desentralisasi dan otonomi Daerah yang ditindaklanjuti oleh pimpinan % laporan pemantauan pemantauan dan evaluasi kualitas desentralisasi dan otonomi Daerah yang akuntabel dan tepat waktu Jumlah rapat koordinasi perbaikan kualitas Pemilu % rekomendasi rapat koordinasi perbaikan kualitas Pemilu yang ditindaklanjuti Jumlah pemantauan dan evaluasi Jumlah rapat koordinasi Desk Pemilu % rekomendasi rapat koordinasi yang ditindaklanjuti Jumlah pemantauan perkembangan pemilu Jumlah rapat koordinasi Organisasi Masyarakat Sipil % rekomendasi rapat koordinasi Organisasi Masyarakat Sipil ditindaklanjuti % laporan pemantauan dan evaluasi Organisasi Masyarakat Sipil yang akuntabel dan tepat waktu Jumlah pemantauan dan evaluasi Jumlah Rapat Koordinasi Otonomi Khusus % rekomendasi rapat koordinasi Otonomi Khusus yang ditindaklanjuti
3
TARGET 2014 2010
UNIT PELAKSANA KEGIATAN
75%
90%
Inspektorat
75%
90%
Staf Ahli
75%
90%
Staf Ahli
60%
80%
Deputi I
12
60
Kedeputian I
60%
80%
Kedeputian I
60%
80%
Kedeputian I
4 12
3 dok 12 60
Kedeputian I Kedeputian I Kedeputian I
60%
80%
Kedeputian I
60%
80%
Kedeputian I
12
12
Kedeputian I
60%
80%
Kedeputian I
4 12 75%
4 12 90%
Kedeputian I Kedeputian I Kedeputian I
4 12
4 12
Kedeputian I Kedeputian I
60%
80%
Kedeputian I
60%
80%
Kedeputian I
4 12 60%
4 60 80%
Kedeputian I Kedeputian I Kedeputian I
NO
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR 3
Koordinasi strategi politik luar negeri
Koordinasi kerjasama ASEAN
2. Meningkatnya efektivitas koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan politik luar negeri Terselenggaranya koordinasi kebijakan strategi politik luar negeri
Terselenggaranya koordinasi kebijakan kerjasama ASEAN
% laporan pemantauan dan evaluasi Otonomi Khusus yang akuntabel dan tepat waktu 4 Jumlah pemantauan dan evaluasi 5 Jumlah rapat koordinasi Desk Papua 6 % rekomendasi rapat koordinasi pengelolaan Desk Papua yang ditindaklanjuti 7 Jumlah pemantauan perkembangan sosial politik di Papua % tindak lanjut rekomendasi kebijakan politik luar negeri yang dilaksanakan oleh kementerian teknis dan Pemda 1. Jumlah rapat koordinasi peningkatan kualitas strategi politik luar negeri 2 % rekomendasi rapat koordinasi Strategi Politik Luar Negeri 3 % laporan pemantauan dan evaluasi Strategi Politik Luar Negeri 4 Jumlah pemantauan dan evaluasi 1 Jumlah rapat koordinasi pelaksanaan cetak biru komunitas ASEAN dan kerjasama ASEAN 2
3
Koordinasi kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika
Terselenggaranya koordinasi kebijakan kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika
4 1 2
3
Koordinasi kerjasama Amerika dan Eropa
Terselenggaranya koordinasi kebijakan kerjasama Amerika dan Eropa
4 1 2
3
4
% rekomendasi rapat koordinasi pelaksanaan cetak biru Komunitas ASEAN dan kerjasama ASEAN yang ditindaklanjuti % laporan pemantauan pelaksanaan cetak biru Komunitas ASEAN dan kerjasama ASEAN yang akuntabel dan tepat waktu Jumlah pemantauan dan evaluasi Jumlah Rapat Koordinasi peningkatan kualitas kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika % rekomendasi rapat koordinasi peningkatan kualitas kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika yang ditindaklanjuti % laporan pemantauan dan evaluasi peningkatan kualitas kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika yang akuntabel dan tepat waktu Jumlah pemantauan dan evaluasi Jumlah Rapat Koordinasi peningkatan kualitas kerjasama Amerika dan Eropa % rekomendasi rapat koordinasi peningkatan kualitas kerjasama Amerika dan Eropa yang ditindaklanjuti % laporan pemantauan dan evaluasi peningkatan kualitas kerjasama Amerika dan Eropa yang akuntabel dan tepat waktu Jumlah pemantauan dan evaluasi
4
TARGET 2014 2010
UNIT PELAKSANA KEGIATAN
60%
80%
Kedeputian I
4 12 60%
20 60 80%
Kedeputian I Kedeputian I Kedeputian I
4
20
Kedeputian I
60%
80%
12
60
Kedeputian II
55%
75%
Kedeputian II
55%
75%
Kedeputian II
4 12
20 60
Kedeputian II Kedeputian II
60%
80%
Kedeputian II
60%
80%
Kedeputian II
4 12
20 60
Kedeputian II Kedeputian II
60%
80%
Kedeputian II
60%
80%
Kedeputian II
4 12
20 60
Kedeputian II Kedeputian II
60%
80%
Kedeputian II
60%
80%
Kedeputian II
4
20
Kedeputian II
Deputi II
NO
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS Koordinasi hubungan multilateral
SASARAN Terselenggaranya koordinasi kebijakan hubungan multilateral
INDIKATOR 1
Jumlah rapat koordinasi peningkatan kualitas hubungan multilateral
2
% rekomendasi rapat koordinasi peningkatan kualitas hubungan multilateral yang ditindaklanjuti % laporan pemantauan dan evaluasi peningkatan kualitas hubungan multilateral yang akuntabel dan tepat waktu Jumlah pemantauan dan evaluasi % tindak lanjut rekomendasi kebijakan hukum dan hak azasi manusia yang dilaksanakan oleh kementerian teknis dan pemda Jumlah rapat koordinasi penyelarasan dan sinkronisasi Materi Hukum % rekomendasi rapat koordinasi penyelarasan dan sinkronisasi Materi Hukum yang ditindaklanjuti % laporan pemantauan dan evaluasi penyelarasan dan sinkronisasi Materi Hukum yang akuntabel dan tepat waktu Jumlah pemantauan dan evaluasi Jumlah rapat Koordinasi Inventarisasi Peraturan Perundangan Penghambat Pelaksanaan Program di Lapangan (DeBottlenecking) % penghambat yang dapat diselesaikan Jumlah Rapat Koordinasi Pemberdayaan Aparatur Hukum % rekomendasi rapat koordinasi Pemberdayaan Aparatur Hukum yang ditindaklanjuti % laporan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan aparatur hukum yang akuntabel dan tepat waktu Jumlah pemantauan dan evaluasi Jumlah Rapat Koordinasi penegakan hukum
3
4 3. Meningkatnya efektivitas koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan hukum dan hak azasi manusia Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan
1 2
3
Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Inventarisasi Peraturan Perundangan Penghambat Pelaksanaan Program di Lapangan (De-Bottlenecking ) Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan Aparatur Hukum
4 1
2 1 2
3
Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Penegakan Hukum
4 1
TARGET 2014 2010
UNIT PELAKSANA KEGIATAN
12
60
Kedeputian II
60%
80%
Kedeputian II
60%
80%
Kedeputian II
4 60%
20 80%
Kedeputian II Deputi III
12
12
Kedeputian III
60%
80%
Kedeputian III
60%
80%
Kedeputian III
4 12
4 12
Kedeputian III Kedeputian III
75% 12
90% 12
Kedeputian III Kedeputian III
60%
80%
Kedeputian III
60%
80%
Kedeputian III
4 12
4 12
Kedeputian III Kedeputian III
2
% rekomendasi rapat koordinasi penegakan hukum yang ditindaklanjuti
60%
80%
Kedeputian III
3 4 5
Jumlah rapat koordinasi Timdu Tipikor Jumlah rapat koordinasi Timdu HKI % laporan pemantauan dan evaluasi penegakan hukum yang akuntabel dan tepat waktu Jumlah pemantauan dan evaluasi
12 12 60%
12 12 80%
Kedeputian III Kedeputian III Kedeputian III
4
4
Kedeputian III
6
5
NO
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Hukum Internasional
INDIKATOR 1 2 3
4 Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Pemajuan dan Perlindungan HAM
1 2 3
Terselenggaranya pelaksanaan koordinasi Tim RAN HAM
4 1 2
Terselenggaranya pelaksanaan koordinasi Tim KKP RI-TL
1 2
Kegiatan Koordinasi Kekuatan dan kemampuan Pertahanan Negara
4. Meningkatnya efektivitas koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan pertahanan negara Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Kekuatan dan Kemampuan Pertahanan Negara
1
Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan doktrin dan strategi serta kerjasama Hanneg
% laporan pemantauan dan evaluasi kebijakan dan hukum internasional yang akuntabel dan tepat waktu Jumlah pemantauan dan evaluasi Jumlah Rapat Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM % rekomendasi rapat koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM yang ditindaklanjuti % laporan pemantauan dan evaluasi Pemajuan dan Perlindungan HAM yang akuntabel dan tepat waktu Jumlah pemantauan dan evaluasi Jumlah rapat koordinasi pelaksanaan RAN HAM 2010-2014 % rekomendasi rapat koordinasi pelaksanaan RAN HAM 2010-2014 Jumlah rapat Pokja Tindak Lanjut Rencana Aksi KKP RI-TL % rekomendasi rapat koordinasi POKJA Tindak Lanjut Rencana Aksi KKP RI-TL Rasio tindak lanjut rekomendasi kebijakan pertahanan negara yang dilaksanakan oleh kementerian teknis Jumlah Rapat Koordinasi Kekuatan dan Kemampuan Pertahanan Negara
UNIT PELAKSANA KEGIATAN
12
12
Kedeputian III
60%
80%
Kedeputian III
60%
80%
Kedeputian III
4
4
Kedeputian III
12
12
Kedeputian III
60%
80%
Kedeputian III
60%
80%
Kedeputian III
4 12
4 12
Kedeputian III Kedeputian III
60%
80%
Kedeputian III
12
12
Kedeputian III
60%
80%
Kedeputian III
75%
90%
Deputi IV
12
12
Kedeputian IV
2
% rekomendasi rapat koordinasi Kekuatan dan Kemampuan Pertahanan Negara
75%
90%
Kedeputian IV
3
% laporan pemantauan Kekuatan dan Kemampuan Pertahanan Negara Jumlah pemantauan dan evaluasi
75%
90%
Kedeputian IV
8
8
Kedeputian IV
1
Jumlah Rapat Koordinasi implementasi UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
12
12
Kedeputian IV
2
Jumlah rapat koordinasi penyelesaian peraturan perundangan yang terkait dengan Hanneg
12
12
Kedeputian IV
3 4
Jumlah rapat koordinasi kerjasama pertahanan % rekomendasi rapat koordinasi implementasi UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang ditindaklanjuti % rekomendasi rapat koordinasi penyelesaian peraturan perundangan yang terkait dengan Hanneg yang ditindaklanjuti
12 75%
12 90%
Kedeputian IV Kedeputian IV
75%
90%
Kedeputian IV
4 Kegiatan Koordinasi Pengembangan Sistem, doktrin dan strategi serta kerjasama Hanneg
Jumlah rapat koordinasi kebijakan dan hukum internasional % rekomendasi rapat koordinasi kebijakan dan hukum internasional yang ditindaklanjuti
TARGET 2014 2010
5
6
NO
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR 6 7
8 9 Kegiatan Koordinasi Intelijen Hanneg Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Intelijen Hanneg
1 2 3
Koordinasi wilayah negara dan tata ruang pertahanan
Terselenggaranya koordinasi kebijakan wilayah negara dan tata ruang pertahanan
4 1 2 3
4 5
6 7 8 9 Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Bela Negara dan Integritas Nasional
1 2 3
4 5. Meningkatnya efektivitas Koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan keamanan nasional
% rekomendasi rapat koordinasi kerjasama pertahanan % laporan pemantauan dan evaluasi implementasi UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang akuntabel dan tepat waktu % laporan pemantauan dan evaluasi kerjasama pertahanan Jumlah pemantauan dan evaluasi
TARGET 2014 2010
UNIT PELAKSANA KEGIATAN
75%
90%
Kedeputian IV
75%
90%
Kedeputian IV
75%
90%
Kedeputian IV
8
8
Kedeputian IV
12 75%
12 90%
Kedeputian IV Kedeputian IV
75%
90%
Kedeputian IV
8 12
8 60
Kedeputian IV Kedeputian IV
12
12
Kedeputian IV
12
60
Kedeputian IV
75%
90%
Kedeputian IV
75%
90%
Kedeputian IV
8 12 75%
40 60 90%
Kedeputian IV Kedeputian IV Kedeputian IV
4
20
Kedeputian IV
12
12
Kedeputian IV
75%
90%
Kedeputian IV
% laporan pemantauan dan evaluasi Bela Negara dan Integritas Nasional yang akuntabel dan tepat waktu Jumlah pemantauan dan evaluasi
75%
90%
Kedeputian IV
8
8
% rekomendasi kebijakan keamanan nasional yang ditindaklanjuti oleh kementerian teknis dan Pemda
60%
80%
Jumlah Rapat Koordinasi Intelijen Hanneg % rekomendasi rapat koordinasi Intelejen Hanneg yang ditindaklanjuti % laporan pemantauan dan evaluasi Intelejen Hanneg yang akuntabel dan tepat waktu Jumlah pemantauan dan evaluasi Jumlah Rapat Koordinasi Wilayah Negara dan Tata Ruang Pertahanan Jumlah Rapat Koordinasi Pembentukan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Jumlah koordinasi pemetaan batas wilayah RI dengan Malaysia, PNG, Timor Leste, Singapura dan Palau % rekomendasi rapat koordinasi Ruang Pertahanan dan Wiltas yang ditindaklanjuti % laporan pemantauan dan evaluasi pemetaan batas wilayah RI dengan Malaysia, PNG, Timor Leste, Singapura dan Palau yang akuntabel dan tepat waktu Jumlah pemantauan dan evaluasi Jumlah rapat koordinasi Desk Wiltas dan PPKT % rekomendasi rapat koordinasi pengelolaan Desk Wiltas dan PPKT yang ditindaklanjuti Jumlah pemantauan perkembangan sosial politik di wiltas dan PPKT Jumlah Rapat Koordinasi Bela Negara dan Integritas Nasional % rekomendasi rapat koordinasi Bela Negara dan Integritas Nasional yang ditindaklanjuti
7
Kedeputian IV Deputi V
NO
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS Kegiatan Koordinasi Penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan Negara
SASARAN Terselenggaranya Koordinasi kebijakan Penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan negara
INDIKATOR 1
2
3
4 Koordinasi penanganan kejahatan transnasional dan terorisme
Koordinasi penanganan konflik dan kontijensi
Terselenggaranya koordinasi kebijakan penanganan kejahatan transnasional dan
Terselenggaranya Koordinasi kebijakan Penanganan Daerah Rawan Konflik dan Kontijensi
Jumlah Rapat Koordinasi Urusan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara % Rekomendasi Rapat Koordinasi Urusan Kejahatan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara Laporan pemantauan dan evaluasi Urusan Kejahatan Konvensional yang akuntabel dan tepat waktu dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara Jumlah Pemantuan dan Evaluasi
1
Jumlah Rapat Koordinasi Urusan Kejahatan Transnasional dan Terorisme 2 % Rekomendasi rapat koordinasi Urusan Kejahatan Transnasional dan Terorisme yang ditindaklanjuti 3 % Laporan pemantauan dan evaluasi Urusan Kejahatan Transnasional dan Terorisme yang akuntabel 4 Jumlah pemantauan dan evaluasi 5 Jumlah Rapat Koordinasi Urusan Terorisme Bersama dengan DKPT 6 Jumlah Rapat Koordinasi Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme 7 % rekomendasi rapat koordinasi pengelolaan Desk Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme yang ditindaklanjuti 8 Jumlah pemantauan dan evaluasi perkembangan terorisme termasuk modus operandi 9 Jumlah Rapat Koordinasi Pengelolaan Peningkatan kapasitas DKPT menjadi BKPT 10 % rekomendasi rapat koordinasi yang ditindaklanjuti 1 Jumlah Rapat Koordinasi Penanganan Daerah Rawan Konflik dan Kontijensi 2 % Rekomendasi rapat koordinasi Penanganan Masalah Daerah Rawan Konflik dan Kontijensi yang ditindaklanjuti 3 % Laporan pemantauan dan evaluasi Penanganan Masalah Daerah Rawan Konflik yang akuntabel dan tepat waktu dan Masalah Kontijensi 4 Jumlah pemantauan dan evaluasi 5 Jumlah rapat koordinasi Desk Aceh 6 % rekomendasi rapat koordinasi pengelolaan Desk Aceh yang ditindaklanjuti
8
TARGET 2014 2010
UNIT PELAKSANA KEGIATAN
12
12
Kedeputian V
12
12
Kedeputian V
12
12
Kedeputian V
60%
80%
Kedeputian V
12
60
Kedeputian V
60%
80%
Kedeputian V
60%
80%
Kedeputian V
4 12
20 60
Kedeputian V Kedeputian V
12
60
Kedeputian V
60%
80%
Kedeputian V
4
20%
Kedeputian V
12
60
Kedeputian V
75%
90%
Kedeputian V
12
60
Kedeputian V
60%
80%
Kedeputian V
60%
80%
Kedeputian V
4 12 60%
20 60 80%
Kedeputian V Kedeputian V Kedeputian V
NO
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR 7 8
Jumlah pemantauan perkembangan sosial politik di NAD Jumlah Rapat Koordinasi Desk Sulteng
9
% rekomendasi rapat koordinasi pengelolaan Desk Sulteng yang ditindaklanjuti 10 Jumlah pemantauan dan evaluasi perkembangan sosial politik di Sulteng Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Pembinaan keamanan dan kerjasama keamanan
1 2
3
Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Intelijen dan Pembinaan Masyarakat
4 1
2
3
4
Kegiatan Koordinasi Harmonisasi Sosial
6. Meningkatnya efektivitas koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Harmonisasi Sosial
1 2 3
4 Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Wilayah Khusus
Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Khusus
1 2 3
4
Jumlah rapat koordinasi pembinaan keamanan dan kerjasama keamanan % rekomendasi rapat koordinasi pembinaan keamanan dan kerjasama keamanan yang ditindaklanjuti % Laporan pemantauan dan evaluasi Urusan Pembinaan Keamanan dan Kerjasama Kemananan yang akuntabel dan tepat waktu Jumlah pemantauan dan evaluasi Jumlah Rapat Koordinasi Urusan Intelijen dan Pembinaan Masyarakat (Pemolisian Masyarakat) % Rekomendasi rapat koordinasi Urusan Intelijen dan Pemolisian masyarakat yang dapat ditindaklanjuti % Laporan pemantauan dan evaluasi Intelijen dan Pembinaan Masyarakat (Pemolisian Masyarakat) yang akuntabel Jumlah Pemantauan dan Evaluasi % tindak lanjut rekomendasi kebijakan yang dilaksanakan oleh kementerian teknis dan Pemda Jumlah Rapat Koordinasi Harmonisasi Sosial % rekomendasi rapat koordinasi Harmonisasi Sosial yang ditindaklanjuti % laporan pemantauan dan evaluasi Harmonisasi Sosial yang akuntabel dan tepat waktu Jumlah pemantauan dan evaluasi Jumlah Rapat Koordinasi Pengelolaan Wilayah Khusus % rekomendasi rapat koordinasi Pengelolaan Wilayah Khusus yang ditindaklanjuti % laporan pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Wilayah Khusus yang akuntabel dan tepat waktu Jumlah pemantauan dan evaluasi
9
TARGET 2014 2010 4
20
UNIT PELAKSANA KEGIATAN Kedeputian V
12
60
Kedeputian V
60%
80%
Kedeputian V
4
20
Kedeputian V
12
12
Kedeputian V
12
12
Kedeputian V
12
12
Kedeputian V
12 12
12 12
Kedeputian V Kedeputian V
12
12
Kedeputian V
12
12
Kedeputian V
60% 60%
80% 80%
Kedeputian V Deputi VI
12 60%
12 80%
Kedeputian VI Kedeputian VI
60%
80%
Kedeputian VI
4
4
Kedeputian VI
12
12
Kedeputian VI
60%
80%
Kedeputian VI
60%
80%
Kedeputian VI
4
4
Kedeputian VI
NO
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat
SASARAN Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat
INDIKATOR 1 2 3
4 Koordinasi pengelolaan masyarakat kawasan tertinggal
Terselenggaranya koordinasi kebijakan pengelolaan masyarakat kawasan tertinggal
1
Jumlah Rapat Koordinasi Pengelolaan Masyarakat Kawasan Tertinggal
2
% rekomendasi rapat koordinasi Pengelolaan Masyarakat Kawasan Tertinggal yang ditindaklanjuti % laporan pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Masyarakat Kawasan Tertinggal yang akuntabel dan tepat waktu Jumlah pemantauan dan evaluasi
3
4 Koordinasi wawasan kebangsaaan
Terselenggaranya koordinasi kebijakan wawasan kebangsaaan
1 2 3 4
Kegiatan Koordinasi Informasi Media Cetak
7. Meningkatnya efektivitas koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan komunikasi dan informasi di bidang politik, Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Informasi Media Cetak
1 2 3
Kegiatan Koordinasi Media Elektronik dan Aplikasi Telematika
Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Media Elektronik dan Aplikasi Telematika
4 1 2
3
Kegiatan Koordinasi Media Komunitas
Terselenggaranya Koordinasi ebijakan Media Komunitas
Jumlah Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat % rekomendasi rapat koordinasi Pemberdayaan Masyarakat % laporan pemantauan dan evaluasi Pemberdayaan Masyarakat yang akuntabel dan tepat waktu Jumlah pemantauan dan evaluasi
4 1
Jumlah Rapat Koordinasi Wawasan Kebangsaaan % rekomendasi rapat koordinasi Wawasan Kebangsaaan yang ditindaklanjuti % laporan pemantauan dan evaluasi Wawasan Kebangsaaan yang akuntabel dan tepat waktu Jumlah pemantauan dan evaluasi Rasio tindak lanjut rekomendasi kebijakan yang dilaksanakan oleh kementerian teknis dan Pemda Jumlah Rapat Koordinasi Informasi Media Cetak % rekomendasi rapat koordinasi Informasi Media Cetak % laporan pemantauan dan evaluasi Informasi Media cetak Jumlah pemantauan dan evaluasi Jumlah Rapat Koordinasi Media Elektronik dan Aplikasi Telematika % rekomendasi rapat koordinasi Media Elektronik dan Aplikasi Telematika yang ditindaklanjuti % laporan pemantauan dan evaluasi Media Elektronik dan Aplikasi Telematika yang akuntabel dan tepat waktu Jumlah pemantauan dan evaluasi Jumlah rapat koordinasi Media Komunitas
10
TARGET 2014 2010
UNIT PELAKSANA KEGIATAN
12
12
Kedeputian VI
60%
80%
Kedeputian VI
60%
80%
Kedeputian VI
4
4
Kedeputian VI
12
60
Kedeputian VI
60%
80%
Kedeputian VI
60%
80%
Kedeputian VI
4
20
Kedeputian VI
12
60
Kedeputian VI
60%
80%
Kedeputian VI
60%
80%
Kedeputian VI
4 60%
20 80%
Kedeputian VI Deputi VII
12
12
Kedeputian VII
60%
80%
Kedeputian VII
60%
80%
Kedeputian VII
4 12
4 12
Kedeputian VII Kedeputian VII
60%
80%
Kedeputian VII
60%
80%
Kedeputian VII
4 12
4 12
Kedeputian VII Kedeputian VII
NO
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR 2
3 4
Koordinasi media center dan kehumasan
Terselenggaranya koordinasi kebijakan media center dan kehumasan
5 1 2
3
Kegiatan Koordinasi Aspirasi dan Opini Publik
Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Aspirasi dan Opini Publik
4 5 1 2 3
4 5 6
7
III
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Memadainya sarana dan prasarana aparatur Terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana
1 2 3 4 5 6
Jumlah rapat koordinasi yang terkait dengan kemitraan pemerintah seperti Dewan Pers, Komisi Informasi, KPI, LKBN Antara, Museum Nasional. % rekomendasi rapat koordinasi Media Komunitas yang ditindaklanjuti % laporan pemantauan dan evaluasi Media Komunitas yang akuntabel dan tepat waktu Jumlah pemantauan dan evaluasi Jumlah Rapat Koordinasi penguatan Media Center dan Kehumasan % rekomendasi rapat koordinasi penguatan Media Center dan Kehumasan yang ditindaklanjuti % laporan pemantauan pemantauan dan evaluasi penguatan Media Center dan Kehumasan yang akuntabel dan tepat waktu Jumlah Rapat Koordinasi KIP Jumlah pemantauan dan evaluasi Jumlah Rapat Koordinasi Aspirasi dan Opini Publik % rekomendasi rapat koordinasi Aspirasi dan Opini Publik yang ditindaklanjuti % laporan pemantauan pemantauan dan evaluasi Aspirasi dan Opini Publik yang akuntabel dan tepat waktu Jumlah pemantauan dan evaluasi Jumlah rapat koordinasi pengelolaan informasi terkait potensi krisis (Sesmenko) % rekomendasi rapat koordinasi pengelolaan pengelolaan informasi terkait potensi krisis yang ditindaklanjuti Jumlah pemantauan dan evaluasi perkembangan situasi sosial politik yang berpotensi krisis Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Jumlah paket pembangunan/pengembangan Gedung Jumlah pengadaan Kendaraan Jumlah paket pengembangan lahan parkir Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Intensitas pengembangan Sistem Informasi Manajemen Intensitas perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
TARGET 2014 2010
UNIT PELAKSANA KEGIATAN
12
12
Kedeputian VII
60%
80%
Kedeputian VII
60%
80%
Kedeputian VII
4 12
4 60
Kedeputian VII Kedeputian VII
60%
80%
Kedeputian VII
60%
80%
Kedeputian VII
12 4 12
60 20 12
Kedeputian VII Kedeputian VII Kedeputian VII
60%
80%
Kedeputian VII
60%
80%
Kedeputian VII
4 12
4 12
Kedeputian VII Kedeputian VII
60%
80%
Kedeputian VII
4
4
Kedeputian VII
60%
80%
Sesmenko Polhukam
12 bulan
12 bulan
Sesmenko Polhukam
8
15
Sesmenko Polhukam
12 bulan
1 paket 12 bulan
Sesmenko Polhukam Sesmenko Polhukam
12 bulan
12 bulan
Sesmenko Polhukam
12 bulan
12 bulan
Sesmenko Polhukam
Jakarta,
11
Januari 2010
Lampiran II KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014
PROGRAM DAN KEGIATAN (1)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 1. Koordinasi Penyusunan dan Pengembangan Rencana Kerja,Evaluasi, Organisasi dan Tata Laksana dan Perpustakaan dan Data 2. Koordinasi Pengelolaan Administrasi Umum, Kepegawaian,Perlengkapan Rumah Tangga, Keuangan, Protokol dan Keamanan 3. Penyelenggaraan Pelayanan Persidangan dan Hubal 4. Pengelolaan Pengawasan Internal 5. Penyelenggaraan Telaahan dan Rekomendasi Kebijakan
2010
2011
(2)
(3)
ALOKASI (Rupiah) 2012 2013 (4)
(5)
2014 (6)
81,5 4,297
79,8 2,270
80,5 2,487
81,8 2,901
83,0 3,099
75,468
75,616
75,911
76,630
77,146
0,200 0,964 0,559
0,200 1,105 0,576
0,300 1,173 0,631
0,315 1,218 0,736
0,350 1,616 0,787
Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
53,762
56,223
61,407
57,822
78,382
I. Koordinasi Perumusan dan Pelaksanaa Kebijakan Politik Dalam Negeri 1. Koordinasi Pemantapan Demokratisasi dan Kelembagaan 2. Koordinasi Pemantapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah 3. Koordinasi Pengelolaan Pemilu 4. Koordinasi Pengelolaan Organisasi Masyarakat Sipil 5. Koordinasi Pengelolaan Pemantapan Otonomi Khusus II. Koordinasi Perumusan dan Pelaksanaa Kebijakan Politik Luar Negeri 1. Koordinasi Strategi Politik Luar Negeri 2. Koordinasi Kerjasama ASEAN 3. Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika 4. Koordinasi Kerjasama Amerika dan Eropa 5. Koordinasi Hubungan Multilateral III. Koordinasi Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Hukum dan Hak azasi Manusia 1. Koordinasi Materi Hukum 2. Koordinasi Pemberdayaan Aparatur Hukum 3. Koordinasi Penegakan Hukum
11,232 0,715 2,862 1,733 0,715 5,207 0,555 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 9,313
20,385 10,373 1,718 1,389 0,572 6,333 2,861 0,573 0,572 0,572 0,572 0,572 9,171
22,918 11,925 1,883 1,545 0,627 6,938 3,135 0,627 0,627 0,627 0,627 0,627 9,392
14,805 0,732 2,196 3,051 0,732 8,094 3,661 0,732 0,732 0,732 0,732 0,733 10,442
31,755 16,184 2,347 3,794 0,782 8,648 3,911 0,782 0,782 0,782 0,782 0,783 11,052
0,716 0,715 3,839
0,944 0,573 3,073
0,954 0,627 3,367
1,064 0,732 3,928
1,164 0,782 4,197
0,317
0,855
0,627
0,732
0,782
12 4. Koordinasi Hukum Internasional
PROGRAM DAN KEGIATAN (1)
2010
2011
(2)
(3)
ALOKASI (Rupiah) 2012 2013 (4)
(5)
2014 (6)
5. Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM IV. Koordinasi Perumusan dan Pelaksaaan Kebijakan Pertahanan Negara 1. Koordinasi Pengembangan Kekuatan dan Kemampuan Pertahanan Negara 2. Koordinasi Doktrin dan Strategi serta Kerjasama Hanneg 3. Koordinasi Intelijen Hanneg 4. Koordinasi Wilayah Negara dan Tata Ruang Pertahanan 5. Koordinasi Bela Negara dan Integritas Nasional V. Koordinasi Perumusan dan Pelaksaaan Kebijakan Keamanan Nasional 1. Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan thd Kekayaan Negara 2. Koordinasi Pengananan Kejahatan Transnasional dan Terorisme 3. Koordinasi Penanganan Daerah Rawan Konflik dan Kontinjensi 4. Koordinasi Pembinaan Keamanan dan Kerjasama Keamanan 5. Koordinasi Intelijen dan Pembinaan Masyarakat VI. Koordinasi Perumusan dan Pelaksaaan Kebijakan Kesatuan Bangsa 1. Koordinasi Harmonisasi Sosial 2. Koordinasi Pengananan Wilayah Khusus 3. Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat 4. Koordinasi Masyarakat Kawasan Tertinggal 5. Koordinasi Wawasan Kebangsaan VII. Koordinasi Perumusan dan Pelaksaaan Kebijakan Komunikasi dan Informasi 1. Koordinasi Informasi Media Cetak 2. Koordinasi Media Elektronik dan Aplikasi Telematika 3. Koordinasi Media Komunitas 4. Koordinasi Media Center dan Kehumasan 5. Koordinasi Aspirasi dan Opini Publik
3,726 8,658 0,945 1,661 0,715 4,622 0,715 15,997 1,661
3,726 6,929 0,756 1,329 0,572 3,700 0,572 10,027 0,529
3,817 7,391 0,829 1,456 0,627 3,852 0,627 11,118 0,556
3,986 8,225 0,967 1,699 0,732 4,095 0,732 12,470 0,609
4,127 8,713 1,033 1,815 0,782 4,301 0,782 13,786 0,715
5,419 5,852 1,404 1,661 3,575 0,715 0,715 0,715 0,715 0,715 4,432 0,715 0,715 0,715 0,715 1,572
1,887 6,358 0,524 0,729 2,861 0,572 0,572 0,572 0,572 0,573 3,989 0,573 0,572 0,572 0,602 1,670
2,312 6,943 0,551 0,756 3,135 0,627 0,627 0,627 0,627 0,627 4,318 0,607 0,627 0,627 0,627 1,830
2,215 8,148 0,607 0,891 3,661 0,732 0,732 0,732 0,732 0,733 4,558 0,632 0,732 0,732 0,687 1,775
2,695 8,776 0,685 0,915 3,911 0,782 0,782 0,782 0,782 0,783 5,254 0,682 0,782 0,782 0,727 2,281
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 1. Pengelolaan Sarana dan Prasaran
11,6 11,566
3,4 3,367
4,8 4,810
14,1 14,087
9,6 9,589
146,8
139,4
146,7
153,7
171,0 757,6 Januari 2010
JUMLAH JUMLAH TOTAL
Jakarta, 13
