POLITIK HUKUM BAB III POLITIK HUKUM DALAM BERBAGAI TEORI
OLEH: Prof. DR.GUNARTO,SH.SE.A,kt.M.Hum.
POLITIK HUKUM DALAM BERBAGAI TEORI § Dalam sejarah teori mengenai hukum,
terselip berbagai pikiran yang bernuansa politik hukum. Memang teori-‐teori dimaksud, tidak secara khusus dan eksplisit berbicara tentang politik hukum, namun isi dari teori-‐ teori itu, implisit mengandung politik hukum
Politik Hukum Dalam Ajaran Plato § Butir ajaran Plato yang relevan dengan politik
hukum, adalah ajarannya mengenai penggunaan hukum sebagai sarana keadilan.
§ Berangkat dari idealismenya tentang “negara
ideal” dimana tiap orang berkesempatan menikmati keadilan, Plato menyodorkan dua jalan untuk mewujudkan tujuan tersebut.
Dalam Bukunya Plato berjudul Republic § Plato memandang penting kehadiran The
Philosoper-‐Kings sebagai pemimpin negara. Karena mereka ini adalah orang-‐orang pilihan-‐ k a u m a r i f b i j a k s a n a , m a k a d i b a w a h pemerintahan mereka dimungkinkan adanya partisipasi semua orang dalam gagasan keadilan. B a h k a n t a n p a h u k u m p u n , k e a d i l a n dimungkinkan tercipta, sebab kaum arif bijaksana ini pasti mewujudkan theoria (pengetahuan dan kebijaksanaan terbaiknya) dalam tindakan.
Namun Seturut Dengan Merosotnya Sebuah Negara Maka Plato Mengusulkan Pentingnya Hukum
§ Hukum dibutuhkan sebagai sarana keadilan.
§ Sarana keadilan melawan ketidakadilan
penguasa yang serakah, melawan pengusaha yang memonopoli sumber daya negara, melawan wakil rakyat yang korup, dan melawan kesewenang-‐wenangan.
Untuk Memastikan Tercapainya Tujuan Tersebut § Maka Hukum yang membawa misi keadilan
itu, haruslah: § 1. Aturan hukum mesti dihimpun dalam satu kitab, supaya tidak muncul kekacauan hukum. § 2. Setiap UU harus didahului preambule tentang motif dan tujuan UU tersebut. Manfaatnya adalah setiap orang dapat mengetahui dan memahami kegunaan menaati hukum itu
Lanjutan § 3. Tugas hukum adalah membimbing para
warga negara pada suatu hidup yang saleh dan sempurna.
§ 4. Orang yang melanggar UU harus dihukum.
Tapi hukuman itu bukan balas dendam, melainkan memperbaiki sikap moral si penjahat.
Itulah Sumbangan Plato Bagi Politik Hukum § Ada tujuan ideal yang ingin diraih, yakni
partisipasi semua orang dalam keadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara harus dipimpin oleh The Philosoper-‐Kings, karena selain sebagai mitra bestari dalam menghadirkan keadilan, para arif-‐bijaksana ini juga berfungsi sebagai guru moral bagi warganya.
Lanjutan § Jadi terlihat jelas, bahwa Plato berbicara
dalam konteks politik hukum, bukan dalam konteks hukum dan politik. Ia tidak membuka ruang sedikit pun bagi terjadinya manipulasi hukum yang mengabdi pada kepentingan orang atau kelompok tertentu.
Politik Hukum Dalam Ajaran Agustinus § Point ajaran Agustinus yang relevan bagi
politik hukum adalah soal nilai-‐nilai deligere (yakni dihargai dan dicintai) dan delicto proximi (mengasihi sesama). Dua nilai ini bernilai bagi politik hukum, bukan saja karena Agustinus memasukkan nilai tersebut sebagai bagian dari keadilan.
Lebih dari itu... § Nilai politik hukum dari dua gugus nilai
tersebut, juga terletak pada idealisme Agustinus tentang “komunitas cinta kasih” sebagai jalan menuju tercapainya hidup bersama yang damai. Seperti diketahui, “komunitas cinta kasih” Agustinus itu merupakan agenda untuk melawan rezim regnum (yang menunjuk pada Kerajaan Romawi) -‐-‐-‐Sebagai segerombolan perampok karena mereka tidak memiliki keadilan.
Bagi Agustinus § Kehidupan yang damai, harus dijamin lewat
tatanan hukum yang didominasi oleh tujuan perdamaian. Konteks regnum Kerajaan Romawi dan penyerangan-‐penyerangan menjelang keruntuhan kerajaan tersebut, mendorong Agustinus memunculkan gagasan “komunitas kemurahan hati” dan “cinta kasih”. Pengawal dan penjaga dari komunitas yang demikian itu, adalah hukum, yakni “hukum sebagai tatanan kedamaian”.
Proyek Politik Hukum Agustinus Cukup Jelas § Ia melawan cara hidup barbar, melawan
kesewenangan penguasa, melawan penindasan terhadap rakyat, melawan perlakuan-‐perlakuan tidak manusiawi, dan melawan penggunaan hukum untuk mengesahkan kesewenang-‐ wenangan dan tindakan korup penguasa. § Dia melawan semua itu dengan menawarkan garis politik hukum yang sifatnya anti tesis, yakni politik hukum yang di dominasi nilai honeste vivere (cinta kasih) sebagai jalan menuju tercapainya hidup bersama yang damai.
Politik Hukum Dalam Ajaran Aquinas § Ada dua point ajaran yang bernilai bagi politik
hukum yaitu: § 1.(pertama) Usahanya melawan sistem hukum yang melegalkan paham patrimonial dalam kekuasaan berdasarkan hak milik perdata (every man must have a lord) perlawanan ini bernialai luhur karena Aquinas ingin menghargai hak milik setiap individu.
Pemahaman Every Man Must Have A Lord Adalah.. § Tidak memungkinkan penghargaan hak milik
masyarakat kecil, karena dalam sistem patrimonial, semua milik kawula bahkan dirinya sendiri menjadi milik sang tuan.
§ Kawula hanya mengabdi dan memberi upeti
kepada patron, sebua h per budakan terselubung. Ketidakadilan seperti itulah yang dilawan oleh Aquinas.
Ada Hal Yang Perlu Di Catat Pemikiran Aquinas Tentang “Keadilan Hukum” § Konsep ini menunjuk pada ‘keadilan umum’. Artinya,
hukum mengatur dan melindungi kepentingan semua individu, dan bukan memberi privilege pada sang lord. Hukum harus dipastikan menjadi milik semua orang dan serentak pengayom semua orang.
§ Hukum harus dikeluarkan dari bilik kemewahan dan
keistimewaan para lord, dan menjadi wadah pelindung semua orang. Inilah sumbangan pertama ajaran Aquinas pada poiltik hukum, yaitu jaminan bahwa semua orang sederajat di depan hukum
Ajaran Kedua Aquinas Tentang Hukum Merupakan Produk Akal Sehat Bukan Produk Kehendak Yang Arbitrer.
§ Distingsi ini penting dalam rangka mencegah
penyusupan kepentingan, selera, dan nafsu para pembuat dan pelaksana hukum ke dalam ruang hukum. § Peluang penyusupan tersebut terbuka lebar mengingat hukum merupakan produk politik, dan pelaksanaannya pun dijalankan oleh lembaga kekuasaan.
Penegasan Aquinas Tenatang Produk Akal Sehat Bernilai Bagi Politik Hukum § Memastikan bahwa hukum merupakan
representasi kepentingan semua orang dan harus adil bagi semua orang. Melalui ukuran akal sehat, kita bisa menakar mutu sebuah aturan, keadilan sebuah aturan, kenormalan p e n e g a k a n n y a , s e r t a k e w a j a r a n pelaksanaannya.
Pelajaran Paling Berharga Dalam Sejarah Hukum: § Adalah munculnya penaklukan hukum
dibawah hasrat kekuasaan seperti tampak dalam rezim Nazi Jerman ataupun praktik Aparteheid di Afrika Selatan.
§ Atau praktik-‐praktik hukum otoritarian dan
hukum represif yang sekarang sedang berlangsung di berbagai negara di belahan dunia ini, bahkan juga Indonesia.
Sumbangan Penting Aquinas Bagi Politik Hukum Adalah: § 1. Hukum dan perundang-‐undangan harus
rasional dan masuk akal karena ia merupakan aturan dan ukuran tindakan manusia. § 2. Hukum ditujukan bagi kebaikan umum. Karena hukum merupakan aturan bagi perilaku, dan karena tujuan dan segala perilaku itu adalah kebahagiaan, maka hukum mesti ditujukan bagi kebaikan bersama.
Lanjutan.. § 3. Karena hukum ditujukan bagi kebaikan dan
kesejahteraan umum, maka isi dan pelaksanaannya harus dapat diterima akal sehat semua orang.
§ 4. Hukum perlu dipublikasikan karena ia
mengandung aturan yang memandu hidup manusia, maka aturan itu mesti mereka ketahui agar memiliki nilai kewajiban.
Politik Hukum Dalam Ajaran Thomas Hobbes § Dimensi politik hukum dalam ajaran Thomas
Hobbes ,adalah terletak pada upaya teoritisnya mencegah konflik total dalam masyarakat, terkait dengan kecenderungan alamiah manusia mementingkan ego-‐nya. § Bahkan dalam gambaran Hobbes, manusia sejak zaman purbakala dikuasai oleh nafsu-‐nafsu alamiah, dan tidak care pada soal-‐soal keadilan. Karenanya bayang bayang bellum omnium contra omnes selalu menghantui mereka.
Menghadapi Realitas. § Hukum harus mengambil peran menentukan,
terutama untuk menjamin keamanan tiap individu dalam masyarakat. Jaminan keamanan dimaksud, merupakan kebutuhan bersama dari tiap individu, sehingga melalui k o n t r a k s o s i a l , m e r e k a b e r s e d i a men y erah kan kebebas an n y a kepada penguasa untuk mengatur kehidupan bersama yang damai
Menurut Hobbes... § Hukumlah yang merupakan instrumen paling
pokok untuk mencapai tujuan bersama yang damai itu. Disinilah dimensi politik hukum dalam ajaran Hobbes. § Hukum ditugaskan mengemban misi mulia dan khusus untuk mewujudkan common goal masyarakat, yakni hidup damai.
Kata Kun.ci Menurut Hobbes § Untuk jaminan dan hidup damai yang
dimaksud Hobbes, terletak pada efektif tidaknya kekuasaan yang menjalankan hukum tersebut sehingga hukum itu berfungsi efektif. § Sebab seperti kata Hobbes, tanpa kekuasaan yang efektif dan kuat, maka tiap orang akan mengandalkan kekuatannya sendiri sendiri.
Politik Hukum Ajaran John Locke § Letak politik hukum dalam ajaran Jhon Locke
adalah pada usahanya untuk melindungi hak-‐ hak alamiah manusia, yakni hak hidup, kebesan, dan hak milik. § Tiga hak tersebut, merupakan hak hakiki dari manusia sebagai manusia. § Karena tiga hak tersebut menyangkut eksistensi hakiki manusia, maka tidak boleh diganggu gugat, apalagi ditiadakan dengan alasan apapun.
Untuk Memastikan Menurut Jhon Locke. § Untuk memastikan bahwa hukum yang
dibuat negara memang diarahkan pada perlindungan hak-‐hak dasar tersebut, maka menurut locke, parlemenlah yang harus menjadi pembuat hukum, khususnya aturan yang menyangkut ketiga hak tersebut. § Hak rakyat (lewat parlemen) menyusun undang-‐undang, adalah bersifat primer, asli, dan tidak bisa dicabut.
Politik Hukum Dalam Ajaran Montesquieu § Dimensi politik hukum dalam ajaran
Montesquieu, adalah pada usaha untuk menjamin hak dan kebebasan politik warga negara. Yaitu hak warga negara untuk melakukan apapun yang diperbolehkan oleh hukum, dan hak warga negara memperoleh rasa aman.
Tugas Hukum Menurut Montesquieu § Dalam konteks ini adalah, menjaga dan
mengawal hak-‐hak tersebut. Untuk memastikan bahwa hak-‐hak itu aman, maka harus dihindari pemusatan kekuasaan dalam negara. § Kekuasaan membuat hukum (legislatif) tidak boleh berada di satu tangan dengan kekuasaan yang melaksanakan hukum (eksekusi) maupun dengan kekuasaan yang mengadili (yudikatif). § Fungsi Pemisahan itu, agar terjadi saling kontrol (check and balance)
Lanjutan.. § Trias politica merupakan metode dalam
politik hukum untuk mencapai tujuan yang dituju, yakni adanya jaminan kebebasan politik bagi warga negara.
Politik Hukum Dalam Ajaran Karl Marx § Isu yang menonjol dalam pemikiran Karl
Marx, adalah menghilangkan struktur yang menindas dalam hubungan hubungan e k o n o m i . Pe r j u a n g a n M a r x u n t u k menghilangkan struktur yang menindas itu (termasuk penindasan yang terselubung dalam hukum), merupakan sebuah proyek politik hukum.
Menurut Marx. § Tidak ada lagi perbedaan antara buruh dan
majikan. Semua orang adalah buruh sekaligus majikan. Hasilnya, tidak ada pertentangan kelas di masyarakat. Inilah akhir sejarah umat manusia. Hukum yang dikendalikan oleh diktator ploretariat dibutuhkan untuk membantu kaum buruh merealisasikan sejarah, yakni masyarakat sosialis yang sempurna.
Politik Hukum Dalam Teory Henry Maine adalah: § Henry Maine, memang tidak seperti pemikir-‐
pemikir yang telah disebut terdahulu, mengajukan agenda politik hukum tertentu, Meski demikian, teorinya tentang Movement From Status To Contract, secara implisit memiliki implikasi pada politik hukum. Artinya, bahwa tingkat perkembangan masyarakat menentukan tipe hukum yang dibutuhkan untuk melayani masyarakat.
Dengan kata lain menurut Henry Maine... § Dalam kehidupan modern, hubungan hubungan
kontraktual berbasis “prestasi-‐kontra prestasi”, menjadi lebih utama daripada hubungan-‐ hubungan yang berbasis status. Maka munculah kebutuhan akan hukum yang lebih obyektif dan rasional-‐ demi memudahkan hubungan-‐ hubungan kontraktual tersebut. Disini hubungan hubungan hukum yang merefleksikan distribusi hak dan kewajiban menurut kepentingan dan prestasi sesorang kian menjadi kokoh.
Lanjutan... § Dan Hukum tampil sebagai mekanisme
penjamin hak dan kewajiban berdasarkan kontrak, dan kebebasan berkontrak.
Politik Hukum Dalam Teori Gustav Radbruch § Dimensi politik hukum dalam teori Radbruch,
terletak pada kehendaknya menjadikan keadilan sebagai core dalam tata hukum. Tu j u a n R a d b u r c h d e n g a n p r o p o s a l keadilannya itu, adalah untuk menjamin agar tata hukum benar-‐benar berfungsi sebagai penjamin kehidupan dan martabat manusia.
Dalam konteks Politik Hukum Radburch § Keadilan merupakan titik sentral dalam
hukum. Adapun dua aspek lainnya, yakni kepastian dan finalitas/kemanfaatan, bukanlah unit yang berdiri sendiri dan terpisah dari keadilan. Kepastian dan kemanfaatan harus diletakkan dalam kerangka keadilan itu sendiri. Sebab tujuan keadilan, menurut Radburch, adalah untuk memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Aspek inilah yang harus mewarnai isi hukum.
Politik Hukum Dalam Teori Leon Duguit. § Teori Duguit juga tidak menyinggung politik
hukum tertentu. Meski demikian, implikasi teori Duguit jelas berdimensi politik hukum. Kerinduan Duguit adalah “terjaganya tatanan hukum yang alamiah, yang bebas dari kesewenang-‐wenangan dan nafsu kekuasaan. Tatanan hukum yang alamiah dimaksud, adalah hukum yang timbul dari kebutuhan dan dinamika interaksi masyarakat itu sendiri.
Menurut Leon Duguit Adalah Hukum Karya Soasial § Hukum ini merupakan hukum fundamental
masyarakat atau hukum yang menguasai seluruh hidup bersama. § Ia tidak dibuat . Ia muncul spontan dari pergulatan internal “masyarakat karya”. § Isinya, berupa kaidah-‐kaidah yang bermuatan nilai-‐nilai ekonomis dan moral yang dipandang hakiki dalam “masyarakat karya” itu.
Kesimpulannya. § Dimensi hukum politik hukum dalam teori
Duguit, terletak pada : § 1. adanya kepentingan bersama yang ingin dijaga yaitu eksistensi masyarakat karya. § 2. Kepentingan tersebut menyangku nasib masyarakat karya itu sendiri dalam arti kelestariannya. § 3. Mereka memiliki tatanan hukum yang fungsional menopang masyarakat karya itu.
Lanjutan... § 4. Dalam rangka semua itu campur tangan
regulasi negara dibatasi ketat. § 5. Posisi pemerintah lebih tepat sebagai fasilitator dan melayani bukan mengatur.
Politik Hukum Menurut Teori Talcott Parsons § Dimensi Politik Hukum dalam teori Parsons,
tidak akan segera tampak jika kita belum menyentuh perannya hukum sebagai institusi integrasi dalam suatu sistem. Bagi Parsons peran tatanan normatif (hukum) merupakan unsur paling teras dari integrasi sebuah sistem. Ia harus mampu “menjinakkan” sub sub sistem yang lain agar bisa berjalan sinergis tanpa saling bertabrakan. Disinilah letak politik hukum dalam teori Parsons.
Lanjutan... § Hukum memiliki tugas khusus menjamin
integrasi dalam sebuah sistem atau masyarakat. § Keadaan yang rentan benturan itu harus ditangani hukum lewat fungsi peng-‐ integrasian-‐nya agar tiap sub sistem berjalan serasi dan sinergis demi kelestariannya sistem. § Dapat dimengerti Parsons menempatkan hukum sebagai unsur utama integrasi sistem.
Politik Hukum Menurut Teori Bredemier § Politik Hukum dalam teori Bredemier adalah
terletak pada peran pengadilan dalam melahirkan putusan-‐putusan yang berbobot dalam terjaminnya integrasi sistem. § Ini pararel dengan putusan mahkamah agung amerika tentang penghapusan diskriminasi warga kulit hitam amerika. § Putusan itu sendiri dianggap monumental sebagai “Proyek Sosiological jurisprudence”.
Dalam konteks tersebut... § Dari sub-‐sistem politik, hukum butuh
dukungan personil kebijakan,kewenangan dan kekuasaan yang memadai. § Dari sub-‐sistem ekonomi, hukum butuh sokongan modal, keahliah, sarana dan prasarana. § D a r i s u b -‐ s i s t e m b u d a y a , h u k u m membutuhkan input nilai, moral dan kearifan.
Lanjutan... § Masukan dari sub sub sistem itu harus
dimanfaatkan dan diolah oleh sistem hukum untuk meningkatkan kemampuan dalam menjalan fungsi integrasi.
Jadi Letak Politik Hukum Dalam Teori Bredemeier Adalah § Pada keharusan putusan putusan keadilan
yang harus menyumbangkan manfaat bagi sub sub sistem yang lain, baik untuk sub sistem politi, budaya, maupaun bagi sub sistem ekonomi. Tujuan akhirnya adalah menjamin integrasi dan kelangsunagn sub-‐ sistem.
Politik Hukum Menurut Teori Roscoe Pound. § Letak politik hukum dalam teori Pound
adalah pada tujuan yang ingin dicapai yakni “terciptanya masyarakat beradab yang produktif dan tidak boros”. § Bagi Pound, hukum tidak boleh dibiarkan mengawang dalam konsep konsep logis analistis ataupun tenggelam dalam ungkapan ungkapan teknis yuridis yang terlampau ekseklusuf.
Lanjutan... § Sebaliknya hukum itu meski didaratkan di
dunia nyata yaitu dunia sosial yang penuh sesak dengan kebutuhan dan kepentingan-‐ kepentingan yang bersaing
Sebagai Pemikir Sosiological Yurisprudence... § Pound mengusulkan agar komunitas hukum
perlu lebih memperhitungkan fakta sosial dam pekerjaannya apakah pembuatan hukum, penafsiran atau penerapan peraturan. § Fokus utama Pound dalam konsep ini yaitu sosial enginering adalah interest balance dan karenanya yang terpenting adalah tujuan akhir dari hukum yang diaplikasikan dan mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih maju.
Lanjutan... § Hukum tidak lagi dilihat sekedar tatanan
penjaga status Quo tetapi diyakini sebagai sistem pengaturan untuk mencapai tujuan tujuan tertentu secara terencana yakni “terciptanya masyarakat beradab yang produktif, minim konflik dan tidak boros”.
Politik Hukum Menurut Teori Nonet-‐Selznick. § Letak politik hukum dalam teori Nonet
adalah proposalnya mengenai responsif law atau hukum responsif. Dalam semangat s e p e r t i Po u n d y a k n i s o s i a l l o g i c a l yurisprudence nonet memberi tekanan pada fungsi sosil yang ahrus dijalankan oleh hukum, bahwa hukum bukan untuk hukum itu sendiri tetapi untuk melayani keadaan sosial, yakni keadilan sosial yang subtantif.
Menurut Nonet ... § Menolak type hukum represif dan type hukum
otonom. Hukum represif ditolak karena menjadi alat kekuasaan dan melayani kepentingan kekuasaan bukan melayani keadilan bagi masyarakat. Hukum represif diperalat penguasa untuk menindas dan menekan rakyat. § Hukum Otonom juga ditolak karena cenderung lebih mementingkan otonomi internalnya ketimbang kebutuhan kebutuhan sosial yang berhimpit himpitan yang mestinya dilayani oleh hukum.
Karenanya... § Tatanan hukum responsif menekan: § 1. Keadilan subtantif sebagai dasar legitimasi
hukum. § 2 Peraturan merupakan sub-‐ordinasi dari prinsip dan kebijakan. § 3. Pertimbangan pertimbangan hukum harus berorientasi pada tujuan dan berakibat bagi kemashalatan masyarakat.
Lanjutan... § 4. Penggunaan diskresi sangat dianjurkan
dalam pengambilan keputusan hukum dengan tetap berorientasi pada tujuan. § 5. Memupuk sistem kewajiban sebagai sistem pengganti sistem paksaan. § 6. Moralitas kerjasama sebagai prinsip moral dalam menjalankan hukum. § 7. Kekuasaan di daya gunakan untuk mendukung vitalitas hukum dalam melayani masyarakat.
Lanjutan... § 8. Penolakan terhadap hukum harus dilihat
sebagai gugatan terhadap legitimasi hukum. § 9. Akses partisipasi publik dibuka lebar dalam rangka integrasi advokasi hukum dan sosial.
Sekian Dan Terimakasih
§ Wassalamualaikum Wr. Wb.
