POLITIK HUKUM BAB IV NEGARA DAN POLITIK HUKUM.
OLEH: PROF.DR.GUNARTO,SH.SE.A,kt.MH
BAGI POLITIK HUKUM. § Negara perlu disatu sisi karena Negara
m e r u p a k a n i n s t i t u s i p e l e m b a g a a n kepentingan umum dan di lain pihak Ia memiliki kekuasaan memerintah di samping memiliki kewenangan pengelolaan sumber daya yang dibutuhkan dalam operasionalisasi agenda politik hukum. § Oleh karena itu mengenai kaitan antara negara dan politik hukum akan dibahas melalui dua jurusan.
I. NEGARA SEBAGAI PELEMBAGAAN KEPENTINGAN UMUM § Dalam konteks teori kenegaraan , negara
tidal lebih dan tidak kurang merupakan suatu entitas kolektif, sebagai pelembagaan dari kepentingan umum yang menjalankan kekuasaan yang berdaulat. Dalam kaitan ini, Negara sebagai “diri rakyat” yang disusun dalam suatu organisasi politik dari suatu daerah tertentu.
Adanya Negara... § Adanya Negara tidak lebih dan tidak kurang
adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka ragam yang menyebabkan mereka harus bekerjasama untuk memenuhi kebutuhannya. § Oleh karenya sesuai dengan kecakapan mereka masing masing dalam kerjasama tersebut diadakan pembagian tugas.
Lanjutan... § Pembagian tugas itu tetap dalam kesatuan
karena tugas tugas yang berbeda itu bertujuan memenuhi kebutuhan mereka secara bersama-‐sama. Kesatuan mereka itulah yang mereka sebut masyarakat atau negara.
Sebagai Zon Politicon Menurut Aristoteles: § M e l i h a t N e g a r a s e b a g a i k e h e n d a k
alam.kehendak alam oleh karena manusia yang hidup sendirian tidak dapat mencukupi dirinya sendiri. Jadi negra hanyalah konsekuensi logis dari kebutuhan manusia akan kebersamaan dari saling memberi dan menerima.
Menurut Teori Thomas Aquinas § Tujuan Negara identik dengan tujuan
manusia yaitu mencapai kemuliaan abadi. N e g a r a d a l a m h a l i n i h a r u s m e n y e l e n g g a r a k a n k e a m a n a n d a n perdamaian yang memungkinkan manusia kelak mencapai kemuliaan abadi.
Ide Tentang Negara Sebagai Penjaga Keamanan Individu Datang Dari Thomas Hobbes § Menurut filsuf yang hidup di bawah
pemerintahan absolut Charles I dan II itu, Negara dan Hukum, bukanlah wujud kecenderungan asasi manusia untuk hidup damai. Tetapi hasil perjanjian sosial untuk mengamankan hidup masing masing individu terhadap serangan orang lain
Karenanya... § Sasaran utama negara atau hukum,adalah
menjamin keamanan tiap orang. Jadi Hobbes melihat negara sebagai “mahluk buatan”, hasil karya manusia melalui kontrak sosial untuk mewakili kepentingan-‐kepentingan manusia akan keamanan dan perdamaian.
Dengan Demikian... § Negara merupakan tertib hukum yang
memaksa. Dikatakan tertib hukum karena dalam negara terdapat suatu rangkaian peraturan hukum yang beraneka ragam jenis, bentuk dan jumlahnya, akan tetapi semuanya berakar dari satu sumber.
Lanjutan... § Satu peraturan utama menjadi dasar bagi
peraturan berikutnya yang lebih rendah, sehingga terlihat dari urut-‐urutannya menurut tingkatan hirarki, mulai dari yang paling dasar/tinggi sampai ke yang paling rendah. Hirarki peraturan yang demikian, disebut stufenbau.
KEKUASAAN MONOPOLI NEGARA § Monopoli kekuasaan yang dimiliki negara,
acapakali berujung pada kesewenang-‐ wenangan dan penindasan terhadap rakyat.
§ Fakta historis, juga selalu membuktikan,
bahwa kekuasaan di tangan penguasa tidak selalu diabdikan bagi kepentingan rakyat.
Bagi Politik Hukum § Fakta yang demikian itu penting sebagai titik-‐
tolak untuk melakukan pembenahan dan koreksi. Kekuasaan dan pelaksanaannya, harus menjadi salah satu matra penting sebagai bidang garapan politik hukum yang serius dan strategis.
Pendapat Para Filsuf... § Argumentasi filosofis mengenai perlunya
kekuasaan besar yang harus dimiliki oleh n e g a r a n a m u n t e t a p m e n e m p a t k a n kepentingan umum sebagai tema utama. Dan demi melindungi kepentingan umum itulah, negara membutuhkan kekuasaan besar agar efektif menghadapi naluri manusia yang cenderung liar dan mengganggu.
Lanjutan... § Dan masalahnya, adalah sumber sumber
alam yang menunjang kehidupan manusia itu terbatas sifatnya. Apabila manusia dibiarkan hidup bebas tanpa batas, maka sumber-‐ sumber kehidupan yang terbatas itu, menurut Locke, hanya akan dinikmati oleh orang-‐orang yang kuat; atau menurut Hobbes, akan menghantar manusia pada situasi “ semua perang melawan semua”.
Lanjutan... § Oleh karena itu mereka juga sependapat,
bahwa kebebasan itu perlu diatur dan dibatasi. Dibatasi, justru dengan maksud agar kehidupan itu sendiri dirawat dan dibagi.
Untuk Kepentingan Itu Maka.. § Dibutuhkan kekuasaan yang cukup besar
yang mampu memaksa tiap individu menyerahkan kebebasannya demi hidup bersama yang damai. § Kekuasaan yang besar itu harus dipegang Negara, karena Negara-‐lah lembaga manusia satu-‐satunya yang mempunyai otoritas untuk memaksa, kalau perlu dengan tindakan represif.
Dengan Demikian Kekuasaan Itu Juga Harus Terbatas Tidak Boleh Mutlak Dan Tanpa Batas.
§ Jaminan untuk itu adalah, kekuasaan itu
harus dapat diawasi secara efektif. Maksudnya, harus ada mekanisme yang mengatur inter-‐relasi dan inter-‐aksi antara pusat-‐pusat kekuasaan itu. § Harus ada pembagian kekuasaan yang jelas dan terjamin antara kekuasaan yang ada pada individu, pada masyarakat, pada negara dan pada pemerintah.
Lanjutan... § Yang satu mengontrol dan mengawasi yang
lain, tetapi tidak boleh mengatasi dan mencaplok yang lain. § Inilah yang perlu diatur secara jelas dan pasti. Itulah yang mesti diperjuangkan, agar kehidupan bersama dirawat dan di bagi.
Bagi Plato... § Individu memiliki kecenderungan
yang keras untuk bertindak atas dasar kepentingannya sendiri. Negara harus m e n c e g a h i n i . N e g a r a h a r u s m e n g a t u r s e m u a n y a d e m i mempertahankan moral yang baku.
Aristoteles pada dasarnya berpendapat sama... § Negara itu juga menguasai manusia. Keseluruhan manusia tidak pertama-‐tama dipandang s e b a g a i m a n u s i a p r i b a d i , melainkan sebagai warga negara dari suatu negara.
Maka Pendapat Plato Dan Aristoteles Adalah § Kekuasaan negara atau individu ini,
perlu untuk menegakkan moral. Negara harus mendidik mereka. Negara harus dikuasai oleh ahli pikir atau filsuf.
Pendapat yang mendukung Bahwa Kekuasaan Besar Ada Pada Negara Yaitu Oleh Hegel § Argumentasinya tidak berbeda banyak
dengan pemikiran sebelumnya, yakni pertentangan kepentingan antara individu yang egoistis dengan kepentingan umum. Tetapi Hegel menempatkan pertentangan ini dalam sebuah kerangka yang lebih canggih tentang perkembangan sejarah umat manusia.
Dengan Demikian... § Tu j u a n d a r i g e r a k s e j a r a h a d a l a h
dijelmakannya masyarakat manusia yang sempurna. § Sejarah merupakan interaksi antara ide universal dengan kenyataan sehari-‐hari yang aktual. § Maka apa yang ada sekarang, bukanlah sebuah kenyataan otentik dan selesai.
Atas Dasar Ini Hegel Berpendapat... § Bahwa negara modern memiliki hak untuk
m e m a k s a k a n k e i n g i n a n n y a k e p a d a warganya. § Karena negara mewakili kepentingan umum, negara merupakan manifestasi dari suatu yang ideal dan universal. § Dengan mematuhi negara, individu yang menjadi warga sedang dibebaskan dari kepicikkannya yang hanya memperjuangkan kepentingan dirinya yang sempit.
Maka ... § Negara, dengan demikian merupakan
penjelmaan dari kemerdekaan rasional yang menyatakan dirinya dalam bentuk yang obyektif.
Menurut Marx-‐Leninisme tentang Teori Negara adalah.. § Konsep Negara menjelma sebagai diktator
Ploretariat. § Disini Negara juga mempunyai kekuasaan mutlak untuk memaksakan kehendaknya terhadap warga negara. § Alasan yang dipakai serupa dengan Hegel, yakni misi kesejarahan, meski tidak sama.
Lanjutan... § Negara diktatur ploretariat dibutuhkan untuk
membantu kaum buruh merealisasi sejarah, yakni masyarakat komunis yang sempurna. § Negara ini harus mempunyai kekuasaan yang besar supaya bisa cepat dan efektif melaksanakan misi ploretariat , sisa sisa musuh harus ditumpas habis, dan itu menjadi tugas negara.
Tentang Negara Hukum, F.J.Stahl, merumuskan... § 1. Negara harus melindungi hak hak asasi
manusia. § 2. Harus ada pemisahan dan pembagian kekuasaan. § 3.Pemerintah harus berdasarkan hukum. § 4.Harus ada peradilan administrasi.
Namun Sudah Cukup Diketahui Bahwa Cikal Bakal Konsep Rechtsstat Berawal Dari Pemikiran Immanuel Kant. § Dalam arti sempit (rechsstat in enge zin) yang
menempatkan fungsi rechts pada staat hanya sebagai alat perlindungan hak-‐hak asasi individual dan pengaturan kekuasaan negara secaara pasif, yakni hanya bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan kemanan masyarakat.
Unsur Unsur utama Rechsstat § Secara umum telah dielanborasi oleh
sejumlah ahli dengan berbagai varian. § Ada yang menekankan unsur unsur pengakuan dan perlindungan hak-‐hak asasi manusia. § Atau pemisahan negara menurut Trias Politica, Wetmatig bestuur, dan peradilan administrasi negara.
Pada Abad ke-‐17 dan 18, pandangan Locke Telah Diperkuat, Diantaranya... § Mengenai “hak-‐hak alamiah” dan “pemisahan
kekuasaan” oleh pemikiran Montesquieu dan Blackstone yang mengehendaki pemisahan kekuasaan negara secara tegas ke dalam organ legislatif, eksekutif dan yudikatif.
Namun Ada Perbedaan Karakteristik Antara Sistem Hukum. § Ya i t u A n t a r a S i s t e m H u k u m E r o p a
Kontinental dengn Anglo Saxon, yang mewarnai perbedaan soal eksistensi peradilan administrasi negara itu. § Sistem hukum negara Anglo Saxon yang berwawasan common law, memiliki karakteristik yudicial. Sedangkan sistem hukum Eropa Kontinental yang berwawasan civil law, memiliki karakteristik administratif.
Oleh karena itu... § Bagi negara-‐negara yang menganut
rechsstat, pembatasan dan pengawasan yudicial terhadap tindakan melawan hukum oleh pemerintah, perlu dilembagakan secara otonom lewat peradilan administrasi negara.
Dan Sistem Konstitusi Yang Menjadi Salah Satu Gagasan Normatif Negara Hukum Adalah: § 1. Seluruh kekuasan politik harus tunduk pada
hukum. § 2. Adanya jaminan dan perlindungan hak-‐hak asasi manusia. § 3. Peradilan bebas dan mandiri. § 4. Akuntabilitas piblik, sebagai sendi utama kedaulatan rakyat.
Dan Supremasi Hukum Merupakan § Gagasan normatif umtuk mencegah terjadinya
kesewenang-‐wenangan dan terjaminnya equality before the law. Selain i9tu gagasan “negara berdasarkan hukum”, memunculkan keharusan imperatif agar seluruh kekuasaan politik mesti tunduk pada hukum. § Perlindungan hak-‐hak asasi manusia, merupakan gagasan normatif untuk menjamin hak-‐hak rakyat sebagai pihak yang diperintah
Untuk Masa Kini... § Konsep Negara modern, identik dengan
negara hukum yang demokratis. § Disitu, ada pemisahan atau pembagian kekuasaan negara—baik organ maupun fungsi-‐-‐-‐menurut skema ajaran trias politica. § Intinya adalah, memformat kekuasaan negara yang demokratis, tidak absolut, dan dapat dikontrol satu sama lainnya (check and balances)
Kesimpulan § Apa yang dikemukakan Locke dan ahli-‐ahli
lain mengenai upaya pembatasan kekuasaan, adalah merupakan teori tentang politik hukum. Dan oleh karena itu, penguatan terhadap sistem negara hukum, harus merupakan matra garapan poltik hukum yang amat menentukan.
Sekian Dan Terimakasih
§ Wassalamualaikum
Wr. Wb.
