POLITIK HUKUM BAB V GARIS POLITIK HUKUM INDONESIA MENURUT KONSTITUSI OLEH:
Prof. DR.H.GUNARTO,SH.SE.Akt.M.Hum.
GARIS POLITIK HUKUM INDONESIA MENURUT KONSTISTUSI
§ Konstitusi memuat empat pokok pikiran yang
harus di emban oleh hukum Indonesia. § Emapat pokok pikiran tersebut merupakan panduan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari arah hukum Indonesia dalam melayani masyarakat Indonesia. § Empat pokok pikiran tersebut menentukan bagaimana hukum Indonesia seharusnya bersifat, dan serentak seharusnya bertugas.
Empat Pokok Pikiran Tersebut Adalah: § 1. Perlindungan terhadap semua unsur nation
demi integrasi bangsa. § 2. Perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. § 3. Mewujudkan demokrasi dan “nomokrasi” dalam hidup bernegara. Nomos (hukum) menjadi ‘penguasa atas penguasa’ . § 4. Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan keadaban dalam hidup beragama.
Garis Politik Hukum Dalam Hidup Berbangsa § Negara melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan atas persatuan. § Pokok pikiran pertama ini merupakan panduan politik hukum dalam hidup berbangsa dan bernegara. Kata kunci disini adalah perlindungan seluruh anak bangsa dalam kerangka persatuan.
Dalam Perkembangan Kekinian § Muncul pula polarisasi baru, misalnya kutub
kaya-‐miskin, pribumi -‐non pribumi, mayoritas-‐minoritas, serta nasionalis-‐religius, dan lain sebagainya. § Masalah kondisi diatas membuat ketegangan dan konflik antara kutub kutub tersebut dan menjadi ancaman potensial bagi Indonesia.
Lanjutan... § Jelas Bahwa Politik Hukum Dibidang ini Di
Arahkan Pada Upaya: § Menangani dan mengelola potensi potensi ketegangan tersebut sedemikan rupa. sehingga memperkokoh persatuan antar unsur bangsa. § Hukum harus merancang bangunan kerangka ontologis kerangka normatif dan kerangka operasional yang representatif untuk membangun integrasi ditengah kemajukan.
Hemat Saya... § Pertama-‐tama Hukum harus menjamin dan
memastikan bahwa hubungan antara pemerintah dan rakyat serta hubungan antar warga masyarakat berlangsung dalam kerangka keadilan. § Adil juga berarti ketika setiap golongan menghormati otoritas negara sebagai pengayom semua anak bangsa.
Kata Kunci dari semua itu.. § Adalah bagaimana hak dan kewajiban dikelola
dan diatur secara tepat dan proposional agar dirasakan adil oleh semua orang. § Hak dan Kewajiban merupakan dua sisi dari satu mata uang yakni tanggung jawab. § Hak tanpa kewajiban hanya akan melahirkan ke s e w e n a n g -‐ w e n a n g a n d e m i k i a n j u g a senaliknya kewajiban tanpa hak hanya akan melahirkan penindasan, ini yang harus menjadi pondasi dalam setiap hubungan kita sebagai anak bangsa.
Maka Setiap Produk Hukum. § Produk hukum yang mendatangkan ancaman
atau memberi peluang terjadinya ancaman terhadap keamanan disintegrasi anak bangsa harus dianggap bertentangan dengan arah poltik hukum dibidang ini. § Prinsip keadilan pengayoman (ius titia protectiva) seperti dimaksud dalam Helmut Coign, harus menjadi citra hukum dibidang ini.
Lanjutan... § Hukum harus memberi penghidupan
mendorong kesederajatan (equality), dan memelihara keamanan bagi semua unsur bangsa.
Poltik Hukum Dalam Hidup Bermasyarakat § Negara Hendak Mewujudkan Keadilan
Sosial bagi Seluruh Rakyat.
§ Pokok pikiran kedua ini , merupakan
panduan politik hukum dalam hidup bermasyarakat yakni, mewujudkan keadilan s o s i a l b a g i s e l u r u h r a k y a t . H i d u p bermasyarakat harus dilandasi oleh realitas keadilan sosial.
Dalam konteks politik hukum § Maka tugas hukum dalam bidang ini adalah
menjamin dan memastikan sekalian elemen keadilan sosial tersebut dalam kehidupan riil.
§ Hukum harus menciptakan prosedur normatif
yang adil bagi semua orang dalam meraih kesejahteraan.
Lanjutan... § Dalam politik hukum dibidang ini hukum
tidak boleh membiarkan hubungan rakyat dalam soal kesejahteraan berlangsung dalm “arus kuat-‐lemah”.Hukum dan Ras ataupun Hukum dan Perempuan seperti diwacanakan oleh Critical Legal Teory.
Politik Hukum Dalam Hidup Bernegara. § Negara yang berdaulatkan rakyat berdasarkan
kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.
§ Pokok pikiran ketiga merupakan panduan
politik hukum dalam hidup bernegara. Core dari pokok pikiran ini adalah demokrasi yang merakyat. Demokrasinya rakyat secara keseluruhan.
Lanjutan... § Sebuah Demokrasi subtantif dimana seluruh
rakyat dan kepentingannya menjadi poros penyelenggaraan negara.
Titik Simpul... § Titik simpul dari pokok pikiran ketiga ini
a d a l a h p a d a k e p u t u s a n k e p u t u s a n menyangkut hidup bernegara. § 1. Sebuah keputusan harus merakyat. Dalam arti harus merupakan hasil persetujuan dan berisi kehendak atau kepentingan rakyat seluruhnya. § 2 . S e b u a h k e p u t u s a n t i d a k b o l e h representatif kelompok kepentingan tertentu.
Contohnya... § Dinegara-‐negara yang menganut
bikameral maka senat atau upper house diberi kewenangan besar untuk mengimbangi posisi house of representatif seperti meneliti ulang setiap Rancangan Undang Undang dari DPR dan mengawasi jalannya pemerintahan.
Politik Hukum Dalam Hidup Beragama § Negara Berdasarkan Atas Ketuhanan Yang
Maha Esa Menurut Dasar Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. § Pokok pikiran ke-‐empat ini menjadi panduan politik hukum dalam ranah hidup beragama. § Hal yang sunggu menarik disini adalah Sila 1 dan Sila 2 Pancasila disatukan dalam satu tarikan nafas.
Maka dari itu... § Atas dasar kerangka ontologi sila
pertama dan kerangka normatif sila ke dua tersebut maka diturunkan kerangka operasional dalam hidup berbangsa, hidup bernegara dan hidup bermasyarakat.
Lanjutan... § Oleh karena itu tugas hukum dalam bidang
ini pertama-‐tama adalah melokalisir fanatisme, ortodoksi sebagai unsur pribadi dan tidak boleh dipaksakan kepada pihak lain.
§ Mendorong kegiatan amal/ortopraksis
disemua bidang dan untuk semua kalangan
Kesimpulan § Hukum Diarahkan mewujudkan
toleransi beragama atas dasar kemanusiaan dan keadaban serta terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sekian dan Terimakasih
§ Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
