1
2
Daftar isi Daftar isi Pengantar Penyusunan Modul Bab I
Bab II
3 Ketua 4 Sosialisasi Politik dan Sosialisasi Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu
5
Proses Pemilihan Umum Pelaksanaan pemilu di Indonesia Kerangka Hukum Pemilihan Umum Legislatif Pemilihan Umum Eksekutif
7 8 9 14
Pendaftaran dan Verifikasi Peserta dan pemilih dalam Pemilu
20
Bab IV
Kampanye Politik
29
Bab V
Pengawasan Pemilu dan Tata Cara Pencoblosan Pengawasan Pemilu Tata cara Pencoblosan
40 40 43
Daftar Pustaka
45
Bab III
Bab VI
3
7
Pengantara Ketua Penyusunan Modul Pendidikan Politik untuk Pemilih Pemula Assalamu‟alaikum Warahmatullah Wabarakatuh Kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan YME, karena modul yang sudah lama digagas ini akhirnya selesai juga disusun dan diterbitkan oleh KPU bekerja sama dengan Program Studi Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang. Tujuan diterbitkannya modul ini adalah sebagai bahan dan sarana untuk memberikan informasi kepada pemilih agar mengerti dan memahami hak dan kewajibannya sebagai Warga Negara Indonesia dalam proses penyelenggaraan demokrasi, khususnya dalam pelaksanaan pemilu. Modul ini tidak hanya menjelaskan pentingnya pemilu dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara tetapi juga menggambarkan bagaimana pemilu itu dilaksanakan, termasuk didalamnya gambaran singkat pelaksanaan dan hasil pemilu yang dimulai pertama kali tahun 1955 sampai dengan pelaksanaan terakhir di tahun 2009. Modul ini tentang proses pemilu di Indonesia. Dimulai dengan sistem pemilihan umum yang dijalankan di Indonesia, kampanye politik, hingga tata cara pencoblosan dalam pemilu. Modul ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi kepada pemilih dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilu, yang juga dapat dipergunakan untuk fasilitator bagi pemilih pemula pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim penyusun yang telah bekerja keras menyusun buku ini. Usaha untuk menyusun modul ini patut mendapatkan apresiasi khususnya dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Wassalamu‟alaikum Warahmatullah Wabarakatuh. Semarang, Desember 2013 Ketua Tim Penyusunan Modul
4
Bab I. Sosialisasi Politik dan Sosialisasi Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu “Pemilu aspirasi suara rakyat untuk kemajuan bangsa” (Wahyu Eko, Pemilih Pemula)
Perkembangan sosialisasi politik diawali pada masa kanakkanak atau remaja. Tahap lebih awal dari belajar politik mencakup perkembangan dari ikatan-ikatan lingkungan, seperti keterikatan kepada sekolah-sekolah mereka, bahwa mereka berdiam di suatu daerah tertentu. Empat tahap dalam proses sosialisasi politik dari anak, yaitu: 1. Pengenalan otoritas melalui individu tertentu, seperti orang tua anak, presiden, dan polisi 2. Perkembangan pembedaan antara otoritas internal dan eksternal,
yaitu
antara
pejabat
swasta
dan
penjabat
pemerintah 3. Pengenalan
mengenai
institusi-institusi
politik
yang
impersonal, seperti kongres (parlemen), mahkama agung, dan pemungutan suara (pemilu) 4. Perkembangan pembedaan antara institusi-institusi politik dan mereka yang terlibat dalam aktivitas yang diasosialisasikan dengan institusi-institusi ini.
Metode sosialisasi sendiri dapat berupa pendidikan politik yang dilakukan melalui suatu proses dialog sehingga masyarakat memperoleh nilai, norma, dan simbol politik. Pada umunya, metode ini digunakan oleh negara-negara demokrasi. Dengan demikian, sebelum adanya pemilu, maka KPU beserta seluruh organisasi atau
5
lembaga yang berkepentingan atas terselenggaranya pemilu yang jurdil akan melakukan sosialisasi secara massif. Sosialisasi yang harus ditaati dalam proses pemilu, jadwal pemilu, hingga tata cara pencoblosan dalam pemilu.
6
Bab II. Proses Pemilihan Umum “Pemilu adalah memperoleh dan merawat hubungan yang baik antara pemimpin dan masyarakat” (Wijil Sulistyono, Pemilih Pemula)
II. 1. Pelaksanaan Pemilu di Indonesia Pemilu Indonesia mungkin adalah kegiatan kepemiluan paling kompleks di dunia: Empat juta petugas di 550.000 TPS, yang tersebar di berbagai penjuru sebuah negara yang terdiri atas 17.000 pulau, bertugas mengelola 775 juta surat suara dengan 2.450 desain yang berbeda untuk memfasilitasi pemilihan 19.700 kandidat dalam satu Pemilu presiden dan 532 dewan perwakilan di tingkat nasional dan daerah. Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum sebanyak tiga kali – 1999, 2004, dan 2009 – sejak kembali ke bentuk demokrasi. Kualitas penyelenggaraan Pemilu 1999 dan 2004 mengalami kemajuan yang baik, namun terjadinya skandal besar pengadaan, tidak
berfungsinya
undang-undang
kepemiluan,
dan
komisi
pemilihan umum yang mengalami banyak permasalahan berujung kepada Pemilu 2009 yang kualitasnya jauh di bawah standar – diselamatkan terutama oleh selisih perolehan suara yang signifikan dan meyakinkan. Dilatari oleh bermasalahnya Pemilu 2009, harapan dan risiko dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 yang akan datang sangatlah signifikan dan merupakan sebuah tantangan besar yang harus dihadapi oleh 2.659 orang komisioner yang baru dipilih di tingkat nasional dan daerah. Pelaksanaan pemilu legislatif tingkat nasional dan daerah dijadwalkan pada tanggal 9 April 2014. Pemilu presiden dijadwalkan untuk dilaksanakan pada bulan Juli 2014, dan, jika ronde kedua harus dilaksanakan, hal tersebut akan diadakan pada bulan September 2014. Pemilu presiden dan legislatif dilaksanakan tiap lima tahun, namun pemilihan kepala eksekutif tingkat sub-
7
nasional/daerah (Pemilihan Kepala Daerah atau Pemilukada) dilaksanakan secara terputus di berbagai bagian Indonesia setiap waktu. Di Indonesia, akan selalu ada Pemilukada yang berlangsung. Dalam hal jumlah pemilih, pemilihan umum nasional di Indonesia adalah pemilu-satu-hari kedua terbesar di dunia – nomor dua setelah Amerika Serikat. Menurut sensus nasional April 2010, total populasi Indonesia saat ini adalah 237,56 juta jiwa. Batas umur minimal sebagai pemilih adalah 17 tahun (pada hari pemilihan) atau usia berapapun asalkan telah/pernah menikah. Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2014 yang telah ditetapkan pada tanggal 4 November 2013 berisi 186,61 juta pemilih yang terdaftar. Dalam Pemilu 2009, terdapat 171 juta pemilih terdaftar namun hanya 122 juta pemilih yang menggunakan hak pilihnya – menunjukkan tingkat partisipasi pemilih sebesar 71 persen – sebuah penurunan drastis dari tingkat partisipasi 93 persen pada Pemilu 1999 dan 84 persen pada Pemilu 2004. Kendati demikian, penurunan tingkat partisipasi bukanlah hal yang aneh bagi sebuah demokrasi yang baru berdiri.
II. 2. Kerangka Hukum Indonesia merupakan sebuah Republik Perwakilan dimana Presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Konstitusi Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), merupakan landasan untuk sistem pemerintahan negara dan yang memisahkan secara terbatas kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kejatuhan Soeharto pada tahun 1998 dan permulaan gerakan Reformasi menghasilkan amandemen yang signifikan terhadap Konstitusi
tersebut,
yang
mempengaruhi
ketiga
kekuasaan
pemerintah, menambahkan klausa hak-hak asasi manusia yang
8
penting, dan memperkenalkan pertama kali konsep “pemilu” ke dalam konstitusi. Kerangka
hukum
legislatif
yang
mengatur
perwakilan
demokratis merupakan hal yang rumit dan menyangkut beberapa undang-undang: 1. Undang-Undang 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum 2. Undang-Undang 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 3. Undang-Undang 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 4. Undang-Undang 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (mencakup pemilu kepala daerah) 5. Undang-Undang 2/2011 tentang Partai Politik 6. Undang-Undang 27/2009 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
II. 3. Pemilihan Umum Legislatif Pada 9 April 2014 akan dilangsungkan Pemilu untuk memilih para anggota dewan perwakilan rakyat tingkat nasional dan anggota dewan perwakilan rakyat tingkat daerah untuk 33 provinsi dan 497 kabupaten/kota. Di Indonesia ,terdapat dua lembaga legislatif nasional: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPR merupakan badan yang sudah ada yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan DPD, yang dibentuk pada tahun 2001
adalah
lembaga
perwakilan
konstitusional
dibentuk
melalui
9
jenis
baru
amandemen
yang UUD
secara sebagai
pergerakan menujubicameralism di Indonesia. Akan tetapi, hanya DPR yang melaksanakan fungsi legislatif secara penuh; DPD memiliki mandat yang lebih terbatas. Gabungan kedua lembaga ini disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Perwakilan baik dari DPR maupun DPD dipilih untuk jangka waktu lima tahun.
DPR terdiri dari 560 anggota yang berasal dari 77 daerah pemilihan berwakil majemuk (multi-member electoral districts) yang memiliki tiga sampai sepuluh kursi per daerah pemilihan (tergantung populasi penduduk dapil terkait) yang dipilih melalui sistem proporsional terbuka. Ambang batas parlemen sebesar 3,5 persen berlaku hanya untuk DPR dan tidak berlaku untuk DPRD. Tiap pemilih akan menerima satu surat suara untuk pemilihan anggota DPR yang berisi semua partai politik dan calon legislatif yang mencalonkan diri dalam daerah pemilihan di mana pemilih tersebut berada. Pemilih kemudian, menggunakan paku, mencoblos satu lubang pada nama kandidat atau gambar partai politik yang dipilih, atau keduanya (jika mencoblos dua lubang, gambar partai yang dicoblos haruslah partai yang mengusung kandidat yang dicoblos, kalau tidak demikian maka surat suara tersebut akan dianggap tidak sah).
DPD memiliki 132 perwakilan, yang terdiri dari empat orang dari masing-masing provinsi (dengan jumlah provinsi 33), yang dipilih melalui sistem mayoritarian dengan varian distrik berwakil banyak (single non-transferable vote, SNTV). Tiap pemilih menerima satu surat suara untuk pemilihan anggota DPD yang berisi semua calon independen yang mencalonkan diri di provinsi di mana pemilih tersebut berada. Pemilih kemudian, menggunakan paku, mencoblos satu lubang pada nama kandidat yang dipilih. Empat kandidat yang
10
memperoleh suara terbanyak di tiap provinsi akan kemudian terpilih menjadi anggota DPD. DPRD Provinsi (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi) dipilih di 33 provinsi, masing masing dengan jumlah 35 sampai 100 anggota, tergantung populasi penduduk provinsi yang bersangkutan. Untuk Pemilu 2014, di tingkat provinsi terdapat 2.112 kursi yang diperebutkan dalam 259 daerah pemilihan berwakil majemuk yang memiliki 3 hingga 12 kursi (tergantung populasi). 497 DPRD Kabupaten/Kota, yang masing-masing terdiri atas 20 sampai 50 anggota
tergantung
populasi
penduduk
kabupaten/kota
yang
bersangkutan, dipilih di tiap kabupaten/kota. Dalam pemerintahan daerah, di bawah tingkat provinsi terdapat 410 kabupaten (pada umumnya pedesaan) dan 98 kota (pada umumnya perkotaan), dan 497 dari seluruh kabupaten/kota tersebut akan memilih anggota DPRD masing-masing dalam Pemilu 2014. Untuk Pemilu Legislatif 2014, pada tingkat kabupaten/kota, terdapat 16.895 kursi di 2.102 daerah pemilihan berwakil majemuk yang memiliki 3 hingga 12 kursi. Para anggota legislatif di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota terpilih untuk menempuh masa jabatan selama lima tahun, dimulai pada hari yang sama, melalui sistem perwakilan proporsional terbuka yang sama dengan sistem DPR sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, namun tanpa penerapan ambang batas parlementer. Dalam prakteknya, ini berarti bahwa tiap pemilih di Indonesia akan menerima empat jenis surat suara yang berbeda pada tanggal 9 April 2014, yakni surat suara DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
11
II. 3. 1. Alokasi Kursi DPR Pada Pemilu 2009, alokasi kursi untuk DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota merupakan proses rumit yang berujung pada kesalahan dan kemudian revisi alokasi kursi yang cukup memalukan. Dalam UU Pemilu Legislatif yang saat ini berlaku (UU 8/2012), proses alokasi kursi telah disederhanakan menjadi dua tahap saja. Untuk menghitung alokasi kursi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan pertama-tama menentukan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) bagi tiap daerah pemilihan. BPP adalah jumlah suara sah yang diterima dalam sebuah daerah pemilihan, dibagi dengan jumlah kursi yang tersedia bagi daerah pemilihan tersebut. Sebuah partai politik mendapatkan satu kursi setiap kali jumlah suara yang diperoleh partai tersebut mencapai BPP. Misalnya, jika BPP sebuah dapil adalah 1500 dan partai A menerima 5000 suara, partai tersebut akan mendapatkan tiga kursi dalam alokasi kursi tahap pertama. Kemudian, pada tahap kedua, kursi yang tersisa di daerah pemilihan tersebut dialokasikan bagi partai politik dengan sisa suara terbesar (sisa suara adalah total perolehan suara partai dikurangi suara yang digunakan
untuk
mendapatkan
kursi
di penghitungan
tahap
pertama). Misalnya: BPP dalam sebuah dapil dengan 5 kursi yang diperebutkan oleh dua partai adalah 1500; Partai A memperoleh 5000 suara sehingga mendapatkan tiga kursi di tahap pertama, dan Partai B memperoleh 2500 suara sehingga mendapatkan satu kursi di tahap pertama; sisa suara Partai A adalah 500 dan sisa suara partai B adalah 1000; dengan demikian, karena sisa suaranya lebih besar, Partai B mendapatkan satu kursi terakhir di alokasi kursi tahap kedua ini. Jika ada dua partai atau lebih yang memiliki sisa suara sejumlah sama besar untuk satu kursi yang tersisa, kursi tersebut akan didapatkan oleh partai politik yang persebaran geografis perolehan suaranya lebih luas. Saat jumlah kursi yang
12
didapatkan oleh partai-partai politik sudah ditentukan, kursi tersebut diisi oleh calon legislatif yang mencalonkan diri atas nama partai terkait
di
daerah
mendapatkan
pemilihan
perolehan
yang
suara
dimaksud
terbanyak.
dan
Untuk
berhasil
77
daerah
pemilihan dalam Pemilu Anggota DPR, partai politik yang perolehan suaranya tidak mencapai 3,5 persen suara sah tidak diikutsertakan dalam proses alokasi kursi. Partai yang belum mencapai 3,5 persen suara sah dalam Pemilu Anggota DPR masih dapat mendapatkan kursi di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
II. 3. 2. Kuota Perempuan Pada Pemilu 2004, UU Pemilu menyarankan agar 30 persen dari daftar calon yang diajukan masing-masing partai politik peserta pemilu adalah calon perempuan. 14 dari 24 partai politik peserta Pemilu 2004 berhasil memenuhi kuota yang disarankan, sehingga 11.6 persen anggota DPR terpilih dan 22 persen anggota DPD terpilih adalah perempuan. Pada Pemilu Legislatif 2009, ketentuan tentang kuota gender sedikit lebih ketat. Tiap partai politik peserta pemilu diwajibkan untuk memiliki minimal 30 persen
calon
perempuan dalam daftar calon yang diajukan dan harus ada setidaknya satu calon perempuan dalam setiap tiga calon secara berurutan dari awal daftar (disebut juga sistem „ritsleting‟ atau „zipper‟). Jika ketentuan kuota minimal 30 persen calon perempuan ini gagal dipenuhi, diterapkan sanksi administratif; akan tetapi, tidak ada sanksi yang diterapkan jika gagal memenuhi sistem zipper. Pada Pemilu 2009, 101 orang (17,86 persen) anggota DPR terpilih adalah perempuan (saat ini hanya terdapat 103 anggota DPR perempuan disebabkan oleh penggantian sementara anggota legislatif). Untuk Pemilu 2014,
UU 8/2012 mempertahankan
diwajibkannya kuota minimal 30 persen calon perempuan untuk
13
daftar calon yang diajukan dan satu calon perempuan dalam setiap tiga calon secara berurutan dari awal daftar calon. Kedua ketentuan ini sekarang memiliki ancaman sanksi jika gagal dipenuhi – partai politik yang gagal memenuhi kuota tersebut akan dicabut haknya sebagai peserta pemilu di daerah pemilihan di mana kuota tersebut gagal dipenuhi. Dalam proses pendaftaran calon di KPU, semua partai politik peserta pemilu tingkat nasional berhasil memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut. Daftar calon sementara yang telah disusun berisi 2.434 calon perempuan, atau lebih sedikit dari 37 persen, dari total calon sebanyak 6.576 orang. Diharuskannya ada satu calon perempuan dalam setiap tiga calon secara berurutan dari awal daftar di surat suara tidak menjamin keterwakilan perempuan, karena kursi yang berhasil didapatkan oleh sebuah partai politik akan dialokasikan bagi calon dari partai tersebut yang memperoleh suara terbanyak tanpa mempedulikan jenis kelamin calon. Jika Partai A memenangkan tiga kursi dan tiga calon Partai A yang memperoleh suara terbanyak semuanya laki-laki, Partai A tidak akan memiliki wakil perempuan di daerah pemilihan tersebut.
II. 4. Pemilihan Umum Eksekutif II. 4. 1. Pemilihan Umum Presiden Presiden adalah pemimpin kekuasaan eksekutif dan dapat dipilih sebanyak-banyaknya dua kali untuk jangka waktu masingmasing lima tahun. Sebuah partai politik atau koalisi partai politik yang memenangkan 25 persen suara sah atau memperoleh paling sedikit 20 persen
kursi DPR dapat mengajukan calon untuk
pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan umum Presiden diadakan setelah Pemilu legislatif guna memastikan pemenuhan persyaratan diatas dalam mencalonkan diri menjadi Presiden. Pasangan Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh
14
rakyat. Presiden saat ini, Susilo Bambang Yudhoyono, terpilih untuk kedua dan terakhir kalinya pada putaran pertama dalam pemilihan umum tahun 2009 dengan perolehan 60,8 persen dari jumlah suara. Pemilu Presiden akan dilaksanakan pada bulan Juli 2014. Tanggal pastinya akan ditetapkan oleh komisi pemilihan umum dalam waktu dekat. Jika seorang kandidat tidak mencapai mayoritas absolut pada putaran pertama, putaran kedua antara dua kandidat yang memperoleh suara terbanyak akan diselenggarakan pada bulan September 2014.
II. 4. 2. Pemilihan Umum Kepala Daerah Struktur pemerintahan daerah di Indonesia dibagi menjadi 34 provinsi yang terdiri atas 508 kabupaten (pedesaan) dan kota (perkotaan), 6.994 kecamatan, dan 81.253 kelurahan (perkotaan) dan desa (pedesaan). Pemilihan umum daerah yang resmi diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum disebut Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Pemilukada. Pemilukada adalah pemilihan umum terputus (staggered) untuk memilih kepala dan wakil kepala eksekutif di 33 provinsi (kecuali Yogyakarta, lihat paragraf
selanjutnya)
dan
di
502
kabupaten/kota.
Berbagai
Pemilukada dilaksanakan setiap waktu. Di Indonesia, akan selalu ada Pemilukada yang berlangsung. Lima provinsi memiliki status khusus yang memungkinkan diberlakukannya berbagai variasi undang-undang kepemiluan: Aceh atas penggunaan hukum syariah di tingkat lokal dan keberadaan partai politik lokal, Yogyakarta sebagai sebuah kesultanan, Papua dan Papua Barat sebagai daerah otonomi khusus, dan Jakarta sebagai daerah khusus ibukota. Pada tahun 2012, pemerintah
15
menetapkan undang-undang otonomi khusus bagi Yogyakarta yang menetapkan Sultan Yogyakarta sebagai gubernur provinsi tersebut.
Pemilukada Provinsi Kepala eksekutif sebuah provinsi adalah gubernur, dibantu oleh wakil gubernur. Gubernur dan wakil gubernur dipilih sebagai pasangan untuk masa jabatan lima tahun dengan mayoritas relatif minimal 30 persen dari jumlah suara yang ada (50 persen untuk Jakarta). Jika mayoritas relatif ini tidak tercapai, putaran kedua antara dua kandidat yang memperoleh suara terbesar akan diselenggarakan.
Pemilukada Kabupaten/Kota Kepala eksekutif sebuah kabupaten (daerah pedesaan) adalah Bupati, dan kepala eksekutif sebuah kota (daerah perkotaan) adalah Walikota. Bupati atau Walikota, beserta wakilnya, dipilih sebagai pasangan untuk masa jabatan lima tahun dengan mayoritas relatif minimal 30 persen dari jumlah suara yang ada. Pemilukada Kabupaten/Kota kadang-kadang diselenggarakan serentak pada hari yang sama dengan Pemilukada Provinsi, namun sering juga pada hari yang berbeda.
Penunjukan Camat Sub-divisi administratif dari 508 Kabupaten/Kota tersebut adalah
kecamatan
yang
totalnya
berjumlah
6.994.
Kepala
Kecamatan (Camat) ditunjuk oleh Bupati/Walikota di tingkat kabupaten/kota.
16
Penunjukan Lurah dan Pemilukada Desa Desa,
dalam
hierarki
administratif,
adalah
sub-bagian
kecamatan, dan merupakan tingkat pemerintahan administratif terendah di Indonesia. Di Indonesia, terdapat 8.309 kelurahan (di bawah kota) dan 72.944 desa (di bawah kabupaten). Kepala kelurahan, disebut Lurah, adalah pegawai negeri yang ditunjuk oleh Camat. Berbeda dengan Lurah, Kepala Desa adalah warga negara yang secara langsung dipilih oleh warga desa dalam pemilihan umum yang sifatnya informal dan diorganisir secara lokal. Pemilihan umum ini dilaksanakan secara terputus untuk masa jabatan enam tahun.
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2004 secara langsung telah mengilhami dilaksanakannya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung pula. Hal ini didukung pula dengan semangat otonomi daerah yang telah digulirkan pada tahun 1999. Oleh karena itulah, sejak tahun 2005, telah diselenggarakan Pilkada secara langsung, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Penyelenggaraan ini diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”. Pasangan calon yang akan berkompetisi dalam Pilkada adalah pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pilkada masuk dalam rezim Pemilu setelah disahkannya UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sehingga sampai saat ini Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
17
Daerah lebih dikenal dengan istilah Pemilukada. Pada tahun 2008, tepat nya setelah diberlakukannya UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasangan Calon yang dapat turut serta dalam Pemilukada tidak hanya pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, tetapi juga dari perseorangan.
Asas Pemilukada Pemilukada dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Dasar Hukum 1. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah ter-akhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2. PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 3. UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.
18
Badan Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur diselenggarakan oleh KPU Provinsi, sedangkan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kabupaten/ Kota.
4. Peserta Peserta Pemilukada adalah Pasangan Calon dari: 1. Partai
politik
atau
memperoleh
kursi
perseratus)
dari
gabungan paling
jumlah
partai
rendah kursi
politik
yang
15%
(lima
belas
DPRD
di
daerah
bersangkutan atau memperoleh suara sah paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD di daerah bersangkutan. 2. Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang telah memenuhi persyaratan secara berpasangan sebagai satu kesatuan, dengan syarat dukungan sejumlah:
Jumlah dukungan di atas harus tersebar di lebih dari 50% jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan (Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur). Sedangkan untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota jumlah dukungan harus
tersebar
di
lebih
dari
kabupaten/kota yang bersangkutan.
19
50%
jumlah
kecamatan
di
Bab III. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta dan Pemilih dalam Pemilu “Pemilu adalah jalan memilih pemimpin tanpa paksaan” (Putri Wahyu Febriani, Pemilih Pemula)
Terkait
pendaftaran
dan
verifikasi
peserta
pemilu
mengikuti
beberapa peraturan sebagai berikut: 1. UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik 2. UU Nomor 8 Tahun 20012 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD; 3. Keputusan KPU Nomor 105 Tahun 2003, Tentang Tata Cara Penelitian dan Penetapan Partai Politik menjadi Peserta Pemilu; 4. Keputusan KPU Nomor 615 Tahun 2003, Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komosis Pemilihan Umum nomor 105 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Penelitian dan Penetapan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilihan Umum
Sebagai bagian awal tahapan Pemilu 2014, pendaftaran peserta pemilu di bagi menjadi 2 bagian, yakni; 1) pendaftaran peserta pemilu partai politik, dan 2) pendaftaran peserta pemilu perseorangan (DPD). Pendaftaran peserta pemilu Partai Politik ditujukan untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sedangkan
peserta
Pemilu
Perseorangan
ditujukan
untuk
pelaksanaan Pemilhan Umum Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPD merupakan lembaga negara baru yang salah satu tugas dan
wewenangnya
adalah
dapat
mengajukan
kepada
DPR
rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah,
20
hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Untuk memperjelas uraian tentang pendaftaran peserta pemilu baik dari partai politik maupun perseorangan, dalam materi pendahuluan ini digambarkan secara ringkas mengenai pendaftaran partai politik dan pendaftaran peserta pemilu perseorangan (calon anggota DPD).
1. Pendaftaran Peserta Pemilu: Partai Politik Setiap Partai politik yang didirikan terlebih dahulu didaftarkan di Departemen Kehakiman RI, dengan tujuan agar partai politik tersebut memperoleh status badan hukum yang disahkan oleh Menteri Kehakiman. Partai politik yang didaftarkan harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) UU No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik, sebagai berikut : a. memiliki akta notaris pendirian partai politik; b. mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50% dari jumlah Propinsi, 50% dari jumlah Kab/Kota pada setiap propinsi yang bersangkutan, dan 25% dari jumlah kecamatan pada setiap kab/kota yang bersangkutan; c. memiliki nama, lambang, dan tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik lain; dan d. mempunyai kantor tetap.
Agar dapat memperoleh status badan hukum yang disahkan oleh Menteri Kehakiman, partai politik terlebih dahulu melalui proses
21
verifikasi ditingkat Departemen Kehakiman. Partai Politik yang dinyatakan lolos verifikasi/memenuhi syarat, langsung disahkan menjadi Partai Politik. Partai politik yang telah mendapatkan status badan hukum melalui pengesahan Menteri kehakiman, belum dapat dikatakan sebagai peserta pemilu. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Partai Politik dapat menjadi peserta pemilu apabila memenuhi syarat: a. Diakui keberadaannya sesuai dengan UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik; b. Memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 dari seluruh jumlah Propinsi; c. Memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 dari seluruh jumlah kab/kota di Propinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf b; d. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau sekurang-kurangnya 1/1.000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud huruf c yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota partai politik; e. Pengurus sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c harus mempunyai kantor tetap; f. Mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU. Proses verifikasi/penelitian terhadap syarat administratif dan faktual dilakukan oleh KPU dan KPUD. Partai Politik yang dinyatkan lolos verifikasi/memenuhi syarat sebagai mana dimaksud dalam UU No 8 tahun 2012, ditetapkan sebagai peserta pemilu oleh Komisi Pemilihan banyaknya
Umum. jumlah
Sedangkan penduduk
untuk
verifikasi
mempunyai
22
partai
implikasi
politik,
terhadap
pendaftaran peserta pemilu partai politik dan perseorangan di daerah, hal ini dapat dibuktikan bahwa untuk dapat menjadi peserta pemilu, partai politik diwajibkan untuk memiliki anggota sekurangkurangnya 1.000 orang atau sekurang-kurangnya 1/1.000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik di kabupaten/kota dimana partai politik tersebut didaftarkan. Verifikasi partai politik didasarkan pada mekanisme sebagai berikut: 1. Setiap Partai Politik yang melalui proses verifikasi terlebih dahulu wajib menyerahkan; 1) daftar kepengurusan, 2) jumlah anggota sekurang-kurangnya 400 orang pemilih, 3) domisili kantor (terdapat pengesahan dari camat setempat) dan, 4) melampirkan nama dan tanda gambar partai politik. 2. Pada prinsipnya verifikasi peserta pemilu perseorangan tidak jauh berbeda dengan partai politik.
Partai Peserta Pemilu 2014 Pemilihan Umum Indonesia 2014 diikuti oleh 12 partai politik dan 3 partai lokal Aceh. Pemilu merupakan pesta demokrasi Indonesia yang digelar dalam periode lima tahun sekali. Rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Berikut profil partai politik yang telah lolos verifikasi berdasarkan nomor urut.
23
1.PARTAI NASDEM
2.PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Ketua : Surya Paloh Sekjen : Patrice Rio Capella Bendahara : Frankie Turtan Alamat Kantor DPP : Jl. RP. Soeroso No. 44, Gondangdia Lama, Jakarta 10350 Telp : 021‐ 3929801 Fax : 021‐ 31927288 Visi Kelahiran Partai NasDem bukanlah sematamata hadir dalam percaturan kekuasaan dan pergesekan kepentingan. Partai NasDem terjun ke politik untuk suatu tujuan yang mulia. Partai NasDem memasuki gelanggang politik untuk mencapai tujuan-tujuan besar: memantapkan eksistensi Negara, memperkuat persatuan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mendorong keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Misi Partai NasDem adalah sebuah gerakan perubahan yang didasari oleh kenyataan bahwa kehidupan seperti yang dicita-citakan oleh Proklamasi 1945 belum terwujud hingga saat ini. Partai NasDem bertujuan untuk menggalang kesadaran dan kekuatan masyarakat untuk melakukan Gerakan Perubahan untuk Restorasi Indonesia.Restorasi Indonesia adalah gerakan mengembalikan Indonesia kepada tujuan dan cita-cita Proklamasi 1945, yaitu Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian secara kebudayaan.
Ketua : Drs. H.A. Muhaimin Iskandar, M.Sc Sekjen : H. Imam Nahrowi Bendahara : H. Bachrudin Nasori Alamat Kantor DPP : Jl. Raden Saleh No. 9, Jakarta Pusat 10350 Telp : 021‐ 3929801 Fax : 021‐ 31927288 Visi dan Misi Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang- undang Dasar 1945. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual. Mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah.
4.PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)
5. PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)
Ketua : Megawati Soekarnoputri Sekjen : Tjahjo Kumolo Bendahara : Olly Dondokambey Alamat Kantor DPP : Jl. Lenteng Agung No. 99 Jakarta Selatan 12610 Telp : 021- 7806028/021- 7806032 Fax : 021- 7814472
Ketua : H. Aburizal Bakrie Sekjen : Idrus Marham Bendahara : Drs. Setya Novanto Alamat Kantor DPP : Jl. Anggrek Nelly Murni, Jakarta 11480 Telp : 021- 5302222 Fax 021- 5303380 Website : www.partaigolkar.or.id Visi Partai GOLKAR hendak mewujudkan kehidupan politik nasional yang demokratis melalui pelaksanaan agenda-agenda reformasi politik yang diarahkan untuk melakukan serangkaian koreksi terencana, melembaga dan berkesinambungan terhadap seluruh bidang kehidupan. Reformasi pada sejatinya adalah upaya untuk menata kembali sistim kenegaraan kita disemua bidang agar kita dapat bangkit kembali dalam suasana yang lebih terbuka dan demokratis. Bagi Partai GOLKAR upaya mewujudkan kehidupan politik yang demokratis yang bertumpu pada kedaulatan rakyat adalah cita-cita sejak kelahirannya.
Visi Keadaan pada masa depan yang diidamkan oleh Partai, dan oleh karena itu menjadi arah bagi perjuangan Partai. Misi Muatan hidup yang diemban oleh partai, sekaligus menjadi dasar pemikiran atas keberlangsungan eksistensi Partai.
Misi Dalam rangka mengaktualisasikan doktrin dan mewujudkan visi tersebut Partai GOLKAR dengan ini menegaskan misi perjuangannya,
24
3.PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
Ketua : Muhammad Anis Matta Sekjen : Muhamad Taufik Ridlo Bendahara : Mahfudz Abdurrahman Alamat Kantor DPP : Jl. TB. Simatupang Nomor 82, Pasar Minggu, Jakarta 21520 Telp : 021- 78842116 Fax : 021- 78846456 E-mail :
[email protected] Visi Sebagai Partai Da'wah Penegak Keadilan Dan Kesejahteraan Dalam Bingkai Persatuan Ummat Dan Bangsa. Misi Partai Berpengaruh Baik Secara Kekuatan Politik, Partisipasi, Maupun Opini Dalam Mewujudkan Masyarakat Indonesia Yang Madani.
6. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
Ketua : Prof. Dr. Ir. Suhardi, M.Sc. Sekjen : H. Ahmad Muzani, S. Sos Bendahara : Thomas A. Muliatna Djiwandono, MA Alamat Kantor DPP : Jalan Harsono RM No. 54 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550 Telp : 0217892377 atau 021- 7801396 Fax : 0217819712 Visi: Visi Partai Gerindra adalah menjadi Partai politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan tatanan politik negara yang melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia Misi Partai GERINDRA memiliki 5 (lima) misi, yaitu :
yakni: menegakkan, mengamalkan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara dan idiologi bangsa demi untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan mewujudkan cita-cita Proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis, menegakkan supremasi hukum, mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan hak-hak asasi manusia. Dalam rangka membawa misi mulia tersebut Partai GOLKAR melaksanakan fungsi-fungsi sebagai sebuah partai politik modern, yaitu: Pertama, mempertegas komitmen untuk menyerap, memadukan, mengartikulasikan, dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan rakyat sehingga menjadi kebijakan politik yang bersifat publik.
1.Mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; 2.Mendorong pembangunan nasional yang menitik beratkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan pemerataan hasilhasil pembangunan bagi seluruh warga bangsa dengan mengurangi ketergantungan kepada pihak asing; 3.Membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat; 4.Menegakkan supremasi hukum dengan mengedepankan praduga tak bersalah dan persamaan hak di depan hukum; Merebut kekuasaan pemerintahan secara konstitusi melalui Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden untuk menciptakan lapisan
Kedua, melakukan rekruitmen kader-kader yang berkualitas melalui sistem prestasi (merit system) untuk dapat dipilih oleh rakyat menduduki posisi-posisi politik atau jabatanjabatan publik. Dengan posisi atau jabatan politik ini maka para kader dapat mengontrol atau mempengaruhi jalannya pemerintahan untuk diabdikan sepenuhnya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Ketiga, meningkatkan proses pendidikan dan komunikasi politik yang dialogis dan partisipatif, yaitu membuka diri terhadap berbagai pikiran, aspirasi dan kritik dari masyarakat.
25
Kepemimpinan nasional yang kuat
7. PARTAI DEMOKRAT
8. PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)
9. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)
Ketua : M. Hatta Rajasa Ketua : Dr. Susilo Bambang Sekjen : Taufik Kurniawan Ketua : Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si. Yudhoyono Bendahara : Jon Erizal Sekjen : Ir. H. M. Romahurmuziy, MT Sekjen : Edhie Baskoro Yudhoyono, M. Alamat Kantor DPP : Jl. Warung Buncit Bendahara : Drs. H. Mahmud Yunus Sc Raya No. 17 Jakarta Selatan Alamat Kantor DPP : Jalan Diponegoro Bendahara : Handoyo Mulyadi Telp : 021- 7975588 No. 60, Jakarta 10310 Alamat Kantor DPP : Jl. Kramat Raya Fax : 021- 7975632 Telp 021- 31926164 atau 021- 31936338 No. 146, Jakarta Pusat, Jakarta 10450 Visi: Terwujudnya PAN sebagai partai politik Telp : 021terdepan dalam mewujudkan masyarakat Fax : 021- 3142558 31907999 Fax : madani yang adil dan makmur, pemerintahan Visi 021- 31908999 yang baik dan bersih di dalam negara Indonesia Berdasarkan sejarah perjuangan dan jati diri Visi yang demokratis dan berdaulat, serta diridhoi di atas, maka visi PPP adalah "Terwujudnya PARTAI DEMOKRAT bersama masyarakat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. masyarakat yang bertaqwa kepada Allah luas berperan mewujudkan keinginan luhur Misi:Mewujudkan kader yang berkualitas. SWT dan negara Indonesia yang adil, rakyat Indonesia agar mencapai pencerahan 1.Mewujudkan PAN sebagai partai yang dekat makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, dalam kehidupan kebangsaan yang merdeka, dan membela rakyat tegaknya supremasi hukum, penghormatan bersatu, berdaulat adil dan makmur, 2.Mewujudkan PAN sebagai partai yang terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi semangat Nasionalisme, modern berdasarkan sistem dan manajemen menjunjung tinggi harkat-martabat Humanisme dan Internasionalisme, atas dasar yang unggul serta budaya bangsa yang luhur. kemanusiaan dan keadilan sosial yang ketakwaan kepada Tuhan yang maha Esa 3.Mewujudkan Indonesia baru yang demokratis, berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman". dalam tatanan dunia baru yang damai, makmur, maju, mandiri dan bermartabat. Misi demokratis dan sejahtera. 4.Mewujudkan tata pemerintahan Indonesia 1.PPP berkhidmat untuk berjuang dalam Misi yang baik dan bersih, yang melindungi segenap mewujudkan dan membina manusia dan 1. Memberikan garis yang jelas agar partai berfungsi optimal yang signifikan di dalam seluruh prosesdan pembangunan bangsasecara Indonesia dan dengan seluruh peranan tumpah darah masyarakat yang beriman bertaqwa Indonesia baru yang dijiwai oleh semangat reformasi serta pembaharuan dalam semua bidang kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan kedalam Indonesia dan memajukan kesejahteraan kepada Allah SWT, meningkatkan mutuformasi semula sebagaimana telah umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. diikrarkan oleh para pejuang, pendiri pencetus Proklamasi kemerdekaan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ti tik berat kepada upaya mewujudkan kehidupan beragama, mengembangkan negara Indonesia yang bersatu, ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama perdamaian, demokrasi (Kedaulatan rakyat) 5.Mewujudkan dan kesejahteraaan. berdaulat, bermartabat, ikut melaksanakan muslim). Dengan demikian PPP mencegah ketertiban dunia yang berdasarkan berkembangnya faham-faham atheisme, 2. Meneruskan perjuangan bangsa dengan semangat kebangsaan baru dalam melanjutkan strategi pembangunan Nasional kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan dan merevisi komunisme/marxisme/leninisme, serta sebagai tumpuan sejarah bahwa kehadiran partai Demokrat adalah melanjutkan sosial,perjuangan serta dihormati generasi-generasi dalam pergaulan sebelumnya yang telah aktif sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sejak sekularisme, dansepanjang pendangkalan agama internasional.Pancasila dan UUD 1945, mengisi kemerdekaan melawan penjajah merebut Kemerdekaan, merumuskan secara berkesinambungan dalam kehidupan bangsa Indonesia. hingga memasuki era reformasi. 2.PPP berkhidmat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar 3. Memperjuangkan tegaknya persamaan hak dan kewajiban Warganegara tanpa membedakan ras, agama,sesuai suku dan golongan dalam rangka menciptakan masyarakat sipil manusia harkat dan martabatnya (civil society) yang kuat, otonomi daerah yang luas serta terwujudnya representasi kedaulatan rakyat pada struktur lebaganilai-nilai perwakilan dan permusyawaratan. dengan memperhatikan agama terutama nilai-nilai ajaran Islam, dengan mengembangkan ukhuwah basyariyah (persaudaraan sesama manusia). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang berkembangnya neo-feodalisme, fahamfaham yang melecehkan martabat manusia, proses dehumanisasi, diskriminasi, dan budaya kekerasan. 3.PPP berkhidmat untuk berjuang memelihara rasa aman, mempertahankan dan memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengembangkan ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sebangsa). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang proses disintegrasi, perpecahan dan konflik sosial yang membahayakan keutuhan bangsa Indonesia yang berbhineka tunggal mika. 4.PPP berkhidmat untuk berjuang melaksanakan dan mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sejati dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan demikian PPP mencegah dan menentang setiap bentuk otoritarianisme, fasisme, kediktatoran, hegemoni, serta kesewenang-wenangan yang mendzalimi rakyat. 5.PPP berkhidmat untuk memperjuangkan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridlai oleh Allah SWT, baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur. Dengan demikian PPP mencegah berbagai bentuk kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, pola kehidupan yang konsumeristis, materialistis, permisif, dan hedonistis di tengah-tengah kehidupan rakyat banyak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.
26
10. PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)
Ketua : H. Wiranto Sekjen : Dossy Iskandar Prasetyo Bendahara : Bambang Sudjagad Alamat Kantor DPP : Jalan Imam Bonjol No. 4, Menteng, Jakarta Pusat, 100330 Telp : 021- 3100169 Fax : 021- 3100174 Visi Kemandirian Bangsa Bangsa Indonesia saat ini terasa tidak mandiri lagi. Banyak tekanan dan intervensi asing yang sudah merajalela merugikan kehidupan seluruh bangsa. Kita harus rebut kembali, bangun kembali kemandirian kita dalam penyelenggaraan negara.
11.Partai Damai Aceh
Ketua : Tgk.Muhibbussabri.A.Wahab Sekjen : Khaidir Rizal Jamal, S.Pd. Bendahara : M.Tahir.S.Sos Alamat Kantor DPP : Jln.Tgk. Imum Lhueng Bata No.36 Banda Aceh Visi dan Misi Mewujudkan Aceh Yang Religius, Bersatu, Adil, Damai Dan Makmur Dalam Bingkai Syari‟ah Yang Kaffa.
Kesejahteraan Rakyat
Sebuah kata yang sudah sangat sering diucapkan tetapi sangat sulit diwujudkan. Semua kader Partai HANURA yang juga calon pemimpin bangsa, di benaknya harus selalu tertanam kalimat „kesejahteraan rakyat Indonesia‟, sekaligus mampu berusaha menghadirkannya.
Misi :Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan negara yang demokratis, transparan, akuntabel, dengan senantiasa berdasar pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Melahirkan pemimpin yang bertakwa, jujur, berani, tegas, dan berkemampuan, yang dalam menjalankan tugas selalu mengedepankan hati nurani.
Menegakkan hak dan kewajiban asasi manusia dan supremasi hukum yang berkeadilan secara konsisten, sehingga dapat menghadirkan kepastian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Membangun sumber daya manusia yang sehat dan terdidik yang didasari akhlak dan moral yang baik serta memberi kesempatan seluasluasnya kepada kaum perempuan dan pemuda untuk berperan aktif dalam pembangunan bangsa.
Membangun ekonomi nasional yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan serta membuka kesempatan usaha dan lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat.
Memberantas korupsi secara total dalam rangka mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan bermartabat.
Mengembangkan Otonomi Daerah untuk lebih memacu pembangunan di seluruh tanah air dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27
12. PARTAI NASIONAL ACEH (PNA)
Ketua : Irwansyah (Tgk Muchsalmina) Sekjen : Muharram Idris Bendahara : Lukman Age Alamat Kantor DPP : Jl. T. Iskandar No. 174 Lam Glumpang, Ulee Kareng, Banda Aceh Telp : (0651) 28282 Visi Partai Nasional Aceh bertujuan untuk memimpin perjuangan perubahan dengan menguasai struktur pemerintah baik legislatif maupun eksekutif di semua level dan tingkatan di Aceh. Misi: Partai Nasional Aceh juga akan menempatkan diri sebagai kiblat dari konsepsi perubahan kehidupan rakyat Aceh, melalui : Perwujudan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi rakyat Aceh dalam kedamaian yang bebas dari ketakutan terhadap masa depan. Perwujudan partisipasi seluruh potensi rakyat Aceh dalam menciptakan pemerintahan yang demokratis, amanah, efektif, efisien dan berwibawa yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Perwujudan tatanan masyarakat yang memiliki daya saing global yang tetap menghormati nilai ke-Acehan dan nilai Ke-Islaman.
13. PARTAI ACEH (PA)
14. PARTAI BULAN BINTANG (PBB)
Ketua : Muzakir Manaf Sekjen : Mukhlis Basyah Bendahara : Hasanuddin Sabon Alamat Kantor DPP : Jl. Soekarno Hatta Nomor 5,6,7 Simpang Dodik Emperum Jaya Baru, Banda Aceh Telp : 0651 - 40750 Email :
[email protected] Website : www.partaiaceh.com
Ketua : Dr. H. MS. Kaban, SE, M.Si Sekjen : B.M. Wibowo, SE, MM Bendahara : Sarinandhe Djibran, SH Alamat Kantor DPP : Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1B, Jakarta Selatan Telp : 021- 79180734 Fax : 021- 79180765
Visi “Membangun citra positif berkehidupan politik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melaksanakan mekanisme partai sesuai aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menjunjung tinggi Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki yang telah ditanda tangani pada tanggal lima belas Agustus (15-08-2005) antara Pemerintahan Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka." M i s i: "Mentransformasi dan atau membangun wawasan berpikir Masyarakat Aceh dari citra revolusi party menjadi citra Development Party dalam tatanan transparansi untuk kemakmuran hidup rakyat Aceh khususnya dan Bangsa Indonesia."
Visi Terwujudnya kehidupan masyarakat Indonesia yang Islami
Misi Membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri berkepribadian tinggi, cerdas, berkeadilan, demokratis dan turut menciptakan perdamaian dunia berdasarkan nilai-nilai Islam.
28
15. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)
Ketua : Letjen TNI (Purn) Dr. (Hc) H. Sutiyoso, SH y Sekjen : Drs. H. Lukman F. Mokoginta, M.Si Bendahara : Linda Setiawati Alamat Kantor DPP : Jl. Pangeran Antasari Nomor 68, Cipete Utara, Jakarta 12150 Telp : 0217246174 Fax : 0217253952 Email :
[email protected] Website : www.pkpgaruda.or.id Visi: Visi PKP INDONESIA adalah terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berkeadilan, bersatu dan berkesejahteraan sosial dengan menjunjung tinggi supremasi hukum. Misi: Misi PKP INDONESIA adalah mewujudkan masyarakat kewargaan (civil society) yang berkeadilan, bersatu, berkesejahteraan sosial dalam mewujudkan pemerintahaan yang kuat, efektif, efisien, bersih, taat hukum, berwibawa di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang mampu bersaing serta dihormati dalam pergaulan dunia.
Bab IV. Kampanye Politik “Pemilu itu seperti bisnis” (Menik Fathulatifah, Pemilih Pemula)
Kampanye adalah serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Beberapa ahli komunikasi mengakui bahwa definisi yang diberikan Rogers dan Storey adalah yang paling popular dan dapat diterima dikalangan ilmuwan komunikasi Hal ini didasarkan kepada dua alasan. Pertama, definisi tersebut secara tegas menyatakan bahwa kampanye merupakan wujud tindakan komunikasi, dan alasan kedua adalah bahwa definisi tersebut dapat mencakup keseluruhan proses dan fenomena praktik kampanye
yang
terjadi
dilapangan.
Pada
dasarnya
metode
kampanye diantaranya adalah: Selan itu, sifat kampanye pada dasarnya terbagi menjadi dua, yakni kampanye negatif dan kampanye hitam (black campaign). Kampanye negatif adalah kampanye yang sifatnya menyerang pihak lain melalui sejumlah data atau fakta yang bisa diverifikasi dan diperdebatkan. Kampanye hitam (Black campaign) adalah kampanye yang
bersumber
pada
rumor,
gosip,
bahkan
menjurus
ke
implementasi sejumlah teknik propaganda. Jenis ini biasanya sulit untuk diverifikasi apalagi diperdebatkan. Jadi pada dasarnya kampanye merupakan hal lumrah yang sering ditemukan. Bahkan dalam beberapa waktu sering kali ditemukan implementasi dari proses kampanye yang tidak sejalan dengan regulasi yang telah disepakati bersama, yang nantinya akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.
29
Regulasi Kampanye Pemilihan Umum 2014 Pada era reformasi inilah terlihat peranan rakyat yang begitu penting di dalam mekanisme pemilihan anggota parlemen DPR serta presiden, berbeda dengan era orde baru di mana intervensi pemerintah Soeharto begitu kuat dalam mekanisme pemilu di Indonesia. Dalam masa reformasi ini pula perbaikan terhadap undang
undang
pemilu
lebih
diperhatikan
terutama
perihal
permasalahan yang terkait dengan masalah kampanye yang akan kita bahas. Kampanye pada perkembangannya mengalami semacam perubahan nilai dan perubahan gaya dalam menyampaikan visi dan misi kepada khalayak, macam macam model komunikasi era Soekarno berbeda pula dengan gaya komunikasi di era pemilu 2004 dan 2009 bahkan mungkin akan lebih berbeda pula untuk di tahun 2014 dimana peranan media elektronik menjadi begitu dominan di banding komunikasi yang bersifat orasi, atau bisa kita simpulkan bahwa bentuk komunikasi ini mengalami perubahan. Katakanlah angkatannya bung Karno untuk berkomunikasi atau bahkan berkampanye, actor politik cenderung melakukan apa yang di sebut dengan retorika politik, actor politik pada era itu tentu harus memiliki kemampuan orasi yang baik sehingga dapat menarik massa yang banyak, tipe tipe orang yang mampu memberikan sebuah orasi/retorika politik secara baik dapat di artikan juga sebagai solidarity
maker,
tipe
solidarity
maker
tentunya
lebih
bisa
mempengaruhi massa dalam jumlah yang besar, kemudian isu yang diangkat juga belum terlalu kompleks melainkan hanya terbatas pada sebuah tatanan ideologis bangsa.
30
Lalu munculnya media massa, peran retorika menjadi sedikit mengalami pergeseran karena dalam media massa isu isu kepemimpinan mulai ditampilkan dan mempunyai pengarur terhadap pola pikir masyarakat. Dalam generasi komunikasi media massa ini peran lembaga pers mulai mendapat perhatian khusus karena isu isu yang diangkat tidak lagi hanya pada tataran ideologis melainkan turut memperhatikan aspek lain seperti ekonomi serta kesenjangan sosial yang terus terjadi di dalam sebuah negara. Kemudian yang ketiga ialah media sosial, karena perkembangan dunia cyber yang begitu pesat maka pengumpulan sebuah opini acapkali sering kita temui pada dunia internet seperti di facebook twitter lalu blog blog yang juga bisa menjadi alat komunikasi sekaligus alat kampanye terhadap sebuah negara. Pergeseran nilai komunikasi ini pula selalu mengikuti perkembangan zaman tentunya dari komunikasi yang mengharuskan adanya actor lalu khalayak berubah menjadi media massa yang memainkan
peran
yang
lebih
dominan.
Dalam
proses
penyelenggaraan berbangsa dan bernegara maka diperlukan suatu kontrak sosial untuk mewujudkan tatanan hidup yang terarah dan berpedoman. Begitupun pula dengan proses kampanye politik, dalam pelaksanannya pun bukan berarti tanpa aturan melainkan terdapat aturan kuat didalamnya. Termasuk pedoman dan juga sanksi bagi yang melanggar.
Batasan Waktu Kampanye UU Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 83 menyatakan, kampanye pemilu legislatif dimulai tiga hari setelah partai ditetapkan secara resmi sebagai peserta pemilu dan berakhir saat dimulainya masa tenang. Artinya, sepanjang 11 Januari 2013-5 April 2014, lebih
31
kurang 15 bulan, masyarakat akan menghadapi terpaan kampanye beragam kekuatan yang bertarung. Rentang masa kampanye Pemilu 2014 ini lebih lama dibandingkan Pemilu 2009 yang berjalan 9 bulan (5 Juli 2008-5 April 2009). Hal lain yang berbeda adalah waktu pelaksanaan metode kampanye. Untuk Pemilu 2014, tak hanya metode rapat umum, iklan di media cetak dan elektronik baru bisa digunakan 21 hari sebelum masa tenang. Dalam praktik demokrasi elektoral di Indonesia, fase kampanye kerap menjadi satu titik krusial yang memengaruhi kualitas penyelenggaraan pemilu, terutama hubungannya dengan pendidikan politik warga masyarakat. Hal kunci yang sering menjadi persoalan
dalam
fase
kampanye
adalah
komitmen
untuk
menghormati dan menjalankan kesepakatan aturan main. Batasan waktu kampanye seharusnya dihormati semua kontestan. Terlebih untuk media penyiaran, spektrum frekuensi itu jelas-jelas sumber daya alam terbatas sebagaimana diatur dalam pertimbangan UU No 32/2002. Jadi, kekeliruan besar jika frekuensi yang terbatas semena-mena dimanfaatkan segelintir pengusahapolitisi untuk kepentingan partai mereka. Hal tersebut menjadi upaya besar dalam upaya mengurangi tingginya/mahalnya ongkos kampanye di Indonesia, mengingat dalam dua pemilu sebelumnya, partai politik disulitkan dengan tingginya ongkos kampanye, sehingga hanya partai-partai yang punya modal banyak yang mampu menampilkan wajahnya di depan ubik lewat fasilitas media massa, sedangkan partai-partai kecil mengalami kesuliitan.
32
Batasan Alat Peraga KPU akhir-akhir ini sibuk mensosialisasikan beberapa aturan main kampanye diantaranya yakni soal batasan alat peraga. Regulasinya adalah pemasangan baliho hanya diperuntukkan untuk parpol untuk satu unit disetiap desa di Indonesia. Tercatat ada 81 ribu desa yang ada di seluruh wilayah nusantara. Sedangkan bagi caleg, hanya diperkenan untuk membuat spanduk dalam sebuah zona yang ditentukan oleh KPUD. Bila ada yang melanggar, maka aka nada sanksi yang dijatuhkan, yakni berupa teguran dan sanksi administratif. Ada dua hal yang kita batasi dalam alat peraga yakni, pertama adalah alat peraga berbentuk baliho itu hanya diperuntukan hanya untuk partai politik peserta Pemilu, satu partai satu pemilu di setiap desa, kedua adalah tentang spanduk untuk satu caleg satu spanduk untuk setiap zona. Zona itu nantinya ditentukan oleh KPU dan pemerintah daerah. Sebagian kalangan menilai pembatasan bagi caleg untuk memasang alat peraga seperti billboard, baliho, dan spanduk akan menyulitkan para caleg untuk memperkenalkan diri ke publik. Namun tidak sedikit juga yang setuju dengan KPU karena pembatasan tersebut justru menghemat biaya politik. Selain itu untuk saat ini, berdasarkan keputusan dari KPU, kampanye pemilu menggunakan media sosial termasuk dalam kampanye media massa. Karena itu, penggunaan media sosial sebagai sarana kampanye belum diperbolehkan. Pemberian
sanksi
bagi
peserta
pemilu
yang
sudah
menggunakan media tersebut tergantung pada penilaian dan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Jika Bawaslu merekomendasikan
ada
pelanggaran
33
administrasi
dalam
penggunaan media sosial untuk kampanye, maka KPU yang akan menindak.
Kampanye, Media Massa dan Pemilih Pemula Perihal kampanye politik, peraturan dan perundang-undangan yang menjadi acuan bukan hanya terbatas pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, melainkan juga merujuk pada UU No. 32/2002 tentang Penyiaran serta UU No.40/1999 tentang Pers, terlebih apabila itu menyangkut media massa. Dalam upayanya untuk mewujudkan kebebasan pers dan tinjauan positif atas pelaksanaan kampanye di media massa, maka sudah semestinya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Banwaslu, Dewan Pers untuk duduk bersama menyiapkan beberapa aturan tentang batasan kampanye di media massa. Guna memperbaiki kualitas kampanye di media penyiaran, ada beberapa faktor yang harus menjadi perhatian bersama. Pertama, faktor struktural, harus adanya koordinasi yang lebih intensif, fungsional, dan komplementer antarpenyelenggara pemilu; dalam hal ini KPU dan Bawaslu dengan Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers. KPU telah menetapkan peraturan No 1/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Legislatif. Apa yang sudah disusun KPU ini tentu harus dikoordinasikan dengan KPI, terutama menyangkut aturan kampanye di media penyiaran, karena setahu penulis KPI juga sedang dalam proses akhir penyusunan peraturan program pemilu. Jangan sampai aturan main yang disusun kedua lembaga ini berbenturan sehingga menjadi pintu
masuk
bagi
para
kontestan
34
untuk
mencari
celah
memainkannya.Termasuk penjelasan soal persepsi program siaran pemilu selain iklan, kewenangan antarlembaga KPU dan KPI, sanksi atas pelanggaran oleh lembaga penyiaran dan partai kontestan, serta sejumlah aturan teknis operasional KPI. MOU kelembagaan jangan semata seremonial dan formalistik, atau lebih menunjukkan ego kelembagaan, tetapi harus dalam koridor kebersamaan mengawal kualitas kampanye. Kedua, faktor substansial, yakni menyangkut sejumlah aturan yang memerlukan ketatnya sistem pengawasan di lapangan. Sebenarnya, dalam UU No 08/2012 ini ada beberapa hal yang sudah mulai diatur meskipun masih melahirkan banyak problematika. Misalnya, pasal 96 mengatur soal larangan: menjual blocking segment dan blocking time, menerima program sponsor dalam format atau segmen apa pun yang dapat dikategorikan iklan kampanye pemilu, serta menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh peserta pemilu kepada peserta pemilu lainnya. Pasal 97, batas maksimum pemasangan iklan kampanye pemilu di televisi secara kumulatif sebanyak 10 spot berdurasi paling lama 30 detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari pada masa kampanye. Di radio, 10 spot berdurasi paling lama 60 detik. Soal durasi ini, KPI tentu harus melengkapinya dengan aturan tentang waktu siaran iklan kampanye pemilu ditambah dengan iklan komersial ataupun iklan layanan masyarakat lain, maksimal 20 persen dari seluruh waktu siaran per hari selama masa kampanye di lembaga penyiaran yang bersangkutan. Ini penting dilakukan agar tidak menabrak UU penyiaran. Lebih jauh, jika dikaitkan dengan pemilih pemula, maka akan kita temui berbagai fenomena politik berkenaan dengan hausnya informasi politik terhadap pola partisipasi di kalangan pemilih pemula.
Undang-Undang
Nomor
35
14
tahun
2008
tentang
Keterbukaan
Informasi
Publik
keterangan,
pernyataan,
menyatakan
gagasan,
dan
informasi
sebagai
tanda-tanda
yang
mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara
elektronik maupun
nonelektronik. Dengan
demikian
pemahaman tentang informasi politik mengacu pada definisi tersebut dengan menekankan pada konten politik. Media massa merupakan sarana paling efektif digunakan untuk menyebarkan dan menjaring informasi politik. Dalam hal ini media bukan saja sebagai sumber informasi politik melainkan kerap menjadi faktor pendorong (trigger) terjadinya perubahan politik. Disamping itu media memiliki potensi mentransfer dan mengekspos informasi politik bagi pembentukan opini publik. Keikutsertaan
media
dalam
membentuk
opini
publik
merupakan upaya membangunkan sikap dan tindakan khalayak mengenai sebuah masalah politik dan/atau aktor politik. Dalam kerangka ini media menyampaikan pembicaraan-pembicaraan politik kepada khalayak. Bentuk pembicaraan politik tersebut dalam media antara lain berupa teks atau berita politik yang di dalamnya terdapat pilihan simbol politik dan fakta politik. Karena kemampuan ini pula media massa sering dijadikan alat propaganda dalam komunikasi politik. Keikutsertaan
media
dalam
membentuk
opini
publik
merupakan upaya membangunkan sikap dan tindakan khalayak mengenai sebuah masalah politik dan/atau aktor politik. Dalam kerangka ini media menyampaikan pembicaraan-pembicaraan politik kepada khalayak. Bentuk pembicaraan politik tersebut dalam media antara lain berupa teks atau berita politik yang di dalamnya terdapat pilihan simbol politik dan fakta politik. Karena kemampuan ini pula
36
media massa sering dijadikan alat propaganda dalam komunikasi politik. Keikutsertaan
media
dalam
membentuk
opini
publik
merupakan upaya membangunkan sikap dan tindakan khalayak mengenai sebuah masalah politik dan/atau aktor politik. Dalam kerangka ini media menyampaikan pembicaraan-pembicaraan politik kepada khalayak. Bentuk pembicaraan politik tersebut dalam media antara lain berupa teks atau berita politik yang di dalamnya terdapat pilihan simbol politik dan fakta politik. Karena kemampuan ini pula media massa sering dijadikan alat propaganda dalam komunikasi politik. Informasi politik yang diperoleh pemilih pemula tidak terbatas pada pengetahuan yang mereka dapatkan dari media massa dan sekolah. Keluarga dan teman sepermainan juga turut memberi andil dalam membentuk pemahaman politik mereka. Meskipun pemilih telah memiliki tujuan tertentu namun informasi yang mereka peroleh dari media massa dan orang di seputar mereka akan dapat mempengaruhi mereka melalui tindakan persuasi. Informasi
yang
diperoleh
dari
keluarga
adakalanya
mempengaruhi orientasi politik dan partisipasi politik pemilih pemula. Ada kecenderungan bahwa pemilih pemula bertipe emosional dan mengikuti pola yang umum berkembang di lingkungan terdekat mereka. Tak dipungkiri jika sebagian pemilih pemula yang tidak terinformasikan secara baik akan memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu/pemilukada. Minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU dan informasi dari partai politik menjadi salah satu alasan keengganan mereka terlibat dalam pesta demokrasi. Memperoleh informasi politik adakalanya memerlukan biaya tertentu (cost of information)
dan
karenanya
pemilih
mengeluarkan pengorbanan untuk itu.
37
pemula
tak
hendak
Para ahli meyakini bahwa warga negara yang memiliki pengetahuan merupakan prasyarat bagi kondisi berfungsinya demokrasi di suatu negara. Lebih lanjut informasi level tinggi merupakan kondisi penting bagi stabilitas demokrasi, karena bila para pemilih tidak memiliki pemahaman tentang apa yang akan mereka pilih akan terjadi kesenjangan ekspektasi dari warga negara yang akan mengarah pada erosi kepercayaan dalam demokrasi. Peningkatan partisipasi politik pemilih pemula menjadi perhatian utama di beberapa negara maju. Pemilih pemula yang cenderung rendah tingkat partisipasinya dijaring keaktifan mereka melalui pelibatan artis-artis idola kaum muda. Hal ini yang mendasari mengapa partai politik memanfaatkan juru kampanye yang berasal dari kalangan artis. Fenomena ini tak hanya ada di Indonesia namun juga terjadi saat kampanye Partai Buruh di Inggris. Meski berbagai upaya telah dikerahkan untuk menjaring partisipasi pemilih pemula dalam pemilu/pemilukada, statistik tetap menunjukkan bahwa tingkat partisipasi mereka berada pada kategori sedang. Pemilih pemula aktif dalam mencari informasi seputar penyelenggaraan kampanye di daerah tempat mereka bermukim, namun tidak banyak ikut serta dalam menyukseskan kampanye dan mengkritisi jalannya kampanye. Sebagian dari mereka juga tidak aktif mengikuti jalannya kampanye via media massa ataupun berdiskusi seputar kampanye yang berlangsung. Berbeda dengan partisipasi saat kampanye, pemilih pemula cenderung aktif dalam pemungutan dan perhitungan suara saat pemilu/pemilukada. Keaktifan ini terlihat mulai dari datang ke tempat pemungutan suara (TPS) tepat waktu dan mengajak orang lain untuk turut serta. Sedangkan partisipasi pemilih pemula untuk menjadi saksi salah satu pasangan calon lebih banyak berbentuk partisipasi yang dimobilisasi.
38
Secara
keseluruhan,
partisipasi
pemilih
pemula
dalam
tahapan kampanye dan tahapan pemungutan serta penghitungan suara lebih bersifat partisipasi yang dimobilisasi. Pemilih pemula cenderung aktif jika diajak oleh orang lain, baik untuk ikut kampanye, menyaksikan
debat
calon,
dan
mengkritisi
jalannya
pemilu/pemilukada. Ada beberapa alasan mengapa para pemilih pemula berpartisipasi dalam pemilu/pemilukada. Alasan pertama, sebagian besar pemilih pemula masih menaruh kepercayaan kepada pemerintah untuk mengubah bangsa ini ke arah lebih baik. Alasan kedua, mereka erpartisipasi karena diajak orang lain. Alasan ketiga, karena diiming-imingi honor yang besar, sedangkan alasan keempat hanya sekedar ikut-ikutan. Sedangkan alasan yang mendasari pemilih pemula tidak ikut berpartisipasi
dalam
pemilu/pemilukada
atau
golput
adalah:
ketidakpercayaan kepada partai politik dan kandidat yang ada, kesalahan pada administrasi data pemilih, dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan KPU.
39
Bab V. Pengawasan Pencoblosan
Pemilu
dan
Tata
Cara
“Pemilu jurdil simbol demokrasi” (Busma R., Pemilih Pemula)
Bab V. 1. Pengawasan Pemilu Pengawasan terhadap jalannya pemilu, sebagaimana fungsi dari Badan Pengawas Pemilu baik di level pusat maupun daerah tidak dapat dilepaskan dari tujuan pembentukan lembaga itu sendiri. Substansi yang harus digarisbawahi dan diterjemahkan dalam kerangka kerja Bawaslu adalah integritas, kredibibiltas dan ukuranukuran
terwujudnya
Pemilu
yang
demokratis.
Berdasarkan
penjelasan yang ada pada Visi maka Misi Bawaslu yang relevan dan mendukung pencapaian Visi Bawaslu adalah: 1. Memastikan penyelenggaraan Pemilu secara taat asas dan taat aturan. Ketaatan pada asas dan aturan Pemilu menjadi kewajiban bagi semua pihak yang menggunakan haknya untuk berpartisipasi dalam Pemilu. baik sebagai penyelenggara, peserta Pemilu dan bagi siapa saja yang menggunakan hak pilihnya serta semua instansi atau lembaga yang terlibat dalam proses penyelenggaraan dan penetapan hasil Pemilu. Asas dan aturan Pemilu adalah koridor yang akan menjadi pedoman secara moral dan hukum untuk semua pihak untuk mendukung pelaksanaan Pemilu yang luber dan jurdil. 2.
Memperkuat
integritas
pengawas
Pemilu.
Ketika Integritas diletakkan sebagai sebuah konsep yang memiliki keterkaitan dengan konsistensi tindakan, nilainilai, metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, harapan dan capaian, maka pengawasan Pemilu yang dilakukan
40
memberikan
pengaruh
yang
signifikan
terhadap
penyelenggaraan dan hasil Pemilu. 3.
Mengawal
integritas
penegakan
hukum
Pemilu.
Pelanggaran Pemilu dapat terjadi karena sejak awal ada proses pembiaran tanpa ada upaya yang sungguhsungguh untuk menyelesaikannya. Salah satu faktor penting yang ikut menyumbang terjadinya pelanggaran Pemilu adalah Penegakan hukum Pemilu yang masih bermasalah. Hukum dan kebijakan, serta aparat penegak hukum Pemilu harus sunggguh-sungguh menjalankan fungsinya sesuai dengan kewenangan dan kapasitas yang dimilikinya. Penegakan hukum Pemilu memiliki urgensi secara politik, ekonomi dan sosial budaya. Penegakan hukum Pemilu memiliki korelasi yang kuat dengan kepercayaan masyarakat terhadap kekuasaan. Substansi dasarnya adalah kapasitas hukum Pemilu bisa berdiri tegak terhadap semua pihak (justice for all), serta kemandirian dan kapasitas penyelenggara Pemilu dalam mendorong Pemilu yang luber dan jurdil. 4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengawas Pemilu. Dengan
didukung
adanya
kelembagaan
yang
kuat
program Bawaslu akan bisa berjalan on the right track. Lembaga yang kuat adalah organisasi yang secara manajerial memiliki kapasitas untuk menggerakkan roda organisasi, didukung oleh perangkat keras (hardware) seperti struktur kelembagaan yang baku dan mengabdi pada program sebagai jembatan untuk pencapaian VISI kelembagaan,
41
dimana struktur organisasi dibangun dengan membagi habis pekerjaan kelembagaan. Sedangkan perangkat lunak (software)
yang
transparan,
dimana
software
yang
dianggap penting dan prioritas adalah standard operating procedure (SOP) dan job description yang berbasis pada masalah
(kontekstual).
Dengan
demikian
dapat
dimungkinkan semua bagian organisasi bisa bekerja maupun membuat turunan kebijakan yang lebih rendah seperti juklak dan juknis. Secara kelembagaan, Bawaslu yang
diatur
secara
permanen
juga
harus
mampu
mengatasi masalah relasi secara struktural dengan kelembagaan Panwaslu yang ad hoc. 5. Mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil. Keterlibatan
masyarakat
sipil
dalam
melakukan
pengawasan tidak saja akan memperkuat kapasitas pengawasan Pemilu namun juga mendorong perluasan wilayah pengawasan. Bahkan akan memperkuat posisi pengawasan Pemilu sebagai lembaga pengawasan yang berkembang dengan anchor yang kuat karena ada representasi dari lembaga Negara dan masyarakat sipil. Sekaligus akan menjadi media komunikasi pendidikan politik bagi masyarakat tentang partisipasi dalam Pemilu terutama berkenaan dengan peran strategis pengawasan dalam mendorong terwujudnya Pemilu yang luber dan jurdil.
42
Bab V. 2. Tata Cara Pencoblosan Berikut adalah tata cara pencoblosan dalam pemilu: 1) Pemilih mendatangi lokasi TPS, menemui petugas pencatat kehadiran pemilih 2) Duduk menunggu panggilan, menghadap ketua KPPS dan anggota 3) Menuju bilik suara, melakukan pencoblosan pada salah satu pasangan yang dipilih (tepat pada nama, foto, atau nomor calon) 4) Masukkan ke kota suara 5) Menyelupkan sidik jari tanda sudah menyalurkan hak pilih 6) Keluar lokasi TPS
43
44
Bab VI. Daftar Pustaka Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Humas KPU. TTh. Pemilu Indonesia Dalam Angka Tahun 1955 – 1999. Jakarta: KPU KPU. TTh. Nuansa Pemilihan Umum Di Indonesia, Jakarta: KPU UU dan Peraturan KPU mengenai Pemilu
45
