JURNAL ONLINE WESTPHALIA, VOL.12, NO.2 (JULI-DESEMBER 2013)
ISSN 08532265
POLITIK DAN PEMILU DI CINA : NEGERI KOMUNIS YANG MENERAPKAN PEMILU LANGSUNG Oleh Alif Oktavian
Abstrak Cina adalah negara dengan wilayah dan penduduk terbesar di dunia yang memiliki kekayaan sejarah kebudayaan dan peradaban yang tinggi. Kehidupan politik di RRC merupakan suatu produk dari masa revolusi yang panjang, yaitu antara tahun 1911 sampai dengan tahun 1949 yang meliputi tiga perombakan sistem politik dengan cara kekerasan, yang terakhir menyebabkan terjadinya pergantian rezim menjadi Komunis. Namun dalam sistem pemilu, Cina memiliki sistem yang unik, dimana dalam pemilu local diterapkan model pemilihan langsung. Kata kunci: Pemilu di Cina, Komunis, Pemilu Langsung Pendahuluan Republik Cina adalah sebuah negara yang saat ini menguasai daerah kepulauan Taiwan, Kepulauan Pescadores, Quemoy, dan Kepulauan Matsu. Kata "Taiwan" biasanya digunakan untuk merujuk kepada Republik Cina secara keseluruhan, sementara istilah "Cina" merujuk kepada Republik Rakyat Cina, yang menguasai Cina Daratan, Hong Kong dan Makau. Walaupun "Republik Cina" adalah nama resmi negara ini, perkataan "Cina" itu sendiri sekarang biasanya merujuk kepada Cina Daratan yang pemerintahannya diambil alih oleh Republik Rakyat Cina setelah berakhirnya pemerintahan Republik Cina (1912-1949) pada tahun 1949. Lihat Republik Cina (1912-1949) dan Perang Saudara Cina untuk keterangan lanjut. Republik Cina (ROC) sendiri bermula di Cina Daratan, setelah penggulingan pemerintahan Dinasti Qing pada tahun 1912 menandakan penamatan 2.000 tahun pemerintahan kekaisaran. Kemunculannya di Cina Daratan adalah secara kemunculan panglima perang (war lords), Pendudukan Jepang, dan perang saudara. Pemerintahannya di tanah besar tamat pada tahun 1949 saat Partai Komunis Cina menggulingkan pemerintahan Partai Nasionalis Cina (juga dikenal sebagai Kuomintang). Pemerintah Republik Cina pindah ke Pulau Taiwan dan mendirikan ibukota sementaranya di Taipei di mana ia terus menganggap dirinya sebagai satu-satunya pemerintah seluruh Cina, termasuk tanah daratan, yang sah. Pada masa yang sama, Komunis di tanah daratan (mainland) menafikan kemunculan Republik Rakyat Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP-UNPAS
Page 418
JURNAL ONLINE WESTPHALIA, VOL.12, NO.2 (JULI-DESEMBER 2013)
ISSN 08532265
Cina dan mendakwa menjadi negara pengganti Republik Cina di seluruh negara Cina (termasuk Taiwan) dan pemerintahan nasionalis di Taiwan tidak sah. Dari pendiriannya hingga pemindahannya ke pulau Taiwan, Republik Cina telah dikatakan sebagai satu produk Kuomintang (KMT)—sebuah partai politik yang muncul sebagai hasil revolusi yang telah mendirikan Republik, sekalipun partai itu tidak lagi memerintah di Republik Cina. Pemerintah Republik Cina kini telah mengukuhkan kedudukannya di Taiwan dan menjadi identik dengan Taiwan. Oleh sebab ini, ia tidak lagi menuntut hak pemerintahan di Cina Daratan dan Mongolia. Dewan Undangan Nasional (yang tidak ada lagi) juga telah meluluskan perubahan konstitusi untuk memberikan penduduk Taiwan, Pescadores, Quemoy, dan Matsu satu-satunya hak memerintah Republik melalui pemilu, melantik presiden dan keseluruhan anggota legislatif serta bersama dalam pemilu mengesahkan amandemen konstitusi Republik Cina. Ini menandakan bahwa pemerintah Republik mengakui bahwa hak pemerintahannya terbatas pada kawasan taklukannya saja. Reformasi yang dimulai oleh Republik di Taiwan pada tahun 1980-an dan tahun 1990-an telah mengubah Taiwan dari satu kediktatoran satu partai ke suatu negara demokrasi.
Meskipun Perang Dingin telah tamat, status politik Taiwan terus menjadi suatu isu hangat pada kedua belah selat Taiwan. Pemerintah Republik Cina adalah salah satu pendiri utama Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan pernah menjadi
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP-UNPAS
Page 419
JURNAL ONLINE WESTPHALIA, VOL.12, NO.2 (JULI-DESEMBER 2013)
ISSN 08532265
salah satu anggota tetap Dewan Keamanan. Akan tetapi, pada tahun 1971, pemerintahan ini, yang hanya berkuasa di Taiwan saja, ditendang keluar dari PBB dan digantikan oleh RRC. Meskipun begitu, pemerintah republik kini tidak mau mengembalikan status anggota tetap yang terpaksa dilepaskan pada masa itu. Kini, ia hanya mau menjadi anggota PBB sebagai negara yang berbeda dari RRC. Ia telah mencoba masuk PBB dari masa ke masa akan tetapi gagal karena tuntutan Republik Rakyat Cina atas Taiwan. Pemerintah Republik Cina terimbas oleh imej buruk yang disebabkan oleh Kebijakan Satu Cina yang dipromosikan oleh pemerintah RRC di Cina daratan di samping tekanan ekonomi dan diplomatik negara itu. Kebanyakan negara dunia mengubah kebijakan dilomatiknya ke pemerintah RRC di Cina daratan pada tahun 1970-an dan kini, Republik Cina di Taiwan hanya diakui oleh 23 negara.
Pembahasan Cina adalah negara dengan wilayah dan penduduk terbesar di dunia yang memiliki kekayaan sejarah kebudayaan dan peradaban yang tinggi. Kehidupan politik di RRC merupakan suatu produk dari masa revolusi yang panjang, yaitu antara tahun 1911 sampai dengan tahun 1949 yang meliputi tiga perombakan sistem politik dengan cara kekerasan. 1) Revolusi pertama terjadi pada tahun 1911, yaitu menggantikan sistem kerajaan (monarki absolut) yang telah ada selama berabadabad menjadi republik. Revolusi ini dipimpin oleh dr. Sun Yat Sen. 2) Revolusi kedua terjadi pada tahun 1928 dengan terbentuknya suatu pemerintahan pusat yang baru di bawah kekuasaan Kuomintang (Partai Nasionalis) yang menggantikan sistem pemerintahan panglima perang yang terpecah-pecah pada masa awal Republik Cina dengan sistem dominasi satu partai yang terorganisir dan terpusat. Pemimpin Kuomintang adalah Jenderal Chiang Kai Sek. 3) Revolusi ketiga terjadi pada tahun 1949 dengan terbentuknya sistem komunis yang menggulingkan kekuasaan Kuomintang dan menjadikan Partai Komunis Cina sebagai partai penguasa tunggal di seluruh daratan Cina. Pemimpin Partai Komunis Cina yang pertama adalah Mao Tse Tung. RRC resmi diproklamasikan pada tanggal 1 Oktober 1949 dan secara relatif masih merupakan sistem politik baru. Akan tetapi, tradisi politik pra-Cina Modern secara resmi berakhir pada tahun 1911 dengan runtuhnya Dinasti Ching yang memiliki pengaruh besar terhadap pemerintahan sekarang. Berdirinya RRC dimulai Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP-UNPAS
Page 420
JURNAL ONLINE WESTPHALIA, VOL.12, NO.2 (JULI-DESEMBER 2013)
ISSN 08532265
sejak Partai Komunis Cina berkuasa di bawah pimpinan Mao Zedong (Mao Tse Tung), yang melalui tahapan-tahapan menjadikan Cina sebagai negara dengan demokrasi baru dan masyarakat sosialis. Rakyat Cina menerima dan menjalankan ajaran Karl Marx, Lenin, dan Mao Zedong dalam suatu revolusi kebudayaan. Konstitusi RRC pun mengalami banyak perubahan. Pada tahun 1982 ditetapkan konstitusi yang secara jelas menyebutkan bahwa RRC adalah negara sosialis di bawah demokrasi rakyat yang dipimpin oleh kaum pekerja yang terdiri dari buruh dan tani. Kekuasaan ada di tangan rakyat dan kekuasaan dijalankan oleh Kongres Rakyat Nasional dan Kongres Rakyat Lokal menurut tingkat yang berbeda. Kedudukan Kongres Rakyat Nasional sebagai pelaksana kedaulatan rakyat adalah sebagai lembaga tertinggi yang memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan kehidupan ketatanegaraan Cina. Peranannya cukup luas untuk menentukan atau menetapkan organ-organ dan pejabat-pejabat negara yang tunduk dan bertanggung jawab kepada Kongres Rakyat Nasional. Untuk menjalankan tugas dan peranannya sehari-hari, Konggres Rakyat Nasional membentuk Komite Tetap (The Standing Committee). Kongres Rakyat Nasional terdiri dari wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh provinsi-provinsi, daerah otonom, dan kotamadya yang langsung tunduk kepada pemerintah pusat dan angkatan bersenjata. Pemilihan umum dipimpin oleh Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional. Menurut definisi resminya, RRC merupakan suatu negara komunis karena ia memang merupakan negara komunis pada kebanyakan abad ke-20 yang lalu. Secara resmi ia masih dikenal sebagai negara komunis, meskipun sejumlah ilmuwan politik kini tidak mendefinisikannya sebagai negara komunis. Tiada definisi yang tepat yang dapat diberikan kepada jenis pemerintahan yang diamalkan negara ini, karena strukturnya tidak dikenal pasti. Salah satu sebab masalah ini ada adalah karena sejarahnya, Cina merupakan negara yang diperintah oleh para kaisar selama 2000 tahun dengan sebuah pemerintahan pusat yang kuat dengan pengaruh Kong Hu Cu. Setelah tahun 1911 pula, Cina diperintah secara otokratis oleh KMT dan beberapa panglima perang dan setelah 1949 pula didobrak partai komunis Cina. Rezim PRC sering dikatakan sebagai otokratis, komunis dan sosialis. Ia juga dilihat sebagai kerajaan komunis. Anggota komunis yang bersayap lebih ke kiri menjulukinya negara kapitalis. Memang, negara Cina semakin lama semakin menuju ke arah sistem ekonomi bebas. Dalam suatu dokumen resmi yang dikeluarkan baru-
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP-UNPAS
Page 421
ISSN 08532265
JURNAL ONLINE WESTPHALIA, VOL.12, NO.2 (JULI-DESEMBER 2013)
baru ini, pemerintah menggariskan administrasi negara berdasarkan demokrasi, meskipun keadaan sebenarnya di sana tidak begitu. Pemerintah RRC dikawal oleh Partai Komunis Cina (CCP). Walaupun terdapat sedikit-banyak gerakan ke arah liberalisasi, seperti pemilu yang sekarang diadakan di peringkat kampung dan sebagian badan perwakilan menampakkan sikap tegas mereka dari masa ke masa, partai ini terus memiliki kawalan terutama atas pemilihan jabatan-jabatan pemerintahan. Walaupun negara menggunakan cara otokratis untuk mengusir elemen-elemen penentangan terhadap pemerintahannya, ia pada masa yang sama juga mencoba mengurangi penentangan dengan memajukan ekonomi, membenarkan tunjuk perasaan pribadi, dan melayani para penentang yang dianggap tidak berbahaya terhadap pemerintah secara lebih adil. Penyaringan terhadap dakyah-dakyah politik juga rutin, dan RRC secara berang menghapuskan protes atau organisasi apapun yang dianggapnya berbahaya terhadap pemerintahannya, seperti yang terjadi di Tiananmen pada tahun 1989. Akan tetapi, media republik rakyat ini semakin aktif menyiarkan masalah sosial dan menghebohkan gejala 'penyogokan' di peringkat bawahan pemerintahan. RRC juga begitu berhasil menghalangi gerakan informasi, dan ada masanya mereka terpaksa mengganti polisi mereka sebagai tindakan balas terhadap protes rakyat. Walaupun penentangan berstruktur terhadap CCP tidak dibenarkan sama sekali, demonstrasi rakyat semakin lama semakin kerap dan dibiarkan. Baru-baru ini, Hu Jintao yang ingin
memopulerkan
gambaran
konservatif,
meningkatkan
pengawalan
pemernitahan atas harian-harian, termasuk harian-harian luar termasuk New York Times. Namun tidak dinafikan ini kemungkinan juga bersumber dari sifat harianharian Barat yang sering menyeleweng dalam memberi laporan yang sebenarnya dan bersifat angkuh dan biadab serta tidak faham sensitivitas negara Timur. Popularitas PKC di kalangan rakyat sukar diukur, karena tiada pemilu di tingkat nasional, dan apabila orang Cina ditanya secara sendirinya pula, ada sebagian yang menyokong dan ada pula yang membangkang. Secara umum, banyak dari mereka yang suka akan peranan pemerintahan mengabadikan stabilitas, yang membolehkan ekonomi maju tanpa masalah apapun. Antara masalah-masalah politik yang utama di Cina adalah jurang sosial di antara kaya dan miskin dan gejala suap yang berlaku karena biokrasi pemerintahan. Terdapat juga partai politik yang lain di RRC, walaupun mereka hanya sekadar sub-partai atau parti yang rapat dengan PKC. PKC mengadakan dialog Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP-UNPAS
Page 422
JURNAL ONLINE WESTPHALIA, VOL.12, NO.2 (JULI-DESEMBER 2013)
ISSN 08532265
dengan mereka melalui suatu badan perhubungan khusus, yang dinamai Dewan Perhubungan Cadangan Rakyat Cina (CPPCC) yang dipertimbangkan RRC. Cara ini lebih disukai pemerintahan dibandingkan pemilu. Kendati begitu, partai ini secara totalnya tidak memberi kesan apapun terhadap polisi dan dasar-dasar kerajaan. Fungsi badan perhubungan khusus ini lebih kepada mata luaran CPP, walaupun terdapat pengawai badan ini di semua tingkat pemerintahan. Cina mempunyai pasukan tentara terbesar di dunia, meski ada kepercayaan umum baik di dalam kalangan Pasukan Pembebasan Rakyat (People's Liberation Army, PLA) maupun pengamat luar bahwa jumlah bukanlah ukuran kekuatan militer yang baik. PLA terdiri dari angkatan laut Cina dan angkatan udara. Fakta itu membuat membuatkan kebanyakan organisasi hak asasi manusia Barat merasa geram dan sangsi dengan kata-kata Cina yang menginginkan keamanan, sekalipun telah disetujui di dalam dan di luar Republik bahwa kemampuan tentara RRC melaksanakan operasi ketenteraan di luar kawasan jajahannya terbatas dan jumlah anggota tidak begitu berguna untuk menentukan kekuatan tentaranya. Tentara republik termasuk angkatan laut dan angkatan udara. Memperkirakan dana militer Cina akan menghasilkan berbagai angka-angka yang berbeda berdasarkan apa yang dianggap militer, bagaimana mengartikan informasi terbatas yang tersedia, dan bagaimana seseorang menghadapi faktor-faktor nilai tukar mata uang. Perkiraanperkiraan yang ada memberikan nilai US$9 miliar sebagai yang terendah dan US$60 miliar sebagai yang tertinggi (dari segi purchasing power parity) pada tahun 2003; jumlah US$60 miliar tersebut membuat Cina sebagai negara kedua terbesar setelah Amerika Serikat yang mempunyai dana anggaran US$400 miliar. Pembelanjaan militer republik ini pada tahun 2005 adalah AS$ 30 miliar, tetapi ini tidak termasuk uang yang digunakan untuk pembelian senjata luar, kajian dan pembangunan ketentaraan, ataupun paramiliter (Polisi RRC), dan kritikus menjulukinya sebagai percobaan yang sengaja dilakukan untuk menipu dunia. Baru-baru ini satu kajian RAND di halaman situs ini memperkirakan bahwa perbelanjaan militer republik yang sebenarnya adalah 1,4-1,7 kali lipat lebih besar daripada pengeluaran resminya. Akan tetapi , tentara Amerika juga mencoba menipu dengan pengeluarannya dengan sengaja mengeluarkan perbelanjaannya di Afghanistan dan Irak daripada belanja Kantor Pertahanan resminya. Cina, meski mempunyai sistem senjata nuklir dan pengiriman yang maju, secara luas dipandang, di dalam negeri maupun di luar, hanya mempunyai Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP-UNPAS
Page 423
JURNAL ONLINE WESTPHALIA, VOL.12, NO.2 (JULI-DESEMBER 2013)
ISSN 08532265
kemampuan yang terbatas untuk mengerahkan kekuatan militernya ke luar Cina dan tidak dianggap sebagai sebuah adidaya meski sering dianggap sebagai kekuatan regional yang besar karena kebayakan peralatan senjata yang digunakan oleh Republik Rakyat Cina masih kuno dan perlu dimodernkan dari segi standar Amerika Serikat. Akan tetapi ia masih dilihat sebagai kuasa setingkat adidaya regional. Angkatan
udaranya
masih
memerlukan
pesawat
perang
pengangkut
dan
kebanyakan pesawat perangnya sudah ketinggalan zaman. Penganggaran menujukan bahwa perbelanjaannya yang berjumlah AS$56 miliar merupakan yang ketiga terbesar setelah Amerika Serikat (lebih dari AS$ 400 miliar untuk tahun anggaran 2005-2006) dan Rusia. Lihat juga: Anggaran militer Cina.
Tentara RRC kini berusaha bersungguh-sungguh menguatkan dirinya sebagai persiapan kemungkinan berperang dengan Amerika Serikat oleh sebab Taiwan. RRC secara aktif membeli senjata petarung canggih seperti Su-27 dan Su30. Ia juga menghasilkan petarungnya sendiri. Rancangan khusus untuk menaikkan angkatan tentara lautnya diambil setelah ia sendiri menyaksikan kehebatan AU Amerika di Irak. Pertahanan udara bersumber peralatan ultramodern S-300 Surface yang dikatakan merupakan sistem terbagus menahan dan menghalang peluru kendali udara di dunia. RRC juga menambah angkatan daratnya dengan memodernkan peralatan elektronik mereka dan memperbagus kebolehkan untuk
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP-UNPAS
Page 424
JURNAL ONLINE WESTPHALIA, VOL.12, NO.2 (JULI-DESEMBER 2013)
ISSN 08532265
mengenai sasaran secara tepat. Tentara republik dan cabang ketentaraan yang lain adalah suatu ancaman besar kepada dominasi Amerika atas dunia pada masa kini, terutama di kawasan-kawasan Asia Timur seperti Selat Taiwan, di mana tanah besar Cina menempatkan dan mengumpulkan tentaranya, dan juga secara langsung mengarahkan senjata peluru kendalinya ke arah Taiwan. Republik Rakyat Cina mempunyai kontrol administratif terhadap 22 provinsi; pemerintah RRC menganggap Taiwan sebagai provinsi ke-23. Pihak pemerintah juga mengklaim Kepulauan Laut Cina Selatan yang kini masih diperebutkan. Selain dari provinsi-provinsi tersebut, terdapat juga 5 daerah otonomi yang berisi banyak etnis minoritas; 4 munisipalitas untuk kota-kota terbesar Cina dan 2 daerah administratif khusus (SAR) yang diperintah RRC.
Struktur pemerintahan Gǔo (Negara)
Wilayah Otonom
Shěng (Provinsi)
Shì (Kabupaten/Kota)
Shì (Kabupaten/Kota)
Munisipalitas
Xiāng (Kelurahan/Desa) Xiāng (Kelurahan/Desa) Xiāng (Kelurahan/Desa)
Komite Tetangga (Rukun Tetangga/RT)
Secara resmi RRC memandang dirinya sendiri sebagai bangsa multi-etnis dengan 56 etnisitas yang diakui. Mayoritas etnis Han menyusun hampir 93% populasi; bagaimanapun merupakan mayoritas dalam hanya hampir setengah daerah Cina. Penduduk bangsa Han sendiri heterogen, dan bisa dianggap sebagai kumpulan pelbagai etnik yang mengamalkan budaya dan bercakap bahasa yang sama. Kebanyakan suku Han bertutur macam-macam bahasa Cina yang diucapkan, yang bisa dilihat sebagai 1 bahasa atau keluarga bahasa. Subdivisi terbesar bahasa Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP-UNPAS
Page 425
JURNAL ONLINE WESTPHALIA, VOL.12, NO.2 (JULI-DESEMBER 2013)
ISSN 08532265
Cina yang diucapkan ialah bahasa Mandarin, dengan lebih banyak pembicara daripada bahasa lainnya di dunia. Versi standar Mandarin yang didasarkan pada dialek Beijing, dikenal sebagai Putonghua, diajarkan di sekolah dan digunakan sebagai bahasa resmi di seluruh negara. Revolusi Komunis di negara ini sejak tahun 1949 meninggalkan kesan yang besar yaitu hampir 59% penduduknya (lebih kurang 767 juta orang) menjadi Ateis atau tidak percaya Tuhan. Namun lebih kurang 33% dari mereka percaya kepada kepercayaan tradisi atau gabungan kepercayaan Buddha dan Taoisme. Penganut agama terbesar di negara ini ialah Buddha Mahayana yang berjumlah 100 juta orang. Di samping itu, Buddha Therawada dan Buddha Tibet juga diamalkan oleh golongan minoritas etnis di perbatasan barat laut negara ini. Selain itu diperkirakan terdapat 18 juta penduduk Islam (kebanyakan Sunni) dan 14 juta Kristen (4 juta Katolik dan 10 juta Protestan) di negara ini. Negara ini telah lama mengalami masalah pertumbuhan penduduk. Dalam usaha membatasi perkembangan populasinya, RRC telah mengambil kebijakan yang membatasi keluarga di perkotaan (etnis minoritas seperti Tibet dikecualikan) menjadi 1 anak dan keluarga di pedalaman 2 anak saat yang pertama wanita. Karena lelaki dianggap lebih bernilai ekonomis di daerah pedesaan, muncullah insiden tinggi mengenai aborsi selektif jenis kelamin dan penolakan anak di daerah pedesaan buat memastikan bahwa anak kedua ialah lelaki. Dasar ini hanyalah untuk penduduk mayoritas bangsa Han. Terdapat banyak rumah anak yatim untuk anakanak terlantar ini, akan tetapi hanya 2% saja yang dijadikan anak angkat oleh orang lain. Yang selebihnya pula besar di rumah anak yatim itu. RRC telah mengintitusikan program pengambilan anak angkat internasional, di mana penduduk negara lain datang untuk mengangkat mereka, tetapi program ini menampakkan hasil yang tidak memuaskan. Tahun 2000 berlalu dengan perbandingan jenis kelamin pada umur lahir 117 lelaki: 100 perempuan yang tinggi berbanding perbandingan biasa (106:100) tetapi bisa dibandingkan dengan sebagian tempat seperti Kaukasus dan Korea Selatan. Walaupun perbandingan ini dikatakan ada karena seksisme, baru-baru ini ia dikaitkan dengan penyakit hepatitis juga. Pemerintah RRC sedang mencoba mengurangi masalah ini dengan menekankan harkat para wanita dan telah melangkah sepanjang mencegah penyedia medis dari memperlihatkan pada para orang tua jenis kelamin bayi yang diharapkan. Hasil perbandingan yang tidak Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP-UNPAS
Page 426
JURNAL ONLINE WESTPHALIA, VOL.12, NO.2 (JULI-DESEMBER 2013)
ISSN 08532265
seimbang ini mewujudkan 30-40 juta lelaki yang tidak bisa menikah dengan wanita. Banyak dari lelaki ini yang mencari gadis idaman mereka di negara lain atau di pusat-pusat pelacuran. Dalam beberapa kasus, gadis-gadis diculik dan dijual sebagai isteri di perkampungan yang jauh.
Pemilu di Republik Rakyat Cina Republik Rakyat Cina menyelenggarakan pemilihan di tingkat nasional, untuk memilih kepala negara (presiden) dan legislatif. Presiden dipilih untuk masa empat tahun oleh rakyat. Sebelum 2007, Yuan (Legislatif) memiliki 225 anggota, 168 anggota dipilih untuk jangka waktu tiga tahun dalam multi-kursi konstituen, 8 anggota yang mewakili penduduk asli, 41 anggota dipilih oleh perwakilan proporsional dan 8 anggota yang mewakili orang Tionghoa perantauan dipilih oleh perwakilan proporsional. Di tengah dukungan publik 70%, Yuan Legislatif memberikan suara 217-1 pada tanggal 23 Agustus 2004 untuk paket amandemen: a) membagi jumlah kursi 225-113, b) beralih ke sistem distrik anggota tunggal paralel suara pemilihan, c) meningkatkan hal anggota dari 3 sampai 4 tahun, untuk menyinkronkan pemilu legislatif dan presiden. Sistem pemilu yang baru akan mencakup pluralitas kursi 73 (satu untuk setiap daerah pemilihan), 6 kursi untuk penduduk asli, dengan 34 kursi yang tersisa akan diisi dari daftar partai. Setiap daerah memiliki minimal 1 daerah pemilihan, sehingga dijamin minimal satu kursi di legislatif, sementara partai daftar untuk kursi proporsional mewakili haruslah perempuan setengah. Anggota untuk 34 kursi partai daftar harus dipilih dari daftar partai politik dalam proporsi jumlah suara dimenangkan oleh masing-masing pihak yang mendapatkan setidaknya 5 persen dari total suara di Daerah Bebas dari Republik Cina Ada lima tingkat pusat dan lokal kongres rakyat di China. Mereka adalah Kongres Rakyat Nasional, kongres rakyat provinsi, daerah otonom dan kotamadya langsung di bawah Pemerintah Pusat, kongres rakyat kota dibagi menjadi distrik, dan prefektur otonom, kongres rakyat kota tidak dibagi ke dalam distrik, kabupaten kota, kabupaten dan otonom kabupaten, dan kongres rakyat dari kota-kota, kotakota dan kota-kota etnis minoritas. Kongres rakyat di semua tingkatan dibentuk melalui pemilihan umum demokratis. Poin dasar dari sistem pemilu China adalah Semua warga negara Republik Rakyat China yang telah mencapai usia 18 memiliki hak untuk memilih dan Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP-UNPAS
Page 427
JURNAL ONLINE WESTPHALIA, VOL.12, NO.2 (JULI-DESEMBER 2013)
ISSN 08532265
mencalonkan diri, terlepas dari latar belakang etnis, ras, jenis kelamin, pekerjaan, latar belakang keluarga, keyakinan agama, tingkat pendidikan, properti status atau panjang tinggal. Orang yang telah kehilangan hak-hak politik mereka sesuai dengan hukum tidak memiliki hak untuk memilih dan mencalonkan diri. Satu pemilih hanya memiliki satu suara dalam setiap pemilihan. Deputi untuk kongres rakyat kota tidak dibagi ke dalam distrik, kabupaten kota, kabupaten, kabupaten otonom, kota-kota, kota-kota etnis minoritas dan kota dipilih langsung oleh konstituen mereka. Deputi ke NPC dan kongres rakyat provinsi, daerah otonom, kota langsung di bawah Pemerintah Pusat, kota dibagi menjadi distrik, dan prefektur otonom yang dipilih oleh kongres rakyat di tingkat bawah berikutnya. Semua partai politik dan organisasi massa baik dapat bersama-sama atau secara terpisah merekomendasikan calon untuk menjadi deputi. Calon juga mungkin dianjurkan oleh minimal 10 pemilih dalam pemilihan langsung dan 10 deputi di pemilihan tidak langsung. Dalam pemilihan langsung dan tidak langsung, jumlah calon harus melebihi jumlah delegasi yang akan dipilih dan pemilu harus kompetitif. Dalam pemilihan langsung, jumlah calon harus melebihi jumlah yang akan dipilih oleh satu-ketiga untuk 100%.
Dalam
pemilihan langsung, jumlah calon harus melebihi jumlah yang akan dipilih oleh 20% sampai 50%. Pemilih dapat memilih calon, suara terhadap kandidat, suara untuk orang lain, atau abstain. Dalam pemilihan langsung, lebih dari setengah dari pemilih yang berhak di distrik pemilihan harus memilih agar pemilu valid, dan kandidat yang menerima suara mayoritas pemilih dipilih.
Dalam pemilihan langsung, calon
menerima suara mayoritas suara wakil dipilih.
Biaya pemilihan dibayar dari
perbendaharaan negara. Pemilu di Republik Rakyat Cina didasarkan pada sistem pemilihan hirarkis, dimana Kongres Rakyat setempat dipilih langsung, dan semua tingkat yang lebih tinggi dari Kongres Rakyat sampai dengan Kongres Rakyat Nasional, badan legislatif nasional, secara tidak langsung dipilih oleh Kongres Rakyat dari tingkat langsung dibawah konstitusi tidak menentukan bagaimana deputi untuk kongres rakyat daerah otonom, prefektur otonom, dan kabupaten otonom dipilih. Gubernur, walikota, dan kepala kabupaten, kecamatan, kabupaten dan kota pada gilirannya dipilih oleh Kongres Rakyat setempat bersangkutan. Presiden pengadilan rakyat dan prokurator kepala procuratorates rakyat dipilih oleh Kongres Rakyat lokal masingmasing di atas tingkat kabupaten. Presiden dan Dewan Negara dipilih oleh Kongres Nasional Rakyat. Sementara waralaba universal yang dijamin dalam prinsip Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP-UNPAS
Page 428
JURNAL ONLINE WESTPHALIA, VOL.12, NO.2 (JULI-DESEMBER 2013)
ISSN 08532265
konstitusi, dalam praktek Partai Komunis Cina mempertahankan kontrol penuh dari seluruh proses pemilu. Dalam prakteknya, hanya anggota Partai Komunis Cina, delapan sekutu pihak ("partai-partaidemokratis"), dan calon independen simpatik yang pernah terpilih dalam pemilu melampaui tingkat desa setempat. Kongres Rakyat kabupaten (县), kota-kota tidak dibagi menjadi distrik (不设区的市), kota kabupaten (市辖区), kabupaten (乡), kota-kota etnis (民族乡), dan kota-kota (镇) dipilih langsung. Selain itu, desa (村) kepala suku di desa-desa pilih dipilih
langsung.
Kongres
Masyarakat
Lokal
yang
memiliki
kewenangan
konstitusional untuk mengingat kepala dan wakil kepala pemerintah di tingkat provinsi dan di bawah. Berdasarkan UU Organik Komite Desa, semua sekitar 1 juta China desa diharapkan terus kompetitif, pemilu langsung untuk komite desa sub governmental. Sebuah revisi tahun 1998 untuk hukum menyerukan perbaikan dalam proses pencalonan dan transparansi ditingkatkan dalam administrasi komite desa. Hukum revisi juga secara eksplisit ditransfer kekuatan untuk mengajukan calon untuk penduduk desa itu sendiri, sebagai lawan dari kelompok desa.
Penutup Sejak mengambil kekuasaan di tahun 1978, Deng Xiaoping bereksperimen dengan demokrasi langsung di tingkat lokal. Beberapa kota-kota dan daerah perkotaan juga telah bereksperimen dengan pemilihan langsung pemimpin pemerintah daerah. Desa secara tradisional tingkat terendah dalam hirarki rumit pemerintah China pemerintahan. Pada awal 1980-an, sebuah desa selatan beberapa mulai menerapkan "Voting untuk Pemimpin Anda" kebijakan, di mana pemilu yang bebas yang dimaksudkan untuk dimiliki untuk pemilihan kepala desa biasanya, yang memegang banyak kekuasaan dan pengaruh di masyarakat pedesaan. Banyak dari pemilihan itu berhasil, melibatkan debat kandidat, platform formal, dan inisiasi kotak suara rahasia. Hak pilih adalah universal, dengan semua warga negara di atas usia 18 memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Seperti pemilihan terdiri atas biasanya tidak lebih dari 2000 pemilih, dan sistem first-pastthe-post digunakan dalam menentukan pemenang, tanpa pembatasan pada afiliasi politik. Pemilu yang diselenggarakan setiap tiga tahun, selalu diawasi oleh tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, biasanya oleh Pemerintah Kabupaten. Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP-UNPAS
Page 429
JURNAL ONLINE WESTPHALIA, VOL.12, NO.2 (JULI-DESEMBER 2013)
ISSN 08532265
Daftar Pustaka 1. Chan, Kam Wing (2007). "Misconceptions and Complexities in the Study of China's Cities: Definitions, Statistics, and Implications". Eurasian Geography and Economics 48 (4): 383–412. doi:10.2747/1538-7216.48.4.383. Diakses 7 August 2011. p. 395 2. What are China's largest and richest cities?. University of Southern California – US-China Institute, 2007. Retrieved 15 January 2012. 3. Law of the People's Republic of China on the Standard Spoken and Written Chinese Language (Order of the President No.37)". Gov.cn. Diakses 27 April 2010. "For purposes of this Law, the standard spoken and written Chinese language means Putonghua (a common speech with pronunciation based on the Beijing dialect) and the standardized Chinese characters." 4. "China". Encyclopædia Britannica. Diakses 15 March 2010. "Form of government: single-party people's republic with one legislative house" 5. http://handikap60.blogspot.com/2013/03/sistem-politik-china-rrc.html#.dpuf 6. www.scribd.com/doc/90862300/Pemilu-di-Cina 7. pemiluchina.wordpress.com/ 8. Smith, Joseph; and Davis, Simon. [2005] (2005). The A to Z of the Cold War. Issue 28 of Historical dictionaries of war, revolution, and civil unrest. Volume 8 of A to Z guides. Scarecrow Press publisher. ISBN 0-8108-5384-1, 9780810853843. 9. Akbar, Arifa (17 September 2010). "Mao's Great Leap Forward 'killed 45 million in four years'". London: The Independent. Diakses October 30, 2010.
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP-UNPAS
Page 430