Partai Politik, Pemilu, dan Pemerintahan Rusia Oleh: E m ilia Yustiningrum
Abstract The changing o f Russian domestic politics has been running fast. Many political changings have been caused by the internal push factors that have changed political policies dramatically against the past. The political changing has covered the changing o f political party system from single part\’ into multiparty system. The unpopular election at the national level in the p a st has been changed into the need to do the election a t the national level either to the Parliam ent's members or the President. The follow ing political changing covered the push to change the role o f government institution to be more structuralized and not centralized anymore into one single position. These domestic political changings were the sign o f running to be dem ocratic State. This study has the aim to analyze the historical changing o f Russian domestic politics that has been the basic argument fo r the future o f political condition.
Latar Belakang Sejarah Perkembangan politik di Rusia selalu menarik untuk diikuti. Khususnya bagi Indonesia, hal ini berkaitan dengan mulai mesranya hubungan bilateral antara Indonesia-Rusia yang dirintis oleh presiden Megawati Sukarnoputri dalam kunjungan kenegaraan ke negara Beruang Merah tersebut pada bulan April 2003. Rusia telah mengalami perkembangan politik yang pesat yang secara umum berbeda daripada ketika masih menjadi satu di bawah Uni Soviet. Momentum pemilihan presiden yang dilaksanakan tanggal 14 Maret 2004 lalu dengan kemenangan mutlak 71,2 % di tangan Vladimir Putin12, tidak 1 Vladimir Putin lahir di Leningrad, St. Petersburg, 2 Oktober 1952. Sejak masih berusia muda sudah berkeinginan untuk menjadi anggota KGB dan akhirnya direkrut oleh agen spionase tersebut ketika masih belajar di Fakultas Hukum Universitas Leningrad hingga lulus tahun 1975. Putin mulai tertarik pada bidang politik sejak menjadi asisten Anatoli Sobchak, kepala Leningrad-Soviet tahun 1990. Posisinya meningkat menjadi Deputi Satu Walikota St. Petersburg, Anatoli Sobchak, tahun 1991-1996. Kemudian Putin berpindah ke Moskow dan bekerja di administrasi kepresidenan tahun 1996 dan menduduki posisi Kepala Deputi Satu pada bulan Mei 1998. Selanjutnya Putin menjabat sebagai direktur the Federal Security Service, organisasi spionase Rusia pasca dibubarkannya
hanya membuat mantan pegiat spionase Rusia pada masa Perang Dingin yang selama ini tidak diketahui latar belakang nya secara luas, mampu meningkatkan harapan para pemilihnya atas ketegasan komitmen tentang pelaksanaan demokrasi di Rusia. Dalam pemilu presiden Rusia tahun 2004, kemenangan Putin sudah dapat diduga sebelumnya. Perolehan suara Putin di posisi puncak dibayangi oleh Nikolai Kharitonov dari Communist Party yang memperoleh suara 13,69%, disusul oleh empat kandidat presiden lain dengan perolehan suara kurang dari lima persen yaitu Sergei Glazev, deputi the State D um a dan ketua faksi Motherland NationalPatriotic Union memperoleh suara 4,10 %, Irina Khakamada, mantan juru bicara the State Duma dan anggota the Union of Rightist Forces mendapatkan suara 3,84%, Oleg Malyshkin, mantan atlet profesional yang kemudian bergabung dalam the Liberal Democratic Party o f Russia mendapatkan suara 2,02%, dan posisi KGB. Bulan Agustus 1999 terpilih sebagai Perdana Menteri sementara di bulan Desember tahun yang sama Boris Yeltsin yang mengundurkan diri, dan pada tanggal 26 Maret 2000 untuk pertama kali terpilih sebagai presiden Rusia. Dalam
http://www.rferl. org/special/russianelection/bio/ putin.asp, 7 April 2004 dan Kompas, 16 Maret 2004.
Partai Politik, Pemilu, dan Pemerintahan Rusia (Emilia Yustiningrum)
95
terakhir adalah Sergei Mironov, ketua the Federation Council dan juga the Russian Party of Life hanya mampu mengumpulkan suara 0,75%. Usai dipastikan menang, Putin berjanji untuk mempertahankan prinsip-prinsip demo krasi dan kebebasan pers di masa jabatan nya yang kedua.2 Gambaran di atas merupakan bentuk kehidupan politik demokratis terkini yang dijalankan di Rusia. Ragam aktivitas politik yang dilaksanakan di Rusia tidak bisa dipisahkan dari pengalaman sejarah masa lalu. Perubahan kondisi politik di Rusia disebabkan oleh hal-hal yang berasal dari dalam negeri. Dalam kehidupan internal negara, secara umum muncul tekanan yang lebih luas terhadap keterbukaan dan publikasi, yang kemudian lebih dikenal dengan glasnots. Salah satu indikasi yang muncul adalah pendekatan yang berbeda dalam menyusun keputusan, seperti dalam rapat akbar Central Committee pada bulan Juni 1983, untuk membentuk Pusat Opini Publik Nasional, yang merupakan kelanjutan tradisi Krushchev untuk mempublikasikan semua hasil rapat akbar Central Committee. Dari semua kebijakan yang dijalankan Gorbachev, glasnots adalah yang paling maju, yang memberi tekanan paling besar bagi berakhirnya sistem komunis. Glasnots —yang sering diterjemah kan sebagai keterbukaan atau transparansi tidak sama dengan kebebasan pers atau hak untuk mendapatkan informasi, yang langsung diartikan sendiri oleh Gorbachev, dengan dasar Konstitusi 1977 yang diadopsi pada masa Leonid Breshnev. Glasnots lebih merupakan pemahaman dan keyakinan Gorbachev bahwa tanpa kesadaran yang tinggi atas kondisi yang berlangsung di internal negara dan pertimbangan yang dibuat untuk tujuan tersebut, maka tidak ada keyakinan bagi warga Soviet untuk memulai pelaksanaan perestroika, yaitu semakin baik penduduk adalah yang semakin mendapat banyak informasi. Gorbachev juga meyakinkan
Central Committee yang memilihnya sebagai sekretaris jenderal Communist Party o f Soviet Union-CPSU bahwa semakin sadar dalam bertindak maka penduduk akan semakin aktif mendukung CPSU, juga dalam perencanaan dan tujuan programnya. Perestroika telah mencapai titik impasnya ketika negara menjadi tidak tertata dengan baik, banyak kekuatan ekstrimis yang mendesak untuk memecah Soviet dari dalam, dan memperjuangkan kekuatan politik untuk mereka sendiri.3 Pecahnya Uni Soviet pada 25 Desember 1991 menandai proses expanding the pie o f all new republics. Fenomena ini membuka kesempatan bagi republik-republik baru, sebagai legal successor, untuk memisahkan diri dari Uni Soviet dan mulai menentukan sistem politik nasional yang akan terus dijalankan oleh masing-masing negara. Pembubaran tersebut juga menandai 12 partai politik yang terdaftar di Soviet, di samping hanya satu Communist Party pada masa sebelum nya.4 Sistem kepartaian yang ber langsung di Rusia saat ini tidak dapat dipisahkan dari latar belakang kehidupan kepartaian pada masa Uni Soviet. Pada masa itu peran hegemoni Communist Party o f Soviet Union-CPSU dijalankan melalui sistem nomenklatura.5 Dalam setiap tingkatan partai terdapat dua posisi yang harus dipenuhi yaitu posisi yang paling penting di level negara dan level individual yang diisi oleh orang-orang yang punya kapabilitas untuk mengisi tingkat tersebut. Tujuan pemisahan posisi tersebut untuk 3 Stephen White, Russia's New Politics: The
Management of a Post Communist Society,
2 Media Indonesia, 16 Maret 2004.
(United Kingdom: Cambridge University Press. 2000), hlm. 14-29. 4 Ibid., hlm.33. 5 Sistem nomenklatur memungkinkan CPSU terlibat dalam semua proses pemilihan anggota masyarakat untuk menempati satu posisi tertentu, tidak hanya di dalam partai itu sendiri, namun juga di dalam administrasi negara, kepolisian, militer, sistem hukum, pendidikan, ekonomi, termasuk pemilihan manajer perusahaan, organisasi wanita, organisasi buruh, dsb. Sistem ini merupakan senjata ampuh bagi CPSU untuk mengendalikan negara termasuk memberikan sanksi bagi yang tidak melaksanakannya.
96
Jurnal Penelitian Politik, Vol.l No. 1, 2004: 95-110
membangun hubungan yang optimum antara pejabat terkait dalam posisi tersebut dengan CPSU yang memberikan legalitas posisi tertentu. Jabatan tersebut tergantung pada iklim politik yang sedang ber langsung. Keseimbangan untuk mem bangun posisi ini tergantung pada keahlian seseorang dan kadar ideologi yang diyakini dan pengalaman politik kandidat. Hal ini mengakibatkan semua editor pada majalah, koran, dan televisi yang berada di bawah sistem nomenklatur CPSU mengalami kontrol yang ketat atas semua pemberitaan media massa, termasuk yang disebarluas kan kepada masyarakat. Sebenarnya semenjak tahun 1990 CPSU telah membangun kesepakatan untuk mengurangi monopoli sistem kepartaian negara dengan meng amandemen Artikel 6 yang kemudian menyatakan bahwa CPSU dan partai politik lain, sebagaimana organisasi per dagangan, organisasai pemuda, organisasi politik dan gerakan massa, berpartisipasi dalam membentuk kebijakan negara Soviet, menjalankan kebijakan negara, dan hubungan dengan masyarakatnya, dengan menempatkan para wakil partai yang terpilih dalam Parlemen Uni Soviet, Congress o f People’s Deputies, atau melalui mekanisme yang lain. Pemahaman tentang partai politik dirumuskan lagi dalam Artikel 7 yang memperjelas posisi ' semua partai politik, organisasi publik, dan gerakan massa, yang harus dijalankan berdasarkan hukum negara yang sah. Warga negara mempunyai hak untuk bergabung dalam partai politik dan organisasi publik, juga untuk berpartisipasi dalam gerakan massa sehingga memperbesar kontribusi dalam aktivitas politik dan memuaskan berbagai kepentingan yang berbeda, yang dijelaskan dalam Artikel 51,6 Penerapan sistem multipartai secara resmi ditetapkan pada bulan Oktober 1993, ketika aturan negara yang baru tentang perkumpulan publik telah dikeluarkan. Perkumpulan tersebut mengatur tentang partai politik, organisasi perdagangan,
organisasi wanita, perkumpulan kaum veteran, dan perkumpulan olah raga. Sedikitnya dibutuhkan sepuluh orang warganegara agar dapat membentuk sebuah perkumpulan yang resmi menurut hukum negara, yang diharuskan telah mempunyai kongres pembentukan, dan pengurus harian yang terpilih. Partai politik, diharuskan mem punyai dasar tujuan yang jelas dalam pe merintahan, dan juga mempunyai program yang harus dipublikasikan di media massa. Partai politik juga mempunyai hak untuk menominasikan kandidat partai dalam pemilu, melakukan kampanye, membentuk badan-badan yang terorganisir di dalam struktur partainya yang menjadi tempat bagi para kandidat terpilih. Pendaftaran partai politik baru dan juga CPSU dimulai tahun 1991, di mana menjadi 25 partai politik yang terdaftar pada musim panas 1992, yang mengklaim masing-masing parpol punya ratusan anggota, dan lebih kurang menjadi 30.000 anggota aktif bila seluruh anggota partai politik disatukan. 7 Pada November 1992 melalui pembahasan dalam Majelis Konstitusi Rusia, dan akhirnya pada Februari 1993 terbentuk Communist Party of Russian Federation-CPRF yang baru. Partai baru ini kemudian melaksanakan kongres yang pertama di mana banyak anggotanya adalah anggota lama CPSU. Anggota CPRF sebanyak 600.000 orang, menjadikannya partai terbesar di Rusia, yang juga menjadi partai paling populer dalam pemilu parlemen bulan Desember tahun 1995. Namun demikian format baru pemerintahan yang masih otoritarian tidak mampu mengubah demokrasi yang masih berada pada masa transisi. Pasca runtuhnya Uni Soviet, karena adanya dorongan dari dalam, tumbuh partai-partai politik baru di Rusia. Konstitusi baru memperjelas situasi pasca komunis di Rusia, yang secara halus berkomitmen membentuk keanekaragaman politik dan sistem multipartai, yang mengatur juga tentang rekruitmen dan syarat-syarat pembentukan partai politik
6 Stephen White, op. cit., hlm.36
7 Ibid.
Partai Politik, Pemilu, dan Pemerintahan Rusia (Emilia Yustiningrum)
97
dan perkumpulan lain. Partai politik ini harus sesuai dengan tujuan negara dan mampu mengakomodasi perubahan sosial, etnis, dan religi yang ada di dalamnya. Hal ini membuat negara menyusun aturan tentang organisasi publik disetujui oleh Parlemen Rusia, the State Duma, pada bulan April 1995. Sementara itu Rusia yang telah menjadi negara yang berdiri sendiri mulai mengadopsi sistem presidensial di mana pemilihan presiden dilakukan untuk menjabat posisi kepala negara. Maka untuk pertama kalinya Rusia menjalankan pemilihan presiden langsung pada 12 Juni 1991, di mana satu tahun sebelumnya pemilihan presiden masih merupakan pemilihan tidak langsung. Pada pemilu presiden 1991, Boris Yeltsin terpilih sebagai Presiden Rusia, namun hal ini mengakibatkan hubungannya dengan Mikhail Gorbachev, mantan Presiden Uni Soviet, menjadi renggang.8 (Lihat Lampiran 1) Memasuki kehidupan sebagai negara yang liberal demokratis, dalam kondisi politik domestik Rusia muncul tekanan untuk melaksanakan pemilu. Peristiwa ini merupakan tuntutan nasional karena semua warga negara mempunyai hak pilih yang sama dalam pemilu, juga merupakan peristiwa yang sama rata, sederajat, artinya satu warganegara mempunyai hak satu suara. Penghitungan suara pemilih merupakan proses yang rahasia. Di sisi lain hal ini membuat takut masyarakat pasca komunis pada aktivitas pasca pemungutan suara, karena pengalaman terhadap hal tersebut belum melembaga. Pada masa sebelumnya pemilihan dilakukan di bawah tekanan ketika penguasa ingin mendapatkan suara yang tinggi dan dukungan yang kuat, yang lebih merupakan kewajiban daripada sekadar hak bagi pemilih.9 Apabila pemilu dilaksanakan secara adil, maka berarti tidak ada ancaman atau intimidasi terhadap
pemilih. Pemiludilaksanakan secara langsung, artinya pemilihdapat memilih wakilnya di Parlemen atau pemimpinnya secara langsung. Pemungutan suara dilakukan secara menyeluruh yang berarti bahwa masyarakat secara formal diajak untuk memilih. Berdasarkan hal tersebut, Rusia untuk pertama kali melakukan pemilu parlemen pada tahun 1993. Pemilu merupakan ajang bagi partai politik. Sistem pemilu parlemen Rusia menganut sistem proporsional representatif yang berarti partai-partai politik harus mampu mengumpulkan suara minimum sebelum mendapatkan kesempatan untuk me nempatkan wakilnya di Parlemen yang dikenal dengan proses electoral treshold dengan batas minimal lima persen. Akibat nya sistem pemilu parlemen ini tidak mengakomodasi partai-partai politik kecil untuk menempatkan wakilnya di Parlemen, bahkan tidak ada kandidat yang masuk dalam nominasi anggota Parlemen. Namun demikian, ketika menjabat sebagai Presiden Rusia, Boris Yeltsin pada tahun 1993 membubarkan Parlemen Rusia, Congress o f People Deputies, karena sistem parlemennya kolaps. Pada bulan Januari 1994, Yeltsin membentuk Parlemen Rusia yang baru, the Federal Assembly, yang memiliki dua kamar yaitu the Federal Council (Majelis Tinggi) dan the State Duma (Majelis Rendah). The Federal Council mewakili 89 republik dan wilayah berdasarkan kategori etnis yang ada di Rusia, yang masing-masing republik diwakili oleh dua orang anggota sehingga total anggota adalah 178 anggota. Sedangkan the State Duma terdiri atas 450 wakil, di mana yang setengahnya (225 anggota) dipilih melalui sistem perwakilan proporsional berdasarkan partai politik peserta pemilu parlemen yang lolos batas minimal lima persen electoral treshold, dan setengahnya lagi (225 anggota) dipilih melalui single member konstituensi dengan basis simple majority pada saat ber langsungnya pemilu parlemen. 10
8 Leslie Holmes, Post-Communism: An Introduction, (United Kingdom: Polity Press, 1997), hlm. 112. 9 Ibid., hlm. 115.
10 Stephen White, op. cit., hlm.39.
98
Jurnal Penelitian Politik, V ol.l No. 1,2004: 95-110
Tugas utama Parlemen dapat di kategorikan menjadi dua yaitu meng hasilkan undang-undang atau aturan negara dan memonitor kerja-kerja badan eksekutif dan juga berinteraksi dengan badan-badan eksekutif. Dengan demikian peran yang dijalankan seperti halnya Parlemen di negara-negara Barat. Aktivitas yang dilakukan Parlemen Rusia berupa mem buka ruang diskusi, jika perdebatan me manas maka akan diputuskan melalui pemungutan suara. Dalam pemilu Parlemen 1993, partai politik yang meraih suara tertinggi adalah Russia’s Choice, pimpinan mantan Perdana Menteri Yegor Gaidar, yang mempunyai komitmen kuat untuk men dukung kebijakan Presiden Boris Yeltsin. Partai ini mampu mengumpulkan 70 kursi dalam the State Duma. Namun hasil yang sensasional dalam daftar partai politik pemenang pemilu ada pada posisi kedua yang dimenangkan oleh partai nasionalis sayap kanan, the Liberal Democratic Party, pimpinan Vladimir Zhirinovsky yang dipilih oleh seperempat total pemilih. Posisi ketiga adalah Communist Party of Russian Federation-CPRF yang hanya mencapai level 54,8 % yang terus menurun dalam pemilu parlemen pertama sejak runtuhnya Uni Soviet. (Lihat Lampiran 2) Pemilahan Partai-partai Politik di Rusia Partai-partai politik dan aliansinya dalam kehidupan politik dan pada saat pemilu di Rusia pada tahun 1990-an dapat dikategorikan menjadi 4 kelompok. Pertama, kelompok demokrat reformis. Partai-partai politik yang termasuk dalam kelompok ini adalah (a) Russia’a Democratic Choice- United Democrats. Partai ini dipimpin oleh mantan PM Yegor Gaidar, berkomitmen pada transisi demokrasi yang lebih mendalam menuju bentuk ekonomi pasar yang melegalkan kepemilikan perusahaan negara oleh pihak swasta. Partai ini dibentuk tahun 1994, yang awalnya bernama Russia’s Choice, yang meng utamakan asas perdamaian, kesejahteraan,
dan keadilan hukum, sebagai slogan pada masa pemilu. Partai ini juga merumuskan gagasan untuk reformasi perpajakan, privatisasi di bidang pertanian, menuntut militer Rusia lebih profesional dan bukan hanya sebagai tentara penjaga batas wilayah negara, menuntut pengurangan peran negara, penyederhanaan birokrasi pemerintah, mendukung usaha kecil dan menengah, dan menuntut negara mengurangi anggaran belanja militer. Partai lain yang juga termasuk demokrat reformis adalah Yabloko (Apple), dibentuk oleh ekonom Grigorii Yavlinsky, yang mempunyai komitmen pada reformasi ekonomi dalam tahapan semakin meningkat. Partai ini menjadi kritikus kebijakan-kebijakan ekonomi yang dijalan kan oleh Boris Yeltsin-Yegor Gaidar sejak tahun 1992. Partai ini dibentuk bulan Januari 1995 oleh tiga founding fathers, yaitu Gregorii Yavlinskii, Andrei Boldyrev, dan Lukin yang namanya dijadi kan nama partai ini. Yabloko telah ber partisipasi dalam pemilu parlemen 1993 dan mempunyai fraksi dalam the State Duma. Program partai Yabloko yang dipublikasikan bulan September 1995 mendeklarasikan pihaknya sebagai gerakan demokratis yang berkomitmen pada pembentukan negara hukum yang di dukung oleh ekonomi pasar, juga dalam kehidupan sosialnya, yang didukung oleh militer yang kuat. Selanjutnya adalah Forward, Russia!, partai ini dipimpin oleh mantan menteri keuangan, Boris Fedorov. Dibentuk pada bulan Februari 1995, yang berkomitmen kuat untuk mempertahankan kesatuan Rusia termasuk Republik Chechnya. Pada saat yang sama Forward, Rusia! menduduki posisi yang penting dalam administrasi kepresidenan Yeltsin dan menuntut agar lebih cepat dan lebih ekstensif dalam melaksanakan privatisasi dan menyederhanaan parameter birokrasi negara. Kelompok demokrat reformis lain adalah Party o f Beer Lovers, juga dinyatakan sebagai partai demokrat dalam orientasi politiknya, tujuannya membentuk Rusia menjadi negara yang aman,
Partai Politik, Pemilu, dan Pemerintahan Rusia (Emilia Yustiningrum)
99
sejahtera, dan tercukupi kebutuhan pangan, dan hidup dalam suasana damai, berdasarkan pada kehidupan buruh yang jujur dan adil dan mempunyai kenyamanan untuk meminum bir. Namun demikin posisinya selalu mendapatkan tantangan dari gerakan pro-vodka. Partai The Social Democrats juga masuk golongan demokrat reformis, dipimpin oleh mantan Walikota Moskow, Gavriil Popov, yang menuntut pem bentukan model reformasi yang merupakan perpaduan antara perubahan demokratis dengan unsur utama memperbaiki kehidupan masyarakat umum. Juga The Party o f Worker ’s Self-Management, partai politik yang dipimpin oleh dokter bedah mata terkenal, Svyatuslav Fedorov. Salah satu publikasi kampanyenya menyatakan, “Sangat memalukan melihat pandangan mata orang-orang telah saya perbaiki, namun melihat kondisi negara yang kolaps.” Partai ini merupakan demokrasi kiri, yang mendukung kepemilikan perusahaan negara oleh swasta atau masyarakat dan menolak mafia komprador kapitalis, yang diperjuangkan bersamasama kaum reformis dalam pemerintahan. Kelompok demokrat reformis terakhir adalah Fatherland (Otechestva), yaitu partai demokrat kiri yang dibentuk ada akhir tahun 1998 di bawah pimpinan Walikota Moskow yang masih berkuasa, Yuri Luzhkov, dengan didukung oleh beragam organisasai perdagangan, pegawai profesional, dan organisasi nasional patriotis. Partai ini selalu mengkritik kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh Boris Yeltsin dan Viktor Chemomyrdin, sangat menghormati pada pencapaian tujuan negara Uni Soviet, namun yang ingin dicapai adalah membentuk negara Rusia yang kuat namun tidak otoriter, kekuatan negara mampu memerangi kriminalitas, pemungutan pajak dan menjaga agar tidak terjadi sparatisme, dan kebijakan luar negeri yang asertif. Rusia membutuhkan sistem negara yang mem punyai modal sosial demokrat yang merupakan kombinasi antara ekonomi pasar dan kebijakan sosial. Partai ini selalu menggalang massa untuk tujuan yang lebih
spesifik seperti tujuan partainya, dan men dorong pemimpinnya untuk maju menjadi kandidat presiden dalam pemilu Presiden Rusia." Kelompok kedua adalah partai politik pro-pemerintah. Yang termasuk partai politik kategori ini adalah Our Home is Russia (Nash Dom Rossiya), dibentuk pada musim semi 1995, sebagai suatu gerakan politik yang mempertahankan pemerintahan PM Viktor Chemomyrdin dalam pemilu the State o f Duma dan mendukung kampanye pemilu presiden dengan kandidat utama Boris Yeltsin pada musim panas 1996. Partai ini merupakan partai kekuasaan karena merupakan koalisi antara tujuan politik pasca komunis dan ekonomi nomenklatur yang mempunyai berbagai sudut pandang namun kepenting an utamanya adalah untuk mempertahan kan posisi partai dalam pemerintahan. Women o f Russia juga merupakan partai politik pendukung pemerintah. Partai yang memiliki posisi ambigu dalam pemerintahan. Dasar pembentukannya pada Committee o f Soviet Women pada masa kekuasaan Communist Party of Soviet Union-CPSU dan relatif berhasil mengumpulkan suara 8 % dalam pemilu parlemen 1993. Women o f Russia merupakan partai poros tengah yang mendukung presiden berkuasa, dipimpin oleh Yekaterina Lakhova, seorang doktor dari wilayah asal yang sama dengan Boris Yeltsin, yang telah membangun komisi untuk perempuan, keluarga, dan demografi dalam administrasi kepresidenan Boris Yeltsin. 112 Ketiga, kelompok partai nasional patriotik, yaitu The Congress o f Russian Communities. Pemimpinnya merupakan perwakilan representatif kunci yaitu mantan kepala Security Council, Yuri Skokov, yang mempunyai hubungan dekat dengan military industrial complex Russia, ekonom Sergei Glazev, yang menjadi menteri peningkatan perdagangan pada masa Boris Yeltsin yang mundur pada bulan Oktober 1993 ketika melakukan
100
Jurnal Penelitian Politik, Vol.l No. 1, 2004: 95-110
11 Ibid.., hlm.42-44. 12 Ibid., hlm.44-46.
protes melawan kebijakan Boris Yeltsin yang membubarkan parlemen, dan juga Alexander Lebed, mantan jenderal angkatan bersenjata Rusia ke-14 di wilayah Transdenester sampai dengan terjadinya gencatan senjata di wilayah tersebut ketika laporannya banyak mem permalukan Kementerian Pertahanan Rusia. Partai ini didirikan pada bulan Maret 1993, yang mewakili penduduk Rusia yang tinggal di luar wilayah Federasi Rusia, yang secara bertahap berkembang menjadi kelompok nasionalis modem. Program partai the Congress of Russian Communities mendukung ke bebasan dengan tujuan utama melakukan restrukturisasi bertahap atas wilayah Uni Soviet dalam suasana damai, mem pertahankan kepentingan Rusia di luar negeri, pemberantasan kriminal, men dukung institusi tradisional Rusia, seperti keluarga dan gereja. Partai ini juga merestorasi posisi superpower Rusia, mempromosikan ekonomi pasar tingkat tinggi, yang akan melindungi produksi dalam negeri sebagaimana dukungan atas penggunaan teknologi canggih dalam military industrial complexn Rusia. Kelompok nasional patriotik lain adalah Great Power (Derzhava), yang dipimpin oleh mantan PM Alexander Rutskoi dan Vladimir Zhirinovsky dari Liberal Democrats Party. Ketika Liberal Democrats Party merupakan partai yang sensasional dalam memperoleh suara pemilu parlemen 1993 namun faksinya dalam the State Duma tidak stabil, maka Vladimir Zhirinovsky menunjukkan ke! Military industrial complex adalah keterkaitan antara perkembangan industri yang memproduksi peralatan dan senjata militer dengan kepentingan negara dalam bidang pertahanan keamanan. Pada awalnya dicetuskan oleh presiden Amerika Serikat, Eisenhower, yang membangun industri militer AS guna menghadapi perkembangan industri militer Uni Soviet pada masa Perang Dingin. Pengembangan industri militer di AS merupakan kebijakan negara namun penjualan hasil industri senjata secara parsial dapat dijalankan oleh swasta. Sementara pada masa Uni Soviet, military industrial complex menjadi kebijakan negara di mana semua proses produksi hingga penjualan hasil industri militer dimonopoli oleh negara.
inginan untuk berkoalisi dengan pemerintahan PM Viktor Chemomyrdin dengan dukungan anggaran yang suksesif. Partai ini muncul dengan disertai oleh munculnya kelompok radikal seperti the Congress o f Russian Communities. Kelompok Liberal Democrats Party dibentuk tahun 1989 yang merupakan pendukung organisasi spionase KGB dan CPSU yang merupakan partai nasionalis dan mempunyai kebijakan luar negeri yang anti negara Barat, yang mengupayakan dilaksanakannya kontrol federal terhadap wilayah Chechnya, mendukung ekonomi pasar yang tetap menjalankan proteksionis me dalam strategi kebijakan ekonomi domestik. 14 Keempat adalah kelompok komunis agraria kiri. Partai politik yang termasuk kategori ini adalah Communist Party o f Russian F'ederation-CPRF, dibentuk tahun 1990 dengan kerangka dasar dari Communist Party o f Soviet Union-CPSU, dipimpin oleh Gennadii Zyuganov. Partai ini mempunyai keunggulan, tidak hanya sebagai satusatunya partai massa yang mempunyai jaringan hingga ke masyarakat lokal di seluruh wilayah negara, namun juga organissai ini secara struktural memenuhi kriteria sebagai partai politik. Pada tahun 1991 partai ini menjelaskan platform pemilu yang merupakan bentuk perombakan negara yang semula masih menggunakan pola nomenklatur lama. Partai kiri lainnya adalah Agrarian Party, dibentuk tahun 1993, mewakili negara dan pertanian kolektif daripada sekadar pertanian komersial. Partai ini unik karena merupakan partai politik yang tumbuh tidak dalam suasana kantor yang formal, namun tumbuh dalam kelompok masyarakat pedesaan, yaitu pada gerakan petani yang muncul pada pertengahan tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an, dan pada masa vakum yang dibentuk oleh Communist Party o f Soviet Union-CPSU. Tujuan dan program partai ini sangat dekat dengan tujuan dan program CPSU, namun Agrarian Party mempunyai program yang 14 Stephen White, op. cit., hlm.46-48.
Partai Politik, Pemilu, dan Pemerintahan Rusia (Emilia Yustiningrum)
101
lebih spesifik dan lebih daripada sekadar saudara muda CPSU. Agrarian Party meyakini bahwa tanah pertanian seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang secara ekstensif bekerja dan hidup di wilayah tersebut dan melawan gerakan ke arah ekonomi pasar, dengan dasar argumen bahwa pada masa awal pasca komunis, Rusia dipimpin oleh suatu distribusi acak yang hanya akan membuka jalan spekulasi dan ekstraksi dari tujuan peningkatan pendapatan yang tidak akan dapat diperoleh. Pemimpin partai ini adalah Mikhail Lapshin, seorang direktur pertanian Behests o f Lenin di wilayah Moskow, yang melaksanakan kongres partai yang keempat pada bulan September 1995, memperkenalkan model luar negeri dalam pengelolaan ekonomi Rusia yang dikenal dengan jual beli tanah yang dilarang oleh hukum serta mendukung upaya negara-negara Commonwealth of Independence States (CIS) untuk tetap menjadi negara kesatuan. Power to the People juga merupakan partai kiri, dipimpin oleh mantan PM Nikolai Ryzhkov, dan deputi the State Duma, Sergei Baburin, yang berjuang untuk mempertahankan standar hidup atas kelas pekerja tanpa harus kembali pada sistem yang sangat tersentralisir berikut distribusi standar hidupnya. Dan kelompok kiri terakhir adalah Community Working Russia for the Soviet Union, merupakan koalisi antara the Russian Communist Workers Party dan the Russian Party o f Communist, yang mempunyai komitmen untuk merestorasi kekuatan Uni Soviet kembali ke dalam USSR dan sosialisme secara umum. Partai ini dipimpin oleh seorang pakar orasi jalanan, Viktor Ampilov. 15 Pada bulan Desember 1995, Federasi Rusia melakukan pemilu parlemen untuk yang kedua kali, untuk memilih anggota Majelis Tinggi (the Federal Council) yang dilaksanakan secara tidak langsung. Terdapat 43 partai politik dan blok yang saling bersaing untuk mendapatkan kursi di Parlemen Rusia, the 15 Ibid., hlm 48-50
102
Federal Assembly. Namun hanya 28 partai politik yang mempunyai wakil di Majelis Rendah (the State Duma). Partai-partai tersebut menang dengan suara tipis dan hanya mendapatkan satu kursi di Parlemen. Partai-partai besar yang mendapatkan suara mayoritas adalah Communist Party o f Russian Federation-CPRF, Liberal Democratic Party, Our Home is Russia, dan Yabloko. Keempat partai tersebut memiliki minimal suara 5% suara dari keseluruhan jatah kursi di the State Duma. (Lihat Lampiran 3) Sementara itu pemilu Parlemen Rusia yang terakhir dilaksanakan pada 19 Desember 2003 yang memilih anggota the State Duma. Dalam pemilu ini tercatat 55,75% pemilih yang terdaftar telah menggunakan hak suaranya. Posisi paling atas diduduki oleh Unified Russia yang mampu mengumpulkan suara 37,57%, disusul oleh Communist Party o f Russian F ederation-CPRF 12,61%, Liberal Democratic Party o f Russia 11,45%, dan Blok Motherland 9,02%. Keempatnya merupakan partai politik yang lolos dalam electoral treshold yang memiliki suara minimal 5% dalam the State Duma. (Lihat Lampiran 4) Sistem Pemerintahan Rusia Pembentukan lembaga kepresiden an merupakan hal yang muncul di antara berbagai proposal perubahan radikal yang diajukan oleh Gorbachev pada pertemuan akbar Central Committee pada bulan Februari 1990. Perubahan radikal dalam bidang pemerintahan ini secara institusional telah mengurangi peran dominan Communist Party o f Soviet Union-CPSU dalam politik. Berdasarkan rancangan tersebut, maka muncul tuntutan untuk menunjuk presiden, menjadi agenda bagi Mahkamah Agung Soviet untuk menyepakati usulan tersebut dengan suara mayoritas. Pem bentukan institusi pemerintahan berupa presiden juga merupakan isu utama di dalam Parlemen Soviet, the Congress of People’s Deputies. Anatolii Lukyanov, ketua Congress o f People Deputies, yang
Jurnal Penelitian Politik, Vol.l No. 1,2004: 95-110
mengajukan proposal tersebut menyatakan bahwa kepemimpinan seorang presiden dapat menjangkau pada wilayah publik, bahkan ketika negara dalam kondisi darurat. Namun demikian, hal ini tidak akan menumbuhkan ketakutan karena presiden justru akan membentuk pemerintahan yang otoriter, karena banyak sistem yang akan membatasi kekuasaan presiden, termasuk batasan usia dan lama waktu yang bisa dijabat oleh seorang presiden. Congress o f People’s Deputies juga mempunyai kemampuan dengan suara mayoritas anggotanya untuk menurunkan presiden apabila terbukti telah melampaui batas kekuasaannya. Semua warga negara yang berusia antara 35 hingga 60 tahun dapat mencalonkan diri dan dipilih menjadi presiden Uni Soviet untuk masa jabatan maksimal dua periode. Presiden akan dipilih secara nasional, adil, dan melalui pemilihan langsung, meskipun pengecuali an pada diri Gorbachev karena ia baru akan dipilih oleh Congress o f People’s Deputies pada usia 65 tahun, suatu batasan usia yang matang menurut ukuran CPSU. Sebagai permulaan, kekuasaan presiden dapat dijatuhkan melalui suara dua pertiga mayoritas anggota yang ada di dalam Congress o f People’s Deputies. Ketentuan ini telah disetujui dalam kongres keempat CPSU dengan pemungutan suara yang disepakati oleh semua anggota Parlemen Uni Soviet. Pada bulan Maret 1991, suatu referendum diberlakukan untuk membahas masa depan Uni Soviet sebagai federasi yang telah diperbarui. Dalam referendum tersebut juga membebaskan para pemilih untuk mendukung institusi yang men dukung pemilihan presiden secara langsung. Parlemen Soviet, Congress of People ’s Deputies menyepakati hal ini dan langsung melakukan pemilu presiden pada bulan Juni 1991, di mana Boris Yeltsin terpilih sebagai pemenang. Aturan negara tentang presiden disahkan oleh Mahkamah Agung Soviet pada bulan April 1991. Sebulan kemudian Congress o f People’s Deputies menyetujui amandemen konstitusi yang berkaitan
dengan perubahan aturan tentang presiden bahwa kandidat presiden Rusia haruslah penduduk Rusia yang berusia antara 35 hingga 65 tahun. Kandidat presiden tidak sedang menjabat sebagai jabatan politik atau jabatan publik dan tidak menjadi anggota organisasi komersial. Masa jabatan presiden maksimal dua kali dua periode di mana satu periode adalah lima tahun. Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam Federasi Rusia dan kepala badan eksekutif. Presiden dapat menjalankan hak dari legislatif, dapat memveto keputusan lembaga legislatif melalui Mahkamah Agung Soviet. Presiden mempertanggungjawab kan jabatannya pada Congress o f People's Deputies sekali dalam setahun, yang juga berdasarkan ketentuan dalam Mahkamah Agung Uni Soviet. Aturan ini juga mengatur posisi tentang wakil presiden yang juga disebut perdana menteri, yang dipilih pada saat yang sama dengan pemilihan presiden. Mahkamah Agung Uni Soviet dapat membebaskan hak veto presiden melalui kesepakatan simple majority di kedua majelis dalam Congress o f People ’s Deputies dan dapat menurun kan jabatan presiden dan wakil presiden apabila melanggar konstitusi atau hukum, dan juga apabila presiden melanggar sumpah jabatan pada waktu pelantikan. Kandidat yang sedang menjabat sebagai perdana menteri juga dapat mencalonkan sebagai presiden. Hal ini pernah dilakukan oleh Alexander Rutskoi yang menjabat sebagai perdana menteri pada masa jabatan presiden Boris Yeltsin yang pertama. Congress o f People ’s Deputies menawarkan alternatif politik sebagaimana halnya mekanisme yang dapat dijalankan seandainya presiden mangkat atau tidak dapat menjalankan tugas negara. Draft April 1993 yang mengatur tentang presiden telah diterbitkan dengan terlebih dulu mengatur tentang Parlemen dan Mahkamah Agung. Aturan hukum tentang presiden dan wakil presiden untuk pertama kali terbit pada bulan September 1993.
Partai Politik, Pemilu, dan Pemerintahan Rusia (Emilia Yustiningrum)
103
Aturan tentang presiden dan wakil presiden diatur dalam Konstitusi Rusia yang dituangkan melalui Artikel 80, yang menyatakan bahwa presiden merupakan kepala negara dan menjadi penjamin atas konstitusi negara yang ia janjikan pada waktu pelantikan. Presiden merupakan perwakilan Federasi Rusia di dalam politik domestik dan kebijakan luar negeri, dan menerapkan arahan yang langsung atas kebijakan negara, baik domestik maupun asing. Presiden merupakan perwakilan negara dalam sidang tahunan negara yang dijalankan oleh kedua majelis dalam Parlemen. Presiden juga dapat mem berlakukan legislasi dan membubarkan Parlemen, the State Duma, dalam kondisi tertentu, yang dijelaskan dalam Artikel 84. Masa jabatan presiden diatur dalam Artikel 81 yang menyatakan bahwa presiden dipilih selama masa periode empat tahun melalui pemilihan secara nasional, langsung, dan adil, yang tidak dapat dipilih lagi untuk masa jabatan lebih dari dua periode jabatan. Presiden Rusia harus berusia antara 35 tahun hingga 65 tahun, dan pernah hidup menetap di dalam wilayah Federasi Rusia minimal selama 10 tahun. 16 Masalah kekuasaan yang dimiliki presiden diatur dalam Artikel 83 yang menyatakan bahwa presiden mempunyai kekuasaan luas untuk memilih para pembantunya. Presiden memilih Perdana Menteri dengan persetujuan dari the State Duma dan dapat mengusulkan rapat pemerintahan. Presiden menominasikan calon kepala Bank Negara, memilih dan memberhentikan deputi presiden dan para menteri, menominasikan anggota Komisi Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Procyrasy. Presiden membentuk dan mengepalai Security Council17, memilih dan memberhentikan wakilnya dalam wilayah-wilayah Rusia sebagaimana komandan tentara wilayah dan duta besar negara-negara sahabat.
Presiden harus menyetujui doktrin militer Federasi Rusia yang merupakan hasil kesepakatan konstitusional. Presiden dapat menuntut diadakan referendum, bukan oleh Parlemen, apabila kondisi dan syarat negara telah terpenuhi untuk me lakukan hal tersebut. Kekuasaan presiden juga diperkuat melalui Artikel 87 dan 8 8 yang menyatakan bahwa Presiden merupakan panglima angkatan bersenjata negara, dan dapat mendeklarasikan negara dalam kondisi perang atau negara dalam keadaan darurat. Presiden dapat mengusul kan diadakan dekrit yang mengikat secara hukum di seluruh wilayah Federasi Rusia seperti yang tercantum dalam Artikel 90.IS Namun demikian terdapat batasanbatasan kekuasaan presiden Rusia. Presiden dapat dijatuhkan melalui proses impeachment, namun harus mendapat persetujuan dari dua pertiga anggota the State Duma (Parlemen-Majelis Rendah) atas dasar suara mayoritas, dan disetujui minimal oleh tiga deputi presiden dengan tugas khusus yang dibebankan kepada masing-masing deputi, yang dapat men jatuhkan presiden sebagaimana men jatuhkan hukuman kriminal. Mahkamah Agung Rusia mempunyai kekuasaan untuk menetapkan bahwa proses impeachment terhadap presiden merupakan proses yang sah menurut hukum negara. Komisi Konstitusi mempunyai kekuasaan untuk menyatakan bahwa proses impeachment terhadap presiden telah melalui jalur yang sah. Anggota the Federal Council (Parlemen Majelis Tinggi) mempunyai hak untuk menyepakati impeachment dengan total suara mayoritas dua pertiga jumlah anggota, namun tidak lebih dari tiga bulan semenjak impeachment terhadap presiden pertama kali dikeluarkan. Hal ini secara gamblang dijelaskan dalam Artikel 93.|lJ Pemilu presiden Rusia yang pertama kali telah dijalankan pada bulan Juni 1992 dengan terpilihnya Boris Yeltsin. Pemilu presiden Rusia selanjutnya dilaksanakan pada tahun 1996 di mana untuk kedua kalinya Boris Yeltsin terpilih
16 Ibid.., hlm.82-83. 17 Security Council adalah insitusi pertahanan keamanan negara yang dibentuk untuk menggantikan KGB.
18 Stephen White, op. cit., hlm.82-83. “J Ibid.
104
Jurnal Penelitian Politik, V ol.l No. 1, 2004: 95-110
sebagai presiden. Namun demikian posisi Boris Yeltsin mengalami tantangan karena ia telah berusia 65 tahun ketika menyelesaikan jabatannya yang pertama, yang bertentangan dengan aturan dari the State Duma bahwa kandidat presiden Rusia berusia maksimal 65 tahun. Tidak ada yang dapat menentang hal tersebut karena Konstitusi Rusia masih menjadi valid hingga Boris Yeltsin mengeluarkan dekrit pada bulan September 1993 yang menyatakan bahwa presiden tidak bisa membubarkan Parlemen dan Mahkamah Agung Soviet, atau menghambat aktivitas lembaga tersebut. (Lihat Lampiran 5) Pasca pemilu presiden 1996 yang diwarnai oleh kemenangan Boris Yeltsin, mengalami perubahan pada pemilu presiden selanjutnya yaitu tahun 2 0 0 0 . Dalam pemilu kali ini nama Vladimir Putin untuk pertama kali muncul di muka publik. Putin sebelumnya telah berada dalam administrasi kepresidenan pada masa Boris Yeltsin sebagai deputi presiden bidang manajemen bisnis dan ketika Yeltsin terpilih untuk keduakalinya pada tahun 1996, Putin sebagai kepala Departemen Pengawasan Rusia. Masyarakat Rusia baru mendengar nama Putin ketika Boris Yeltsin mengganti PM Rusia, Sergei Stephasin dengan Vladimir Putin pada 9 Agustus 1999. Vladimir Putin mengawali karier sebagai agen KGB di Leningrad yang kemudian ditempatkan di Jerman Timur selama kurang lebih tujuh belas tahun. Karier politiknya dimulai ketika bekerja sebagai penasehat bidang privatisasi walikota Leningrad, Anatoly Sobchak, pada tahun 1990, dan juga sebagai deputi walikota. Ketika Anatoly Sobchak mengalami kekalahan atas Vladimir Yakovlev untuk mempertahankan posisi dalam pemilu walikota 1996, Putin kemudian pindah ke Moskow dan bekerja di dalam administrasi presiden Boris Yeltsin. Putin sempat menjadi kepala Intelijen Domestik tahun 1998 dan sekretaris National Security Council tahun
1 9 9 9 2» posisi tersebut membuat Putin mengeluarkan kebijakan tentang rencana Perang Chechnya kedua tahun 1999 dan pendeklarasian doktrin keamanan nasional baru pada bulan Januari 2000 dengan esensi utama pengurangan penggunaan senjata nuklir. Semenjak pengunduran diri Yeltsin bulan Desember 1999, Putin telah mengeluarkan dua belas dekrit presiden yang hampir separonya berkaitan dengan kebijakan militer. Putin tidak mengembangkan visi tentang membangun kembali kekuasaan Rusia di masa lampau yang meliputi wilayah republik-republik bekas Uni Soviet dan juga tidak berusaha membangun posisi superpower Rusia sebagai tandingan Amerika Serikat. Dalam pemilu presiden Rusia yang dilaksanakan pada 26 Maret 2000, Putin mendapatkan kesuksesan, yang secara politik dibangun melalui kebijakan kontroversialnya mengenai perang brutal di Chechnya. Trauma berkepanjangan akibat konflik Chechnya, pengeboman apartemen sipil di Moskow dan warga negara Rusia lain, ditambah dengan aksi penculikan membuat Putin mengeluarkan kebijakan pengiriman tentara Rusia dalam perang Chechnya. Hal inilah yang kemudian memacu popularitas Putin dalam pemilu presiden 2 0 0 0 , mengalahkan kandidat-kandidat presiden lain. (Lihat Lampiran 6 ) Tahun 2004 untuk kedua kalinya Vladimir Putin terpilih sebagai presiden Rusia dalam pemilu presiden yang diselenggarakan pada 14 Maret 2004. Kebijakan Putin selama periode pertama masa jabatan presiden yang pertama telah dibangun untuk meningkatkan per tumbuhan ekonomi, memperkuat institusi masyarakat sipil, dan menjamin kebebasan media massa.21 Media massa Rusia di kembangkan menjadi media yang independen, yang memberi dampak luar biasa pada jaringan televisi nasional yang selalu mengeluarkan pemberitaan mengenai kebijakan Putin. Hal ini semakin
20 Dalam http://cdition.cnn.com/SPEClALS/2000 / russia/story/analysis/putin, 21 Mei 2004 Partai Politik, Pemilu, dan Pemerintahan Rusia (Emilia Yustiningrum)
105
meningkatkan popularitas Putin bahkan pada saat pemilu presiden belum di langsungkan. Pemilu presiden Rusia pada 14 Maret 2004 menyita waktu selama 22 jam yang meliputi 11 zona waktu Rusia yang berakhir pada pukul 8 malam di wilayah laut Baltik hingga Kaliningrad. Meskipun kampanye pemilu presiden Putin tidak di laksanakan secara terbuka, namun sosok nya yang stabil dan merupakan pemimpin yang disiplin mampu mengatasi trauma yang muncul pada pengalaman sejarah masa lalu ketika terjadi pergolakan sosial dan politik menyusul bubarnya Uni Soviet tahun 1991. Saat ini, ketika Rusia telah berdiri sendiri sebagai negara yang demokratis, Putin menjalankan strategi politik domestik yang dapat dikategorikan menjadi tiga komponen penting yaitu mempertahankan prinsip-prinsip demo krasi, memperbaiki sistem multipartai, dan memperkuat masyarakat sipil. Dan hasil nya Putin tetap berjaya sebagai Presiden Rusia dalam pemilu presiden tahun 2004 hingga empat tahun ke depan. (Lihat Lampiran 7)
pro-pemerintah, kelompok nasionalpatriotis, dan kelompok komunis-agraria kiri. Keempat karakter partai-partai politik tersebut mewarnai kehidupan politik dengan menuntut diadakannya pemilihan umum untuk memilih anggota Parlemen. Pemilihan umum menjadi kebutuhan yang sifatnya nasional untuk memilih anggota parlemen dan presiden. Dalam bidang pemerintahan, kekuasaan eksekutif tidak lagi di tangan pimpinan partai politik tunggal yang tersentralisasi, namun di tangan presiden yang disahkan melalui amandemen konstitusi. Hal ini juga mengatur tentang pemilahan peran presiden dan para pembantunya. Pemilu presiden menjadi hal yang menarik karena presiden mempunyai kekuasaan yang besar untuk merumuskan garis kebijakan politik domestik. Latar belakang presiden juga mempengaruhi bentuk-bentuk kebijakan politik nasional yang dibuatnya, baik dalam bidang ekonomi maupun pertahanan.
Penutup
A. Buku dan Artikel
Perubahan kondisi politik domestik Rusia tidak bisa dipisahkan dari per kembangan sejarah pada masa lalu. Perubahan yang terjadi merupakan hasil dari dorongan dan tuntutan dari dalam negeri yang menginginkan bentuk kehidupan politik yang berbeda. Perubahan sistem kepartaian dari sistem partai tunggal menjadi sistem multipartai membuat suasana kebangkitan partai-partai politik sangat marak di Rusia. Selama berkembangnya partai-partai politik tersebut dapat dikategorikan men jadi empat kelompok yaitu kelompok demokrat-reformis, kelompok tengah yang
Haryanto. Sistem Politik: Suatu Pengantar. Liberty, Yogyakarta, 1982.
21 Dalam http://www.auardian.eo.ulc/vvorkllatest /story/0,1280,-3861047,00.html, 16 Maret 2004
106
Daftar Pustaka
Higley, John, Jan Pakulski, Wloddzimierz Wesolowski. Postcommunist Elites and Democracy in Eastern Europe. London, Macmillan Press Ltd., 1998, Holmes, Leslie. Post-Communism: An Introduction. United Kingdom, Polity Press, 1997. The National Institute for Defense Studies. East Asian Strategic Review 2001. Japan, 2 0 0 1 . The National Institute for Defense Studies. East Asian Strategic Review 2003. Japan, 2003. White, Stephen. Russia’s New Politics: The Management o f a Post Communist Society. United Kingdom, Cambridge University Press, 2000.
Jurnal Penelitian Politik, Vol.l No. 1,2004: 95-110
B. Majalah, Surat Kabar, Media Internet
Lampiran
Kompas, 16 Maret 2004.
Lampiran 1
Media Indonesia, 16 Maret 2004.
Tabel 1. Pem ilu
http://www.guardian. co. uk/worldlatest/stor y/0,1280, -3861047,00. html, 16 Maret 2004.
P e ro le h a n S u a ra
K a n d id a t B oris Y eltsin N ikolai R yzh ka n o v V la d im ir Z h irin o vsky A m a n -G e ld y T u le ye v
http://www.rferl.org/specials/russianelecti on/bio/putin. asp, 7 April 2004. http://www.rferl. org/special/russianelectio n/archives/partywinners.asp, 7 April 2004.
A lb e rt M a ka sh o v V ad im B aka tin K a n d id a t lain S u a ra tid a k sah
http.V/edition. cnn. com/SPECIALS/2000/rus sia/story/analysis/St. Petersburg. reax, 21 Mei 2004.
Presiden R usia 12 Juni 1991
T o ta l s u a r a
P e rs e n ta s e
45 .552.041
57,3
1 3 .3 9 5 .3 3 5
16,9
6 .2 1 1 .0 0 7
7,8
5 .4 1 7 .4 6 4
6,8
2.969.511
3,7
2 .7 1 9 .7 5 7
3,4
1 .5 25.41 0
1,9
1 .7 16.75 7
2,2
7 9 .5 0 7 .2 8 2
7 4 .7
http.V/edition. cnn. com/SPECIALS/2000/rus sia/story/analysis/putin, 21 Mei 2004.
Sumber: Stephen White, R ussia’s New Politics: The Management o fa Post Communist Society, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2000), hlm.78.
Lampiran 2 Table 2. Pem ilu
1993
Parlemen
(the State Duma) D esem ber Suara Partai Politik
Partai Politik
Jumlah % kursi kursi Paru,'i vattg lolos e lec to ra l tre sh a ld m inim al 5 % suara
Russia's Clioice Liberal Democratic Party of Russia Communist Party of Russian 1ederation Agraria n Party Women of Russia Yabloko l’any of Russian fjnity and Concord Democratic Party of Russia
% suara
15.51
40
Single member constituensi jumlah % kursi kursi
17,8
30
13.3 o
22.92
59
26.2
5
12.40
32
14.2
16
7.1
7.99 8,13 7.86
21 21 20
9,3 9.3 8.9
12 2 3
5,3 0.9 1.3
6,76
18
8,0
1
5-52
14
6,2
Total kursi Jumlah
%
70
15.6
64
14.2
48 ->-»
10.7 j
23 23
7,3 5.1 5.1
0,4
19 ,
4.2
1
0,4
15 i
3,3
4
1.8
4
0,9
0,9 0,4 0,4
2 I 1
0.4 0.2 0.2
-
2 i i *
-
-
Partai yang tidak lolos e lec to ra l tresh o ld
Democratic Reform of Mov ement Diunits andCharity Civie Union Russia's Future-New Names Ccdar Partai politik lain Suara tidak sah Kandidat independen Kursi tidak diisi Total
4.08 0,70 1,93 1.25 0.76 4,36 3,10 -
-
-
-
141 6
225
225
-
62,7
141 6
3 1.3
450
Sumber: Stephen White, Russia ’s New Politics: The Management o fa Post Communist Society, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2000), hlm.40
Partai Politik, Pemilu, dan Pemerintahan Rusia (Emilia Yustiningrum)
107
Lampiran 3 Table 3. Pemilu Parlemen ( th e
S ta te D u m a )
Desember 1995
S u a ra P a rta i P o litik
: P a rta i P o litik dan B lo k
% suara
J u m la h kursi
% k u rsi
1Partai politik yang lolos electoral treshold 5 persen 99 | 44,0 | Communist Party 22,3 50 22,2 i Liberal Democrats 11,2 45 20.0 ! Our Home is Russia 10.1 31 13.8 i Yabloko 6.9 : P a rta i politik yang tidak lolos electoral treshold 5 persen • Agrarian Party 3,8 1 Pow er to the Peopie ! 1.6 Russia's Democratic Choice ! 3,9 Congress of Russian ... .. 4..1 Uommunities Woinen of Russia 1 4,6 1,9 ; Forward, Russia ! 1.1 Blok Ivan Rybkin 1 Blok Pamfilova-Gurov1,6 Lvsenko Co m m un ist- Wo rk ing 4,5 Russia-For the Soviet Union Party of Workers’ Self4,0 Management Trade Unions and 1,6 Industrialists 1.0 Blok Govorukhin 0,7 Fatherland 0,7 Common Cause Fransformation of the 0,7 Fatherland Party of Russian Unity and 0,4 Concord 0,1 Partv of Economic Freedom 89 wilayah di Rusia 0.1 0.1 Blok Indepetidents 8,9 Partai politik lain Kandidat independen 2,8 Suara tidak diisi 1,2 Suara tidak sah i
S in g le m e m b e r c o n s titu e n s i
T o ta l kursi
J u m la h k u rs i
J u m la h
% k u rs i
%
58 1 10 14 ;
25,8 0,4 4.4 6,2
157 51 55 45
34,9 11,3 12.2 10.0
20 ; 9 9
8.9 4,0 4,0
20 9 9
4.4 2.0 2.9
5
2,2
5
1.1
"*
1,3 1,3 1.3
3 ; .3 3 :
0.7 0.7 0.7
D
0,9
2
0 . 4
1
0,4
1
0,2
1
0,4
1
0.2
1
0,4
1
0.2
1 1i 11
0.4 0,4 0,4
1 1 1
1
0,4
1
0.2
1
0,4
1
0.2
1 I 1 0
0.4 0,4 0,4
77
34,2
3 3
•
-
-
-
-
0 . 2
0.2 0 . 2
1 0.2 1 0.2 1 1 0.2 0 77 i 17.1 - 1_____YJ - 1
Sumber: Stephen W h ite, R u s s ia 's N e w P o litic s : T h e M a n a g e m e n t o f a P o s t C o m m u n is t S o c ie ty , (U nited Kingdom: Cam bridge University Press, 2 00 0), hlm .52.
108
Jurnal Penelitian P olitik, V o l.l No. 1, 2004: 95-110
Lampiran 4
Lampiran 5
Tabel 4. Pemilu Parlemen (the State Duma) Desember 2003
Tabel 5.1. Pemilu Presiden Rusia Putaran I 16 Juni 1996
P a rta i p o litik U n ified Russia C o m m u n ist P arty of R ussian F e de ratio n L ibe ral D e m o cra tic P arty of Russia Blok M othe rla nd Y abloko U nion of R ightist F orces-S P S A g ra ria n P arty of R ussia B lok R ussian P e n s io n e rs ’ PartyP arty of Social Justice B lok P arty of R u ssia ’s R ebirthR u ssian P arty of Life P e o p le ’s P arty
P e rs e n ta s e
K u rsi d i P a r le m e n
K a n d id a t
3 7 ,5 7
120
12,61
40
11,45
36
9,0 2
29 D ata not a va ila b le D ata not ava ila b le D a ta not ava ila b le
4,3 0 3,97 3 ,6 4
3 ,0 9
D a ta not a va ila b le
1,88
D ata not a va ila ble
1,18
Sumber: http://www.rferl.ore/snecials/ russianelection / archives/ partywinners.asp, 7 April 2004.
D ata not a va ila ble
B o ris Y eltsin G e n n a d ii Z yu g a n o v A le x a n d e r Le be d G rig o rii Y a v lin s k y V la d im ir Z h irin o vsky S vyto sla v F edo rov M ikh ail G o rb a ch e v M a rtin S h a kku m Y u ri V la so v V la d im ir B ryn tsa lo v A m a n G e ld y T u le ye v S u a ra ka n d id a t lain S u a ra tid a k sah
T o ta l
T o ta l S u a r a
P e rs e n ta s e
2 6 .6 6 5 .4 9 5
35,3
2 4 .2 1 1 .6 8 6
32,0
1 0 .9 7 4 .7 3 6 5 .5 5 0 .7 5 2
14,5 7,3
4 .3 1 1 .4 7 9
5,7
6 9 9 .1 5 8
0,9
386. 06 9
0,5
2 7 7 .0 6 8 1 5 1.28 2
0,4 0,2
123.06 5
0,2
30 8
0,0
1.163.921
1,5
1 .0 72.12 0
1,4
7 5 .5 8 7 .1 3 9
69 ,7
Sumber: Stephen White, Russia's New Politics: The M anagement o fa Post Communist Society, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2000), hlm.98.
Tabel 5.2. Pemilu Presiden Rusia Putaran II 3 Juli 1996 K a n d id a t
T o ta l S u a r a
P e rs e n ta s e
B o ris Y eltsin G e n n a d ii Z yu g a n o v S u a ra .ka n d id a t lain S u a ra tid a k sah
4 0 .2 0 3 .9 4 8
53,8
3 0 .1 0 2 .2 8 8
40,3
3 .6 0 4 .4 6 2
4,8
7 8 0 .5 9 2
1,0
T o ta l
7 4 .6 9 1 .2 9 0
6 8 ,8
Sumber: Stephen White, Russia ’s New Politics: The M anagement o fa Post Communist Society, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2000), hlm.98.
Partai Politik, Pemilu, dan Pemerintahan Rusia (Emilia Yustiningrum)
109
Lampiran 6 Tabel 6. Pem ilu Presiden Rusia 26 Maret 2000 Kandidat Vladimir Putin Gennady Zyuganov Grigory Yavlisnky Aman Tuleyev Vladimir Zhirinovsky
Total Suara
Persentase
39.740.434
Partai Politik
53,44 Kandidat Independen ao Communist Party o f Soviet ‘ ! Union-CPRF 5,85 Yabloko 2,98 Kandidat Independen
21.928.471 4.351.452 2.217.361
2
2.026.513
'
*
i
Liberal Democratic Party o f Russia
Sumber: http://edition.cnn.com/SPECIALS/2000/russia/story/analysis/St.Petersburg.reax, 21 Mei 2004
Lampiran 7 Tabel 7. Pem ilu Presiden Rusia 14 Maret 2004 Kandidat
Persentase
Total Suara 4 9 .5 6 5 .2 3 8
7 1 .3 1
N ik o la i K h a r it o n o v
9 .5 1 3 .3 1 3
1.3.69
S e rg e i G la z e v
2 .8 5 0 .0 6 3
4 .1 0
Irin a K h a k a m a d a
2 .6 7 1 .3 1 3
3 ,8 4
O lc g M a l y s h k in
1 .4 0 5 .3 1 5
2 ,0 2
S e rg e i M ir o n o v
5 2 4 .3 2 4
0 .7 5
2 .3 9 6 .2 1 9
3 .4 5
V la d im ir P u tin
S u a ra k a n d id a t la in
Sumber: http://www.rferl.org/specials/russianelection/archives/partywinners.asp, 7 April 2004.
110
Jurnal Penelitian Politik, Vol.l No. 1, 2004: 95-110