KESIAPAN POLRI DALAM MENJAGA KAMTIBMAS PADA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014 Oleh Jenderal Polisi Drs. Sutarman
Disampaikan Pada Acara Rapat Koordinasi Nasional Dalam Rangka Pemantapan Pelaksanaan Pemilu 2014 Jakarta, 11 Februari 2014
1
KESIAPAN POLRI DALAM MENJAGA KAMTIBMAS PADA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014 Oleh : Jenderal Polisi Drs. Sutarman
I.
Pendahuluan Reformasi 1998
prinsip
menjadi
demokrasi
bernegara
di
sejalan
tonggak
Indonesia
dengan
bersejarah penerapan prinsip -
dalam kehidupan berbangsa
konstitusi
(UUD 1945).
demokrasi telah memberikan ruang kebebasan berserikat, oleh
berkumpul
konstitusi
dan
serta
bagi
menyampaikan
diberikan
hak
dan
Kehidupan
masyarakat untuk
pendapat
yang dijamin
politik yang luas untuk terlibat
dalam roda pemerintahan. Proses transisi
pendewasaan
demokrasi,
setiap
prinsip
mematangkan
-
demokrasi
dengan prinsip
demokrasi,
hingga
tahap pemantapan demokrasi bernegara
ini,
dengan
kehidupan
tahap
kehidupan
hukum, kuatnya
politik, rakyat mematuhi
menguatkan berdemokrasi
pemantapan
dan menuju
demokrasi. Pada
bermasyarakat,
ditandai dengan ciri - ciri
tegaknya supremasi
mulai dari tahap
melakukan pembelajaran terhadap
dasar - dasar dalam
konsolidasi demokrasi
dan
mulai
berlangsung
berbangsa
akuntabilitas pemerintah,
partisipasi
masyarakat
dalam
hukum, serta terselenggaranya pemilu yang
aman dan demokratis. Polri
sebagai
alat
negara
bersama
stakeholders
bertugas
dan
bertanggung jawab untuk mengawal dan menjaga proses demokrasi agar pemantapan demokrasi dapat terwujud Indonesia menjadi Salah
satu
memiliki
peran Polri
kerawanan
demokratis.
negara yang
agar
dan menjadi landasan menuju
aman,
adalah menjaga
sejahtera, adil dan makmur. dan
berlangsung dengan
mengawal Pemilu aman,
jujur,
adil
yang dan
2
II.
Situasi Pemilu 2009 Selama pelaksanaan Pemilu 2009, Polri mencatat telah terjadi beberapa kasus menonjol dan pelanggaran Pemilu, sebagaimana uraian dibawah ini : 1.
Kejadian menonjol Pemilu 2009 sebanyak 18 kasus, terdiri dari : a.
Unjuk rasa
: 1 kasus
b.
Teror dan pengancaman
: 2 kasus
c.
Penyerangan terhadap anggota KPPS
: 1 kasus
d.
Penculikan / penyanderaan jurkam dan Polri
e.
: 2 kasus
Pelemparan granat terhadap jurkam, rumah pejabat daerah dan rumah elit partai
f.
: 3 kasus
Pemukulan / penganiayaan terhadap petugas
penyelenggara
pemilu
dan
linmas g.
: 4 kasus
Pengrusakan kantor KPU
dan
Pemerintah h.
: 3 kasus
Pembakaran gudang logistik dan kantor KPU
2.
: 2 kasus
Pelanggaran Pemilu Legislatif 2009 Pada
Pemilu Legislatif tahun 2009, telah terjadi berbagai
pelanggaran Pemilu yaitu
sebanyak 682 kasus.
Dari jumlah
kasus tersebut, telah diselesaikan sebanyak 423 kasus (P21) dan dihentikan penyidikannya sejumlah 259 kasus (SP3). Adapun perincian kasus
pelanggaran
Pemilu
legislatif
tersebut
meliputi : a.
Pemalsuan dokumen
b.
Berikan keterangan tidak benar untuk data pemilih
: 26 kasus
:
4 kasus
3
c.
3.
Tidak berikan salinan berita acara pungut hitung suara
:
5 kasus
d.
Halangi orang lakukan haknya
:
5 kasus
e.
Sebabkan orang lain hilang hak pilih
:
8 kasus
f.
Laksanakan pungut suara dua kali
: 23 kasus
g.
Beri uang saat pungut suara
: 19 kasus
h.
Tidak menjaga, amankan kotak suara
: 10 kasus
i.
Mengaku diri sebagai orang lain
: 38 kasus
j.
Sebabkan surat suara tak bernilai
: 35 kasus
k.
Perusakan alat kampanye
: 79 kasus
l.
Kampanye diluar jadwal
: 71 kasus
m.
Kampanye gunakan fasilitas pemerintah
: 95 kasus
n.
Money politic
:191 kasus
o.
Lain - lain
: 73 kasus
Pelanggaran Pemilu Presiden / Wapres Jumlah pelanggaran yang terjadi selama Pemilu Presiden / Wapres adalah sebanyak 51
kasus, dengan perincian 26 kasus
selesai disidik, dan 25 kasus dihentikan penyidikannya. Adapun perincian kasus pelanggaran Pemilu Presiden / Wapres sebagai berikut : a.
Sebabkan orang lain hilang hak pilih
: 3 kasus
b.
Rusak alat raga kampanye
: 4 kasus
c.
Pejabat BUMN ikut pelaksanaan kampanye
: 2 kasus
d.
Lakukan giat
yang menganggu tertib
pungut suara
: 4 kasus
e.
KPPS tidak berikan ba hitung suara
:
2 kasus
f.
Halangi orang lakukan haknya
:
5 kasus
g.
Merubah berita acara hasil pungut suara
:
1 kasus
h.
Sebabkan rusak/hilang berita acara pungut suara
:
1 kasus
i.
Memberikan suara lebih dari satu kali
: 11 kasus
j.
Mengaku dirinya sebagai orang lain
:
8 kasus
k.
Janjikan beri uang / materi saat pungut :
1 kasus
suara
4
III.
l.
Langgar larangan kampanye
:
6 kasus
m.
Janjikan beri uang / materi pada peserta kampanye
:
1 kasus
n.
Kampanye diluar jadwal
:
2 kasus
o.
Buat keputusan yang untung / rugikan pasangan calon
:
2 kasus
p.
Menambah / kurangi daftar pemilih
:
2 kasus
q.
Lain – lain
:
1 kasus
Pemilu 2014 Pemilu Politik
tahun
2014
Nasional dan
yang memenuhi
akan
3
(tiga)
syarat
ditetapkan
diikuti
telah
KPU
urut
Partai Politik, yaitu:
(dua belas)
Partai Politik Lokal
sebagai
dan
12
peserta
sesuai
Pemilu
dengan
di tahun
undian
1.
Partai Nasional Demokrat (Nasdem);
2.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
3.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
4.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);
5.
Partai Golongan Karya (Golkar);
6.
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);
7.
Partai Demokrat;
8.
Partai Amanat Nasional (PAN);
9.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
10.
Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura);
11.
Partai Damai Aceh (PDA);
12.
Partai Nasional Aceh (PNA);
13.
Partai Aceh (PA);
14.
Partai Bulan Bintang (PBB);
15.
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI);
Partai Aceh 2014 nomor
5
IV.
Kesiapan Polri Dalam Pengamanan Pemilu 2014 Sebagaimana diamanatkan dalam Tahun
2002
tentang
Kepolisian,
Undang - undang Nomor 2 Polri
bertugas
melakukan
pemeliharaan kamtibmas, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Implementasi tersebut diwujudkan operasi kepolisian, Sejalan tahun 1.
dengan
dalam bentuk termasuk
hal
tersebut,
adalah
sebagai
Menjaga
dan
memelihara
sejak
penyelesaian
pelaksanaan
maka
situasi
tahun 2014.
Polri dalam
kamtibmas
persiapan,
Pemilu
agar tetap
penyelenggaraan
guna menjamin
penyelenggara, peserta Pemilu tahun 2.
kegiatan dan
Pemilu
tugas
tugas
berikut :
tahap
Pemilu
pelaksanaan
pengamanan
2014
kondusif
dari
rasa
aman
dan para
2014 dan masyarakat;
Melakukan pengamanan dan pengawalan terhadap setiap tahapan pemilu
sehingga
mampu
mengantisipasi
dan
mengeliminir
perkiraan gangguan dan ancaman yang muncul; 3.
Melakukan penegakan hukum
terhadap
pelanggaran tindak
pidana pemilu dan tindak pidana lainnya sebagaimana yang diatur di dalam peraturan dan perundangan yang berlaku. 4.
Melakukan yang
tugas
berlaku,
seperti
lain antara
pelayanan
menurut
peraturan - perundangan
lain : melakukan tugas penerimaan
pemberitahuan
pelayanan kegiatan
kampanye dan atau pemberian ijin kepada peserta pemilu Guna mewujudkan hal di atas, Polri telah melakukan berbagai langkah proaktif untuk mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan
kondusif, sebelum
pelaksanaan Operasi Mantap Brata – 2014,
yaitu sebagai berikut : 1.
Melaksanakan Operasi Cipta Kondisi : a.
Melaksanakan Kegiatan Kepolisian 1)
Penindakan kejahatan yang meresahkan masyarakat, street crime, premanisme, narkoba dengan menggunakan senpi;
dan
kejahatan
6
2)
Melaksanakan kegiatan Kepolisian pengamanan tahapan
dengan
sasaran
Pemilu yang tidak
termasuk
dalam rencana Operasi “Mantap Brata – 2014”. b.
Melaksanakan operasi kepolisian 1)
Operasi
”Simpatik
–
2013”
menumbuhkan ketertiban 2)
Operasi
”Dian -
2013”
dalam
rangka
berlalu – lintas. dalam
rangka
menindak
pelanggaran penyalahgunaan BBM. 3)
Operasi ”Patuh - 2013” dalam rangka menumbuhkan kepatuhan berlalu – lintas.
4)
Operasi
“Ketupat
pengamanan 5)
Operasi
-
2013”
Hari Raya Idul
dalam rangka
Fitri.
“Kresna - 2013” dalam rangka menindak
penyalahgunaan senpi. 6)
Operasi
“Zebra - 2013”
dalam
rangka
menindak
pelanggaran lalu – lintas. 7)
Operasi “Lilin - 2013” dalam
rangka pengamanan
Perayaan Natal dan Malam Tahun Baru. 8)
Operasi “Jaring Nusantara - 2013” dalam rangka penanggulangan Terorisme.
9)
Operasi
Mandiri “Kresna I
2014”
dalam
rangka
dan kresna II tahun
mengajak
masyarakat
berpartisipasi dalam pengamanan Pemilu. 10)
Melaksanakan
36
Operasi
Kewilayahan
yang
dilaksanakan di seluruh Polda. 2.
Sinergi Polisional Selain melaksanakan Operasi Cipta Kondisi, Polri juga menyelenggarakan kegiatan Sinergi Polisional, antara lain : a.
Bekerjasama 2014 TNI
dengan
dengan kepada
Pemilu 2014.
TNI
dalam
pengamanan Pemilu
membuat Nota Kesepahaman Perbantuan Polri
bidang Harkamtibmas dalam Pam
7
b.
Bekerjasama
dengan
penyelenggara
Pemilu (KPU,
Bawaslu, DKPP, dan Pemerintah) c.
Kerja
sama
dalam
lingkup
Gakkumdu
(Polri,
Kejaksaan, Bawaslu) d.
Membangun
kerja sama
masyarakat
untuk
dengan
seluruh
potensi
pemilu aman, lancar dan damai.
Melalui berbagai kegiatan di atas, diharapkan akan mendorong terciptanya
situasi
kamtibmas
yang
kondusif
dan
mendukung
terselenggaranya Pemilu 2014 yang aman dan lancar. Namun demikian, perlu disadari bahwa setiap tahapan Pemilu memiliki potensi kerawanan yang dapat mengganggu jalannya Pemilu.
Adapun potensi kerawanan
yang dapat muncul pada tahapan Pemilu 2014, sebagai berikut : 1.
Protes dan unras (berakhir tindakan anarkistis);
2.
Bentrok massa;
3.
Sabotase;
4.
Ancaman kelompok
dan
intimidasi
pemilih,
menghambat
yang
ditujukan
perorangan atau
simpatisan, caleg, dan elit parpol, untuk
keikutsertaannya
dalam
Pemilu.
5.
Kampanye hitam (black campaign) dan politik uang (money politic);
6.
Manipulasi hasil suara / gelembung suara;
7.
Pelanggaran Pemilu lainnya;
8.
Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
9.
Permasalahan distribusi logistik
Pemilu pada
wilayah yang
sulit dijangkau transportasi; 10.
Kelompok masyarakat golput;
11.
Peredaran uang palsu menjelang Pemilu 2014;
12.
Politisasi birokrasi;
13.
Kemacetan, langgar
14.
Kejahatan
dan
konvensional
pengancaman,
laka
lantas;
seperti
penculikan,
perusakan,
pembunuhan,
pembakaran, penganiayaan,
pemalsuan, pencurian; 15.
Ancaman terorisme terkait tadzkiroh
penyebaran faham melalui buku
Abu Bakar Ba’asyir
yang
menempatkan pemerintah
dan aparatnya sebagai thogut yang sah untuk diperangi.
8
Guna
mengantisipasi
tahapan Pemilu, Polri
perkiraan
melaksanakan
ancaman pada
Operasi Kepolisian Terpusat
sandi “Mantap Brata - 2014” yang dilaksanakan selama
dengan 224
berbagai
(dua
Negara
ratus
dua
puluh
Kesatuan Republik
empat)
hari
Indonesia
di
seluruh
dengan
wilayah
mengedepankan
kegiatan preemtif dan preventif yang didukung
kegiatan intelijen,
represif, kuratif dan rehabilitasi dalam rangka mengamankan tahapan
inti
Pemilu
guna mewujudkan situasi
setiap
kamdagri
yang
kondusif dan kamseltibcar lantas. Operasi Tugas
di
terpusat
tingkat
(Satgasda),
ini
dilakukan
Pusat
dengan membentuk Satuan
(Satgaspus),
Satuan
dengan
TNI
dan
Legislatif
maupun Pemilu
putaran pertama
serta
penetapan hasil Pemilu, janji /
Presiden
dan
putaran
Wakil
kedua
penetapan
pelantikan
suara,
baik
masa Pemilu
Presiden
sampai
di
mitra
lainnya yang meliputi pengamanan kampanye,
tenang, pemungutan suara dan penghitungan
sumpah
di Daerah
sedangkan di tingkat Polres dibentuk Satuan Tugas
tingkat Polres (Satgasres) yang bersinergi keamanan
Tugas
pada dengan
kursi dan calon, pengucapan
anggota
DPR, DPD dan
DPRD serta
pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan tahapan Pemilu yang
tidak masuk
pada operasi
ini dilakukan dengan kegiatan
Kepolisian. Melalui pelaksanaan Operasi Mantap Brata ini, diharapkan seluruh kegiatan tahapan
inti
Pemilu
tahun
terselenggara dengan aman, lancar dan tertib rasa aman para penyelenggara dan peserta
Pemilu
serta masyarakat dapat hadir ke TPS untuk pilihnya ancaman
dengan dalam
tenang
dan
bebas
bentuk
apapun
dari
dapat
terjaminnya tahun
2014
menggunakan hak rasa
dan terwujudnya
kondisi kamtibmas yang aman, kondusif Pemilu 2014.
serta
2014
takut
akan
situasi
dan terkendali
dan
selama
9
Guna mewujudkan hal tersebut, Polri telah menetapkan beberapa sasaran operasi yang ditujukan terhadap orang, benda, lokasi dan kegiatan, yang meliputi : 1.
Orang : a.
Personel KPU, KPU Provinsi / Kabupaten / Kota, PPK, PPS, KPPS dan TPS;
b.
Personel Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten / Kota / Kecamatan;
c.
Personel DKPP;
d.
Personel MK:
e.
Panitia Pendaftaran Pemilih dan Juru Kampanye;
f.
Calon
anggota
DPR,
DPD
dan
DPRD
serta calon
Presiden dan Wakil Presiden beserta Keluarga;
2.
g.
Pengamat / Pemantau Pemilu;
h.
Masyarakat Pemilih.
Benda a.
Kantor KPU, KPU Provinsi / Kabupaten / Kota, PPK, PPS, KPPS dan TPS;
b.
Kantor Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten / Kota / Kecamatan;
c.
Kantor DKPP;
d.
Kantor MK;
e.
Kantor Parpol;
f.
Sarana suara
3.
prasarana serta
Pemilu seperti
kelengkapan
lainnya
kotak
suara, surat
(logistik Pemilu).
Lokasi a.
Lokasi percetakan surat suara;
b.
Lokasi atau tempat yang digunakan sebagai penyimpanan logistik Pemilu;
c.
Lokasi kampanye;
d.
Area TPS dan tempat - tempat strong point);
lainnya (titik rawan dan
10
e.
Lokasi
f.
atau
untuk
suara,
sidang / rapat
Pemilu
oleh
KPU / KPUD;
Lokasi
atau
tempat
untuk
pelantikan
Presiden, 4.
tempat
rekapitulasi,
pleno
dan
dan
Anggota
penetapan
gedung
/ sumpah
janji
penghitungan hasil
yang digunakan
Presiden
/
Wakil
DPR, DPD dan DPRD terpilih;
Kegiatan: a.
Proses dan
cetak,
pengambilan
distribusi
surat
dari
percetakan, simpan
suara
serta kelengkapan
administrasi ke tempat tujuan; b.
Distribusi logistik Pemilu ke tujuan;
c.
Tahapan inti Pemilu 2014;
d.
Pengiriman hasil penghitungan suara.
Operasi
ini
dilaksanakan
di
seluruh
wilayah
Republik
Indonesia yang meliputi 34 Provinsi, 413 Kabupaten, 98 Kota, 5.524 Kecamatan,
79.075
Kelurahan / Desa
sementara sebanyak
545.778
dan
dengan
jumlah
jumlah
pemilih
TPS
sementara
sebanyak 186.172.508. Untuk pemilih di luar negeri, pengamanan dilakukan di
negara
Malaysia,
Singapura,
Hongkong
dan Arab
Saudi. Sebagai upaya untuk meminimalisir potensi ambang
gangguan
maka cara 1.
tidak
berkembang
menjadi
gangguan
dan
gangguan nyata,
bertindak yang dilakukan adalah sebagai berikut :
Pemetaan
potensi
kerawanan
berdasarkan
wilayah dan
kegiatan pada tahapan Pemilu; 2.
Melaksanakan
deteksi
dini
dengan
mengumpulkan bahan
keterangan atau informasi guna mengantisipasi dan mencegah adanya
ancaman
mengganggu serta 3.
Melaksanakan
dari
pihak
-
pihak yang
akan
menggagalkan Pemilu;
penangkalan
dengan
kegiatan melakukan
bimbingan, penyuluhan atau penerangan kepada masyarakat
11
dalam
upaya
kegiatan
membentuk
operasi
opini yang menguntungkan bagi
serta meningkatkan
masyarakat guna mewujudkan kamtibmas sehingga
Pemilu
partisipasi
dan
dapat
memelihara
berjalan
aktif situasi
dengan
aman,
tertib, lancar dan demokratis; 4.
Melaksanakan
pencegahan
dengan
kegiatan
penjagaan
pengaturan, pengawalan dan patroli; 5.
Melaksanakan melakukan
penindakan perbuatan
terhadap
yang
setiap
dapat
pihak yang
mengganggu atau
menggagalkan pelaksanaan Pemilu baik yang dilakukan perorangan maupun secara 6.
secara
kelompok;
Melaksanakan penegakan hukum dengan kegiatan penyidikan berdasarkan peraturan dapat
ketentuan
hukum
yang berlaku, terutama
perundang - undangan tentang
mengungkap dengan tuntas
Pemilu
setiap
sehingga
tindak
pidana
Pemilu; 7.
8.
Kuratif
yaitu
melakukan,
pencarian, penyelamatan
dan
pertolongan
terhadap korban
konflik / bencana;
Rehabilitasi
korban akibat konflik / bencana selama Operasi
“Mantap Brata 2014”. Dalam
rangka
Operasi
Mantap
Brata
tersebut,
pengamanan Pemilu 2014, diselenggarakan di 31 yang meliputi 4 wilayah Polrestabes, 6 Polres Polresta, 415 wilayah
Polres
dan
kegiatan
wilayah
Metro, 20
4.736 wilayah
Polda, wilayah
Polsek / Ta /
Tro, serta melibatkan kekuatan personel Polri didukung oleh personel TNI dan Linmas.
Adapun total petugas
1.368.041 orang, yang dengan
personel Polda
Sedangkan orang,
Polri -
sebanyak Polda
perkuatan pengamanan
dengan
sebanyak
terdiri dari Polri sebanyak 253.035 orang,
perincian Mabes
kekuatan
pengamanan
perincian
TNI
4.511
sebanyak lainnya
23.450
orang,
248.524
sebanyak
orang
dan
dan
orang.
1.115.006
direncanakan
pelibatan Linmas sebanyak 1.091.556 orang. Penggelaran kekuatan pada Pemilu Legislatif, diatur dengan ketentuan pada masa kampanye, pemungutan
dan
penghitungan suara,
kekuatan yang terlibat
12
sebanyak
2/3
penetapan
kekuatan.
hasil
Sedangkan pada
Pemilu,
penetapan
pengucapan sumpah / janji
sebanyak
kursi
masa
dan
tenang,
calon
serta
1/3 kekuatan, yang terlibat
dalam pengamanan Pemilu. Dalam hal terjadi situasi
kontinjensi, telah
disusun
rencana
Operasi Aman Nusa I untuk mengatasi kontinjensi konflik sosial, Aman Nusa II untuk mengatasi kontinjensi Aman
Nusa III untuk
mengatasi
bencana
terorisme.
alam
dan
Selain itu, untuk
menghadapi situasi kontijensi, Polri juga telah menyiapkan kekuatan back-up Brimob sebanyak 33.818 personel, terdiri
dari
Korbrimob
Polri sebanyak 5.395 pers dan Brimob Polda
sebanyak 28. 423 pers.
Adapun
riil
ketentuan
mempertimbangkan
backup
1/3
rayonisasi,
kekuatan jarak
dilakukan
tempuh
dan
dengan
ketersediaan
tranportasi (kecepatan) serta efisiensi anggaran. Selain pelibatan personel, Polri juga didukung sarana prasarana yang
menunjang
kendaraan
bermotor,
13.992 unit, kapal
kegiatan
laut
pengamanan
Pemilu
2014,
meliputi roda dua 54.039 unit, roda empat
roda enam 2.880 unit dan rantis sebanyak sebanyak
berupa
728 unit,
pesawat
terbang
helly sebanyak 18 unit dan fix wing sebanyak 3
675 unit,
terdiri
dari
unit, dan
satwa
yang terdiri dari anjing sebanyak 250 ekor dan kuda sebanyak 7 ekor. V.
Pengamanan Tahap Inti Pemilu Dalam rangka mengantisipasi potensi kerawanan yang terjadi pada
tahap
gangguan
inti
nyata,
Pemilu Polri
2014
telah
agar
tidak berkembang menjadi
menyiapkan
langkah
–
langkah
antisipasi, sebagai berikut : 1.
Distribusi Logistik a.
Kerawanan 1)
Distribusi logistik terlambat;
2)
Peralatan /
perlengkapan
dicuri, digandakan,
dipalsukan, dibakar; 3)
Korupsi penyediaan pendistribusian;
peralatan / perlengkapan
dan
13
b.
Cara bertindak 1)
Penjagaan
TMP
percetakan
dan
penyimpanan
logistik Pemilu; 2)
Pengawalan distribusi logistik sampai ke TPS;
3)
Menindak
pihak
yang
menganggu
/
hambat
distribusi logistik Pemilu. 2.
Kampanye a.
Kerawanan 1)
Protes parpol kepada Parpol
2)
Protes parpol kepada Penyelenggara Pemilu;
3)
Rusuh massal
/
sabotase
lain; /
teror
/ ancaman /
penculikan;
b.
4)
Pelanggaran, kecelakaan dan kemacetan lalulintas;
5)
Kejahatan
konvensional lainnnya.
Cara Bertindak 1)
Penjagaan
TMP
percetakan
dan
penyimpanan
logistik Pemilu; 2)
Pengawalan distribusi logistik sampai ke TPS;
3)
Menindak
pihak
yang
menganggu
/ hambat
distribusi logistik Pemilu. 3.
Masa Tenang a.
b.
Kerawanan 1)
Sabotase / teror / pengancaman / penculikan;
2)
Money politic, black campaign;
3)
Kecurangan tertentu;
4)
Isu sara;
5)
Kejahatan konvensional lainnya.
Cara bertindak 1)
Sosialisasi dan himbauan terhadp para calon, kader & tim suksesnya agar tidak melakukan aktifitas politik;
14
2)
Deteksi dini kemungkinan adanya ancaman dan gangguan keamanan;
3)
Pengaturan dan penjagaan pada lokasi / tempat rawan
untuk
mencegah
munculnya
gangguan
keamanan; 4)
Pengamanan proses pembersihan tanda gambar partai politik;
5)
Tindak pihak yang mengganggu masa tenang;
6)
Deteksi
kemungkinan
adanya
money
politic
/
serangan fajar. 4.
Pemungutan Suara A.
B.
Kerawanan 1)
Protes dan unjuk rasa;
2)
Sabotase / teror / pengancaman;
3)
Money politic;
4)
Manipulasi / penggelembungan suara;
5)
Intimidasi dan pemaksaan;
6)
Penolakan hasil penghitungan suara;
7)
Kejahatan konvensional lainnya.
Cara bertindak 1)
Deteksi
kemungkinan
adanya
ancaman
dan
gangguan; 2)
Pengamanan TPS, secara terbuka maupun tertutup;
3)
Patroli dan pemantauan di sekitar TPS;
4)
Tindak
pihak
yang
mengganggu
pelaksanaan
pemungutan suara; 5)
Mengawal
dan
mengamankan kotak suara
administrasinya. 5.
Rekapitulasi dan Penghitungan Suara A.
Kerawanan 1)
Protes dari elemen masyarakat;
serta
15
B.
2)
Sabotase / teror / pengancaman;
3)
Money politic;
4)
Manipulasi / penggelembungan suara;
5)
Unjuk rasa;
6)
Kejahatan konvensional lainnya.
Cara bertindak 1)
Deteksi
kemungkinan
adanya
ancaman
dan
gangguan; 2)
Melaksanakan
patroli
dan
penjagaan di lokasi
perhitungan suara; 3)
Melaksanakan pengamanan kantor pemerintahan dan obyek vital serta pusat perekonomian.
6.
Penetapan Calon Terpilih A.
B.
Kerawanan 1)
Penolakan hasil penghitungan;
2)
Pengerahan massa;
3)
Penculikan;
4)
Pembakaran;
5)
Sabotase.
Cara bertindak 1)
Deteksi
dini kemungkinan adanya ancaman dan
gangguan; 2)
Pengamanan terbuka kegiatan
sterilisasi
TMP lain
yang
perekonomian. 7.
Pelantikan Sumpah Janji A.
Kerawanan 1)
Unjuk rasa;
dan
tertutup
KPU, KPUD, dianggap
rawan
dengan
Bawaslu, dan serta
pusat
16
B.
2)
Sabotase / teror / pengancaman / penculikan;
3)
Kejahatan konvensional lainnya.
Cara bertindak 1)
Deteksi dini kemungkinan adanya ancaman dan gangguan keamanan;
2)
Pengamanan dengan kegiatan sterilisasi, pengaturan, penjagaan
dan
patroli
pada
kantor
pemerintah,
dan
pengawalan
KPU, KPUD, DPR, DPD, DPRD; 3)
Melaksanakan
penjagaan
terhadap calon terpilih 4)
Tindak
pihak
yang
yang
akan dilantik;
mengganggu pelaksanaan
pelantikan calon terpilih. VI.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Untuk
Pemilu
anggota
DPR, DPD
dan DPRD, dengan
diundangkannya UU Nomor 8 Tahun 2012, maka seluruh tahapan dan
proses
ketentuan
pelaksanaan
yang
telah
Pemilu
diatur
harus
berpedoman
dalam Undang
–
termasuk penegakan hukumnya. Hal –
hal
penegakan hukum
undang
dalam
2012 adalah sebagai 1.
Undang
–
undang
baru
pada
tersebut,
terkait dengan
Nomor
8
Tahun
berikut :
Terminologi “pelanggaran pidana pemilu” diganti dengan “tindak pidana Pemilu”;
2.
Mengatur pembentukan Sentra samakan pemahaman dan
Gakkumdu
dengan
pola penanganan
tujuan
tindak pidana
Pemilu antara Bawaslu, Polri dan Kejagung; 3.
Mengkategorisasi
tindak
pidana
menjadi
pelanggaran
dan
kejahatan; 4.
Dilakukan penghapusan atas ketentuan pidana minimum. Dalam
penyelenggaraan
berbagai pelanggaran, baik oleh
penyelenggara
Pemilu
pelanggaran
sangat
potensial terjadi
kode etik
yang dilakukan
Pemilu, pelanggaran
administrasi
Pemilu,
17
sengketa Pemilu, tindak pidana Pemilu, sengketa tata usaha negara Pemilu
maupun perselisihan hasil Pemilu. Oleh
Peraturan dengan
Perundang
tegas
terhadap
-
undangan
mencantumkan
setiap
pelanggaran
yang
terkait
adanya dan
karena itu,
setiap
dengan Pemilu
larangan dan
sanksi
mengatur mekanisme
hukum
acaranya, sehingga dapat mewujudkan penyelesaian
hukum
yang
efektif. Berbagai pelanggaran tersebut dapat diselesaikan melalui : 1.
Pelanggaran administrasi merupakan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur,
dan mekanisme yang berkaitan dengan
administrasi pelaksanaan Pemilu, yang penyelesiannya dilakukan oleh KPU; 2.
Pelanggaran
kode
etik
pelanggaran
terhadap
penyelenggara etika
Pemilu
penyelenggara
merupakan
Pemilu
yang
berpedomankan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas
sebagai
penyelenggara
Pemilu,
yang
penyelesaiannya
dilakukan oleh DKPP; 3.
Tindak pidana Pemilu merupakan tindak pidana pelanggaran dan / atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu, yang penyelesiannya dilakukan oleh Penegak Hukum (Bawaslu / Panwaslu, Polri, Kejaksaan dan Pengadilan);
4.
Sengketa Pemilu merupakan sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, yang penyelesaiannya dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Kabupaten / Kota, Panwaslu Kabupaten / Kota, Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri;
5.
Sengketa
Tata Usaha Negara Pemilu merupakan sengketa yang
timbul dalam
bidang Tata Usaha Negara Pemilu antara peserta
Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten / Kota, yang penyelesiannya dilakukan oleh Negara;
Pengadilan Tinggi Tata Usaha
18
6.
Perselisihan hasil
Pemilu merupakan perselisihan antara KPU
dan Peserta Pemilu pemilu,
yang
mengenai penetapan perolehan suara hasil
penyelesiannya
oleh
dilakukan
Mahkamah
Konstitusi. Berkaitan dengan penyidikan
terjadinya tindak pidana
tindak
pidana Pemilu
Pemilu,
maka proses
dilakukan terhadap delik - delik
pidana yang diatur pada Undang - undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota undang Wakil
Nomor 42 Presiden
DPR, DPD dan DPRD
Tahun
2008 tentang
menurut
acara yang
dan
Undang -
Pemilu Presiden
diatur
pada Undang -
undang tersebut dan KUHAP. Tujuan utama penyidikan ini mengawal
Pemilu dilaksanakan
dan
secara langsung,
adalah
umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil. Secara umum mekanisme penyidikan tindak pidana Pemilu dapat dijelaskan sebagai
1.
berikut :
Dugaan pelanggaran
Pemilu dilaporkan oleh
Bawaslu /
secara
Legislatif pemantau
Panwaslu adalah
warga
tertulis.
pelapor kepada
Pelapor
pada
negara yang memiliki
hak
Pemilu pilih,
Pemilu dan peserta Pemilu (Pasal 249 (2) UU No 8
Tahun 2012) yang melaporkan
dugaan
maksimal
diketahui
7
hari
pelanggaran Pemilu
sejak (pasal 249
(4)
pelanggaran
UU
/
Pemilu
ditemukannya
Nomor
8
Tahun
2012). sedangkan dugaan
untuk
Pemilu
pelanggaran
Pemilu
berhak melaporkan
adalah warga
memiliki
hak
pasangan
calon / tim kampanye Pemilu yang
dugaan
pilih,
Presiden, yang
pelanggaran
Tahun 2008) maksimal
pemantau Pemilu
negara
Presiden
yang dan
menemukan
Pemilu (pasal 190 (2) UU Nomor 42 3 hari
setelah pelanggaran
(pasal 190 (4) UU Nomor 42 Tahun 2008).
terjadi
19
2.
Setelah
menerima
pengkajian
laporan,
apabila
terbukti
kebenarannya, maka wajib menindaklanjuti laporan
tersebut
paling
laporan
Bawaslu / Panwaslu melakukan
tersebut
dan
lama 3 hari sejak diterimanya
UU Nomor 8 Tahun 2012 dan
laporan (pasal 249
pasal 190
(6) UU
(5)
Nomor
42 Tahun 2008). 3.
Bawaslu / Panwaslu diberikan
tambahan waktu maksimal 5
hari apabila memerlukan keterangan tambahan pelapor (pasal 249
(6) UU Nomor 8 Tahun 2012 dan pasal 190 (7) UU nomor
42 Tahun 2008) 4.
Apabila
dari
hasil
pengkajian
ditemukan
bahwa terjadi
pelanggaran, maka Bawaslu / Panwaslu meneruskan sebagai
berikut
laporan
(pasal 250 UU Nomor 8 tahun 2012 dan
pasal 190 (8) dan (9) UU Nomor 42 Tahun 2008) : a.
Pelanggaran administrasi diteruskan Provinsi
dan
KPU
kepada KPU, KPU
Kabupaten / Kota (pasal 249
UU Nomor 8 tahun 2012 dan pasal 190 (6)
(5)
UU Nomor
42 Tahun 2008). b.
Pelanggaran
kode
Pemilu
legislatif
diatur
tentang
kepada Dewan
etik
(khusus
terhadap
pelanggaran
karena dalam Pemilu Presiden pelanggaran Kehormatan
kode
etik)
Penyelenggara
tidak
diteruskan Pemilu
(DKPP). c.
Pelanggaran
pidana diteruskan kepada Polri melalui
Sentra Gakkumdu. 5.
Sentra
Gakkumdu
membahas laporan dari Bawaslu paling
lambat 1 x 24 jam untuk beri rekomendasi : a.
Bukan tindak pidana dan dikembalikan kepada Bawaslu untuk ditinjut sesuai
b.
Tindak
pidana
diminta Bawaslu
peraturan.
tetapi
harus
dilengkapi,
untuk lengkapi.
sehingga
20
c.
Tindak pidana
dan
diserahkan
kepada
Polri
untuk
sidik lanjut. 6.
Selanjutnya,
penyidik
laporan tindak
Polri
pidana
yang
Pemilu
menerima pelimpahan
dari
Panwaslu melakukan
penyidikan dengan ketentuan sebagai berikut : a.
Terhadap tindak Pemilu
pidana
umum
di
berlaku
hukum
acara
tindak
pidana
Pemilu
luar yang
tindak pidana diatur dalam
KUHAP. b.
Terhadap
penanganan undang
laporan
yang
mengacu mekanisme
diatur
dalam
Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Undang
-
Pemilu anggota
DPR, DPD DAN DPRD dan Undang - undang Nomor 42 Tahun
2008
tentang
Presiden, selain tetap
Pemilu
Presiden
mengacu
dan
Wakil
pada kaidah - kaidah
umum beracara pidana dalam KUHAP. 7.
Berkaitan dengan penyidikan tindak pidana Pemilu, penyidik memiliki dan
waktu maksimal 14 hari melaksanakan penyidikan
menyerahkan berkas
Umum
(pasal 261 (1)
2012 dan
perkara
kepada Jaksa Penuntut
Undang – undang
pasal 196 (1)
Undang – undang
Nomor
8
Tahun
Nomor 42
Tahun
2008). 8.
Dalam hal
Jaksa
belum lengkap, umum
dalam waktu
mengembalikan
disertai
dengan
dilakukan
/
Tahun
Penuntut Umum menilai
dilengkapi
2012 dan
paling lama 3 hari
penuntut
perkara kepada
penyidik
berkas
petunjuk
berkas perkara
tentang
hal - hal yang harus
penyidik (pasal 261 (2) UU Nomor 8
pasal
196
(2) UU Nomor 42
Tahun
2008). 9.
Penyidik dalam waktu penerimaan kembali
berkas
berkas
penuntut umum Tahun 2012 dan Tahun 2008).
maksimal
perkara
perkara
3
harus
yang
telah
hari sudah
sejak
tanggal
menyampaikan
dilengkapi
(pasal 261 (3) Undang – undang
kepada Nomor 8
pasal 196 (3) Undang – undang Nomor 42
21
Selanjutnya, penuntut Pengadilan menerima
Negeri
umum melimpahkan
dalam
berkas
waktu
perkara
perkara kepada
maksimal
(pasal 261 (4)
5 hari sejak
Undang – undang
Nomor 8 Tahun 2012 dan pasal 196 (4) Undang – undang Nomor VII.
42 Tahun 2008).
Netralitas Polri Dalam
Pemilu 2014
Dalam rangka mendukung kesuksesan Pemilu 2014, seluruh personel
Polri
tetap
kepada
kelompok
maupun
tindakan
menjaga netralitas, dengan tertentu Kepolisian
dalam lainnya
tidak berpihak
memberikan selama
pelayanan
berlangsungnya
tahapan – tahapan Pemilu 2014. Hal ini sejalan dengan : 1.
Pengamalan nilai –
nilai
Tribrata sebagai pedoman moral
Polri, “Kami Polisi Indonesia”
mengandung makna salah
satunya merupakan pernyataan netralitas anggota
Polri tidak
berpihak terhadap urusan politik. 2.
Undang
–
undang
Nomor
bahwa, Polri tidak praktis
untuk
melibatkan
Tahun
2002
diri dalam
menyebutkan
kehidupan politik
menjamin objektivitas dan pemuliaan profesi,
tidak menggunakan hak tidak terlibat
2
dalam
memilih dan dipilih untuk menjamin politik
praktis
sebagai
bentuk
pengabdian dan tanggung jawab profesi serta dapat menduduki jabatan politik di luar Kepolisian setelah mengundurkan
diri
/ pensiun. 3.
Undang – undang
Nomor
dalam Pemilu tahun
8
Tahun
2012
pada pasal 326,
2014 anggota Polri tidak menggunakan
haknya untuk memilih. VIII. Kesimpulan 1.
Polri beserta
mitra
keamanan
lainnya (TNI dan instansi
terkait) siap melaksanakan pengamanan Pemilu 2014. 2.
Berbagai kerawanan / potensi ancaman yang diperkirakan akan terjadi telah disiapkan rencana kegiatan dikoordinasikan dengan instansi terkait.
antisipasi
dan
telah
22
3.
Sarana dan
perlengkapan
(ranmor, kapal dan pesawat udara)
yang dimiliki Polri diberdayakan untuk mendukung pengamanan Pemilu tahun 4.
2014.
Penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu dilaksanakan secara profesional, proporsional, akuntabel dan transparan.
5.
Menjaga
netralitas
selama
berlangsungnya
tahapan –
tahapan Pemilu 2014 baik dalam rangka pengamanan
maupun
penegakan hukum tindak pidana Pemilu. IX.
Penutup Pemilu 2014 memiliki arti yang sangat penting dan strategis bagi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dalam menentukan pemimpin bangsa yang mampu membawa bangsa
Indonesia
mencapai
diamanatkan dalam pembukaan
tujuan UUD
nasionalnya 1945.
sebagaimana
Oleh karena itu Polri
beserta seluruh stakeholders meliputi Penyelenggara Pemilu, Pengawas Pemilu, TNI, dan semua komponen masyarakat harus dapat berperan aktif sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing untuk bersamasama mengawal, mendukung dan mensukseskan pemilu 2014 agar dapat berjalan dengan aman, tertib, jujur, adil dan demokratis.
Jakarta, 11 Februari 2014 KAPOLRI
