S U L U T MENJAGA HAK RAKYAT DALAM PEMILU

Edisi VIII|Oktober 2015

Jurnal Suara ....................... KOMISI PEMILIHAN UMUM

SULUT

MENJAGA HAK RAKYAT DALAM PEMILU

Pemilih

Sulawesi Utara ditetapkan Website: http://www.kpu-sulutprov.go.id

Daftar Isi

5

Berita Utama - Demokrasi itu INDAH - Dari Daftar Pemilih Sementara menuju Daftar Pemilih Tetap

10

Nasional

Ida Budhiati Minta KPU di Daerah Segera Laksanakan Putusan Bawaslu Ketua KPU Ingatkan Untuk Jaga Integritas Penyelenggaraan Pilkada 810 Pasangan Calon telah Terdaftar dalam Pilkada Serentak 2015 96,8 Juta, Jumlah DPT Online Pilkada 2015

KPU SULUT PENASEHAT YESSY Y. MOMONGAN, ARDILES M.R. MEWOH, VIVI TESKRI LIDIA GEORGE, ZULKIFLI GOLONGGOM, FACHRUDDIN NOH, JONA OROH, FERRI RANTI, SPENNER MANOSSOH, DJEMMY TAMBOTO

TIM JURNAL PENANGGUNG JAWAB : VIVI GEORGE. EDITOR: RUDI. REDAKTUR : FACHRUDDIN NOH (KOORDINATOR), LIDYA RANTUNG, CHRISTIE TALUMEWO, RAYMOND MAMAHIT, JEIKY MENTANG, FEBRY LANGKUN, EVANS TULENGEN, ANGEL, BILLY, SANTOS, VALENTINO. LAYOUT: ENRA PAENDONG. KEUANGAN: PEGI LANTU.

SEKRETARIAT

Hal Baru Dalam Pilkada 2015 Ketua KPU Buka Rapimnas ke III di Babel

23

Info KPU

Info Persiapan Debat Kandidat

PKPU Nomor 4 Tahun 2015 Tentang

24

PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Kilas KPU

30

KPU Sulut Jalan Diponegoro Nomor 25 Manado. Telp. (0431) 841-346. Fax. (0431) 841-364. Website: http://www.kpu-sulutprov.go.id

Salam Redaksi

Lidya N. Rantung, SE., MSi

P

emilih di Sulawesi Utara sudah melewati Tahapan Pemutakhiran Data mulai dari hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara sampai Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap yang dilakukan secara berjenjang mulai ditingkat PPS, PPK, KPU Kabupaten Kota sampai Rekapitulasi tingkat Provinsi.

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara atau disingkat DPS Provinsi Sulawesi Utara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015, Medio 3 September 2015 terus di kawal dari jumlah yang disahkan dalam Rapat Pleno KPU Prov. Sulut dari 1.988.903 (satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan pulih tiga) pemilih menghasilkan Jumlah Pemilih Tetap atau disingkat DPT pada tanggal 4 Oktober 2015 menjadi perbedaan Jumlah Pemilih yakni 1.939.132 (satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh dua). TahapanTahapan berkaitan dengan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih menjadi perhatian khusus dan utama.Setelah Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap di tetapkan kan oleh KPU Prov. Sulut dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar pemilih Sementara Hasil Perbaikan menjadi DPT,tahapan selanjutnya Penyampaian DPT kepada Petugas PPS dan Pengumuman DPT oleh PPS. Masih ada ruang masyarakat Pemilih yang belum terakomodir baik dalam DPS maupun DPT akan di lanjutkan dengan Tahapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan atau disingkat DPTb-1. Ini ruang yang masih diberikan penyelenggara sebelum berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang jatuh pada tanggal 9 Desember 2015. Semoga Pemilih di Sulawesi Utara dipastikan terdaftar, akan datang di Tempat Pemungutan Suara, akan memberikan Hak Suaranya untuk menetukan Pemimpin di Sulawesi Utara. Pemilih menentukan siapa yang akan dipilih, Pemilih berhak mendapatkan Informasi yang benar apakah sudah Terdaftar atau belum. Akses Informasi sangat mudah dengan mendatangi setiap papan pengumuman di setiap Desa atau Kelurahan. Tak hanya berita dan informasi seputar Pemilih, ada berita Kegiatan tahapan lainnya, Varia KPU Prov. Sulut dan tak kalah pentingnya Berita Nasional yang disajikan dalam Jurnal Edisi Oktober kali ini. Selamat membaca. Salam Demokrasi

Edisi VIII-Oktober 2015 |KPU SULUT|

4

Berita Utama

DEMOKRASI itu INDAH Jurnal KPU SULUT, - Sosialisasi ajakan untuk turut serta dalam Pemilihan Kepala Daerah di Sulawesi Utara tanggal 9 Desember 2015 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, mempunyai warna tersendiri berthemakan Demokrasi itu Indah.

M

enarik kali ini Sosialisasi

menghadapi Pemilihan Kepala Daerah

ajakan untuk turut serta dalam

Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015

Pemilihan Kepala Daerah di

serta Bupati dan Wakil Bupati, Walikota

Sulawesi Utara tanggal 9 Desember 2015

dan Wakil Walikota di 7 (tujuh) Kabupaten

yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum

dan Kota secara serentak di Indonesia.

Provinsi Sulawesi Utara, mempunyai warna

Pagi yang cerah disertai udara sejuk

tersendiri berthemakan Demokrasi itu

nampak hampir 900 peserta senam sumba

Indah.

mengikuti irama lagu dan menjadi perha-

KPU Prov. Sulut kerjasama Harian

tian khusus instruktur senam dengan ciri

Tribun Manado menggelar Senam Sumba

khas sangat menguasai gerak gerik diatas

sebagai pintu masuk dalam mensosialisa-

panggung dan diikuti peserta sumba ter-

sikan bahwa Provinsi Sulawesi Utara akan

masuk para Komisioner KPU Prov. Sulut


5

Berita Utama

dan Sekretariat terjun langsung mengikuti

Dalam rangka Sosialisasi pada tanggal 9

senam dengan mengeluarkan keringat

Desember 2015 Indonesia secara serentak

yang tak hentinya dan terasa melupakan

di 9 Provinsi dan 260 Kabupaten dan Kota,

sejenak pekerjaan tahapan yang menguras

pesan yang disampaikan oleh Ketua KPU

tenaga dan energi dengan bersenam sumba

Prov. Sulut ,Yessy Momongan antara lain

terasa sehat dan segar kembali.

“Mari masyarakat untuk kita turut bersama dalam Pesta Demokrasi “. Ditambahkan

Kawasan Mega Mas dalam suasana penuh keakraban dipagi itu tepatnya Sabtu , 16 Oktober 2015 bukan hanya dipenuhi peserta sumba tapi nampak disekitar banyak pula yang sedang lari pagi bersama keluarga,orang per orang,ada yang hanya jalan santai sambil mengikuti pesan dan ajakan yang dilakukan secara bergantian oleh 4 Komisioner yang berada di panggung

pula Komisioner Fachruddin Noh sebagai Divisi Sosialisasi “Kita akan memilih dan menentukan Calon Pemimpin Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.Sebentar kami akan ada pembagian kaos bagi peserta senam Sumba”. Ditambahkan pula ajakan dan informasi

antara lain Yessy Momongan , Fachruddin

oleh Komisioner Vivi George “Indonesia se-

Noh, Vivi George dan Zulkifli Golonggom.

bagai Negara Demokrasi memberikan ruang


6

Berita Utama

seluas-luasnya bagi Masyarakat pemilih menentukan pemimpin”. Ajakan oleh Komisioner Zulkifli Golonggom “agar peserta senam sumba juga dapat pastikan sebagai pemilih sudah terdaftar dan dapat mengikuti Pesta Demokrasi untuk tidak lupa datang di Tempat Pemungutan Suara tanggal 9 Desember 2015” dan di sampaikan pula karena secara Nasional itu adalah Libur Nasional. Mari kita wujudkan dan dukung serta sukseskan bahwa Demokrasi itu Indah. Ini bukan hanya sebuah simbol semata tapi kita wujudkan bersama, bahwa dari kita dan untuk kita, Pemimpin yang siap membangun Negeri ini, Pemimpin yang berintegritas dan bermartabat . Sebuah Demokrasi mahal, indah saat kita tepat menentukan pilihan kita. Pesan dalam momentum senam sumba akan dilakukan secara reguler sebagai pintu masuk mewujudkan tercapainya target atau sasaran yakni pemilih untuk datang di TPS pada hari “H”. Akhir kata, KPU Prov. Sulut sudah mengambil bagian dari memberikan Informasi sampai mengingatkan untuk datang di TPS sekalian membagikan kostum yang bertuliskan Damai itu Indah kepada peserta senam sumba dan sebagai bagian dari tak terpisahkan dari tahapan menjelang hari Pemilihan Kepala Daerah yang tidak akan lama lagi digelar karena tinggal 2 bulan dan sudah di depan mata. Semoga persiapan tahapan semakin matang sampai hari pelaksanaan. Edisi VIII-Oktober 2015 |KPU SULUT|

7

Berita Utama

Dari Daftar Pemilih Sementara menuju Daftar Pemilih Tetap Jurnal KPU Sulut, - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara terus giat melakukan koordinasi berkaitan dengan pencermatan, pencocokan dan penelitian Daftar Pemilih di 15 KPU Kabupaten dan Kota se Sulawesi Utara.

R

ekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi Sulawesi Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan secara intensif agar tidak ada masyarakat pemilih yang tertinggal tahap demi tahap. Kerja keras mulai dari pemutakhiran data tingkat desa dan kelurahan sampai tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi berjalan sesuai tahapan. KPU sebagai penyelenggara melibatkan Masyarakat yang memberi diri untuk terlibat langsung dalam pemutakhiran data mulai dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau yang disingkat PPDP adalah Petugas Rukun Tetangga atau rukun warga yang memEdisi VIII-Oktober 2015 |KPU SULUT|

8

bantu lancarnya tugas panitia Pemungutan Suara atau disingkat PPS. Peran Penyelenggara Ad Hoc sangat membantu saat pemutakhiran data. Pengertian Daftar Pemilih Sementara adalah Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan atau DP4 dan Daftar Pemilih pada Pemilu atau pemilihan terakhir. Sedangkan pengertian Daftar Pemilih Tetap adalah Daftar pemilih hasil pemutakhiran DPS. Daftar Pemilih Tetap dalam Rekapitulasi yang sudah ditetapkan oleh KPU Prov. Sulut pada tanggal 4 Oktober 2015 langsung diumumkan di tingkat PPS agar dapat diketahui secara langsung apakah masih

Berita Utama ada masyarakat pemilih yang belum terakomodir. Setelah adanya pengumuman DPT bagi masyarakat pemilih yang belum terdaftar tetapi memenuhi syarat akan dimasukkan dalam DPTb1 paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT. Proses tahapan DPTB1 nantinya sepanjang medio Oktober 2015 akan melakukan kembali rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkatan PPS, PPK , Kabupaten dan Kota sampai tahapan dilakukan Rekapitulasi tingkat Provinsi. Menjelang hari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur masih ada tahapan yang dinamakan Daftar Pemilihan Tambahan 2 dimana kalau memenuhi syarat bagi pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih di DPT dan DPTb1, akan dilayani pengunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau identitas lain.

“Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DP4 dan berdasarkan Daftar Pemilih dari Pemilu atauu Pemilihan Terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU dengan dibantu oleh PPK dan PPS” Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi Sulawesi Utara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015 difasilitasi KPU Prov. Sulut pada tanggal 3 September 2015 bersama 15 KPU Kabupaten dan Kota menghasilkan sebagai berikut : Kabupaten Bolaang Mongondow

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Jumlah Kecamatan : 15



Jumlah Kelurahan/Desa : 202



Jumlah TPS : 396

Jumlah TPS : 111

Jumlah TPS : 98

Jumlah Pemilih : - Laki-Laki 95.884 - Perempuan 88.881 Total Jumlah Pemilih 184.765



Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Kota Bitung

Kota Manado







Jumlah TPS : 124

Jumlah TPS : 353

Jumlah TPS : 800





9

Berita Utama Kabupaten Kep. Sitaro

Kabupaten Kep. Sangihe

Kabupaten Kep. Talaud







Jumlah TPS : 181

Jumlah TPS : 299

Jumlah TPS : 299




Kota Kotamobagu

Kabupaten Minahasa Selatan

Kabupaten Minahasa Tenggara







Jumlah TPS : 239

Jumlah TPS : 378

Jumlah TPS : 221




Kota Tomohon

Kabupaten Minahasa Utara

Kota Minahasa







Jumlah TPS : 371

Jumlah TPS : 203

Jumlah TPS : 584




Sumber data : KPU Prov. Sulut, 2015

Jumlah keseluruhan Kecamatan ada 167,Kelurahan/Desa ada 1.838. Jumlah TPS dalam Daftar Pemilih Sementara berjumlah 4.559 dan Total Ha-

sil Rekapitulasi DPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berjumlah 1.982.361 terdiri dari Jumlah Pemilih Laki-laki 1.006.542 dan Pemilih Perempuan 982.361. Daftar Pemilih Sementara (DPS) setelah ditetapkan dalam Rekapitulasi tingkat Provinsi pada tanggal 3 September 2015 oleh 15 KPU Kabupaten dan Kota se Sulawesi Utara, rentang tanggal 3 – 9 September 2015 tahapan Penyampaian DPS kepada PPS. Selanjutnya tanggal 10 – 19 September 2015 dibuka lagi ruang Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS dan Perbaikan DPS pada 20 -25 September 2015. Setelah itu, Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK selama 3 hari dari tanggal 26 – 28 September 2015. Secara berjenjang dalam Tahapan telah dilakukan Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan pada tanggal 29 – 30 September 2015. Tahapan demi tahapan terus dilakukan untuk mencermati dan meneliti Daftar Pemilih agar tidak ada yang tertinggal. Sebagai Penyelenggara, benar-benar melakukan kerja keras dan sangat intensif .Rekapitulasi Daftar Pemilih (DPS) hasil perbaiEdisi VIII-Oktober 2015 |KPU SULUT|

10

Berita Utama kan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilakukan sesuai tahapan tanggal 1-2 Oktober 2015 dan Tahapan penyampaian DPT ke PPS selama tanggal 3 – 12 Oktober 2015 . Rekapitulasi DPT tingkat Provinsi sudah berlangsung pada tanggal 4 Oktober 2015 bertempat di Hotel Sahid yang dihadiri pihak terkait antara lain 15 KPU Kabupaten dan Kota, Bawaslu Provinsi Sulut, Tim Kampanye Pasangan Calon, Pemerintah Provinsi Sulut dalam hal ini Badan Kesbangpol dan Media Cetak dan Elektronik. KPU Provinsi Sulawesi Utara melakukan Supervisi di 15 KPU Kabupaten dan Kota pasca Penetapan DPT ada penyampaian DPT kepada PPS sampai tanggal 12 Oktober 2015 dan tujuan Supervisi untuk memastikan apakah Penyelenggara Ad Hoc dalam hal ini PPS sesuai jadwal telah mulai melakukan tahapan Pengumuman yang menjadi tugas PPS sampai pada tanggal 9 Desember 2015 saat Pemilihan Kepala Daerah. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Hasil Perbaikan /Daftar Pemilih tetap Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015 difasilitasi KPU Prov. Sulut sudah dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2015 .


11

Berita Utama Berikut kami sajikan data hasil Pleno menghasilkan Pemilih Tidak Memenuhi Syarat, Perbaikan DPT, Jumlah Pemilih DPS, Jumlah Pemilih DPT dan rincian Rekapitulasi 15 KPU Kabupaten Kota ,hasilnya sebagai berikut :

A

Pemilih Tidak Memenuhi Syarat 1. Meninggal Dunia

7.263

Pemilih

2. Ganda

42.182

Pemilih

3. Dibawah Umur

116

Pemilih

4. Pindah Domisili

24.306

Pemilih

5. Tidak Dikenal

14.624

Pemilih

6. TNI

42

Pemilih

7. POLRI

162

Pemilih

8. Hilang Ingatan

39

Pemilih

9. Hak Pilih Dicabut

0

Pemilih

10. Bukan Penduduk Setempat

1.054

Pemilih

89.788

Pemilih

40.017

Pemilih

TOTAL B.

Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Lainnya Jumlah Pemilih Baru

C.

Jumlah Pemilih DPS Tgl 3 September 2015

1.988.903

D.

Jumlah Pemilih DPS Tgl 3 September 2015 (C-A+B)

1.939.132


Berikut kami sajikan Data Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 15 KPU Kabupaten dan Kota se Sulut : Kabupaten Bolaang Mongondow

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur







Jumlah TPS : 341

Jumlah TPS : 111

Jumlah TPS : 100





12

Berita Utama Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Kota Bitung

Kota Manado







Jumlah TPS : 123

Jumlah TPS : 353

Jumlah TPS : 811




Kabupaten Kep. Sitaro

Kabupaten Kep. Sangihe

Kabupaten Kep. Talaud







Jumlah TPS : 181

Jumlah TPS : 299

Jumlah TPS : 201




Kota Kotamobagu

Kabupaten Minahasa Selatan

Kabupaten Minahasa Tenggara







Jumlah TPS : 238

Jumlah TPS : 372

Jumlah TPS : 221




Kabupaten Minahasa Utara

Kota Tomohon

Kota Minahasa







Jumlah TPS : 371

Jumlah TPS : 203

Jumlah TPS : 568





Dari Hasil DPT dalam Tabel Jumlah keseluruhan Kecamatan ada 167,Kelurahan/Desa ada 1.838 Jumlah TPS dalam Daftar Pemilih Tetap berjumlah 4.450 dan Total Hasil Rekapitulasi DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berjumlah 1.939.132 terdiri dari Jumlah Pemilih Laki-laki 982.162 dan Pemilih Perempuan 956.970. Dari Hasil Rekapitulasi DPT disampaikan ke PPS untuk diumumkan ke Masyarakat terutama Pemilih. Semoga dari DPS menuju DPT untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi UtaraTahun 2015, pastikan nama anda terdaftar. Dukung dan sukseskan Pesta Demokrasi yang digelar Serentak di Indonesia.Semoga!


13

Nasional Ida Budhiati Minta KPU di Daerah Segera Laksanakan Putusan Bawaslu Belitung, kpu.go.id – Komis

ioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Divisi Hukum dan Pengawasan, Ida Budhiati menyampaikan agar KPU provinsi menyelesaikan beberapa Pekerjaan Rumah (PR) yang harus diselesaikan di tingkat KPU provinsi dan KPU kabupaten/ kota, Kamis (8/10). Komisioner KPU RI Divisi Hukum dan Pengawasan, Ida Budiathi

H

imbauan tersebut disampaikan Ida kepada ketua dan sekretaris KPU provinsi se-Indonesia peserta Rapat Pimpinan (Rapim) KPU dan KPU provinsi, di Ballroom Hotel Hatika, Belitung. Himbauan pertama yang ditekankan oleh Ida adalah KPU provinsi perlu melakukan supervisi kepada KPU kabupaten/kota apabila masih ada daerah yang menunda atau belum melaksanakan putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau Pannitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Ida menekankan hal tersebut karena masih terdapat beberapa daerah yang belum melaksanakan atau menunda pelaksanaan putusan Bawaslu. “Tugas KPU ialah melaksanakan, benar atau salah ialah tanggung jawab pengawas,” tutur Ida mengingatkan. Himbauan serupa juga diingatkannya terkait tindak lanjut putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) dan Edisi VIII-Oktober 2015 |KPU SULUT|

14

Putusan Mahkamah Agung (MA). “Kita tidak bisa memperdebatkan (putusan PTTUN/Putusan MA), atau mempersoalkan itu baik atau buruk, kewajiban kita hanya melaksanakan,” tandas Ida. Hal tersebut perlu dilakukan karena di dalam undang-undang, KPU tidak memiliki legal standing untuk melakukan kasasi. “Dalam kontruksi undang-undang, posisi KPU adalah untuk melaksanakan, tidak ada legal standing untuk mengajukan kasasi,” lanjut Dia. Terhadap daerah yang sedang berproses di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ida meminta KPU provinsi untuk aktif berkomunikasi dengan KPU kabupaten/kota setempat guna mengetahui persoalan yang tengah berlangsung di DKPP. (ftq/red. FOTO KPU/ ook/Hupmas) Sumber Website KPU RI

Nasional Ketua KPU Ingatkan Untuk Jaga Integritas Penyelenggaraan Pilkada

Cilegon, kpu.

go.id – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Husni Kamil Manik mengingatkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota untuk menjaga integritas dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2015. Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik

Hal tersebut dikemukakan dalam sambutannya di kegiatan Bimbingan Teknis Pemungutan, Penghitungan, Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan di Kota Cilegon, Banten 20 hingga 22 Oktober 2015. “Hal yang perlu diingatkan dalam penyelenggaraan Pilkada adalah harus menjaga integritas bagi KPU, apapun terobosan yang mau dibuat kalau integritas kita tidak dipelihara maka kerja keras kita tidak akan diterima oleh masyarakat. sukses itu penting, (ucapan) selamat juga penting, tapi kepercayaan publik juga sangat penting. Inilah modal kita untuk menggapai suatu kesuksesan dalam Pilkada serentak Tahun 2015” ujar Ketua. Lanjut Ketua, “Kita sudah berupaya melakukan terobosan penting dalam mempersiapkan Pilkada agar lebih baik dalam hal kualitas persiapan regulasi maupun praktek. Tim KPU dalam hal praktek sudah berpikir simulatif dengan telah melakukan simulasi di beberapa daerah tidak hanya

untuk pasangan calon dua atau lebih juga sudah dicoba untuk yang hanya memiliki satu pasangan calon,” jelas Husni. Selain itu, Ketua KPU juga mengingatkan kepada seluruh KPU untuk membaca dan mempelajari secara teliti semua Peraturan dan pedoman dari KPU, kemudian mendiskusikan dan membincangkan dengan personil di KPU di daerah sehingga semua personil dapat mengerti segala aturan terkait Pilkada. Bimtek tersebut diikuti oleh KPU Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Bali. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik, Anggota KPU Ida Budhiati, Ferry Kurnia Rizkiansyah, Arief Budiman, Hadar Nafis Gumay, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daniel Zuchron, Perwakilan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) para undangan serta peserta bimtek. (mtr/us/red. / FOTO KPU/dosen/Hupmas) Sumber Website KPU RI


15

Kegiatan dalam

ntara (DPS) di Daftar Pemilih Seme Pleno Penyusunan T Aula KPU Prov. SULU

perbaikan/Daftar Pemilih Rekapitulasi Data Pemilih Sementara Hasil Sulawesi Utara Tahun 2015. Tetap Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur

Rekapitulasi DPShP/DPT bersama KPU Kab/K ota se-Sulut.

Rakor Penyus unan Lapora n Pertanggun Penggunaan A g Jawaban nggaran Taha pan Pemilu 20 14

n Laporan pertanggung Jawaban Rapat Koordinasi dalam rangka Penyusuna 4 Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilu 201 Edisi VIII-Oktober 2015 |KPU SULUT|

16

sebulan

am Sumba n Tribun Manado menggelar Sen ria Ha a am jas ker ut Sul v. Pro U KP


17

Nasional 96,8 Juta, Jumlah DPT Online Pilkada 2015

Komisioner KPU RI, Hadar Nafis Gumay dan Arief Budiman saat memberikan keterangan pers terkait pengumuman DPT online dalam Pilkada serentak 2015 Selasa, (13/10).

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2015 yang telah masuk dalam database online sebanyak 96.869.739 pemilih (per 12 Oktober 2015), Selasa (13/10).

J

umlah tersebut terdiri dari pemilih laki-laki yang berjumlah 48.466.877, dan 48.402.861 pemilih perempuan. Data tersebut didapatkan dari sebaran pemilih di 300 kabupaten/kota, 3.591 kecamatan, 43.962 desa dan 237.790 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hal tersebut diungkapkan oleh Komisioner KPU RI, Hadar Nafis Gumay. “Data tersebut adalah data DPT yang tersebar di 300 kabupaten/kota, 3591 kecamatan, 43.962 desa, 237.790 TPS,” terang Hadar dalam konferensi pers di Media Center KPU RI. Data pemilih online tersebut berbeda dengan data pemilih yang ditetapkan melalui berita acara penetapan DPT Edisi VIII-Oktober 2015 |KPU SULUT|

18

oleh KPU di daerah (KPUD). Perbedaan itu karena ada sebagian daerah yang kesulitan mengunggah DPT secara online. “Untuk daerah yang kesulitan mengelola dan menyusun dalam Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih), kami meminta KPU di daerah untuk mengumpulkan berita acara dari DPT yang telah ditetapkan,” ujar dia. Dari 308 kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada, KPU baru mendapatkan 295 berita acara penetapan DPT dari KPUD. Tiga belas KPUD yang hingga hari ini (13/10) pukul 10.00 WIB belum menyerahkan berita acara/ mengunggah antara lain: 1. Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Timor Tengah

Nasional Utara (TTU) (Baru melanjutkan tahapan pilkada akibat calon tunggal); 2. Kota Batam, Kabupaten Mandailing Natal, dan Kota Mataram (Belum menetapkan DPT karena rekomendasi Panwaslu); 3. Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Sorong Selatan (Sudah menetapkan DPT tetapi belum mengunggah data melalui Sidalih). Gambaran DPT dari jumlah berita acara yang diterima KPU sebanyak 96.165.966, yang terdiri dari 48.134.104 pemilih laki-laki, dan 48.031.862 pemilih perempuan. Sesuai tahapan pilkada, DPT tersebut akan diumumkan oleh KPUD sejak tanggal 12 Oktober hingga 9 Desember 2015 mendatang. “Pengumuman ini memang kami sediakan untuk para pemilih mengecek sebelum atau pada saat pemungutan suara,” kata Hadar. Profil DPT Dalam kesempatan tersebut, Hadar juga mengumumkan profil pemilih yang terdiri dari pemilih pemula dan pemilih disabilitas. Untuk pemilih yang akan pertama kali menggunakan hak pilihnya (pemilih pemula), KPU mengumumkan jumlahnya sebanyak 1.964.073 pemilih. Yang terdiri dari 986.860 pemilih laki-laki, dan 977.213 pemilih perempuan. Pemilih pemula tersebut didapat KPU dari tanggal dan tahun lahir pemilih yang paska Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 lalu telah berusia 17 tahun, dan yang akan berusia 17 tahun saat hari

pemungutan suara pilkada 9 Desember mendatang. “Jadi pemilih ini adalah yang menjadi 17 tahun setelah hari pemungutan suara Pilpres yang lalu, sampai mereka yang akan mencapai 17 tahun pada tanggal 9 Desember 2015 nanti,” ujar Hadar. Terkait pemilih disabilitas, secara total, KPU dapat mendata sebanyak 124.367. Hadar menjelaskan data tersebut adalah data yang sampai saat ini mampu dipetakan oleh KPU. Ia meyakini pemilih disabilitas masih banyak yang belum terdata. “Yang berhasil kami catat dalam DPT secara total ada 124.367. Suatu angka yang saya yakini masih jauh lebih kecil dari penyandang disabilitas ada di dalam masyarakat kita, tetapi inilah yang baru berhasil kami dapatkan,” paparnya. Dengan diumumkannya DPT online tersebut, Hadar berharap masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas itu untuk memastikan apakah telah terdaftar sebagai pemilih atau belum. DPT online Pilkada 2015 dapat dilihat melalui http://data.kpu.go.id/dpt2015.php “Sejak kemarin tanggal 12 sampai tanggal 9 desember, DPT itu terpasang, jadi mohon mengecek,” tutur Hadar. Bagi pemilih yang belum terdaftar dalam DPT, KPU masih memberikan peluang kepada pemilih tersebut didaftarkan dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb-1). Pendaftaran tersebut dilakukan di kantor desa/kelurahan pada tanggal 13 – 20 Oktober 2015. Untuk mendaftarkan diri, pemilih harus menunjukkan identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) kepada petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS). (ris/red. FOTO KPU/ook/Hupmas) Sumber Website KPU RI


19

Nasional Hal Baru Dalam Pilkada 2015

Keterangan Foto : Komisioner KPU RI, Hadar Nafis Gumay saat memberikan materi dalam Bimtek Pemungutan, Penghitungan, Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pilkada Tahun 2015, di Denpasar, Jumat (30/10).

Denpasar, kpu.go.id – Terdapat hal berbeda pada perhelatan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2015, khususnya tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Hal baru yang perlu diperhatikan seperti jumlah pemilih dalam satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang jumlah maksimalnya mencapai 800 pemilih.

“P

raktik di lapangan berapa persen jumlah TPS kita yang jumlahnya mencapai 800 pemilih? tapi hal ini bisa kita laksanakan dalam rangka efisiensi pelaksanaan pilkada, dengan tetap memerhatikan aksesibilitas atau kemudahan bagi pemilih untuk mengakses TPS ini,” tutur Komisioner KPU RI Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Hadar Nafis Gumay, Jumat (30/10) saat memberikan materi Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemungutan, Penghitungan, Rekapitulasi dan Penetapan hasil Pilkada tahun 2015. Edisi VIII-Oktober 2015 |KPU SULUT|

20

Hal baru lainnya adalah penggunaan formulir C7 yang digunakan untuk mencatat pemilih yang hadir di TPS, serta adanya Panitia Pengawas Lapangan (PPL) di TPS. “Dalam pilkada ini pastikan formulir C7 dikenali betul oleh para petugas kita, dan dicatat seluruh pemilih yang adil dan akurat. Kita mengandalkan form ini untuk memastikan dan mempertanggungjawabkan tentang pemilih yang hadir harus terekam dengan baik, ujar Hadar dihadapan peserta bimtek

Nasional

“Pastikan petugas KPPS menempel DPT di TPS. Kalau pemilih tersebut terdaftar, beritahukan kepada petugas KPPS 4 dan 5 untuk mencatat pemilih itu. Jika memang tidak terdaftar pemilih bisa dicatatkan kedalam formulir DPTB-2. Pastikan mereka dicatat pada pukul 12.00 siang atau satu jam sebelum pemungutan suara berakhir.

yang digelar di Sanur, Denpasar.

ang di TPS.

Adanya pencatatan pengguna hak pilih penyandang disabilitas dalam formulir C1 juga merupakan hal baru. KPU perlu mencatat pemilih disabilitas untuk mengukur perjalanan demokrasi melalui pilkada berapa banyak warga penyandang disabilitas yang ikut berpartisipasi.

“Pastikan petugas KPPS menempel DPT di TPS. Kalau pemilih tersebut terdaftar, beritahukan kepada petugas KPPS 4 dan 5 untuk mencatat pemilih itu. Jika memang tidak terdaftar pemilih bisa dicatatkan kedalam formulir DPTB-2. Pastikan mereka dicatat pada pukul 12.00 siang atau satu jam sebelum pemungutan suara berakhir, papar Hadar.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) juga harus mengembalikan formulir pemberitahuan (formulir C6) yang tidak terdistribusikan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS). Hal ini untuk menghindari penyalahgunaan yang kerap terjadi. Terkait pencatatan pemilih di TPS oleh KPPS, pada pilkada ini petugas KPPS 4 dan 5 mencatat administrasi para pemilih yang hadir menggunakan hak suaranya. KPU juga menggunakan petugas keamanan untuk menerima pemilih dan menanyakan adanya form C6. Jika tidak membawa, petugas akan mengarahkan pemilih untuk melihat Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dipas-

Menyangkut penghitungan di TPS, hasil suara disampaikan dan dikirim pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui PPS pada hari itu juga. “Pastikan TPS ini adalah TPS yang ramah khususnya penyandang disabilitas dan orang tua. Kita upayakan keadaan TPS rata dan cukup luas dengan ukuran 8 x 10 meter, pungkas Hadar yang juga mantan Direktur Centro (ook/red. FOTO KPU/ook/Hupmas) Sumber Website KPU RI


21

Profil Ketua KPU Buka Rapimnas ke III di Babel

Rapat Pimpinan Nasional KPU dan KPU Provinsi ke III resmi dibuka oleh Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik

Belitung, kpu.go.id – Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) KPU dan KPU Provinsi ke III resmi dibuka oleh Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik. Pembukaan rapimnas yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Hatika, Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung ini ditandai dengan pemukulan gong sebanyak sembilan kali, Kamis (8/10).

H

imbauan tersebut disampaikan Ida kepada ketua dan sekretaris KPU provinsi se-Indonesia peserta Rapat Pimpinan (Rapim) KPU dan KPU provinsi, di Ballroom Hotel Hatika, Belitung. Himbauan pertama yang ditekankan oleh Ida adalah KPU provinsi perlu melakukan supervisi kepada KPU kabupaten/kota apabila masih ada daerah yang menunda atau belum melaksanakan putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau Pannitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Ida menekankan hal tersebut karena masih terdapat beberapa daerah yang belum melaksanakan atau menunda pelaksanaan putusan Bawaslu. “Tugas KPU ialah melaksanakan, benar atau salah ialah tanggung jawab pengawas,” tutur Ida mengingatkan. Himbauan serupa juga diingatkannya terkait tindak lanjut putusan Pengadilan Edisi VIII-Oktober 2015 |KPU SULUT|

22

Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) dan Putusan Mahkamah Agung (MA). “Kita tidak bisa memperdebatkan (putusan PTTUN/ Putusan MA), atau mempersoalkan itu baik atau buruk, kewajiban kita hanya melaksanakan,” tandas Ida. Hal tersebut perlu dilakukan karena di dalam undang-undang, KPU tidak memiliki legal standing untuk melakukan kasasi. “Dalam kontruksi undang-undang, posisi KPU adalah untuk melaksanakan, tidak ada legal standing untuk mengajukan kasasi,” lanjut Dia. Terhadap daerah yang sedang berproses di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ida meminta KPU provinsi untuk aktif berkomunikasi dengan KPU kabupaten/ kota setempat guna mengetahui persoalan yang tengah berlangsung di DKPP. (ftq/red. FOTO KPU/ook/Hupmas) Sumber Website KPU RI

Info KPU

Info Persiapan Debat Kandidat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara melakukan Rapat Internal dan Rapat Koordinasi bersama Tim Kampanye 3 Pasangan Calon pada tanggal 26 Oktober 2015 untuk Persiapan Debat Kandidat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015. Sosialisasi persiapan Debat kandidat yang dilakukan oleh KPU Prov. Sulut Yang bertujuan untuk menyebarluaskan profil, visi dan misi serta program kerja pasangan calon kepada masyarakat. Output Debat Kandidat : Terlaksananya debat calon untuk memberikan informasi yang komprehensif sebagai salah satu pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihannya. Persiapan Debat Kandidat ,KPU Prov. Sulut melakukan pertemuan dengan Panelis/Tim Pakar dari kalangan proesional dan akademisi yang akan bertugas menyusun pertanyaan. Tugas Para Panelis berkaitan dengan penyusunan Thema Tim di bagi 3 panelis dimana secara umum merujuk pada kontekstualisasi visi, rencana strategis pembangunan dan isu-isu aktual di Provinsi Sulawesi Utara. Secara spesifik tema mencerminkan sebagai berikut : - - - - -

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Memajukan daerah Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Menyelesaikan persoalan daerah Menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional - Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kebangsaan Dari point specifik diatas KPU Prov. Sulut memformulasikan Thema yang dibagi menjadi 3 bagian sebagai berikut : Debat I : Thema : Pelayanan Publik Masyarakat,Tata Kelola Pemerintahan, Kesejahteraan Debat II : Thema : Energi, Lingkungan, Stabilitas Debat III : Thema : Wilayah Perbatasan Panelis/Tim Pakar yang berperan dalam Penyusunan Pertanyaan yang akan di pandu oleh Moderator yang akan ditentukan diantara Panelis.Para panelis yang ditunjuk sebagai Tim Kerja adalah sebagai berikut : 1. Drs Philep Mores Regar,MS 2. Sitti Nurlaili Djenaan, SPd,MA 3. Yopie Pangemanan,S.Pd,MM,MPd 4. Prof. Dr. Telly Sumbu,SH,MH 5. Rignolda Djamaluddin 6. Dr dr. Abeng Elong,MARS 7. Prof Dr.Grevvo Gerung 8. Dr Ronny.R.Maramis,SH,MH 9. Noldy Tuerah,Ph.D Komisi Pemilihan Umum Prov. Sulut melaksanakan Debat Kandidat sebanyak 3 (tiga) kali mulai tanggal 7 November 2015, 14 November 2015 dan 21 November 2015. Debat Kandidat akan diselenggarakan kerjasama dengan Media Elektronik Lokal dan Media Nasional. Edisi VIII-Oktober 2015 |KPU SULUT|

23

menggunakan formulir Model AA-KWK; b.

memperbaiki

data

Pemilih

kesalahan;

- 11 -

PKPU apabila

terdapat

c.

mencoret Pemilih yang telah meninggal;

d.

mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;

PKPU Nomor 4 Tahun 2015 e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan Tentang status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara. PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM GUBERIndonesia PEMILIHAN atau Kepolisian Negara Republik (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan data Pemilih Indonesia; NUR DANdimaksud WAKIL BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU sebagaimana padaGUBERNUR, ayat (1) kepada PPDP f. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 melalui PPK dan DAN PPS dalam bentukWALIKOTA softcopy dan WALIKOTA WAKIL tahun

hardcopy.

dan

belum

kawin/menikah

pada

hari

pemungutan suara; g.

Bagian Kedua

mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;

Pemutakhiran Data Pemilih

h.

mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;

i.

Paragraf 1

j.

KPU/KIP

Kabupaten/Kota

PPDP

sebagaimana

dimaksud

melakukan

pada

ayat

k.

mencoret Pemilih yang bukan merupakan penduduk daerah

(8)

PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih menempelkan

PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat

formulir Model AA.2-KWK pada rumah Pemilih.

diberhentikan

dengan

Keputusan

KPU/KIP

PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah:

(9)

Coklit

dengan

menggunakan

PPDP mencatat dan hasil kegiatan Coklit - 13 merekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6). menyampaikan rekapitulasi hasil Coklit PPDP . . . sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada(10) PPS.

(11) PPS melaksanakan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP.

dan b.

stiker

(10) PPDP

1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang;

paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.

Pasal 11 (1)

PPS

menyusun

daftar

Pemilih

hasil

pemutakhiran

PPDP melakukan Coklit paling lama 36 (tiga puluh enam)

berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP paling lama 7 (tujuh)

hari dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung

hari sejak menerima hasil Coklit dari PPDP sebagaimana

dan dapat menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT)

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (9).

atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain.

(2)

Sebelum

dan - 12 setelah PPDP melakukan Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPS dibantu oleh PPDP

registrasi PPDP . . . kependudukan desa/kelurahan atau sebutan lain. (7)

Pemilihan

dengan menggunakan formulir Model AA.1-KWK dan

a.

(6)

menyelenggarakan

yang bersangkutan.

Kabupaten/Kota.

(5)

yang

berdasarkan identitas kependudukan.

dapat

Warga (RW) atau sebutan lain, yang diusulkan oleh PPS

dan

(4)

berkekuatan

mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus

pada

(1)

berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun

(3)

pengadilan

pada kolom jenis disabilitas; dan

dalam

Pemutakhiran Data Pemilih dibantu oleh PPDP. (2)

putusan

hukum tetap;

Pasal 10 (1)

mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan

Daftar Pemilih Sementara

berkoordinasi

dengan

petugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh PPDP dengan menggunakan formulir Model A1-KWK. (3)

tetapi

belum

terdaftar

dalam

data

memperbaiki

data

Pemilih

apabila

rekapitulasi

daftar

Pemilih

hasil

dengan menggunakan formulir Model A1.1-KWK. (4)

PPS menyampaikan daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rekapitulasi

Pemilih

daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

menggunakan formulir Model AA-KWK; b.

melakukan

daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan untuk memperbaiki data Pemilih, dengan cara: mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat,

PPS

pemutakhiran paling lama 3 (tiga) hari setelah menyusun

Kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

a.

PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran

kepada PPK dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam bentuk

terdapat

softcopy.

kesalahan; (5)

Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih

c.

mencoret Pemilih yang telah meninggal;

d.

mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke

Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan

daerah lain;

dalam bentuk hardcopy.

e.

hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar

mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia

atau

Kepolisian

Negara

Pasal 12

Republik (1)

Indonesia;

PPK

melakukan

rekapitulasi

daftar

Pemilih

hasil

pemutakhiran di wilayah kerjanya paling lama 2 (dua)

f.

mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17

hari sejak menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran

tahun

dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3)

dan

belum

kawin/menikah

pada

hari

pemungutan suara; g.

mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;

|KPU | 24 Edisi h.VIII-Oktober 2015 SULUT mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter; i.

mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya

dan ayat (4). (2)

Rekapitulasi

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

(1)

PPK

melakukan

PKPU

rekapitulasi

daftar

Pemilih

disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa

hasil

nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.

pemutakhiran di wilayah kerjanya paling lama 2 (dua) hari sejak menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran

(6)

ditunjukkan terbukti benar.

dan ayat (4). (2)

(3)

Rekapitulasi

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

(7)

KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi hasil

dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke

Pemutakhiran Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud

dalam berita acara ditandatangani oleh Ketua dan - 14yang -

pada ayat (1), ke dalam formulir Model A1.3-KWK, yang

Anggota PPK.

salinannya disampaikan kepada:

Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri

oleh

PPS,

Panwas

Kecamatan, dan Tim (3) Rapat . . .

Kampanye Pasangan Calon. (4)

KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklajuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila data yang

dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3)

Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada

a.

KPU Provinsi/KIP Aceh;

b.

KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh;

c.

Panwas Kabupaten/Kota;

Kampanye

d.

setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;

Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila

e.

perangkat

ayat

(3),

Panwas

Kecamatan

atau

Tim

terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi. (5)

(6)

(7)

yang

menangani

urusan

Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus

(8)

KPU/KIP

Kabupaten/Kota

dalam

menetapkan

DPS


sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan


formulir Model A1-KWK.

PPK

wajib

menindaklanjuti

masukan

sebagaimana

(9)

KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS

dimaksud pada ayat (5), apabila data yang ditunjukkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada PPS melalui

terbukti benar.

- 16 3- (tiga) rangkap, untuk digunakan PPK dalam jumlah

PPS

melakukan

rekapitulasi

hasil

perbaikan

sebagai:

DPS

a.

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan

b.

PPS menyampaikan hasil perbaikan DPS kepada PPK sebagai

sebagaimana

pengumuman

di

kantor

desa/kelurahan

atau

sebutan lain;

formulir Model A1.1-KWK. (8)

daerah

kependudukan dan catatan sipil setempat.

dimaksud

pada

ayat

(5)

a. pengumuman ... pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis

dan

lainnya; dan

rekapitilasi hasil perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lambat 3 (tiga) hari sejak melakukan

c.

arsip PPS.

perbaikan DPS. (10) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS (9)

PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar

sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dalam bentuk

Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam

softcopy dengan format portable document format (pdf)

formulir Model A1.2-KWK

yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan

(10) Salinan

formulir

Model

A1.2-KWK

Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon

sebagaimana

tingkat kabupaten/kota, Panwas Kecamatan dan Panwas

dimaksud pada ayat (9) disampaikan kepada: a.

KPU/KIP Kabupaten/Kota;

b.

KPU

Provinsi/KIP

Aceh

Kabupaten/Kota. melalui

KPU/KIP

(11) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi DPS setelah

Kabupaten/Kota;

menerima c.

Panwas Kecamatan;

d.

setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

DPS

sebagaimana

KPU/KIP pada

Kabupaten/Kota

ayat

(7)

huruf

a

menggunakan formulir Model A1.4-KWK.

Pasal 13 (1)

dari

dimaksud

Pasal 14

KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar - 15 Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS paling

untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh)

lama 2 (dua) hari sejak menerima rekapitulasi daftar

hari, setelah menerima DPS sebagaimana dimaksud dalam

Pemilih dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

Pasal 13 ayat (9).

PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau

ayat (10) huruf a. (2)

Pemilih . . . Rekapitulasi dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud

Paragraf 2

pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan

Daftar Pemilih Tetap

dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota. (3)

(4)

(1)

Pemilih

atau

anggota

keluarga

atau

pihak

yang

Kampanye Pasangan Calon.

berkepentingan

Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya

PPK, Panwas Kabupaten/Kota, atau Tim Kampanye

yang tercantum dalam DPS kepada PPS.


(5)

Pasal 15

Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota, dan Tim

(2)

dapat

mengajukan

usul

perbaikan

Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat

terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

(1), Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang


berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan

disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS. (6)

KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklajuti masukan

berkaitan . . .

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar. (7)

KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ke dalam formulir Model A1.3-KWK, yang salinannya disampaikan kepada:


25

b.

KPU

Provinsi/KIP

Aceh

Kabupaten/Kota;

- 17 -

a.

b.

Pemilih

Panwas Kecamatan;

d.


memenuhi

syarat

sebagaimana

hari sejak menerima hasil perbaikan DPS dari PPK

Pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) huruf a.

Pemilih

sudah

Indonesia

(2)

pensiun

atau

dari

Kepolisian

Tentara Negara


Republik

dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh

menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian

e.

Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota. (3)

dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota, dan Tim

Pemilih sudah meninggal dunia;


Pemilih tidak berdomisili di desa/kelurahan atau

(4)


f.

Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau

Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila Pasangan . . . terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

g.

Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi

(5)

ayat

(2)

disampaikan

kepada

PPS

dengan

(6)


Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor dan/atau (7)

Identitas Lain, serta mengisi formulir Model A1.A-KWK.

dalam formulir Model A3.3-KWK.

tanggapan dan masukan masyarakat terhadap DPS (8)

a.


b.


DPS

c.


menggunakan formulir Model A3.2-KWK, paling lama 3

d.


PPK

melakukan

rekapitulasi

hasil

perbaikan

e.

- 18 sebagaimana

Rekapitulasi

dimaksud

pada

ayat

(1)

(9)

... Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud dalam pada ayat

Kabupaten/Kota

menyampaikan

salinan

kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:

Kecamatan

atau

Tim

a.

Kampanye

b.


disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa c.

sebagaimana

kantor

desa/kelurahan

atau

Warga

(RW)

atau

tempat

strategis

lainnya; dan

nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS. masukan

di

pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun


menindaklanjuti

pengumuman sebutan lain;


wajib

urusan

penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (9)


PPK

menangani

KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DPT sebagaimana

(10) KPU/KIP


Panwas

yang

Model A3-KWK.

(2) dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim

(3),

daerah

dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir

Anggota PPK.

ayat

perangkat


dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan

(7)

salinan

pada ayat (7) kepada:

dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke

(6)

menyampaikan

telah terdaftar sebagai Pemilih.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7).

(5)

Kabupaten/Kota

rekapitulasi hasil perbaikan DPS sebagaimana dimaksud

(tiga) hari sejak menerima hasil perbaikan DPS dari PPS

(4)

KPU/KIP

bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau

Pasal 16

(3)

KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi hasil perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke

Jika usulan perbaikan diterima, PPS mengisi formulir menggunakan Model A2-KWK serta memberikan tanda

KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklajuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila data yang

menunjukkan dan menyerahkan salinan (fotocopy) Kartu

(2)

Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.

Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

(1)

- 19 Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

sebutan lain tersebut;

Pasal 4 ayat (2).

(4)

Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Negara Republik Indonesia;

syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam

(3)

Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud

Nasional

Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status

d.

KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT paling lama 2 (dua)

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);

(tujuh belas) tahun; c.

Pasal 17 (1)

telah

KPU/KIP

PKPU

c.

berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi:

melalui

arsip PPS.

(11) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT


sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dalam bentuk

terbukti benar.

softcopy dengan - format portable document format (pdf) 20 -

PPK

menyampaikan

salinan

rekapitulasi

yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan

DPS

Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon Calon . . . tingkat kabupaten/kota, Panwas Kecamatan dan Panwas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada: a.


b.

KPU

Provinsi/KIP

Aceh

Kabupaten/Kota. melalui

KPU/KIP

Kabupaten/Kota; Pasal 18 c.

Panwas Kecamatan; PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau

d.


Edisi VIII-Oktober 2015 KPU SULUT| Pasal| 17 (1)

setelah

menerima

DPT

dari

KPU/KIP

Kabupaten/Kota


26 Pasal 19

KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT paling lama 2 (dua)

(1)

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

(2)

PPS mendaftarkan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam DPTb-1 dengan menggunakan formulir

PKPU

Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon

Model A.Tb1-KWK.

tingkat kabupaten/kota, Panwas Kecamatan dan Panwas (3)

Kabupaten/Kota.

Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

paling

lambat

7

(tujuh)

hari

setelah

pengumuman DPT. Pasal 18

(4)

PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau setelah

menerima

DPT

dari

KPU/KIP

PPS

melakukan

desa/kelurahan

Kabupaten/Kota

menggunakan


rekapitulasi atau

DPTb-1

sebutan

formulir

Model

tingkat

lain/kelurahan

A.Tb1.1-KWK

dan

menyampaikan DPTb-1 kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya pendaftaran DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 19 (1)

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

KPU

Provinsi/KIP

Aceh

rekapitulasi DPT berdasarkan rekapitulasi DPT dari

(2)

menggunakan formulir Model A.Tb1.2-KWK paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima hasil rekapitulasi DPTb-1 dari

(2)

Rekapitulasi DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada ayat

dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh

(1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan

Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh.

dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.



Provinsi, dan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur

dihadiri

dan Wakil Gubernur.


Dalam rapat pleno KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana

(4)

oleh

PPS,

Panwas

Kecamatan,

dan

Tim


dimaksud pada ayat (3), KPU/KIP Kabupaten/Kota,

ayat

Bawaslu Provinsi, dan Tim Kampanye Pasangan Calon


Gubernur


dan

Wakil

Gubernur

dapat

memberikan (5)

(3),

Panwas

Kecamatan

atau

Tim

Kampanye






nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS. (6)

PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4). (tiga) . . .

Rekapitulasi hasil Pemutakhiran sebagaimana dimaksud

masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi. (5)

22 PPK melakukan - rekapitulasi DPTb-1 tingkat kecamatan

Pasal 17 ayat (8) huruf b.

(2) dihadiri oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu

(4)

(1)

KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam


(3)

Pasal 21

melakukan

(6)

PPK

wajib

menindaklanjuti

masukan

sebagaimana

KPU Provinsi/KIP Aceh wajib menindaklajuti masukan


sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila data yang

terbukti benar.


(7)

(7)

KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun rekapitulasi DPT ke - 21 dalam formulir Model A3.4-KWK.

(8)

KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan salinan formulir

a.

(8) KPU . . .

Bawaslu Provinsi;

c.

setiap Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan

a.


b.

KPU

Provinsi/KIP

perangkat

rekapitulasi

Aceh

melalui

c.

Panwas Kecamatan;

d.


DPTb-1

KPU/KIP

Pasal 22

Wakil Gubernur; d.

salinan

Kabupaten/Kota;

KPU;

b.

menyampaikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:

Model A3.4-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada:

PPK

daerah

yang

menangani

urusan

(1)

KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPTb-1 paling lama 2 (dua) hari setelah


menerima DPTb-1 dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7) huruf a. Bagian Ketiga

(2)

Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1

DPTb-1

tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana

Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Rapat ... (2) dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota, dan Tim

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat mendaftarkan


Tanda

Penduduk,

Kartu

Keluarga,

Paspor,

(3)

(4)


PPS mendaftarkan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam DPTb-1 dengan menggunakan formulir Model A.Tb1-KWK.

terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi. (5)

paling

lambat

7

(tujuh)

hari

setelah

pengumuman DPT. PPS

melakukan

desa/kelurahan menggunakan

Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa

Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK, Panwas Kabupaten/Kota, atau Tim Kampanye

dan/atau Identitas Lain.

(4)

penetapan

Kabupaten/Kota.

Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT,

Kartu

(3)

dan

dalam rapat pleno terbuka KPU/KIP Kabupaten/Kota - 23 dan ditandatangani oleh Ketua KPU/KIP

diri sebagai Pemilih kepada PPS dengan menunjukkan

(2)

DPTb-1

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

Pasal 20 (1)

Rekapitulasi

nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS. (6)

KPU/KIP

Kabupaten/Kota

wajib

menindaklajuti

masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila rekapitulasi atau

formulir

DPTb-1

sebutan Model

tingkat

lain/kelurahan

A.Tb1.1-KWK

dan

menyampaikan DPTb-1 kepada PPK paling lama 3 (tiga)

data yang ditunjukkan terbukti benar.

Edisi VIII-Oktober 2015 |KPU SULUT| (7)

27

KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi DPTb1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ke dalam formulir Model A.Tb1.3-KWK.

Pasal 24 (1)

PKPU


KPU

Provinsi/KIP

Aceh

melakukan

rekapitulasi DPTb-1 paling lama 2 (dua) hari sejak menerima rekapitulasi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota

- 23 -

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (8) huruf a. (3)

(4)

Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat

pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh

Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh.

(7)

(8)

(3)

(2) dihadiri oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu


Provinsi, dan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur


dan Wakil Gubernur. (4)

Dalam rapat pleno KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana


dimaksud pada ayat (3), KPU/KIP Kabupaten/Kota,

KPU/KIP

Bawaslu Provinsi, dan Tim Kampanye Pasangan Calon

Kabupaten/Kota

wajib

menindaklajuti

masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila

Gubernur

data yang ditunjukkan terbukti benar.

masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi DPTb-

(5)

dan

Wakil

Gubernur

dapat

memberikan


1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ke dalam


formulir Model A.Tb1.3-KWK.


KPU/KIP

Kabupaten/Kota

menyampaikan

salinan

(6)

KPU Provinsi/KIP Aceh wajib menindaklajuti masukan - 25 - pada ayat (5), apabila data yang sebagaimana dimaksud

(7)

KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun rekapitulasi DPTb-1 ke (7) KPU . . . dalam formulir Model A.Tb1.4-KWK.

(8)

KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan salinan formulir

rekapitulasi DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada ayat


(7) kepada: a.


b.


c.


Model A.Tb1.4-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

d.


kepada:

e.

perangkat

daerah

yang

menangani

urusan

kependudukan dan catatan sipil setempat. (9)

Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat



(6)

Rekapitulasi hasil Pemutakhiran sebagaimana dimaksud



(5)

(2)

(2) dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota, dan Tim

KPU/KIP

Kabupaten/Kota

sebagaimana

dimaksud

menetapkan

pada

ayat

DPTb-1

(1)

dengan

Kabupaten/Kota

menyampaikan

salinan

KPU;

b.

Bawaslu Provinsi;

c.

setiap Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;

menggunakan formulir Model A.Tb1-KWK. (10) KPU/KIP

a.

d.

perangkat

daerah

yang

menangani

urusan


penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap Pasal 25

untuk digunakan sebagai: a.

pengumuman

di

kantor

desa/kelurahan

atau

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi/KIP

sebutan lain; b.

Dalam hal KPU Provinsi/KIP Aceh tidak menyelenggarakan

pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun- 24 Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan arsip PPS.

c. c. arsip . . . (11) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPTb-

Aceh melaporkan hasil rekapitulasi DPT dan DPTb-1 dari KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 22 kepada KPU.

Pasal 26

1 sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam bentuk softcopy dengan format portable document format (pdf) yang

tidak

Kampanye

paling kurang 6 (enam) hari sebelum hari pemungutan suara, kecuali terdapat Pemilih yang tidak memenuhi

Calon

diubah tingkat

kepada

Tim

DPT dan DPTb-1 tidak dapat diubah dalam jangka waktu

Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan

dapat

(1)

kabupaten/kota,

Panwas

Kecamatan dan Panwas Kabupaten/Kota.

syarat. (2)

Pemilih

yang

tidak

memenuhi

syarat

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), meliputi: Pasal 23

a.

meninggal dunia;

PPS mengumumkan DPTb-1 setelah menerima DPTb-1 dari

b.

pindah domisili;

c.

alih status menjadi Tentara Nasional Indonesia, atau

PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (10).

Kepolisian Negara Republik Indonesia; Pasal 24 (1)


KPU

Provinsi/KIP

Aceh

rekapitulasi DPTb-1 paling lama 2 (dua) hari sejak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (8) huruf a. Rekapitulasi hasil Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh

dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh. |KPU SULUT | Edisi Ketua VIII-Oktober 2015 (3)

terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; terganggu

melakukan

menerima rekapitulasi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota

(2)

d. e.

28

Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu

jiwa/ingatannya

berdasarkan

surat

keterangan dokter; f.

dicabut

hak

pilihnya

berdasarkan

putusan

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (3) PPS . . .

PKPU - 25 (7)

KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun rekapitulasi DPTb-1 ke dalam formulir Model A.Tb1.4-KWK.

(8)

KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan salinan formulir Model A.Tb1.4-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada: a.

KPU;

b.

Bawaslu Provinsi;

c.

setiap Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;

d.

perangkat

daerah

yang

menangani

urusan


Pasal 25 Dalam hal KPU Provinsi/KIP Aceh tidak menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi/KIP Aceh melaporkan hasil rekapitulasi DPT dan DPTb-1 dari KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 22 kepada KPU.

Pasal 26 (1)

DPT dan DPTb-1 tidak dapat diubah dalam jangka waktu paling kurang 6 (enam) hari sebelum hari pemungutan suara, kecuali terdapat Pemilih yang tidak memenuhi syarat.

(2)

Pemilih

yang

tidak

memenuhi

syarat

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), meliputi: a.

meninggal dunia;

b.

pindah domisili;

c.

alih status menjadi Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

d.

terdaftar lebih dari 1 (satu) kali;

e.

terganggu

jiwa/ingatannya

berdasarkan

surat

keterangan dokter; f.

(3)

dicabut

hak pilihnya berdasarkan putusan - 26 pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

PPS mencoret dan memberikan keterangan (3) pada PPSDPT ... atau DPTb-1 terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN-2 DAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

Bagian Kesatu Daftar Pemilih Tambahan-2

Pasal 27 (1)

Pemilih yang memberikan hak suaranya pada hari pemungutan

suara

dengan

membawa

identitas

kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan/atau Identitas Lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena belum terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, dimasukkan dalam DPTb-2 di TPS

yang

sesuai

dengan

alamat

pada

identitas

kependudukannya menggunakan formulir Model A.Tb2KWK. (2)

Data Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 sebagaimana dimaksud

pada

memutakhirkan

ayat

daftar

(1)

Pemilih

digunakan dalam

untuk

Pemutakhiran

Daftar Pemilih pada Pemilihan atau Pemilu berikutnya.


29

Kilas KPU 3 Oktober 2015 Rapat Koordinasi bertempat di Kantor KPU Provinsi Sulut . Rakor dihadiri oleh 15 KPU Kab/Kota dan Evaluasi Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Hasil Perbaikan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015. Rakor di hadiri oleh Ketua dan Divisi Data dan Operator Data. Rakor dipimpin oleh Divisi Data KPU Provinsi Sulut .15 KPU Kab/Kota mempresentasikan DPS Hasil Perbaikan dan dipersiapkan untuk Rapat Pleno Terbuka pada tanggal 4 Oktober 2015

4 Oktober 2015 Rapat Pleno Terbuka KPU Prov/Kab/Kota, Bawaslu Prov. Sulut, Pejabat Pemprov dan Media, Tim Kampanye Pasangan Calon dalam Rekapitulasi Datar Pemilih Sementara Hasil perbaikan/Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015. KPU Prov Sulut dalam Rapat Pleno Terbuka memberikan kesembatan bagi 15 KPU Kab/Kota untuk presentasi dan ada tanggapan/komentar/rekomendasi dari Bawaslu Prov. Sulut dan Tim Kampanye 3 Pasangan Calon

5-7 Oktober 2015 Rapat Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilu 2014 KPU Provinsi Sulawesi Utara dan KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara

12 Oktober 2015 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penggunaan Dana Pilkada 2015 KPU Prov. Sulut di Kantor KPU Prov. Sulut bersama 15 KPU Kab/Kota se Sulut. Peserta Rakor terdiri dari 15 Komisioner Div Keuangan , Sekretaris dan Bendahara. Rakor diawali dengan mengcross chek kembali realisasi anggaran ke 15 Kab/Kota dari KPU Prov. Sulut, KPU Prov Sulut mengidentifikasi masalah terutama Bukan Penyelenggara. Masalah yang diidentifikasi : Operasional, Konsumsi rapat tingkat kab/kota, Transport Kab/Kota ke PPK dan PPS atau sebaliknya,masalah internet, ATK, Sewa Gedung/listrik/air, masalah adaptasi pergantian bendahara apbd (Kab. Talaud). Bendahara perlu kesesuaian format-format laporan. Rakor di lanjutkan dengan materi apa saja yang menjadi kewajiban pengelola keuangan dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana pilkada ( Pengelola keuangan Prov) serta Rakor dilanjutkan dengan tanya jawab. Materi Rapat selain mengidentifikasi masalah, materi yang dipaparkan berkaitan dengan Tatta kelola keuangan dan pertanggung jawaban pengelola keuangan, prosedur penyaluran dana Hibah , pemahaman bersama tentang kewenangan dari masing-masing petugas pengelola keuangan, menggambarkan format-format pertanggung jawaban keuangan, realisasi anggaran dana hibah pilkada Kesimpulan Rakor : Akan ada revisi Anggaran oleh Komisioner dan Sekretaris dan Pengelola Keuangan yg akan ditindak lanjuti Selasa, 13 Oktober pkl 11.00 di Kantor KPU Prov. Sulut


30

Kilas KPU 17 Oktober 2015 Sosialisasi Pilkada 9 Desember 2015 KPU Prov. Sulut kerjasama Harian Tribun Manado dalam bentuk Senam Sumba. Sasaran Sosialisasi Masyarakat Manado yang turut serta dalam Senam Sumba. Sosialisasi di lanjutkan dengan distribusi Kaos yang berthemakan “Demokrasi itu Indah

19 Oktober 2015 Rapat Koordinasi Pertengahan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015. Peserta Rakor dari 15 KPU Kab dan Kota dan sebagai Nara Sumber Bawaslu Prov. Sulut, Polda Sulut dan KPID Sulut. Adapun Rakor dibuka oleh Ketua KPU Prov. Sulut dan Evaluasi kesepakatan serta sosialisasi ke Paslon ke 3 hasil Rakor di Hotel Peninsula oleh Komisiaoner Divisi Tekhnis dan hukum sekaligus menyampaikan Jadwal dan Waktu dan Lokasi Kampanye bagi pasangan calon . Jadwal dan Waktu Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan wakil gubernur : 1. Nomor Urut I : Periode I tgl 27 Nopember 2015 Periode II tgl 5 Desember 2015 2. Nomor Urut 2 Periode I tgl 28 Nopember 2015 Periode II tgl 4 Desember 2015 3. Nomor Urut 3 Periode I tgl 26 Nopember 2015 Periode II tgl 3 Desember 2015 Lokasi Kampanye ditentukan oleh masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon Debat Candidat akan dilaksanakan selama 3 kali pada tanggal 7 Nopember 2015 ( Media Elektronik Lokal ), 14 Nopember 2015 ( Media Elektronik Lokal) dan 21 Nopember 2015

5-7 Oktober 2015 Rapat Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilu 2014 KPU Provinsi Sulawesi Utara dan KPU Kabupaten/Kota seSulawesi Utara


31

Info KPU

SEKRETARIAT

KPU Sulut Jalan Diponegoro Nomor 25 Manado. Telp. (0431) 841-346. Fax. (0431) 841-364. Website: http://www.kpu-sulutprov.go.id

S U L U T MENJAGA HAK RAKYAT DALAM PEMILU

Recommend Documents