Jurnal Suara... Edisi V Juli Pendaftaran dan Penetapan CALON. Website: Edisi V-Juli 2015 KPU SULUT

Edisi V|Juli 2015

Jurnal Suara ...............................

KPU MENJAGA

HAK

SULUT

RAKYAT

DALAM

PEMILU

Pendaftaran dan Penetapan

CALON

Website: http://www.kpu-sulutprov.go.id Edisi V-Juli 2015 |KPU SULUT

Edisi V-Juli 2015 |KPU SULUT

Daftar Isi

KPU SULUT

5

PENASEHAT YESSY Y. MOMONGAN, ARDILES M.R. MEWOH, VIVI TESKRI LIDIA GEORGE, ZULKIFLI GOLONGGOM, FACHRUDDIN NOH, JONA OROH, FERRI RANTI, SPENNER MANOSSOH, DJEMMY TAMBOTO

TIM JURNAL PENANGGUNG JAWAB : VIVI GEORGE. EDITOR: RUDI. REDAKTUR : FACHRUDDIN NOH (KOORDINATOR), LIDYA RANTUNG, CHRISTIE TALUMEWO, RAYMOND MAMAHIT, JEIKY MENTANG, FEBRY LANGKUN, EVANS TULENGEN, ANGEL, BILLY, SANTOS, VALENTINO. LAYOUT: ENRA PAENDONG. KEUANGAN: PEGI LANTU.

SEKRETARIAT KPU Sulut Jalan Diponegoro Nomor 25 Manado. Telp. (0431) 841-346. Fax. (0431) 841-364. Website: http://www.kpu-sulutprov.go.id

Berita Utama

Pemilihan Kepala Daerah, Pilarnya Demokrasi Serba-serbi

8

Penerimaan Pendaftaran Paslon Bubernur dan Wakil Gubernur Nasional

10

827 Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Telah Terdaftar KPU Perketat Verifikasi Ijazah Kandidat Kepala Daerah 810 Pasangan Calon telah Terdaftar dalam Pilkada Serentak 2015

18

PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

26

Kilas KPU Edisi V-Juli 2015 |KPU SULUT

Salam Redaksi | 4 Febry J. Langkun

T

ahapan Pendaftaran Syarat Dukungan Calon Pasangan Calon Perseorangan maupun Pendaftaran Pasangan Calon diawali dengan adanya Penerimaan Syarat Pencalonan dan Syarat Calon mulai di persiapkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sejak medio Juni 2015 dan terkonsentrasi penuh mulai medio Juli 2015. Redaksi Tim Jurnal terfokus mengawal kesiapan bagian Tekhnis dan Hukum tepatnya di lantai 2 (dua) Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara tidak jauh bersebelahan dari ruangan kerja bagian Sumber Daya Manusia dan Data. Nampak kesibukan rekanrekan mulai dari Komisioner Divisi Tekhnis dan Hukum turut membaur secara intens bersama Kepala Bagian Tekhnis dan Hukum sampai Kepala Sub Bagian serta para personil Staf bahkan tak ketinggalan beberapa outsourching membagi peran dalam masa Tahapan persiapan Pendaftaran. Kelompok Kerja atau Pokja sudah dibentuk sebagai bagian dari menjalankan tupoksi demi suksesnya Pilkada Serentak pada 9 Desember 2015 di Sulawesi Utara. Berbagai pertemuan formal maupun non formal berupa breefing rutin yang hampir setiap hari dilakukan sebagai bagian dari bentuk komunikasi persiapan dalam Tahapan Pendaftaran terlihat Tim Pokja harus berkutat dengan komputer mempersiapkan berbagai administrasi sebagai bagian dari kebutuhan termasuk mengumumkan di media lokal tanda dimulainya Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara. Edisi Juli 2015 memuat pemberitaan Pendaftaran Perseorangan sesuai jadwal lebih awal dari Pendaftaran Pasangan Calon dari Partai maupun Partai Pengusung. Kegiatan lainnya berupa Audiens bersama Lembaga terkait dilakukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara antara lain Kepala Kantor Pengadilan Tinggi Manado bersama para Hakim dan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Manado dan Pihak RS Prof Kandouw yang akan berperan dalam pemeriksaan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara sebagai Syarat Calon salah satu penentu penting apakah Pasangan Calon baik Perseorangan maupun dari Partai Memenuhi Syarat atau Tidak Memenuhi Syarat. Berita lainnya ada Rapat Koordinasi bersama 7 KPU Kabupaten dan Kota sebagai bagian dari mensosialisasikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan kil Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota . Bersamaan itupula masih dalam medio Juli 2015 KPU Prov Sulut memfasilitasi Sosialisasi PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Revisi PKPU Nomor 9 tahun 2015 bersama Peserta Parpol dan KPU Kab/Kota bertempat di kantor KPU Prov Sulut. Akhir kata moga bermanfaat dan menjadi pembelajaran penting dalam melewati masa-masa Pendaftaran sampai Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara

Tim Jurnal

Edisi V-Juli 2015 |KPU SULUT

Berita Utama | 5

Pemilihan kepala Daerah, Pilarnya Demokrasi Jurnal KPU SULUT, - Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dilakukan serentak pada tanggal 9 Desember 2015 dibeberapa Provinsi, Kabupaten dan Kota Sebuah sejarah baru bagi Negeri ini termasuk Sulawesi Utara tengah mempersiapkan Tahapan Persiapan Pendaftaran Perseorangan sesuai jadwal lebih awal dari Pendaftaran Pasangan Calon dari Partai maupun Partai Pengusung. Amanat UndangUndang bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UndangUndang dan sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota. Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara menetapkan Surat Keputusan Nomor 2/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 tentang Pedoman Tekhnis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 sebagai Acuan tanda dimulainya Proses Demokrasi sebagai sebuah pilar menentukan Pemimpin sebagai pilihan masyarakat Pemilih. Partisipasi Masyarakat menjadi bagian pent-

Vivi George /Komisioner KPU Prov. Sulut ing dalam turut serta berkontribusi mengsukseskan Pemilihan Kepala Daerah yang dapat diwujudkan serta implementasinya akan terjawab dalam proses Pemilihan yang ditetapkan pada tanggal 9 Desember 2015. Tuntutan publik agar supaya secara Demokratis dan Transparan dalam melahirkan Pemimpin yang berintegritas sebuah kerja keras mulai kesiapan Pasangan Calon Perseorangan maupun Pasangan Calon dari Partai yang mengusung. Bangsa ini menjadi perhatian dunia serta beberapa Negara yang ingin belajar seperti apa Demokrasi di Indonesia. Banggalah kita sejak beberapa periode Pemilihan Kepala Daerah sangat banyak kemajuan dalam menerapkan beberapa Tahapan yang diatur dalam Regulasi

Edisi V-Juli 2015 |KPU SULUT

Berita Utama | 6 walau beberapa kali mengalami revisi menuju kepada kesempurnaan untuk mendapatkan formulasi baru dengan melibatkan beberapa stakeholder . Sangatlah menarik kita mengawal bersama dalam Pemilihan Kepala Daerah , Sulawesi Utara salah satu pintu gerbang kawasan Indonesia Timur yang terdiri dari letak Geografis yang dikelilingi baik Kepulauan maupun pegunungan dan daratan yang di persiapkan untuk diadakannya Pilkada Serentak di 7 Kabupaten Kota yakni Kabupaten Minahasa Selatan,Kota Tomohon, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabopaten Bolaang Mongondow Selatan, Kota Bitung, Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara dan Provinsi Sulawesi Utara untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Pemilih yang punya hak memberikan Hak suara perlu mendapat perhatian khusus sebagai penentu. Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara melaksanakan rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, terdapat kenaikan pada DPS dibandingkan dengan data pemilih tetap (DPT) Pemilihan Presiden (Pilpres) yang lalu. Dibandingkan dengan DPT Pemilihan Presiden (Pilpres) 1.887.975, sementara pada DPS Pilgub tahun ini 1.988.903. Ini baru sebatas acuan DPS yang oleh Penyelenggara terus melakukan Pemutakhiran Data melalui Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten dan Kota dengan melakukan koordinasi ke tingkatan PPS kemudian terus menerus melakukan pencocokan dan

penelitian dan Rekapitulasi sepanjang medio Juni sampai Awal Oktober 2015 akan memastikan dalam Rekapitulasi DPS hasil perbaikan sampai di tetapkan sebagai Datar Pemilih Tetap. Akhir dari ditetapkan Daftar Pemilih, masih akan dilakukan lagi tahap Akhir Pemih Tetap Tambahan yang diperuntukkan dibukanya Pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT serta adanya penyusunan DPTb1 yang Tahapannya pada tanggal 13 – 20 Oktober 2015. Dengan demikian Pemilih yang belum terdaftar di buka ruang seluas-luasnya untuk pro aktif menemui petugas Penyelenggara Ad Hoc dan pastikan tidak ada lagi yang tidak terakomodir dan bisa datang ke Tempat Pemungutan Suara. Pemilihan Kepala Daerah di Sulawesi Utara sangat dinantikan Masyarakat Sulawesi Utara, berbagai pembelajaran dilewati dalam masa-masa mulai dari persiapan Perencanaan Program termasuk Anggaran, Penyusunan Regulasi Penyelenggaraan Pemilihan, Sosialisasi sampai di bentuknya Penyelenggara Ad Hoc yakni Panitia Pemilihan Kecamatan disingkat PPK, Panitia Pemungutan Suara disingkat PPS dan nantinya pada hari Pemungutan Suara dibentuk pula Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau disingkat KPPS. Harapan kita bersama Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara Serentak di Indonesia pada 9 Desember 2015, dapat berjalan secara eekti dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Edisi V-Juli 2015 |KPU SULUT

Berita Utama | 7

Edisi V-Juli 2015 |KPU SULUT

Serba Serbi | 8

Penerimaan Pendaftaran Paslon

J

elang 3 (hari) Tahapan Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon, nampak di Hari pertama tepatnya tanggal 26 Juli 2015 pkl 08.00 – 16.00 suasana Kantor KPU Prov. Sulut dengan Persiapan baik ruangan Aula Kantor KPU Prov. Sulut yang terletak tepatnya di lantai 2 paling belakang nampak kesibukan personil Sekretariat KPU Prov. Sulut menata ruang untuk para kandidat, para Komisioner yang siap menanti Pasangan Calon mendaftar sejak waktu yang sudah disiapkan mulai dari pagi sampai sore nampak sepi dan tidak menunjukkan tanda ada yang datang, kecuali beberapa Media Cetak maupun Elektronik yang siap mengawal dan meliput jalannya Proses Tahapan Penerimaan , dan memang tidak ada yang mendaftar.

Jelang hari kedua tepatnya tanggal 27 Juli 2015 pkl 12.30 ada 1 (satu) pasangan Calon dari PDIP ( Olly Dondokambey sebagai Calon Gubernur dan Steven Kandou sebagai Calon Wakil Gubernur ) mendatangi Kantor KPU Prov. Sulut dikuti para Pengurus Parpol Pengusung , simpatisan dan Masyarakat yang ingin menyaksikan secara lagsung . Sebelum Penerimaan pendaftaran Bakal Calon oleh KPU Prov. Sulut dan Tim Kerja sudah dilakukan Simulasi bagaimana cara dan mekanisme penerimaan, sehingga proses Penerimaan Pendaftaran berjalan dengan lancar. Penerimaan pendafraran di hari kedua,diwarnai dengan suasana Aula Kantor KPU Prov. Sulut dipenuhi dengan banyaknya pengantar yang terasa ruangan tidak kondusif. Komisioner KPU Prov. Sulut menerima Pasangan Calon Olly DonEdisi V-Juli 2015 |KPU SULUT

Serba Serbi | 9

Gubernur dan Wakil Gubernur dokambey dan Steven Kandouw serta Dokumen Pensyaratan yang disaksikan oleh Bawaslu Prov. Sulut untuk dikembalikan dalam masa Perbaikan. Batas akhir Penerimaan Calon yakni tanggal 28 Juli 2015 , di hari ketiga ada 2 (dua) Pasangan Calon yang tiba di kantor KPU Prov. Sulut dari Gabungan Partai Demokrat sebagai Calon Gubernur Maya Rumantir dan Partai Gerindra sebagai Calon Wakil Gubernur Glenny Kairupan. Penerimaan pendaftaran Bakal Calon oleh KPU Prov. Sulut dan Sekretariat KPU Prov. Sulut turut hadir pula Bawaslu Prov. Sulut. Proses Penerimaan Pendaftaran di hari kedua sama dilakukan penerimaan dokumen Persyaratan dan diberikan waktu dalam masa perbaikan. Hari yang sama dengan waktu yang berbeda , KPU Prov. Sulut kedatangan Pasangan Calon yang mendaftarkan sebagai Calon Gubernur Elly Lasut dari Partai Golkar dan Calon wakil Gubernur David Bobihoe, dengan diusung Partai Hanura, PKPI dan PKS. Penerimaan pendaftaran Bakal Calon oleh KPU Prov. Sulut dan Tim Kerja Sekretariat KPU Prov. Sulut yang berlangsung sampai malam, dikarenakan masih menunggu salah satu Partai pendukung yang akan memasukkan dokumen yang diberi batas waktu oleh Bawaslu Prov. Sulut sampai Pkl 24.00. Selanjutnya saat berakhir Penerimaan Pendaftaran , maka KPU Prov. Sulut mengambil langkah selanjutnya melakukan Rapat Koordinasi antara KPU Prov. Sulut dan pihak RS Prof Kandouw dan IDI Cab. Manado untuk persiapan Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada keesokan hari, selama terhitung 26 Juli 2015 sampai 1 Agustus 2015. Edisi V-Juli 2015 |KPU SULUT

Nasional | 10 827 Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Telah Terdaftar

Komisioner KPU RI, Hadar Nafis Gumay, Arief Budiman dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan update data pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mendaftar pada tanggal 26 28 Juli 2015 yang lalu.

D

aerah yang akan mengalami perpanjangan waktu pendaftaran jumlahnya bukan 15 daerah seperti pada informasi sebelumnya, tetapi berkurang menjadi 13 daerah. Daerah tersebut terdiri dari 12 daerah dengan 1 pasangan calon yang mendaftar dan 1 daerah yang tidak ada satupun pasangan calon mendaftar.

Daerah yang hanya mempunyai 1 pasangan calon tersebut adalah Kabupaten Asahan, Kota Serang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Purbalingga, Kota Surabaya, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Blitar, Kota Mataram, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kabupaten Pegununungan Arfak.

Update informasi tersebut disampaikan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay dalam konferensi pers yang digelar pada hari Kamis malam (30/7) di Media Centre KPU RI. “Informasi sebelumnya itu mohon dimaklumi, karena ada sebanyak 269 daerah yang melakukan pendaftaran, kemudian infrastruktur komunikasi di Edisi V-Juli 2015 |KPU SULUT

Nasional | 11 daerah itu tidak sempurna, dan semua data ini didapatkan secara berjenjang dari KPU Kabupaten/Kota ke KPU Provinsi, sehingga apabila ada data yang tidak akurat harap dimaklumi dan data tersebut kami koreksi sekarang ini,” ujar Hadar yang didampingi oleh Komisioner KPU RI Arief Budiman dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah. Hadar juga menambahkan, KPU belum menerima laporan adanya persoalan pelanggaran, karena proses pengecekan dokumen masih berlangsung. KPU hanya menerima informasi persoalanpersoalan hanya mengenai adanya pendaftaran yang tidak bisa diterima, tetapi kemudian ada desakandesakan kepada KPU dari pihak yang tidak diterima pendaftarannya tersebut. “Mengenai wacana pemilihan seperti model pemilihan kepala desa untuk mengatasi persoalan hanya ada

satu pasangan calon yang mendaftar, yaitu dengan cara pemilihan dengan yang kosong, hal itu membuat sistem pemilihan berubah. KPU tidak mempunyai otoritas untuk merubah sistem pemilihan, KPU hanya mempunyai ke“Inwenangan untuk menformasi segatur tata caranya belumnya itu saja, karena perubamohon dimaklumi, han sistem itu ada karena ada sebanyak di level Undang-Un269 daerah yang melakudang atau konstitukan pendaftaran, kemudisi,” tegas Hadar. an infrastruktur komunikasi Senada dengan di daerah itu tidak sempurkoleganya, Komis- na, dan semua data ini diioner KPU RI Ferry dapatkan secara berjenjang Kurnia Rizkiyansyah dari KPU Kabupaten/Kota ke juga menjelaskan KPU Provinsi, sehingga apabahwa “KPU sebila ada data yang tidak cara prosedural atau akurat harap dimaklumi aturan main sudah dan data tersebut sangat jelas, KPU sukami koreksi sekadah menyiapkan proses rang ini,” dan mekanisme. KPU sudah membuka lagi pendaftaran, sehingga perlu perhatian serius dari partai yang belum mengusung pasangan calonnya,” tutur Ferry. (arf/red. FOTO KPU/ arf/Hupmas) Sumber Website KPU RI

Edisi V-Juli 2015 |KPU SULUT

Nasional | 12 KPU Perketat Verifikasi Ijazah Kandidat Kepala Daerah

Jakarta, kpu, go, id -

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menggandeng Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Kemendikti) untuk melakukan verifikasi ijazah bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan bertarung pada pilkada serentak tahun 2015. Pelibatan Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan verifikasi bertujuan untuk mencegah bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menggunakan gelar akademik palsu.

Keterangan Foto : Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik dan Menristekdikti tunjukkan naskan nota kesepahaman antara KPU dengan Kemendikti terkait verifikasi ijasah calon kepala daerah dalam Pilkada 2015

“Gelar akademik merupakan salah satu daya tarik yang dapat digunakan peserta pilkada untuk menyakinkan pemilih. Untuk itu, kita ingin memastikan setiap bakal calon berhak atas gelar akademik yang dicantumkan dalam biodata yang disampaikan ke KPU saat pendaftaran,” terang Ketua RI Husni Kamil Manik usai penandatanganan Nota Kesepahaman Verifikasi Ijazah Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di kantor KPU, Kamis (30/7)

J

ika dalam verifikasi ijazah bakal calon ditemukan ijazah palsu untuk pendidikan tingginya, bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut tetap sah sebagai kandidat. Hasil verifikasi ijazah perguruan tinggi hanya berdampak pada boleh atau tidaknya bakal calon menggunakan gelar akademik tersebut dalam administrasi pilkada. “Tetapi jika pemal-

suan ijazah itu berlanjut ke ranah hukum dan bakal calonnya diputus bersalah oleh pengadilan atas dugaan pemalsuan ijazah itu, maka bakal calon tersebut akan dibatalkan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah,” terang Husni. Husni mengatakan pelibatan Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi dalam verifikasi ijazah merupakan upaya KPU untuk

meningkatkan kualitas pemeriksaan dokumen persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selain untuk mencegah penggunaan gelar akademik palsu, verifikasi juga bertujuan untuk memastikan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah memberikan informasi yang benar tentang dirinya kepada KPU dan publik. Husni juga menceritakan pengalaman KPU Edisi V-Juli 2015 |KPU SULUT

Nasional | 13 dalam melakukan klarifikasi terhadap dugaan ijazah palsu bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kata Husni, acapkali Dinas Pendidikan enggan membuat pernyataan bahwa ijazah yang diklarifikasi itu palsu meskipun setelah dicek dari semua indikator menunjukkan ijazah tersebut benar-benar palsu. Dinas Pendidikan hanya bersedia memberikan keterangan bahwa ijazah yang diklarifikasi KPU tersebut memiliki ciri-ciri yang tidak sesuai dengan ciriciri ijazah yang sah. “Kami berharap dalam Pilkada 2015 ini ada sikap tegas. Kalau memang ijazah itu palsu ya dinas pendidikan harus berani membuat pernyataan bahwa itu palsu, termasuk dalam verifikasi ijazah perguruan tinggi yang akan dilakukan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi. Sikap tegas itu penting bagi KPU untuk memastikan bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat untuk menggunakan gelar akademik tersebut,” ujarnya.

Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi M Nasir mengatakan pengecekan keaslian ijazah akan dilakukan melalui panggkalan data pendidikan tinggi yang di dalamnya memuat profil perguruan tinggi, program studi, dosen dan mahasiswa. “Kami akan cek melalui forlap dikti. Di situ kita bisa cek universitasnya, program studinya, lulus tahun berapa dan sistem kredit semester (SKS) yang dihasilkan berapa. Kami butuh waktu sekitar satu minggu untuk melakukan verifikasi ijazah tersebut,” ujarnya. Nasir menyebutkan terdapat banyak cara seseorang untuk mendapatkan ijazah palsu. Pertama; ijazah diberikan oleh perguruan tinggi yang berizin, tetapi mahasiswanya mendapatkan ijazah tanpa mengikuti proses pembelajaran. Kedua; ijazah diperoleh melalui proses pembelajaran tetapi pembelajarannya tidak sesuai dengan pedoman. “Misalnya untuk strata 1 syaratnya menyelesaikan 144 satuan kredit semester (SKS) dan pal-

ing cepat studinya 3,5 tahun. Kalau ada yang beban studinya di bawah 144 SKS, misalnya hanya 8 SKS dan dapat menyelesaikanya dalam satu tahun itu berarti sudah di luar ketentuan. Ijazahnya itu asli, tetapi palsu,” jelas Nasir. Ketiga; ijazah diterbikan oleh perguruan tinggi yang telah mendapat izin tetapi program studi yang diambil oleh mahasiwa itu sebenarnya belum dapat izin. Ke empat ; ijazah diterbitkan oleh lembaga pendidikan yang sama sekali belum mendapat izin. “Kalau yang ini, ijazahnya benar-benar palsu,” ujar Nasir. Pemalsuan ijazah, tegas Nasir, dapat dikenai sanksi pidana baik lembaganya maupun penerima ijazah tersebut. Sesuai Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, lembaga yang menerbitkan ijazah palsu dapat dikenai pidana penjara 10 tahun dan denda Rp1 miliar, sementara penerima ijazah dikenai penjara 5 tahun dan denda Rp500 juta. (gd/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas) Sumber Website KPU RI

Edisi V-Juli 2015 |KPU SULUT

Nasional | 14 810 Pasangan Calon telah Terdaftar dalam Pilkada Serentak 2015

Jakarta, kpu.go.id - Pendaftaran pasangan calon pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada 9 provinsi, 34 kota dan 224 kabupaten telah dilaksanakan serentak oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mulai tanggal 26 hingga 28 Juli 2015. Para calon pemimpin daerah ini meliputi pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan. Komposisi jumlah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang telah mendaftar di KPU provinsi sebanyak 20 pasangan calon yang tersebar di 9 provinsi. Dari 20 pasangan calon ini, 2 diantaranya pasangan calon perseorangan dan 18 pasangan calon melalui jalur partai politik atau gabungan partai politik.

Sementara itu jumlah pasangan calon bupati dan wakil bupati yang telah mendaftar di KPU kabupaten sebanyak 676 pasangan calon yang tersebar di 223 kabupaten. Sebanyak 126 pasangan diantaranya adalah pasangan calon perseorangan dan sebanyak 550 pasangan calon melalui jalur partai politik atau gabungan partai politik. Selanjutnya untuk pasangan calon walikota dan wakil walikota yang telah mendaftar di KPU kota sebanyak 114 pasangan calon yang tersebar di 36 kota. Sebanyak 28 pasangan diantaranya adalah pasangan calon perseorangan dan sebanyak 86 pasangan calon melalui jalur partai politik atau gabungan partai politik.Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Komisioner KPU RI Arief Budiman, Rabu (29/7)

d

i Media Centre KPU RI. Arief Budiman dalam kesempatan tersebut menyampaikan hasil rekapitulasi pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah per-tanggal 29 Juli 2015 pukul 19.30 WIB. “Jadi total pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebanyak 810 pasangan yang tersebar di 268 provinsi dan kabupaten/kota, 156 pasangan calon diantaranya melalui jalur perseorangan dan 654 pasangan calon melalui jalur partai politik atau gabungan partai politik, diantara itu semua terdapat 122 pasangan calon petahana” ujar Arief Budiman.

Edisi V-Juli 2015 |KPU SULUT

Nasional | 15

Arief menambahkan, terdapat satu daerah yaitu Kabupaten Bolaang Mongongdow Timur yang tidak ada satupun pasangan calon mendaftar. Kemudian terdapat 14 daerah yang hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar dan ada 15 daerah yang memerlukan perpanjangan masa pendaftaran. Untuk jumlah calon kepala daerah laki-laki sebanyak 752 orang, jumlah calon kepala daerah perempuan sebanyak 58 orang, jumlah calon wakil kepala daerah laki-laki sebanyak 746 orang, dan jumlah calon wakil kepala daerah perempuan sebanyak 64 orang. Sementara itu Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay mengharapkan semua pihak terutama partai politik untuk tidak membiarkan kepemimpinan di daerah menjadi kosong. Apabila tidak ada juga yang mendaftar, maka daerah tersebut harus menunggu sampai pilkada tahun 2017. “Seperti contoh kasus di Kabupaten Bolaang Mongongdow Timur, sebenarnya salah satu pasangan calon sudah siap untuk mendaftar di KPU, tetapi karena pasangan calon yang lain tidak jadi mendaftar hingga ditunggu sampai batas waktu akhir pendaftaran, akhirnya pasangan calon tersebut juga tidak jadi mendaftar,” papar Hadar di depan para pewarta media di Media Centre KPU RI. Hadar juga mengharapkan tidak adanya pemaksaan-pemaksaan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pendaftaran kepala daerah dan wakil kepala daerah. KPU menjalankan tugas sesuai amanah UU, jadi seharusnya apapun itu harus dilakukan dalam upaya penegakan UU. Posisi KPU hanya mengatur dalam hal tata cara pelaksanaannya. Hadar juga berharap aparat berwajib juga diharapkan dapat menjaga keamanan dan ketertiban dengan baik dalam proses tahapan pilkada ini. (Arf.FOTO KPU) Sumber Website KPU RI Edisi V-Juli 2015 |KPU SULUT

Galersi Foto Proses Persiapan sampai dengan Pendaftaran Calo

Edisi V-Juli 2015 |KPU SULUT

on Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015

Edisi V-Juli 2015 |KPU SULUT

PKPU | 18

Pasal 3

Peserta Pemilihan adalah: a.

Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau

PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan; dan/atau

PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, Pasangan Calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi untuk ditetapkan sebagai BUPATI DAN syarat WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL peserta Pemilihan. -9WALIKOTA

b.

BAB II

n.

belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota untuk Calon Wakil

PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota;

Bagian Kesatu

o.

Persyaratan Calon

berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;

Pasal 4 (1)

p.

Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan

Wakil

Walikota

dengan

q.

memenuhi

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b.

setia

kepada

Pancasila,

r.

Undang-Undang

d.

berusia

30

(tiga

puluh)

s.

t.

u.

pengadilan

yang

telah

mempunyai

kekuatan hukum tetap; h.

dengan

surat

keterangan

(2)

j.

tidak sedang memiliki tanggungan utang secara

(3)

sebagai

anggota

Tentara

dan

Pegawai

Negeri

Sipil

sejak

berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik

berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Panwas

Kabupaten/Kota

sebelum

Syarat

calon

mampu

secara

jasmani

dan

rohani

Syarat calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, untuk tindak pidana yang mengatur ketentuan pidana penjara minimal - 10 dan pidana penjara maksimal, ancaman pidananya

(4)

Syarat calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara (4) Syarat . . . sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f

perseorangan dan/atau secara badan hukum yang

dikecualikan bagi:

menjadi

a.

jawabnya

yang

merugikan

keuangan negara;

calon yang telah selesai menjalani pidana penjara sampai

dengan

dimulainya

jadwal

waktu

tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan

pendaftaran Pasangan Calon dalam waktu paling

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

singkat 5 (lima) tahun;

tetap;

b. c.

belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau

calon yang dipidana penjara karena kealpaan ringan (culpa levis);

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;

m.

diri

didasarkan pada pidana penjara maksimal.

menyerahkan daftar kekayaan pribadi;

l.

atau

menghalangi penyandang disabilitas.

kepolisian;

k.

Daerah,

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak

catatan

i.

tanggung

Perwakilan

pembentukan PPK dan PPS.

tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan

mengundurkan

Provinsi,

tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan

Dewan

Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu

mempunyai

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

g.

Dewan

ditetapkan sebagai calon;

tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan

(lima) tahun atau lebih;

Pimpinan

Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak

dokter;

pidana yang diancam dengan pidana penjara 5

kepada

mendaftarkan diri sebagai calon;

hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim

telah

Walikota

anggota

Indonesia,

mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan

yang

Wakil

Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik

Walikota;

pengadilan

dengan

bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

tahun

dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil

putusan

kepentingan

kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati

f.

konflik

memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur,

bagi

untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan

e.

memiliki

Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah

paling

rendah

Gubernur,

Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan

rendah sekolah lanjutan c. berpendidikan . . . tingkat atas atau sederajat; paling

tidak

atau

Negara Kesatuan Republik Indonesia; berpendidikan

penjabat

Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota

Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita -8Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan c.

sebagai

Petahana;

persyaratan sebagai berikut: a.

berstatus

penjabat Bupati atau penjabat Walikota;

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

tidak

(5)

calon yang dipidana penjara karena alasan politik.

Calon yang telah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a secara

Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali

kumulatif wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk

a.

Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon

calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan

Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon

kepada

publik

sebagai

mantan

narapidana;

Walikota atau Calon Wakil Walikota; b.

calon yang bersangkutan bukan pelaku kejahatan yang berulang.

n. belum . . . (6)

Edisi V-Juli 2015 |KPU SULUT

Calon yang dipidana karena alasan politik sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf c adalah orang yang

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a secara

c.

kumulatif wajib memenuhi syarat sebagai berikut: a.

kepada

publik

sebagai

mantan

narapidana; b.

Bupati

atau

PKPU | 19

o, berlaku bagi:

calon yang bersangkutan bukan pelaku kejahatan

a.

Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau

Calon yang dipidana karena alasan politik sebagaimana

Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di

dimaksud pada ayat (4) huruf c adalah orang yang

kabupaten/kota lain;

kebaikan

masyarakat

banyak

dan

dilakukan

b.

tanpa

atau Wakil Gubernur di provinsi yang sama;

Syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

c.

m, adalah sebagai berikut: a.

atau Wakil Gubernur di provinsi lain; d.

sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima)

provinsi lain.

selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya; huruf

a,

adalah

jabatan

Gubernur

(11) Syarat calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf q, meliputi:

dengan

Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur, - 11 jabatan Bupati/Walikota Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil c.

a.

dengan

b.

Walikota dengan Wakil Bupati/Walikota; 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama,

2.

telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama

bapak mertua/ibu mertua dengan Petahana; atau c.

menantu dengan Petahana; atau d.

d.

perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½

atau bibi dengan Petahana. (12) Syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (11) berlaku untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon

(dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana

Walikota dan Wakil Walikota di kabupaten/kota yang - 13 sama, dan untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di

dimaksud pada huruf a, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan.

tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan ke samping, yaitu kakak/adik kandung, ipar, paman

2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.

tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke bawah, yaitu anak atau

tidak berturut-turut; atau 3.

tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, yaitu bapak/ibu atau

meliputi: telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan c. 2 (dua) ... yang sama;

tidak memiliki ikatan perkawinan dengan Petahana, yaitu suami atau istri dengan Petahana; atau

Bupati/

1.

Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di

tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada

Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur

penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang

b.

Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur

kekerasan atau menggunakan senjata.

(8)

sebagai

(10) Syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

memperjuangkan keyakinan politik yang memiliki tujuan

(7)

menjabat

Wakil Walikota.

yang berulang. (6)

pernah

Walikota untuk Calon Wakil Bupati atau Calon

calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan

belum

provinsi yang sama. (13) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (12), tidak Ketentuan ... berlaku apabila telah melewati jeda (13) 1 (satu) kali masa jabatan

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berlaku

dengan

penghitungan

berpedoman

pada

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d.

untuk: a.

jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati

Bagian Kedua

dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota

Persyaratan Pencalonan

yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota; b.

Paragraf 1

jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan nama provinsi atau kabupaten/

Pasal 5

kota. (9)

Syarat Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

(1)

menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik

n, dengan ketentuan: a.

atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU

belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk

Provinsi/KIP

calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil

sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.

Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota; b.

(2)

belum

pernah

menjabat

sebagai

Bupati

Kabupaten/Kota

Politik

atau

Gabungan

Partai

Politik

yang

jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% sah dalam Pemilu Terakhir. (3)

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan

(10) Syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. belum ... o, berlaku bagi:

memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari

Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil

akumulasi

perolehan

suara

sah

sebagaimana

dimaksud ayat (2), ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan

Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau

|KPU Edisi V-Juli 2015 Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu Terakhir.

Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di kabupaten/kota lain;

KPU/KIP

(dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara

Walikota untuk Calon Wakil Bupati atau Calon

a.

dan

memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari

atau

Wakil Walikota.

Aceh

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Partai

belum pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur - 12 untuk calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota; dan

c.

KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

(4)

SULUT

KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

(2)

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Partai

Politik

atau

PKPU | 20

Gabungan

Partai

Politik

(6)

menarik dukungan dan/atau menarik calon dan/atau

yang

Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik

memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari

atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap

jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25%

mendukung Pasangan Calon yang bersangkutan dan

(dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara

tidak dapat mengusulkan calon dan/atau Pasangan

sah dalam Pemilu Terakhir. (3)

Calon pengganti.

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan

(7)

akumulasi

perolehan

suara

sah

(4)

syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan

b.

Rakyat Daerah hasil Pemilu Terakhir x 20/100; dan - 14 syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Terakhir x 25/100; sebagaimana c. dalam . . . dimaksud pada huruf a dan huruf b menghasilkan

Keputusan

KPU

Pasal 7 (1)

Provinsi/KIP

Aceh

dan

Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik.

(2)

Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau

KPU/KIP

masing-masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dan Pasangan Calon.

didasarkan pada: a.

Dalam hal calon dan/atau Pasangan Calon sebagaimana

dapat mengusulkan calon dan/atau Pasangan Calon

penghitungan

angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas. (5)

telah

pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.

a.

hasil

telah

dan

atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak

pada ayat (2), dengan rumus:

hal

yang

dimaksud pada ayat (7) mengundurkan diri, Partai Politik

menghitung syarat pencalonan sebagaimana dimaksud

dalam

Calon

pengusulan

pendaftaran. (8)

KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

c.

Pasangan kesepakatan

Kabupaten/Kota, tidak dapat mengundurkan diri sejak

dimaksud ayat (2), ketentuan tersebut hanya berlaku Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu Terakhir.

dan/atau

didaftarkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

sebagaimana

bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan

Calon

menandatangani

memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP

Paragraf 2

Kabupaten/Kota tentang penetapan perolehan kursi

Perseorangan

hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b.

Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan perolehan suara sah

hasil

Pemilihan

Umum

Anggota

Dewan

Pasal 8 (1)

menetapkan

Perwakilan Rakyat Daerah. (6)

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah, Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau

persyaratan

pencalonan

berupa

jumlah

dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon - 16 perseorangan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh

Salinan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat

KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(2)

Keputusan

KPU

Provinsi/KIP

Aceh

atau

KPU/KIP

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota, dan

data jumlah penduduk yang atas (2) Keputusan . . . disampaikan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah

didasarkan

Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.

kabupaten/kota yang diminta secara tertulis oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 6 (1)

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat

(2)

Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain

mendaftarkan 1 (satu) Pasangan Calon. untuk

membentuk

gabungan

dalam

Pasal 9 mendaftarkan

(1)

calon perseorangan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Pasangan Calon. (3)

Gubernur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1),

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan

adalah:

kesepakatan dengan Pasangan Calon untuk didaftarkan

a.

mengikuti Pemilihan. (4)

Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi

2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);

Pasangan Calon yang telah didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud

b.

pada ayat (1), tidak dapat dicalonkan lagi oleh Partai

c.

mendukung Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan calon dan/atau Pasangan

d.

menandatangani

kesepakatan

yang

pengusulan

dan

telah telah

didaftarkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, tidak dapat mengundurkan diri sejak (8)

dari

dengan

jumlah

(enam

juta)

penduduk jiwa

lebih

sampai

dari

dengan

provinsi

dengan

jumlah

penduduk

lebih

dari

12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen). (2)

Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen)

Calon pengganti. Calon

lebih

paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);

atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap

Pasangan

penduduk

12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung

Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik

dan/atau

provinsi 6.000.000

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (6) Dalam . . . menarik dukungan dan/atau menarik calon dan/atau

Calon

jumlah

(delapan setengah persen);

menarik dukungannya sejak pendaftaran.

(7)

dengan

(enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5%

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KIP - 15 Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, tidak dapat

(6)

provinsi

2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000

Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya. (5)

provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan

jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan. (3)

Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas.

pendaftaran.

Edisi V-Juli 2015 |KPU SULUT

Dalam hal calon dan/atau Pasangan Calon sebagaimana

Pasal 10

d.

provinsi

dengan

jumlah

penduduk

lebih

- 33 -

dari

12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen). (2)

(3)

(2)

Menteri

sebagaimana

dimaksud

PKPU | 21 pada

ayat

(1)

Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyampaikan

harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen)

penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat

jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.

kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.

Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud

(3)

salinan

keputusan

terakhir

tentang

KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Partai

ayat (1) dan ayat (2) menghasilkan angka pecahan

Politik tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota kepada

dilakukan pembulatan ke atas.

Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon. (4)

Pasal 10 (1)

salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat

Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil - 17 Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), adalah: a.

provinsi dan/atau kabupaten/kota kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU. (5)

didukung

paling

sedikit

10%

salinan

dimaksud Pimpinan

pada Partai

keputusan ayat Politik

(2)

Menteri

dan

salinan

tingkat

pusat

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPU

(sepuluh

Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.

kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih

(6)

Dalam hal pengesahan kepengurusan Partai Politik

dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai

tingkat kabupaten/kota tidak dilakukan oleh Pimpinan

dengan 500.000

Partai Politik tingkat pusat, KPU Provinsi/KIP Aceh

(lima

ratus

ribu)

jiwa

harus

meminta

didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah - 32 persen); c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih diganti dengan calon baru paling lama 5 (lima) hari sejak dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan calon tersebut berhalangan tetap atau meninggal dunia. 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling (4) KPUsedikit Provinsi/KIP Acehsetengah dan KPU/KIP 7,5% (tujuh persen);Kabupaten/Kota

mengumumkan calon pengganti sebagaimana dimaksud d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih pada ayat (3) kepada masyarakat. dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit 6,5% (enam setengah persen). dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak masa (2) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggantian calon berakhir. (6)

menyampaikan

keputusan

persen); b.

KPU

sebagaimana

kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai a. kabupaten/ . . . dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus

Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menyampaikan

harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang dukungannya sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum bersangkutan. penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.

(3) hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud (7) Dalam KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota ayat (1) danpenelitian ayat (2) menghasilkan angka pecahan melakukan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 3 dilakukan pembulatan ke atas. dokumen calon pengganti diterima.

(tiga)

hari

sejak

kepengurusan

Partai

Politik

tingkat

kabupaten/kota kepada Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon. (7)

Dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6), Partai Politik tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.

Pasal 35 Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), ayat (4) atau ayat (6), menjadi pedoman bagi KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP - 34 penerimaan Kabupaten/Kota dalam pendaftaran Pasangan Calon. Pasal 36 (1)

Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana

Pasal 11 Pasal 33 (1) Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasangan Calon perseorangan yang telah mengikuti proses Pasal 10 hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal Calon perseorangan. 20 ayat (1) dan penelitian faktual sebagaimana dimaksud (2) Penduduk memberikan dalam Pasal 22 yang ayat (1)dapat dukungan tidak dapatdukungan diajukan sebagai calon dan/atau Pasangan Calon Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh adalah penduduk

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) masih dalam Pasal proses 36 . . . penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Provinsi/KIP Aceh

dan

KPU/KIP

Kabupaten/Kota

menerima

pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik. (2)

Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat penetapan pengadilan

atauyang Gabungan Partai Politik. telah memenuhi syarat sebagai Pemilih.

mengenai penundaan pemberlakuan keputusan Menteri, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

BAB IV

tidak dapat menerima pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai

PENDAFTARAN PASANGAN CALON

kekuatan

hukum

tetap

dan

ditindaklanjuti

dengan

penerbitan keputusan dari Menteri tentang penetapan Bagian Kesatu Pengumuman dan Pendaftaran

BAB III . . .

kepengurusan Partai Politik. (3)

Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terdapat putusan yang telah

Pasal 34 (1)

(2)

mempunyai

kekuatan

hukum

tetap

dan

kepengurusan Partai Politik yang bersengketa melakukan

KPU berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan

kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (satu)

salinan

keputusan terakhir tentang penetapan - 33 kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa

kepengurusan Partai Politik sesuai peraturan perundang-

pendaftaran Pasangan Calon.

Kabupaten/Kota menerima pendaftaran Pasangan Calon

Menteri

sebagaimana

menyampaikan

salinan

dimaksud

pada

ayat

undangan,

KPU

Provinsi/KIP

Aceh

dan

KPU/KIP

berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang

(1)

penetapan kepengurusan Partai Politik hasil kesepakatan

keputusan

terakhir tentang Menteri ... penetapan kepengurusan Partai Politik (2) tingkat pusat

perdamaian.

kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU. (3)

KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota kepada Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.

Pasal 37 (1)

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota

mengumumkan pendaftaran Pasangan |KPUmelalui Edisi V-Juli 2015 Calon SULUT media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau

Kabupaten/Kota menerima pendaftaran Pasangan Calon

melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut

berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang

disebabkan oleh halangan yang tidak dapat dihindari

PKPU | 22

penetapan kepengurusan Partai Politik hasil kesepakatan

yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi

perdamaian.

yang berwenang. Pasal 37

(1)

Pasal 39

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota

Dalam

mengumumkan pendaftaran Pasangan Calon melalui

Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas:

media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau

a.

laman

KPU

Provinsi/KIP

Kabupaten/Kota

sesuai

Aceh

dengan

atau

jadwal

KPU/KIP

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan - 35 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. (2)

dimaksud

waktu penyerahan dokumen dukungan;

c.

tempat penyerahan.

meneliti keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan huruf c, yaitu: 1.

dalam

kepengurusan

yang

tentang

Partai

menandatangani

kepengurusan

Politik

surat

Partai

tingkat

keputusan

Politik

sesuai

Menteri yang disampaikan oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5); 2.

setelah

hari

terakhir

keabsahan

kepengurusan

provinsi/kabupaten/kota

pengumuman

Partai yang

Politik

tingkat

menandatangani

dokumen persyaratan dengan berpedoman pada

pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4)

keabsahan pusat

Masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) terhitung

dan

tingkatannya dengan berpedoman pada Keputusan

b.

hari

pencalonan

meneliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1);

(3)

KPU

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b

Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP sebagaimana

persyaratan

Calon,

dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a; c.

pengumuman pendaftaran Pasangan Calon (2) Dalam ... sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan: Kabupaten/Kota

dokumen

Pasangan

Gabungan Partai Politik atau perseorangan; b.

Dalam a.

menerima

pendaftaran

persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau

sebagaimana

ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum

menerima

kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi untuk

Pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud

Pemilihan

pada ayat (3) dilakukan paling lambat pukul 16.00 waktu

Gubernur

dan

Wakil

Gubernur

dan

tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan

setempat.

Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan oleh KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) dan

Pasal 38 (1)

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau

ayat (6).

d.

pada huruf b dan huruf c, KPU Provinsi/KIP Aceh atau

KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa pendaftaran

KPU/KIP

Kabupaten/Kota mencatat penerimaan KPU/ . . . dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3). (2)

Dalam

mendaftarkan

Pasangan

Calon

sebagaimana

yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai

dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau Gabungan

Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir

Partai Politik wajib memenuhi persyaratan:

Model TT.1-KWK, yang berisi:

a.

ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3);

b.

menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik

1. 2.

dan dokumen syarat calon; dan

Politik tingkat pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai

tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik

dimaksud pada huruf c;

provinsi

dan/atau

kepengurusan

Partai

3.

Politik tingkat kabupaten/kota.

(4)

Politik

tingkat

provinsi

sebagaimana

nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan

Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan diri kepada

Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota

tingkat provinsi atau pengurus Partai Politik tingkat

selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam

kabupaten/kota, yang ditandatangani oleh Ketua

Pasal 37 ayat (3).

Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan 4.

Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) 36 - pendaftaran. wajib hadir pada- saat (5)

nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai

menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat

(3)

nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon;

tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon c.

- 37 berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud

5.

(5) Dalam . . . Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Pasangan Calon;

Pasangan Calon perseorangan tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

6.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Pasangan

Calon

perseorangan

tidak

dapat

melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut

yang berwenang.

e.

menerima

meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan

persebaran

serta

persyaratan

Pasangan

Calon

perseorangan; f.

berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf e, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota

Pasal 39 Dalam

jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.

disebabkan oleh halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi

alamat dan nomor telepon Pasangan Calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik

atau salah seorang Calon atau Pasangan Calon atau

Calon,

hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;

pendaftaran

persyaratan Pasangan

Calon,

KPU

mencatat

pencalonan

penerimaan dan

dokumen

persyaratan

calon

perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran

Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas:

formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:

a.

1.

nama lengkap Pasangan Calon;

2.

Edisi V-Julipenerimaan 2015 |KPU SULUT hari, tanggal, dan waktu dokumen

menerima

dokumen

persyaratan

pencalonan

dan

persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan;

persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;

f.

yang

berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf e, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota persyaratan

mencatat

penerimaan

dokumen

persyaratan

(5)

ayat (4).

nama lengkap Pasangan Calon; - 38 hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen

(6)

5.

dimaksud pada ayat (4) tidak boleh mengganti atau mengubah Pasangan Calon yang telah didaftarkan.

dokumen

persyaratan

Pasal 41 (1)

dukungan

dan

sebaran

Partai Politik yang bersangkutan. (2)

kepada

Pasangan

(3)

pendaftaran

calon

Gabungan

Partai

Politik

tidak

melampirkan

persetujuan Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh

memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan

atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan Partai Politik

jasmani dan rohani di rumah sakit yang ditunjuk oleh

tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota

Partai Politik pengusul Pasangan Calon dan mencatatnya dalam berita acara. (4)

dimaksud pada ayat (3) dalam dokumen persyaratan

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota

pencalonan dan dibubuhi paraf petugas pendaftaran,

dilarang menerima perubahan dokumen persyaratan

salah satu Partai Politik pengusul, dan disaksikan

pencalonan dan/atau syarat calon setelah pendaftaran Pasangan Calon, kecuali terhadap perubahan dokumen kepengurusan Pemilihan

Partai

Politik

Gubernur

kepengurusan

Partai

dan Politik

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik sebagaimana

Pasal 40

tingkat Wakil

provinsi

untuk

Gubernur

tingkat

Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota. (5)

Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam

atau

Gabungan

Partai

Politik

tidak

melampirkan

Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang

kabupaten/kota

persetujuan Pasangan Calon, yang menyebabkan 1 (satu)

untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota

atau lebih Partai Politik tersebut dinyatakan tidak lagi

dan Wakil Walikota.

menjadi bagian Gabungan Partai Politik pengusul, tetapi

Dalam hal terdapat Partai Politik memiliki lebih dari 1

Partai Politik lain dalam Gabungan Partai Politik tersebut

(satu)

kepengurusan, - 39 - KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota hanya menerima 1 (satu)

masih memenuhi syarat pendaftaran calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), KPU Provinsi/KIP

Pasangan Calon yang didaftarkan oleh Pimpinan Partai

Aceh

Politik atau Gabungan Partai Politik yang dinyatakan sah Politik . . . sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35. (3)

persyaratan

Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang

kepada Pasangan Calon.

(2)

memenuhi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2). dengan . . . Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam

Calon

Perseorangan;

(1)

Politik atau Gabungan Partai Politik yang - 40 pendaftarannya tidak diterima sebagaimana dimaksud dengan

memberikan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf

f

Partai

pada ayat (2) dapat mendaftarkan Pasangan Calon

oleh Pasangan Calon perseorangan;

huruf

yang

Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran

menerima rekening khusus dana kampanye yang dibuka

pada

Politik

Pasangan Calon kepada Partai Politik atau Gabungan

nama calon dan spesimen tanda tangan dilakukan

dimaksud

Partai

menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam

oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atas

mengajukan Pasangan Calon atau formulir sebagaimana

Gabungan

Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan tidak

menerima rekening khusus dana kampanye yang dibuka

d kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang

atau

dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), KPU Provinsi/KIP

kabupaten/kota, dan kecamatan;

dan calon;

Politik

tidak memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana

menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi,

bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

Partai

mendaftarkan Pasangan Calon, yang secara kumulatif

dukungan Pasangan Calon.

k.

Perubahan kepengurusan Partai Politik sebagaimana

alamat dan nomor telepon Pasangan Calon; 3. alamat . . . jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;

j.

PKPU | 23

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota

formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:

4.

i.

perundang-

perubahan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada

3.

h.

peraturan

melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen

persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;

g.

dengan

perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran

2.

dan

sesuai

calon

1.

pencalonan

baru

undangan.

atau

KPU/KIP

Kabupaten/Kota

menerima

pendaftaran Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik tersebut dan menuangkan dalam Berita Acara.

Dalam hal Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota yang

Bagian Kedua

dinyatakan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 memberikan

dukungan

kepada

lebih

dari

1

(satu)

Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pendaftaran Pasangan Calon

Pasal 42

yang mendapat persetujuan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat. (4)

Dalam

hal

(1)

terdapat

perubahan

keputusan

tentang

kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan/atau tingkat

provinsi,

dan/atau

tingkat

kabupaten/kota

setelah pendaftaran, Partai Politik wajib menyerahkan

Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a yang - 41 wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas: a.

yang

baru

sesuai

dengan

peraturan

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen

Perubahan kepengurusan Partai Politik sebagaimana mengubah Pasangan Calon yang telah didaftarkan.

surat

pencalonan

Pasangan formulir

ayat (4). dimaksud pada ayat (4) tidak boleh mengganti atau

yang

ditandatangani

oleh

lampirannya; b.

perubahan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada (6)

pencalonan

Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannya a. surat . . . menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta

perundang-

undangan. (5)

surat

Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai

keputusan Pimpinan Partai Politik tentang kepengurusan

Calon Model

yang

ditandatangani

perseorangan B-KWK

oleh

menggunakan

Perseorangan

beserta

lampirannya; c.

surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh

Bakal

Edisi V-Juli 2015 |KPU SULUT

Calon,

sebagai

bukti

pemenuhan

persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam

a.

surat

pencalonan

yang

ditandatangani

huruf c dilengkapi keputusan pemberhentian dari

oleh

pejabat berwenang bagi Bakal Calon yang berstatus

Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai

sebagai

PKPU | 24

Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannya menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta surat

pencalonan

Pasangan

yang

Calon

formulir

Model

ditandatangani

perseorangan B-KWK

oleh

i.

Bakal

Calon,

sebagai

bukti

pernyataan

sebagaimana

dimaksud

j.

tanda

terima

pengunduran

penyerahan diri

bagi

surat

Bakal

negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan tinggal ... persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;

pada

pengajuan

Calon

yang

berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati,

2.

surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah - 43 mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan

huruf c dilengkapi: 1.

k.

surat

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, yang

surat

surat

keterangan

bahwa

pengunduran

pernyataan

sebagaimana

tercela

sebagaimana

dikeluarkan oleh:

diri

1.

Kepolisian

Daerah

untuk

Pasangan

2.

Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati Walikota;

pada yang

1.

tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;

surat pemberitahuan pencalonan bagi Bakal l.

surat

tanda

kewenangannya terima

meliputi

penyerahan

laporan

tempat harta

kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang

Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat

berwenang

Daerah; dan

penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan

tanda

terima

penyampaian

surat

pernyataan

sebagaimana

huruf c dilengkapi:

fotokopi surat pengunduran diri; dan

2.

surat keterangan bahwa pengunduran diri telah

m.

merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j; n.

Kepolisian

sebagaimana

dimaksud

tinggal

telah

Bakal

Calon

sebagai

bukti

pemenuhan

Pasal 4 ayat (1) huruf k; o.

jabatan; dan

fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas - 44 nama Bakal Calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib

surat keterangan bahwa pernyataan berhenti dari

yang

persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam

pada

fotokopi surat permohonan pemberhentian dari

pengadilan

niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat

Negara

huruf c dilengkapi:

putusan

mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan

Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil. pernyataan

surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan

bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Anggota

surat

surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang

berwenang; Indonesia,

kekayaan

Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan

proses yang ditandatangani oleh pejabat yang

Nasional

harta

hutang secara perseorangan dan/atau secara badan

diterima dan pemberhentiannya sedang dalam

Tentara

laporan

Pasal 4 ayat (1) huruf i;

dimaksud pada f. surat . . .

1.

memeriksa

persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam

surat

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2.

wilayah

Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan

pemberitahuan pencalonan dari Sekretariat - 42 Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

1.

Calon

Gubernur dan Wakil Gubernur; atau dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil

dimaksud

Calon yang berstatus sebagai anggota Dewan

jabatan

telah

diterima

Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal Calon, untuk Pajak ... masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Bakal Calon

dan

pemberhentiannya sedang dalam proses yang

menjadi

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;

mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan

sebagaimana

dimaksud

pada

huruf c dilengkapi keputusan pemberhentian dari Anggota

KPU/KIP

KPU,

KPU

Kabupaten/Kota,

Provinsi/KIP Bawaslu,

tanda

bukti

tidak

huruf l; p.

daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon dan Pimpinan Partai Politik atau

pejabat berwenang bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai

dan

calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

Milik Daerah. pernyataan

pajak,

terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan

pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha surat

wajib

Pajak (KPP) tempat Bakal Calon yang bersangkutan

bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai pejabat

i.

perbuatan

huruf c dilengkapi:

2.

yang

melakukan

mencalonkan diri di daerah lain.

h.

kepolisian

mencalonkan diri di daerah lain; dan

Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang

g.

catatan

Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang

berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati,

f.

keterangan

menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah

sedang dalam proses bagi Bakal Calon yang

e.

karena

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;

KWK; surat

tetap

tempat tinggal Bakal Calon sebagaimana dimaksud

dan huruf u menggunakan formulir Model BB.1d.

hukum

pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi

persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t

kekuatan

pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari

pemenuhan

Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf m, huruf n,

Aceh,

Bawaslu

melakukan tindak pidana yang diancam dengan

surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh

Provinsi/KIP Bawaslu,

surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana mempunyai

beserta

lampirannya; c.

KPU

penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

menggunakan

Perseorangan

KPU,

Kabupaten/Kota,

Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota;

lampirannya;

b.

Anggota

KPU/KIP

para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi Bakal

Aceh,

Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau

Bawaslu

Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota;

Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh

surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana

menggunakan formulir Model BB.2-KWK;

penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan

hukum

tetap

karena

Bakal

Calon

bagi

Bakal

Calon

Perseorangan

2015 |KPU SULUT

q.

Edisi V-Juli fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

r.

fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB),

p.

daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibubuhi

oleh Bakal Calon dan Pimpinan Partai Politik atau

tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para

para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi Bakal

Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap

Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau

basah Partai Politik sesuai dengan surat keputusan

Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh

kepengurusan Partai Politik yang sah. - 46 Pengesahan surat pencalonan beserta

Bakal

Calon

bagi

Bakal

Calon

Perseorangan

menggunakan formulir Model BB.2-KWK; q. r.

PKPU | 25

(3)

lampirannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Bakal Pasangan Calon tanda . . . perseorangan.

fotokopi Kartu Tanda Penduduk; fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai

bukti

pemenuhan

persyaratan

calon

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c; s.

Pasal 43 (1)

Lampiran surat pencalonan untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana

naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu

pada

Rencana

Panjang

(RPJP)

Pembangunan

Daerah

yang

dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, meliputi:

Jangka

a.

ditandatangani

tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan

Pasangan Calon; t.

daftar

nama

formulir Model B.1-KWK Parpol;

Tim

Kampanye

tingkat

provinsi,

b.

kabupaten/kota, dan/atau kecamatan; u.

rekening

khusus

dana

kampanye

c.

kampanye

mengikuti

proses

Pemilihan

d.

surat

pernyataan

bermaterai

cukup

yang

menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon

6 cm berwarna - 45 - sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto

sesuai

Bakal Pasangan Calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm

Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta

menggunakan formulir Model B.4-KWK Parpol; e.

waktu

sampai

dengan

pendaftaran

dimulainya

Pasangan

f.

dalam

dokumen

(2)

a.

kabar lokal/nasional; dan yang

kejahatan

berulang

Gubernur dan Wakil Gubernur; b.

c.

(culpa

surat sesuai

pernyataan dengan

Panjang

b dan huruf c wajib menyerahkan surat keterangan ringan

surat

pernyataan

bermaterai

cukup

yang

menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf

berdasarkan

berupa

Model B.1-KWK Perseorangan;

kealpaan ringan (culpa levis) dan/atau alasan politik

politik

dukungan

dalam Pasal 14 ayat (1) menggunakan formulir

bagi calon yang pernah dipidana penjara karena

kealpaan

dokumen

dukungan dan lampirannya sebagaimana dimaksud

dan Wakil Walikota.

alasan

berita acara rekapitulasi hasil penelitian dukungan

dan Wakil Walikota, dan sebagaimana dimaksud dan . . . dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a untuk Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

karena

Calon

sebagaimana

Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon

dan/atau

persyaratan Bakal

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota

Gubernur dan Wakil Gubernur; atau

dipidana

administrasi

pelaku

bukan

Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon

b)

atau

Calon Perseorangan sebagaimana - 47 dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a untuk

bahwa

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b dari: a)

Politik

Pasangan

menyatakan

bersangkutan yang

Partai

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, meliputi:

Calon

oleh

Lampiran surat pencalonan dari Pasangan Perseorangan

kepada publik dan bukti dimuat pada surat yang

bersama

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).

yang secara terbuka dan jujur dikemukakan

keterangan

oleh

Gabungan Partai Politik dan calon; dan

surat pernyataan sebagai mantan narapidana

surat

Jangka

ditandatangani

fotokopi rekening khusus dana kampanye yang

dilakukan

jadwal

Calon

lembaga pemasyarakatan;

3.

Pembangunan

Daerah,

Politik atas nama Calon dan spesimen tanda tangan

waktu paling singkat 5 (lima) tahun dari kepala 2.

Rencana

(RPJP)

dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai

surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara

dengan

Panjang

atau . . . bagi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

1.

Rencana

(RPJP)

Daerah,

Pembangunan

Jangka

ditandatangani

oleh

Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.4-

levis)

KWK Perseorangan;

putusan d.

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

naskah visi, misi dan program Pasangan Calon

tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan

mengacu

putusan.

Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani oleh

Pengesahan

surat

pencalonan

beserta

e.

Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap

f.

basah Partai Politik sesuai dengan surat keputusan pencalonan

beserta

Pembangunan

Jangka

fotokopi rekening khusus dana kampanye yang dokumen

administrasi

persyaratan

calon

perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

kepengurusan Partai Politik yang sah. surat

Rencana

dibuka oleh calon perseorangan; dan

tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para

Pengesahan

pada

Pasangan Calon;

lampirannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibubuhi

(3)

untuk

pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 cm x

ayat (4) huruf a wajib menyerahkan:

(2)

B.2-KWK

menggunakan formulir Model B.3-KWK Parpol;

softcopy.

y.

Pasangan

Model

surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik Calon

sebagaimana

Calon perseorangan;

x.

mengusulkan

formulir

atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan

dana

dimaksud dalam Pasal 39 huruf i bagi Pasangan w.

untuk

menggunakan

Parpol;

Gabungan Partai Politik; khusus

bergabung

Calon

Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau rekening

surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 39 huruf h bagi Pasangan

v.

Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat

42. lampirannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibubuhi tanda . . .

Pasal 44 (1)

|KPU SULUT V-JuliCalon 2015 sebagaimana Pada saat pendaftaranEdisi Pasangan dimaksud dalam Pasal 38, Partai Politik atau Gabungan

dibuka oleh calon perseorangan; dan f.

dokumen

administrasi

Kilas KPU | 26

persyaratan

calon

perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

- 48 -

42.

Pasal 45

Pasal 44 (1)

Pada saat pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana

(1)

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 38, Partai Politik atau Gabungan mendaftarkan Tim Kampanye;

b.

menyerahkan rekening khusus dana kampanye yang

dalam

Pasal

42

ayat

(1),

kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau nama Pasangan Calon

dibuat pada 1 (satu) bank. (2)

dimaksud

dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf

Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan: a.

Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon

perseorangan. (2)

Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal

Tata cara pendaftaran Tim Kampanye sebagaimana

Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam

dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada

2 (dua) rangkap, meliputi:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan.

a.

1 (satu) rangkap asli; dan

b.

1 (satu) rangkap salinan.

BAB V PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

Pasal 45 . . .

6 JULI 2015

Bagian Kesatu Penelitian Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

KEGIATAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROV. SULUT BULAN JULI 2015

Penerimaan Calon Gubernur dan Wail Gubernur untuk pasangan Perseorangan bertempat di Kantor KPU Prov. Sulut. Calon Perseorangan antara Pasal 46 lain : (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota 1. Berty Henry Roeroe dan David N. Kambey, STh berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) 2. nama Jimmy Walewangko dan Teddy tingkatManueke provinsi atau kabupaten/kota untuk: KPU Prov. Sulut melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Prov. Sulut dalam Hasil a. menetapkan standar kemampuan sehat rohani dan Sengketa pasangan bakal Calon Gubernurjasmani dan Wakil tanggal 5 Juli dengan Gubernur Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; 2015 memberikan kesempatan kembali dalam waktu 1 x 24 Jam untuk memasukkan Soft Copy dan Hard Copy serab.1 dokumen 2 copian menetapkan Bukti rumah KTP sakit dan pemerintah yang untuk dapat melaksanakan pemeriksaan diserahkan kepada KPU Prov. Sulut padaditunjuk Tanggaluntuk 6 Juli 2015 pkl 14.55 di kankesehatan rohani dan jasmani dengan Keputusan tor KPU Prov. Sulut KPU

Provinsi/KIP

Aceh

atau

KPU/KIP

Kabupaten/Kota.

Output ; (2) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota Dari Rekomendasi Bawaslu ke dua Pasangan Perseorangan tidak dapat menymenyampaikan standar kemampuan sehat rohani dan erahkan Soft Copy dan Hard Copy sera 1 dokumen Bukti KTP dan 2 copian denjasmani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a gan waktu yang sudah diserahkan, sehingga KPU Prov. Sulut mengkategorikan Tidak Memenuhi Syarat sesuai aturan yang berlaku kepada . . .

9 JULI 2015 KPU Prov.Sulut melakukan Audiens dengan Kepala Pengadilan Tinggi dan Hakim Tinggi berkaitan dengan Persiapan Pilkada Serentak. Audiens bertempat di Kantor Pengadilan Tinggi Manado. Output : 1. Audience dipimpin Kepala Pengadilan Tinggi dan di hadiri oleh 13 Hakim Tinggi, Sekretrais Panitera Pengadilan Tinggi serta Komisoner KPU prov. Sulut dan Sekretariat KPU Prov. Sulut 2. Adanya koordinasi persiapan pencalonan peserta parpol terutama berkaitan dengan Administrasi Surat Keterangan yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi yang akan mengeluarkan Surat untuk Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur 3. Minta kesediaan Kantor Pengadilan Tinggi untuk hadir sebagai narasumber bersama dalam Sosialisasi Dana Kampanye utk Peserta Parpol pada tanggal 14 Juli 2015 4. Layanan Administrasi berupa surat keterangan dari Kantor pengadlan Tinggi untuk pencalonan Gubernur dan wakil gubernur akan menjadi perhatian khusus dan disesuaikan sampai tanggal 15 Juli sebelum Idul Fitri dan dibuka kembali Layanan tanggal 22 Juli 2015 Pasca Idul Fitri. KPU Prov. Sulut melakukan Audiens dengan Pihak Pengurus IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Cab. Manado berkaitan dengan Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Audiens di lakukan di Rumah Sakit Prof. Kandouw Edisi V-Juli 2015 |KPU SULUT

KIlas KPU | 27 Output : 1. Akan dilakukan Penandatangan MOU antar IDI dan KPU Provinsi Sulut , 7 KPU Kabupaten Kota berkaitan dengan Pemeriksaan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati 2. Akan ada Sosialisasi Persyaratan dari Pihak IDI ke Para Calon sebelum pemeriksaan Kesehatan untuk Para Calon Kepala Daerah rencananya tanggal 28 Juli 2015 3. Akan dibuatkan Jadwal untuk pemerikasaan dan rencana mulai pemeriksaan tanggal 29 Juli 2015 – 1 Agustus 2015 sesuai tanggal tahapan Pencalonan 13 JULI 2015 Sosialisasi PKPU No. 8 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota KPU Prov Sulut memfasilitasi Sosialisasi PKPU No. 8 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bersama 7 KPU Kab/Kota sebagai Penyelenggara Pilkada serentak 2015. Acara Sosialisasi bertempat di Novotel Hotel

14 JULI 2015 KPU PROV. SULUT memfasilitasi Sosialisasi tentang Pencalonan unuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan menghadirkan Peserta Parpol bersama 7 KPU Kab/Kota sebagai Penyelenggara Serentak. Kegiatan Sosialisasi bertempat di Novotel Hotel. 15 JULI 2015 KPU Prov Sulut memfasilitasi Sosialisasi dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk persiapan pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon. Sosialisasi di hadiri oleh 7 KPU Kab/Kota sebagai Penyelenggara bersama Peserta Parpol yang bertempat di Novotel Hotel. 23 JULI 2015 Konsultasi ke Kantor KPU RI berkaitan dengan Persiapan Pendaftaran Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Prov. Sulawesi Utara dan 7 KPU Kabupaten /Kota. Konsultasi pada tanggal 23 Juli 2015 ,KPU Prov. Sulut bersama 7 KPU Kab/Kota Penyelenggara dihadiri utusan dari 6 KPU Kab/Kota ( KPU Kota Manado, KPU Kota Tomohon, KPU Kota Bitung, KPU Kab. Boltim, KPU Kab. Bolsel) Edisi V-Juli 2015 |KPU SULUT

Kilas KPU | 28 Keterwakilan KPU Prov. Sulut ( 3 Komisioner dan 2 Sekretariat dan 6 KPU Kab/Kota masing-masing Divisi Tekhnis dan Hukum serta Sekretariat) melakukan konsultasi bersama Korwil Sulut Komisioner Bapak Ferry Kurnia, Bapak Arief Budiman dan Bapak Hadar Gumay. Output : Dalam Konsultasi sebagai Penyelenggara menyampaikan beberapa hal menyangkut Pendaftaran dan Kerjasama IDI dalam hal Pemeriksaan Kesehatan serta berkaitan dengan Persiapan Logistik. Pertemuan bersama keterwakilan Komisioner KPU RI antara lain Komisioner Ferry Kurnia, Komisioner Arief Budiman dan Komisioner Hadar Gumaya. Beberapa Catatan penting dalam Konsultasi di KPU RI antara lain : • Ada SE 396/KPU/VII/2015 perihal penjelasan Beberapa Aturan dalam PKPU Nomor 12 Tahun 2015 • Akan ada edaran SE 402 berkaitan dengan Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan dalam pendaftaran Pasangan calon yang diajukan Parpol dan Gabungan Partai Politik, wajib memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon, dalam SE 204 akan terbit sesudah konsultasi antara lain 2 point : 1. Pasal 42 ayat 1 huruf a Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2015 dan Pasal 43 ayat 1 huruf a sampai dengan huruf e Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015.Pasangan Calon perseorangan wajib memenuhi persyaratan Pasal 42 ayat 1 huruf b Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2015 dan Pasal 43 ayat 2 huruf a sampai dengan huruf e Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 2. Apabila dalam pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, belum dapat diserahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dimaksud Pasal 43 ayat 1 huru d dan huruf e, pasal 43 ayat 2 huruf d dan huru e, dapat disampaikan dokumen yang terkait dengan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon, antara lain dapat berupa surat pernyataan dari pasangan calon bersangkutan yang menyatakan bahwa dokumen yang belum diserahkan tersebut sedang diproses, atau fotocopy bukti permohonan penerbitan dokumen syarat calon dimaksud, atau tanda diterima. • Untuk Partai yang berkonflik pada saat pendaftaran di harapkan datang dalam waktu yang bersamaan, tidak bisa menerima lebih awal dokumen dari salah satu partai, tapi harus jam yang sama. • Prinsip Pendaftaran : melengkapi dokumen • Syarat PencalonanWajib ada dan sah • Berkaitan dengan Calon dari TNI, Polri, PNS, DPR,DPD , DPRD saat di tetapkan Calon KPU sudah terima surat pengunduran diri • Kalau tidak ada calon dibuka ruang selama 10 hari , tapi kalau tidak ada bisa diundur tahun 2017 • Berkaitan dengan Pemeriksaan Kesehatan bagi pasangan Calon, penandatanganan MOU dengan Rumah Sakit Pemerintah bukan dengan IDI . IDI bersifat koordinasi dengan KPU Prov. Sulut berkaitan dengan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani dan KPU Prov menetapkan, dan RS Pemerintah ditetapkan oleh KPU Prov. Sulut • Khusus Logistik Pemungutan Suara : Lelang boleh dilakukan, jangan dulu tetapkan pemenangnya dan jangan dulu produksi menunggu tahapan-tahapan berikutnya • Juknis silog pengosongan kotak sudah ada • KPU Prov. Sulut informasikan akan ada pengiriman Jurnal Suara KPU Prov. Sulut

25 JULI 2015 KPU Prov Sulut memasilitasi Sosialisasi PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Revisi PKPU Nomor 9 tahun 2015 bersama Peserta Parpol dan KPU Kab/Kota bertempat di kantor KPU Prov Sulut

Edisi V-Juli 2015 |KPU SULUT

Kilas KPU | 29 26 – 28 JULI 2015 KPU Prov Sulut melaksanakan Tahapan Penerimaan Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur bertempat di Kantor KPU Prov. Sulut. Output: Terlaksananya Tahapan Penerimaan Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada : • Hari I : tanggal 26 Juli 2015 pkl 08.00 – 16.00 tidak ada yang mendaftar • Hari II : tanggal 27 Juli 2015 pkl 12.30 1 (satu) pasangan Calon dari PDIP ( Olly Dondokambey / Calon Gubernur dan Steven Kandou/ Calon Wakil Gubernur ). Penerimaan pendaftaran Bakal Calon oleh KPU Prov. Sulut dan Tim Kerja • Hari III : tanggal 28 Juli 2015 ada 2 (dua) Pasangan Calon I dari Gabungan Partai ( Demokrat a/n Calon Gubernur Maya Rumantir dan Gerindra a/n Glenny Kairupan) . Penerimaan pendaftaran Bakal Calon oleh KPU Prov. Sulut dan Tim Kerja. Pasangan Calon ke II yang mendaftarkan pada hari III a/n Elly Lasut/partai Golkar dan David Bobihoe, dengan diusung Partai Hanura, PKPI. Penerimaan pendaftaran Bakal Calon oleh KPU Prov. Sulut dan Tim Kerja

29 JULI 2015 Penandatangan MOU KPU Prov. Sulut dan RS Prof Kandouw dan IDI Wil. Manado. Output : Adanya Penandatangan MOU KPU Prov. Sulut, 5 KPU Kab. Dan Kota dan RS Prof Kandouw dan IDI Wil. Manado untuk pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Calon Walikota/Wakil Walikota bertempat di RS Prof. Kandouw

Edisi V-Juli 2015 |KPU SULUT

Kilas KPU | 30 31 Juli 2015 Setelaha Tahapan Penerimaan Pendaftaran , KPU Prov Sulut melakukan Veriikasi Faktual Dokumen Ijazah Calon Wakil Gubernur a/n Steven Kandouw/PDIP . Output : Verifikasi dilakukan di Rektorat UI, KPU Prov. Sulut mendapat Disposisi dari Wakil Rektor ke Wakil dekan Fakultas FISIP UI untuk mengklarifikasi Ijazah a/n Steven Kandouw/PDIP sebagai Calon wakil Gubernur apakah benar Lulusan FISIP UI. Hasil Klariikasi akan di tindaklanjuti untuk di akses keabsahan melalui File Data di FISIP UI karena yang bersangkutan lulus tahun 1995.

Edisi V-Juli 2015 |KPU SULUT

Edisi V-Juli 2015 |KPU SULUT

Info KPU

SEKRETARIAT

KPU Sulut Jalan Diponegoro Nomor 25 Manado. Telp. (0431) 841-346. Fax. (0431) 841-364. Website: http://www.kpu-sulutprov.go.id

Edisi V-Juli 2015 |KPU SULUT