MENJAGA KEMURNIAN SUARA PEMILIH MENJAWAB TANTANGAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARA PEMILU IMBAS KETERBUKAAN INFORMASI KPU

MENJAWAB TANTANGAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARA PEMILU

KPU Republik Indonesia

IMBAS KETERBUKAAN INFORMASI KPU

Edisi VI | November - Desember 2015

K

O

M

I

S

I

P

E

M

I

L

I

H

A

N

U

@KPURI2015

M E N JAG A H A K R A K YAT B E RS UA R A DA L A M P E M I LU

+ LAPSUS PILKADA SERENTAK 2015

www.kpu.go.id

MENJAGA KEMURNIAN

SUARA PEMILIH

M

U

M

DAFTAR ISI

14

MENUJU KETERBUKAAN INFORMASI KPU YANG TERDEPAN

Keterbukaan informasi adalah bagian penting dalam penyelenggaraan pemilu/pilkada, di mana salah satu tolok ukur kualitas pemilu/pilkada dapat dilihat dari aspek transparasinya.

5

SUARA UTAMA

MENJAGA KEMURNIAN SUARA PEMILIH SUARA PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MUTLAK DIJAGA KEMURNIANNYA. CELAH-CELAH KECURANGAN DAN MANIPULASI HARUS DITUTUP RAPAT. JANGAN SAMPAI ADA REMBESAN SUARA YANG MENGAKIBATKAN HASIL PILKADA MENJADI RUSAK DAN TERNODA.

16

AYO VOTE, GERAKAN MENINGKATKAN KESADARAN POLITIK KAUM MUDA

60

KPU GELAR SIMULASI PILKADA SATU PASANGAN CALON DI TTU

Tanggal 9 Desember 2015 akan menjadi hari yang penting bagi sebagian warga Indonesia, terutama masyarakat Timor Tengah Utara (TTU). Pasalnya, daerah tersebut akan menggelar pilkada khusus dengan hanya satu pasangan calon.

20

Dipantau 14 negara, Pilkada Serentak Relatif Kondusif

21

Ketua KPU Gunakan Hak Pilih di Pilgub Sumatera Barat

56

Lahir Dari Jurnalis, Didaulat Jadi Corong KPU

60

Arti Penting Demokrasi Adalah Keterbukaan

66

Mahasiswa Jambi The Guardian Of Democrasy

SUARA REDAKSI

TRANSPARANSI

DAN SEJARAH BARU PILKADA 2015

G

enderang demokrasi telah ditabuh. Pemilihan langsung kepala daerah dan wakil kepala daerah telah digelar di 8 provinsi, 222 kabupaten dan 34 kota di Indonesia. Untuk pertama kalinya pilkada dilaksanakan secara serentak. Sejarah baru tengah digoreskan anak-anak bangsa. Pada pesta demokrasi ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali mengusung semangat keterbukaan informasi, sebuah upaya yang telah mereka terapkan pada Pemilihan Legislatif

”

KITA AKAN JAWAB KERAGURAGUAN ORANG ITU DENGAN KERJA CERDAS DAN KERJA IKHLAS.

dan Pemilihan Presiden tahun lalu. Memang sikap transparansi pada Pemilu 2014, mendapat pujian dari banyak pihak, baik dari dalam negeri maupun dunia intenasional. Namun, KPU tak ingin berpuas diri. KPU kembali melakukan sejumlah inovasi demi terselenggaranya pemilihan yang lebih berkualitas. Salah satunya, Komisioner KPU,

Hadar Nafis Gumay, mengajak para saksi, pengawas, atau pemantau untuk mendokumentasikan hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Begitu juga ketika rekapitulasi di PPK, semua pihak yang menyaksikan hendaknya dapat mengambil dokumentasi. Kemudian, KPU juga mengunggah hasil scan form C1 segera setelah penghitungan suara di TPS selasai. “Tujuannya supaya ini (hasil pemilu di TPS) bisa disebarluaskan dan banyak pihak bisa melihat untuk membantu kami (KPU) mengontrolnya,” ujar Hadar. Terobosan baru yang tidak ada di Pilpres dan Pileg 2014, adalah entri data hasil penghitungan suara di masingmasing TPS. Ini sebagai hasil perolehan suara sementara yang bisa didapatkan secara cepat. Hadar mengatakan, data yang dientri itu adalah semua data perolehan suara mulai dari jumlah DPT, jumlah pemilih yang menggunakan hak suara, jumlah suara sah, dan perolehan masing-masing suara calon. Namun harus diingat bahwa hasil yang diunggah itu baru bersifat sementara. Sebab kemungkinan akan ada kekeliruan yang bakal dikoreksi, maka hasil final baru diumumkan setelah rekap

manual. Calon Tunggal dan DOB Sejarah baru lainnya yang sedang terjadi dalam demokrasi di negeri ini adalah pilkada dengan pasangan calon tunggal. Ini terjadi di tiga daerah, Kabupaten Tasikmalaya, Timor Tengah Utara (TTU), dan Blitar. Karena pasangan calonnya hanya satu, maka masyarakat hanya memilih antara setuju atau tidak setuju. Selain itu, yang juga banyak mendapat sorotan adalah pelaksanaan pilkada di daerah otonomi baru (DOB). Ada satu provinsi, yakni Kalimantan Utara dan 17 kabupaten yang akan menggelar pilkada serentak. Banyak pihak yang meragukan keberhasilan penyelenggaranya, karena ini daerah baru, KPU-nya baru terbentuk dan waktu tahapan pelaksanaannya relatif singkat. Namun, Komisioner KPU RI, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, mengaku optimis. Dengan sejumlah bimbingan dan pelatihan yang diberikan, ia percaya teman-teman di daerah bisa bekerja dengan baik. “Kita akan jawab keraguraguan orang itu dengan kerja cerdas dan kerja ikhlas,” ujarnya. (*)

04 | SUARA KPU | Edisi November - Desember 2015 Suara Redaksi.indd 4

04/01/2016 11:39:55

SUARA UTAMA

MENJAGA

KEMURNIAN

SUARA PEMILIH SUARA PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MUTLAK DIJAGA KEMURNIANNYA. CELAH-CELAH KECURANGAN DAN MANIPULASI HARUS DITUTUP RAPAT. JANGAN SAMPAI ADA REMBESAN SUARA YANG MENGAKIBATKAN HASIL PILKADA MENJADI RUSAK DAN TERNODA. UNTUK ITU, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS HASIL PEMILU YANG TELAH DIPRAKTIKKAN KPU DALAM PEMILU 2014, MESTI DIJALANKAN KEMBALI PADA PILKADA SERENTAK 2015.

SUARA KPU | Edisi November - Desember 2015 |

Suara Utama.indd 5

05

04/01/2016 12:25:20

SUARA UTAMA

T

ransparansi pilkada tentunya tidak sebatas pada hasilnya saja. Semua tahapan pilkada mulai dari pemutakhiran data pemilih, pencalonan, sengketa tata usaha negara pemilihan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi suara merupakan objek yang dapat dicermati oleh publik. Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay mengungkapkan, aspek transparansi merupakan salah satu tolok ukur kualitas pemilu/pilkada. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015, KPU akan kembali menerapkan kebijakan open data pilkada seluas-luasnya dan secepat-cepatnya kepada masyarakat. “Sejumlah data yang akan kita berikan itu bentuknya dalam format open file, yakni data yang terbuka dapat diolah lebih

lanjut oleh semua pihak,” kata Hadar saat ditemui Suara KPU di ruang kerjanya, Senin lalu (23/11). Hadar menerangkan pada dasarnya, proses pemilu di Indonesia saat ini sudah sangat terbuka. Terlebih pada saat pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS). Keterbukaan tersebut telah mendapat pengakuan dari berbagai pihak, baik pada level nasional maupun internasional. “Saya kira satu hal yang bisa menjadi kebanggaan dari pemilu kita, bahwa pihak internasional sangat mengakui proses pemungutan dan penghitungan suara kita adalah proses yang sangat terbuka,” ungkap Hadar. Keterbukaan dalam pemungutan dan penghitungan suara, terang Hadar, dapat dilihat dari kewenangan para saksi dari pasangan calon, pengawas dan pemantau untuk mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Pengawasan juga berlangsung secara ketat karena selain pengawas pemilihan lapangan (PPL) yang berkedudukan di tingkat desa/kelurahan, panitia pengawas pemilihan (panwaslih) juga menempatkan satu orang pengawas di setiap TPS. “Para saksi dari masing-masing pasangan calon, sepanjang mereka menyerahkan surat mandat dari pasangan calon atau tim kampanye pasangan calon tingkat kabupaten/ kota dapat hadir dan mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara TPS. Sekarang juga ada pengawas di tingkat TPS, selain PPL di tingkat desa/ kelurahan. Jadi sistem pengawasannya sudah berlapis sehingga peluang untuk melakukan kecurangan sangat kecil,” terang Hadar. Selain itu, KPU memberi akses kepada pemantau pemilu/pilkada untuk hadir di TPS. Masyarakat luas juga

06 | SUARA KPU | Edisi November - Desember 2015

Suara Utama.indd 6

04/01/2016 12:25:21

demikian. Mereka dapat menyaksikan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. “Kami juga menyediakan fomulir C1 plano berukuran cukup besar yang berisi catatan hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS. Semua orang bisa menyaksikannya dengan jelas,” ujar Hadar. Setelah proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS selesai, anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melakukan pemeriksaan dan penandatanganan semua dokumen hasil penghitungan suara tersebut. KPPS memberi kesempatan kepada semua pihak untuk mendokumentasikannya baik dalam bentuk foto maupun video. “Hal-hal teknis yang demikian kita atur dalam peraturan dan petunjuk teknis. Semakin banyak masyarakat tahu tentang hasil pilkada di suatu TPS dan mereka bisa memotret, merekam dan sebagainya, mereka akan bisa menyebarluaskan di jaringan mereka sendiri, terserahlah, akan disebarkan di mana, sekarang kan sudah banyak media sosial. Dengan demikian, proses kontrol juga bisa tercipta,” ujarnya. Publikasi hasil pilkada berbasis hasil penghitungan suara di TPS akan menutup celah pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mengubah atau mengotak-atik hasil perolehan suara. Kepemilikan informasi hasil pilkada di tangan banyak orang akan menjadi alat yang efektif untuk melakukan kontrol publik terhadap rekapitulasi suara secara berjenjang. Publikasi Scan Form C1 Publikasi hasil scan salinan formulir C1 atau sertifikat penghitungan perolehan suara di TPS tetap menjadi pilihan KPU dalam pelaksanaan transparansi hasil pilkada serentak 2015. Proses scaning dilakukan di KPU kabupaten/kota segera setelah penghitungan suara di TPS selesai. Masyarakat tidak perlu menunggu rekapitulasi secara berjenjang untuk mendapatkan gambaran hasil akhir perolehan suara masing-masing

kandidat. “Berita acara Form C, pencatatan prosedur dan data pemilih serta hasil totalnya, form C1 dan lampirannya yang berisi perolehan masing-masing calon, sertifikat hasil itu, sekitar 3-4 lembar itu secepat mungkin akan kita scan. Jadi dari setiap TPS dimasukan ke amplop

tersendiri tanpa menunggu dimasukan dalam kotak, tanpa menunggu rekap di kecamatan. Ini dikasih jalur cepat, dibawa dan dikumpulkan di KPU kabupaten/kota. Di sana di scan, dikirim ke server dan dipublikasikan,” terang Hadar. Selain dipindai, salinan C1 itu

Scan Form C1 SUARA KPU | Edisi November - Desember 2015 |

Suara Utama.indd 7

07

04/01/2016 12:25:24

SUARA UTAMA

juga akan dientri datanya sehingga menghasilkan tabulasi hasil pilkada dengan basis data C1 tersebut. “Secepat mungkin itu salinan C1 itu kita scan. Datanya kemudian di-entry dan langsung dipublikasikan. Jadi nanti akan kelihatan hasil-hasil pemilu dari semua TPS dalam bentuk gambar scan C1 dan juga ada hasilnya dalam bentuk hasil entry data atau tabulasi,” imbuhnya. Hadar berkeyakinan transparansi hasil pilkada dalam bentuk publikasi hasil scan C1 dan entry data C1 akan membuka ruang yang sangat luas kepada masyarakat untuk dapat mengambil peran dalam pilkada, baik memantau, turut menghitung, mengoreksi maupun melakukan kontrol. Dari peran masyarakat ini, KPU pun terbantu karena memiliki bahan untuk memberitahukan dengan cepat di PPK pada saat rekapitulasi jika terdapat masalah di tingkat sebelumnya. “Di sini semua bisa melihat. Di situ diperbaiki. Jadi dengan publikasi yang cepat, kita bisa cepat mengoreksi kalau ada tindakan-tindakan yang keliru di tingkat TPS-TPS kita,” kata Hadar. Entri Data Perolehan Suara Inovasi yang telah dilakukan KPU

pada Pemilu 2014 dengan menggungah form C1 mendapat apresiasi banyak pihak. Tak hanya dalam rangka memantau, melalui data form C1 itu, masyarakat juga dapat melakukan penghitungan secara mandiri, sehingga mereka memperoleh gambaran hasil pemilu dengan cepat. “Kalau dulu kita tidak mempublikasikan entri datanya. Dan itupun sudah memberi dampak yang sangat positif,” kata Hadar. Pada pilkada tahun ini, KPU melanjutkan dan mengembangkan transparansi yang telah dilakukan pada pemilu 2014.

TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI ITU BERJALAN BERIRINGAN. MASYARAKAT AKAN DAPAT BERPARTISIPASI DALAM PROSES DEMOKRASI JIKA MEREKA MENDAPATKAN INFORMASI YANG CUKUP TERHADAP PROSES YANG TENGAH BERLANGSUNG

Operator sistem informasi penghitungan suara (situng) di kabupaten/kota tidak hanya melakukan pemindaian form C1, tetapi juga melakukan entri data perolehan suara dari setiap TPS. Jadi begitu data 100 persen dari TPS telah masuk ke KPU kabupaten/kota, masyarakat sudah dapat mengetahui perkiraan hasilnya secara akurat tanpa menunggu penetapan hasil rekapitulasi pada tanggal 16 Desember 2015 atau tujuh hari setelah pemungutan suara di TPS. Selain dalam bentuk scan C1 dan entri data C1, KPU juga mempublikasikan hasil scan formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara dari semua TPS per-desa/kelurahan atau formulir DAA, rekapitulasi hasil penghitungan suara semua desa/kelurahan perkecamatan (DA1), rekapitulasi hasil penghitungan suara dari semua kecamatan di tingkat kabupaten/ kota (DB1). “Semua dokumen resmi yang sudah ditandatangi petugas di setiap tingkatan akan di-scan dan dipublikasikan. Jadi semua orang bisa lihat hasilnya,” terang Hadar. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan selain dalam bentuk scan, publik juga dapat mengakses datanya dalam bentuk excel.


Suara Utama.indd 8

04/01/2016 12:25:24

“Sehingga masyarakat bisa mengolah data hasil pilkada itu untuk kepentingan apapun, misalnya penelitian, untuk ikut menghitung juga, kami sediakan. Dengan model seperti ini saya kira, kurang apa lagi?” imbuh Hadar. Hadar menyadari, kerja cepat semacam itu membutuhkan dukungan infrastruktur, sumberdaya manusia dan teknologi yang memadai. Namun, ia menyatakan, secara umum KPU sudah siap. “Memang ada daerah-daerah yang jauh sekali dan itu memakan waktu berhari-hari, tapi tetap bisa lebih cepat dibandingkan dengan jalur normal yang harus menunggu rekap di kecamatan. Perkiraan kami rata-rata data dari TPS itu bisa terpublikasikan di tingkat kabupaten/kota paling lama rata-rata tiga hari,” kata Hadar. Daerah yang memiliki kendala seperti koneksi internet, hasil scan dan entri data C1-nya dapat dikirim dalam bentuk softfile melalui compact disk (CD) atau Universal Serial Bus (USB). Hadar memperkirakan proses itu akan tetap lebih cepat untuk mengetahui hasil sementara perolehan suara dibanding menunggu selesainya rekapitulasi secara berjenjang. “Misalnya petugas dari daerah mengirim CD atau USB hasil itu ke Jakarta. Saya kira dalam dua-tiga

hari sampai. Di sini kami masukan dalam sistem. Itu lebih cepat dari menunggu selesainya rekap di kecamatan dan kabupaten,” ujarnya. Namun, Hadar menekankan, data entri dari TPS tersebut merupakan hasil sementara. “Ini yang penting untuk dicatat. Ini hanya perkiraan hasil sementara. Jadi kita jangan salah memahaminya. Hasil resmi dan hasil akhir itu baru kita dapatkan nanti setelah KPU sesuai tingkatannya menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara,” terang Hadar. “Nah ini apa kepentingannya kalau toh masih harus menunggu? Ini untuk menjawab keingintahuan orang dan juga untuk ruang kontrol, saya kira begitu,” lanjut Hadar. Ia menegaskan, data yang terkumpul dari hasil scan dan entri data C1 ini mungkin tidak tepat 100 persen. Karena bisa jadi ada kekeliruan dalam pengisian formulir C1 dan lampirannya di TPS yang kemudian terkoreksi pada tingkat kecamatan dan seterusnya. “Oleh karena itu, kita harus pastikan bahwa ini bukanlah hasil akhir. Ini adalah hasil yang sifatnya sementara. Mari kita pahami seperti itu,” tukasnya. Dosen Sejarah Politik Universitas

Andalas (Unand) Padang Harry Efendi Iskandar mengatakan transparansi diperlukan untuk membangun kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilihan. “Apa yang sudah dilakukan KPU pada pemilu 2014 untuk mempublikasikan hasil pemilu sudah cukup untuk memenuhi asas transparansi. Jika hal yang sama diterapkan pada pilkada 2015, maka kepercayaan publik terhadap pilkada juga akan terbangun,” ujarnya. Menurut Harry, kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu makin dibutuhkan seiring dengan ketatnya kompetisi politik baik di tingkat lokal maupun nasional. Membuka akses informasi terhadap proses pemilihan selain meningkatkan kepercayaan juga berdampak terhadap partisipasi dan tanggungjawab publik untuk mengawal proses pemilihan agar berintegritas dan kredibel. “Transparansi dan partisipasi itu berjalan beriringan. Masyarakat akan dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi jika mereka mendapatkan informasi yang cukup terhadap proses yang tengah berlangsung,” ujarnya. (Bow) Dosen Sejarah Politik Universitas Andalas (Unand) Padang Harry Efendi Iskandar


Suara Utama.indd 9

09

04/01/2016 12:25:24

SUARA UTAMA

IMBAS KETERBUKAAN

INFORMASI KPU

INOVASI, TRANSPARANSI DAN KETERBUKAAN YANG DIJALANKAN KPU MEMBERI DAMPAK BESAR TERHADAP SUKSESNYA PELAKSANAAN PEMILU 2014 SILAM. HASILNYA, SELAIN PEMILU TERSELENGGARA DENGAN AMAN DAN SUKSES, KINERJA KPU JUGA MEMPEROLEH BANYAK APRESIASI DAN HASIL PEMILU MENDAPAT PENGAKUAN DARI BERBAGAI PIHAK, BAIK DALAM MAUPUN LUAR NEGERI. Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini

T

ak hanya itu, keterbukaan KPU memicu dampak ikutan lain berupa riset dan kajian yang dilakukan oleh berbagai lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademis serta meningkatnya partisipasi masyarakat luas. “Keterbukaan KPU berimbas

10

kepada partisipasi masyarakat yang lebih luas dan kualitas pemilu yang lebih baik,” kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, di Jakarta (30/11). Titi merasakan kemajuan yang sangat cepat terkait dengan pelayanan keterbukaan informasi publik dari KPU. Di antara contohnya ketika

Perludem meminta data-data tentang anggaran, terutama berkaitan dengan riset. Mulanya ia menduga hanya akan mendapatkan data-data umum. Ternyata justru KPU membuka sampai data-data per-kegiatan. Perludem juga sering dimintai data oleh para peneliti asing. Jika data yang

| SUARA KPU | Edisi November - Desember 2015

Suara Utama.indd 10

04/01/2016 12:25:25

Penggagas Ayo Vote, Pingkan Irwin

dimaksud tidak ada, Perludem langsung merujuk ke KPU RI melalui kontak bagian Humas yang mereka punya. “Dan rata-rata respon mereka (para peneliti) sangat apresiatif, mengapresiasi KPU dan menyatakan responnya (Humas KPU) sangat cepat dan terbuka, tidak berteletele. Jadi kami yang biasa dikontak oleh jejaring, baik nasional maupun internasional akhirnya terbantu dengan keterbukaan data dan informasi dari KPU,” kata Titi. Pernyataan senada diungkapkan Khairul Anshar dari kawalpemilu. org yang pada Pilkada 2015 ini turut berpartisipasi melalui kawalpilkada. id. Ia sangat mendukung langkah KPU yang telah membuka data scan C1 pada Pilpres 2014. Dengan itu, ia beserta kawan-kawan di kawalpemilu.org serta publik bisa berpartisipasi secara gotong royong untuk mengubah data gambar menjadi data angka digital yang bisa diagregasikan dari tingkat level yang paling bawah sampai ke tingkat level yang paling atas. “Jadi kita terus mendukung dan berharap KPU untuk terus membuka data-data yang memang harus diketahui oleh publik,” ungkap Khairul Anshar melalui sambungan telepon dari Singapura, (25/11).

Keterbukaan KPU juga memantik kreativitas sejumlah anak muda yang tergabung dalam Ayo Vote untuk mengolah data agar lebih mudah dikonsumsi atau dipahami masyarakat. Khususnya anak muda dan pemilih pemula yang menjadi sasaran Ayo Vote waktu itu. “Waktu AyoVote 2014 kemarin itu, berhubung datanya sudah ada, jadi kita pengen bantu untuk olah lebih jauh supaya lebih gampang dicerna lagi oleh anak muda,” ujar salah satu penggagas Ayo Vote, Pingkan Irwin, ditemui di kawasan Kemang, Jakarta, Jumat (30/11). Berawal dari keprihatinan terhadap kalangan muda yang kurang peduli terharap pemilu, ia melihat ada ruang kosong yang bisa diisi untuk meningkatkan kesadaran pemilih pemula yang berusia di bawah 30 tahun, yang jumlahnya lumayan besar, yakni sekitar 30%. “Saya dan teman-teman melihat bahwa anak muda ini dibilang apatis terhadap politik itu sebebarnya tidak juga. Karena mereka juga peduli tentang pemilu dan sebenarnya ingin cari tahu informasi seputar pemilu. Cuma waktu tahun 2013 itu informasinya belum ada dan media digital di Indonesia masih belum ada yang mencoba memberikan informasi ke target segmen Ayo Vote ini,”

papar Pingkan. Ia menyatakan sangat senang karena KPU membuka data seluas-luasnya. Dengan itu, ia dan teman-teman Ayo Vote bisa mudah mengolahnya agar bisa lebih dapat dipahami oleh anak muda, sehingga anak-anak muda tergerak, tak hanya untuk memilih tapi juga menjadi pemilih cerdas. “Kita memang targetnya adalah anak muda, pemilih pemula dan yang tinggal di daerah urban yang punya akses digital. Makanya dengan informasi yang telah diberikan oleh KPU, Ayo Vote mengolah supaya lebih gampang dicerna buat anakanak muda yang belum terlalu kenal dengan kandidat-kandidatnya,” kata Pingkan. “Ketika 2014 itu yang pemilu nasional, terutama ketika pemilu legislatif itu bagus banget dari segi informasi mengenai kandidat. Kita sih waktu itu senang banget, walaupun bentuknya mungkin masih pdf, mungkin juga karena masih yang pertama, tapi kita sangat mengapresiasi KPU sudah mengambil langkah untuk itu,” ungkapnya. Pingkan menyatakan sangat puas dengan keterbukaan KPU. Terlebih pada saat rekapitulasi penghitungan suara SUARA KPU | Edisi November - Desember 2015 |

Suara Utama.indd 11

11

04/01/2016 12:25:26

SUARA UTAMA

”

SELAMA INI, QUICK COUNT DARI LEMBAGA-LEMBAGA SURVEI DILAKUKAN SECARA TERTUTUP, MASYARAKAT HANYA DISUGUHKAN HASILNYA. KITA AKAN MELAKUKANNYA DENGAN CARA DAN DATA TERBUKA, SEHINGGA MASYARAKAT BISA MENGETAHUI DENGAN CEPAT PERKIRAAN HASIL SEMENTARA DENGAN CARA YANG DILAKUKAN SECARA TERBUKA.

secara nasional di Gedung KPU RI. “Kita senang banget. Baru pertama kali kita, dan waktu itu ada live streamingnya juga. Kita kagum, maksudnya KPU berani setransparan itu kepada publik. Dan kami sangat mengapresiasi. Walaupun kemarin proses pemilihan presiden cukup panjang tapi justru berkat transparansi KPU itu sendiri akhirnya semuanya berjalan dengan lancar,” ujar Pingkan. Masukan untuk KPU Apresiasi dan respon baik yang datang dari berbagai pihak tersebut, baik Kawal Pemilu, Perludem, Ayo Vote dan elemen lainnya tentu menjadi suatu kebanggan tersendiri bagi KPU selaku penyelenggara pemilu. Meski demikian, tentu masih banyak kekurangan dan evaluasi untuk mewujudkan pemilu yang lebih baik. Pingkan Irwin, mewakili pemilih dari kalangan anak muda, berharap, ke depan KPU tak hanya memberikan informasi dasar saja tentang peserta pemilu, tapi juga misalnya akun sosial media resmi kandidat. “Maksudnya kalau seperti yang kemarin itu kan informasinya masih sangat mendasar gitu kan, sedangkan kandidatnya banyak banget. Sebenarnya, yang dibutuhkan oleh pemilih, biasanya mereka memilih berdasarkan isu-isu yang diperjuangakan. Harapannya itu, lebih fokus ke isu-isu yang diperjuangkan oleh para kandidat masing-masing, pendekatannya lebih digital supaya informasi yang didapat oleh pemilih ini lebih lengkap dan bisa membantu mereka membuat keputusan kira-kira kandidat mana yang mau dipilih,” kata Pingkan. Sementara Titi Anggraini ingin ke depan, data dari KPU bisa jauh lebih baik dan komprehensif dengan format format yang bisa diolah kembali atau

12

open data. “Kekurangannya mungkin saat ini masih banyak data-data berupa data foto, seperti Naskah Perjanjian Hibah Daerah NPHD, jadi menyulitkan kita untuk mengolah kembali. Masih ada data-data yang kosong, seperti data sengketa pencalonan itu masih agak kosong. Lalu ada beberapa daerah yang masih belum menginput, ataupun kalau menginput data Curriculum Vitae CV calon itu masih relatif minim untuk menggambarkan rekam jejak kurang dalam. Tapi saya kira ini berkaitan juga dengan format CV yang diserahkan pasangan calon. Ke depan untuk memperkuat keterbukaan informasi KPU, mungkin regulasi-regulasi yang berkaitan dengan pencalonan perlu diperkuat dan diperbaiki,” papar Titi. Sedangkan Khairul Anshar memberi masukan khusus untuk data dan informasi seputar pilkada terkait fotofoto kandidat kepala daerah di website KPU. Pihaknya ingin menyampaikan informasi seputar kandidat lengkap dengan foto calon. “Informasi tentang pasangan calon sudah ada semua, cuma tidak ada fotonya. Itu saja kekurangannya. Jadi ada beberapa link visi misi yang broken, ada beberapa. Tapi tidak semua. Tapi itu sudah cukup. Jadi ketika kami ingin menyebarkan informasi itu, maka saya pribadi dan teman-teman harus mencari foto pasangan kandidat di google. Untuk satu foto bisa sampai 10 menit. Kemudian kita masukan ke dalam sistem kawalpilkada.id. Kemudian, kita nge-link dengan website KPU dengan menggunakan id yang ada di KPU,” jelas Khairul Anshar. Di samping itu, ia berharap KPU membuatkan data API untuk NIK, data wilayah, TPS dan seterusnya. Sehingga data mudah dibaca oleh mesin supaya publik bisa menggunakann di

aplikasinya. Sebagai kelanjutan dari kawalpemilu. org di Pemilu 2014, kawalpilkada.id turut berpartisipasi dalam Pilkada 2015 dengan tujuan membangun partisipasi publik. Adanya otonomi daerah di Indonesia, masing-masing kepala daerah memiliki kewenangan lebih dalam membangun dan membawa daerahnya. Kawalpilkada.id berharap pemimpin yang terpilih dalam Pilkada mampu menyelesaikan berbagai masalah di daerahnya. “Jika menengok ke jaman Orde Baru, tidak ada otonomi daerah akibat sistem sentralisasi pembangunan yang dilakukan pada masa itu. Tapi masalah-masalah seperti yang terjadi sekarang, seperti pembakaran hutan, itu tidak terjadi. Tapi sekarang, ketika otonomi daerah diberlakukan, kenapa pembakaran hutan itu malah terjadi? Karena kepala daerah memiliki kewenangan lebih dalam mengelola daerahnya, termasuk dalam pemberian izin dan sebagainya. Dengan terbangunnya partisipasi publik, diharapkan mampu memberi pengawasan terhadap para kepala daerah ketika terpilih dan menjalankan kepemimpinannya,” jelas Khairul. Satu langkah baru yang akan dilakukan kawalpilkada.id ialah membuat quick count atau hitung cepat dengan data terbuka. “Selama ini, quick count dari lembaga-lembaga survei dilakukan secara tertutup, masyarakat hanya disuguhkan hasilnya. Kita akan melakukannya dengan cara dan data terbuka, sehingga masyarakat bisa mengetahui dengan cepat perkiraan hasil sementara dengan cara yang dilakukan secara terbuka. Tapi mengingat SDM yang terbatas, quick count itu hanya dilakukan pada beberapa daerah sebagai test case,” terang Khairul. Dua Metode Transparansi Memahami bahwa transparansi merupakan salah satu kunci utama sukses dalam menyelenggarakan pemilu, KPU terus melakukan evaluasi dan inovasi demi mewujudkan Pilkada 2015 yang berkualitas. Kepala Biro Teknis dan


Suara Utama.indd 12

04/01/2016 12:25:26

Kepala Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sigit Joyowardono

Hubungan Partisipasi Masyarakat Sigit Joyowardono menerangkan ada dua metode yang merupakan upaya KPU secara berkelanjutan, mulai dari pusat sampai kabupaten/kota dalam rangka mewujudkan transparansi. Pertama, strategi transparansi KPU dilakukan dengan mengaturnya dalam Peraturan KPU (PKPU). Salah satu hal baru pada Pilkada 2015, secara normal para saksi yang hadir di TPS mendapat

hasilnya. KPU juga akan mengunggah hasil scan form C1 segera setelah penghitungan suara di TPS selasai. Terobosan baru yang tidak ada di Pilpres dan Pileg 2014, adalah entri data hasil penghitungan suara di masingmasing TPS. Ini sebagai hasil perolehan suara sementara yang bisa didapatkan secara cepat. “Semua data perolehan suara mulai dari jumlah DPT, kemudian yang menggunakan hak suara, jumlah suara sah, perolehan SEMUA DATA PEROLEHAN SUARA MULAI masing-masing suara DARI JUMLAH DPT, KEMUDIAN YANG calon itu ada. Dulu itu MENGGUNAKAN HAK SUARA, JUMLAH nggak ada. Tapi harus diingat ini sekadar SUARA SAH, PEROLEHAN MASING- informasi atau hasil MASING SUARA CALON ITU ADA. sementara, karena hasil akhirnya ketika salinan hasil rekapitulasi. Namun jika rekapitulasi berjenjang dari TPS sampai mereka belum mendapatkan salinan KPU kabupaten/kota atau provinsi telah tersebut, maka dimungkinkan untuk selesai, yang dibuktikan dengan hasil memperolehnya di PPS. rekapitulasi di kabupaten/kota model “Ini suatu bentuk transparansi pada DB1 yang disahkan oleh semua pihak,” masyarakat. Dulu hal ini tidak ada. kata Sigit. Mereka hanya bisa dapat di TPS. Kalau Kemudian hal baru juga, berkaca tidak datang ya sudah,” kata Sigit. dari masalah yang terjadi pada Sebagaimana telah dijelaskan pemilu sebelumnya, form C2 atau Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, undangan memilih yang tidak terpakai para saksi, pengawas, atau pemantau akan dikembalikan ke PPS. “Dulu dapat mendokumentasikan hasil misalnya ada beberapa C6 yang oleh pemungutan dan penghitungan suara di PPS, karena suatu keadaan tertentu TPS. Demikian juga ketika rekapitulasi di karena mungkin didatangi tidak ada, PPK, semua pihak yang memantau dan didatangi keluarganya juga nggak ada, menyaksikan dapat mendokumentasikan maka dibawa kembali. Sebagai bentuk

“

transparansi, dalam aturan kita, supaya tidak disalahgunakan maka C6 oleh KPPS dikembalikan ke PPS,” jelas . Selanjutnya dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, TPS akan memasang visi misi dan program dari setiap pasangan calon. Lalu hasil pemungutan suara selalu diumumkan dan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Kemudian, sebagai efek dari putusan MK pada tiga daerah dengan calon tunggal, para pemantau diberi ruang untuk mengajukan keberatan atau gugatan dalam perselisihan hasil pemilihan di MK. Aturan ini tidak hanya berlaku di tiga daerah yang menggelar pilkada dengan satu pasangan calon, yakni Timor Tengah Utara, Blitar dan Tasikmalaya, tapi semua daerah yang menggelar pilkada. “Pemantau yang bisa mengajukan keberatan adalah pemantau yang telah diakreditasi oleh KPU,” tegas Sigit. Kedua, metode transparansi dilakukan melalui Sistem Informasi Tahapan Pilkada (Sitap). Menurut Sigit, sistem ini merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggara pilkada dalam memberikan informasi kepada publik. Selain itu Sitap juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk memonitor setiap tahapan pilkada ini sampai pada hasil pemungutan suara, termasuk jika ada sengketa hasil pilkada, serta mengenai audit dana kampanye. Untuk sistem penghitungan suara (Situng), Sigit menerangkan ada aplikasi yang telah dibuat oleh Biro Perencanaan. Aplikasi itu terkait dengan form excel yang digunakan sebagai alat bantu di PPK dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap TPS yang nanti dituangkan dalam model DAA1. Sebagaimana form C1, hasil yang dituangkan dalam format excel itu juga akan ditayangkan di website KPU. Kemudian ketika PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk tingkat kecamatan juga menggunakan sarana itu. Demikian juga di kabupaten/kota, ada format excel DB dan untuk pilgub juga ada format excel DC di tingkat provinsi. SUARA KPU | Edisi November - Desember 2015 |

Suara Utama.indd 13

13

04/01/2016 12:25:27

WAWANCARA

Pengamat Keterbukaan Informasi, Alamsyah Saragih :

MENUJU KETERBUKAAN

INFORMASI KPU YANG TERDEPAN

K

eterbukaan informasi adalah bagian penting dalam penyelenggaraan pemilu/pilkada, di mana salah satu tolok ukur kualitas pemilu/pilkada dapat dilihat dari aspek transparasinya. Sebagai wujud komitmen untuk tetap menjaga transparansi, KPU telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, yang secara berjenjang, ditindaklanjuti dengan menggelar bimbingan teknis (bimtek) dalam upaya pembentukan Pejabat Pengelola Int & Dak PPID di daerah. Selain itu, berbagai inovasi juga dilakukan demi mewujudkan transparansi dan keterbukaan. Ada berapa tahapan keterbukaan informasi yang harus dilalui oleh lembaga publik, dalam hal ini KPU? Ada tiga tahap. Pertama, inisiasi. Ini menyiapkan dari mulai PPID, SOP, dan seterusnya. Tahap pertama ini, kalau sudah beres maka akan dilanjutkan ke tahap kedua yang isinya dalam pengembangan informasi itu, harus bisa merefreshing personel. Jadi, tiap tahun

14

Upaya KPU tak sia-sia. Selain mendapat apresiasi dari banyak pihak, Pusat Pelayanan Informasi/PPID KPU meraih penghargaan sebagai peringkat II Keterbukaan Informasi Publik untuk kategori lembaga negara non-struktural. Keterbukaan informasi KPU ini merupakan implementasi dari Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk mengetahui sejauh mana KPU menerapkan keterbukaan informasi, berikut petikan wawancara dengan Pakar Keterbukaan Informasi, Alamsyah Siragih, yang dilakukan pada Jumat (4/12).

itu ada refresh, kadang-kadang orang sudah sosialisasi internal segala macam habis itu berhenti lama-lama orang yang mengelola juga berganti kemudian tidak tahu, lalu menurun kinerjanya. Dalam hal ini KPU harus punya agenda setiap tahun untuk refreshing supaya personelpersonel baru nanti yang terlibat juga semakin paham, terutama untuk di daerah-daerah.

Tahap kedua dinamakan disclosure. Ini menggunakan UU KIP, memenuhi dan menjalankan seluruh yang ada dalam UU KIP, menjalankannya tentang apa saja informasi yang harus disediakan. Jadi itu men-disclose semua informasi yang ada. Belum tahu mana yang lebih manfaat dan tidak, yang penting dipampang atau disiapkan dulu. Pada tahap kedua ini, keterbukaan


Suara Utama.indd 14

04/01/2016 12:25:27

“

INFORMASI ITU OKSIGEN DEMOKRASI. KPU ADALAH LEMBAGA PENYELENGGARA DEMOKRASI. JADI SANGAT STRATEGIS. KETERBUKAAN INFORMASI BAGI PENYELENGGARA PEMILU, BAIK KPU MAUPUN BAWASLU ITU MERUPAKAN POIN YANG TIDAK TERNEGOSIASIKAN.

informasi mulai mengembangkan halhal seperti mengembangkan skema open data. Kemudian, mengidentifikasi kelompok-kelompok sasaran yang memang akan menggunakan informasi tersebut. Informasi itu secara proaktif disampaikan kepada kelompok sasaran ini supaya terlihat apa manfaat dari akses informasi itu. Selanjutnya, KPU harus mulai menggali yang bukan hanya sekadar informasi terkait penyelenggaraan pilkada, pemilu, hak suara dan segala macamnya, tapi misalnya KPU mulai proaktif dengan kelompok-kelompok pemanfaat tadi itu untuk melakukan pemanfaatan informasi misalnya visi misi, program dari pemenang pemilu/ pilkada, dan mendorong mereka untuk terus memanfaatkan informasi tersebut, program apa yang bermanfaat bagi kami, untuk pemilih-pemilih di wilayah mereka. Tentunya menggunakan data proses pemilihan itu setiap tahun untuk mengecek program apa yang bisa diakses. Karena semua itu kan harus turun jadi program nanti. Nah, pertanyaan orang apa relevansinya bagi KPU? Ya KPU bisa bikin setiap tahun kan, bersama para pemanfaat tadi, diskusi misalnya, apa visi misi yang sudah tercapai jadi cuma sebagai fasilitator, sehingga KPU melakukan pendidikan bagi pemilih bukan hanya tentang bagaimana memilih tapi bagaimana juga pascapemilihan. Cuma nanti di sini peran KPU jadi sangat dinamis, pusat dengan daerah. KPU harus punya budget policy untuk itu. Misalnya untuk KPU di daerah itu punya forum refleksi tiap tahun mengundang kandidat terpilih, mengecek kembali visi misi dan targetnya, bersama para pemanfaat program, media, juga para pemilih sehingga mereka bisa mengakses program. Yang paling penting di tahap kedua,

KPU harus sudah mulai melakukan tergeted transparancy (sebagai upaya mencapai tahap ketiga), jadi dari pengalaman publikasi ini, KPU harus sudah mulai punya beneficial map, jadi pemanfaat informasi, peta pemanfaatan informasi, yang kira-kira dari sekian informasi yang kebuka itu mana kira-kira yang paling banyak berguna, baik pada saat sedang atau pasca berlangsungnya penyelenggaraan pemilu/pilkada. Tahap ketiga, itu targeted transparancy. Jadi secara proaktif menyampaikan kepada pemanfaat informasi tentang informasi-informasi yang bernilai tinggi. Kalau KPU sudah sampai tahap ketiga itu sudah advance, bahkan bisa jadi inspirasi bagi badan publik lain. Saat ini, bagaimana keterbukaan informasi KPU? Saya pernah terlibat mengisi pelatihan di KPU. Kelebihannya KPU ada willingnes. KPU sudah berhasil masuk ke tahap pertama dari keterbukaan itu, yakni di tahap pertama itu harus ada willingness, kemauan untuk menjalankan UU yang sifatnya itu menyediakan informasi seperti yang diperintahkan oleh UU. KPU sudah menyiapkan itu dan sudah menjalankan. Yakni menyiapkan personel. Yakni menunjuk PPID, menyiapkan aturan main di internal, SOP, kemudian juga menyediakan unit pelayanan informasi serta publikasi pro aktif. Itu yang saya sebut sebagai tahap pertama atau discloser itu sudah dilakukan oleh KPU. Menurut saya itu baik sekali, bahkan kemarin bisa bikin website e-PPID itu bagus sekali, karena orang bisa mengaksesnya dengan cepat. KPU sudah sampai tahap mana? KPU sudah masuk tahap kedua. Inisiasi sudah. Bahkan sudah jalan tujuh daerah, orang sudah bisa mengakses data

ini itu, mana yang harus dikecualikan mana yang yang tidak itu sudah bisa mereka tangani. Dari tahap kedua ini harusnya KPU bisa evaluasi mana yang paling bermanfaat dan perlu disampaikan proaktif. Jadi bukan nunggu orang meminta. Bagaimana keterbukaan informasi KPU saat ini? KPU on the track. Justru menurut saya sudah mulai masuk ke tahap ketiga bahwa keterbukaan informasi publik itu bukan hanya bisa menjamin akses setiap orang tapi juga bisa membuat nilai tambah buat kehidupan para pemilih atau warga negara. Jadi dari tadinya cuma menjamin akses informasi, dapat melayani, sekarang cukup bisa menyampaikan informasi yang membikin nilai tambah dalam kehidupan warga negara. Sebetulnya, KPU kalau mau bisa menjadi contoh untuk masuk ke tahap ketiga. Bahkan instansi-instansi lain, ada yang untuk mencapai tahap pertama saja belum. Bagaimana perbandingan keterbukaan publik KPU dengan yang dilakukan lembaga/instansi lain? Lembaga-lembaga lain sudah cukup lumayan, banyak yang sudah masuk tahap kedua. Tapi untuk masuk ke tahap yang ketiga, sepertinya belum. Orang di instansi lain itu kan sangat berat, banyak sekali untuk mengakses informasi-informasi itu minta ampun ya, informasinya banyak beragam. Jadi sebetulnya mereka belum memahami di tahap yang kedua. Sejauh mana pentingnya keterbukan informasi bagi sebuah lembaga publik seperti KPU? Sangat penting. Karena pertama, prinsipnya begini, informasi itu oksigen demokrasi. KPU adalah lembaga SUARA KPU | Edisi November - Desember 2015 |

Suara Utama.indd 15

15

04/01/2016 12:25:27

WAWANCARA

penyelenggara demokrasi. Jadi sangat strategis. Keterbukaan informasi bagi penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu itu merupakan poin yang tidak ternegosiasikan. Jika perbandingannya dengan KPU periode sebelum-sebelumnya? KPU saat ini, karakternya, operasional lebih profesional, proaktif, juga lebih terampil tidak terlalu terbebani dengan persoalan internal. Ini yang membuat KPU lebih progresif dibandingkan dengan periode sebelumnya.

KIP, bahkan ada diterbitkan peraturan KIP tentang sengketa informasi pemilu, yang di dalam peraturan itu secara eksplisit dinyatakan bahwa dokumen C1 itu dokumen terbuka. Itu lebih membackup KPU, sebetulnya. Kemudian, dengan KPU menjalankan transparansi ini, publik bisa proaktif memanfaatkan, muncul inesiatifinesiatif dari masyarakat. Jadi kalau KPU proaktif, inovasi di masyarakat lebih banyak. Lalu muncul e-PPID, itu bagus juga, mempercepat publik untuk dapat mengakses informasi.

Indikasinya? Itu terlihat dari upaya-upaya dan inovasi yang dibuat KPU, seperti dengan membuka atau mempublikasikan form C1 dan seterusnya. Sebelumnya, untuk mengatasi persoalan hukumnya, saya khawatir hal ini akan digugat dan segala macam, sebelum penyelenggaraan pilpres itu saya mendorong untuk konsultasi ke

Apa tantangan KPU dalam menjalankan keterbukaan informasi? Ada dua. Pertama, KPU harus punya stamina kuat secara reguler untuk melakukan refreshing personel. Jadi walaupun sudah masuk tahap kedua, KPU, misalnya setahun sekali, harus melakukan refreshing seperti training lagi tapi sifatnya reflektif.

16

Kedua, memetakan lagi ke depan informasi-informasi yang bermanfaat bagi publik. Baik pada saat pemilu/ pilkada maupun pasca pemilu/pilkada. Yang paling menarik ialah bagaimana KPU memanfaatkan informasi yang disampaikan ini pasca pemilihan untuk pendidikan politik warga negara pasca pemilihan. Harapan terhadap KPU? Harapannya, ke depan, dengan pergantian komisioner, mudah-mudahan keterbukaan KPU tidak turun. Mudahmudahan itu jadi bagian yang bisa diinduksikan ke komisioner berikutnya supaya bisa lari lebih kencang lagi untuk keterbukaan, bukan sebaliknya karena pergantian pimpinan kemudian seperti harus bikin dari nol lagi. Mudah-mudahan KPU juga bisa naik lagi peringkatnya. Saat ini kan KPU sudah masuk peringkat 10 besar dari dulu sebelumnya yang tidak terdeteksi. (***)


Suara Utama.indd 16

04/01/2016 12:25:28

SUARA PAKAR Harun Husein :

DATA PEMILU INDONESIA

MEMBUKA YANG TERTUTUP, MENYUSUN YANG BERSERAK

DARI SEBELAS KALI PEMILU YANG PERNAH DIGELAR DI INDONESIA, MEMANG BARU PADA PEMILU 2014 LAH DATA-DATA PEMILU LEBIH TERBUKA. DATA-DATA PEMILU YANG DALAM BEBERAPA PEMILU SEBELUMNYA TAK MUDAH DIAKSES, ATAU HANYA DIBUKA SEBAGIAN, ATAU DATANYA DIBUKA MENGIKUTI TAHAPAN SAJA DAN TAK BISA DIAKSES SETIAP SAAT

18

S

unlight is the best disinfectant. Demikian pepatah lama yang mempunyai kebenaran asasi, bahwa keterbukaan, transparansi, bisa menyelesaikan banyak masalah akibat ketertutupan, seperti korupsi, manipulasi, dan berbagai penyimpangan, yang selalu bermain di wilayah remang dan gelap. Bahkan, ada yang menyebut ‘cahaya matahari’ atau keterbukaan dan transparansi, adalah polisi yang lebih efisien ketimbang polisi sebenarnya. Dalam soal pemilu, ketertutupan adalah sarang berbagai kuman kecurangan dan manipulasi, yang menciptakan penyakit bagi pemilu dan demokrasi. Ketertutupan membuat proses pemilu sulit diprediksi, namun hasilnya justru bisa diprediksi. Seperti pemilu-pemilu di era Orde Baru yang prosesnya penuh dengan manipulasi dan intimidasi, sedangkan hasilnya, pemenangnya, sudah bisa diprediksi, bahkan sebelum pemilu. Alhasil, keterbukaan dan transparansi data pemilu, akan membantu menghindarkan pemilu dari permainan kotor, machiavelian election, arena pesta demokrasi para

bandit, yang justru menista demokrasi dan kedaulatan rakyat. Tapi, cahaya matahari bukan sekadar pembunuh kuman alami. Cahaya matahari juga merupakan prasyarat penting bagi terjadinya fotosintesis. Proses inilah yang akhirnya membuat tanaman menyerap karbon dan melepaskan oksigen yang bermanfaat bagi kehidupan. Fotosintesis pula yang membuat tumbuhan bisa ‘memasak’, sehingga akhirnya bisa menghasilkan bunga dan buah. *** Pada Pemilu 2014 lalu, data pemilu telah relatif lebih terbuka. Keterbukaan data-data pemilu, bukan hanya membuat pemilu lebih berintegritas dan legitimate, tapi melahirkan buah dan bunga yang indah, berupa inovasi dan kreatifitas yang --dalam ungkapan para pegiat pemilu-mengawinkan teknologi dengan pemilu. Beberapa di antaranya tercatat sebagai yang pertama. Keterbukaan data pemilu antara lain memungkinkan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) membuat Application Programming Interface (API) untuk keperluan pemilu. Ini adalah kegiatan digitalisasi data-data pemilu: membersihkannya, menstrukturisasinya, membuatnya dalam format yang standar sehingga bisa dibaca mesin (komputer), sehingga memudahkan data-data pemilu digunakan kembali dan didistribusikan secara lebih luas, dengan cara yang unik dan menarik. Usai membuat database API Pemilu, Perludem menggelar hacker marathon (hackathon) API Pemilu, kontes pembuatan aplikasi bertema pemilu. Kontes ini menantang para programmer dan pengembang aplikasi di Indonesia, termasuk WNI di luar negeri, untuk mengemas berbagai data pemilu dalam berbagai aplikasi menarik berbasis web


suara pakar.indd 18

04/01/2016 12:26:34

atau mobile, sehingga data-data pemilu tersebut bisa lebih renyah, mudah dicerna publik, dan fun. Alhasil, data pemilu menjadi menarik, terutama bagi kalangan muda. Ratusan jagoan software ambil bagian pada hackathon yang digelar dua kali, menjelang pemilu legislatif dan menjelang pemilu presiden. Hasilnya adalah sekitar 485 aplikasi dan game pemilu, yang sebagian di antaranya bisa diunduh secara gratis terutama oleh pengguna gawai atau gadget (telepon pintar dan komputer tablet) berplatform Android dan iOS, yang jumlahnya di Indonesia telah mencapai 100 juta orang. Inovasi pertama lainnya yang lahir dari keterbukaan data pemilu, adalah munculnya fenomena ‘gerakan’ penghitungan suara secara gotong royong (crowdsourcing) yang dilakukan oleh para relawan dunia maya. Seperti Kawalpemilu.org, Pilpres2014.org,

datanya dibuka mengikuti tahapan saja dan tak bisa diakses setiap saat-- kali ini bak digelontorkan kepada publik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 20022017 yang menyelenggarakan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 membuka hampir semua data pemilu kepada publik. Data dan informasi pemilu tersebut kebanyakan dibuka KPU secara dari (online), baik melalui situsnya www. kpu. go.id, maupun melalui berbagai URL dan link khusus yang memuat data-data yang dikelompokkan sesuai tema tertentu. Keterbukaan serupa dilakukan oleh Bawaslu melalui situsnya, www.bawaslu. go.id. Tapi, yang paling menyolok dari pembukaan data pemilu itu, adalah pengunggahan riwayat hidup (curriculum vitae) calon anggota legislatif (caleg), fasilitas pengecekan data pemilih lewat

yang menyita perhatian. Karena lewat portal Sidalih, pemilih bisa mengecek apakah namanya sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Calon pemilih tak perlu repot-repot mengeceknya secara manual ke desa/kelurahan. Portal ini juga menampilkan data agregat proses pemutakhiran data pemilih, sejak daftar pemilih sementara (DPS) hingga daftar pemilih tetap (DPT). Publikasi formulir C1 secara daring, juga merupakan langkah yang belum ada presedennya, dan merupakan yang pertama di dunia. Tak heran bila KPU kerap membanggakan pembukaan formulir C1 dan dampaknya yang gegap gempita, sebagai salah satu best practice KPU dalam Pemilu 2014. Formulir C1 antara lain berisi hasil penghitungan yang diteken petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) serta para saksi konstestan pemilu. Selain formulir

KPU kali ini lebih terbuka, memang diakui banyak kalangan. Kemitraan untuk Pembaruan Tata Pemerintahan (Partnership for Governance Reform), misalnya, telah memberikan penghargaan kepada KPU atas prakarsa dan dan inovasi dalam transparansi data pemilu. Kemitraan menyatakan, transparansi data pemilu telah mendorong perbaikan kualitas pemilu, yang berujung pada integritas proses dan hasil pemilu. Pilpres.umm.ac.id, Kawal suara. appspot.com, Kawalpilpres.appspot. com, Realcount.herokuapp.com, J.mp/ hitungpilpres2014, Rekapda1.herokuapp. com, Caturan.com, Bowoharja.biz, dan Cross check.herokuapp.com. Memang, mencuatnya inovasi-inovasi ini, dipacu pula oleh perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi. Tapi, keterbukaan data pemilu adalah pemicunya. Sebab, tanpa keterbukaan, betapa pun majunya teknologi, sulit membayangkan akan muncul kreatifitas dan inovasi-inovasi memanfaatkan data-data pemilu. Dari sebelas kali pemilu yang pernah digelar di Indonesia, memang baru pada Pemilu 2014 lah data-data pemilu lebih terbuka. Data-data pemilu --yang dalam beberapa pemilu sebelumnya tak mudah diakses, atau hanya dibuka sebagian, atau

portal Sistem Data Pemilih (Sidalih), dan scanning formulir hasi penghitungan suara di tingkat TPS (formulir C1). Pengunggahan daftar riwayat hidup caleg, juga merupakan gebrakan baru yang dibuat KPU. Data-data caleg yang sebelumnya gelap, bahkan oleh sebagian orang masih dianggap ‘rahasia partai dengan KPU’ --sehingga tak bisa dipublikasikan sembarangan-- untuk pertama kalinya bebas diakses oleh pemilih. Langkah ini merupakan sesuatu yang sangat penting dan kontekstual, karena Indonesia menerapkan sistem proporsional terbuka, artinya warga bukan hanya memilih partai tapi juga caleg. Publikasi data caleg ini memungkinkan masyarakat mengetahui rekam jejak para caleg sebelum memilih. Pengecekan data pemilih secara online, juga merupakan gebrakan lain

C1, KPU juga mengunggah scanning formulir hasil rekapitulasi tingkat kecamatan (formulir DA1) dan scanning formulir hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota(formulir DB1). Bahwa KPU kali ini lebih terbuka, memang diakui banyak kalangan. Kemitraan untuk Pembaruan Tata Pemerintahan (Partnership for Governance Reform), misalnya, telah memberikan penghargaan kepada KPU atas prakarsa dan dan inovasi dalam transparansi data pemilu. Kemitraan menyatakan, transparansi data pemilu telah mendorong perbaikan kualitas pemilu, yang berujung pada integritas proses dan hasil pemilu. (***) Harun Husein adalah penulis buku “Api Pemilu, Menuju Smart Election.” SUARA KPU | Edisi November - Desember |

suara pakar.indd 19

19

04/01/2016 12:26:34

LAPSUS PILKADA SERENTAK 2015

PILKADA TANGSEL : DIPANTAU 14 NEGARA, PILKADA SERENTAK RELATIF KONDUSIF usai melakukan monitoring ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Ferry menambahkan, dalam melakukan kunjungan ke TPSTPS di Kota Tangsel, pihaknya juga mengundang perwakilan 14 negara, penggiat pemilu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam negeri dan perguruan tinggi untuk turut serta memantau jalannya pencoblosan pada pilkada yang pertama kali dalam sejarah Indonesia dilakukan secara serentak. “EVP (Election Visit Program) ini penting untuk mengetahui bagaimana praktek pemilu di Indonesia. Sebagai ajang pembelajaran, dan Indonesia dapat menjadi contoh perkembangan demokrasi di dunia selain Amerika dan India,” kata Ferry. “Pemilihan Kota Tangsel ini karena dekat dengan ibukota dan tidak terlalu jauh,” lanjutnya. Terkait dengan pilkada di tiga daerah yang diikuti oleh calon tunggal, Komisioner KPU Sigit Pamungkas mengemukakan, belum ada laporan yang masuk ke KPU RI terkait penyelenggaraan pemungutan suara. “Tidak ada laporan yang spesifik di 3 daerah tersebut. Mereka belum konsultasi kepada kita, itu artinya belum ada masalah yang signifikan,” pungkasnya. (ook/red. FOTO KPU/kika/Hupmas)

P

elaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2015 di 264 daerah di seluruh wilayah Indonesia berjalan dengan aman, lancar dan kondusif, Rabu (9/12). “Proses pemungutan suara berjalan sesuai mekanisme yang telah ditentukan, kondusif. Kami harap pilkada di daerah lain juga berjalan dengan lancar,” jelas Komisioner KPU RI, Ferry Kurnia Rizkiyansyah dalam keterangan pers

20


Lapsus.indd 20

04/01/2016 12:17:08

PILGUB SUMATERA BARAT KETUA KPU GUNAKAN HAK PILIH

K

etua KPU RI Husni Kamil Manik menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat di TPS 6 Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Husni terdaftar di urutan 1 dalam daftar pemilih tetap (DPT) di TPS tersebut. Usai menggunakan hak pilih, Husni kepada awak media menyampaikan laporan dari sejumlah daerah di Indonesia, penyelenggaraan pilkada serentak 2015 berjalan lancar. “Sampai saat ini pelaksanaan pilkada lancar. Laporan dari sejumlah daerah belum ada yang pemungutan suaranya ditunda,” terang Ketua KPU RI Husni Kamil Manik, Rabu (9/12). Husni mengatakan pada Pilkada Serentak 2015, hasil pemungutan dan penghitungan suaranya dapat diketahui publik dengan cepat. “Dalam waktu dua sampai tiga jam setelah pemungutan dan penghitungan suara selesai, masyarakat sudah dapat mengetahui hasilnya dalam bentuk scan C1 melalui portal situng pilkada,” ujarnya. Ketua KPU Sumatera Barat Amnasmen mengatakan secara umum

Pilkada Sumbar berjalan lancar. Kekhawatiran akan kondisi cuaca seperti sehari sebelum pemilihan karena sebagian besar wilayah Sumatera Barat diguyur hujan, tidak terjadi pada hari pemilihan. Hingga penutupan TPS pada pukul 13.00 WIB, kondisi cuaca cukup baik. “Kita sudah turunkan tim monitoring ke sejumlah daerah. Pantauan tim di daerah, penyelenggaraan pilkada berjalan sesuai aturan,” ujarnya. Sejumlah warga di Kota Padang yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur mengapresiasi kinerja anggota KPPS. Zikri Ihsan, warga Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah yang menggunakan hak pilih di TPS 8 mengatakan anggota KPPS di TPS menyambut warga yang datang dengan rumah. “Kinerja anggota KPPS cukup baik. Mereka ramah dan

menyambut pemilih yang datang ke TPS dengan baik,” ujarnya. Selain itu, anggota KPPS dapat menjelaskan dengan baik kepada pemilih tata cara penggunaan hak pilih. “Mereka memahami dengan baik teknis pemungutan dan penghitungan suara. Itu berarti bimbingan teknis yang dilakukan oleh KPU kepada penyelenggara di bawah dapat mereka pahami dengan baik. Pemilih mendapat informasi yang lengkap ketika akan menggunakan hak pilih di TPS,” ujarnya. Sementara warga lainnya, Yulhendri yang tinggal di Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji dan menggunakan hak pilih di TPS 15 mengatakan pilkada serentak 2015 lebih damai baik bagi kandidat maupun bagi pemilih. “Dengan adanya fasilitasi kampanye oleh KPU, suasana pilkada menjadi lebih damai. Sekarang tidak ada lagi perang baliho dan spanduk. Kandidat lebih fokus pada kampanye pertemuan tertutup dan pertemua tatap muka,” ujarnya. (*)


Lapsus.indd 21

21

04/01/2016 12:17:08


PILKADA KOTA SEMARANG PILKADA SERENTAK TERSELENGGARA TANPA KONFLIK

P

emilihan kepala daerah (pilkada) yang dilakukan secara serentak tanpa disertai konflik berarti telah menghadirkan sebuah capaian yang gemilang. Pencoblosan yang berlangsung di 8 provinsi, 222 kabupaten, dan 34 kota hingga rekapitulasi tingkat kecamatan selesai, berjalan lancar dan aman. Padahal kekhawatiran akan adanya gesekan yang berujung konflik fisik membayangi banyak orang, terutama KPU sebagai penyelenggara dan Bawaslu selaku pengawas. Sebelum pilkada digelar, pihak kepolisian dan TNI sudah mewaspadai potensi terjadinya konflik di sejumlah daerah. Dua lembaga negara tersebut selalu mengingatkan anggotanya di daerah-daerah yang akan melakukan pilkada. Bahkan ia juga merilis beberapa

22

daerah yang dimungkinkan akan terjadi kekerasan baik saat pencoblosan berlangsung atau proses rekapitulasi suara. Selain itu, Bawaslu juga telah menyusun Indeks Kerawanan Pilkada 2015 yang didasarkan pada lima variabel, yakni profesionalitas penyelenggara pemilu dengan bobot 30 persen, politik uang 20 persen, akses pengawasan 15 persen, partisipasi masyarakat 20 persen, dan keamanan daerah 15 persen. Namun sejak pencoblosan berlangsung pada 9 Desember hingga rekapitulasi tingkat kecamatan, semuanya berjalan aman dan damai. Nayris tak ada konflik berujung kekerasan yang terjadi. Situasi itu disampaikan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Badrotin Haiti saat berbincang dengan kapolda seluruh

Indonesia melalui video conference di ruang Crisis Center, Mabes Polri Jakarta (10/12). Meski ada beberapa gangguan kecil, namun tidak memunculkan konflik kekerasan. “Ada beberapa yang menonjol seperti daerah Keerom, Papua yaitu terjadi pemukulan ketua KPPS, lantaran ada seorang warga yang tidak masuk dalam DPT memprotes dan ketua KPPS-nya mengatakan hal itu bukan wewenangnya,” ujar Badrotin. Selain itu, di Lampung ada juga peristiwa pengejaran kepada seseorang yang diketahui sedang melakukan politik uang. Saat melakukan transaksi, warga mengetahui praktik tersebut dan berupaya mengejarnya. Namun saat dikejar, pelaku mengeluarkan tembakan ke udara. Secara terpisah, Koordinator


Lapsus.indd 22

04/01/2016 12:17:11

Komite Pemilih Indonesia (TEPI) Jeirry Sumampow mengatakan rakyat di 264 daerah telah memberikan hak pilihnya dengan baik, gembira, dan suka cita. “Pilkada Serentak 2015 secara umum berjalan baik, lancar, dan aman. Tak ada persoalan dan gangguan yang cukup menonjol yang menghalangi pelaksanaan pilkada serentak ini,” katanya. Pilkada Semarang Di kota Semarang, yang situasinya sempat memanas sukses melaksanakan tahapan pencoblosan dengan tertib dan lancar. Menurut pantauan dari satuan wilayah, kondisi Semarang tetap terkendali dan masyarakatnya dapat melaksanakan proses pemungutan suara di TPS dengan tertib dan lancar. Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Nur Ali mengatakan, secara umum proses pelaksanaan pilkada serentak di 21 daerah yang ada di Jawa Tengah dapat berlangsung tertib dan aman. “Mudah- mudahan situasi ini dapat berlangsung hingga tahapan pilkada

berikutnya,” ungkapnya saat memantau pelaksanaan pilkada serentak di TPS 14 Kaligawe Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (9/12). Meski begitu, lanjut Nur Ali, aparat kepolisian akan tetap waspada setiap gesekan yang terjadi di tengah masyarakat. Kepolisian akan mengantisipasi terhadap berbagai kemungkinan munculnya gejolak terkait pilkada di Jawa Tengah. Menurut komisoner KPU RI Ida Budiati, rendahnya potensi konflik pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Semarang menjadi salah satu indikasi dari semakin menguatnya demokrasi di kota itu. “Pilkada di Semarang sejauh ini berjalan lancar. Tidak ada persoalan berarti. Dari mulai tahapan pemutakahiran, tahapan pencalonan, tahapan kampanye sampai dengan pemungutan suara di Kota Semarang berjalan dinamis,” ujar Ida Budhiati ketika

melakukan monitoring. Ida menambahkan, pilkada serentak pertama kali ini dapat dijadikan momentum dalam memperkuat kualitas demokrasi bagi masyarakat Kota Semarang, yang memiliki tingkat keberagaman etnis dan agama cukup tinggi. “Di Semarang, ada kampung pecinan yang warganya banyak etnis Tionghoa dan etnis Arab. Mereka memeluk agama yang berbeda-beda. Semuanya ikut mencoblos, tanpa mempertimbangkan perbedaan itu,” kata Ida. Ketua KPU Kota Semarang, Henry Wahyono, juga mengakui mayoritas warga kota Semarang telah menggunakan hak pilihnya dengan baik pada pelaksanaan pilkada tahun ini dengan santun dan tertib. Henry mengaku pihaknya telah melakukan berbagai sosialisasi untuk menyukseskan pilkada damai. Termasuk dengan ketiga pasangan calon. Ia berharap tiga pasangan calon di Kota Semarang dapat menghargai rekapitulasi hasil pilkada dengan tidak memobilisasi massa. “Dari pertemuan tatap muka saja, KPU menghitung telah melakukan sebanyak 340 kali pertemuan bersama masyarakat dan tiga pasangan calon. Kemudian kita juga memaksimalkan iklan di media cetak dan elektronik, sosialisasi lewat pengajian keagaaman yang skalanya besar.” Pemilih Kota Semarang berjumlah 1.109.045 orang yang terdiri dari pemilih laki-laki 538.268 orang dan pemilih perempuan 570.777orang. Mereka menggunakan hak pilihnya di 2.635 tempat pemungutan suara. (MIS/CHM)


Lapsus.indd 23

23

04/01/2016 12:17:12


PILKADA TASIKMALAYA

PEMBUKTIAN HASIL PILKADA CALON TUNGGAL

S

epekan sebelum hari pemungutan suara pilkada 9 Desember 2015, mencuat wacana agar KPU mengubah aturan terkait dengan kategori suara sah dan tidak sah untuk pilkada yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon (paslon) atau calon tunggal. Wacana itu mengemuka pada rapat dengar pendapat Rapat Dalam Kantor (RDK) antara KPU dengan Komisi II DPR RI, Rabu (2/12). Mereka mendesak agar KPU menyatakan sah terhadap surat suara yang hanya dicoblos pada foto/gambar paslon dalam pilkada yang diikuti satu paslon. Sebelumnya, KPU telah menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 14 tahun 2015 tentang pilkada dengan satu paslon, sebagai implementasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100 Tahun 2015. Dalam PKPU tersebut, ada empat kriteria untuk menyatakan bahwa surat suara dinyatakan sah. Pertama, pemilih memberikan suara dengan cara mencoblos pada kolom yang bertulisakan ‘Setuju’. Kedua, pemilih memberikan suara dengan cara mencoblos foto atau gambar paslon diikuti dengan mencoblos kolom ‘Setuju’. Dua cara tersebut dinyatakan sah

24

sebagai persetujuan atau berarti pemilih memberi dukungan kepada paslon. Kriteria ketiga, pemilih memberikan suara dengan cara mencoblos pada kolom yang bertuliskan ‘Tidak Setuju. Keempat, pemilih memberikan suara dengan cara mencoblos foto atau gambar paslon diikuti dengan mencoblos kolom ‘Tidak Setuju.’ Dua cara mencoblos terakhir ini juga dinyatakan sah sebagai

ungkapan atau wujud pilihan bahwa pemilih tidak setuju dengan paslon. Yang berbeda antara pilkada yang diikuti lebih dari satu paslon dengan pilkada yang hanya diikuti satu paslon antara lain dalam mekanisme pencoblosan atau pemberian suara. Pada pilkada dengan lebih dari satu paslon, surat suara dinyatakan sah apabila pemilih hanya mencoblos foto/gambar paslon. Sementara pada pilkada dengan calon tunggal mencoblos gambar/foto paslon saja, tanpa diikuti mencoblos pada tulisan ‘Setuju’ atau ‘Tidak Setuju’, maka dinyatakan tidak sah. Desakan agar KPU menyatakan sah terhadap surat suara yang hanya dicoblos pada gambar/foto paslon dalam pilkada dengan calon tunggal ini salah satunya didasari kekhawatiran banyaknya surat suara yang tidak sah, mengingat kebiasaan masyarakat selama ini, ketika datang ke tempat pemungutan suara (TPS) ialah untuk mencoblos gambar paslon. Pada akhirnya, hal itu dikhawatirkan akan berpengaruh pada hasil pilkada. Namun KPU bergeming dan tetap mempertahankan regulasi yang termaktub dalam PKPU Nomor 14


Lapsus.indd 24

04/01/2016 12:17:16

Tahun 2015. Selain pertimbangan waktu, jika harus mengubah regulasi dan sebagainya, prinsip kesetaraan menjadi pegangan teguh KPU untuk tidak mengubah aturan ini. Kesetaraan ini dapat dijelaskan bahwa kategori sah untuk suara ‘Setuju’ dan ‘Tidak Setuju’ masing-masing ada dua. Yakni, surat suara dinyatakan sah apabila seorang memilih/mencoblos kolom ‘Setuju’ saja atau mencoblos foto/gambar paslon disertai mencoblos kolom ‘Setuju’. Kemudian, surat suara juga dinyatakan sah apabila seorang mencoblos kolom ‘Tidak Setuju’ saja atau mencoblos foto/ gambar paslon disertai dengan mencoblos kolom ‘Tidak Setuju’. Artinya di sini terdapat dua aturan yang sama seimbang, 2-2, masing-masing untuk keabsahan suara yang ‘Setuju’ maupun ‘Tidak Setuju’. Jika mencoblos foto/gambar paslon saja diakomodir sebagai suara sah, maka terdapat ketidakberimabangan atau ketidaksetaraan, perbandingannya menjadi 3-2. Karena syarat surat suara sah yang memilih ‘Setuju’ menjadi 3, yakni mencoblos gambar/foto paslon saja, mencoblos kolom ‘Setuju’ saja, dan mencoblos gambar/foto paslon beserta kolom ‘Setuju’. Sementara suara sah untuk ‘Tidak Setuju’ tetap 2 cara, yakni mencoblos kolom ‘Tidak Setuju’ atau mencoblos gambar/foto pasangan calon berserta kolom ‘Tidak Setuju’. Selain itu, jika mencoblos foto/gambar paslon saja dinyatakan sah, maka seolaholah KPU, sesuai kebiasaan yang berlaku, memberi ruang atau secara tidak langsung menggiring pemilih untuk memilih/ memihak kepada paslon tersebut. Sehingga ungkapan/tulisan ‘Setuju’ dan ‘Tidak Setuju’ itu menjadi tidak bermakna atau tidak berarti lagi. Dengan begitu, sebagai bagian implementasi putusan MK

itu juga menjadi tidak berarti. Melalui aturan ini bukan berarti KPU menginginkan banyak suara tidak yang berarti tidak mendukung paslon. Sebab suara tidak sah itu banyak variannya. Tidak hanya karena mencoblos foto/ gambar paslon saja, tapi misalnya, mencoblos ‘Setuju’ sekaligus ‘Tidak Setuju’ itu juga tidak sah. Pembuktian Pasca Hari Pemungutan Pasca hari pemungutan suara, Rabu 9 Desember 2015, diketahui memang jumlah suara tidak sah dalam pilkada dengan calon tunggal cukup tinggi dibandingkan dengan pilkada yang diikuti lebih dari satu paslon. Pada tiga kabupaten yang menggelar pilkada dengan calon tunggal, rata-rata suara tidak sah kurang lebih mencapai 9%. Masing-masing Kabupaten Tasikmalaya kurang lebih 8,23%, Blitar kurang lebih 7,61%, dan Timor Tengah Utara 12,38%. Persentase tersebut lebih tinggi dibanding daerah lain yang diikuti lebih satu paslon. Sebagai contoh perbandingan, di Kabupaten Lampung Timur suara tidak sah hanya kurang lebih sebesar 1,75%, Provinsi Sumatera Barat 3,47%, Kota Tangerang Selatan 3,41%, dan Sulawesi Tengah 1,88%. Meski demikian, lebih tingginya suara tidak sah pada pilkada dengan calon tunggal tersebut tidak mengganggu atau berpengaruh signifikan terhadap hasil pilkada. Secara umum, pilkada di tiga daerah dengan satu paslon berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Selain itu, banyaknya suara tidak sah juga mempengaruhi hasil perolehan suara antara yang ‘Setuju’ dan ‘Tidak Setuju’. Menanggapi hal tersebut di atas, Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Deden Nurul Hidayat mengakui memang

Spanduk sosialisasi pasangan calon tunggal

banyak ditemukan suara tidak sah yang diakibatkan karena keliru coblos, yakni mencoblos hanya pada foto/gambar paslon saja. Menurut Deden hal itu wajar karena ini memang sebuah aturan baru dalam pilkada yang harus tersosialisasi dengan masif. Namun tak dipungkiri, waktu untuk melakukan semua itu cukup mepet. Sebagaimana diketahui, sebelumnya KPU Tasikmalaya telah menghentikan tahapan pilkada, karena hingga batas yang ditentukan beserta perpanjangan untuk masa pendaftaran calon, hanya ada satu paslon saja yang mendaftar. Namun, setelah Mahkamah Konstitus (MK) mengeluarkan putusan, dimana daerah yang hanya memiliki satu paslon tetap harus menyelenggarakan pilakada, maka KPU Tasikmalaya harus membuka kembali tahapannya. “Bayangkan 1 Oktober kami baru membuka kembali tahapan, di mana daerah lain sudah menetapkan pasangan calon dan memasuki tahapan kampanye,” ujar Deden. “Ini merupakan aturan yang baru, yang harus tersosialisasi dengan masif. Hal lain adalah ketika KPU sudah melakukan sosialisasi, kami berpandangan sudah cukup massif dan kami juga berpandangan sudah representatif kepada seluruh steakholder masyarakat, tapi ini sebuah fakta yang perlu dihormati oleh semua pihak terkait partisipasi yang agak rendah itu, termasuk kami perlu melakukan evaluasi terkait faktor apa yang menyebabkan,” jelas Deden. Ia menyatakan sangat bersyukur, Tasikmalaya beserta dua daerah lain yang menggelar pilkada dengan calon tunggal, bisa mengejar ketertinggalan dari 266 kabupaten yang lain. Terlebih, Tasikmalaya merupakan derah dengan jumlah pemilih yang cukup besar, yakni di atas 1 juta orang. “Banyak yang menyanksikan apakah kami mampu mengadakan logistik dan hal lainnya. Tapi dengan semangat, kerja keras dan kekompakan serta yang paling penting adalah sinergitas anggota dan sekretariat KPU serta dukungan steakholder yang lain terkait dalam utamanya pengadaan logistik,” ungkap Deden.


Lapsus.indd 25

25

04/01/2016 12:17:18


PILKADA KALTARA : MESKI PARTISIPASI TURUN,

POLITIK UANG TAK TERJADI

P

emilihan kepala daerah serentak di daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) pada 9 Desember 2015, berlangsung aman dan kondusif, meski disinyalir terjadi penurunan jumlah partisipan dibanding pemilu sebelumnya. Analisa Bawaslu yang mengategorikan Kaltara termasuk salah satu daerah paling rawan terjadinya pelanggaran di pilkada dalam indeks kerawanan pemilu (IKP), ternyata tidak terbukti. Hal tersebut diakui Ketua KPU Kaltara, Suryanata Al Islami. Menurutnya, pilkada yang berlangsung serentak di satu kota dan empat kabupaten di Kaltara, nyaris tanpa masalah, baik itu persoalan ketersediaan logistik dan potensi politik uang. “Namun, memang untuk partisipasi jumlah pemilih saat ini, sedikit menurun jika dibanding Pileg dan Pilpres 2014 lalu, yang angkanya mencapai 79 persen,” kata dia, Kamis (10/12). Berdasarkan data sistem penghitungan (Situng) KPU hingga hari kedua pascapemungutan suara, Jumat (11/12) siang, dengan jumlah suara yang masuk baru sekitar 44,55 persen atau 242.127 pemilih dari 432.196 jumlah DPT, pengguna hak pilih hanya tercatat 149.540 orang atau 61,79 persen. Suryanata mengatakan, sejumlah pihak menyebut turunnya partisipasi pemilih itu karena kurangnya politik uang yang terjadi. “Namun tentu ini perlu kajian lebih mendalam lagi untuk menyimpulkannya. Penurunan partisipasi itu juga bisa disebabkan oleh hal-hal lain,” ujarnya.

26

Minim Politik Uang Menurut Suryanata, meski partisipan menurun, namun pelanggaran politik uang diyakini minim terjadi di daerah yang berbatasan dengan Negeri Jiran Malaysia tersebut. “Kita bisa berbangga, hingga saat ini belum ada temuan dan laporan tentang politik uang yang terjadi. Dari pantauan kita ke beberapa wilayah, termasuk ke daerah yang terpelosok, pelanggaran tidak terjadi,” terangnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Bawaslu Kaltara, Nuriati. Menurutnya, pihaknya tidak menemukan adanya pelanggaran pada hari pemungutan suara dan belum menerima satupun laporan. “Kami telah memantau di sejumlah TPS (tempat pemungutan suara) dan tidak ada temuan pelanggaran. Laporan ke kita, baik itu kecurangan atau politik uang, hingga pukul 3.30 WITA, belum ada yang masuk,” ungkapnya. (rio)

PILKADA DI WILAYAH PERBATASAN PESAWAT HINGGA ARUNG JERAM WARNAI DISTRIBUSI SURAT SUARA Pemilihan kepala daerah serentak di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) telah berlangsung pada 9 Desember 2015 dengan aman dan lancar. Sebanyak 432.196 orang pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) memberikan suaranya untuk memilih pemimpin di daerah otonomi baru (DOB) tersebut. Namun, pesta demokrasi tersebut masih menyisakan pekerjaan rumah yang berat bagi para penyelenggara, yaitu mengumpulkan surat suara dari berbagai pelosok wilayah di provinsi termuda Indonesia tersebut, yang mayoritas daerahnya minim akses transportasi. “Ada sejumlah daerah yang medannya sulit dicapai, karena hanya bisa didatangi melalui akses udara. Daerah-daerah tersebut berada di dua kabupaten, Malinau dan Nunukan,” terang Ketua KPU Kaltara, Suryanata Al Islami. Kaltara merupakan provinsi baru pecahan dari Kalimantan Timur. Daerah yang berbatasan langsung dengan Negeri Jiran Malaysia tersebut memiliki lima kabupaten/ kota, yakni Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan. Sebagai daerah yang baru dimekarkan, Kaltara memang memiliki sejumlah daerah yang masih relatif tertinggal, lantaran minim sarana transportasi. Terutama daerahdaerah yang berada di wilayah perbatasan. Angkutan pesawat dan mengarungi sungai dengan arus yang jeram, mewarnai

perjalanan penyelenggara dalam mendistribusikan dan mengumpulkan surat suara sebelum dan sesudah perhelatan demokrasi. Karena itulah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku sedikit kesulitan dalam pendistribusian logistik menjelang pelaksanaan pilkada serentak beberapa waktu lalu. “Sedikitnya ada lima kecamatan yang hanya bisa ditempuh lewat udara dan empat kecamatan bisa dilalui lewat sungai, tapi memakan waktu bisa mencapai 12 jam dengan arus yang jeram,” terang Sekretaris KPU Kaltara, Yahdian Noor. Ia menjelaskan, di Kabupaten Malinau ada tiga kecamatan yang harus ditempuh dengan pesawat, yakni Kayan Hulu, Kayan Hilir dan Sungai Boh. “Di Kayan Hilir itu memang hanya dua desa yang terpelosok tapi jarak keduanya berjauhan. Kedua desa itu adalah Long Sule dan Long Pipa.” Sementara, tiga kecamatan di Malinau, yaitu Pujungan, Bahau Selatan dan Sungai Tubu, bisa ditempuh melalui jalur sungai, meski memakan waktu yang cukup panjang, bisa mencapai 12 jam. “Sedangkan untuk Kabupaten Nunukan, ada dua kecamatan yang harus memakai pesawat untuk distribusi logistik, Krayan dan Krayan Selatan. Sementara untuk jalur sungai adalah Kecamatan Lumbis Ogong, terutama Desa Labang, Panas dan Tao Lumbis,” terang mantan ketua KPU Kabupaten Bulungan tersebut. (RIO)


Lapsus.indd 26

04/01/2016 12:17:19

SUARA SOSOK

AYO VOTE, GERAKAN MENINGKATKAN KESADARAN POLITIK KAUM MUDA TINGKAT APATISME ANAK MUDA INDONESIA MENJELANG PEMILU 2014 LALU DINILAI CUKUP TINGGI. PADAHAL JUMLAH MEREKA TIDAK SEDIKIT, SEKITAR 20-30% DARI JUMLAH PEMILIH SECARA KESELURUHAN. KARENA ITU, KETERLIBATAN ANAK MUDA, YANG DIGOLONGKAN SEBAGAI PEMILIH PEMULA, CUKUP MENENTUKAN KESUKSEAN PEMILU DI INDONESIA. BERANGKAT DARI KEPEDULIAN AKAN HAL ITU, PINGKAN IRWIN BERSAMA ABDUL QOWI BASTIAN MENGGAGAS AYO VOTE SEBAGAI GERAKAN MENGAJAK KAUM MUDA UNTUK PEDULI PEMILU.

PINGKAN IRWIN

“A

nak muda ini dibilang apatis terhadap politik sebenarnya tidak juga. Mereka juga peduli tentang pemilu dan ingin cari tahu informasi seputar pemilu. Cuma waktu 2013 itu informasinya belum ada dan media digital di Indonesia belum ada yang coba memberikan informasi ke target segmen anak muda,” kata Pingkan ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (27/11). Dari situ, ia melihat ada ruang kosong

yang bisa diisi dengan berpartisipasi itu,” ujar perempuan memperoleh gelar meningkatkan kesadaran kaum muda, Master of Communication Management yang berusia di bawah 30 tahun, di University of Southern California Los terhadap pemilu. Ketika itu, Pingkan Angeles ini. dan Qowi kebetulan bekerja di sebuah Ia mengatakan, kalau dari KPU perusahaan media yang sama. Ide itu ia sendiri sudah jelas bahwa target sampaikan pada atasan dan mendapat sosialisasi untuk semua kalangan sambutan baik. Lalu diundanglah tiga pemilih. Sedangkan Ayo Vote orang lagi, Boim, Pangeran dan Adelia, memfokuskan pada anak muda yang untuk jadi tim inti dari gerakan tinggal di daerah urban dengan Ayo Vote ini. akses digital. Karena itu, Ayo Pingkan merasa Vote mengolah informasi tahu solusi dari yang diberikan KPU “JADI PENTING permasalahan yang sesuai kebutuhan dan BANGET BUAT MEREKA ada. “Kemudian mudah dipahami oleh UNTUK IKUT MEMILIH. dengan feedback anak muda. TAPI BUKAN HANYA orang-orang di “Kita buat, SEKADAR UNTUK IKUT sekitar tempat gimana nih data yang MEMILIH, MEREKA JUGA lingkungan kerja, sudah ada sebegitu HARUS MENJADI PEMILIH yang setiap kali banyaknya yang sudah YANG CERDAS” ngomongin ide tentang ada di KPU biar lebih Ayo Vote mereka sangat user friendly lah buat excited, dan akhirnya berkat anak-anak muda yang belum dukungan dari teman-teman, kita terlalu kenal dengan kandidatjadi bikin Ayo Vote,” cerita Pingkan. kandidatnya,” terang Pingkan. Ia mengaku sangat senang dengan Sejalan perkembangan teknologi, keterbukaan data KPU. Berkat itu ia Ayo Vote bergerak dengan media dan teman-teman bisa mengolahnya komunikasi digital. Mereka melakuakan sesuai target sosialisasi. “Kita sih waktu analisa problem apa saja yang pada saat itu senang banget, walaupun bentuknya itu membuat anak muda tidak tertarik masih pdf, mungkin juga karena untuk memilih. “Biasanya mereka malas masih yang pertama, tapi kita sangat mencari informasinya. Karena nggak mengapresiasi KPU mengambil langkah kenal siapa kandidatanya, akhirnya


suara sosok.indd 27

27

04/01/2016 12:17:48

SUARA SOSOK

Keresahan itu pula yang membangkitkan semangat pingkan membuat project Ayo Vote. Dan pengalaman Pingkan, yang saat itu bekerja sebagai head of digital marketing cukup berperan terhadap kegiatan Ayo Vote yang media utamanya dalam bergerak juga melalui sosial media. mereka malas untuk memilih,” kata Pingkan. Karena itu, Ayo Vote menggunakan pendekatan dengan memberikan pengertian bahwa jumlah pemilih pemula sangat besar dan mereka ini sangat menentukan hasil pemilu. “Jadi penting banget buat mereka untuk ikut memilih. Tapi bukan hanya sekadar untuk ikut memilih, mereka juga harus menjadi pemilih yang cerdas. Bagaimana mereka menjadi pemilih yang cerdas? Ya dengan benar-benar mengenal siapa saja kandidatnya, kandidat yang mereka pilih ini tugasnya ngapain sih setelah terpilih? Jadi setelah diberikan pengertian seperti itu mereka biasanya jadi lebih tertarik untuk ikutan,” papar Pingkan. Dalam gerakannya, Ayo Vote menggelar banyak event yang diminati anak muda di tempat-tempat yang banyak mereka kunjungi. Seperti acara di mall-mall dengan mengundang stand up comedian disertai entertainmen lainnya. “Jadi nggak sekadar ngomong politik yang selalu serius, ada funnya juga, tapi mereka tetap mendapat sesuatu. Jadi lebih pada bagaimana caranya politik itu lebih mudah diakses oleh anak muda,” terang Pingkan. Kesulitan dan Tantangan Ayo Vote Perjuangan Ayo Vote bukan tanpa kesulitan. Terutama segi pendanaan, mengingat gerakan ini boleh dibilang merupakan project pribadi sehingga harus mencari pendanaan dari luar. Menyiasaati keterbatasan itu, Ayo Vote berkerjasama dengan rekan-rekan lain seperti Parlemen Muda, Celup Kelingking, Transparansi Internasional Indonesia, Perludem dan sebagainya. Ayo Vote juga sempat bekerjasama KPUD Jakarta Selatan. “Untungnya, karena kita bekerja di media, jadi punya banyak akses ke

28

teman-teman lain. Ada banyak grupgrup anak muda yang kayaknya ini kerjaannya lumayan agak-agak mirip. Akhirnya kita berani bikin Ayo Vote supaya Ayo Vote menjadi wadah untuk kita semua,” kata Pingkan. Tantangan kedua datang dari target sosialiasasi yang berada di lingkungan kampus. “Di Indonesia itu masih ada sisa-sisa peraturan waktu Orde Baru, di mana politik itu tidak boleh masuk kampus. Sedangkan target kita adalah orang-orang yang usianya usia kuliahan. Kesulitan untuk masuk kampus itu luar biasa. Padahal Ayo Vote sendiri tak ada kaitannya dengan partai politik manapun, kita netral. Kita di setiap event itu juga tidak pernah mengundang politisi atau calon peserta pemilu,” terang Pingkan. Tantangan ketiga karena Ayo Vote terbilang sebagai kelompok baru, banyak masyarakat belum tahu. Menjadi tantangan tersendiri tiap kali melakukan kegiatannya, Pingkan dan kawan-kawan harus menjelaskan mengenai Ayo Vote itu sendiri tentang visi misi dan sebagainya. “Dan juga banyak yang mencibir, ya nggak ngaruh juga lah lu bikin yang kayak begini. Itu juga menjadi tantangan karena menjadi yang pertama, memberikan kesulitan juga ketika kita membuat acara atau mengundang pembicara,” kisah Pingkan. Keempat, Ayo Vote meupakan personal project masing-masing tim inti. “Ini memang bukan fulltime jobs kita. Ini benar-benar project yang kita lakukan selama satu tahun kemarin sebagai personal project masing-masing. Dan kita juga semua masih punya pekerjaan masing-masing, kesulitannya di situ juga, sih,” jelas Pingkan. Tak Punya Background Politik Bagi Pingkan, aktif sebagai pegiat

pemilu boleh dikatakan sebagai hal baru. Banyak teman yang kaget kenapa ia tiba-tiba membentuk Ayo Vote. Pendidikan hingga karier Pingkan tidak ada kaitannya dengan dunia politik. Dari lima orang tim inti Ayo Vote, hanya Pingkan yang tidak punya background politik. “Saya waktu S1 dan S2 di Amerika belajar komunikasi dan marketing. Kemudian pulang ke Indonesia, kerjanya di bidang telekomunikasi dan media kebetulan,” ungkapnya. “Sebenarnya karena peduli aja sih. Apalagi sempat kuliah di luar negeri itu kayak melihat, di sana anak mudanya tidak seapatis kita. Kita nggak bisa bikin anak muda di Indonesia itu seperti itu,” timpal Pingkan. Di sisi lain, Pingkan juga sempat merasakan bagaimana pemilu pada masa Orde Baru yang pilihannya sangat terbatas. Kemudian pada usia 17 tahun, saat pertama kali menggunakan hak pilih di Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pertama tahun 2004, ia merasa begitu semangat. “Kok yang sekarang anak-anak mudanya nggak sesemangat saya dulu ya? Terus juga, dulu meski saya semangat tapi tidak mengerti juga mau pilih yang mana,” katanya. Keresahan itu pula yang membangkitkan semangat pingkan membuat project Ayo Vote. Dan pengalaman Pingkan, yang saat itu bekerja sebagai head of digital marketing cukup berperan terhadap kegiatan Ayo Vote yang media utamanya dalam bergerak juga melalui sosial media. Pingkan berharap KPU tak hanya mempertahankan transparansi tapi terus meningkatkannya, dan semoga partisipasi masyarakat semakin tinggi serta pemilih di Indonesia semakin cerdas. (MS Wibowo)


suara sosok.indd 28

04/01/2016 12:17:48

SUARA IMAM BONJOL

HADAPI SENGKETA DI MK,

KETUA KPU MINTA DOKUMEN DITATA MESKI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 PASAL 158 SUDAH MENGKLASIFIKASIKAN SENGKETA PILKADA HANYA TERKAIT SELISIH PERHITUNGAN SUARA, TAPI PEMOHON KERAP MENGAITKAN SEMUA HAL TERHADAP HASIL.

K

etua KPU RI, Husni Kamil Manik, meminta KPU provinsi dan kabupaten/kota penyelenggara Pilkada 2015, menata semua dokumen agar tidak kewalahan saat menghadapi sengketa di Mahkamah Konstitusi. Hal itu disampaikan Husni saat membuka Konsolidasi Nasional Persiapan Penyelesaian Hasil Pilkada di Bogor,

“Kita harus siap. Mulai dari sekarang, seluruh dokumen yang terkait secara langsung maupun tidak dengan tahapan pilkada, harus ditata dengan cermat,” sebutnya. Penataan tersebut, kata Husni, guna memudahkan KPU dalam menghadapi sengketa nantinya. “Semua tuduhan yang ditujukan terhadap kinerja kita harus dijawab dengan fakta yang jelas dan

“KITA HARUS SIAP. MULAI DARI SEKARANG, SELURUH DOKUMEN YANG TERKAIT SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK DENGAN TAHAPAN PILKADA, HARUS DITATA DENGAN CERMAT” Jawa Barat, Jumat (20/11/2015) malam. Konsolnal angkatan kedua tersebut diikuti 18 KPU provinsi dan kabupaten/kota.

dokumen yang lengkap.” Menurut Husni, berkaca dari pengalaman terdahulu, dalam sengketa

pemilu di MK, para pemohon bakal mengambil ancang-ancang yang fantastis. Meski Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 158 sudah mengklasifikasikan sengketa pilkada hanya terkait selisih perhitungan suara, tapi pemohon kerap mengaitkan semua hal terhadap hasil. “Karena itulah kita harus memiliki bukti dokumen yang jelas agar bisa mematahkan semua tuduhan-tuduhan tersebut. Seperti yang telah kita lakukan pada Pileg dan Pilpres tahun lalu,” paparnya. Pada Pemilihan Legislatif 2014, dari 900 perkara yang masuk, hanya 23 sengketa yang dikabulkan MK. Sementara dari 77 daerah pemilihan yang dipersoalkan, hanya satu dapil yang berubah. Bahkan pada Pemilihan Presiden 2014, semua tuduhan yang dilayangkan ke KPU tidak satupun yang terbukti. (rio/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas) SUARA KPU | Edisi November - Desember 2015 | 29

Suara Imam Bonjol.indd 29

04/01/2016 12:16:24

SUARA IMAM BONJOL

GELAR KONSOLNAS,

KPU SIAPKAN STRATEGI PEMBELAAN SENGKETA PILKADA

G

una menghadapi sengketa hukum terhadap hasil Pilkada Serentak 2015, KPU mulai mempersiapkan diri secara matang dengan menggelar konsolidasi nasional yang diikuti KPU provinsi dan kabupaten/kota penyelenggara pilkada. “Melihat banyaknya perkara yang masuk pada tahapan-tahapan awal pelaksanaan pilkada, kita harus mempersiapkan diri terkait advokasi pada potensi sengkata hasil,” sebut Kepala Biro Hukum KPU RI, Nur Syarifah, pada Konsolnag Persiapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (21/11/2015). Pada konsolnas tersebut, Nur menjabarkan sejumlah strategi dalam pembelaan

sengketa hasil pilkada. Di antaranya sistem koordinasi dan pengawasan yang dilakukan KPU RI terhadap KPU provinsi dan kabupaten/kota. “KPU pusat wajib melakukan pengawasan mengenai standar pembelaan. Ini bukan bermaksud merendahkan profesi kuasa hukum, tapi agar semua jawaban sesuai kaedah yang telah ditetapkan,” kata dia. Selain itu, imbuhnya, KPU RI juga membentuk SOP terkait prosedur advokasi tentang substansi gugatan maupun pembuktian, dengan tetap berkoordinasi dengan KPU provinsi dan kabupaten/kota. Terkait strategi teknis dalam pembelaan, Nur mengatakan KPU yang bersangkutan harus menyiapkan kronologi perkara.

Di samping membuat jawaban gugatan versi KPU sendiri terkait perkara yang dipermasalahkan. “Meski dalam sengketa di MK, KPU diwakili kuasa hukum, namun sebaiknya kita membuat jawaban versi sendiri. Hal itu akan membantu tim advokasi dalam merumuskan pembelaan. Karena itu kita jangan melepaskan tanggungjawab kepada kuasa hukum saja,” terang Nur. Satu hal yang penting, KPU harus memiliki sistem dokumentasi dan pengarsipan dalam setiap pelaksanaan pilkada. “Agar dalam pembelaan nantinya, jawaban kita didukung oleh bukti yang kuat dan valid,” jelasnya. (rio/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Ketarangan : Foto diganti karena tidak fokus



04/01/2016 12:16:29

Ida Budhiati (dua dari kanan), dalam Konsolidasi Nasional (Konsolnas) terkait persiapan penyelesaian perselisihan hasil pilkada di Bogor, Jumat

KURANGI POTENSI SENGKETA,

KPU TINGKATKAN KEPERCAYAAN PUBLIK

K

omisi Pemilihan Umum RI meminta KPU provinsi dan kabupaten/kota bekerja tidak hanya untuk memenuhi aspek formalitas, tapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja penyelenggara pada Pilkada Serentak 2015. Hal itu diutarakan Komisioner KPU, Ida Budhiati, dalam Konsolidasi Nasional (Konsolnas) terkait persiapan penyelesaian perselisihan hasil pilkada di Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/11/2015) malam. Konsolnas angkatan kedua tersebut dihadiri 18 KPU provinsi dan kabupaten/kota. Menurut Ida, banyak aspek yang berubah dalam metode penyelenggaraan pilkada saat ini dibanding sebelumnya. Salah satunya penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak. “Jadi tidak akan ada putaran kedua. Karenanya, kita harus bekerja transparan, akuntabel dan penuh integritas agar

mendapat kepercayaan publik, sehingga potensi sengketa bisa lebih kecil,” kata dia. Selain itu, Ida juga meminta penyelenggara di daerah agar meningkatkan sosialisasi pilkada kepada masyarakat. Karena aspek perubahan lainnya dalam metode pilkada adalah kampanye lebih banyak dilakukan KPU. “Ini yang masih menjadi sorotan dan dikeluhkan banyak pihak. Alat peraga yang terbatas, sehingga sosialisasi masih belum maksimal. Hal ini tolong menjadi perhatian, karena kita masih memiliki waktu,” harapnya. Apalagi, pada pilkada kali ini, KPU RI bertindak selaku penanggungjawab akhir dari seluruh pelaksaan. “Jika penyelenggara di daerah tidak bekerja maksimal, maka kita di pusat juga akan menanggung akibatnya,” paparnya. Sengketa Pilkada Ida mengatakan, hingga saat ini KPU

masih dianggap mampu menghadapi sengketa pilkada. Bahkan dalam setiap tahapan, jumlah perkara yang dikabulkan, kecendrungannya menurun. Pada tahapan pendaftaran, ada 12 perkara yang masuk. Empat di antaranya ditolak dan tujuh yang dikabulkan. Sedangkan pada penetapan pasangan calon, dari 24 daerah yang bersengketa dengan jumlah perkara 27, hasilnya 11 perkara ditolak, 15 dikabulkan dan satu tidak dapat diterima. “Di tingkat PT TUN, perkara itu hanya tujuh yang dikabulkan, sedangkan 20 perkara lainnya ditolak. Di tingkat Mahkamah Agung berubah lagi, sehingga hanya satu perkara yang dikabulkan,” terangnya. Hal itu, kata Ida, menunjukkan KPU mampu bekerja dengan baik dengan memenangkan sengketa pilkada. “Itu adalah kekuatan KPU yang mesti dipertahankan dan terus ditingkatkan,” ujarnya. (rio/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas) SUARA KPU | Edisi November - Desember 2015 |


31

04/01/2016 12:16:33

SUARA IMAM BONJOL

KESIAPAN DATA KUNCI SUKSES KPU

DALAM SENGKETA PILKADA

Pengacara Ali Nurdin memberi pemahaman dalam konsolidasi Nasional Persiapan Penyelesasian hasil pilkada, Bogor (21/11)

D

alam menghadapi sengketa Ali menjelaskan sejumlah strategi dalam Pilkada Serentak 2015 di beracara di MK terkait sengketa hukum Mahkamah Konstitusi, KPU hasil pilkada. provinsi dan kabupaten/kota “Berperkara di MK itu terkendala dituntut untuk bisa menyiapkan waktu penanganan yang singkat. Karena itu jawaban terhadap setiap gugatan yang kita harus sejak dini menyiapkan sejumlah diajukan dengan disertai alat bukti data, sehingga mampu memberikan yang cukup. jawaban dalam waktu yang “Kita sebagai kuasa terbatas,” kata dia. hukum butuh data Menurut Ali, dan dokumen yang penunjukkan tim khusus “KUNCI SUKSESNYA valid dari KPU pada setiap tingkatan ADALAH KESIAPAN KPU untuk melakukan KPU, yang bertugas DALAM MENYIAPKAN DATA pembelaan,” sebut menyiapkan data-data DAN MENJAWAB SEMUA Pengacara Ali pelaksanaan setiap PERSOALAN DENGAN Nurdin dalam tahapan pilkada, akan DILENGKAPI BUKTI SURAT Konsolidasi sangat membantu. DAN KETERANGAN Nasional Persiapan “Kita juga harus SAKSI.” Penyelesaian bisa mengidentifikasi Perselisihan Hasil Pilkada potensi permasalahan di Bogor, Jawa Barat, Sabtu yang bakal muncul. (21/11/2015). Termasuk laporan yang masuk ke Pada konsolnas yang dihadiri 18 panwas atau Bawaslu dan DKPP. Dengan provinsi dan kabupaten/kota tersebut, begitu, kita bisa menyiapkan dokumen

32

sejak awal yang akan mendukung jawaban kita dalam bersengketa nantinya,” ujarnya. Selain itu, KPU juga mesti mengidentifikasi saksi-saksi, mulai dari tingkat KPPS, PPS, PPK dan KPU provinsi dan kabupaten/kota yang berpotensi memberikan keterangan sebagai saksi di sidang MK. Ali mengatakan, selama ini KPU sudah bertindak cukup baik dalam menghadapi sengketa di MK, terutama pada Pemilihan Legislatif 2014. Pasalnya, dari 903 perkara yang diajukan, hanya 23 sengketa yang dikabulkan. “Karena itu, kunci suksesnya adalah kesiapan KPU dalam menyiapkan data dan menjawab semua persoalan dengan dilengkapi bukti surat dan keterangan saksi. Hal tersebut bisa tercapai dengan supervisi dan koordinasi yang intensif antar KPU RI dengan KPU provinsi dan kabupaten/kota,” paparnya. (rio/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)



04/01/2016 12:16:35

Komisioner KPU, Ferry Kurnia (tengah) penyampaikan penjelasan dalam Bimtek pemantapan pilkada, Jakarta (28/11).

FERRY HARAP KPU DOB

JAWAB KERAGUAN BANYAK PIHAK

K

omisioner KPU RI, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, berharap KPU provinsi dan kabupaten daerah otonomi baru (DOB) dapat menggelar Pilkada Serentak 2015 dengan baik, meski struktur organisasinya baru terbentuk. “Memang banyak pihak yang menyampaikan keraguannya kepada kita. Karena ini daerah baru, KPU nya baru dan waktunya sangat mepet,” kata Ferry pada bimbingan teknis terkait pemantapan tata cara pemungutan, perhitungan, rekapitulasi dan penetapan hasil pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah di Jakarta, Sabtu (28/11/2015).

Karena itulah, ia meminta KPU daerah otonomi baru tersebut bisa bekerja dengan baik. ”Jawab keragu-raguan orang tersebut dengan kerja cerdas dan kerja ikhlas,” kata dia. Bimtek tersebut dihadiri satu KPU provinsi DOB, 17 kabupaten DOB dan 319 operator sistem penghitungan (situng) KPU provinsi dan kabupaten/kota seIndonesia. Untuk pelaksanaan pilkada, Ferry meminta penyelenggara lebih memperhatikan kebutuhan logistik. “Salah satunya templete. Hasil kunjungan kita ke beberapa daerah kebanyakan templete itu ditumpuk. Itu tidak boleh, karena

dikhawatirkan huruf braille-nya bisa hilang,” jelasnya. Sementara itu, dalam bimtek tersebut, Komisioner KPU RI, Hadar Nafis Gumay, mendorong operator situng untuk bekerja lebih cepat. Agar masyarakat bisa dengan cepat pula mengakses hasil pilkada. “Namun, kita harus bisa menjelaskan bahwa hasil yang diunggah itu baru bersifat sementara. Sebab kemungkinan akan ada kekeliruan yang bakal dikoreksi, maka hasil final baru diumumkan setelah rekap manual,” terangnya. (rio/red. FOTO KPU/faq/Hupmas)



33

04/01/2016 12:16:40

SUARA IMAM BONJOL

28 KOMISIONER DIBERHENTIKAN

KPU DIMINTA PERHATIKAN KODE ETIK

K

omisi Pemilihan Umum (KPU) RI meminta para penyelenggara Pilkada Serentak 2015 agar bekerja teliti dan sesuai aturan. Pasalnya, 11 hari menjelang pemungutan suara, sudah ada 85 perkara yang digelar dan 28 orang komisioner diberhentikan secara tetap. “Kelemahan kita selama ini adalah kerap menyepelekan administrasi, sehingga tidak cermat, tidak teliti. Hal itu adalah sebuah pelanggaran terhadap kode etik,” sebut Anggota KPU RI, Ida Budhiati, pada bimbingan teknis terkait pemantapan tata cara pemungutan, perhitungan, rekapitulasi dan penetapan hasil pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah di Jakarta, Sabtu (28/11/2015). Ida mengatakan, hingga akhir November ini, sudah ada 85 perkara yang disidang di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). 68 perkara Diputus dengan 49 putusan. “Dari jumlah pengaduan itu, sebanyak 223 direhabilitasi, 75 diberi peringatan, empat diberhentikan sementara dan 28

diberhentikan tetap karena terbukti telah melanggar kode etik berat,” papar Ida.

“BAIK ATAU BURUKNYA HASIL PILKADA, TIDAK HANYA MENJADI TANGGUNGJAWAB KABUPATEN/KOTA ATAU PROVINSI SAJA, TAPI KPU RI JUGA”

Karena itu, kata dia, sebagai penyelenggara harus tegak lurus terhadap aturan, serta menjunjung tinggi integritas. Di samping itu juga harus bersikap transparan, akuntabel dan independen. “Setiap gugatan yang ditujukan terhadap kinerja KPU harus dijawab dengan baik dan bukti yang kuat. Karena

itu, sedapat mungkin sejak dini mulai diantisipasi potensi masalah dengan membuat kronologis dan menyiapkan semua dokumennya,” sebut Ida. Sementara itu, Komisioner KPU RI, Juri Ardiantoro, berharap KPU Provinsi dan kabupaten/kota bekerja lebih profesional. Karena menurutnya, keberhasilan Pilkada 2015 merupakan tanggungjawab bersama. “Baik atau buruknya hasil pilkada, tidak hanya menjadi tanggungjawab kabupaten/ kota atau provinsi saja, tapi KPU RI juga. Karenanya komunikasi secara berjenjang harus kita bangun dan tidak boleh terputus,” katanya. Juri mengatakan, dua poin penting yang harus menjadi perhatian KPU adalah memfasilitasi pemilih menggunakan haknya dan memfasilitasi peserta pemilu dengan adil. “Jika keduanya dapat tercapai maka kita sudah bisa dikatakan bekerja secara profesional dan persoalan diyakini tidak akan timbul,” ujarnya. (rio/red. FOTO KPU/faq/Hupmas)

Komisioner KPU, Ida Budhiati

34



04/01/2016 12:16:43

Ketua KPU, Husni Kamil Manik saat memberi sambutan bimbingan teknis Jakarta, Sabtu (28/11/2015).

KETUA KPU MINTA OPERATOR SITUNG BEKERJA CEPAT DAN CERMAT

K

etua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Husni Kamil Manik, meminta para operator sistem penghitungan (situng) hasil perolehan suara Pilkada Serentak 2015, untuk bekerja dengan teliti, agar kemurnian hasil dapat terjamin. “Kita punya tanggungjawab besar untuk meyakinkan publik bahwa hasil rekapitulasi suara yang kita unggah itu benar,” kata Husni saat membuka bimbingan teknis terkait pemantapan tata cara pemungutan, perhitungan, rekapitulasi dan penetapan hasil pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah di Jakarta, Sabtu (28/11/2015). Pada pilkada mendatang, operator situng bertugas untuk mengunggah setiap hasil suara yang terkumpul dari setiap tempat pemungutan suara. Perolehan suara dari hitung cepat itu merupakan hasil sementara, belum menjadi hasil penghitungan suara pilkada yang final. Menurut Husni, selama ini KPU sebagai penyelenggara pemilu dan pilkada, sering mendapat tuduhan. Bahkan di sejumlah daerah ada yang sampai diperkarakan. Hal itu dikarenakan KPU dinilai tidak transparan dan cendrung diskriminatif.

“Ini yang harus kita hindari. Makanya kita harus bekerja cermat dan teliti, memiliki kedisiplinan yang tinggi, serta menjaga kerahasiaan hasil perolehan suara,” papar Husni. Ia mengatakan, operator situng hanya bertugas mengunggah hasil suara, tidak mengumumkan langsung kepada publik. “Itu tugas komisioner. Jadi jangan sampai ada pihak-pihak lain yang tahu lebih dulu soal hasil suara. Nanti bisa dituduh memihak,” katanya. Hal senada juga disampaikan Komisioner KPU RI, Sigit Pamungkas. Menurutnya, KPU merupakan satu kesatuan yang harus bekerja sama dengan baik. Setiap aturan dan kebijakan yang ada, itu berlaku untuk seluruh Indonesia. Sigit mengatakan, pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014 lalu, tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara cukup tinggi, yakni mencapai 75 hingga 80 persen. “Salah satu upaya untuk bisa mempertahankan dan meningkatkannya, operator situng harus bekerja dengan baik dan cepat. Dengan begitu masyarakat akan menilai kinerja kita sudah semakin transparan,” ujarnya. (rio/red. FOTOKPU/faq/Hupmas)

#Pilkada2015 Jadi Trending Topic Dunia

R

abu 9 Desember 2015 menjadi tonggak sejarah penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Pada hari itu, bangsa Indonesia menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak untuk pertama kali di 9 provinsi dan 260 kabupaten/ kota. Perhatian publik terhadap pelaksanaan pilkada serentak ini cukup besar dan ramai menjadi bahan perbincangan. Tak terkecuali di ranah maya. Hal itu tampak dari tanda pagar (tagar) atau hashtag #Pilkada2015 memuncaki tranding topic worldwide sejak pagi hari. Di jejaring sosial twitter, pada pukul 09.00 WIB pagi, kicauan dengan tagar #Pilkada2015 telah mencapai 15,4 ribu tweet.



35

04/01/2016 12:16:47

SUARA IMAM BONJOL

HADAR UNDANG MASYARAKAT FOTO C1 PLANO

D

i tengah larangan penggunaan kamera di dalam bilik suara pada saat pencoblosan, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Divisi Teknis Pemilu, Hadar Nafis Gumay, justru mengundang para pemilih untuk membawa perangkat fotografi ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dalam acara diskusi pers dengan tema Orientasi Pilkada Serentak, Selasa (1/12) di Media Center KPU, Hadar menjelaskan

KPU LUNCURKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK ONLINE (E-PPID)

K

omisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi meluncurkan layanan informasi publik berbasis online (e-PPID), di Ruang Sidang Utama Gedung KPU, Kamis (12/11). Layanan yang dapat di akses di laman ppid. kpu.go.id tersebut bertujuan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasiinformasi kepemiluan. Ketua KPU, Husni Kamil Manik mengatakan, peluncuran E-PPID itu merupakan wujud komitmen KPU dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Menurutnya, transparansi adalah salah satu prinsip yang selalu diterapkan oleh KPU sejak awal penyelenggaraan pemilu. “Layanan ini adalah satu capaian

larangan pengunaan perangkat atau ponsel berkamera berlaku pada saat pemberian suara di bilik suara. Namun, setelah selesai proses pencoblosan, semua pihak boleh mendokumentasikan hasil penghitungan suara yang termuat dalam C1 plano. “Tujuannya supaya ini (hasil pemilu di TPS) bisa disebarluaskan dan banyak pihak bisa melihat untuk membantu kami (KPU) mengontrolnya,” ujar Hadar.

Ia mengatakan, surat suara yang dengan coblos tembus tetap dinyatakan sebagai suara yang sah. Coblos tembus yang mungkin terjadi apabila pada saat pemberian suara di bilik pemilih tidak membuka lipatan surat suara dengan sempurna dapat dikategorikan sah apabila coblosan yang dihasilkan simetris sesuai dengan lipatan surat suara yang ada. (ftq/red. FOTO KPU/rap/Hupmas)

prestasi baru bagi kerja keras KPU mewujudkan komitmen keterbukaan informasi,” ujarnya. Karena itu, Husni mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi. “Jangan biarkan fasilitas ini menganggur”, kata Husni. Ketua Komisi Informasi, Abdul Hamid Dipopramono, mengakui keterbukaan

informasi publik di KPU berjalan dengan cepat. “Dalam hal keterbukaan, KPU berjalan cepat. Dalam pemilu lalu, baik pileg maupun pilpres, dapat saya katakan suasananya terbuka,” lanjutnya. (ftq/red. FOTO KPU/ook/Hupmas)



04/01/2016 12:16:52

KPU RAIH PERINGKAT DUA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meraih peringkat II sebagai Lembaga Non Struktural yang berkomitmen memberikan akses informasi kepada masyarakat luas. Penghargaan tersebut disampaikan Presiden RI Joko Widodo kepada Ketua KPU RI Husni Kamil Manik di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Selasa (15/12). Dengan penganugerahan itu, tahun ini KPU memperoleh tiga penghargaan dari Kementerian/ lembaga Negara. Sebelumnya, pada Mei lalu KPU menerima penghargaan dari Menteri Keuangan, Bambang Brojonegoro atas peran serta KPU dalam memberikan data dan informasi perpajakan serta membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dirjen Pajak. Sedangkan pada 3 Desember lalu KPU menerima penghargaan dari Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa dalam kategori upaya perlindungan dan pemenuhan hakhak disabilitas, khususnya dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas sejak Pemilihan Umum 2014. Prestasi KPU dalam keterbukaan informasi publik ini mengungguli raihan Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berada di peringkat III dan hanya satu tingkat di bawah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di posisi I. Pemeringkatan tersebut semakin membuktikan bahwa KPU merupakan badan publik yang transparan kepada masyarakat, sekaligus sebagai mitra pemerintah yang mampu menyukseskan program-program dari kementerian/lembaga negara RI. Kepala Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, Sigit Joyowardono mengungkapkan keberhasilan ini bukan hanya keberhasilan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU sebagai frontliner, tetapi juga keberhasilan fitur-fitur KPU berbasis teknologi informasi seperti SITUNG, SITAP, SILON, SILOG dan program lain untuk mendekatkan KPU kepada masyarakat. “Meski dibelakang layar yang tidak secara fisik berada di pelayanan, tapi SITUNG, SITAP, dan aplikasi lain juga memberi andil dalam pencapaian ini. Saya harap kedepan kita semua bisa ikut berjuang dan bersamasama menyediakan informasi yang dikuasai

oleh masing-masing biro untuk publikasi kepada publik,” tuturnya. Sementara itu, Anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah ingin agar pencapaian tersebut dijadikan penyemangat bagi satker KPU di nusantara, sehingga memiliki pola pikir yang sama, yaitu transparansi kepada publik. “Selamat untuk kita, saya ingin, kita dari Imam Bonjol sampai ke tiap satker memiliki pola pikir yang sama. Sekali lagi selamat, semoga kedepan lebih bagus, lebih terbuka ke publik, dan di internal semakin lebih terbuka,” kata Ferry. Tahun 2015 ini, Komisi Informasi Pusat (KIP) membagi pemeringkatan tersebut menjadi 7 (Tujuh) kategori, diantaranya: (1) Kategori Badan Publik (BP) Perguruan Tinggi Negeri; (2) Kategori BP BUMN; (3) Kategori BP Lembaga Non Struktural; (4) Kategori BP Lembaga Negara; (5) Kategori BP Pemerintah Provinsi; (6) Kategori BP Kementerian; dan (7) Kategori Partai Politik Nasional. Berikut merupakan daftar 10 besar masing-masing kategori penerima penghargaan. (rap/red. FOTO KPU/dosen)



37

04/01/2016 12:16:52

SUARA IMAM BONJOL

TTU SIMULASIKAN PILKADA SATU PASANGAN CALON

A

ntusiasme masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) relatif cukup besar dalam mendukung Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2015 dengan satu pasangan calon. Hal terlihat dari ramainya warga yang mengikuti proses persiapan simulasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Oetalus, Kecamatan Bikomi Selatan, Jumat (6/11). Proses tersebut tidak hanya dilakukan oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), tetapi juga dibantu masyarakat sekitar. Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri aparat pemerintah desa, kecamatan, dan pihak kepolisian. Menurut Ketua KPPS di TPS 01 Oetalus, Robbi Lake, kerjasama dalam proses pendirian simulasi TPS ini juga untuk menginformasikan kepada masyarakat proses pemungutan dan penghitungan suara dengan satu pasangan calon. Petugas KPPS sudah memberitahukan kegiatan simulasi ini kepada masyarakat satu minggu sebelumnya, sehingga petugas bersama masyarakat pun langsung bergotong royong membersihkan lokasi simulasi yang terletak di halaman balai Desa Oetalus. “Selain melalui pelaksanaan simulasi, sosialisasi informasi juga kami lakukan langsung ke masyarakat. Hal ini mengingat tata pencoblosan dengan satu pasangan calon agak berbeda dengan pilkada sebelumnya, yaitu memilih setuju dan tidak setuju. Apalagi 80 persen masyarakat di Oetalus tidak sekolah, jadi penjelasan tata cara mencoblos ini agak sulit dan harus berulang-ulang,” ujar Robbi. Sementara itu, menurut Ketua PPK Kecamatan Bikomi Selatan, Oktovianus Hati, sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pilkada dengan satu pasangan calon, KPPS, PPS, dan PPK sempat non aktif, karena pilkada akan

diundur ke 2017. Namun begitu putusan MK keluar dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan untuk tetap melaksanakan pilkada di 2015, maka semua harus siap bertugas kembali, sesuai dengan arahan dari KPU Kabupaten Timor Tengah Utara. Komisioner KPU Kabupaten TTU, Fidelis Olin, juga mengungkapkan KPU Kabupaten TTU telah mencabut Surat Keputusan (SK) tentang penundaan pilkada dan mengaktifkan kembali KPPS, PPS, dan PPK sejak 2 Oktober 2015. Kemudian KPU Kabupaten TTU juga merevisi tahapan dan melanjutkan tahapan yang pada waktu itu memasuki tahapan coklit perbaikan data pemilih. “Mengingat pilkada tidak jadi diundur,

kami melakukan banyak sosialisasi ke masyarakat. Sosialisasi tersebut antara lain melalui media sosial (medsos), dialog di radio, dan pengumuman pilkada 9 Desember 2015,” tuturnya. Selain dialog dan medsos, tambah Fidelis, KPU Kabupaten TTU juga merencanakan sosialisasi ke sekolahsekolah dan kecamatan-kecamatan bersama tokoh-tokoh masyarakat dan kepala desa. Sosialisasi di kecamatan tersebut bagian dari kerjasama KPU Kabupaten TTU dengan pemerintah daerah. Pemda melalui Kesbangpol yang mamfasilitasi dan mengumpulkan masyarakat dengan narasumber Kesbangpol dan KPU Kabupaten TTU. (arf/red. FOTO KPU/arf/Hupmas)



04/01/2016 12:16:53

KAMUS PEMILU 1. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh pemilih di tempat pemungutan suara (TPS) dengan cara mencoblos surat suara yang memuat nomor urut, foto dan nama pasangan calon. 2. Pendamping Pemilih adalah orang yang membantu pemilih penyandang disabilitas seperti pemilih tuna netra, tuna daksa atau penyandang disabilitas lainnya yang mempunyai halangan fisik lainnya untuk menggunakan hak pilinya di TPS yang dapat berasal dari anggota KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih. 3. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan surat suara untuk menentukan suara sah yang diperoleh pasangan calon dan surat suara yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang tidak digunakan dan surat suara yang rusak/keliru coblos. 4. Rekapitulasi hasil penghitungan suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan suara oleh panitia pemilihan kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi. 5. Surat suara adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh pemilih untuk memberikan suara pada pemilihan yang memuat nomor urut, foto, dan nama pasangan calon. 6. Saksi pasangan calon adalah seorang yang mendapat surat mandat tertulis dari pasangan calon atau tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS). 7. Formulir Model C1 KWK adalah sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan saksi pasangan calon. Formulir ini memuat 4 jenis informasi, yaitu (1) data pemilih dan pengguna hak

pilih; (2) data penggunaan surat suara; (3) data jumlah suara sah dan tidak sah; (4) data pemilih disabilitas. 8. Formulir Lampiran Model C1 KWK adalah rincian hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang memuat informasi suara sah masing-masing pasangan calon yang ditandatangani oleh ketua dan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan saksi pasangan calon. 9. Pemungutan suara ulang adalah mengulangi aktivitas pemungutan suara di TPS tertentu jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau pemungutan suara tidak dapat dilakukan. 10. Pemungutan suara lanjutan/susulan adalah melanjutkan aktivitas pemungutan suara dari tahapan pemungutan suara yang terhenti di sebagian atau seluruh wilayah

daerah pemilihan karena kerusuhan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan. 11. Perselisihan hasil pemilihan (PHP) adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/ Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon sebagai calon terpilih. 12. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di pemerintah, yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/ Kota untuk melakukan pemantauan pemilihan. 13. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan pemilihan.


Kamus Pemilu.indd 39

39

04/01/2016 11:36:12

SUARA GALLERY Kegiatan debat paslon pilkada serentak 2015, Kota Bandar Lampung.

Kegiatan debat paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat.

Kegiatan debat paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (SULUT).

40

Kegiatan debat paslon Walikota dan Calon Walikota Palu.


suara pilkada.indd 40

04/01/2016 12:16:49

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia lakukan survie logistik.



41

04/01/2016 12:17:09

SUARA GALLERY Presiden RI Joko Widodo memberikan penghargaan kepada Ketua KPU Husni Kamil Manik atas pencapaian KPU sebagai peringkat II Keterbukaan Informasi Publik untuk kategori lembaga pemerintah non-struktural.

KPU menerima penghargaan dari Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada acara peringatan puncak Hari Disabilitas Internasional yang diselenggarakan oleh Kementerian sosial. Penghargaan diserahkan diterima langsung Ketua KPU Husni Kamil Manik disaksikan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka, Jakarta. Kamis (3/12).

42



04/01/2016 12:17:25

Acara simulasi pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2015.



43

04/01/2016 12:17:44

SUARA REGULASI

ULASAN PERATURAN KPU

PILKADA PASANGAN CALON TUNGGAL

M

ahkamah Konstitusi dua pasangan calon, telah membuat (MK) telah pilkada tidak dapat diselenggarakan. menjatuhkan putusan. Oleh karena itu MK memutuskan, Meski hanya terdapat daerah yang hanya mempunyai satu satu pasangan calon/ pasangan calon kepala daerah dapat ikut calon tunggal, pelaksanaan Pemilihan serta dalam pelaksanan Pilkada serentak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 9 Desember 2015. Serentak 2015 mesti tetap dilakukan. Dalam amar putusannya, MK Hal tersebut dituangkan dalam menyatakan bahwa pemilihan kepala Putusan MK Nomor 100/PUUdaerah wujud dari pelaksanaan XIII/2015 tanggal 29 September 2015 kedaulatan rakyat, dalam hal memilih yang menyatakan bahwa pada Pasal dan dipilih. Pasal dalam Undang-Undang 49 ayat (9), Pasal 50 ayat (9), Pasal 51 Nomor 8 Tahun 2015 yang menyaratkan ayat (2) dan Pasal 52 ayat (2) pemilihan kepala daerah Undang-Undang Nomor harus diikuti lebih dari 8 Tahun 2015 tentang satu pasangan calon, Perubahan atas apabila syarat Undang - Undang tersebut tidak PEMILIHAN DENGAN Nomor 1 Tahun terpenuhi, SATU PASANGAN CALON 2015 tentang berpotensi Penetapan pilkada MENJADI HAL BARU DALAM Peraturan ditunda PELAKSANAAN PEMILIHAN Pemerintah atau gagal UMUM YANG PERNAH Pengganti terselenggara. DISELENGGARAKAN OLEH UndangHal tersebut Undang Nomor dianggap KPU 1 Tahun 2014 merugikan hak tentang Pemilihan konstitusional Gubernur, Bupati dan warga. Walikota menjadi UndangKarena itu, Komisi Undang bertentangan dengan Pemilihan Umum (KPU) Undang-Undang Dasar Negara Republik sebagai pelaksana undang-undang Indonesia Tahun 1945. segera mengeluarkan Peraturan Komisi Putusan MK tersebut menimbang Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun bahwa pasal yang menyaratkan minimal 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan

PERATURAN KPU NOMOR 14 TAHUN 2015

44

Pasal 3 PKPU No. 14 Tahun 2015 dijelaskan, pemilihan dengan satu pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi apabila:

1. setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran hanya terdapat satu pasangan calon yang mendaftar dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran hanya terdapat satu pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian, pasangan tersebut dinyatakan memenuhi syarat; 2. terdapat lebih dari satu pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat satu pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat satu pasangan calon; 3. sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa kampanye terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, partai politik, atau gabungan partai politik tidak mengusulkan calon/ pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat satu pasangan calon; 4. sejak dimulainya masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/ pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatalan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat satu pasangan calon; atau 5. terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat satu pasangan calon.


Suara Regulasi.indd 44

04/01/2016 12:18:00

MASYARAKAT JUGA DAPAT BERPERAN SERTA UNTUK MENGUSULKAN PERTANYAAN UNTUK DEBAT PUBLIK KEPADA KPU PROVINSI/KIP ACEH ATAU KPU/KIP KABUPATEN/KOTA PALING LAMBAT TUJUH HARI SEBELUM DEBAT PUBLIK DILAKSANAKAN. Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil kabupaten/kota paling lambat tujuh hari berpedoman pada PKPU yang mengatur Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil sebelum debat publik dilaksanakan. tentang Pemungutan dan Penghitungan Walikota dengan Satu Pasangan Calon Pelaksanaan dan metode kampanye Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil yang ditandantangani oleh Ketua KPU berpedoman pada peraturan KPU yang Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Husni Kamil Manik pada 20 Oktober mengatur tentang Kampanye Pemilihan dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 2015 dan diundangkan dalam Berita Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati sepanjang tidak bertentangan dengan Negara Republik Indonesia Nomor 1567, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan PKPU No. 14 Tahun 2015. tanggal 22 Oktober 2015. Wakil Walikota. KPU provinsi/KIP Aceh atau KPU/ Peraturan KPU tersebut terdiri dari KIP kabupaten/kota menetapkan 32 (tiga puluh dua) pasal, 6 (enam) BAB Pemungutan dan pasangan calon terpilih apabila perolehan dan 37 (tiga puluh tujuh) jenis formulir Penghitungan Suara suara setuju lebih banyak dari perolehan yang dilampirkan sebagai bagian yang Sarana yang digunakan untuk suara setuju lebih banyak dari perolehan tak terpisahkan dalam peraturan ini yang memberikan suara pada pemilihan satu suara tidak setuju. Dalam hal jumlah akan digunakan bagi penyelenggaraan pasangan calon menggunakan surat perolehan suara setuju sama dengan pilkada calon tunggal. suara yang memuat foto pasangan calon, perolehan suara tidak setuju, penentuan Pelaksanaan pemilihan dengan satu nama pasangan calon, dan kolom untuk pasangan calon terpilih dilakukan pasangan calon menjadi hal baru dalam memberikan pilihan setuju atau tidak berdasarkan persebaran jumlah wilayah pelaksanaan pemilihan umum yang setuju. perolehan suara yang lebih banyak secara pernah diselenggarakan oleh KPU. Oleh Dalam proses pemberian suara, berjenjang. karena itu, terdapat beberapa ketentuan dilakukan dengan cara mencoblos kolom Apabila perolehan suara tidak setuju khusus dalam pelaksanaannya. pilihan setuju atau tidak setuju. Tata cara lebih banyak dari perolehan suara Kampanye pemungutan suara dan penghitungan setuju, KPU provinsi/KIP Aceh atau Khusus dalam pelaksanaan kampanye suara dalam pemilihan satu KPU/KIP kabupaten/kota menetapkan pemilihan dengan satu pasangan calon, pasangan calon dilaksanakan dengan penyelenggaraan pemilihan kembali pada metode debat dilaksanakan dalam bentuk pemilihan serentak periode berikutnya. pemaparan visi dan misi pasangan Dalam hal dilakukan penundaan calon yang dipandu oleh moderator hari dan tanggal pemungutan suara, dan dilakukan pendalaman materi dijelaskan bahwa hal dimaksud BAGI CALON DENGAN oleh panelis. Masyarakat juga dapat dilakukan dalam kondisi : STATUS SEBAGAI GUBERNUR, berperan aktif dengan mengajukan a. sejak dimulainya masa WAKIL GUBERNUR, BUPATI, WAKIL moderator dan panelis kepada kampanye sampai dengan hari BUPATI, WALIKOTA, ATAU WAKIL KPU provinsi/KIP Aceh atau pemungutan suara terdapat WALIKOTA YANG MENCALONKAN DIRI DI KPU/KIP kabupaten/kota paling calon atau pasangan calon yang DAERAH LAIN, SERTA ANGGOTA DPR, DPD, lambat 14 hari sebelum debat berhalangan tetap dan dilakukan DPRD, TNI, POLRI, PNS DAN PEGAWAI BUMN publik dilaksanakan. Walau tetap penundaan pengusulan calon atau ATAU BUMD, YANG DITETAPKAN SEBAGAI keputusan pemilihan moderator pasangan calon pengganti, yang PESERTA PEMILIHAN WAJIB MENYAMPAIKAN dan panelis debat publik tahapannya melewati hari dan KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI dilakukan oleh KPU provinsi/KIP tanggal pemungutan suara secara PEJABAT YANG BERWENANG PALING Aceh atau KPU/KIP kabupaten/ serentak; LAMBAT 30 HARI SEJAK DITETAPKAN kota. b. terdapat penggantian calon SEBAGAI PASANGAN CALON. Selain itu, masyarakat juga dapat atau pasangan calon yang berperan serta untuk mengusulkan berhalangan tetap, yang tahapan pertanyaan untuk debat publik kepada dan proses pengadaan surat KPU provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP suaranya melewati hari dan SUARA KPU | Edisi November - Desember 2015 |


45

04/01/2016 12:18:00

SUARA REGULASI

tanggal pemungutan suara secara serentak. PENUNDAAN PEMILIHAN DILAKSANAKAN DALAM HAL TERDAPAT KONDISI : 1.

2.

3.

4.

46

pasangan calon yang mendaftar dan telah dilakukan penelitian, dinyatakan tidak memenuhi syarat; pasangan calon yang berhalangan tetap dan partai politik atau gabungan partai politik pengusung tidak mengajukan penggantian calon atau pasangan calon; pasangan calon pengganti yang telah dilakukan partai politik atau gabungan partai politik telah dilakukan penelitian dan dinyatakan tidak memenuhi syarat; pasangan calon dikenakan sanksi pembatalan.

Apabila terdapat salah satu dari kondisi di atas, maka KPU provinsi/ KIP Aceh atau KPU/KIP kabupaten/ kota menetapkan keputusan tentang penundaan pemilihan sehingga pemilihan untuk daerah pada kondisi di atas diselenggarakan kembali pada pemilihan serentak berikutnya. Tahapan pemilihan yang telah dilaksanakan berdasarkan PKPU tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Bupati sebelum ditetapkannya peraturan ini tetap dinyatakan sah. Tahapan yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Blitar, KPU Kabupaten Timor Tengah Utara, dan KPU Kabupaten Tasikmalaya yang telah menetapkan penundaan pelaksanaan Pemilihan pada Tahun 2015 karena tidak terpenuhi paling kurang dari dua

pasangan calon sebelum ditetapkannya peraturan ini, tetap dinyatakan sah. KPU Kabupaten Blitar, KPU Kabupaten Timor Tengah Utara, dan KPU Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan tahapan berikutnya dalam pilkada dengan satu pasangan calon berdasarkan peraturan ini. Bagi calon dengan status sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah lain, serta anggota DPR, DPD, DPRD, TNI, Polri, PNS dan pegawai BUMN atau BUMD, yang ditetapkan sebagai peserta pemilihan wajib menyampaikan keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang paling lambat 30 hari sejak ditetapkan sebagai pasangan calon. Mereka yang tidak menyampaikan keputusan, dinyatakan tidak memenuhi syarat. (Mantri/Rita)



04/01/2016 12:18:01

SUARA DAERAH

LUNCURKAN APLIKASI SIDAKUM KPU KALTIM BUAT INOVASI E-ARSIP HUKUM

K

omisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur membuat terobosan baru dalam pengarsipan database hukum, yakni dengan meluncurkan Sidakum (sistem database hukum) KPU Prov. Kaltim. Sidakum merupakan sistem pengarsipan dokumen hukum yang diubah melalui proses alih media dari arsip konvensional menjadi arsip elektronik (e-arsip), menggunakan program database komputer dengan scanner. “Selama ini database hanya dalam bentuk hard copy saja dalam jumlah yang banyak, sementara kita tidak mempunyai gudang yang cukup untuk tempat penyimpanan,” terang Kasubag Hukum KPU Kaltim, Rizki Indah Susanti SH, M.Si, selaku penggagas terobosan tersebut, Selasa (10/11).

Dengan Sidakum, kata dia, semua arsip hukum tidak akan lagi memakan tempat penyimpanan yang besar, sehingga mudah diakses dalam waktu singkat. “Selain itu, dokumen yang tersimpan juga akan lebih terlindungi dari kerusakan fisik. Begitu pula dengan keamanan dan kerahasiaannya lebih terjaga, karena aplikasi itu bersifat offline, sehingga hanya bisa diakses oleh pihak yang memiliki otoritas,” terang Rizki. Ia mengatakan, proyek perubahan tersebut bertujuan meningkatkan kinerja organisasi dan memperbaiki kualitas pelayanan kepada stakeholder, baik internal maupun eksternal. “Ini adalah bentuk dukungan teknologi informasi yang tepat guna untuk menciptakan database hukum yang lengkap dan akurat, sehingga terbangun suatu sistem pencarian dokumen secara cepat

“SELAMA INI DATABASE HANYA DALAM BENTUK HARD COPY SAJA DALAM JUMLAH YANG BANYAK, SEMENTARA KITA TIDAK MEMPUNYAI GUDANG YANG CUKUP UNTUK TEMPAT PENYIMPANAN.”

dan sistematis,” paparnya. Menurut Rizki, inovasi tersebut merupakan proyek perubahan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Pendidikan dan Latihan (Diklat) Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan VII, di Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara Samarinda. Ia berharap, pengimplementasian Sidakum di KPU provinsi tersebut bisa diikuti seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Kaltim. “Bahkan, akan lebih baik lagi jika Sidakum ini bisa diterapkan di seluruh Indonesia,” kata dia. (rio/red. FOTO KPU/rio/hupmas)

Sosialisasi proyek perubahan Sistem Database Hukum (SIDAKUM), Kalimantan Timur, (10/11)

48


Suara Daerah.indd 48

04/01/2016 12:19:09

Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Ferry Kurniawan, saat memonitoring persiapan pilkada Sumatera Barat.

FERRY MONITORING

PERSIAPAN PILKADA SUMATERA BARAT

S

ebelas hari menuju Pilkada Serentak 9 Desember 2015, Komisi Pemilihan Umum (KPU) semakin gencar melakukan supervisi dan monitoring terhadap KPU di 9 provinsi dan 260 kabupaten/kota yang akan menggelar perhelatan demokrasi tersebut. Salah satunya dilakukan Anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Sumatera Barat dan Jambi melalui kegiatan road show monitoring tahapan pengadaan logistik pilkada melalui jalur darat, Kamis (26/11). Monitoring tersebut dimulai dari Bandara Internasional Minangkabau menuju KPU Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Batusangkar, Kabupaten Sijunjung dan Dharmasraya. Ferry yang membawahi Divisi Humas, Data dan Informasi serta Hubungan Antar Lembaga didampingi dua Anggota KPU

Sumbar, Muftie Syarfie dan Nova Indra. Monitoring difokuskan pada persiapan logistik yang saat ini telah masuk pada tahapan sortir surat suara. Ada beberapa penekanan yang disampaikan Ferry, di antaranya penyortiran hendaknya dilakukan dengan teliti. “Bila ada temuan kerusakan atau

JUMLAH DPT PILGUB SUMBAR 3.496.892 PEMILIH 1.724.950 PEMILIH LAKI-LAKI 1.771.942 PEMILIH PEREMPUAN 11.121 TPS 1.130 NAGARI/KELURAHAN 179 KECAMATAN

ketidaksesuain segera dilaporkan dengan membuat berita acara untuk dimintakan penggantian kepada perusahaan yang mencetak logistik pilkada tersebut,” kata dia. KPU provinsi dan kabupaten/kota juga harus menjaga kemandirian dalam persiapan logistik dan distribusinya dengan maksimalkan peran PPS dan PPK. “Cara penyimpanan templete surat suara bagi pemilih berkebutuhan khusus juga harus diperhatikan. Karena jika ditumpuk, huruf braille-nya akan rata dan susah teraba,” ujarnya. Provinsi Sumbar adalah satu dari 8 provinsi yang akan melaksanakan Pilkada Serentak dengan diikuti dua pasangan calon. Sementara dari 19 kabupaten/kota di provinsi tersebut, 13 di antaranya juga melaksanakan pilkada. (wr/shr/red. FOTO KPU/wr/Hupmas) SUARA KPU | Edisi November - Desember 2015 |


49

04/01/2016 12:19:09

SUARA DAERAH Komisioner KPU Hadar Nafiz Gumay, memberi sambutan dalam acara Bimtek Pemungutan dan Penghitungan Suara TTU, (7/11).

KPU GELAR SIMULASI

PILKADA SATU PASANGAN CALON DI TTU

T

anggal 9 Desember 2015 akan menjadi hari yang penting bagi sebagian warga Indonesia, terutama masyarakat Timor Tengah Utara (TTU). Pasalnya, daerah tersebut akan menggelar pilkada khusus dengan hanya satu pasangan calon. Pemilihan seperti itu baru kali ini terjadi di Indonesia, bahkan jarang terjadi di dunia. Tahun ini TTU bakal melaksanakannya bersama dua daerah lainnya, Blitar dan Tasikmalaya. Untuk itu, KPU RI bekerjasama dengan KPU Provinsi NTT dan KPU Kabupaten TTU menyelenggarakan simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan satu pasangan calon, Sabtu (7/11) di TPS 01 Oetalus, Bikomi Selatan, TTU, NTT. “Saya ingin memberikan penekanan bahwa model baru ini sama baiknya dengan

50

pilkada yang calon kepala daerahnya lebih dari satu pasangan calon. Memilih setuju itu baik, dan memilih tidak setuju juga baik. Hal yang tidak baik itu apabila tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak suaranya,” ujar Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay di halaman kantor Desa Oetalus. Tujuan simulasi ini agar penyelenggara pilkada dapat memahami proses dan tata cara tahapan di TPS, agar pada waktu pemungutan dan penghitungan suara bisa berjalan dengan lancar. Selain itu, masyarakat bisa melihat dan mengetahui secara langsung tata cara mencoblos yang benar. Semua informasi ini diharapkan bisa disebarluaskan agar semua masyarakat mengetahui proses pilkada dengan satu pasangan calon ini. Sementara itu, Ketua KPU Kab. TTU, Feliks Bere Nahak, mengungkapkan

pihaknya telah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua elemen masyarakat. Hal ini untuk memastikan pilkada TTU 2015 dapat dilaksanakan dengan baik. KPU Kab. TTU juga telah menyiapkan TPS, petugas KPPS, dan masyarakat pemilih di Desa Oetalus untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan satu pasangan calon ini. “Terimakasih untuk masyarakat Desa Oetalus atas kehadiran dan partisipasinya. Bapa dan Mama sekalian diberi kesempatan untuk menentukan pilihan, setuju dan tidak setuju, dengan satu pasangan calon ini. Untuk itu, kami berharap simulasi ini bisa dilaksanakan sebaik-baiknya, dan percayalah kepada KPU, pilihan Bapa dan Mama tidak akan ternoda,” tegas Feliks. (Arf/red.FOTO KPU/Arf/Hupmas)



04/01/2016 12:19:10

WARGA BINAAN PUNYA HAK POLITIK YANG SAMA Temu komunitas pemilu, Cilegon, (11/11).

H

ak untuk memilih dalam pemilu berlaku bagi seluruh warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan. Demikian juga bagi warga binaan pemasyarakatan. Meski berstatus sebagai tahanan atau pun narapidana, mereka tetap memiliki hak yang sama dalam politik. Hal itu diungkapkan Kepala Biro Teknis & Hupmas KPU, Sigit Joyowardono saat berdiskusi dengan warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas III Kota Cilegon, Banten, Rabu (11/11). “Tidak ada pembedaan status atau hak politik untuk semua warga negara, termasuk warga lapas. Teman-teman tetap punya hak untuk memilih dan dipilih, kecuali telah dicabut hak politiknya menurut ketentuan perundangan yang berlaku. Bahkan setelah keluar dari lapas teman-teman bisa mencalonkan diri sebagai anggota dewan atau walikota,” tandas Sigit. Dalam diskusi yang dikemas dalam “KPU Goes to Community” itu, Sigit juga mengajak warga binaan untuk ikut

berpartisipasi menyukseskan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon pada 9 Desember mendatang dengan cara memberikan suara di TPS. “Ini (KPU Goes to Community -red) adalah upaya KPU untuk melakukan pendidikan pemilih. Kami menyasar semua kelompok yang ada di masyarakat, termasuk warga lapas, kampus, pasar, masyarakat pedalaman, pra pemilih, pemuda, nelayan atau kelompok disabilitas. Kami juga akan datang ke pesantren, petani coklat, petani bawang, sopir bentor, juga lokalisasi. Pendidikan pemilih ini harus dilakukan terus-menerus,” papar Sigit. Agus, salah seorang pengurus lapas, menyambut baik apa yang dilakukan oleh KPU. Menurutnya, warga lapas juga harus diingatkan bahwa mereka memiliki hak yang sama dalam kehidupan politik. “Kami selaku pengurus lapas sangat senang dengan kegiatan seperti ini. Warga lapas harus terus mendapat pencerahan, agar tidak merasa dimarginalkan. Mereka kan juga warga masyarakat yang punya hak sama dalam politik. Ini bagian dari proses pembinaan,” ucap Agus.

“INI (KPU GOES TO COMMUNITY -RED) ADALAH UPAYA KPU UNTUK MELAKUKAN PENDIDIKAN PEMILIH. KAMI MENYASAR SEMUA KELOMPOK YANG ADA DI MASYARAKAT” Lapas kelas III Kota Cilegon memiliki kapasitas hunian untuk sebanyak empat ribu penghuni. Saat ini lapas dihuni sekitar 220 warga. Sebagian besar tersangkut kasus penyalahgunaan narkoba dan kriminal umum. (ich/dd. FOTO KPU/sij/hupmas)



51

04/01/2016 12:19:10

SUARA DAERAH

PENDIDIKAN PILKADA CALON TUNGGAL DIGELAR DI BLITAR

K

omisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar pendidikan pemilih pilkada dengan satu pasangan calon di Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Minggu (22/11). Sosialisasi ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan masyarakat yang wilayahnya hanya memiliki satu pasangan. KPU Goes to Community adalah salah satu bentuk pendidikan pemilih yang dirancang oleh KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Kelompok sasaran dari program ini adalah para pemilih pemula, pra pemilih, keagamaan, pemilih perempuan dan kelompok marginal atau penyandang disabilitas. Komisioner KPU RI, Juri Ardiantoro yang menjadi pembicara dalam kegiatan “KPU Goes to Community” bersama komunitas petani coklat di Kabupaten Blitar, mengajak warga untuk ikut berpartisipasi dalam pilkada serentak ini, guna mencari pemimpin di daerahnya. “Kenapa harus pemilu? Kenapa harus Pilkada? Karena semua orang ingin jadi bupati, jadi pemimpin. Karena pemimpin

52

itu penting yang lebih penting yaitu orang yang bisa memimpin kita. Karena kedudukan itu tidak boleh sembarang orang. Kenapa tidak boleh? Karena untuk jadi pemimpin tidak boleh diserahkan kepada sembarang orang?” Ujar Juri. Ia mengatakan, pilkada dengan satu pasangan calon adalah memilih setuju atau tidak setuju. “Kalau banyak yang tidak setuju nanti pilkada diulang tahun 2017,” kata dia. Salah seorang dari komunitas petani coklat tersebut, Fitri, mengajukan pertanyaan jika pilkada diundur, maka siapa yang bakal memimpin Blitar hingga pelaksanaan pemilihan ulang tersebut. “Menurut UU harus ada kepala daerah, dan harus dipilih oleh pilkada. Jika belum terpilih, maka akan ada penjabat bupati/ gubernur yang ditunjuk oleh pemerintah ditetapkan berdasarkan struktural,” jawab Juri. Acara yang dihadiri oleh Kapolres Kabupaten Blitar, Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur dan Komisioner KPU Kabupaten Blitar. Komisioner KPU RI, Arief Budiman dan Ferry Kurnia

“MENURUT UU HARUS ADA KEPALA DAERAH, DAN HARUS DIPILIH OLEH PILKADA. JIKA BELUM TERPILIH, MAKA AKAN ADA PENJABAT BUPATI/ GUBERNUR YANG DITUNJUK OLEH PEMERINTAH DITETAPKAN BERDASARKAN STRUKTURAL”

Rizkiansyah yang sebelumnya hadir pada acara simulasi pemungutan suara di Desa Pagerwojo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar juga menyempatkan diri hadir di KPU Goes To Community ini. (tdy/red. FOTO KPU/tdy/hupmas)



04/01/2016 12:19:10

KPU SLEMAN RANGKUL DISABILITAS DAN TRANSGENDER JADI AGEN SOSIALIASI

K

PU Kabupaten Sleman memang mendapat penghargaan atas tingginya partisipasi pemilih pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014 silam, yakni mencapai 81 persen lebih. Namun, berdasarkan hasil riset lembaga tersebut, keberadaan dua pertiga pemilih dalam pemilu tersebut, lebih dimotivasi akibat politik uang. Karena itu, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman tahun ini, KPU bekerja keras memberikan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat, agar bisa menggerus maraknya politik uang. “Tentu kita ingin jumlah pemilih yang tinggi, tapi kita juga tidak ingin partisipasi mereka hanya karena uang atau mobilisasi penduduk dari suatu daerah ke Sleman,” kata Komisioner KPU Kabupaten Sleman, Indah Sri Wulandari, di Yogyakarta, Rabu (21/10). Menurut Indah, ada beberapa

langkah yang dilakukan pihaknya untuk meningkatkan pendidikan politik bagi para pemilih. Di antaranya, menyasar para pemilih pemula, baik itu siswa SMA maupun mahasiswa. “Bagi siswa, kita rutin mendatangi sekolah-sekolah untuk memberikan materi pendidikan tentang demokrasi. Kita juga membentuk klub siswa bela negara, bahkan, dalam waktu dekat kita akan menggelar cerdas-cermat kepemiluan seKabupaten Sleman,” kata dia. KPU Sleman juga merangkul para mahasiswa untuk dijadikan agen sosialiasi, dengan terlebih dulu memberikan mereka bimbingan teknis (bimtek). Hal yang sama juga dilakukan terhadap golongan penyandang difabel dan kaum transgender. “Pemilu di negara kita ini bersifat umum, artinya diperuntukkan bagi siapa saja. Jadi kita tidak boleh diskriminatif. Karenanya, kita berupaya mendekat komunitas-komunitas disabilitas dan

transgender agar mereka terlibat dalam demokrasi,” terang Indah. Ia mengatakan, dari 22 orang relawan demokrasi yang dimiliki KPU Kab. Sleman, enam orang di antaranya merupakan penyandang disabilitas. “Semangat mereka yang tinggi dalam menyukseskan pilkada tanpa dibayar sepeserpun, membuat hati kita terenyuh,” ujarnya. Selain itu, KPU kerap menggelar sosialisasi ke pasar-pasar tradisional dan modern, untuk merangkul para pemilih perempuan. “Kita juga akan membuat dusun melek politik, yang untuk tahap awal dilaksanakan di tiga dusun pada tiga kecamatan,” terangnya. “Dengan begitu, kita berharap nanti pada 9 Desember, 775.443 orang jumlah daftar pemilih tetap kita akan benarbenar berpartisipasi dalam pilkada tanpa mengharapkan iming-iming uang,” imbuh Indah. (*) SUARA KPU | Edisi November - Desember 2015 |


53

04/01/2016 12:19:13

SUARA BILIK

Komisioner KPU Sumatera Utara, Yulhasni :

LAHIR DARI JURNALIS,

DIDAULAT JADI CORONG KPU SEBELUM JADI KOMISIONER KPU PROV. SUMATERA UTARA, YULHASNI BERPROFESI SEBAGAI JURNALIS. SELAMA LEBIH DARI 10 (SEPULUH) TAHUN IA MENDEDIKASIKAN DIRI SEBAGAI WARTAWAN DI HARIAN SUMUT POS (JAWA POS GRUP). KARENA ITUPULA, KETIKA TERPILIH MENJADI KOMISIONER, YULHASNI DIDAULAT OLEH REKANNYA SESAMA KOMISIONER MENJADI CORONG KPU UNTUK BERKOMUNIKASI DENGAN PUBLIK.

P

osisinya sebagai ‘corong’ KPU Sumut tentu saja membuat Yulhasni seringkali berkomunikasi dan berkumpul dengan awak media. Hampir tiap hari ruang kerjanya dipenuhi wartawan yang meminta informasi perkembangan tahapan pemilu, terutama saat Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 lalu. “Dulu saya yang mencari narasumber untuk berita. Sekarang saya yang dicari-cari wartawan sebagai narasumber,” ujar Yulhasni yang kini menjadi Koordinator Divisi Sosialisasi, Data dan Hupmas KPU Prov. Sumut ini. Tentu saja dengan pengalaman itu, Yulhasni sudah akrab di kalangan wartawan yang bertugas di KPU Prov. Sumut. Bahkan mayoritas mereka yang bertugas itu mantan ‘anak buah’ Yulhasni di dunia jurnalis. ‘’Yah, kadang saya sering lupa kalau sekarang sudah jadi Anggota KPU Sumut. Sesekali mereka itu juga pernah saya tegur karena tidak meliput kegiatan KPU. Biasalah, perasaaan awak masih bos wartawan,’’ujar Yulhasni yang terakhir menjabat Redaktur Pelaksana Harian Sumut Pos. Meski duduk sebagai Anggota KPU Prov. Sumut, Yulhasni tidak sungkansungkan untuk langsung terjun

54

“SAYA ORANGNYA TIDAK SUKA MENUNGGU. KALAU WARTAWANNYA TIDAK DATANG, SAYA BERINISIATIF MEMBUAT PERS RELIS SENDIRI UNTUK DIKIRIMKAN KE MEREKA,”


Suara Bilik.indd 54

04/01/2016 12:19:22

Yulhasni (kiri) Komisioner KPU Sumatera Utara,

membuat berita tentang kegiatan KPU. ‘’Saya orangnya tidak suka menunggu. Kalau wartawannya tidak datang, saya berinisiatif membuat pers relis sendiri untuk dikirimkan ke mereka,’’kata pria kelahiran Payakumbuh, Sumatera Barat ini Kedekatannya dengan para wartawan di Sumut sedikit banyaknya membantu KPU Prov. Sumut untuk menyosialisasikan berbagai kegiatan. Darah jurnalis yang sampai sekarang masih melekat dalam aktifitasnya, telah melahirkan berbagai gagasan penting dalam kegiatan sosialisasi kepemiluan di Sumut. ‘’Dalam setiap kegiatan sosialisasi, saya selalu melibatkan kawankawan wartawan. Kami menyakini peran media sangat strategis dalam mencerdaskan publik,’’ujar Yulhasni. Selain sebagai wartawan, Yulhasni

yang juga dikenal sebagai seniman/ sastrawan ini, selalu membuat kreasikreasi baru untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Di sela-sela aktifitasnya, Yulhasni menyempatkan diri kongkow-kongkow bersama para seniman di Taman Budaya Sumatera Utara (TBSU) yang hanya berjarak 10 meter dari kantor KPU Prov. Sumut. Momen itu biasanya dimanfaatkan Yulhasni untuk menyampaikan informasi kepemiluan kepada komunitas seniman. ‘’Kita tahu seniman itu apolitis. Mereka anggap urusan pemilu itu selalu ranahnya politikus. Itu yang coba saya hilangkan agar seniman juga memberi andil dalam sosialisasi Pemilu,’’ kata Yulhasni yang sudah melahirkan sejumlah naskah teater ini. Langkah tersebut menurut

“KITA PERLU METODE BARU DALAM PROSES SOSIALIASI AGAR MASYARAKAT TIDAK JENUH”

Yulhasni memang tidak mudah. Tapi ia yakin memberi pemahaman itu hanya soal strategi, makanya ia tidak pernah berhenti. Usaha tersebut telah diwujudkannya ketika KPU Sumut menggandeng seniman TBSU saat sosialisasi Pemilu Legislatif 2014 lalu. ‘’Metode seni memberi angin baru dalam tahapan sosialisasi ke masyarakat. Model-model konvensional seperti ceramah tetap penting, tetapi akan lebih menarik jika dikemas dengan seni,’’katanya. Kreasi jurnalis dan seni itulah yang selalu ditekankan Yulhasni pada seluruh jajaran KPU Kabupaten/Kota di Sumut. Alumnus Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara (USU) ini yakin penyelenggara Pemilu di Sumut dapat menerjemahkan gagasan itu dalam setiap proses penyelenggaran pemilu. “Kita perlu metode baru dalam proses sosialiasi agar masyarakat tidak jenuh,” kata Yulhasni yang memulai karir wartawannya di Harian Republika ini. (Gabril) SUARA KPU | Edisi November - Desember 2015 |

Suara Bilik.indd 55

55

04/01/2016 12:19:23

SUARA BILIK

Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan :

RUTIN GANTI NOMOR HP

HINDARI TERROR SEBAGAI AKTIVIS YANG SUDAH LAMA BERKECIMPUNG DI LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA (LKI) YOGYAKARTA DAN DI LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) PEMANTAU PEMILU, HAMDAN SUDAH TERBIASA MENGURUS ADUAN DAN KELUHAN MASYARAKAT.

“S

ebagai penyelenggara, misi kita melayani dengan adil, baik itu pemilih maupun peserta, karena itu adalah hak konstitusional mereka yang wajib kita berikan,” sebut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Daerah Istimewa Yoyakarta, Hamdan Kurniawan, kepada Suara KPU, Rabu (21/10). Hamdan berkisah, kala ia menjabat ketua KPU Kota Yogyakarta pada 2010 silam, pihaknya mendapati sebanyak 141 orang yang tidak terdaftar. “Padahal saat itu sudah h-1, malam hari lagi,” kata dia. Ia kemudian menghubungi sejumlah

56


Suara Bilik.indd 56

04/01/2016 12:19:23

pihak yang terkait pelaksanaan pilkada, seperti kepala kepolisian sektor kota dan seluruh panitia pemilihan kecamatan (PPK). “Massa juga sudah berkerumun di luar kantor. Karena mempertimbangkan banyak hal, kita ambil kebijakan. Tambah jumlah logistik, jamin hak pilih mereka,” papar alumni Ilmu Pemerintahan Universitas Gajah Mada angkatan 1995 itu. Sebagai aktivis yang sudah lama berkecimpung di Lembaga Konsumen Indonesia (LKI) Yogyakarta dan di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemantau pemilu, Hamdan sudah terbiasa mengurus aduan dan keluhan masyarakat. “Makanya, setiap tuntutan masyarakat itu kita coba untuk akomodir. Terlebih lagi persoalan di KPU ini lebih banyak menyangkut hak konstitusional setiap warga yang wajib mereka dapatkan,” sebut lulusan magister Ilmu Politik UGM angkatan 2010 tersebut. Terhadap peserta pemilu, kata dia, penyelenggara juga harus bertindak adil. Jalin komunikasi yang baik dengan menjaga sikap, perilaku dan tindakan serta ucapan. “Seperti penyelenggara lainnya, kita sudah kenyang dengan ancaman. Kalau didemo itu sudah biasa. Karena itu kita terus mencoba bersikap seadil-adilnya agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan,” terangnya. Bagi Hamdan, pengalaman paling berkesan selama menjadi penyelenggara pemilu adalah pada tahun 2004. Waktu itu ia menjadi komisioner KPU Sleman. “Ada peserta yang memaksakan kehendak dalam pencalonan. Ia datang ke kantor dan ke rumah-rumah kami dengan membawa sejumlah massa tertentu,” ujarnya. Menurut dia, teror yang ia dan rekanrekannya alami cukup berat. “Kalau hanya mendatangi kantor, kami bisa terima. Tapi kalau sudah tiba ke rumah, menyangkut keselamatan keluarga, kami menjadi sangat tertekan,” sebutnya. Karena ingin tenang dan tidak ada intervensi, serta demi keselamatan keluarga, Hamdan memilih berpindah-pin-

dah rumah. Bahkan setiap 3 mingguan ia ganti nomor handphone, agar tidak terus-menerus mendapat teror. “Teman saya malah ada yang rumahnya diberi tanda silang merah, yang seolah-olah sudah ditandai sebagai target,” kata anggota KPU Sleman dua periode tersebut. Meski begitu, Hamdan merasa bersyukur lantaran iklim politik di Yogyakarta sudah semakin kondusif. “Tensinya terus menurun, dari pemilu ke pemilu. Kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi sudah semakin membaik,” jelasnya. Peduli Disabilitas Meski tidak pernah menggelar pemilihan gubernur di daerahnya, lantaran Yogyakarta merupakan daerah administrasi khusus, sehingga gubernurnya ditetapkan dari keraton, namun bukan berarti KPU-nya tidak berprestasi. Pada tahun 2014 lalu, Hamdan dan teman-temannya berhasil meraih penghargaan sebagai KPU provinsi terbaik kategori pemilu akses dari KPU RI. Penghargaan tersebut karena KPU DIY dinilai mampu menerapkan kebijakan afirmatif untuk menyediakan template surat

suara DPR RI bagi penyandang tuna netra, pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 lalu. “Kita selalu melakukan pemetaan di TPS-TPS melalui kolom jenis disabilitas dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kami juga meminta KPU di kabupaten/ kota melakukan pendataan terhadap para penyandang tuna netra di wilayahnya masing-masing,” kata Hamdan. Menurutnya, meski KPU RI tidak mengalokasikan anggaran untuk pembuatan template tersebut, namun pihaknya melakukan revisi pengalokasian anggaran khususnya di pos sosialisasi pemilu guna mendanai penyediaan logistik khusus tersebut. Meski begitu Hamdan mengaku merasa belum optimal dalam memberikan pelayanan pemilu bagi para penyandang disabilitas, sesuai dengan ketunaannya masing-masing. Selain itu, pendataan pemilih dari kalangan penyandang disabilitas umumnya juga masih bermasalah. Itu lantaran masih banyak para penyandang disabilitas tidak dapat menggunakan hak politiknya lantaran tidak terjangkau petugas, atau sengaja disembunyikan keluarganya. (rio)


Suara Bilik.indd 57

57

04/01/2016 12:19:24

SUARA BILIK

Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, H. Deden Nurul Hidayat :

ARTI PENTING DEMOKRASI ADALAH KETERBUKAAN

S

etelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan pilkada dengan calon tunggal, kesibukan KPU Kabupaten Tasikmalaya semakin bertambah. Di tengah sisa waktu, mereka gencar melakukan sosialisasi kepada pemilih tentang mekanisme pemilihan. “Karena banyak pemilih yang belum memahami sistem pilkada dengan satu pasangan calon,” kata Ketua KPU Tasikmalaya, H. Deden Nurul Hidayat. Bagi Kabupaten Tasikmalaya, ini adalah pengalaman pertama pilkada dilakukan dengan hanya satu pasangan calon. Banyak hal yang perlu dipelajari dan disampaikan ke masyarakat dengan hati-hati, terkait mekanisme pencobosan. Seperti keputusan MK, pada pilkada calon tunggal, saat hari pemungutan suara pilkada serentak, 9 Desember 2015,

58

pemilih diberi opsi menyatakan setuju atau tidak setuju pada pasangan calon yang ada. Ini wajar, mengingat sebelum putusan MK tersebut, Tasikmalaya salah satu daerah yang pilkadanya ditunda hingga 2017. Namun, lantaran batal ditunda, KPU terpaksa bergegas menyiapkan pilkada. Sebagai Ketua KPU Kab Tasikmalaya, Deden cukup disibukkan dengan tahapan pilkada satu pasang calon yang juga dilaksanakan pada 9 Desember. Namun, di sela-sela kesibukannya, dia menyempatkan waktu untuk berbagi cerita tentang perjalanan karir dan keluarganya. Berikut catatannya. Anak dari pasangan H. Endang B dan Hj. Yuyu H ini sejak kecil dibesarkan di lingkungan yang cukup religius.

Kakeknya memiliki pondok pesantren bernama Assyifa. “Saya dulu sekolah di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sukamanan, lanjut di MTs Sukamanah, kemudian SMAN 1 Singaparna, dan saat kuliah mengambil jurusan Teknik di Yogyakarta di Universitas Ahmad Dahlan dan lulus kuliah tahun 2002” ungkap pria kelahiran 22 Juli 1977 ini. Anak ke-7 dari delapan bersaudara ini, sejak duduk di bangku Sekolah Dasar, sudah aktif berorganisasi. Mulai dari pramuka, OSIS dan organisasi lainnya. Semasa kuliah pernah menjadi ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM). Pascalulus kuliah, pria beranak dua ini pernah menjadi dosen di STTC Cipasung Singaparna selama kurang lebih 1,5 tahun. Tahun 2003 Deden mengikuti rekrut-


Suara Bilik.indd 58

04/01/2016 12:19:28

“

MENJAGA HUBUNGAN BAIK DENGAN KELUARGA SALING TERBUKA DAN KOMUNIKASI DENGAN TIM MENJADI HAL YANG SANGAT PENTING, SEHINGGA SELAIN SUKSES DALAM KARIR, JUGA HARUS SUKSES PULA SEBAGAI PEMIMPIN KELUARGA.

men KPU. Dia berhasil masuk dan menjadi anggota KPU termuda di Jawa Barat. “Selain itu saya juga aktif di KNPI sebagai wakil ketua selama tiga periode. Kemudian menjadi wakil ketua dan sekretaris MPI Kabupaten Tasikmalaya,” kata dia. Selain di KNPI, Deden juga aktif di Karang Taruna Kecamatan Singaparna, sebagai Ketua Pendidikan Muslimin di Leuwiseng, dewan penasehat di GP Ansor dan yang lainnya. Menjadi Ketua KPU, Deden menyadari akan keterbatasannya. Dia pun selalu berkoordinasi dengan tim dan meminta masukan dari berbagai kalangan. Terutama dari gurunya dan para ulama. “Intinya tidak pantang menyerah, tidak mengenal lelah,” ujarnya. Selama dua periode menjabat ketua KPU, dia menerima beberapa penghargaan. Di antaranya menjadi penyelenggara yang cukup baik dan tertib sehingga dapat apresiasi dari KPU provinsi dan pusat. Selain itu dari KPU RI dipercaya untuk menggelar simulasi Pilum tingkat nasional, pendidik pilkada dengan Biro Humas KPU RI di Singaparna dan lainnya.

dilakukan. Momen ini menjadi momen untuk mengontrol perkembangan anak di sekolah,” ujarnya. Menurutnya kesuksesan seseorang itu tidak lepas dari dukungan keluarga. Dengan dukungan keluarga itu, tugas dan amanah yang besar terasa ringan. Peran sebagai kepala keluarga, kata dia, sangatlah penting. Untuk mengatur tugasnya, dia selalu menjaga komunikasi dengan istrinya. “Kebiasaan saat di rumah, selain antar anak ke sekolah, habis Magrib saya antar lagi anak ngaji. Kemudian lanjut Isya, shalat berjamaah dengan anak di masjid. Mengerjakan PR bareng, bercerita dengan anak dan sebelum tidur sharing dan curhat sama istri,” tuturnya. Dengan kebiasaan tersebut, Deden bisa memenuhi kewajiban dan perannya saat di rumah. Selain itu saat libur

dia juga mengajak keluarga kecilnya untuk kegiatan bersama. Untuk menjaga hubungannya dengan keluarga besar, dia juga menjadwalkan satu bulan sekali untuk kumpul. Deden yakin seberat apapun, beban yang dipikulnya namun Allah pemilik segalanya, sehingga dia yakin, Allah akan membantunya dalam menyelesaikan segala tugasnya. Di samping itu, adanya keterbukaan dan komunikasi yang baik dengan istri, keluarga dan juga tim ikut membantu dalam meringankan tugas. “Menjaga hubungan baik dengan keluarga saling terbuka dan komunikasi dengan tim menjadi hal yang sangat penting, sehingga selain sukses dalam karir, juga harus sukses pula sebagai pemimpin keluarga,” katanya. (ismaiel)

Dimulai dari Keluarga Kesibukan di KPU, tidak menjadi penghalang bagi Deden untuk menghabiskan waktu dengan keluarganya. Dia menyadari perannya sebagai seorang suami dan juga ayah bagi kedua buah hatinya. Deden menikah pada 2004 dengan Hj Ai Reny R AM. Dari pernikahan itu dia dikarunia dua orang anak, Muhammad Agna Ilmi Hidayat (9) dan M Ahza Asytar H (4 bulan). Di sela-sela padatnya kerja, setiap pagi dia memiliki rutinitas yang tidak bisa ditinggalkan, yakni mengantar sendiri anaknya kesekolah. “Ini menyenangkan, meskipun sibuk tapi mengantar anak ke sekolah harus tetap SUARA KPU | Edisi November - Desember 2015 |

Suara Bilik.indd 59

59

04/01/2016 12:19:28

SUARA BILIK

Komisioner KPU Kabupaten Karangasem, I GEDE KRISNA ADI WIDANA. ST :

MENJAGA CITA RASA DEMOKRASI LOKAL DI BALI, DEMOKRASI SELALU MEMPUNYAI RUPA YANG KHAS. KEBERADAANNYA TAK BISA DILEPASKAN DARI AKAR TRADISI, BUDAYA, ADAT YANG TELAH MEMBESARKAN MASYARAKAT PULAU DEWATA ITU. KOMISIONER KPU KABUPATEN KARANGASEM BALI, I GEDE KRISNA ADI WIDANA.ST, ATAU AKRAB DIPANGGIL KRISNA, MENCOBA MENJABARKAN BAGAIMANA MASYARAKAT BALI MENTAUTKAN KONSEP DEMOKRASI ITU DENGAN LAKU DAN BUDAYA TERSEBUT.

K

risna berasal dari desa adat Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Lahir dari sebuah desa yang diberkahi kekayaan tradisi dan adat istiadat. Sepanjang hidupnya, ia hanya ingin menjadi bagian dari gerak memajukan desa tempat ia dibesarkan, karena itu ia terus berusaha semampunya. Ia mulai berpikir dari dirinya sendiri, menemukan cara sederhana untuk mengembangkan potensi dirinya tanpa melupakan identitas budayanya. Lalu ia menemukan konsep sederhana untuk memperkuat demokrasi dan adat sekaligus; karakter. Orang Bali tak perlu malu dengan identitasnya. Budaya Bali, nilai spritualitasnya yang sangat kuat justru merupakan modal dasar untuk memperkuat demokrasi di

tanah Dewata. Dalam kegelisahannya itu, ada prinsip hidup yang terus ia pegang; “kembangkan potensi yang ada dalam diri. Kalau bisa menjadi raja, meskipun kecil, jangan jadi kuli. Kita dilahirkan dan hidup bukan untuk disiksa, tetapi berdiri di atas kaki sendiri.” Demikianlah Krisna bercerita ihwal kegelisahannya tentang desa adatnya yang sedang menghadapi gempuran modernisasi. Sebelum bergabung dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Krisna memulai perjuangannya dengan melakukan pemberdayaan masyarakat. Ia mulai mencari bentuk sederhana dari demokrasi ke dalam bentuk keseharian petani dan ibu rumah tangga di desa. Saat ada rekruitmen pendamping desa, ia memutuskan ikut mendaftar. Ia diterima sebagai pendamping desa

dengan program pengembangan kecamatan (PPK). Dari sinilah ia mulai belajar tentang konsep desa adat. Bagaimana mengembangkan kemandirian desa dengan menggunakan mekanisme lokal sebagai ujung tombak pemberdayaan. Dia juga banyak bertemu tetua adat, tokoh agama, dan pemerintah kabupaten. Krisna menjalani pendampingan masyarakat yang ditugaskan di sebuah kecamatan di Kabupaten Buleleng. Sejak saat itu, lulusan sarjana teknik sipil itu, tahu tentang bagaimana menerjemahan konsep demokrasi yang rumit dalam laku masyarakat yang sangat sederhana. Dengan pendekatan budaya serta ilmu pemberdayaan yang didapat dari pendampingan tersebut, Krisna mengetahui beberapa desa yang ada di Bali. Lebih dari 40 Desa yang sudah didampingi sampai berakhirnya program


Suara Bilik.indd 60

04/01/2016 12:19:29

pemberdayaan tersebut tahun 2013. Jiwa dan pesan pemberdayaan selalu ia tularkan kepada masyarakat desa. “Mari kita kembangkan apa yang bisa dilakukan dengan menjadi entrepreneur di daerah masing-masing. Pemerintah juga harus menuntun generasi muda sehingga daerah berkembang sehingga kita semua sejahtera,” ujar Krisna. Bergabung dengan KPU September 2013, dan ketertarikannya pada demokrasi dan dinamika politik di Bali, Krisna mencoba ikut seleksi Komisioner KPU yang dilaksanakan di Kabupaten

Karangasem. Atas kerja kerasnya, ia pun diterima. Bergabung bersama KPU semakin membuat Krisna mengerti betul tentang dinamika politik baik di lokal dan nasional. Selama ini dia hanya melihatnya dari “luar” struktur. Sementara saat ini ia ikut terlibat aktif dari dalam memperjuangkan apa yang menjadi citacitanya dulu, menggabungkan demokrasi tanpa melupakan tradisi Bali. Krisna mengakui kalau pengalamannya menjadi pendamping desa dulu sangat membantu ketika berhadapan dengan masyarakat. Keahliannya dalam berkomunikasi dengan masyarakat desa, memudahkannya saat mensosialisasikan apa itu pilkada dan sejumlah Komisioner KPU Kabupaten Karangasem, aturan KPU. Memang dibutuhkan I GEDE KRISNA trik khusus demi ADI WIDANA. ST : memudahkan masyarakat

memahami pilkada. Kebudayaan dan adat menurutnya merupakan media dalam sosialisasi. “Di pelosok, kita akan menemukan banyak sekali masyarakat yang awalnya tidak peduli dengan pilkada. Tapi, jika itu dikomunikasikan melalui pendekatan budaya, akan lain ceritanya,” ujarnya. Ia juga banyak belajar dari pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2014. Ia evaluasi kendala yang dianggap menghambat dan beberapa masalahnya, sehingga pada pilkada 2015 ia membuat banyak ide kreatif dan trobosan guna menghindari terjadinya pengulangan masalah. Pernah suatu ketika, ada kerumitan yang terjadi saat tahapan kampanye sedang berlangsung. Ada temuan salah satu pasangan calon membuat alat peraga sendiri yang kemudian disebar di banyak ruas jalan. Situasi ini memancing kemarahan tim sukses pasangan calon lainnya. Nah, sebagai jalan keluarnya, dia membuat terobosan dengan mengunjungi posko pemenangan setiap pasangan calon di hari itu juga. Hal yang tak pernah dilakukan sebelumnya. Dengan mengajak KPU RI dan KPU provinsi, dia bertemu dengan seluruh pasangan calon dengan model komunikasi khas Bali; memainkan pantun dan pepatah daerah. Krisna mampu menggabungkan adat dan pilkada dalam waktu bersama, sehingga tak heran jika ia mampu menrobos setiap terjadi kebuntuan komunikasi. Saat ini, kegiatannya semakin bertambah, baik sosial maupun kegiatan kemasyarakatan. Malah waktu istirahatnya pun sangat berkurang bahkan sesaat kumpul sama keluarga terbatas. Namun kesibukannya sebagai komesioner KPU Kabupaten, bukan berarti ia melupakan desa adatnya. Selain berjibaku dengan pilkada serentak 2015, ia tetap saja sebagai pribadi sederhana. Tetap menjadi pengayah dan Keliang Dadia Pasek di desa adat Bungaya. (ISM) SUARA KPU | Edisi November - Desember 2015 |

Suara Bilik.indd 61

61

04/01/2016 12:19:33

SUARA PILKADA

1

2

3

62


Suara Pilkada.indd 62

04/01/2016 12:29:29

DEBAT PASLON PILKADA 2015

MENAKAR KUALITAS CALON PEMIMPIN DAERAH

UU NO. 8 TAHUN 2015 DAN PKPU NO. 7 TAHUN 2015, ADA KEINGINAN PARA PEMBUAT UNDANG-UNDANG AGAR PENYELENGGARAAN KAMPANYE BENAR-BENAR MENJADI AJANG PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT YANG DILAKSANAKAN DENGAN PENUH TANGGUNGJAWAB SERTA MENGEDEPANKAN PRINSIP EFISIEN, RAMAH LINGKUNGAN, AKUNTABEL DAN TANPA KEKERASAN.

DEBAT PASLON : 1. Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat (30/11). 2. Walikota dan Wakil Walikota Palu (10/11). 3. Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (21/11).

R

edup gaung pilkada sempat jadi sorotan sejumlah media dalam beberapa bulan terakhir. Anggapan ini ada benarnya, jika dibandingkan dengan hiruk pikuk pemilihan umum setahun yang lalu, saat bangsa Indonesia memilih presiden dan wakil presidennya. Jarang ada arak-arakan pasangan calon kepala daerah di jalan-jalan raya. Kampanye rapat umum yang biasanya semarak dengan ramai hiburan panggung musik di alun-alun kota kini lebih ditata dengan mengedepankan pendekatan dialogis. Penjuru strategis ibu kota tak melulu sesak dengan gambar pasangan calon beserta atribut parpol pengusung. Semua alat peraga kampanye kali ini diatur desain serta pemasangannya. Sementara kegiatan sosialisasi visi, misi dan program kerja merambah ke platform digital sebagai alternatif kampanye masa kini. Tak pelak lagi, peraturan kampanye kerap dituding jadi alasan kurangnya gema pemilih kepala daerah yang akan digelar serentak untuk pertama kalinya pada 9 desember mendatang. Memang, aturan kampanye yang berlaku saat ini dilatarbelakangi semangat untuk memberikan kesempatan seluas-luas bagi seluruh calon pemimpin-pemimpin daerah untuk maju ke arena pilkada, tanpa terganjar kendala dana saat menawarkan visi dan misi program kerjanya. Sebagaimana tertuang dalam UU No. 8 tahun 2015 dan PKPU No. 7 tahun 2015, ada keinginan para pembuat undang-undang agar penyelenggaraan kampanye benar-benar menjadi ajang pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab serta mengedepankan prinsip efisien, ramah lingkungan, akuntabel dan tanpa kekerasan. Lantas apakah pengaturan tersebut membatasi masyarakat untuk mengenal lebih dekat calon yang akan dipilih? Sebaliknya model kampanye pilkada serentak saat ini justru membuka ruang bagi masyarakat untuk menakar kualitas calon kepala daerahnya. Debat pasangan calon kemudian menjadi salah satu metode mengenal lebih dalam profil dan kompetensi calon pemimpin-pemimpin daerah. Harapannya, masyarakat dapat menjatuhkan pilihan pada sosok yang benar-benar mereka mampu mengemban aspirasi



63

04/01/2016 12:29:32

SUARA PILKADA

masyarakat. Debat pasangan calon menjadi model kampanye yang dinilai efektif menyasar calon pemilih alih-alih konvoi jalan raya atau kampanye akbar yang lebih mengedepankan keriaan serta besaran massa.

Debat, Arena Elaborasi Kebijakan Paslon

Undang-undang pula yang kemudian mengamanatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelenggarakan debat pasangan calon dalam upaya menyebarluaskan profil, visi dan misi serta program kerja paslon kepada masyarakat. Melalui debat, posisi kebijakan pasangan calon dapat dielaborasi secara mendalam dan luas terhadap tema yang didiskusikan. Secara periodik, KPU provinsi dan kabupaten/kota dapat melaksanakan debat paslon paling banyak tiga kali dengan tetap

dalam PKPU Nomor 7 tahun 2015 tentang Kampanye yaitu: meningkatkan kesejahteraan, pelayanan masyarakat, penyelesaian persoalan daerah, penyelarasan pelaksanaan pembangunan, memperkokoh NKRI dan kebangsaan, KPU Provinsi Sulawesi Utara mengangkat isu-isu sentral terkait wilayah perbatasan, kemaritiman dan NKRI. Tema ini berangkat dari posisi strategis Sulawesi Utara sebagai potensi maritim Indonesia bagian Timur berikut tantangan geografis sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Tidak tanggungtanggung, salah seorang panelis penyusun soal yang juga Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Profesor. DR. Grevo S. Gerung ditampuk sebagai moderator guna menyelami ide dan gagasan para paslon dalam menyikapi isu-isu strategis di bidang kemaritiman. Di Padang, tiga rangkaian kegiatan

siaran tunda atau menggandeng stasiun televisi berjaringan yang dapat mengatasi keterbatasan tersebut. Lembaga penyiaran juga diberi ruang berkreasi seluasluasnya untuk mengemas kegiatan debat sekreatif mungkin guna menarik perhatian masyarakat. Misalnya panggung didesain sedemikian rupa lengkap dengan tata cahaya dan background plasma raksasa. Kebanyakan tempat penyelenggaraan debat memiliki kapasitas besar yang dapat menampung tim pendukung paslon. Namun begitu ruang kreatifitas harus tetap mengacu pada petunjuk teknis yang termaktub dalam PKPU No.7 tahun 2015, utamanya pasal 21 tentang Debat Publik atau Debat Terbuka. Misalnya dengan memberikan akses bagi penyandang disabilitas, termasuk menampilkan penerjemah penyandang tuna runggu pada penyiarannya. Banyuwangi juga menjadi kabupaten yang berupaya keras untuk menjamin

KRU TVRI SULTENG YANG BERTUGAS MENYIARKAN DEBAT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALILOTA PALU (10/11). LEMBAGA PENYIARAN DI DAERAH JADI MITRA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENYIARKAN KEGIATAN DEBAT SEBAGAI REFERENSI MEMILIH MASYARAKAT. berprinsip pada profesionalitas, kesetaraan dan integritas. Namun begitu frekuensi debat ditentukan sesuai dengan ketersediaan anggaran dan waktu. Hingga artikel ini ditulis, 6 dari 9 provinsi dan lebih dari 80 kabupaten dan kota sudah menenuntaskan rangkaian penyelenggaraan debat calon pasangan.

Kreatifitas di Arena Debat

Ketatnya peraturan perundangundangan kampanye, tidak serta merta membatasi ruang kreatifitas bagi komisi pemilihan dan stakeholdernya dalam penyelenggaraan debat. Faktanya dari sejumlah gelaran debat di 9 providnsi dan 260 kabupaten kota terdapat banyak varian baik dari sisi penyelenggaraan hingga penyiarannya. Ada semangat besar di setiap provinsi dan kabupaten/kota untuk mejadikan debat sebagai iven yang menarik agar dapat dicermati masyarakat luas. Di Provinsi Manado Sulawesi Utara misalnya, dari 6 tema yang digariskan

64

debat menjadi ajang adu argumentasi sengit antara dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Moderator harus berjibaku menjaga kondusifitas debat, ketika masingmasing calon berupaya meyakinkan calon pemilih bahwa visi dan misi yang paling mumpuni untuk membangun Sumatera Barat dalam lima tahun ke depan. Selain politik, penegakan hukum, ekonomi, pendidikan dan sosial budaya, mitigasi bencana juga menjadi sorotan publik dalam menyelami rencana kerja kedua paslon. Tidak tanggung-tanggung, debat pamungkas calon pemimpin ranah Minang ini disiarkan stasiun televisi nasional untuk menjangkau calon pemilih di perantauan. Dalam membidik masyarakat pemilih seluas-luasnya, undang-undang mengamanatkan KPU untuk menjalin kerja sama strategis dengan lembaga penyiaran publik dan swasta di setiap daerah yang menyelengarakan pilkada serentak. Terhadap keterbatasan frekuensi dan sumber daya penyiaran lokal, peraturan memberi ruang bagi KPU untuk melakukan

kelancaran penyiaran debat. Tidak tanggung-tanggung, KPU menggandeng stasiun televisi lokal di Jawa Timur untuk penyiaran 2 seri debat, dan stasiun televisi swasta nasional di seri penutup. Hal serupa juga dilakukan KPU Kota Surabaya dan kabupaten/kota lainnya. Namun begitu, masih banyak catatan untuk penyempurnaan pelaksanaan debat pada pilkada serentak di masa-masa mendatang. Penolakan pasangan calon untuk mengikuti debat di Kabupaten Dhamasraya, atau mundurnya pasangan calon di tengah arena debat Gubernur dan Wakil Gubernur di provinsi Sulawesi Tengah misalnya, harus menjadi pelajaran semua pihak untuk mengemas kegiatan debat publik yang lebih elegan dan proporsional. Termasuk komunikasi dengan paslon, tim kampanye dan seluruh pemangku kepentingan, agar debat menjadi ajang referensi publik sekaligus angin segar dalam pembelajaran demokrasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. (Wira Respati dan Ajeng Ayu)



04/01/2016 12:29:32

MAHASISWA JAMBI

THE GUARDIAN OF DEMOCRASY KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI JAMBI MEMILIKI KIAT KHUSUS DALAM MEMBERIKAN SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT TERKAIT PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) SERENTAK 2015, YAKNI DENGAN MELIBATKAN PERAN MAHASISWA, TERUTAMA DARI FAKULTAS ILMU POLITIK UNIVERSITAS JAMBI.

“K

ita ingin merangkul semua pihak untuk berperan aktif dalam berdemokrasi di daerah mereka sendiri, termasuk kalangan muda, yang merupakan generasi penerus. Karenanya, untuk menyasar pemilih pemula, kita melibatkan peran para mahasiswa,” sebut Anggota KPU Provinsi Jambi Bidang Sosialisasi, Desy Arianto. Bersama mahasiswa, KPU Jambi menggelar sejumlah kegiatan yang bertujuan untuk menyosialisasikan pilkada yang berlangsung pada 9 Desember di Provinsi Jambi dan sejumlah kabupaten. “Salah satunya adalah Rock the Vote, yang salah satu penggeraknya adalah mahasiswa. Mereka turun ke masyarakat, mengumpulkan tandatangan mendukung pilkada. Cukup semangat karena

harapannya cukup tinggi,” ujarnya. Selain itu, KPU juga membentuk tim The Guardian of Democrasy, yang anggotanya berisikan mahasiswa, KPU, Kesbangpol, RRI, dan para steakholder, yang turun ke daerah-daerah dan menyasar pelosok-pelosok, untuk memberikan sosialisasi pilkada. “Tidak hanya itu, kita juga membuat program dialog bernama “Jendela Politik Jambi” di stasiun televisi lokal, Jambi Expres TV. Narasumbernya dari akademisi, KPU, Bawaslu, tokoh politik, pengamat dan peserta dialognya adalah mahasiswa,” terang Desy. Pelibatan mahasiswa tersebut, kata dia, merupakan salah satu cara untuk menyasar pemilih pemula, yang banyak juga berasal dari mahasiswa. “Dengan pendidikan politik seperti ini diharapkan masyarakat, termasuk mahasiswa dan pemilih pemula

memahami apa dan bagaimana itu politik dan seterusnya. Setelah paham lalu meningkat kepada kesadaran bahwa suara mereka penting dan berperan. Maka dengan begitu akan tergerak hati mereka untuk ikut memilih.” Hal itu juga bertujuan untuk menghindarkan mahasiswa dari sikap pragmatisme dalam berpolitik. “Bagaimana supaya mereka tidak terjebak kepada kepentingan sesaat, karena merekalah yang nantinya akan menjadi kader-kader penerus. Oleh karena itu, KPU Provinsi jambi bekerjasama dengan kampus, serta melalui Jendela Demokrasi Jambi berusaha menggiring mahasiswa agar tidak mengarah ke pragmatisme.” Berawal dari Demonstrasi Menurut Desy, peran aktif mahasiswa dalam berdemokrasi di Jambi sudah



65

04/01/2016 12:29:34

SUARA PILKADA

mulai muncul saat menjelang pelaksanaan Pemilihan Legislatif 2014. Kala itu mereka menggelar aksi demokrasi di kantor KPU lantaran menuding penyelenggara melakukan kesalahan dalam sejumlah tahapan pileg. “Kami ajak mereka berdialog. Kami jelaskan duduk persoalan yang sebenarnya. Mereka akhirnya mengerti, bahkan menawarkan diri untuk ikut membantu kami. Kami mulai berpikir, komunikasi yang baik harus dibangun dengan mahasiswa agar tidak lagi terjadi kesalahpahaman di masyarakat,” papar Desy.

disebutnya election-tainment. “Seperti menggelar dialog di cafe-cafe dengan diselingi hiburan musik,” sebutnya. “Alhamdulillah, kita bertemu dengan teman-teman yang seide dan sangat peduli untuk menegakkan demokrasi di Jambi, sehingga setiap kegiatan dialog di kafe yang disiarkan stasiun televisi, tanpa menggunakan anggaran sepersenpun,” jelasnya. Ia menjelaskan, dalam program dialog bernama “Jendela Politik Jambi” tersebut, pihaknya menggandeng salah satu stasiun televisi lokal, yakni Jambi Expres TV. Program yang tayang setiap Selasa malam pukul 21.00 WIB ini murni non profit. “Program Jendela Politik Jambi ini

Tema yang menjadi pembahasan dalam dialog tersebut tidak hanya seputar tahapan pilkada yang sedang dijalankan KPU, tapi secara umum juga membahas isu-isu politik. “Kami (akademisi) berperan di situ, memberi pendidikan politik termasuk misalnya mengenai apa itu money politic, tentang black campaign, negative campign. Kemudian jika nanti terjadi seperti itu, cara melaporkannya seperti apa dan bagaimana, sehingga masyarakat luas tahu, akhirnya nanti juga, saya yakin kalau masif menginformasikannya, masyarakat juga akan lebih paham,” kata Farisy. Ia berharap, langkah yang ia kerjakan bersama KPU ini dapat menjadikan demokrasi di Jambi menjadi lebih

“FARISYI MEMANG SUDAH TELIBAT SEJAK AWAL DALAM MEMBENTUK TIM PENGGERAK DEMOKRASI DI JAMBI. IA JUGA YANG MEMFASILITASI PARA MAHASISWANYA DENGAN KPU UNTUK TURUT BERPERAN KEGIATAN SOSIALISASI PILKADA”

Sejak saat itu, KPU melibatkan mahasiswa terutama dalam hal sosialisasi kepada masyarakat. “Awalnya kita mengajak mereka berdialog, dan itu rutin kita lakukan hingga saat ini. Dari situ terbangun hubungan kedekatan dengan mereka,” kata dia. Materi dialog tidak hanya seputar pilkada yang bakal digelar di Jambi, namun perihal demokrasi secara menyeluruh. “Bahkan, cara-cara berdemokrasi di kampus juga kita bahas, sehingga saat penyelenggaraan pemilihan presiden kampus, mereka meminjam kotak suara ke kami,” ungkapnya. Para mahasiswa itu juga diberi peran untuk terus mengawasi kinerja penyelenggara pemilu. “Kita jelaskan kepada mereka, ini lho cara mahasiswa mengawasi KPU dan Bawaslu. Dengan begitu mereka lebih bersemangat dalam membantu kami, karena merasa peran mereka dihargai,” ujarnya. Metode Election-tainment Desy mengatakan, dalam sosialisasi pilkada kepada mahasiswa dan para pemilih pemula, pihaknya tidak lagi memakai metode lama, tetapi lebih menerapkan pola menghibur namun tetap mendidik, yang

sudah berlangsung sejak Februari 2015 dan tidak menayangkan iklan sama sekali, karena memang bukan target komersil yang kita inginkan. Tetapi KPU juga melihat media TV termasuk yang paling cepat menyampaikan informasi ke masyarakat,” kata dia. Di samping itu, Desy juga mengajak temannya yang merupakan Dosen Fisipol Unja, Muhammad Farisyi, untuk menjadi moderator dalam dialog tersebut. “Farisyi memang sudah telibat sejak awal dalam membentuk tim penggerak demokrasi di Jambi. Ia juga yang memfasilitasi para mahasiswanya dengan KPU untuk turut berperan kegiatan sosialisasi pilkada,” terang Desy. Jendela Politik Menurut Farisyi, pada dialog mingguan tersebut, mereka mengundang berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan pilkada sebagai narasumber. “Kita undang dari KPU, Bawaslu, pengamat politik, parpol, juga calon. Jadi masyarakat tahu sejak dinamika proses pemilihan pilkada, yang saat itu masih langsung tidak langsung, lalu seperti apa dan bagaimana kerja KPU, Bawaslu, bagaimana proses sosialisasi dan seterusnya. Nanti masyarakat juga bisa menilai, ” terang Farisyi.

hidup. Di samping itu juga mampu memberi penyadaran pemilih agar dalam menentukan pilihan bukan berdasarkan alasan tradisional, seperti ketampanan dan sebagainya, melainkan menjadi pemilih cerdas, yang memilih calon pemimpinnya berdasarkan visi misi. Capres Ndeso Untuk tempat dialog, Desy dan Farisy memilih sebuah kafe yang bernama Capres Ndeso. Sebutan capres diambil dari kata cafe apresiasi, sedangkan Ndeso adalah nama grup band aliran rock balada. Sang pentolan band, Iif Ranupane (52), merupakan pemilik kafe yang berada di Sungai Kambang, Jambi, tersebut. Sebagai musisi, Iif adalah juga seorang nasionalis yang sangat peduli terhadap demokrasi. Ia yang merupakan salah satu pendiri organisasi Orang Indonesia (OI) fans clubnya Iwan Fals dan pernah menjadi ketuanya, mengizinkan KPU untuk memakai kafenya sebagai tempat menggelar dialog. “Kita tidak hanya kali ini bekerjasama dengan KPU. Pada 2013 lalu, kita pernah menggelar konser untuk memeriahkan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi,” kata Iif. (*)



04/01/2016 12:29:35

Ketua KPU Kota Medan, Yenni Chairiah Rambe, SH :

MENJAWAB TANTANGAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARA PEMILU

M

engembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu, menjadi salah satu misi utama Yenni Chairiah Rambe sebagai Ketua KPU Medan. Karena Medan merupakan salah satu kota dengan tingkat partisipasi yang rendah dalam pemilu. Pada Pemilu 2014 lalu partisipasi masyarakat hanya mencapai 56%. Angka itu termasuk tinggi dibanding Pilkada 2010 yang hanya 34%. “Dari 2009 hampir tak pernah mencapai 50%,” ujar Yenni, di ruang

kerjanya, Selasa (27/10). Banyak faktor yang mempengaruhi apatisme masyarakat Kota Medan. Salah satunya perspektif masyarakat terhadap output yang dihasilkan proses pemilu. Masyarakat disuguhkan beberapa kejadian di mana para anggota DPRD dan Walikota yang merupakan hasil pemilu, terlibat kasus. Dalam berbagai sosialisasi, masyarakat masih kerap mempertanyakan guna proses pemilihan ketika melihat beberapa pemimpin yang dihasilkan terlibat kasus

hukum. Beban berat tersebut bertambah ketika pada penyelengaaraan Pemilu 2014 lalu, ada anggota KPU Kota Medan yang diberhentikan oleh DKPP. “Itu menjadi tugas berat kami. Makanya kami berusaha agar tetap transparan, menjaga independensi, integritas dan meyakinkan masyarakat bahwa pemilu memang penting sebagai bagian dari demokrasi,” kata Yenni. Sebagai penyelenggara pemilu, Yenni kerap berhadapan dengan orangorang yang sarat kepentingan. Tak



67

04/01/2016 12:29:37

SUARA PILKADA

jarang, ia dituduh curang atau memihak. “Saya sampai katakan, kalau saya bisa menentukan orang menang, ini saya ajak sekretaris saya. Dia sudah mau pensiun 2014. Sekretaris saya aja suruh mencalonkan, kami menangkan. Tapi nggak bisa. Gimana mau ‘bermain’, penghitungan terbuka, semua terbuka,” tegas Yenni.

“

perempuan. Jadi mereka tidak terlalu anarkis. Begitulah, kejadian-kejadian yang kami alami. Sampai saat kami verifikasi ke Sukabumi, Tanjung Pinang, itu juga dikejar, diintimidasi,” kata Yenni. Selain ancaman, Yenni dihadapkan pada godaan-godaan dari pihak sarat kepentingan. Seperti saat rekapitulasi ulang dua calon legislatif DPRD Kota Medan

KEBERANIANNYA MENGHADAPI SEGALA TANTANGAN DAN TUDUHAN KARENA MEMANG DIA BENAR-BENAR TIDAK BERMAIN DAN TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN APAPUN.

Tudingan serupa pernah ia alami saat Pemilu Legislatif 2014. Beberapa calon legislatif yang tidak lolos menuduh KPU Kota Medan ‘kongkalikong’ dengan Panwaslu. Namun Yenni tak gentar. Kepada mereka, ia persilakan menunjukan bukti-bukti. “Itu saya tantang, bapak bisa bicara, tunjukan bukti sama saya. Kalau ada memang penyelenggara saya bermain, hari ini juga saya akan berhentikan,” tantangnya. Yenni tak main-main dengan ucapannya. Ia buktikan dengan memberhentikan beberapa penyelenggra yang terbukti ‘bermain’. “Kita memang ada berhentikan beberapa penyelenggara. Ada PPK, PPS, akhirnya juga berdampak pada salah satu anggota kami,” ungkapnya. Tahun 2008, saat Yenni masih Anggota KPU divisi Logistik, Anggaran, Keuangan dan SDM, ada bakal calon walikota yang tak lolos karena syarat minimal ijazah. Orang itu mantan gubernur dan mantan wakil gubernur, sekaligus sedang menjabat Anggota DPD RI. Ia tidak terima dan mengerahkan massa melakukan sweeping ke Kantor KPU Medan. “Waktu itu kita sedang rapat pleno di luar kantor. Mereka tak percaya, akhirnya naik men-sweeping semua ruangan. Begitu tidak ada komisioner di semua ruangan, digembok dari luar, disegel lagi,” cerita Yenni. Kejadian tersebut berlangsung beberapa hari hingga berakibat terganggunya kegiatan kantor “Kita nggak bisa ngantor beberapa hari.” Beruntung, kantor KPU Kota Medan dekat dengan sekolah. Hal itu, menurut Yenni, cukup meredam anarkisme massa. “Di samping itu, ketuanya seorang perempuan. Dari 2004, 2008, 2013 semua

2014. “Saya sampai dikejar. Untungnya kami dijaga. Dia bilang, ‘ibu mau berapa?’ Ibu mau tiga bambu lemang, begitu dia bilang. Saya bilang, ‘kamu bisa saya laporkan. Ini ada anggota polisi, kamu menyogok bisa saya laporkan,” kisah Yenni. “Apalagi waktu itu rekomendasi Panwaslu setengah hati. Saya bilang, kalau

memang rekomendasi Panwaslu meminta KPU Kota Medan menghitung ulang, cek yang benar. Akhrinya mereka terjebak sendiri. Dua calon ini bertarung sengit, ternyata maling teriak maling. Ketahuan, angkanya sangat signifikan,” kata Yenni. Ibu dua anak ini menyatakan, keberaniannya menghadapi segala tantangan dan tuduhan karena memang dia benar-benar tidak bermain dan tidak memiliki kepentingan apapun. Baginya, jabatan yang ia emban adalah amanah yang harus dijaga dan dipertahankan. Ia tak menafikan, ada penyelenggara yang bermain. Hal itu bisa terjadi juga karena memang ada godaan dari peserta pemilu. Namun ia menyayangkan dalam penegakan aturan, penyelenggara selalu menjadi objek yang dipersalahkan. “Kenapa aturan itu lebih ke penyelenggara. Tetapi si pemikat ini tidak diberikan sanksi. Seperti pada kasus korupsi, siapa yang memberi dan menerima semuanya kena,” kata Yenni. (bow)

POLEMIK SUARA SAH

PILKADA CALON TUNGGAL

S

ebagai implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 100 Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan regulasi tentang tata cara pemberian suara untuk tiga daerah, yakni Kabupaten Tasikmalaya, Timor Tengah Utara (TTU), dan Blitar, yang menggelar Pilkada 9 Desember 2015 dengan hanya diikuti satu pasangan calon. Hal ini diatur dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015. Perbedaan mendasar antara pilkada calon tunggal dengan pilkada yang diikuti lebih dari satu pasangan calon, salah satunya dalam tata cara pemberian suara. Pada pilkada yang diikuti lebih dari satu pasangan calon, surat suara dinyatakan sah sebagai bentuk pilihan terhadap pasangan calon apabila seorang pemilih mencoblos gambar pasangan calon. Sedangkan pada pilkada calon tunggal, mencoblos foto pasangan calon saja

tanpa diikuti dengan mencoblos kolom bertuliskan ‘setuju’ atau ‘tidak setuju’, dinyatakan tidak sah. Kepala Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, Sigit Joyowardono menerangkan, perbedaan itu karena pada pilkada dengan calon tunggal, seorang tidak memilih, melainkan menentukan sikap untuk setuju atau tidak terhadap pasangan calon. Karena itu, suara dinyatakan tidak sah apabila yang dicoblos hanya gambar pasangan calon tanpa disertai mencoblos tulisan ‘setuju’ atau ‘tidak setuju’. “Ini seorang pemilih diajak untuk mengungkapkan perasaannya, senang atau tidak dia terhadap pasangan calon tersebut, kira-kira seperti itu. Sehingga pilihannya ‘setuju’ atau ‘tidak setuju’. Beda dengan memilih, kalau memilih itu terhadap lebih dari satu pasangan calon,” jelas Sigit. Prinsip Kesetaraan Pilihan



04/01/2016 12:29:37

Beberapa hari jelang pemungutan suara, berkembang wacana yang mendesak KPU untuk menyatakan sah apabila seorang pemilih mencoblos foto/gambar pasangan calon pada surat suara tanpa diikuti mencoblos tulisan ‘setuju’, sebagai bentuk dukungan persetujuan seorang pemilih terhadap pasangan calon. Wacana tersebut mengemuka kuat saat dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara KPU dengan DPR RI, Rabu (2/12). Sebagian anggota DPR khawatir, apabila KPU tidak mengakomodir keinginan itu, akan banyak terdapat suara tidak sah dalam pilkada calon tunggal. Mengingat selama ini, masyarakat telah familiar dengan mencoblos gambar/foto pasangan calon. Namun KPU tetap mempertahankan aturan yang telah ada. Hal ini atas beberapa pertimbangan, di antaranya memberi perlakuan setara terhadap keabsahan pilihan. Kesetaraan ini dapat dijelaskan bahwa kategori sah untuk suara ‘setuju’ dan ‘tidak setuju’ masing-masing ada dua. Yakni, surat suara dinyatakan sah apabila seorang memilih/ mencoblos kolom ‘setuju’ saja atau mencoblos foto/gambar pasangan calon disertai mencoblos kolom ‘setuju’. Kemudian surat suara juga dinyatakan sah apabila seorang mencoblos kolom ‘tidak setuju’ saja atau mencoblos foto/gambar pasangan calon disertai mencoblos kolom ‘tidak setuju’. Artinya di sini terdapat dua aturan yang sama seimbang, 2-2, masing-masing untuk keabsahan suara yang ‘setuju’ maupun ‘tidak setuju’. Jika mencoblos foto/gambar pasangan calon saja diakomodir

“ Suara Pilkada.indd 69

sebagai suara sah, maka terdapat ketidaksetaraan, perbandingannya menjadi 3-2. Karena syarat surat suara sah yang memilih ‘setuju’ menjadi 3. Sementara suara sah untuk ‘tidak setuju’ tetap 2. Selain itu, jika mencoblos foto/ gambar pasangan calon saja dinyatakan sah, maka seolah-olah KPU, sesuai kebiasaan yang berlaku, memberi ruang atau secara tidak langsung menggiring pemilih untuk memilih/memihak kepada pasangan calon tersebut.

“JADI JANGAN SAMPAI ADA KESAN DENGAN ADANYA ATURAN SEMACAM ITU KPU MENGGIRING PEMILIH UNTUK MENDUKUNG PASANGAN CALON TERSEBUT,”

Akibatnya ungkapan/tulisan ‘setuju’ dan ‘tidak setuju’ itu menjadi tidak bermakna lagi. Dengan begitu, sebagai bagian implementasi putusan MK itu juga menjadi tidak berarti. “Jadi jangan sampai ada kesan dengan adanya aturan semacam itu KPU menggiring pemilih untuk mendukung pasangan calon tersebut,” tegas Sigit. Di sisi lain, KPU bukan berarti menginginkan banyak suara yang tidak sah dalam pilkada calon tunggal ini. “Suara tidak sah itu banyak variannya. Tidak hanya karena mencoblos foto/ gambar pasangan calon saja, tapi misalnya, mencoblos ‘setuju’ sekaligus ‘tidak setuju’ itu juga tidak sah,” jelas Sigit. (Bow)


69

04/01/2016 12:29:37

Pemilu On Twitter

AYO, SAMPAIKAN PENDAPATMU MENGENAI PELAKSANAAN PILKADA LANGSUNG DAN SERENTAK 2015 DENGAN HASTAGE #PILKADA Mention yang menarik dan sifatnya membangun tentang pilkada langsung dan serentak akan dimuat dirubrik Pemilu On Twitter.

70


Pemilu On Twitter.indd 70

04/01/2016 12:15:36

KPU MENJAWAB

Tanya ? 1. Apakah seseorang bisa memberikan dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon gubernur/bupati/walikota? 2. Dalam hal dukungan ganda pasal 18 ayat 1-7 PKPU No 9 Tahun 2015, jika ditemukan dukungan ganda PPS menindaklanjuti dengan penelitian faktual, pasal 23 ayat 1-10. Yang jadi permasalahan di sini jika pendukung tidak mau mengisi formulir B3-KWK, seseorang tetap dinyatakan sah. Pasal 23 ayat 4 dan 5 di sini sangat memungkinkan formulir B1-KWK dukungan by name itu diberikan ke beberapa calon perseorangan untuk digunakan sebagai syarat dukungan. Perlu diketahui di kota saya diikuti oleh 4 pasangan calon walikota dan wakil walikota. Mohon penjelasan untuk membantu terselenggaranya pemilu yang berintegritas, penuh keadilan. Dari : Djems Tendean,SE Bitung-Sulawesi Utara melalui email ke : http://jdih.kpu.go.id/pengaduan-hukum

Jawab Yth. Bapak Djems Tendean, terimakasih atas pertanyaan yang Bapak sampaikan. 1. Seseorang hanya dapat memberikan dukungan kepada 1 (satu) pasangan calon. 2. Pasal 23 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berbunyi: (1) PPS melakukan penelitian faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada pasangan calon. (2) Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat. (3) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi formulir Model B.3– KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan. (4) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah. (5) Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dukungan kepada pasangan calon pada tahap verifikasi faktual, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah. (6) Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan. (7) Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli. (8) Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) pasangan calon dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap pasangan calon yang didukung, dan mencoret nama pendukung dalam daftar nama pendukung dari pasangan calon yang tidak didukung. (9) PPS dan/atau petugas penelitian faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meminta kepala desa atau sebutan lain/lurah setempat untuk menandatangani formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan membubuhkan cap/ stempel desa atau sebutan lain/kelurahan di atas tanda tangan. (10) PPS dan/atau petugas penelitian faktual wajib mendokumentasikan kegiatan penelitian faktual. Ketentuan ayat (4) dan ayat (8) sudah jelas diperuntukkan dalam kondisi yang berbeda. • Ayat (4) Pasal 23, digunakan untuk kondisi apabila terdapat 1 (satu) orang pendukung yang mendukung 1 (satu) pasangan calon, tetapi menarik dukungannya terhadap pasangan calon tersebut, namun menolak untuk mengisi formulir B3-KWK, maka dukungannya tetap diangap sah. • Ayat (8) Pasal 23, digunakan untuk kondisi apabila terdapat 1 (satu) orang pendukung untuk lebih dari 1 (satu) pasangan calon. Dalam hal ini, PPS langsung menanyakan terhadap yang bersangkutan, pasangan calon yang mana yang didukung, kemudian meminta pendukung tersebut untuk memberika tanda tangan atau cap jempol pada pasangan calon yang didukung, dan mencoret nama pendukung untuk pasangan calon yang tidak didukung. Pendukung sama sekali tidak diminta untuk mengisi formulir ModelB3-KWK. Demikian jawaban yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.

AYO, BERSUARA DALAM DEMOKRASI Rubrik “KPU Menjawab” disediakan untuk menampung segala bentuk pertanyaan tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Mohon disertai foto penulis dan biodata lengkap. Tulisan ditujukan ke email : [email protected]. Diutamakan materi pertanyaan yang berkaitan dengan pelayanan KPU di berbagai daerah SUARA KPU | Edisi September - Oktober 2015 |

KPU Menjawab.indd 71

71

19/12/2015 2:49:58

SERBA SERBI

SERUNYA BERMAIN

uel Otak

Saat ini pengguna smartphone sedang digandrungi oleh permainan Duel Otak, sebuah game adu kecerdasan yang dirilis pada pertengahan tahun 2015. Cara bermainnya mirip dengan kuis “Who wants to be a millionare” yang sempat popular di Indonesia. Game ini mampu merangsang kemampuan pikir pemain melalui pertanyaan-pertanyaan tentang pengetahuan umum dengan berbagai kategori, seperti pertanyaan seputar dunia, sejarah, olahraga, hiburan, sinema dan kesehatan. Dari setiap kategori ada tiga pertanyaan yang harus dijawab, bobot nilai dari setiap pertanyaan

72

adalah 1 dan untuk satu kali permainan ada 18 pertanyaan. Tiap selesai menjawab tiga pertanyaan, pemain secara bergantian akan memilih kategori pertanyaan baru. Permainan dibagi dalam dua mode yaitu klasik dan taktis. Pada mode klasik pemain tidak bisa memilih alat bantu untuk menjawab pertanyaan. Pada mode taktis pemain diperkenankan memilih alat bantu. Ada tiga pilihan alat bantu yaitu, “50:50”, “persentase” dan “dua pilihan” Paling seru dari permainan ini adalah pemain bisa menantang dan ditantang oleh teman untuk adu kecerdasan. Selain itu pemain dapat menantang pemain tak dikenal dengan memilih opsi “cari lawan” lalu “pemain acak”. Pemain juga diperkenan mengundang teman untuk janjian berduel di waktu-waktu tertentu. Seperti juga permainan online pada umumnya Duel Otak bisa saja menyebabkan kecanduan. Nmaun, untuk menghindarinya pemain bisa


serba serbi.indd 72

19/12/2015 2:47:41

meninggalkan permainan di tengah-tengah sesi dan melanjutkannya kembali, namun apabila pemain berhenti bermain lebih dari 23 jam maka pemain dianggap gagal secara otomatis. Duel Otak juga menyediakan fitur berbayar untuk meningkatkan kemampuan permainan, misalnya untuk memodifikasi avatar pemain harus membayar Rp29.900. Pemain juga dapat membeli koin sebanyak yang diinginkan, koin tersebut dapat digunakan untuk mengakses alat bantu secara maksimal, setiap menggunakan alat bantu pemain harus mengeluarkan 5 koin.

Meskipun nama Duel Otak berbau lokal tapi ternyata permainan ini bukan dikembangkan oleh pengembang Indonesia. Aslinya bernama Quiz Clash dibuat oleh FEO Media AB dari Swedia dan telah dimainkan di 21 negara. Untuk mengunduh permainan Duel Otak bisa melalui: Google Play Store, Apple App Store atau Window Phone Store.


serba serbi.indd 73

73

19/12/2015 2:47:42

SUARA SERBA SERBI SELEBRITI

Berpolitik Tak Harus Lewat Parpol

V

okalis sekaligus gitaris grup musik Efek Rumah Kaca (ERK), Cholil Mahmud, mengaku turut mengikuti perkembangan Pilkada yang digelar serentak pada 9 Desember 2015, khususnya untuk daerah tempat ia tinggal, Tangerang Selatan. Menurutnya, sebagai tulang punggung demokrasi, masyarakat harus mengerti politik, dalam arti mau bertindak aktif berpartisi. “Bukan dalam arti harus terlibat di partai politik (parpol) tapi mau meluangkan waktu untuk memantau, terlibat, dan berpartisipai dalam pelaksanaan demokrasi,” kata Cholil, (20/10) lalu. Kalau yang mau aktif terlibat di parpol, lanjut Cholil, silakan. Karena memang mekanismenya (berdemokrasi) salah satunya melalui parpol. Tapi kalau tidak mau terlibat di partai politik, proses berpolitik tetap bisa dilakukan, misalnya aktif memantau, berkomentar, dan segala macamnya. “Jadi dalam konteks ini, selain memilih dalam pilkada, kewajiban kita adalah bersedia memantau,” kata vokalis band yang pernah dipercaya mengisi rubrik khusus seputar pemilu di harian Kompas, selama satu bulan untuk dimuat tiap hari Sabtu pada Januari 2009 ini. “Bentuk partisipasi itu bukan hanya dalam pemilu atau pilkada, tapi pada pemenuhan hak-hak publik. Jadi, pilkada ini pelajaran untuk lebih maju ke depan, untuk menuntut hak sebagai publik dan melakukan kewajiban-kewajiban. Jadi dua-duanya biar ballance,” imbuhnya. Semua itu, bagi Cholil, merupakan wujud dari pendewasaan masyarakat sebagai warga negara. Karena itu, pilkada ini sangat penting bagi proses berdemokrasi. Ia berharap, masyarakat dapat memanfaatkan Pilkada 2015 sebagai momentum yang baik, untuk mencari sosok pemimpin yang dibutuhkan daerah masing-masing. “Kita bisa mencari calon yang kita unggulkan secara teliti dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh daerahnya masing-masing. Jadi bukan karena politik uang dan sebagainya,” kata Cholil. Oleh karena itu, masyarakat semestinya bisa meluangkan waktu untuk melakukan riset terhadap para calon yang berkompetisi dalam pilkada, agar orang yang dipilih adalah orang-orang yang benar-benar capabel. Ia menilai, tingkat partisipasi politik masyarakat Indonesia cukup tinggi. Hanya saja, apakah hal itu karena politik uang atau bukan, masih perlu diuji lagi. Cholil berharap, partisipasi politik masyarakat yang tinggi ini karena mereka benar-benar mengerti dan dalam rangka memilih orang atau calon pemimpin yang qualified. Meski demikian, ia mengacungi jempol untuk masyarakat Indonesia, dalam beberapa kali melaksanakan pilkada, dari segi keamanan relatif berjalan baik. “Belajar dari pengalaman yang sudah-sudah, patut diacungi jempol untuk bisa menahan diri tidak melakukan hal-hal yang mengganggu keamanan atau yang menggangu ketertiban umum,” ungkapnya. (bow)

74


suara seleb.indd 74

19/12/2015 3:15:18

Aktivisme ‘Hijau’ Lewat Musik Hutan, tanah, air dan musik telah melebur dalam diri I Gede Robi Supriyanto atau lebih dikenal dengan Robi ‘Navicula’. Ia mampu menggabungkan aktivisme dan musik sebagai media gerakan “hijau”. Ia dikenal publik sebagai seorang musisi rock Indonesia sekaligus aktivis, penulis dan petani di daerahnya, Denpasar Bali. Kita bisa menemukan dua hal itu dalam album “Love Bomb” yang menyoroti kerusakan lingkungan. “Bubur Kayu” yang tentang kerusakan hutan akibat perluasan lahan kelapa sawit, “Harimau! Harimau!,” dan “Orangutan.” “Lingkungan menjadi isu yang paling kuat dan gencar kita sampaikan karena saat ini yang paling urgent, yang dihadapi oleh rumah kita locally dan globally, locally di Bali, kemudian Indonesia dan dunia, karena over consumerisme, ini kayak rem atau saatnya kita membayar apa yang kita ambil terus,” kata Robi. “Pesan-pesan yang ada di album itu banyak bertema soal sosial lingkungan, itu kecintaan kita terhadap lingkungan dan sesama, jadi cinta yang luas dan universal,” jelas Robi. Hingga saat ini, hidupnya ia gunakan untuk bermusik dan aktivisme. Sebagai musisi Robi merupakan pendiri band asal Bali ‘Navicula.’ Band ini mengusung grunge sebagai warna dasar musik mereka, berpadu dengan beragam warna etnik, psychedelic, blues, alternatif, folk, progresif, dibalut rock murni. Liriknya sarat dengan pesan aktivisme dan semangat tentang perdamaian, cinta dan kebebasan. Selain menuliskan lagu bertema lingkungan, Robi juga kerap bergerilya memasuki hutan-hutan Indonesia. Bersama organisasi lingkungan Walhi Indonesia, Walhi Kalimantan, Greenpeace Indonesia, dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara AMAN. Ia melakukan perjalanan ke Kalimantan menyaksikan langsung dengan kerusakan hutan. (ismaiel) | SUARA KPU | Edisi November - Desember 2015

suara seleb.indd 75

75

19/12/2015 3:15:18

SUARA PUSTAKA

UNTUK NEGERIKU

REKAM JEJAK PERJUANGAN BUNG HATTA Judul : Untuk Negeriku (3 jilid) Penulis : Moh. Hatta Editor : Richard Rose Penerbit : Buku Kompas, 2011

U

ntuk Negeriku, Sebuah Otobiografi adalah sebuah buku hasil karya Bung Hatta yang ditulisnya sendiri. Awalnya naskah buku ini sangat tebal sehingga diputuskan untuk terbit dalam 3 jilid, yaitu: Bukittinggi-Rotterdam Lewat Betawi, Berjuang dan Dibuang, dan Menuju Gerbang Kemerdekaan. Masing-masing buku fokus bercerita tentang tahap perjalanan hidup seorang Bung Hatta. Buku pertama yang berjudul Bukittinggi-Rotterdam Lewat Betawi berkisah tentang masa kanak-kanak Bung Hatta, perjalanan beliau sejak kecil. Bung Hatta lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat, 12 Agustus 1902 dari pasangan H. Mohammad Djamil dan Sholeha. Pendidikan beliau waktu kecil banyak diisi dengan kegiatan mengaji dan belajar agama. Sekolah lanjutan dihabiskan di sebuah sekolah Belanda di Padang dan Jakarta. Jiwa pergerakan Bung Hatta sudah nampak sejak belajar di Jakarta, di mana beliau mulai memimpin penerbitan sebuah majalah untuk pelajar, majalah tersebut berisi seruan untuk melawan penjajahan pada saat itu. Bung Hatta mulai berkutat dengan dunia ekonomi politik ketika mendapat beasiswa belajar di Rotterdam. Peran Bung Hatta dalam perjuangan kemerdekaan digambarkan lebih jelas dalam buku kedua yang berjudul Berjuang dan Dibuang. Perjuangan beliau dimulai sejak Bung Hatta pulang dari mengenyam pendidikan di Rotterdam. Dalam buku ini terungkap pengorbanan besar Bung Hatta dalam pergerakan kemerdekaan, di mana beliau rela dibuang dan diasingkan demi perjuangan. Pembuangan pertamanya bermula saat sepulangnya

76

dari Jepang untuk berdagang sekaligus belajar tentang perkembangan ekonomi di Jepang. Pemerintah Belanda saat itu mengendus pergerakan Bung Hatta lalu mengasingkannya ke Digul pada tahun 1935. Di tahun yang sama Bung Hatta dipindahkan ke Banda Neira dan kemudian pada tahun 1942 Bung Hatta kembali dipindahkan ke Sukabumi. Jilid ketiga buku ini berjudul Menuju Gerbang Kemerdekaan menggambarkan ketika titik harapan kemerdekaan mulai muncul, saat kemunduran tentara Belanda kepada pasukan Jepang menjadi titik awal mencapai kemerdekaan Indonesia. Momentum ketika Hiroshima luluh lantak oleh bom atom pada tahun 1945 tidak disia-siakan oleh para pejuang untuk mengambil langkah-langkah stategis. Di masa-masa genting tersebut prosesi kemerdekaan dipersiapkan, Bung Hatta segera menemui Tuan Maeda untuk membahas teks proklamasi dan puncaknya adalah ketika naskah proklamasi dideklarasikan oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ketiga jilid buku ini menjadi rekam jejak sejarah perjuangan menuju detik-detik kemerdekaan Indonesia. Dengan membaca otobiografi ini kita diingatkan kembali bahwa kemerdekaan yang sedang kita nikmati saat ini bukan sebuah pemberian dari negara manapun, namun merupakan hasil perjuangan yang berat dan penuh liku oleh para pendahulu kita, khususnya Bung Hatta dan kolega seperjuangannya. Mari meneruskan perjuangan beliau dengan terus berbuat yang terbaik Untuk Negeri kita Indonesia! (Sahruni HR)


suara pustaka.indd 76

19/12/2015 3:16:36

SUARA PUBLIK

KPU ADOPSI SPIRIT ORKESTRA KOMUNIKASI UNTUK WUJUDKAN PUBLIC GOVERNANCE Pemilu 2014 telah diselenggarakan dengan sangat terbuka. Hasil pemilu yang kerap dicurigai publik sebagai objek kecurangan dapat diakses oleh masyarakat secara online, hanya beberapa jam setelah selesai pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS). Menurut saya, keterbukaan ini menjadi bukti bahwa KPU telah berupaya mentransformasikan dirinya menjadi lembaga Negara yang terbuka, akuntabel dan aksesibel. Keterbukaan adalah salah satu dimensi good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Aspek ini tentunya dapat diwujukan oleh KPU karena adanya dukungan dari semua unit organisasi di internal KPU, terutama di level pimpinan yang berani mengambil keputusan untuk terbuka kepada publik. Proses mengkomunikasikan perubahan dalam tata kelola pemilu ini tentunya menjadi tantangan tersendiri. Apalagi struktur KPU sangat besar dan beragam dengan tingkat pemahaman tentang pemilu yang tentunya berbeda pula di setiap tingkatan.

Dr. Henni Gusfa, M.Si Sekretaris : Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, Jakarta Email : [email protected] semua TPS di Indonesia ke tingkat KPU Kabupaten/Kota, melakukan pemindaian dan mengirimnya ke pusat data di KPU RI adalah pekerjaan besar yang membutuhkan koordinasi integratif dan kolaboratif di antara berbagai unit organisasi KPU. Dalam hal ini, saya melihat KPU berhasil mengadopsi sprit orkestra dalam berkomunikasi. Di mana ada seorang dirijen atau komando dalam hal ini KPU RI yang mengkoordinasikan pengiriman hasil scan C1 dari seluruh

internalnya maupun dengan publik eksternal. Dengan media sosial, anggota unit organisasi KPU yang bekerja dalam mengupayakan transparansi hasil pemilu dapat berkoordinasi secara mudah, murah, cepat dan interaktif. Pilkada serentak 2015 yang telah di depan mata, kita harapkan lebih transparan lagi. Masyarakat tentu menunggu inovasi KPU berikutnya dalam mengupayakan penyebaran informasi hasil pemilu yang cepat dan

KOORDINASI DI ANTARA UNIT ORGANISASI KPU SANGAT TERBANTU DENGAN ADANYA MEDIA SOSIAL SEPERTI FACEBOOK DAN TWITTER. HAMPIR TIDAK ADA LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA SAAT INI YANG TIDAK MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL UNTUK BERKOMUNIKASI BAIK DENGAN PUBLIK INTERNALNYA MAUPUN DENGAN PUBLIK EKSTERNAL. Capaian yang diraih KPU dalam mempublikasikan hasil pemilu dengan basis data C1 (sertifikat penghitungan perolehan suara di TPS) menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi di internal KPU berlangsung dengan baik. Dalam beberapa publikasi media, saya membaca publikasi hasil scan C1 untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 mencapai 98 % dalam waktu tujuh hari setelah pemungutan dan penghitungan suara. Mengumpulkan salinan C1 dari

Indonesia serta adanya keselarasan dan keterpaduan di antar semua unit organisasi. Saya kira kehadiran media baru atau new media turut membantu KPU dalam mengungkapkan keterbukaan. Koordinasi di antara unit organisasi KPU sangat terbantu dengan adanya media sosial seperti facebook dan twitter. Hampir tidak ada lembaga Negara di Indonesia saat ini yang tidak menggunakan media sosial untuk berkomunikasi baik dengan publik

akurat kepada publik. Namun teknologi informasi dan komunikasi hanyalah alat bantu dalam memudahkan penyampaian pesan kepada publik. Justru keberhasilan dalam berkomunikasi dan berkoordinasi sangat tergantung pada individu pelaku komunikasi di dalam organisasi tersebut. Saya berkesimpulan koordinasi yang baik di internal KPU dan kemampuannya mengadopsi spirit orkestra dalam berkomunikasi menjadi kunci dalam pelaksanaan transparansi hasil pemilu tahun 2014. SUARA KPU | Edisi November - Desember 2015 | 77

Suara Publik.indd 77

19/12/2015 3:18:17

REFLEKSI

TANTANGAN DAN KENDALA LOGISTIK DI PILKADA SERENTAK

P

enyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak pada 9 Desember 2015 ini merupakan hal yang pertama kali dilakukan di Indonesia. Tentu saja hal itu mempunyai tantangan dan permasalahan tersendiri dalam persiapan logistik untuk keperluan pilkada. Kendala utama adalah tersebarnya lokasi pengadaan logistik pilkada di 269 wilayah Indonesia dengan beragam kondisi geografis. Kemudian keterbatasan sumber daya manusia di satuan-satuan kerja KPU yang memahami proses pengadaan barang dan jasa serta terbatasnya jumlah penyedia di daerah yang mampu menyediakan kebutuhan logistik untuk pilkada serentak. Selama ini logistik untuk keperluan pemilu legislatif dan pemilu presiden sebagian besar diadakan secara terpusat oleh KPU RI. Dengan begitu, jumlah paket pekerjaan dibuat lebih sedikit untuk memudahkan proses pengadaan logistik pemilu. Namun untuk pilkada serentak prosedurnya berbeda. Menurut UndangUndang No 1/2017 pasal 77 ayat (1) menyatakan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota bertanggungjawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara. Kemudian di pasal (2) sekretaris KPU provinsi dan sekretaris KPU kabupaten/kota bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ketentuan tersebut menjadi landasan dalam setiap proses pengadaan barang jasa keperluan pilkada serentak 2015. Pengadaan logistik pilkada serentak memerlukan jadwal yang tepat, terukur dan sesuai keperluan setiap tahapan. Di awal penyelenggaraan, KPU RI telah menetapkan peraturan tentang tahapan,

78

Oleh : Rahim Noor Kepala Bagian Pengadaan Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu KPU RI. program dan jadwal pilkada serta peraturan dan keputusan yang menjadi acuan dan pedoman dalam proses pengadaan logistik pilkada. Dalam Pilkada 2015 ini KPU berkewajiban menyediakan dan mendistribusikan perlengkapan pemungutan suara (surat suara, formulir, tinta, kotak bilik suara, segel, alat memberi tanda pilihan serta pembuatan TPS) dan dukungan perlengkapan lainnya (sampul, daftar pasangan calon, buku panduan, alat bantu tuna netra dan sebagainya). Selain itu KPU juga berkewajiban mengadakan bahan kampanye, alat peraga kampanye, dan memfasilitasi debat publik serta memasang iklan kampanye di media cetak atau elektronik. Di samping itu juga harus mengadakan pemeriksaan kesehatan pasangan calon, mengadakan jasa konsultan untuk audit dana kampanye serta jasa konsultan pengacara/advokat apabila ada sengketa pencalonan/sengketa penghitungan. Beberapa kendala dalam pengadaan bahan kampanye dan alat peraga kampanye adalah terbatasnya anggaran yang disediakan dalam hibah. Kemudian, terlambatnya penyerahan materi desain dari pasangan calon, tidak samanya ukuran bahan dan alat peraga kampanye yang diterima oleh pasangan calon. Lalu, juga terbatasnya penyedia yang berkompeten, hilang atau rusaknya alat peraga kampanye yang sudah dipasang, bertambahnya jumlah pasangan calon setelah barang diadakan serta permintaaan alat peraga kampanye oleh pasangan calon untuk digunakan dalam rapat-rapat umum. Untuk iklan kampanye di media cetak dan elektronik kendalanya adalah terlambatnya proses pelelangan, banyaknya jumlah media yang akan digunakan, serta tidak memahami prosedur pelelangan. Untuk fasilitasi debat publik kendalanya

berupa permintaan menyiarkan debat publik di media tv nasional serta terbatasnya media elektronik di daerah. Pada tahapan pencalonan diadakan pemeriksaan kesehatan pasangan calon di rumah sakit yang ditetapkan oleh KPU bekerjasama dengan IDI. Kendalanya adalah adanya satuan kerja (satker) melakukan perikatan kerja dengan IDI, yang seharusnya perikatan dibuat dengan rumah sakit yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Untuk jasa konsultansi pengacara/advokat terdapat satker melakukan perikatan kerja dengan pengacara/advokat walaupun tidak ada sengketa kasus pencalonan. Logistik pilkada untuk keperluan pemungutan suara sesuai peraturan kpu mulai diadakan pada awal bulan september tahun 2015 setelah jumlah pasangan calon dan daftar pemilih sementara serta jumlah badan penyelenggara ditetapkan. Hal ini dimaksudkan agar dapat mengantisipasi apabila terjadi gagal lelang serta memberikan waktu yang cukup untuk penyortiran dan pendistribusian. Khusus satker yang masih ada sengketa pencalonan, pelelangan bisa diproses dengan paket-paket alternatif jumlah pasangan calon dalam surat suara, formulir, daftar pasangan calon dan alat bantu tuna netra. Permasalahan dalam pengadaan logistik keperluan pemungutan suara adalah adanya satker yang menyatukan semua paket pekerjaan dalam satu paket. Ada juga yang melakukan pelelangan sebelum diterbitkannya Keputusan KPU RI tentang jenis, satuan kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara. Di samping itu, ada yang membuat spesifikasi melebihi dari ketentuan yang berakibat terhadap sulitnya produksi, tidak melakukan survei dengan baik terhadap penyedia, kelompok kerja tidak cermat dan tidak taat aturan dalam proses pengadaan serta terlambatnya melakukan proses pengadaan.

| SUARA KPU | Edisi September - Oktober 2015

refleksi.indd 78

19/12/2015 3:27:09

021 - 31937223

www.kpu.go.id

f

KPU Republik Indonesia

@KPURI2015

MENJAGA KEMURNIAN SUARA PEMILIH MENJAWAB TANTANGAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARA PEMILU IMBAS KETERBUKAAN INFORMASI KPU

Recommend Documents