ve
L IHA
I
M UMU
PEM
PEM
I
HAN
ISI UMUM
M KO
LI
SUARA KPU No
KOMISI
N
2011
PEMILUKADA
Komisi Pemilihan Umum Pelindung Suara Rakyat
mb
er
20
11
Edisi November 2011
KPU Gelar Rapim dan Rakornas Untuk Persiapkan Data Pemilih 2014
KPU Selenggarakan Diklat Modul BRIDGE
Audiensi Dewan PAS Malaysia ke KPU-RI
KIP Aceh Konsultasikan Pelaksanaan Putusan MK ke KPU-RI
KOMISI
Pendaftaran pemilih merupakan salah satu tahap penting dalam proses Pemilu yang menentukan keberhasilan sebuah penyelenggaraan Pemilu. Jika seorang warga negara telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih, ia memiliki hak untuk terdaftar sebagai pemilih dan memiliki hak pula untuk memberikan suaranya pada Pemilu. Pengelolaan data pemilih yang terjaga dengan baik, akurat, valid (tepat) dan terkini (up to date) sehingga data tersebut dapat digunakan secara cepat dan dipertanggungjawabkan menjadi salah satu perhatian KPU dalam mempersiapkan Pemilu 2014, sebagaimana terangkum dalam kegiatan Rapat Pimpinan dan Rapat Koordinasi Tingkat Nasional KPU pada bulan November 2011 ini. Persoalan data pemilih, sebenarnya, tidak hanya menjadi persoalan penyelenggara Pemilu saja, tetapi juga menjadi persoalan lintas lembaga. Sebagaimana diketahui bahwa dalam penyusunan daftar pemilih, KPU menggunakan data kependudukan (yaitu data penduduk dan data penduduk potensial Pemilih Pemilu atau DP4) yang berasal dari pemerintah. Dengan demikian, akurasi dan validitas data kependudukan hasil olahan pemerintah akan mempengaruhi DP4 yang diterima oleh KPU. Berbicara tentang akurasi dan validitas data kependudukan, mungkin masih ada pihak-pihak yang mempertanyakannya. Jika mengacu pada jumlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan pemerintah, hal ini bisa disangsikan karena banyak penduduk yang memiliki KTP ganda dan belum baiknya pendokumentasian/ pencatatan peristiwa-peristiwa kependudukan seperti kelahiran, kematian, perpindahan penduduk, dan lain-lain sehingga data berdasarkan jumlah KTP tidak dapat digunakan sebagai data primer. Pemerintah melalui implementasi Sistem Informasi Administrasi dan Kependudukan (SIAK) berusaha mendorong rekam data kependudukan yang akurat, handal dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menghasilkan data negara yang kredibel. Salah satu upaya untuk mewujudkannya adalah dengan menyelenggarakan elektronik KTP (e-KTP) —yang didalamnya termuat Nomor Induk Kependudukan (NIK)— guna meminimalisir data kependudukan yang ganda dan perpindahan penduduk dari waktu ke waktu yang sulit dilacak/direkam. Selain Kemdagri, lembaga lain yang juga memiliki peran penting dalam pengelolaan data kependudukan adalah Badan Pusat Statistik (BPS). BPS memiliki peran untuk menyediakan data statistik bagi pemerintah atau masyarakat berdasarkan sensus atau survei yang mereka lakukan. Menurut Kepala BPS RI, Rusman Heriawan, hasil sensus BPS dapat dijadikan data awal untuk menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang kemudian menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Profesionalitas dan akuntabilitas menjadi kunci dalam menghasilkan data kependudukan yang akurat, valid, dan terkini (up to date) yang nantinya akan digunakan sebagai data pemilih oleh KPU. Dalam mempersiapkan Pemilu 2014, KPU memiliki tekad yang kuat untuk menjalankan tugas dan wewenang dalam pemutakhiran data pemilih secara profesional dan akuntabel sebagai upaya melindungi hak politik masyarakat sehingga nantinya mereka dapat turut serta pada pelaksanaan pesta demokrasi Indonesia.
2
M UMU
LI
I
Pada tahun 2012, KPU akan melaksanakan 3 (tiga) kegiatan penting untuk mempersiapkan tahapan Pemilu 2014, yaitu pemutakhiran data pemilih, verifikasi partai politik peserta Pemilu 2014, dan penyusunan data/peta distribusi logistik Pemilu 2014.
PEM
Pengantar Redaksi
HAN
SUARA KPU Komisi Pemilihan Umum Pelindung Suara Rakyat
Pengarah Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, M.A Sri Nuryanti, S.IP, MA Dra. Endang Sulastri, M.Si I Gusti Putu Artha, SP, M.Si Prof. Dr. Ir. Syamsulbahri, MS Dr. H. Abdul Aziz, MA Saut Hamonangan Sirait, M.Th Penanggung Jawab Drs. Suripto Bambang Setyadi, M.Si Asrudi Trijono, SH Pemimpin Redaksi Drs. Yosmardin, M.A Editor Senior Nur Syafaat, SE, MM, Drs. Faisal Siagian M.Si. Editor Sahruni H.R, SS, M.Si, Eddy Purwanto SH, Dra. Titik PW MP, Andy Firmanda, Dra. Hendrika Ferdinandus, Kadar Setyawan, Andy Prasetyo. Reporter Didi, Satrio, Rita, Dewi, Khaerul Anam, Ika Prasetya, Catursari, Reni Rinjani. Fotografer Dodi H, Sapto. Designer Grafis Arif Priyo. Distribusi/Sirkulasi Dewi Mustikawati, Teddy Irawan. Alamat Redaksi Biro Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat Tlp: (021) 319 37223 www.kpu.go.id
Daftar Isi
4 Fokus Utama
KPU Gelar Rapim dan Rakornas Untuk Persiapkan Data Pemilih 2014
5 Fokus Utama
Partisipasi Masyarakat pada Pemilu 2014 Tanggung Jawab Mutlak Seluruh Stakeholder
7 News
KPU Mobsos di Tiga Titik
Pengantar Redaksi................................ 02 Daftar Isi.................................................. 03 News......................................................... 7-9 Seputar Pemilukada.............................. 10-12 Berita Dalam Gambar........................... 12
10 Seputar Pemilukada
Mayarakat Papua Barat Laksanakan Pemungutan Suara Ulang 3
Fokus
Utama
KPU Gelar Rapim dan Rakornas Untuk Persiapkan Data Pemilih 2014
R
apat Pimpinan dan Rapat Koordinasi Tingkat Nasional KPU, Minggu (27/11), dibuka oleh Ketua KPU RI, HA. Hafiz Anshary, AZ di Jakarta. Tema yang diusung adalah “Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih Menyongsong Pemilu 2014”. Peserta yang diundang berasal dari 33 KPU provinsi seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua KPU mengatakan, ada 3 (tiga) isu yang didiskusikan pada rapat yang berlangsung hingga Rabu (30/11) tersebut. Pertama, merumuskan sistem pemutakhiran data pemilih. Kedua, respon KPU terhadap lahirnya UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Ketiga, membahas berbagai permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada). Ketua KPU menggarisbawahi pernyataan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, dalam pembukaan Forum Penyelenggara Pemilu se-Asean tanggal 3 Oktober 2011 lalu, bahwa pemilu yang makin baik dan berkualitas, di mana pun, ditentukan oleh lima hal utama. Pertama, sistem pemilu yang mencerminkan pemilu yang free and fair. Kedua, kelembagaan penyelenggara pemilu yang kredibel. Ketiga, manajemen pemilu yang benar-benar objektif dan efektif. Keempat, kesadaran dan pengetahuan masyarakat untuk menggunakan haknya dan dapat berpartisipasi dalam Pemilu. Kelima, pemilu yang berlangsung damai, aman, tertib, tanpa kekerasan dan aksi-aksi anarkis yang lain. “Karena itu, KPU perlu menjabarkan ke dalam rencana aksi untuk menciptakan Pemilu tahun 2014 yang sesuai dengan amanat UUD 1945, yaitu pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Selain itu, lembaga penyelenggara pemilu juga harus mencerminkan asas penyelenggara pemilu
4
Ketua KPU RI, HA. Hafiz Anshary, AZ membuka Rapim dan Rakornas di Jakarta yang dihadiri oleh 33 KPU provinsi seluruh Indonesia. Tema yang diusung adalah “Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih Menyongsong Pemilu 2014”. (Foto: ooks/Hupmas)
yang tercantum dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efesiensi dan efektif”, tandas Hafiz Anshary, yang pada kesempatan itu didampingi oleh anggota KPU, Prof. Samsulbahri, Sri Nuryanti, Saut H. Sirait, Endang Sulastri; Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU, Suripto Bambang Setyadi; dan Wakil Sekjen, Asrudi Trijono. Menurut Hafiz Anshary, pada tahun 2012 nanti KPU akan melaksanakan 3 (tiga) kegiatan tahapan Pemilu 2014 yaitu, pertama, Pemutahiran Data Pemilih dengan mendapatkan Data Penduduk dari Pemerintah yang akan digunakan untuk menghitung dukungan partai politik pada pelaksanaan verifikasi partai politik dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang akan digunakan dalam rangka persiapan pemutahiran data pemilih. Kedua, verifikasi partai politik peserta Pemilu tahun 2014 yang dilakukan 24 bulan sebelum pemungutan suara Pemilu Tahun 2014. Ketiga, penyusunan data/peta distribusi logistik yang dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan distribusi logistik pemilu di daerah yang sulit dijangkau. Hafiz Anshary juga menyampai-
kan beberapa perubahan pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Pagu Anggaran Definitif KPU tahun 2012, serta pemberian uang penghargaan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota KPU provinsi serta Ketua dan Anggota KPU kabupaten/kota sebagai penyelenggara Pemilu tahun 2004. “Mudah-mudahan dengan niat yang tulus serta semangat yang kuat, Allah SWT meridhoi setiap langkah kita sehingga langkah-langkah yang kita lakukan untuk mengevaluasi program KPU 2011 dan mempersiapkan pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu 2014 berjalan dengan lancar dan sukses”, pungkas Hafiz Anshary. Komisi Pemilihan Umum telah membentuk “Prakarsa Pendaftaran Pemilih KPU”, yang akan menyusun sebuah sistem pendaftaran pemilih untuk diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilu 2014. Sistem ini mencakup prinsip-prinsip pendaftaran pemilih; kriteria dasar daftar pemilih; metode pemutakhiran; sumber data; koordinasi antar lembaga; mekanisme penyusunan data pemilih; pemutakhiran dan publikasi data pemilih; pengorganisasian kerja; pengaturan waktu; teknologi dan sistem informasi; DPS dan DPT online; serta sistem anggaran. (dd) Suara KPU Edisi November 2011
Fokus
Utama
Narasumber Seminar KPU dengan Parpol, LSM, Ormas, media massa, Pemantau Pemilu, dan perguruan tinggi Rabu (16/11) di Jakarta, DR. Lukman Hakim Saefudin (Wakil Ketua MPR-RI); Mohamad Sobary (Essais); serta DR. Siliwanti (Bappenas).
S
eluruh pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan pemilihan umum, memiliki tanggung jawab terhadap peningkatan partisipasi masyarakat, baik dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) maupun Pemilu tahun 2014 mendatang. Demikian kesimpulan Seminar KPU dengan Parpol, LSM, Ormas, media massa, Pemantau Pemilu, dan perguruan tinggi Rabu (16/11) di Jakarta. Para pemangku kepentingan itu adalah pihak penyelenggara (KPU dan Bawaslu), partai politik (Parpol), lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat sipil (OMS), media massa, pemantau Pemilu, maupun perguruan tinggi. ”Dukungan dari OMS, media, perguruan tinggi, dan seluruh stakeholder menjadi suatu kemutlakan, termasuk kerjasama atau saling sharing informasi yang lebih harmonis antara Pemerintah (dalam hal ini Bappenas-red) dengan KPU, khususnya menyangkut pendidikan politik,” simpul Yuda Irlang dari Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan (GPSP) yang menjadi moderator dalam seminar tersebut. Seminar sehari yang dimaksudkan untuk memperoleh input dan solusi terhadap kecenderungan menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Suara KPU Edisi November 2011
Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu 2014 Tanggung Jawab Mutlak Seluruh Stakeholder Pemilu dan Pemilukada itu dihadiri oleh Ketua KPU, Prof. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA; Anggota KPU Endang Sulastri, I Gusti Putu Artha, dan Pdt. Saut H. Sirait; Wakil Sekjen KPU, Asrudi Trijono; para Ketua dan Anggota KPU Provinsi se-Indonesia; unsur parpol, LSM, Ormas, pemantau Pemilu, media massa, dan perguruan tinggi. Tampil sebagai narasumber adalah DR. Siliwanti (Bappenas); DR. Lukman Hakim Saefudin (Wakil Ketua MPR-RI); serta Mohamad Sobary (Essais). Terjadinya penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu maupun Pemilukada, menurut Ketua KPU dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, yang paling menonjol adalah tingkat trust (kepercayaan) kepada penyelenggara, partai politik dan para calon. ”Sebenarnya ada beberapa faktor lainnya, tapi, menurut saya, ketiga fak-
tor itulah yang paling berpengaruh,” tandas Hafiz Anshary. Senada dengan Hafiz Anshary, DR. Siliwanti mengatakan, tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu 2009 yang hanya mencapai 70,99% (Pemilu Legislatif) dan 72,56% (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden), dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni trust terhadap penyelenggara, sikap dan budaya politik, teknis, DPT, sosialisasi, dan administrasi. Karena itu, pihaknya (Bappenas) telah menyusun kebijakan terkait Pemilu 2014, yang mencakup fasilitasi dan dukungan penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu), partai politik, kementerian dalam negeri, kementerian komunikasi dan informatika, serta peta tantangan persiapan Pemilu 2014. Siliwanti juga menyoroti kondisi umum demokrasi di Indonesia. Menurut hasil analisanya, perkembangan
5
Fokus
Utama
demokrasi di Indonesia menunjukkan tren ke arah yang positif. ”Pada tahun 2009, nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah 67,3. Nah, target kita pada tahun 2014 itu, paling tidak, harus mencapai angka 73,” ulasnya. Sementara itu, Mohammad Sobary, mengusulkan agar KPU memiliki konsultan media yang handal, yang dapat menyusun ”manajemen pemberitaan” sehingga dapat
membantu pencitraan positif KPU di masyarakat. ”Saya yakin KPU itu bekerja untuk rakyat, jadi KPU harus berani ”memberitakan” dirinya. Harus dilawan itu pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar. Kalau tidak begitu, saya jadi bertanya, apakah pemerintahnya yang salah, atau KPU-nya yang salah menghasilkan pemerintah yang sekarang ini?” katanya.
Pada bagian lain, Lukman Hakim Saefudin mengatakan bahwa dalam banyak hal partai politik memegang peran penting dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilu. Melalui fungsi pendidikan politiknya semestinya partai politik dalam melaksanakan fungsi tersebut lebih optimal. Disadari bahwa saat ini partai politik belum melaksanakan sesuai dengan fungsinya. (dd)
KPU, KPU Provinsi Dan Kabupaten/Kota Bahas RKA/KL 2012 Berbasis Kinerja
K
omisi Pemilihan Umum (KPU), 33 KPU Provinsi dan 497 KPU Kabupaten/Kota membahas Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga untuk Tahun Anggaran 2012 selama 4 hari dimulai dari 8 s.d 11 November 2011 di Hotel Orchardz Jakarta. Acara tersebut dibuka oleh Ketua KPU H. A Hafiz Anshary AZ dengan di hadiri oleh Sekjen KPU Suripto Bambang Setyadi, Wakil Sekjen KPU Asrudi Trijono serta para pejabat dilingkungan KPU, KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/kota. Acara tersebut membagi peserta menjadi empat gelombang yang dikelompokan berdasarkan wilayah. Dalam kesempatan tersebut Ketua KPU mengemukakan bahwa anggaran yang disusun ini adalah anggaran berbasis kinerja yaitu anggaran yang disusun berdasarkan pendekatan dalam sistem
6
Sekjen KPU Drs. Suripto Bambang Setyadi, M.Si, (kiri) bersama Kepala Biro Perencanaan dan Data KPU Ir. Moyong Haryono (kanan) memberikan materi dalam pembahasan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga untuk Tahun Anggaran 2012. (Foto: Mantri/Hupmas)
penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan output/keluaran dan hasil/outcome yang diharapkan, memperhatikan efesiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran. Dalam struktur penganggaran KPU yang berbasis kinerja harus mempunyai keterkaitan yang jelas antara lembaga perencanaan kebijakan sesuai dengan hirarki struktur organisasi lembaga KPU dengan alokasi anggaran untuk menghasilkan output yang telah ditentukan pada tingkatan satuan kerja. Berdasarkan kerangka dan mekanisme penganggaran tersebut dapat dikemukakan, 2 (dua) sudut pandang dalam melihat proses perencanaan dan penganggaran yaitu, pertama, dari sudut pandang perencanaan bersifat top down, artinya perencanaan dirancang oleh pengambil kebijakan tertinggi di lingkungan kementerian dan
lembaga untuk dilaksanakan sampai dengan unit kerja terkecil (satuan kerja), dan mengenai cara/metode melaksanakan kegiatan menjadi kewenangan unit kerja yang bersangkutan. Kedua: sudut pandang penganggaran bersifat bottom up, artinya anggaran dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang menghasilkan output dan secara bersama output kegiatan tersebut mendukung pencapaian sasaran program sesuai rencana. Ketua KPU berharap dalam penyusunan rencana kerja ini bahwa dengan anggaran yang sangat terbatas, agar dialokasikan berdasarkan urutan prioritas kegiatan, dipergunakan secara efektif dan seefisien mungkin sehingga dengan memperhatikan target dan sasaran yang kita tentukan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan demikian ujarnya.(mtr/red) Suara KPU Edisi November 2011
News
KPU Selenggarakan Diklat Modul BRIDGE
K
omisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) BRIDGE (Building Resources in Democracy, Government, dan Election) Module Training bagi staf Sekretariat Jenderal KPU, di Bandung, Jawa Barat. Diklat tersebut berlangsung selama 5 (lima) hari, 20 – 25 November 2011. Selain staf Sekretariat Jenderal yang berjumlah 45 orang (berasal dari berbagai Biro-red), diklat tersebut juga diikuti oleh Anggota KPU, Abdul Aziz dan Endang Sulastri; para fasilitator; serta Senior Project Officer dari AEC (Australian Electoral Commission). Diklat ini dilaksanakan secara Swakelola oleh Biro Sumber Daya Manusia (SDM) KPU, bekerjasama dengan AEC. Diklat dibuka pada Minggu (20/11) oleh Anggota KPU, Abbdul Aziz, sekaligus mendeklarasikan berdirinya BRIDGE Indonesia Network, sebuah forum komunikasi para fasilitator BRIDGE dan alumni peserta BRIDGE Indonesia. Forum ini diprakarsai oleh Sekretariat Jenderal KPU, AEC, dan para fasilitator BRIDGE Indonesia. Diklat tersebut, secara substantif, dilaksanakan
Para peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) BRIDGE (Building Resources in Government, Democracy, dan Election) Module Building tingkat pusat di Bandung, Jawa Barat, 20 – 25 November 2011. (Foto: ie’am/Hupmas)
untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi para staf Sekretariat Jenderal KPU, sehingga mampu memahami prinsip-prinsip keterampilan dan tantangan dalam menyelenggarakan Pemilu. Sehingga, output-nya, dapat menjadi penyelenggara Pemilu yang lebih baik, profesional, dan kredibel, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Materi yang diberikan oleh fasilitator, merupakan materi-materi yang terkait dengan kepemiluan dan demokrasi di Indonesia, yang dituangkan dalam beberapa modul, yaitu Modul Pengantar Administrasi Pemilu; Modul Perencanaan Strategis dan Keuangan; Modul Pendaftaran Pemilih; dan Modul Informasi Pemilu. (ie’am/red)
KPU Mobsos Di Tiga Titik
H
ari Minggu (13/11), KPU menggelar kegiatan mobilisasi sosial (Mobsos) di tiga titik, yakni Monumen Nasional (Monas), Bundaran Hotel Indonesia, dan Gelora Bung Karno. Tim mobsos terdiri dari para staf dan karyawan Sekretariat Jenderal, khususnya Biro Teknis dan Hupmas. Mobsos merupakan salah satu program KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilukada, melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat. Ketiga tempat tersebut dijadikan target sasaran, karena di tempat-tempat itulah dijumpai keramaian masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas, seperti lari pagi, bersepeda, dan sebagainya. Dengan “menyentuh” masyarakat secara langsung, diharapkan sosialisasi kepemiluan dapat terserap secara
Suara KPU Edisi November 2011
signifikan. Paling tidak, masyarakat yang sebelumnya mengenal KPU hanya “sekedarnya”, menjadi lebih mafhum tentang KPU dan tugas-tugasnya. Kepada masyarakat yang dijumpai, laki-laki ataupun perempuan, tua maupun muda, tim mobsos memberikan pertanyaan-pertanyaan, yang apabila dijawab dengan benar, kemudian diberikan “bonus hadiah” berupa materi sosialisasi, seperti kaos, payung, pin, block note, atau stiker. Pertanyaan yang diberikan adalah yang berkaitan dengan KPU dan tugas-tugasnya, maupun tentang kepemiluan, seperti, apa kepanjangan KPU, siapa ketua KPU saat ini, berapa jumlah anggota KPU, apa saja tugas KPU, Pemilu diadakan setiap berapa tahun, apa saja syarat-syarat menjadi pemilih, dan sebagainya. (dd)
7
News
Audiensi Dewan PAS Malaysia ke KPU-RI
K
Kepala Biro Teknis dan Hupmas, Sigit Joyowardono, didampingi Kepala Bagian Teknis Pemilu, Nur Syafa’at menerima kunjugan delegasi Dewan Pemuda Partai Islam Se-Malaysia (PAS). (Foto: Dod/Hupmas)
omisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Rabu (23/11) menerima audiensi dari delegasi Dewan Pemuda Partai Islam Se-Malaysia (PAS). Pada kesempatan itu, KPU diwakili oleh Kepala Biro Teknis dan Hupmas, Sigit Joyowardono, dan Kepala Bagian Teknis Pemilu, Nur Syafa’at. Delegasi PAS ingin mengetahui sistem pemilu dan proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia karena dalam waktu dekat Malaysia akan menyelenggarakan pemilihan umum. Di samping itu, PAS juga ingin meminta pandangan KPU terhadap pemilu di Malaysia yang akan diselenggerakan tahun 2013. Sigit memaparkan sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, mulai tahun 1955 sampai sekarang, termasuk sistem yang digunakan, keikutsertaan partai politik peserta pemilu, Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS, regulasi pemilu, surat suara, dan lembaga KPU itu sendiri. Ia mengatakan, saat ini KPU sedang dalam proses menghadapi persiapan Pemilu tahun 2014. ”Kalau melihat penyelenggaraan pemilu di Indonesia, yang sampai kini sudah melaksanakan 10 kali pemilu, yakni Pemilu 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, menurut saya, proses-prosesnya tidak jauh berbeda dengan Malaysia,” ulasnya. Ketua Dewan PAS, Dr. Raja Ahmad Iskandar Reya Yacoob, menuturkan, di Malaysia hanya perdana menteri yang berkuasa membubarkan parlemen. ”Malaysia kagum pada keberhasilan Indonesia dalam melaksanakan pemilu, terutama pada pemakaian tinta. Di Malaysia tidak ada itu (penggunaan tinta-red). Kami merasa ada kelemahan di dalam pelaksanaan pemilu di Malaysia, misalnya korupsi, dan pemilih muda mudah dipengaruhi,” katanya. Sany Hamzan, salah seorang delegasi partai oposisi di Malaysia itu mengakui, di satu sisi terjadi kepincangan dalam pelaksanaan pilihan raya (pemilu) di Malaysia, tetapi di sisi lain, rakyat menuntut pilihan raya yang bersih. “Ada beberapa persoalan mendasar yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan Indonesia, antara
8
lain terkait daftar pemilih. Di Malaysia, seseorang baru boleh memberikan hak suaranya apabila sudah berumur 21 tahun. Di Indonesia kan pemilih itu umurnya 17 tahun, atau boleh di bawah itu, asalkan sudah menikah,” ungkapnya. Terkait kampanye, delegasi PAS mengatakan, keterlibatan Kerajaan di Malaysia dalam kampanye sangat besar. “Badan-badan kerajaan seringkali digunakan untuk kampanye, tandas Hamzan. Masalah lain yang didiskusikan dalam audiensi itu, adalah mengenai pendaftaran pemilih, waktu pelaksanaan kampanye (di Malaysia 9-10 hari-red), pemilu yang tidak serentak di Malaysia, dimana aparat kepolisian dan tentara memberikan suara lebih dahulu (3 hari sebelum pemilu umum), serta adanya mekanisme pemberian suara melalui pos. PAS juga menanyakan, apakah petugas-petugas yang dilantik oleh KPU untuk mendata pemilih, melakukan tugasnya secara terus menerus, bagaimana bila ada penduduk yang meninggal dunia. Sigit mendeskripsikan, dari pemilu ke pemilu, KPU mempunyai data pemilih yang bersifat nasional, dan dimutakhirkan. Begitu juga untuk Pemilukada, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, menggunakan data Pemilu 2009 yang dimutakhirkan. ”KPU memberikan kewenangan kepada KPU kabupaten/kota untuk membentuk panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang tidak bersinggungan dengan Pemerintah. Data pemilih yang telah dimutakhirkan kemudian diumumkan (DPS) untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat melakukan koreksi dan pendaftaran apabila belum terdaftar. Semua partai politik juga turut terlibat untuk menginformasikan apabila ada warga yang belum terdaftar,” urainya. “Untuk menjamin netralitas penyelenggara pemilu, dibentuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang sifatnya permanen. Fungsinya, untuk mengadili pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu). Putusan DKPP itu bersifat final,” pungkas Sigit. (dd/dod) Suara KPU Edisi November 2011
News
KPU Melaksanakan Penghimpunan Data Wilayah Administrarif dan Kependudukan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
M
enghadapi Pemilu tahun 2014, khususnya persiapan penyusunan serta penetapan daerah pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi, dimana hal tersebut juga digunakan sebagai instrumen dalam pencalonan Pemilu anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota tahun 2014, KPU melaksanakan penghimpunan data perubahan wilayah administratif dan data kependudukan untuk setiap provinsi di Indonesia. Tim dari KPU bekerjasama dengan masing-masing KPU provinsi, yang selanjutnya berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah (Pemda) yang membidangi masalah data kependudu-
kan dan batas-batas wilayah adminstratif. Pelaksanaan penghimpunan data dimulai dari tanggal 7 November 2011 dan berakhir tanggal 23 November 2011, yang dilakukan secara bertahap untuk setiap provinsi. Tahap pertama Provinsi yang didata meliputi Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Banten, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Tahap kedua meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Su-
lawesi Selatan, Maluku, dan Provinsi Papua. Dan, terakhir tahap ketiga Provinsi Sumatera Barat, Lampung, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku Utara, dan Provinsi Papua Barat. Dari proses pendataan tersebut diharapkan akan mengeliminir terjadinya kekeliruan dalam penetapan Dapil dan pengalokasian kursi anggota DPRD, karena dalam penugasannya, tim diwajibkan mendapatkan data jumlah penduduk per-kabupaten/kota dan per-kecamatan, batas-batas administratif wilayah, serta peta wilayah masing-masing kabupaten/ kota dan kecamatan di wilayah provinsi yang dikunjungi. (wwn)
MK Anggap Uji Materi UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelanggara Pemilu Terlalu Prematur
M
ahkamah Konstitusi (MK), Jumat (4/11) melakukan sidang pendahuluan uji materi (judicial review) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Pihak pemohon adalah CETRO beserta 6 orang perorangan. Sidang uji materi itu dipimpin hakim konstitusi Dr. Akil Mochtar, SH didampingi Dr. Hamdan Zoelva, SH dan Dr. Maria, SH. Bertindak sebagai pemohon adalah Hadar Gumay dari CETRO. Dalam permohonannya, Hadar Gumay dari CETRO menganggap Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu tidak independen khususnya pasal yang membolehkan anggota Partai Politik (Parpol) menjadi anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupa-ten/Kota. Suara KPU Edisi November 2011
Menurutnya keanggotaan KPU dari unsur Parpol adalah ”mundur” karena sebagai anggota Parpol sikap independen diragukan sebagai penyelenggara Pemilu. Hadar Gumay memberi contoh, dari 180 negara yang menganut sistem demokrasi, maka 74% penyelenggara Pemilunya berasal dari para ahli ilmu politik, hanya 18% dari unsur Parpol dan sisanya (8%) dari unsur pemerintah. Hakim konstitusi Dr. Akil Mochtar, SH. menilai pengajuan judicial review Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu terlalu prematur, karena sewaktu pemohon mengajukan registrasi tanggal 14 Oktober 2011 ke MK, Undang-Undang Penyelenggara Pemilu belum ditandatangani oleh Presiden SBY, artinya Undang-undang ini belum
ada nomornya. Itu sebabnya Dr, Akil Mochtar meminta pemohon mengajukan registrasi ulang ke MK dengan nomor registrasi baru dan substansi yang harus diperbaharui. Menurut Akil Mochtar, bagaimana mungkin hakim konstitusi menilai sebuah judicial review atas sebuah undang-undang jika nomor undangundangnya belum ada. Baik substansi dan tata administrasi dinilai masih kurang oleh Dr. Hamdan Zoelva. Sementara hakim konstitusi Dr. Maria, SH menilai semangat pemohon patut dipuji, meskipun substansi yang diajukan dalam judicial review sama dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu. Pihak pemohon di-minta datang seminggu lagi, (FS)
9
Seputar
Pemilukada
KIP Aceh Konsultasikan Pelaksanaan Putusan MK ke KPU-RI
M
enyikapi amar putusan sela Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 108/ PHPU.D-IX/2011, KIP Aceh berencana untuk mengumumkan tahapan dan jadwal baru pemilukada. Untuk itu, KIP Aceh melakukan konsultasi dengan KPU RI di Jakarta. Rombongan KIP Aceh yang berjumlah sekitar 20 orang tersebut diterima langsung oleh Ketua KPU-RI Prof. DR. H.A. Hafiz Anshary, AZ M.A., yang didampingi oleh Anggota KPU, DR. H. Abdul Aziz, M.A., Prof. Dr. Ir. H. Samsulbahri dan jajaran pejabat Sekretariat Jenderal KPU-RI, di ruang rapat lantai 1 gedung KPU-RI, Kamis (10/11). Dalam kesempatan tersebut, KIP Aceh mengungkapkan kegelisahannya mengenai situasi di Aceh, tekanantekanan secara politis, dan berbagai masalah yang muncul di tingkat kabupaten/kota. Salah satu permasalahan yang muncul adalah kekhawatiran masalah anggaran pemilukada di kabupaten/kota, karena apabila tidak semua kabupaten/kota bisa mencairkan anggaran pemilukada, maka ada
beberapa kabupaten/kota yang tidak bisa mengikuti pemilukada serentak. Ketua KPU-RI Prof. DR. H.A. Hafiz Anshary, AZ., M.A. dalam forum tersebut mengungzkapkan dukungan penuh terhadap apa yang telah dilakukan oleh KIP Aceh. “KPU-RI akan mendukung apapun keputusan KIP Aceh, yang penting pelaksanaannya sudah sesuai peraturan perundangan, untuk permasalahan anggaran saya sudah bicara dengan Dirjen Anggaran untuk anggaran pemilukada di Aceh, dan yang penting KIP Aceh sekarang bekerja bukan karena disuruh KPU atau Kemendagri, tetapi bekerja berdasarkan putusan MK, dengan melaksanakan amar putusan MK tersebut”, papar Hafiz Anshary. Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan sela terhadap tahapan Pemilukada di Aceh, yang tertuang dalam amar putusan sela MK Nomor 108/PHPU.D-IX/2011. Amar putusan tersebut intinya memerintahkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh sebagai penyelenggara pemilukada untuk membuka kembali pendaf-
taran pasangan calon gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota, baik dari jalur partai politik maupun perseorangan (independen) selama 7 hari, sejak amar putusan ini dikeluarkan, berarti mulai dari tanggal 2 sampai 9 November 2011. Selain itu MK juga memerintahkan KIP Aceh untuk melakukan penyesuaian kembali tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada Aceh. Diharapkan KIP Aceh sebagai penyelenggara pemilu di Aceh harus mempunyai mental yang kuat, membuang jauh-jauh rasa tidak nyaman, dan tetap menjalankan tugas sebaik-baiknya. Hafiz Anshary mencontohkan dengan kejadian pembacokan Komisoner KPU Kabupaten Maybrat Papua Barat, dan juga pembakaran kantor KPU Maybrat, namun dengan mental baja mereka tetap mampu melaksanakan pemilukada. Selain itu, Ketua KPU-RI juga menegaskan apabila tahapan sudah sesuai, tidak perlu diubah, kemudian harus dikonsultasikan ke MK, biar MK yang menentukan, karena putusan MK final dan mengikat. (arf/red)
Masyarakat Papua Barat Laksanakan Pemungutan Suara Ulang
R
abu, 9 November 2011, masyarakat Papua Barat melaksanakan pemungutan suara untuk memilih Gubernur-Wakil Gubernur yang akan memimpin mereka 5 (lima) tahun ke depan (2011-2016). Sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 84/ PHPU.D-IX/2011, KPU Provinsi Papua Barat melaksanakan tahapan kampanye dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada)
10
Provinsi Papua Barat tahun 2011. PSU Papua Barat diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon, yakni Dr. Wahidin Puarada, M.Si – Ir. Herman Donatus Pelix Orisoe (pasangan nomor urut 1); Drs. Dominggus Mandacan – Origenes Nauw, S.Pd (pasangan nomor urut 2); Abraham Octavianus Atururi – Drs. Rahimin Katjong, M.Ed (pasangan nomor urut 3); dan Gorge Celcius Auparay, SH, MM, MH – Hassan Ombaier, SE (pasangan nomor urut 4). Pemilukada Provinsi Papua Barat dilaksanakan di sepuluh kabupaten
Anggota KPU Endang Sulastri sedang bersalaman dengan petugas KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Provinsi Papua Barat tahun 2011. (Foto: Didi/Hupmas)
Suara KPU Edisi November 2011
Seputar dan satu kota, dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 629.058 pemilih, terdiri dari 336.009 pemilih lakilaki, dan 293.049 pemilih perempuan. Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 2.270 buah, Panitia Pemungutan Suara (PPS) berjumlah 1.372 orang, dan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) 162 orang. Jalannya pemungutan suara, secara umum berlangsung dalam suasana yang aman, tertib, dan lancar. Anggota KPU RI, Endang Sulastri, turun langsung memantau ke beberapa TPS, di antaranya TPS Khusus IIb yang terletak di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Manokwari; TPS 02, Distrik Manokwari Timur; TPS 08 di Asrama Tingkat II Unipa, Amban, Distrik Manokwari Barat; TPS 13 di lapangan volley Stadion Sanggeng, Jl, Ciliwung Sanggeng, Distrik Sanggeng; TPS 31 di Jl. Drs. Esau Sesa, Wosi, Distrik Manokwari; TPS 08 di Kampung Maruni II, Distrik Manokwari Selatan; TPS 01 Umbuy, Distrik Prafi; TPS 05, Prafi Mulya, Distrik Prafi; TPS 04, Prafi Mulya, Distrik Prafi; TPS 03, Prafi Mulya, Distrik Prafi; TPS 02, Prafi Mulya, Distrik Prafi; TPS 01, Prafi Mulya, Distrik Prafi; dan TPS 01, Nimbay, Distrik Warmare. Endang Sulastri dalam melakukan pemantauan jalannya pencoblosan itu didampingi oleh Ketua KPU Papua Barat, Thimotius Sraun; Anggota KPU Papua Barat, yakni Filep Wamafma, Kristina Maniambo, dan Ellyosa; Se-
Suara KPU Edisi November 2011
Pemilukada
kretaris KPU Papua Barat, R.M. Thamrin Payapo; serta tim peliputan dari KPU RI dan KPU Papua Barat. Di setiap TPS yang dipantau, Endang Sulastri selalu memberikan semangat kepada para petugas, agar mereka dapat bekerja dengan baik dan maksimal. “Ayo Pak/Bu, bekerja yang teliti ya, karena kesuksesan Pilgub ini kan ada di tangan Anda. Bapak-bapak dan ibu adalah ujung tombaknya. Bekerja sesuai peraturan yang telah ditetapkan ya”, himbaunya kepada mereka. Ia juga selalu menanyakan kelengkapan logistik dan kelengkapan lainnya di TPS, serta kendala-kendala yang muncul di lapangan. “Bagaimana surat suaranya Pak? DPT sudah terpasang belum? Aman ya, Bu situasi di sini?”, tanyanya kepada setiap Ketua KPPS. Endang Sulastri juga menyaksikan jalannya proses penghitungan suara di beberapa TPS, antara lain di TPS 01 Nimbay, Warmare; TPS 07 Prafi Mulya, Prafi; serta TPS 01, Umbuy, Prafi. Kepada seluruh petugas di TPS tersebut, ia mengucapkan selamat dan berterimakasih atas kerja keras mereka. “Terima kasih Bapak/Ibu, kawal terus ya proses ini, karena inilah yang akan menentukan pemimpin masyarakat Papua Barat lima tahun ke depan”, ujarnya. Dari hasil pantauan ke beberapa TPS itu, tingkat partisipasi masyarakat terlihat cukup tinggi, bahkan di beberapa TPS, seperti TPS 08, Maruni II; TPS 01 Umbuy, Prafi; TPS 07 Prafi Mulya, Prafi; dan TPS 01 Nimbay, Warmare, masyarakat yang menggunakan hak pilihnya hampir mencapai seratus persen. Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (distrik) akan dilakukan tanggal 10-12 November 2011, di tingkat kabupaten/kota tanggal 13-15 November 2011, dan di tingkat provinsi tanggal 16-18 November 2011. Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji gubernur-wakil gubernur terpilih akan dilaksanakan paling lambat tanggal 14 Januari 2012. (dd)
Masyarakat Papua Barat tampak sedang memasukkan surat suara ke dalam kotak suara dalam Pemilukada Provinsi Papua Barat, Rabu 9 November 2011. (Foto: Didi/Hupmas)
11
Seputar
Pemilukada
KPU Kabupaten Purworejo Adakan Pemilos dan Diskusi Publik
K
omisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purworejo selama tahun 2011 mengadakan beberapa kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Kegiatan ini dilaksanakan sebelum, pada saat ataupun setelah kegiatan Pemilu, baik pada pelaksanaan Pileg, Pilpres maupun Pemilukada. Beberapa kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Purworejo antara lain kegiatan diskusi kelompok/Focus Group Discussion (FGD) penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purworejo dengan tema ”Plus Minus Pencalonan dari Jalur Perseorangan (Independent)”, Kegiatan sosialisasi dan simulasi Pemilu bagi pemilih pemula di Madrasah Aliyah An-Nawawi Berjan Purworejo, dan diskusi publik dengan tema “Proyeksi Penguatan Demokrasi Menjelang Pemilu 2014”. Simulasi Pemilu di MA An-Nawawi bertepatan dengan pemilihan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS untuk periode 2011-2012. Kegiatan ini diadakan sebagai wujud kerjasama KPU Kabupaten Purworejo dengan MA An-Nawawi, antara lain dalam kelengkapan logistik di TPS, seperti bilik suara, kotak suara,
Berita Dalam
bantalan, alat coblos dan juga tinta. Tujuan ”Pemilos” ini dapat dijadikan gambaran secara teknis perihal pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi pada Pemilu yang ada di Indonesia, dan yang paling penting pembelajaran berdemokrasi bagi pemilih pemula. Sedangkan kegiatan diskusi publik dengan tema ”Proyeksi Penguatan Demokrasi Menjelang Pemilu 2014” yang bekerjasama dengan Forum Lintas Partai (Forlap) dan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Purworejo ini menghadirkan
narasumber Hadar Nafis Gumay (CETRO), M. Fajar SAKA, SH., MH (anggota KPU Provinsi Jawa Tengah), Joko Santosa Raharjo, SH., MM (Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah) dan Sudarnoto WU, S.IP (DPRD Kabupaten Purworejo. Tujuan dilaksanakannya diskusi publik ini adalah agar peserta kegiatan dapat memperoleh informasi lebih dini tentang peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan pemilu dan KPU sebagai penyelenggara pemilu lebih siap dalam pelaksanaan Pemilu 2014. (FS/nia)
Gambar
Rapat Dengar Pendapat KPU-RI dengan DPR (25 November 2011) 12 12
pemilihan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS
Audiensi KPU dengan DPRD, Bupati dan KPU Kab. Dogiyai (17 November 2011)
Kunjungan SD Al-Azhar 20 Cibubur (18 November 2011) Suara KPU Edisi November 2011
