KOMISI SI
L IHA
N
M UMU
I
I
HAN
PEM
PEM
LI
UMUM
MI
KO
2012
SUARA KPU
Me
Komisi Pemilihan Umum Pelindung Suara Rakyat
i2
012
Edisi Mei 2012
Konsolidasi KPU - KPU Provinsi Menyongsong Lahirnya UU Pemilu
“Cerdas Memilih” Lomba Cerdas Cermat SLTA KPU Kuningan
RDP Pertama KPU RI dengan Komisi II
KPU Terima Kunjungan IDEA
KOMISI
2
M UMU
LI
I
emilihan umum (pemilu) adalah salah satu pilar utama demokrasi. Sentralitas dari posisi pemilu dalam membedakan sistem politik yang demokratis atau bukan. Pemilu merupakan sebuah arena yang mewadahi kompetisi antar aktor-aktor politik rakyat meraih kekuasaan; partisipasi politik untuk menentukan pilihan; serta liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga. Pemilu sebagai prasyarat bagi demokrasi, karenanya sebuah rezim yang menjamin pluralitas dan hak-hak sipil tetapi tidak melakukan pergantian kekuasaan secara reguler melalui pemilu tidak dapat mengklaim dirinya sebagai negara demokrasi. Walaupun akhir-akhir ini terdapat serangkaian kritik terhadap pendapat yang mengedepankan prosedur demokrasi ini, posisi pemilu tetaplah dipandang sentral dalam wacana demokrasi. Dalam rangka penyelenggaraan pemilu, dibentuklah sebuah lembaga yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang dijamin dan dilindungi UUD 1945, dikategorikan sebagai lembaga negara yang memiliki apa yang disebut dengan constitutional importance. Sebagai lembaga yang penting, KPU ditegaskan bersifat nasional, tetap, dan mandiri (independen) yang derajat kelembagaannya sama dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang dibentuk dengan undang-undang. Independensi adalah asas paling esensial karena menentukan kesinambungan, fungsi, pemanfaatannya, kedudukan dan fasilitas lembaga KPU itu sendiri. Independensi tidak sekadar bermakna “merdeka, bebas, imparsial, atau tidak memihak” dengan individu, kelompok atau organisasi kepentingan apapun, atau tidak tergantung atau dipengaruhi. Independensi bermakna pula sebagai kekuatan/power, paradigma, etika, dan spirit untuk menjamin suatu proses dan hasil dari pemilu yang merefleksikan kepentingan rakyat, bangsa dan negara, sekarang dan yang akan datang. Sifat-sifat KPU tersebut di atas dapat diwujudkan dengan komitmen bersama dari para penyelenggara di dalamnya. Dalam upaya mewujudkan hal itu, KPU perlu melakukan konsolidasi ke dalam (internal) dari pusat hingga ke kabupaten/kota. Konsolidasi ini akan “mengkristalkan” komitmen bersama sehingga dapat menyelenggarakan pemilu yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari segala sisi, dan dapat diakui serta diterima oleh seluruh stakeholder. Hal tersebut dipaparkan secara tegas dan jelas oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik pada acara Rapat Pimpinan (Rapim) dengan 33 KPU provinsi seluruh Indonesia, “KPU harus melakukan konsolidasi internal terkait penyusunan Peraturan KPU (PKPU); reorganisasi di KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota; penataan pola kerja antara KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota; persiapan tahapan Pemilu 2014; serta peningkatan status laporan keuangan”. (wwn/red)
PEM
P
Pengantar Redaksi
HAN
SUARA KPU Komisi Pemilihan Umum Pelindung Suara Rakyat
Pengarah Husni Kamil Manik, S.P Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.IP., M.Si Penanggung Jawab Drs. Suripto Bambang Setyadi, M.Si Asrudi Trijono, SH Pemimpin Umum Sigit Joyowardono, SH Drs. Supriatna, M.Si Pemimpin Redaksi Yosmardin Wakil Peminpin Redaksi Kadar Setyawan Redaktur Pelaksana Farida Fauzia Koordinator Reportase Moyong Haryanto Redaktur Foto Dodi Husein Editor Senior Nur Syafaat, Faisal Siagian Editor Sahruni, Eddy Purwanto Reporter Arif, Satrio, Indra Budi, Rita, Ajeng, Asti, Catursari, Teddy Fotografer Joni Effendi. Designer Grafis Nur Sahid Agung Wijaya. Distribusi/Sirkulasi Dewi Mustikawati Sekretariat Redaksi Wahid megantoro Alamat Redaksi Biro Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat Tlp: (021) 319 37223 www.kpu.go.id
Daftar Isi 5 Fokus Utama
Ketua KPU Berharap KPU Provinsi Memiliki Semangat Baru
6 Fokus Utama
Ketua KPU Melantik 4 Anggota KPU Provinsi
8 News
Penyerahan Laporan Keuangan KPU TA 2011
Pengantar Redaksi................................ 02 Daftar Isi.................................................. 03 News......................................................... 7-11 Seputar Pemilukada.............................. 12-14 Berita Daerah......................................... 15 Berita Dalam Gambar........................... 16
12 Seputar Pemilukada
6 Pasangan Calon Siap Bertarung Dalam Pilgub DKI Jakarta 3
Fokus
Utama
Seluruh KPU Provinsi Melaksanakan Rapim Untuk Konsolidasi Menyongsong Lahirnya UU Pemilu
U
ntuk menyongsong lahirnya Undang-Undang (UU) Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) dengan 33 KPU provinsi seluruh Indonesia, yang dihadiri oleh Ketua, Anggota KPU dan Sekretaris KPU Provinsi, disalah satu hotel di Jakarta, 9-11 Mei. Rapim yang dimaksudkan sebagai konsolidasi Organisasi itu membahas beberapa agenda, seperti Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Organisasi, tugas fungsi, wewenang dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2012; realisasi anggaran tahun 2012; laporan keuangan/hasil pemeriksaan BPK; rencana kerja tahun anggaran 2013 (anggaran rutin dan tahapan Pemilu); serta tahapan Pemilu 2014. “KPU harus melakukan konsolidasi internal terkait penyusunan Peraturan KPU (PKPU); reorganisasi di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; penataan pola kerja antara KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; persiapan tahapan Pemilu 2014; serta peningkatan status laporan keuangan dari WDP (Wajar Dengan Pengecualian) menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),” ujar Ketua KPU, Husni Kamil Manik dalam pidato pembukaannya, Rabu (9/5). Konsolidasi tersebut, menurut Husni, dilakukan untuk mensukseskan Pemilu 2014. Setelah KPU baru (periode 2012-2017-red) merumuskan kebijakan, ia berharap, KPU Provinsi dapat membimbing KPU Kabupaten/Kota, sehingga dapat bekerja dengan sinergis. “Tidak mungkin produksi dapat meningkat kalau mesin produksinya tidak baru dan lebih berenergi,” kata Husni berfilosofi. Rapim dihadiri oleh Ketua KPU, Husni Kamil Manik; Anggota KPU, Ida Budhiati, Sigit Pamungkas, Arief Budiman, Feryy Kurnia Rizkiyansyah, Hadar Nafis Gu4
may, dan Juri Ardiantoro; Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU, Suripto Bambang Setyadi; Wakil Sekjen, Asrudi Trijono; para kepala biro, inspektur, dan wakil kepala biro di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU. Selain itu, tampak juga Anggota KPU periode 2007-2012. Prof. Hafiz Anshary, Abdul Aziz, Endang Sulastri, Sri Nuryanti, dan Saut H. Sirait didaulat untuk menyampaikan sambutan, memberikan saran dan semangat, serta sharing pengalaman selama menjadi Anggota KPU. “Selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan bertugas, kita telah menghasilkan Presiden-Wakil Presiden; Anggota DPR, DPD, dan DPRD; Gubernur-Wakil Gubernur; Bupati-Wakil Bupati; dan Walikota-Wakil Walikota. Kami telah bekerja maksimal, walaupun masih ada kekurangan-kekurangan. Ambil yang baik dari kami, dan tinggalkan yang buruk. Mohon maafkan apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Selamat bertugas untuk Anggota KPU yang baru, bangsa dan negara ini menanti anda,” tandas Prof. Hafiz. Pada bagian lain, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU, Suripto Bambang Setyadi, dalam paparannya terkait program kegiatan dan anggaran mengatakan, dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra), KPU berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 5 (lima) tahunan. “Renstra KPU tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2010. Atas dasar Rencana Kerja Pemerintah (RKP), semua kementerian/lembaga diharuskan menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga (RPT K/L) atau Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), setelah keluar pagu indikatif, baru selanjutnya, apabila pagu sementara keluar, dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L), yang berisi uraian program, kegiatan, dan mata anggaran. Setelah itu, keluar pagu definitif pada September, dan Bulan Desember DIPA keluar,” urai Bambang. Selanjutnya juga dijelaskan tentang mekanisme, landasan dan alur penyusunan program, kegiatan, dan anggaran. Renstra KPU untuk 5 (lima) tahun sebesar 5,4 Triliun, yang terbagi ke dalam 3 (tiga) program kegiatan rutin, di luar anggaran pemilu. Rinciannya adalah, tahun 2012 1,6 Triliun, tahun 2013 1,1 Triliun, dan tahun 2014 sebesar 1, 1 Triliun. “Setiap tahun, plafon KPU tidak bisa lebih dari itu,” tandas Sekjen. Pagu anggaran KPU tahun 2012, sesuai Renstra
Suara KPU Edisi Mei 2012
Fokus adalah 1,1 Triliun (untuk 3 program), dan 500 Miliar untuk program tahapan pemilu, yang masih diblokir menunggu disahkannya revisi UU Pileg. Sementara untuk anggaran rutin, yang diblokir adalah alokasi anggaran untuk seleksi CPNS KPU, karena ada kebijakan moratorium penerimaan CPNS. Terkait anggaran tahapan penyelenggaraan Pemilu 2014, KPU telah mengusulkan sebesar 8,1 Triliun dengan menggunakan anggaran 999, karena alasan dinamika Pemilu memerlukan kecepatan. Kalau menggunakan anggaran rutin (076), akan sulit jika harus melakukan revisi. Terkait distribusi logistik, KPU tengah mengusulkan pendelegasian pengadaan dan pendistribusian itu tidak hanya kepada Sekretaris KPU Provinsi, tetapi sampai Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, seperti penyediaan paku, karet gelang, dll. “Dalam pengelolaan anggaran diingatkan, bahwa kita harus jujur dan menjaga integritas dalam bekerja, sehingga mudah-mudahan tidak ada masalah yang berarti dalam penyelenggaraan Pemilu 2014,” ucapnya. Rapim kemudian dilanjutkan dengan pemaparan
K
mengenai data pemilih yang disampaikan oleh Prof. Ramlan Surbakti. Menurutnya, terdapat perbedaan mendasar antara catatan administrasi kependudukan dengan daftar pemilih. Hal inilah yang di Indonesia masih tidak tepat penerapannya. “Administrasi kependudukan itu mendaftar semua warga Negara secara de jure, sedangkan daftar pemilih sifatnya de facto. Artinya, seluruh warga Negara yang memiliki hak pilih, harus dimasukkan ke dalam daftar pemilih, termasuk warga yang hilang ingatan maupun yang “dicabut hak pilihnya” oleh pengadilan,” urai Ramlan. Ia menegaskan, KPU harus dapat mengakomodir seluruh hak pilih warga Negara, tidak terpaku dengan ketentuan undang-undang yang mengharuskan penggunaan NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagai syarat untuk masuk dalam daftar pemilih. “Saran saya, KPU harus dapat melengkapi undang-undang. Intinya adalah untuk mewujudkan kedaulatan demokrasi itu sendiri. Hak pilih adalah hak asasi manusia yang paling penting,” tandas Prof. Ramlan mengutip Thomas Jefferson. (dd/red)
Ketua KPU Berharap KPU Provinsi Memiliki Semangat Baru
etua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik berharap agar KPU Provinsi miliki semangat baru, “Semoga setelah ini, teman-teman KPU provinsi mempunyai semangat baru untuk melakukan perubahan yang lebih baik demi menyongsong Pemilu 2014,” ujar Husni. Hari terakhir Rapat Pimpinan (rapim) KPU dengan 33 KPU Provinsi seluruh Indonesia, membahas beberapa agenda yang selama ini menjadi pekerjaan rumah bagi KPU dan kesekretariatan. Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua KPU, Husni Kamil Manik; Anggota KPU, Ida Budhiati, Sigit Pamungkas, Arief Budiman, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Hadar Nafis Gumay, dan Juri Ardiantoro; Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen), Asrudi Trijono; para Kepala Biro, Inspektur, dan Wakil Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU. Agenda yang dibahas antara lain, tata kerja KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota; organisasi, tugas fungsi, wewenang dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU provinsi, dan Sekretariat KPU kabupaten/kota; Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2012; realisasi anggaran tahun 2012; laporan keuangan/hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); rencana kerja tahun ang-
Suara KPU Edisi Mei 2012
Utama
garan 2013 (anggaran rutin dan tahapan pemilu); serta tahapan Pemilu 2014. Peserta rapat kali ini dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok kecil. Kelompok pertama membahas tentang revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; kelompok kedua membahas tentang pelaksanaan alih status kepegawaian KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/ kota, dan kelompok terakhir membahas tentang penyiapan data agregat kependudukan perkecamatan dan daftar penduduk potensial. Masing-masing kelompok dipimpin oleh 2 (dua) Anggota KPU. Dari hasil diskusi tersebut akan dijadikan sebagai bahan acuan bagi KPU dalam pembuatan peraturan/regulasi. Setelah pemaparan hasil diskusi, dilanjutkan dengan penutupan Rapim KPU dengan KPU provinsi yang dipimpin oleh Ketua KPU, Husni Kamil Manik. Dalam pidato penutupannya Husni menjelaskan bahwa anggota KPU sekarang dalam pembagian koordinator wilayah (korwil) masih dibutuhkan sebagai saluran komunikasi dari daerah ke KPU, dan KPU ke daerah, serta untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang lalu, koordinator wilayah akan didampingi oleh wakil koordinator wilayah. (Ajg/red) 5
Fokus
Utama
Ketua KPU Husni Kamil Manik mengambil sumpah 4 (empat) orang Anggota KPU Provinsi PAW. (foto: dod/hupmas)
Ketua KPU Melantik 4 Anggota KPU Provinsi
B
erdasarkan Surat Keputusan (SK) KPU Nomor 88-91/Kpts/KPU/Tahun 2012, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik, Rabu (9/5) mengambil sumpah 4 (empat) orang Anggota KPU Provinsi, melalui mekanisme Pengganti Antar Waktu (PAW). Keempat) orang tersebut yang diambil sumpahnya adalah, Suhartono, S.IP., MPP (Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta); Iin Endah, S.IP (Anggota KPU Provinsi Jawa Barat); Teguh Purnomo, SH, M.Hum (Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah); dan Drs. Miftachul Alfin, MSHRM (Anggota KPU Provinsi D.I. Yogyakarta). Dalam sambutannya, Ketua KPU mengutarakan bahwa PAW dimaksudkan untuk mengisi kekosongan salah satu Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Tengah periode 2008-2013, karena telah diangkat sebagai Anggota KPU periode 2012-2017. Sementara itu pengisian Anggota KPU Provinsi DIY dikarenakan salah satu Anggotanya telah diangkat sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2012-2017. Suhartono menggantikan Juri Ardiantoro, S.Pd, M.Si; Iin meng-
6
gantikan Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.IP, M.SI; Teguh menggantikan Ida Budhiati, SH, MH; dan Miftachul menggantikan Nasrullah, SH. Juri Ardiantoro, Ferry Kurnia, dan Ida Budhiati adalah anggota KPU RI terpilih periode 2012-2017. Sedangkan Nasrullah merupakan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode yang sama. “Dalam ketentuan Ayat (5) huruf b Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, PAW dilakukan dengan ketentuan Anggota KPU Provinsi digantikan oleh calon Anggota KPU Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU,” urai Husni Kamil Manik. Husni juga menekankan agar Anggota KPU yang baru dilantik dapat menjalankan tugas bahumembahu dengan Anggota KPU yang lain, selalu berpegang teguh pada peraturan perundangundangan dan kode etik Pemilu, serta menjaga kemandirian institusi.“Kepada KPU Provinsi DKI Jakarta yang sedang menyelenggarakan tahapan pemilihan Gubernur, strategi peningkatan kualitas penyelenggaraan dititikberatkan pada 3 (tiga) aspek,
yakni pembelajaran politik kepada rakyat, memperkuat database pemilih, dan antisipasi hukum atau sengketa hasil pemilu,” Ungkap Husni. Terkait persiapan penyelenggaraan Pemilu 2014, Husni mengatakan, pada tahun 2012 ini, KPU akan melaksanakan 3 (tiga) kegiatan, yaitu pemutakhiran data pemilih dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), verifikasi partai politik peserta Pemilu, serta penyusunan data/peta distribusi logistik. “Setelah pelantikan, saya minta segera dilakukan konsolidasi internal di lingkungan KPU provinsi, pembelajaran komprehensif terhadap seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu, dan menanggapi kritik maupun saran dengan positif, wajar, hati yang dingin, dan penuh kesabaran,” pesan Husni mengakhiri pidatonya. Selain Ketua dan seluruh Anggota KPU, hadir dalam pelantikan di Ruang Sidang Lt. II KPU itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU, Suripto Bambang Setyadi; Wakil Sekjen, Asrudi Trijono; para Kepala Biro dan Wakil Kepala Biro; serta staf di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU. (dd/red)
Suara KPU Edisi Mei 2012
News
KPU Selenggarakan Lokakarya Teknik Penulisan Standard Operating Procedures
K
omisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2-4 Mei 2012 menyelenggarakan Lokakarya Teknik Penulisan SOP (Standard Operating Procedures) di Hotel Aston, Bogor, Jawa Barat. Kegiatan yang diprakarsai oleh Biro Sumber Daya Manusia (SDM) KPU, dengan pendanaan
sasi perlu memiliki SOP, demikian pula KPU. “Untuk dapat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi yang telah ditetapkan, dibutuhkan SOP yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi pada masingmasing unit kerja,” ungkap Husni Kamil Manik. Terkait dengan sumber pen-
Foto bersama perserta lokakarya teknik penulisan SOP. (foto: dod/hupmas)
dari Australian Electoral Commission (AEC) tersebut bertujuan untuk menyusun SOP dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2014, khususnya dalam pelaksanaan tahapan pemilu. Hadir dalam pembukaan, Ketua KPU, Husni Kamil Manik; anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah; Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU, Suripto Bambang Setyadi; dan Country Director AEC di Indonesia, Patrick Satie. Ketua KPU dalam sambutannya mengatakan, sebuah organi-
Suara KPU Edisi Mei 2012
danaan yang bukan berasal dari KPU, tetapi dari pihak lain, menurut Husni, hal itu karena biaya lokakarya belum terakomodir dalam anggaran KPU tahun 2012. “Karena dalam anggaran tahun 2012 KPU belum mengakomodir biaya lokakarya ini, maka lokakarya pertama ini didanai oleh implementing agent, yakni AEC. Akan tetapi, ke depan, KPU harus mengganggarkan sendiri untuk kegiatan serupa,” lanjut Husni. Lokakarya Teknik Penulisan SOP dibuka pada Rabu (2/5) pu-
kul 09:00 WIB, dilanjutkan dengan pemaparan oleh Fasilitator Master Terapi Bisnis, Eko Supriyatno. Eko membawakan materi Frame Work Penyusunan, Pengertian dan Definisi, Hubungan Struktur Organisasi dengan SOP, Hubungan Proses Bisnis dengan SOP, serta Metode dan Teknik Penyusunan SOP. Eko yang juga menjabat sebagai Direktur Terapi Bisnis Consulting itu mengungkapkan kekagumannya atas komitmen pimpinan KPU dalam hal penyelenggaraan lokakarya-lokakarya serta diklat-diklat pengembangan kemampuan SDM KPU. Lokakarya serta diklat ini nantinya akan mampu meningkatkan kapasitas diri dan kualitas personil KPU dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada masing-masing unit kerja. Peserta yang berjumlah 28 orang dan berasal dari 7 biro dan 1 (satu) inspektorat tersebut tampak antusias mengikuti lokakarya. Hal tersebut menggambarkan keinginan dan kemauan mereka untuk lebih mendalami teknik penulisan dan penyusunan SOP tahapan penyelenggaraan Pemilu 2012. Antusiasme peserta juga tercermin dari peran aktif mereka untuk bertanya, memberikan umpan balik, memaparkan hasil penulisan, dan berargumentasi untuk mempertahankan hasil penulisannya. Kegiatan lokakarya yang berlangsung selama 3 (tiga) hari tersebut menghasilkan 16 SOP, terdiri dari 6 (enam) SOP tahapan pemilu dan 10 (sepuluh) SOP kegiatan rutin KPU, di mana masing-masing biro dan inspektorat menghasilkan 2 (dua) buah SOP. (wwn/red) 7
News
Penyerahan Laporan Keuangan KPU TA 2011
B
ertempat di Ruang Rapat Lt. I Gedung KPU dilaksanakan Rapat Exit Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan (LK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2011 dari Auditor Utama Keuangan Negara I, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dalam rangka pelaksanaan LK KPU Tahun 2011. Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU Suripto Bambang Setyadi, turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) KPU Asrudi Trijono, Inspektur Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU Astari Rizal, para Kepala Biro dan Wakil Kepala Biro, seluruh Kepala Bagian pada Biro Keuangan dan Kepala Bagian Rumah Tangga Setjen KPU, sedangkan dari pihak BPK hadir A. Rifai S dan 10 orang lainnya yang telah melaksanakan tugasnya selama 55 hari di KPU. Di tengah-tengah rapat tersebut hadir pula Sekretaris KPU DKI Jakarta Achmadi. Dalam pemaparannya Sekjen KPU, merasa bahwa pencapaian KPU dalam mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2010 tidaklah mudah, dengan kesadaran dan kerja keras semua jajaran dari pusat sampai daerah, bahwa pentingnya LK bagi Kementerian dan Lembaga (K/L) akhirnya dapat membuahkan hasil opini WDP tersebut, dan
B
dalam rangka meningkatkan LK untuk mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) KPU akan menempuh beberapa langkah strategis diantaranya adalah memberikan prioritas kepada operator untuk mengikuti pelatihan atau Bimbingan Teknis (BIMTEK) SAI (Sistem Akuntansi Indonesia) baik yang dilaksanakan KPU maupun Kementerian Keuangan, melakukan kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan perwakilan BPKP di masing-masing provinsi, melakukan koordinasi pendampingan penyusunan laporan keuangan di KPU provinsi dengan melibatkan instansi terkait (BPKP -red). Sedangkan Tim Pemeriksa BPK menyampaikan metode pelaksanaan pemeriksaan, prosedur pemeriksaan. Dan yang sudah dilakukan selama 55 hari di KPU meliputi sampling di 125 Satuan Kerja (SATKER). Rapat ditutup pukul 13.30 WIB dengan penyerahan Hasil Temuan Pemeriksaan BPK dari Tim BPK kepada Sekjen KPU. (oi/red)
Audiensi JPPR ke KPU
ertempat di Ruang Rapat Lt. 1 Gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta, rombongan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) melakukan audiensi ke KPU RI dalam rangka menjalin kerja sama dengan KPU untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2014. Rombongan yang berjumlah 9 (sembilan) orang itu diterima oleh Anggota KPU RI Drs. Hadar Nafis Gumay dan Sigit Pamungkas, S.IP, MA. Dalam kunjungan tersebut, JPPR ingin mengetahui persiapan KPU dalam proses pendaftaran partai politik yang akan berlangsung beberapa bulan lagi. ”Berkaitan dengan pemilu 2014, bagaimana persiapan KPU untuk menghadapi tahapan pendaftaran partai politik?”, tanya Yusfitriadi. Berkaitan pertanyaan tersebut, Anggota KPU-RI Sigit Pamungkas menyampaikan bahwa sekarang ini anggota KPU sedang melakukan konsolidasi ke dalam berkaitan dengan hal yang medesak untuk dilakukan.
8
Sekjen KPU menerima hasil temuan pemeriksaan BPK dari tim BPK. (foto: dod/hupmas)
Selain itu, anggota KPU sedang melakukan perumusan Peraturan KPU berkaitan dengan pencalonan kepala daerah yang sekarang ini sangat dibutuhkan oleh daerah yang akan melaksanakan pemilukada. “Berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu 2014, pendaftaran partai politik dimulai bulan Juni-Juli 2012, sedangkan verifikasi partai politik bulan Agustus, pembentukan tim seleksi KPU April 2013, jadi sekarang belum masanya pembentukan tim seleksi KPU“, ujar Sigit. Dalam waktu dekat, KPU akan melakukan rapat kerja mempersiapkan konsolidasi dengan KPU provinsi. Dalam rapat kerja tersebut akan didiskusikan perkembangan terakhir wacana Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu dan konsolidasi organisasi secara umum dalam rangka persiapan Pemilu 2014. Senada dengan Sigit Pamungkas, Hadar Nafis Gumay juga menyatakan bahwa KPU memang sedang berusaha keras dalam satu bulan ini untuk melakukan konsolidasi internal. (Ajg/Dod/Red)
Suara KPU Edisi Mei 2012
News
RDP Pertama KPU RI dengan Komisi II
P
embentukan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP), pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2012 dan persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 terkait dengan perencanaan program dan anggaran, merupakan agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) pertama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. RDP yang dihadiri oleh Mendagri, Anggota KPU periode 2012-2017dan pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU, Anggota Bawaslu dan pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) Bawaslu di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta. Pembentukan DKPP merupakan perintah Undang-Undang (UU) Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, dimana 2 (dua) bulan setelah pengambilan sumpah anggota KPU dan Bawaslu, maka anggota DKPP harus sudah dilantik juga. Komisi II DPR-RI yang diketuai oleh Agun Gunanjar menyampaikan bahwa “DKPP dibentuk mewakili stakeholders penyelenggaraan pemilu untuk memeriksa memutus pengaduan dan pelaporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu.” Pembentukan DKPP disepakati bahwa KPU, Bawaslu, Pemerintah dan DPR mengusulkan 7 (tujuh) calon anggota DKPP sesuai mekanisme kerja masing-masing lembaga yakni: 1 (satu) orang unsur
O
KPU, 1 (satu) orang unsur Bawaslu, 2 (dua) orang tokoh masyarakat yang diusulkan pemerintah dan 3 (tiga) orang tokoh masyarakat yang diusulkan DPR. Mekanisme mengenai pemilihan anggota DKPP akan dibahas oleh KPU, Bawaslu Mendagri dan Komisi II pada rapat kerja berikutnya. Pembahasan rapat berkenaan dengan pelaksanaan Pemilukada Tahun 2012, khususnya Pemilukada DKI Jakarta, dimana Komisi II DPR RI, Pemerintah, KPU dan Bawaslu akan menjadikannya barometer suksesnya pelaksanaan Pemilukada Tahun 2012 dengan langkah melakukan verifikasi dan validasi pemuktahiran data pemilih. Menambahkan hal tersebut Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan “Semangat kita sama mengenai perbaikan verifikasi dan validasi pemutakhiran data pemilih, KPU tidak akan main-main tentang Pemilukada di DKI Jakarta karena ini merupakan pertaruhan bagi kami di KPU”, tegasnya. Dalam kesimpulan rapat disepakati bahwa anggaran KPU dan anggaran Bawaslu, Komisi II DPRRI meminta KPU dan Bawaslu untuk berkirim surat kembali terkait Struktur Organisasi, Mekanisme dan Tata Kerja Kesekretariatan KPU dan Bawaslu kepada Komisi II DPR RI disertai dengan rincian pengalokasian anggaran untuk Tahun 2012, terkait struktur organisasi akan dibahas lebih lanjut dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (ajg/red)
KPU Terima Kunjungan IDEA
rganisasi International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) tanggal 2 Mei 2012 melakukan kunjungan kerja ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sekretaris Jenderal IDEA, Vidar Helgesen, hadir bersama rombongan, antara lain Gardes dan Direktur Regional Asia Pasifik, Andrew Ellis. Ketua KPU, Husni Kamil Malik, Anggota KPU Hadar Nafis Gumay, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Arief Budiman dan Juri Ardiantoro, serta Sekretaris Jenderal KPU menerima kunjungan tersebut di ruang kerja Ketua KPU. Kunjungan tersebut bertujuan untuk menjalin silaturahim antara International IDEA dengan Anggota dan Sekretariat Jenderal KPU. “Pertemuan ini awal yang baik untuk masa depan KPU kedepannya, melalui kerjasama yang saling memberikan manfaat untuk Pemilu 2014 nanti”, ujar Husni di ruang kerjanya. Dalam kunjungan yang berlangsung cukup
Suara KPU Edisi Mei 2012
singkat ini, dimulai pukul 14.00 s/d 15.30 WIB, dibahas beberapa hal penting seperti usaha-usaha untuk memperbaiki masalah kepemiluan pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya, memperbaiki demokrasi di Indonesia dan memperhatikan daerah pemilihan melalui pemetaan ulang. Selain itu disampaikan pula usulan untuk melanjutkan kegiatan konferensi–konferensi, seperti halnya yang pernah dilaksanakan KPU se-ASEAN untuk membangun kerjasama yang lebih baik. Vidar menambahkan, ”Kami juga sepakat untuk mencoba mengadakan pertemuan tersebut untuk membicarakan hal-hal terkait dengan regulasi daerah pemilihan, isu money politic serta dana kampanye”. International IDEA dan KPU bertekad untuk meningkatkan hubungan kerjasama yang erat dan baik demi suksesnya Pemilu 2014 mendatang. Acara diakhiri dengan pemberian plakat dan penyerahan kenang-kenangan dari KPU kepada International IDEA. (Dw/red)
9
News
“Cerdas Memilih” Lomba Cerdas Cermat SLTA KPU Kuningan
D
alam rangka peningkatan partisipasi masyarakat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan menyelenggarakan final lomba cerdas cermat tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) untuk kedua kalinya. Lomba Cerdas Cermat Kepemiluan dan Demokratis (LCCKD) dengan slogan “Cerdas Memilih” diikuti oleh 35 sekolah tingkat SLTA se-Kabupaten Kuningan. Dalam seleksi lomba cerdas cermat, 4 (empat) SLTA yang lolos sebagai finalis di antaranya Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) I Luragung, SMKN 2 Kuningan, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Ciawigebang, dan SMKN 3 Kuningan. Lewat pertarungan yang ketat, MAN Ciawigebang sebagai juara bertahan berhasil mempertahankan gelarnya dan kembali ke-
10
luar sebagai juara pertama LCCKD KPU Kabupaten Kuningan. MAN Ciawigebang berhasil meraih trofi setelah menyisihkan lawan-lawannya pada babak grand final, yang digelar di Restoran Lembah Ciremai, Sabtu (28/4). Acara lomba ini dihadiri oleh Anggota KPU RI Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.IP., M.Si, anggota KPU Provinsi Jawa Barat, para anggota KPU Kab/Kota se Jawa Barat, Disdikpora, Kemenag, Kesbangpolinmas, dan Guru PKn di Kabupaten Kuningan. Anggota KPU RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah dalam sambutannya mengatakan, partisipasi pemilih pemula dalam rangka peningkatan partispasi masyarakat terutama pemilih pemula jumlahnya kurang lebih 35% dan ini merupakan partisipasi publik untuk melegitimasi pemilu oleh kaum muda dan punya andil yang baik sekali, “pemilih pemula sebagai peran yang sangat penting dalam menyukseskan pemilu, layaknya pemilih pemula sebagai pemilih yang cerdas dan memilih yang berkualitas”, ungkapnya.
Ketua KPU Kabupaten Kuningan Endun Abdul Haq MPd, mengungkapkan bahwa dalam kegiatan cerdas cermat ini mempunyai aspek pendidikan, pemahaman tentang demokrasi dan kepemiluan, serta merupakan salah satu bentuk program pendidikan pemilih bagi pemula. “Tantangan yang kami hadapi untuk peningkatan partisipasi masyarakat adalah luas wilayah yang terdiri dari 32 kecamatan, 376 desa/ kelurahan di Kabupaten Kuningan dan bagaimana cara kita untuk bisa mensosialisasikan pemilu kepada seluruh masyarakat, salah satunya yang kita lakukan, yakni dengan lomba cerdas cermat”, ujarnya. Juara pertama dalam lomba cerdas cermat tersebut mendapat Piala Bergilir Bupati Kuningan, Piala Tetap Wakil Bupati Kuningan, serta bingkisan. Banyaknya peserta yang mengikuti lomba cerdas cermat ini merupakan respon yang baik dari generasi muda tentang pendidikan dalam pemilih pemula bagi proses pemilu yang demokratis kedepannya. (tdy/arf/red)
Suara KPU Edisi Mei 2012
News
Wasekjen KPU Asrudi Trijono menerima rombongan anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur. (foto: ook/hupmas)
DPRD Kalimantan Timur Diskusikan Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur 2013
J
elang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Anggota Komisi I DPRD dan KPU Provinsi Kalimantan Timur melakukan diskusi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Diskusi ini berkaitan dengan permasalahan yang akan muncul jelang Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur yang akan dilaksanakan tahun 2013 mendatang. Anggota Komisi I yang berjumlah 14 orang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Sudarno diterima oleh Wakil Sekretaris Jenderal KPU Asrudi Trijono, Kepala Biro Teknis dan Hupmas Sigit Joyowardono dan Wakil Kepala Biro Hukum Tengku Saiful Bachri di Ruang Rapat Lantai 1, Gedung KPU, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Timur Sudarno menyampaikan
Suara KPU Edisi Mei 2012
bahwa ada beberapa persoalan yang sedang dihadapi oleh DPRD dan KPU Provinsi Kalimantan Timur yaitu mengenai Pemekaran Wilayah Provinsi Kalimantan Timur menjadi Wilayah Provinsi Kalimantan Utara, yang akan terkait dengan pengisian keanggotaan DPRD dan jadwal tahapan pemilihan kepala daerah yang akan dimajukan dari jadwal. Dalam hal tesebut salah seorang anggota dari Komisi I, Saifudin DJ menanyakan, “Dalam menentukan jadwal pemilihan gubernur, kami memerlukan kepastian yang jelas dari KPU agar tidak ada perubahan anggaran”. Kepala Biro Teknis dan Hupmas menjelaskan bahwa pemekaran daerah Provinsi Kalimantan Utara tidak akan mempengaruhi status keanggotaan DPRD. Sehingga yang telah terpilih pada pemilu 2009 tidak akan berkurang masa
jabatannya, tetapi untuk anggota yang perolehan suaranya lebih besar di Kalimantan Utara yang termasuk ke dalam 19 Kabupaten hasil pemekaran Provinsi Kalimantan Utara daripada di Provinsi Kalimantan Timur, maka harus pindah tugas ke Provinsi Kalimantan Utara. Terkait dengan pemilihan kepala daerah yang akan dimajukan dari jadwal, Kepala Biro Teknis dan Hupmas, Sigit Joyowardhono menjelaskan bahwa tidak ada masalah mengenai tahapan yang akan dipercepat, tetapi harus diingat penetapan kepala daerah harus sesuai dengan akhir masa jabatan kepala daerah yang lama. Wakil Kepala Biro Hukum menambahkan persoalan yang berkaitan dengan anggaran selain dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), masih bisa dibiayai oleh Angaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). (Ajg/red) 11
Seputar
Pemilukada
Anggota KPU DKI Jakarta Jamaluddin F. Hasyim membacakan keputusan KPU DKI Jakarta terkait dengan pasangan calon yang akan bertarung dalam pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta periode 2012-2017. (Foto: Dod/Hupmas)
6 Pasangan Calon Siap Bertarung Dalam Pilgub DKI Jakarta
E
nam pasangan calon siap bertarung dalam pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta periode 2012-2017 setelah dinyatakan memenuhi syarat minimal dukungan oleh KPU DKI Jakarta. Demikian dijelaskan oleh anggota KPU DKI Jakarta, Jamaluddin F. Hasyim dalam siaran persnya di Kantor KPU DKI Jakarta, Jl. Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat, Jumat (11/5) siang. Keenam pasangan calon tersebut adalah: 1. Faisal Batubara – Biem Triani Benjamin (memiliki dukungan 487.150 jiwa) 2. Mayjen TNI (Purn) Drs. H. Hendardji Soepandji, SH – Ir. H. A Riza Patria, MBA (memiliki dukungan 419.416 jiwa) 3. Ir. H. Joko Widodo – Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM (didukung oleh PDIP, Partai Gerindra) 4. Ir. H. Alex Noerdin, SH – Letjen (Purn) Nono Sampono (didukung oleh Partai Golkar, PPP, PDS,
12
Partai Patriot, PKPB, PKDI, PRN, PPIB, PPD, PIS, PNBK, Partai Buruh, PPI, PPNU, PPDI, PNI, Partai Merdeka, PSI) 5. Dr. Ing. H. Fauzi Bowo – Mayjen (Purn) H. Nachrowi Ramli, SE (didukung oleh Partai Demokrat, PAN, Partai Hanura, PKB, PBB, PMB, PKNU) 6. Dr. H. M Hidayat Nurwahid, MA – Prof. Dr. Didik Junaedi Rachbini (didukung oleh PKS) Menurut Ketua Pokja pencalonan KPU DKI Jakarta tersebut, berdasarkan hasil penelitian seluruh berkas pencalonan (sebanyak 33 berkas), hasil pemeriksaan kesehatan, dan syarat dukungan, keenam pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat minimal dukungan untuk maju sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. “Dengan demikian, 6 (enam) pasangan calon yang telah mendaftar, seluruhnya memenuhi syarat
Suara KPU Edisi Mei 2012
Seputar minimal dukungan untuk maju sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta,” tandasnya. Senada juga dijelaskan oleh Ketua KPU DKI Jakarta, Dahliah Umar, bahwa keenam pasangan calon tersebut dinyatakan lolos untuk mengikuti pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta setelah memenuhi 3 (tiga) persyaratan yang ditetapkan oleh KPU DKI Jakarta, yaitu persyaratan administrasi, persyaratan kesehatan, dan persyaratan dukungan. “Untuk persyaratan dukungan, harus memenuhi syarat minimal, yakni, untuk parpol 15% jumlah kursi atau 15% jumlah suara, sedangkan untuk perseorangan minimal harus mencapai 407.300 jiwa,” urai Dahlia. Surat Keputusan penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memenuhi syarat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 tersebut tertuang dalam Keputusan KPU DKI Jakarta Nomor: 20/Kpts/ KPU-Prov-010/2012 . Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Sehari setelah penetapan pasangan calon (12/5), melalui Pengumuman Nomor: 267 /KPU-PROV010/V/2012, KPU Provinsi DKI Jakarta melakukan pengundian nomor urut, nama, dan foto pasangan
Suara KPU Edisi Mei 2012
Pemilukada
calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012. Berikut nomor urut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta : 1. DR. Ing. H. Fauzi Bowo – Mayjen (Purn) H. Nachrowi Ramli, SE. 2. Mayjen TNI (Purn) Drs. H. Hendardji Soepandji, SH. – Ir. H. A. Riza Patria, MBA. 3. Ir. H. Joko Widodo – Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM. 4. DR. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA. – Prof. DR. Didik Junaedi Rachbini. 5. Faisal Batubara – Biem Triani Benyamin. 6. Ir. H. Alex Noerdin, SH. – Letjen Marinir (Purn) H. Nono Sampono. Proses pengundian nomor urut tersebut diselenggarakan dalam rapat pleno KPU Provinsi DKI Jakarta di Hotel Sultan, Jl Gatot Soebroto, Jakarta, Sabtu malam. Keenam pasangan calon hadir lengkap dengan para pendukungnya masing-masing. Nomor urut ini selanjutnya dapat digunakan pasangan calon untuk melakukan kampanye di Jakarta yang berlangsung pada 24 Juni-7 Juli. Nomor urut ini juga akan dipilih oleh pemilih dalam pemungutan suara 11 Juli 2012 mendatang.
13
Seputar
Pemilukada
Rakyat Buton Memilih Pemimpin Via PSU
H
arapan masyarakat Buton agar Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada di daerah itu digelar secepatnya akhirnya terkabul. PSU Pemilukada di Kabupaten Buton berlangsung pada hari Sabtu, tanggal 19 Mei 2012 dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara sebanyak 515 TPS dan jumlah pemilih sekitar 185.151 pemilih. PSU Pemilukada di Kabupaten Buton diikuti 7 pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU Kab. Buton sesuai dengan Keputusan KPU Kab. Buton Nomor : 31/ Kpts/ KPU-KAB/PSU-PKD/IV/Tahun 2012 tanggal 25 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, sesuai nomor urut dan partai pengusungnya yaitu, (1).Yasin Wilson - Abdul
14
Rachman dari perseorangan (2). Dr. Azhari – H. La Naba Kasim dari PPP, PKB, PDP, PBR, P.Barnas, PNI Marhens, P. Merdeka (3). Agus Feisal Hidayat, S.Sos, M.Si – Yaudu Salam Adjo, S.Psi dari Golkar dan PKS (4). Drs. H. Djaliman Mady, MM – Muh. Saleh Ganiru, S.Ag dari P. Hanura, PKB dan PKNU (7). Ali La Opa, SH – Drs. La Diri, MA dari PDIP, PPD, PKPI, PPPi (9). Samsu Umar Samiun – Drs. La Bakry, M.Si dari PAN, PPRN, PDK (10). H. La Uku, SH – Dani, B.Sc dari P. Demokrat, P. Gerindra, PPNUI, P. Pelopor, P.Buruh, P. Kedaulatan, Pakar Pangan, PBB, PPI, PMB dan PSI . Nomor urut 5, 6 dan 8 tidak ada karena setelah melalui verifikasi, pasangan calon yang menggunakan nomor urut tersebut pada pemilukada sebelumnya, tidak lolos pada PSU kali ini, mereka adalah: (5). La Sita Zuliadin, (6). Safrin Hanamu – Ali Hamid dan (8). Edi Karno – Zainuddin. Proses penghitungan suara PSU Pemilukada di Kabupaten Bu-
ton berlangsung dalam suasana kondusif dan damai. Dikatakan aman ini setelah Tim liputan dari KPU, anggota KPU Provinsi Sultra Ardin, anggota KPU Kab. Buton, Alimudin memantau jalannya penghitungan suara di beberapa TPS diantaranya TPS 002 Kel. Wakaokili, Kec. Pasarwajo, kemudian TPS 01 Kel. Warinta, Kec. Pasarwajo serta TPS 02 Kel. Warinta, Kec. Pasarwajo. Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Ardin mengatakan “Coba anda lihat disini bahwa pelaksanaan penghitungan suara di TPS ini berjalan dengan lancar dan aman-aman saja, malah kami mengundang Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar untuk datang menyaksikan pelaksanaan pemilukada ini”, demikian katanya. Dari hasil penghitungan suara di TPS 01 Kel. Warinta, Kec. Pasarwajo, posisi tiga besar berturut-turut ditempati oleh pasangan nomor urut 2 dengan 126 suara, kemudian pasangan nomor urut
Suara KPU Edisi Mei 2012
Berita
Suasana penghitungan suara di TPS pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada di Kabupaten Buton. (Foto: Oi/Hupmas)
9 dengan 93 suara dan pasangan nomor urut 3 dengan 51 suara. Sedangkan di TPS 02 Kel. Warinta, Kec. Pasarwajo, posisi tiga besar berturut-turut ditempati oleh pasangan nomor urut 3 dengan 87 suara, kemudian pasangan nomor
S
Daerah
hati masyarakat untuk memimpin Buton selama 5 tahun kedepan, untuk lebih lengkapnya siapa yang menang nanti kita tunggu saja rekap di KPU Kabupaten Buton yang direncanakan pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2012 mendatang”, katanya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa MK meminta agar Pemerintah Kabupaten Buton melaksanakan putusan MK 91/PHPU.D-IX/2011, 92/PHPU.DIX/2011, dan 93/PHPU.D-IX/2011 dengan menggelar PSU selambatlambatnya 12 April 2012, namun baru terlaksana pada tanggal 19 Mei 2012. ( IBN – OI )
urut 9 dengan 85 suara dan pasangan nomor urut 2 dengan 36 suara. Anggota KPU Kab. Buton, Alimudin mengatakan “Dari hasil penghitungan suara di dua TPS tersebut pasangan nomor urut 2, 3 dan 9 saling bersaing mengambil
TOT Guru PKn Di Kabupaten Pasuruan
osialisasi bagi pemilih pemula bisa dilakukan secara efektif bila dilakukan oleh guru di sekolah, sedangkan pelajaran yang berhubungan dengan pemilu adalah pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Untuk itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasuruan melaksanakan Training of Trainer (ToT) Kepemiluan bagi Guru PKn SMA/SMK/MA se-Kabupaten Pasuruan dalam Upaya Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Derah (Pemilukada). TOT guru PKn tersebut dilaksanakan hari Senin (14/5) di Aula SMK 1 Grati. Acara dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Suara KPU Edisi Mei 2012
(Dikbud) Kabupaten Pasuruan, Edie Sasmito. Hadir pula Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pasuruan, Munif Armuzah. Dalam sambutannya Edie Sasmito menyampaikan bahwa “peserta unas (kelas 3) 2012 Kabupaten Pasuruan berjumlah 12.000, serta belum termasuk kelas 2 dan lingkungan Kemenag. Dengan data tersebut potensi pemilih pemula Kabupaten Pasuruan pada Pemilukada 2013 mendatang bisa mencapai sekitar 50.000 atau 4% dari total pemilih”, tandasnya. Yang menjadi pembicara dari KPU Prov. Jawa Timur, Agung Nugroho dan dari akademisi, Moch Sodiq. Kegiatan tersebut mengundang 50 guru dari lingkungan Dikbud dan 50 guru dari lingkungan Kemenag yang telah ditentukan sebelumnya oleh masing-masing
induk, pendidikan dan kebudayaan ( Dikbud) maupun Kemenag. Kegiatan yang dilakukan KPU ini bertujuan untuk mendukung pembelajaran tentang kepemiluan yang nantinya diimplementasikan dalam kurikulum PKn. Adapun materi dalam ToT tersebut meliputi cara memilih pemimpin, arti demokrasi, penyusunan daftar pemilih, angka partisipasi pemilih dan pemungutan penghitungan suara, dan sebagainya. Dalam sesi tanya jawab, guru SMAN 1 Tosari, guru SMKN 1 Gempol, guru SMK Dewantoro Purwosari, mengajukan pertanyaan: pertama, tentang ukuran pemilu sukses dan berkualitas. Kedua, kenapa KPU jadi sasaran atas ketidakpuasan pendukung peserta pemilu. Ketiga, banyaknya money politic. (hm)
15
News Berita Dalam
Gambar
Audensi DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan KPU RI (22/05/2012)
Audensi JPPR dengan KPU (8/05/2012)
RDP Pertama KPU-RI dengan Komisi II (21/05/2012) 16 16
Suara KPU Mei 2012 Suara KPUEdisi Edisi Mei 2012
