KPU KABUPATEN KUNINGAN

KPU KABUPATEN KUNINGAN

0


BAGIAN 1 Penyelenggara Pemilihan Umum

A. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 1 bahwa yang dimaksud dengan Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakn secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang; KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Adapun masa keanggotaaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU

1


Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dilakukan. Sementara di tingkat bawah setiap KPU Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang untuk membentuk badan peyelenggara Adhoc di wilayah kerjanya masing-masing, yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk tingkat kecamatan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa/kelurahan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tingkat TPS. Hal ini mengacu kepada ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 10 Ayat (1) Huruf c. Pada pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 penyelenggara Adhoc di Kabupaten Kuningan meliputi 32 PPK, 376 PPS, dan 2.595 TPS. Sedangkan untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 jumlah PPK dan PPS tetap sama, namun terjadi penyusutan jumlah TPS yang tadinya sebanyak 2.595 menjadi 2.271 TPS. Adapun tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota termasuk di dalamnya KPU Kabupaten Kuningan menurut ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 adalah sebagai berikut : 1. Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota; b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; e. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

2


f.

g.

h.

i.

j.

k.

l. m.

Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara; Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK; Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya; Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya; Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota; Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai

3


sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; n. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan p. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan. 2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota; b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi; g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan

4


membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; h. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; i. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu; j. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; k. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan m. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan. Agar terarah dan terencana secara sistematis, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPU Kabupaten Kuningan memiliki Visi dan Misi sebagai berikut : 1. Visi Terwujudnya Pemilukada 2013 dan Pemilu 2014 yang demokratis, langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil, serta akuntabel.

5


2. Misi a. Menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kuningan; b. Menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di Kabupaten Kuningan; c. Menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Kuningan; d. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik masyarakat Kabupaten Kuningan untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu yang luber, jurdil, akuntabel, edukatif dan beradab; e. Melayani dan memperlakukan peserta Pemilu di Kabupaten Kuningan secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilu secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6


Komisioner KPU Kabupaten Kuningan Periode 2013-2018

Nama

Jabatan

Alamat

Ketua merangkap Anggota

Kelurahan Windusengkahan RT 07 RW 02 Kec. Kuningan Kab. Kuningan

Hj.HENI SUSILAWATI, S.Sos.,MM

Anggota

ASEP Z. FAUZI, S.Pd.I

Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

Anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan

Desa Kutaraja RT 03 RW 01 Kec. Maleber Kab. Kuningan

Desa Cirahayu RT 16 RW 08 Kec. Luragung Kab. Kuningan

DADAN HAMDANI, S.E Anggota Divisi Logistik dan Perencanaan

Desa Sindangsari RT 02 RW 10 Kec. Sindangagung Kab. Kuningan

AGUS ISMAIL Y., M.Pd.I Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan JAJANG ARIFIN, S.Sos

7

Desa Parung RT 07 RW 02 Kec. Darma Kab. Kuningan


Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan

Nama

Jabatan

Alamat

Sekretaris KPU

Jalan Siliwangi Desa Nanggela Kec. Mandirancan Kab. Kuningan

Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Pemilih

Jl. Paleben Kel. Cigadung RT 08 RW 02 Kec. Cigugur Kab. Kuningan

Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Ligistik

Komplek Harmony Regency RT 05 RW 02 Desa Kedungarum Kec. Kuningan

Kepala Sub Bagian Hukum

Gang Siaga VI RT 01 RW 01 Kelurahan Purwawinangun Kuningan

Kepala Sub Bagian Progam dan Data

Dusun. Manis Desa Kasturi RT 04 RW 01 Kec. Kuningan

UPI SOPHIAN, S.H

JAJANG JAMALUDIN, S.Sos

ASEP P. RUSPENDI, S.E

Dedi Fristiadi, S.H

DUDUNG A. ROKHMAN, S.E

8


Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan

Nama

Jabatan

Alamat

Pelaksana

Kelurahan Cijoho RT 15 RW 03 Kec. Kuningan Kab. Kuningan

Pelaksana

Desa Mandalajaya RT 03 RW 05 Kec. Maleber Kab. Kuningan

Pelaksana

Perumahan Pesona Alam Kuningan Blok B1 No. 04 Kel. Cipari Kec. Cigugur

Pelaksana

Tridaya Indah 2 Blok C9 No. 13 Desa Sumber Jaya Tambun Selatan Kab. Bekasi

Pelaksana

Jl. Letnan Sule Burujul RT 02 RW 05 Kel. Setiaratu Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya

Jaja Zaenal Arifin

Karmiati, S.Sos

Yepi Yogantara, S.IP

Ifaj Fajar Aiman, S.H

Yulvita Gumanti, S.E

9


Nama

Jabatan

Alamat

Pelaksana

Jl. PHH Mustofa Gang Babakan Gempol No. 7 Bandung

Pelaksana

Lingkungan. Lamepayung RT 05 RW 07 Kelurahan Kuningan

Pelaksana

Dusun Pahing RT 08 RW 03 Desa Rambatan Kec. Ciniru Kuningan

Pelaksana

Jl. Pembangunan Barat RT 04 RW 07 Desa Tuk Kec. Kedawung Kab. Cirebon

Pelaksana

Desa Karoya RT 17 RW 08 Kec. Cipicung Kab. Kuningan

Pelaksana

Desa Karoya RT 16 RW 08 Kec. Cipicung Kab. Kuningan

Cecep Husni Mubarok, S.Kom

Sumarno

Oban Sarbini, A.Md

Rismayati, A.Md

Iwan Hernawan

Rahmat Taofik

10


Nama

Jabatan

Alamat

Pelaksana

Lingkungan Lamepayung RT 05 RW 07 Kelurahan Kuningan

Tenaga Pramubakti

Desa Pancalang RT 01 RW 04 Kec. Pancalang Kab. Kuningan

Tenaga Pramubakti

Jl. KH. Abdul Halim RT 01 RW 01 Desa Tonjong Kab. Majalengka

Tenaga Pramubakti

Desa Susukan RT 02 RW 05 Kec. Cipicung Kab. Kuningan

Tenaga Pramubakti

Jl. Siliwangi No. 10 Kelurahan Purwawinangun Kuningan

Tenaga Pramubakti

Jl. Moh. Toha No.10 RT 15 RW 02 Kel. Ciporang Kuningan

Rinawati

Ade kusnandar

Muhammad Mucholidin

Yan Ferdiana

Helda Sintanesa

Iim Abdul Hakim

11


Nama

Jabatan

Alamat

Tenaga Pramubakti

Lingk. Ciarja RT 19 RW 03 Kel. Ciporang Kuningan

Tenaga Pramubakti


Satpam

Lingkungan Lamepayung RT 05 RW 07 Kelurahan Kuningan

Satpam


Dani Ramdani

Adi Sucipto

Iyan Sudiaman

Dede Kurniadin

12


Tenaga Outschorcing Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun 2014

Nama

Jabatan

Alamat

Tenaga Outschorcing Tahun 2014

Desa Widarasari Kec. Kramatmulya Kab. Kuningan


Dusun Dua RT 06 RW 02 Desa Tanjungkerta Karangkancana Kuningan


Perum Korpri Cigintung Blok A No. 79 Kel. Cigintung Kec. Kuningan

Yudi Kurniadi, S.Kom

Yudhi Maulana A., S.Kom

Tya Mareta Ekaningrum, S.Pd

13


Anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Kuningan Pemilihan Umum Tahun 2014 No

1

2

3

4

5

6

7

8

PPK

KUNINGAN

CIGUGUR

GARAWANGI

SINDANGAGUNG

CINIRU

HANTARA

CILIMUS

JALAKSANA

Anggota PPK

Sekretariat PPK

1. Yanto Nopriyanto, S.Pd. 2. Muhamad Syahid, S.Ag. 3. Yusuf Hermansyah, A.Md. 4. Agusty. HA. 5. Endang Wintarsa 1. Iwan Darwansyah, S.Pd. 2. Ir. H. Dadan Supardan 3. Awan Purwadi, S.T. 4. Yaya Hudaya, S.H. 5. Taufik Syafaat, A.Ma. 1. Aman, A.Ma.Pd. 2. D. Mahmudin Kosasih 3. Mulyawan, S.Pd. 4. Fahmi Antoni 5. Sa’an 1. Memet Slamet 2. Komarudin Sudana, S.H. 3. Aas Solihan, S.Sos. 4. H. Abdul Sidik, S.P. 5. Suryaman 1. Lukman, S.Pd., M.Si. 2. Juhanab, S.Pd. 3. Tarsono, S.Pd.I. 4. Andi Kustandi, S.T. 5. Efa Septia Nurida, S.E. 1. Kusnaya, S.Pd. 2. Bobon Robinto, S.Pd. 3. Haerdianto 4. Ono Rukmana, S.Pd.I. 5. Pepen Supendi, S.Kom. 1. Beni Baeturohman, SH 2. Asep Saiful Rohman, S.Pd.I 3. Abdul Bari, S.Pd. 4. Rudi Eka Suryadi 5. Abdullah Syukron, S.E.

1. Indra Bayu P., S.STP 2. Wahyu Ilahi 3. Rahmat

1. 2. 3. 4. 5.

1. M. Suryamin, S.IP. 2. Nono Darsono, S.E. 3. Wawan Gunawan

Raslam Evi Fitriyanti Masduki Sahidi, S.Th.I. Yulyanto, S.Kom.

14

1. Hj. Iin Hartini, S.Sos.,M.Si. 2. Sukmarahmayani, S.AP. 3. Tatang Rustandi

1. Iman Hardiman, S.Sos 2. Dudi Setiabudi Harto, SH 3. Deden Fachrudin, SE

1. Hj. Ella Suswati, M.Si 2. Sahabudin, S.Ag 3. Engkos Kosasih, SE

1. Udin, S.Pd. 2. Arwi Suharyati, S.IP. 3. Udin Samsudin, S.E.

1. Supriatna, Sm. HK. 2. Dudin Jamaludin, S.Pd. 3. Kuswanto, S.E.

1. Drs. Dudi Sudiana 2. Totong Supiyanto 3. Ferry Riand. E


No

9

10

11

12

13

14

15

16

17

PPK

KARAMATMULYA

JAPARA

CIGANDAMEKAR

PASAWAHAN

PANCALANG

MANDIRANCAN

CIAWIGEBANG

CIPICUNG

LEBAKWANGI

Anggota PPK 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.

Indra Parlindra, S.Pd. Titi Sri Haryati Dani Nurhamdani, S.Pd.I. Maman Ermawan P., SE Tatang Kusnandar Suhari, S.Pd.SD. Hasan Bahri, S.Pd.I. Hafied Juarsa Saefudin, S.Ag. Umar, S.Pd. Oman Abdurahman, S.Ag. Maman Suherman, Ir. Hambali, S.Pd.I., M.Pd.I Dulhalim Hendri Gunawan, SE Azhari, S.Pd., M.Si. Agus Sufendi, S.Pd. Agus Saefudin, S.Sos. Kurnen Nurul Hudaya, S.Pd. Ishaq Yakub, Drs., M.Pd.I. Ima Ismawati, S.Pd.I. Lukman Hakim, S.Pd. Radiman, S.IP. Cupredi Suarna, S.Pd. Ahmadi, S.Sos., M.M.Pub. Iwan Herawandi, S.Kom. Yan Tresiyana, A.Md. Dudung Abdurahman, S.Sos Badrudin, S.Ag. Nana Maulana, S.Pd.I. Abdullah Amin, S.Pd.T. Andi Mamat Nurohmat, S.Pd.I. Rusda, S.Pd. Asep Gunawan, S.Pd.I. Agus Edi Rustandi Hermanto, S.Pd. (alm) Alek Kusuma Udin Khaerudin, M.Pd. Asep Supriadi Dede Sulaeman, S.Pd. Iip Saepudin, S.Pd. Yopi Lesmana, S.Pd.I.

15

Sekretariat PPK 1. Ahmiani Sediapatmi, S.E. 2. Apud S Bahtiar, S.Sos. 3. Dadang Gunawan, S.Sos.

1. Entang Snatoni, S.Sos. 2. Arif Hidayat, S.E. 3. Ikin Asikin, S.Sos.

1. H. Oom Sumarna, S.AP. 2. Drs. Usep Yusef 3. Efit Noviah, S.E.

1. Drs. Dadang Darmadji 2. Naning Nurnaningsih 3. Idi Rosidi

1. Yusup Hermanto, S.AP. 2. Tatang Sutarna, M.Si. 3. Ucu, S.H.

1. Sunandri, S.E., M.Si. 2. Winda Yuliantika, M.Si 3. Sukarna

1. Asikin, S.Pd. 2. Setyo Handayani, A.Md. 3. Ade Bunyamin, S.E., M.Si.

1. Setia Gunadi, SH 2. Yani Nurbayani, SE 3. Sutisno

1. Husein, A.Md., S.E. 2. Dadang Sudiana, S.IP. 3. Tasjuna


No

18

19

20

21

22

23

24

25

26

PPK

MALEBER

CIDAHU

KALIMANGGIS

LURAGUNG

CIMAHI

KARANGKANCANA

CIWARU

CIBINGBIN

CIBEUREUM

Anggota PPK 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.

H. Suha, S.Ag., M.Pd.I. Didin Saepudin, S.Pd. Didik Darmadi, S.Pd. Aripuddin Usman Yusup, S.Pd. Dadang Mardiana, M.Pd. Agung M. Noer, M.Pd. Yopi A. Shopyudin, S.Pd. Yayat Sudrajat, S.Pd. Memed Karmedi, S.Pd. Rakim Sugiarto, S.Pd.SD. Komara, S.P. Hendra Irawan, S.Pd. Momon Nurjaman Muhidin Tata Tajudin, A.Md. Ade Riki, A.Ma. Jamaludin, S.Pd.I. Dedi Karsadi, S.Pd.I. Dian Adi Rusdiadi, S.Pd.I. Eka Sofyan Kasum, S.Pd.I. Gugun H. Nugraha, S.Kom Amar Surya, S.I.P. Toto Rosmana, S.Pd., MM. H. Dedi Hidayat, M.M.Pd. Gugun Sukma K., S.Pd. Sutarno Maman Casman, S.Pd. Sutarjo, S.Pd. Depi Nur Rohmah, S.Pd. Aas Firmansyah, S.AP. Tarim Suwardiman, A.Md. Nosa Sugesa, S.P. Jojo Sujana, S.I.P. Dadang Cunandar, S.Pd. Amas Mashuri, S.P. Muhammad Taufik, S.Pd. Dedi Alimuradi, A.Md. Agas Suardi, M.M.Pd. Carib R, S.Pd. Andi Kusyono, S.Pd. Wawan Adhikurnia, S.E. Ono Dharsono, M.M.Pd.

16

Sekretariat PPK 1. Agung Gumelar, M.Si. 2. A. Kusnandar, S.E. 3. Rosid, S.E.

1. Karwiyana, S.Sos. 2. Andi, S.E. 3. Ahim

1. Jana, S.Sos. 2. Ono Narsono, S.E. 3. Alimudin

1. Jaja Sutarja, S.E. 2. Haris Risnandar 3. Suhartono

1. Nana Rusdiana, S.Sos. 2. Emay Rosmayati, S.E. 3. Sunarto, S.E.

1. Drs. Asep Yuli Sudiana 2. Yaya Waluya, S.E. 3. Mashud

1. Nana Kusmana, S.Sos. 2. Dulnusi 3. Taopik Rahmat

1. Iwa Sukiwa, S.E. 2. Dasman 3. Dede Rismadi, S.IP.

1. Hindun, S.IP. 2. Rohdi Hidayat, S.IP. 3. Sutarjo, S.E.


No

27

28

29

30

31

32

PPK

KADUGEDE

NUSAHERANG

DARMA

SUBANG

CILEBAK

SELAJAMBE

Anggota PPK 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.

Engkos Kosasih, S.H. Asep Gani Nurjaman, S.Pd Bambang Supriyadi, S.Pd. Sukisna, S.Pd. Asep Budi Hartono, M.Pd. Wawan Darmawan Kamus Hidayat, M.Pd. Tatin Yudha Febriyanti, SH Ryan Febriansyah Rudiyanto, S.Pd. Jejen Jaenal Mutakin Euis Mulyasari, S.E. Ima Mutasim, S.Sos.I. Nono Sutriono, S.I.P. Tatang A. Somantri, S.Pd. Zainul Hikayat, S.Pd., M.P. Iwan Ridwan, S.Pd.I. Arip Saripudin, S.Pd.I. Waryo, S.Pd., MM. Muhamad Wahyudi Iman Hilmansyah, S.Sos. Dadang Sudarno, S.E. Didi Setiadi, S.A.P. Abidin, S.AP. Rasim, S.Pd., M.M. Maman T.R., S.Pd., M.Si. Harry Sucipta, S.K.M. Khaerul Anwar, S.Pd. Meti Suciati, S.P. Soma, S.Pd.

17

Sekretariat PPK 1. Amin Sudirja, S.AP. 2. Adang 3. Uyud, S.Hut.

1. Dindin Nurjaman, BA. 2. Nana Hendiana 3. Mapud Maulana

1. Oting, S.AP. 2. Emod Ependi, S.IP. 3. Suryana, S.IP.

1. Drs. Asep Yuli Sudiana 2. Kaspun, S.AP., MM 3. Ade Eli Siti Mufliaroh, S.AP

1. Abdulah, S.AP. 2. Yaya Wahyudin 3. Asep Suwarno, S.AP.

1. Rahman, S.Pd., M.Si. 2. Dede Herdiana, S.AP. 3. Ukar Sukari, S.IP.


B. Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) Dalam sejarah pelaksanaan Pemilu di Indonesia, istilah pengawasan Pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut terbangun trust di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante. Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protesprotes atas banyaknya dugaan pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena palanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif, akhirnya munculah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan kualitas Pemilu 1982. Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut Undang-Undang ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah

18


lembaga adhoc yang terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui UndangUndang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik. Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. (sumber: www.bawaslu.go.id).

19


Tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota termasuk Panwaslu Kabupaten Kuningan menurut ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 adalah : 1. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten; 2. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu; 3. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana; 4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti; 5. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang; 6. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota; 7. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung; 8. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan 9. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun kewajiban Panwaslu Kabupaten/Kota menurut ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

20


1. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu pada tingkatan di bawahnya; 3. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu; 4. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; 5. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota; dan 6. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21


Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Kuningan

Nama

Jabatan

Alamat

Ketua

Desa Kertaungaran RT 06 RW 03 Kec. Sindangagung Kab. Kuningan

Divisi SDM dan Organisasi UM. ABDU AZIZ, S.Pd., MH. Anggota Divisi Hukum dan Hubungan Lembaga

Desa Cikupa RT 03 RW 01 Kec. Darma Kab. Kuningan

ALI HANAFIAH, SH Anggota Divisi Pengawasan dan Pelaporan EDAH JUBAEDAH, SH

Sekretaris DUDI SURYADI, SH

22

Desa Kalapagunung RT 05 RW 01 Kec. Kramatmulya Kab. Kuningan Jalan Pramuka Gg. Tunas 2 No.307 Kelurahan Purwawinangun Kuningan


Galery Photo Kegiatan Pelantikan Anggota KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Periode 2013-2018

23


Galery Photo Kegiatan Suasana Rapat Koordinasi Internal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan

24


Galery Photo Kegiatan Kegiatan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kuningan

25

KPU KABUPATEN KUNINGAN

Recommend Documents