Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun Page 1

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang KPU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kerja (PK) yang dilaporkan setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Kinerja (LK). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan kinerja instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggraan yang berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran. Cikal bakal lahirnya SAKIP LAKIP adalah berasal dari Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dimana didalamnya disebutkan Mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah. Dengan adanya sistem SAKIP dan LAKIP bergeser dari pemahaman "Berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan" menjadi "Berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan pada akhir periode bisa tercapai". Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan

Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun

Page | 1

reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dalam penilaian LAKIP, materi yang dievaluasi meliputi 5 komponen. Komponen pertama adalah perencanaan kinerja, terdiri dari renstra, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja dengan bobot 35. Komponen kedua, yakni pengukuran kinerja, yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, dan implementasi pengukuran dengan bobot 20. Pelaporan kinerja yang merupakan komponen ketiga, terdiri dari pemenuhan laporan, penyajian informasi kinerja, serta pemanfaatan informasi kinerja, diberi bobot 15. Sedangkan evaluasi kinerja yang terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi, diberi bobot 10. Untuk pencapaian kinerja, bobotnya 20, terdiri dari kinerja yang dilaporkan (output dan outcome), dan kinerja lainnya. LAKIP ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Sarolangun selama Tahun Anggaran 2016. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2016 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2016 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Sarolangun selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja. B. Kedudukan dan Tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota. a. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun berkedudukan di Ibukota Kabupaten Sarolangun b. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU 1) Tugas dan Wewenang a) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, meliputi : 1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota; 2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; 4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; 5. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;


Page | 2

6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; 7. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara; 8. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK; 9. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; 10. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya; 11. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya; 12. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota; 13. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; 14. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; 15. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan 16. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

b) Dalam Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, meliputi : 1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota; 2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;


Page | 3

3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; 4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; 5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; 6. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi; 7. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; 8. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; 9. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu; 10. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; 11. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; 12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan 13. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

c) Dalam Penyelenggaraan Pemilu bupati/walikota, meliputi : 1. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota; 2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; 3. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya; 5. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;


Page | 4

6. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota; 7. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; 8. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi; 9. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan; 10. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan; 11. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; 12. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya; 13. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya; 14. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi; 15. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan; 16. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; 17. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; 18. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi; 19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota; 20. Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan 21. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.


Page | 5

2) Kewajiban Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu Gubernur, Bupati, dan Walikota meliputi: 1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu; 2. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara; 3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat; 4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi; 6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI; 7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu; 9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota; 10. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota; 11. Melaksanakan keputusan DKPP; dan 12. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan. c. Tugas, Fungsi, Wewenang dan Kewajiban Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun 1) Tugas a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu; b. Memberikan dukungan teknis administratif; c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu; d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi; e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;


Page | 6

f.

Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota; g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang -undangan.

2) Fungsi a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kabupaten/Kota; b. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten/Kota; c. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten/Kota; d. Membantuperumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota; e. Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten/Kota; f. Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota; g. Membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kabupaten/Kota; h. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kabupaten/Kota; i. Membantu penyusunankerjasama antar lembaga di Kabupaten/Kota; j. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota.

3) Wewenang a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU; b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. Mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Kabupaten/Kota; dan d. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4) Kewajiban a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan; b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota. d. Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun terdiri dari 4 (empat) Sub Bagian yaitu : 1. Subbagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu.


Page | 7

2. Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye. 3. Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota, pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih. 4. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta dokumentasi. C. Struktur Organisasi 1. Sumber Daya Manusia Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya KPU Kabupaten Sarolangun didukung oleh 13 orang pegawai dari berbagai keahlian dan latar belakang pendidikan berbeda yang terdiri dari PNS Sekretariat KPU (organik) 8 orang, PNS Pemerintah Daerah 5 orang. Sedangkan tenaga honorer Pemerintah Daerah maupun tenaga kontrak KPU berjumlah 14 orang serta tenaga kontrak (IT) untuk menunjang kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017 sebanyak 8 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai (PNS) di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) golongan, antara lain: SMA, D3, dan S1. Rincian jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel 1. Daftar Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun Menurut Pendidikan Formal (s/d Desember 2016)

NO

PENDIDIKAN FORMAL

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

JUMLAH

1

S-1

5

2

7

2

D-III

-

1

1

3

SMA

3

2

5

8

5

13

Jumlah


Page | 8

2. Diklat Teknis Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun secara periodik mengirimkan Pejabat Struktural maupun Staf untuk mengikuti pendidikan non formal berupa Diklat/Kursus/Bimtek. Sampai pada Tahun 2016 Diklat/Kursus/Bimtek ini telah diikuti antara lain :  Bimtek Aplikasi SPM dan GPP Satker : 2 orang  Sosialisasi Aplikasi SAKPA, SPM, dan Bagan Alur Standar : 2 orang  Sosialisasi Aplikasi Pin PP SPM : 2 orang  Bimtek Monev : 2 orang  Bimtek Situng : 1 orang  Bimtek Sidalih : 1 orang  Bimtek SITAP : 2 orang  Rapat Kerja Penyusunan Laporan Keuangan : 2 orang  Diklat Pengadaan Barang dan Jasa : 8 orang  Diklat PPAKP Kelas Manajerial : 1 orang 3. Sarana Prasarana Penunjang Sarana Prasarana KPU Kabupaten Sarolangun, secara umum terdiri dari : 1) Tanah Kantor : 3.500M 2) Bangunan Kantor : 668 M 3) Bangunan Gudang : 200 M 4) Kendaraan Roda 4 (APBN) : 3 Unit Kendaraan Roda 4 (Pinjaman Pemda) : 3 Unit 5) Kendaraan Roda 2 (APBN) : 6 Unit Kendaraan Roda 2 (APBD) : 4 Unit 6) Inventaris Kantor lainnya : - Komputer : 20 Unit - Printer : 17 Unit - Laptop : 3 Unit Tanah dan 3 unit kendaraan bermotor merupakan hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun, sedangkan 3 unit kendaraan roda 4 dan 6 unit kendaraan roda dua adalah milik KPU. 4. Bagan dan Struktur Organisasi Bagan dan Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun dibentuk berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum


Page | 9

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan bagan dan struktur organisasi sebagai berikut : Gambar 1. Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Ketua Ahyar, S.Th.I

Divisi Hubungan Antar Lembaga dan SDM

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Thoriq Kurniawan, S.Pd

Muhammad Fakhri. HS, S.Pd.I

Aliwardana, S.Kom

Asriyadi, S.Sos.I

Divisi Perencanaan, Anggaran dan Logistik

Divisi Data Pemilih dan Sosialisasi

Divisi Hukum dan Pengawasan

Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan

KETUA

ANGGOTA

Sekretaris Tenaga Profesional

Kasubbag Program dan Anggaran

Kasubbag Hukum

Kasubbag Teknis dan Hubungan Masyarakat

Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik

Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun

Sekretaris

Subbag Program dan Anggaran

Subbag Hukum

Subbag Teknis Pemilu dan Hupmas


Subbag Keuangan, Umum dan Logistik

Page | 10

Tabel 2. Daftar Nama Anggota dan Pejabat Struktural pada Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

NAMA Ahyar, S.Th.I

JABATAN

Thoriq Kurniawan, S.Pd

Ketua dan Divisi Hubungan Antar Lembaga dan Sumber Daya Manusia Anggota dan Divisi Perencanaan, Anggaran, dan Logistik

Muhammad Fakhri HS, S.PdI

Anggota dan Divisi Data Pemilih dan Sosialisasi

Ali Wardana, S.Kom

Anggota dan Divisi Hukum dan Pengawasan

Asriyadi, S.Sos.I

Anggota dan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan

Basyaruddin Lubis, S.Pd

Sekretaris

Mutiah Fitri, SH. Wahyu Roma Primadona, SH M. Arif Suryandi Lingga, SH

Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Kasubbag Program dan Data Kasubbag Hukum

Ahmad Jumadil, S.Sos

Kasubbag Teknis dan Hubungan Masyarakat

D. Kondisi Eksternal KPU Kabupaten Sarolangun berada di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Kabupaten yang dikenal dengan daerah Sepucuk Adat Serumpun Pseko merupakan Kabupaten pemekaran yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 pada tanggal 12 Oktober 1999, bersamaan dengan Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Secara administrasi, Kabupaten Sarolangun terbagi menjadi 10 Kecamatan, 149 Desa dan 9 Kelurahan dengan luas wilayah 6.174 km2, yang terdiri dari Kecamatan Batang Asai 858 km2 (13,90%), Kecamatan Limun 799 km2 (12,94%), Kecamatan Cermin Nan Gedang 320 km2 (5,18%), Kecamatan Pelawan 330 km2 (5,34%), Kecamatan Singkut 173 km2 (2,80%), Kecamatan Sarolangun 319 km2 (5,17%), Kecamatan Bathin VIII 498 km2 (8,07%), Kecamatan Pauh 1.770 km2 (28,67%), Kecamatan Air Hitam 471 km2 (7,63%), Kecamatan Mandiangin 636 km2 (10,30%). Jarak dari ibukota Provinsi Jambi ke ibukota Kabupaten Sarolangun sekitar 180 Km dan dapat ditempuh dalam 4 jam dengan kendaraan roda empat. Gambar 3. Peta Wilayah dan Dapil Kabupaten Sarolangun


Page | 11

Secara geografis Kabupaten Sarolangun terletak antara 102o 03’39” sampai 103o 13’17” Bujur timur dan antara 01o 53’39” sampai 02o 46’24” Lintang Selatan. Sebelah Utara

berbatasan dengan Kabupaten Batanghari, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Merangin. Tabel. 3 Jarak Sarolangun dengan Kab/Kota lain di Provinsi Jambi: 1. Sarolangun - Sungai Penuh 2. Sarolangun - Muara Bungo 3. Sarolangun - Muara Tebo 4. Sarolangun - Kuala Tungkal 5. Sarolangun - Muara Sabak 6. Sarolangun - Muara Bulian 7. Sarolangun – Jambi 8. Sarolangun – Sengeti 9. Sarolangun – Bangko

= 240 km = 152 km = 197 km = 282 km = 273 km = 111 km = 179 km = 225 km = 72 km

Tabel 4. Pembagian Daerah Administrasi Kabupaten Sarolangun No

Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sarolangun Singkut Mandiangin Pauh Pelawan Bathin VIII Batang Asai Limun Air Hitam Cermin Nan Gedang

Ibukota Kecamatan Sarolangun Sungai Benteng Mandiangin Pauh Pelawan Limbur Tembesi Pekan Gedang Pulau Pandan Jernih Lubuk Resam

Jarak ke Sarolangun 0 km 43 km 59 km 27 km 14 km 25 km 97 km 22 km 50 km 24 km

Jumlah Desa/Kelurahan 6 Kelurahan 10 Desa 1 Kelurahan 12 Desa 28 Desa 1 Kelurahan 13 Desa 14 Desa 1 Kelurahan 4 Desa 23 Desa 16 Desa 9 Desa 10 Desa

E. Sistematika Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 adalah sebagai berikut: KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN


Page | 12

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, kondisi eksternal serta sistematika penulisan laporan. BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja. Pada BAB ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, laporan keuangan termasuk didalamnya menguraikan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil. BAB IV PENUTUP Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.


Page | 13

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Sasaran RPJM 2015 – 2019 Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU Provinsi Jambi telah menyusun Renstra untuk periode2015-2019 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dalam Tahun 2016 ini target yang akan dicapai melalui sasaran-sasaran antara lain sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi Terwujudnya koordinasi antar lembaga Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM Dokumen kepegawaian Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam pemilu legislatif, pilpres serta pemilukada

Arah kebijakan dan strategi yang sasaranpembangunan adalah sebagai berikut:

ditempuh

dalam

rangka

mencapai

1. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuatantara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang ditempuh dengan strategi: a. Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkaitdengan pembiayan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif; b. Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras; c. Penyelenggaraan Pemilu serentak 2017, 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis; d. Peningkataan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu; e. Fasilitasi peningkatan peran parpol; f. Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutanperannya dalam mendorong proses demokratisasi; g. Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembagapemerintah; h. Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi,dan media dalam mendorong proses demokratis;


Page | 14

i.

Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai sebagai bagian dari lembagapenyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikankepemiluan dan pengawasan partisipatif , dan fasilitasi dialog.

2. Jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak dan kewajiban politik rakyat, danmeningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik yang akan ditempuh denganstrategi a. Pendidikan politik untuk aparatur negara dan masyarakat di pusat dan daerah; b. Pengembangan Pusat Pendidikan Pemilih dan pengawasan pemilu yangpartisipatif; c. Pengaturan dalam UU Partai Politik terkait dengan penyiapan kader politikperempuan melalui rekrutmen, pendidikan politik, kaderisasi dan pemberian aksesyang sama dan adil kepada politisi perempuan untuk terlibat dalam politikpartainya; d. Pendidikan politik bagi kelompok perempuan, politisi perempuan, penyandangdisabilitas, dan kelompok marjinal/rentan lainnya; e. Pelaksanaan pendidikan pemilih yang memperhatikan kelompok marjinal; f. Pembangunan jaringan antar kelompok perempuan di Indonesia. 3. Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, yang ditempuhdengan strategi: a. Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaaninformasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik; b. Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah wajib membuatlaporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU Nomor14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yangtransparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertenggungjawabkan; c. Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID Badan Publikdalam pengelolaan dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas; d. Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasipublik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan prosespengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan; e. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasandan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama didaerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik; f. Penguatan media centre, media komunikasi, media publik lainnya, kelompokinformasi masyarakat (KIM), dan M-Pustika sebagai media penyebaran informasipublik yang efektif; g. Kampanye publik terkait reformasi mental; h. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi; i. Penguatan Goverment Public Relation (GPR) untuk membangun komunikasiinteraktif antar pemerintah dan masyarakat; j. Fasilitasi pembentukan Komisi Informasi Provinsi;


Page | 15

4. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik danmemanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi: a. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil,swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasipublik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan; b. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitasmasyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya; c. Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunannasional melalui berbagai media. Terkait dengan kepemiluan tantangan terbesar yang akan dihadapi KPU Kabupaten Sarolangun dalam lima tahun ke depan adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilu yang lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur dan adil diselenggarakan secara serentak, sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Januari 2014 yang mengamanatkan Pelaksanaan Pemilu Serentak pada Tahun 2019. Tantangan ini hanya bisa dihadapi dengan baik apabila penyelenggara Pemilu memiliki kapasitas yang prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik di mata masyarakat. Tingkat partisipasi politik yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan pemilu. B. Rencana Strategis 2015-2019 Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor : 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis KPU untuk periode 2015-2019 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Bertitik tolak dari hal ini, maka renstra KPU Kabupaten Sarolangun di antaranya : 1. Visi dan Misi Seiring dengan Keputusan KPU Nomor : 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis KPU untuk periode 2015-2019, maka KPU Sarolangun memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu: “Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL“. Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya


Page | 16

meningkatkan kualitas sumber daya Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut: a. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional; b. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif; c. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat; d. Meningkatkan partispasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan; e. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam ketatanegaraan; f. Meningkatkan integritas penyelenggara pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu; g. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable 2. Tujuan dan Sasaran Strategis Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah : 1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu; 2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; 3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia 4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu; 5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesable. Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah.


Page | 17

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015-2019) adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : a. Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu; b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu; c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih; e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas. 2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU; b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian; c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu; d. Opini BPK atas LHP; e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu; f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota. 3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi; b. Persentase sengketa hukumyan dimenangkan oleh KPU. Adapun Indikator Kinerja yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sarolangun tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1. Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU Kabupaten Sarolangun. 2. Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan 3. Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain 4. Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi Sumber Daya Manusia 5. Terlaksananya ketatalaksanaan SDM 6. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai 7. Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP 8. Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilukada dan pemilu legislatif dan presiden dan wakil presiden 9. Jumlah kegiatan pendidikan pemilih


Page | 18

C. Rencana Kerja Tahunan Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun Tahun 2015-2019, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016 sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini : Tabel 5. Rencana Kerja Tahunan KPU Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 NO

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

1

2

KINERJA TARGET 3

REALISASI 4

CAPAIAN 5

Sasaran 1. Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan 1.

Persentase penyelesaian permasalahan dalam 76% 91,44% pengelolaan keuangan pada satker KPU Kabupaten Sarolangun Sasaran 2. Tersedianya data , informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi 1.

Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan

100%

120,32%

97,30%

97,30%

78,79%

101,67%

90%

100%

111,11%

90%

100%

111,11%

96,36

113,36%

Sasaran 3. Terwujudnya koordinasi antar lembaga 1.

Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga 77,50% lain Sasaran 4. Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM 1.

Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi Sumber Daya Manusia

Sasaran 5. Dokumen kepegawaian 1. Terlaksananya ketatalaksanaan SDM

Sasaran 6. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran 1. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan 85% prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai Sasaran 7. Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan 1.

Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan WTP WDP sesuai SAP Sasaran 8. Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam pemilu legislatif, pilpres serta pemilukada 1. Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan 100% 93,97% 93,97% pemilukada dan pemilu legislatif dan presiden dan wakil presiden 2. Jumlah kegiatan pendidikan pemilih 9 8 88,89%

D. Penetapan Kinerja Tahun 2016 Dalam rangka melaksanakan Renstra 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Sarolangun Tahun 2016, pada bulan Januari 2016 KPU Kabupaten Sarolangun menetapkan Penetapan Kinerja selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2016 yang dijabarkan pada tabel berikut :


Page | 19

1)

2)

Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan NO

INDIKATOR KINERJA (IKU)

TARGET

1.

Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU Kabupaten Sarolangun

76%

Tersedianya data , informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi NO 1.

3)

pengelolaan

TARGET 90%

INDIKATOR KINERJA (IKU) Terlaksananya ketatalaksanaan SDM

TARGET 90%

INDIKATOR KINERJA (IKU) Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai

TARGET 85%

Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan NO 1.

8)

INDIKATOR KINERJA (IKU) Penataan organisasi, pembinaan dan administrasi Sumber Daya Manusia

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran NO 1.

7)

TARGET 77,50%

Dokumen kepegawaian NO 1.

6)

INDIKATOR KINERJA (IKU) Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain

Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM NO 1.

5)

TARGET 100%

Terwujudnya koordinasi antar lembaga NO 1.

4)

INDIKATOR KINERJA (IKU) Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan

INDIKATOR KINERJA (IKU) Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP

TARGET WTP

Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam pemilu legislatif, pilpres serta pemilukada NO 1. 2.

INDIKATOR KINERJA (IKU) Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilukada dan pemilu legislatif dan presiden dan wakil presiden Jumlah kegiatan pendidikan pemilih


TARGET 100% 9

Page | 20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Capaian Kinerja Kinerja KPU Kabupaten Sarolangun Tahun 2016, pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2015 - 2019. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di Tahun 2016 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuansatuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh. KPU menetapkan 8 (delapan) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2016 melalui Penetapan Kinerja, sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagai berikut : Tabel 6. Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama 2016 NO

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

KINERJA

TARGET REALISASI CAPAIAN 1 2 3 4 5 Sasaran 1. Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan 76% 91,44% 120,32% 1. Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU Kabupaten Sarolangun Sasaran 2. Tersedianya data , informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi 1.

Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan Sasaran 3. Terwujudnya koordinasi antar lembaga 1. Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain

100%

97,30%

97,30%

77,50%

78,79%

101,67%

Sasaran 4. Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM 90% 100% 111,11% 1. Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi Sumber Daya Manusia Sasaran 5. Dokumen kepegawaian 90% 100% 111,11% 1. Terlaksananya ketatalaksanaan SDM Sasaran 6. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran 85% 96,36 113,36% 1. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai Sasaran 7. Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan 1. Peningkatan kualitas penyusunan laporan WTP WDP keuangan sesuai SAP Sasaran 8. Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam pemilu legislatif, pilpres serta pemilukada 100% 93,97% 93,97% 1. Fasilitasi monitoring dan supervisi


Page | 21

2.

pelaksanaan pemilukada dan pemilu legislatif dan presiden dan wakil presiden Jumlah kegiatan pendidikan pemilih

9

8

88,89%

Rata-rata capaian kinerja keseluruhan KPU Kabupaten Sarolangun pada Tahun 2016 sebesar 80,93% yakni lebih sedikit dari 80% skala nilai pada rentang ketiga, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa KPU dikategorikan “Cukup Berhasil” dalam menempuh 8 (delapan) sasaran strategis dalam 9 (sembilan) indikator kinerja. Adapun kesimpulan berhasil tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran capaian kinerja sebagai berikut : Tabel 7. Skala Kategori Penilaian No

Rentang Nilai

Kategori

Keterangan

1

> 100

Sangat Berhasil

2

91 – 100

Berhasil

3

71 – 90

Cukup Berhasil

4

51 – 70

Kurang Berhasil

5

0 – 50

Tidak Berhasil

Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja KPU Kabupaten Sarolangun secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2016. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Sarolangun pada tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut : 1)

Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas selama Tahun 2016, adalah sebagai berikut : NO 1.

INDIKATOR KINERJA (IKU) Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU Kabupaten Sarolangun

TARGET 76%

REALISASI 91,44%

Pada akhir bulan November 2016, KPU Kabupaten Sarolangun mengundang dan mendatangkan inspektorat dalam rangka pemeriksaan tahun berjalan (pertengahan Pilkada). Seminggu kemudian KPU Kabupaten Sarolangun juga kedatangan BPK dalam rangka pengendalian pengelolaan keuangan. Adapun hal ini dilakukan sebagai bahan instropeksi (kontrol) dan perbaikan tata kelola keuangan di tubuh KPU Sarolangun sendiri. Hal ini dikarenakan sudah hampir 4 (empat) tahun lebih sudah KPU Kabupaten Sarolangun tidak pernah diperiksa baik itu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Inspektorat KPU sendiri. Dalam hal itu terdapat temuan baik itu temuan


Page | 22

adminstrasi, pajak maupun yang lainnya. Oleh sebab itu pada awal Januari 2017, jajaran KPU Kabupaten Sarolangun sudah menyelesaikan temuan yang disampaikan oleh Inspektorat tersebut. Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 2)

Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut : NO 1.

INDIKATOR KINERJA (IKU) Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan

TARGET 100%

REALISASI 97,30%

KPU kabupaten Sarolangun merupakan salah satu Kabupaten yang melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Tahun 2017, oleh sebab itu tentu saja pemutakhiran data adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Sebagaimana tercantum pada tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase KPU Sarolangun melaksanakan pemutakhirkan data pemilih melalui coklit dan sistem informasi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017 yang tahapan pemutahiran data pemilihnya dilaksanakan pada tahun 2016 sebesar 100%, artinya seluruh DPT di Kabupaten Sarolangun yang sebesar 190.940 pemilih telah melalui proses coklit DPS dan telah melalui aplikasi SIDALIH. Dibawah ini adalah tahapan pemutakhiran data pemilih:

Gambar 4. Tahapan Pemutakhiran Data Pilbup dan Wabup Sarolangun Tahun 2017

Adapun proses pemutakhiran data untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017 sudah berjalan pada tahun 2016. Di bawah ini adalah tabel tahapan pemutakhiran data mulai dari DPS, DPSHP dan DPT untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017.


Page | 23

Tabel 8. Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017

NO

KECAMATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AIR HITAM BATHIN VIII BATANG ASAI CERMIN NAN GEDANG LIMUN MANDIANGIN PAUH PELAWAN SAROLANGUN SINGKUT JUMLAH

DESA

TPS

9 15 23 10 16 28 14 14 16 13 158

48 45 56 26 49 78 47 62 99 76 586

JUMLAH LK

PR

9.756 8.033 6.167 4.366 5.788 13.582 8.736 11.964 17.534 12.670 98.596

9.192 7.959 6.350 4.366 5.795 12.787 8.294 11.733 17.821 12.562 96.859

JUMLAH 18.948 15.992 12.517 8.732 11.583 26.369 17.030 23.697 35.355 25.232 195.455

Tabel 9. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017 NO

KECAMATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AIR HITAM BATHIN VIII BATANG ASAI CERMIN NAN GEDANG LIMUN MANDIANGIN PAUH PELAWAN SAROLANGUN SINGKUT JUMLAH

DESA

TPS

9 15 23 10 16 28 14 14 16 13 158

JUMLAH

JUMLAH

LK

PR

48 45 56 26 49 78 47 62 99 76

9.447 7.628 6.127 4.160 5.786 13.064 8.411 11.824 17.756 13.980

8.949 7.537 6.291 4.178 5.774 12.365 8.026 11.588 18.067 13.784

18.396 15.165 12.418 8.338 11.560 25.429 16.437 23.412 35.823 27.764

586

98.183

96.559

194.742

Tabel 10. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017 NO

NAMA KECAMATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AIR HITAM BATANG ASAI BATHIN VIII CERMIN NAN GEDANG LIMUN MANDIANGIN PAUH PELAWAN SAROLANGUN SINGKUT TOTAL

DESA 9 23 15 10 16 28 14 14 16 13 158

Jml TPS 48 56 45 26 49 78 47 62 99 76 586

L 9.382 6.042 7.386 3.886 5.673 12.663 8.075 11.561 17.683 13.757 96.108


JUMLAH PEMILIH P 8.908 6.239 7.334 3.925 5.666 12.048 7.753 11.389 18.031 13.539 94.832

L+P 18.290 12.281 14.720 7.811 11.339 24.711 15.828 22.950 35.714 27.296 190.940

Page | 24

KPU Kabupaten Sarolangun menetapkan Berita Acara penetapan DPT sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sehingga target 100% dapat tercapai. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan coklit sebagai berikut : 1. Dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diberikan oleh Dinas Dukcapil untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017 terdapat banyak data pemilih yang tidak terdaftar di data tersebut. 2. Dan data pemilih yang sudah di mutahirkan pada pemilihan sebelumnya sudah di masukkan kemudian pada pemilihan serentak ini daftar pemilih tersebut tidak terdapat lagi dalam pemilihan serentak 2017. 3. Dalam proses pemutahiran daftar pemilih (coklit) oleh PPDP, terdapat banyak pemilih yang tidak mempunyai e-KTP ataupun Surat Keterangan dari Dinas Dukcapil. 4. Faktor geografis terutama di daerah yang terpencil terdapat kendala jaringan internet, jaringan komunikasi serta jalur transportasi. 5. Karena terkendala jaringan internet beberapa daerah melakukan penyusunan daftar pemilih secara manual terlebih dahulu baru dimasukan kedalam sistem aplikasi Sidalih setelah mendapatkan koneksi internet. 6. Berkaitan dengan point 5 pada saat memasukan data kedalam sidalih beberapa pemilih ditolak oleh sistem dikarenakan data ganda dengan daerah lain atau elemen data pemilih yang kurang lengkap. 3)

Terwujudnya koordinasi antar lembaga Adapun capaian indikator kinerja sasaran ini selama Tahun 2016, adalah sebagai berikut : NO 1.

INDIKATOR KINERJA (IKU) Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain

TARGET

REALISASI

77,50%

78,79%

Dalam rangka mensukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017, tentu saja kerjasama KPU dengan lembaga lain sangatlah dibutuhkan. Baik itu kerjasama antara KPU dengan Panwaslu, Pemerintahan Daerah, Pihak Keamanan, serta pihak-pihak yang secara langsung maupun tak langsung bersentuhan dengan KPU Kabupaten Sarolangun. Dalam hal pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten Sarolangun menjalin kerjasama dengan Dinas Dukcapil, karena data pemilih yang digunakan dalam pilkada ini adalah data pemilih yang sudah menggunakan e-KTP atau Surat Keterangan dari Dinas Dukcapil. Tentu saja dalam hal e-KTP ataupun tidaknya pemilih tersebut adalah kewenangan dari instansi terkait, dalam hal ini yaitu Dinas Dukcapil. Salah satu bentuk kerjasama antara KPU Kabupaten dengan lembaga lain (TVRI Jambi, DPRD Kabupaten, Event Organizer dll) adalah terlaksananya acara Debat


Page | 25

Kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2016 bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sarolangun. Acara dipandu oleh seorang presenter nasional ‘Tina Talisa’ dan di adakan live pada TVRI Jambi.

Gambar 5. Iklan Debat Publik Capup dan Wabup Sarolangun Tahun 2017

4)

Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM Adapun capaian indikator kinerja sasaran ini selama Tahun 2016, adalah sebagai berikut : NO 1.

INDIKATOR KINERJA (IKU) Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi Sumber Daya Manusia

TARGET 90%

REALISASI 100%

Tujuan dari indikator ini adalah terwujudnya pengangkatan dan pengisian jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural. Pada Tahun 2016, 2 (dua) orang Kasubag di KPU Kabupaten Sarolangun ditukar posisinya yaitu antara Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik yang sebelumnya dijabat oleh M. Arif Suryandi Lingga, MH menjadi Kasubag Hukum dan Kasubag Hukum yang sebelumnya dijabat oleh Mutiyah Pitri, SH menjadi Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik. Hal ini dilakukan agar kedua Kasubag tersebut bisa melanjutkan karir eselon yang lebih tinggi. 5)

Dokumen kepegawaian Adapun capaian indikator kinerja sasaran ini selama Tahun 2016, adalah sebagai berikut : NO

INDIKATOR KINERJA (IKU)


TARGET

REALISASI

Page | 26

1.

Terlaksananya ketatalaksanaan SDM

90%

100%

Pada bulan November 2016, salah satu pegawai KPU Kabupaten Sarolangun yaitu Kasubbag Program dan Data mendapatkan kenaikan pangkat dari III b menjadi III c. Pada akhir Desember 2016, salah seorang pegawai juga melakukan ujian kompetensi untuk mutasi dari pegawai daerah menjadi pegawai KPU organik (pusat). Ujian kompetensi ini dilaksanakan di Pekanbaru. 6)

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran Adapun capaian indikator kinerja sasaran ini selama Tahun 2016, adalah sebagai berikut : NO 1.

INDIKATOR KINERJA (IKU) Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai

TARGET

REALISASI

85%

96,36

Dengan terpenuhinya kebutuhan sehari-hari sarana dan prasarana administrasi pegawai, maka hal ini berimbas pada akan meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan birokrasi kepegawaian. Pada akhir Tahun 2016, KPU Kabupaten Sarolangun mendapatkan surat dari KPU Republik Indonesia untuk melakukan revisi anggaran untuk belanja modal. Oleh sebab itu, untuk menunjang kinerja terutama dalam rangka menunjang tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017, KPU Kabupaten Sarolangun melakukan belanja modal. Adapun belanja modal sarana dan prasarana perkantoran tersebut adalah : Tabel 11. Belanja Modal Sarana dan Prasarana Perkantoran Tahun 2016 No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Nama Barang Komputer (All In One HP 24-G026D/W2U66AA) Komputer (All In One HP Pavilion 24-B124D) Printer Brother DCP – T300 Kamera Digital SLR (Canon 750D) Tape Recorder Digital (Digital Voice Recorder Olympus VN-712PC) Kamera Video/Handycam (Camcorder HC-MDH2)

Volume 1 2 3 1 1

Satuan Unit Unit Unit Unit Unit

1

Unit

Semua alat tersebut di atas sangatlah menunjang secara langsung maupun tak langsung Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017.


Page | 27

7)

Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan Adapun capaian indikator kinerja sasaran ini selama Tahun 2016, adalah sebagai berikut : NO 1.

INDIKATOR KINERJA (IKU) Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP

TARGET WTP

REALISASI WDP

Untuk mencapai sasaran terselengaranya akuntansi pemerintah sesuai SAP, KPU menargetkan Opini dari BPK ”WTP” terhadap laporan Keuangan KPU. Berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Tahun 2005 sampai Tahun 2009, KPU mendapatkan Opini BPK dengan predikat Disclaimer (Tidak memberikan pendapat). Untuk Tahun 2012 Opini BPK atas Laporan Keuangan adalah Wajar dengan Pengecualian. Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan KPU yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Kegiatan ini tidak terlaksana karena tidak adanya undangan (review) dan tindak lanjut dari KPU Provinsi Jambi. 8)

Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam pemilu legislatif, pilpres serta pemilukada Adapun capaian indikator kinerja sasaran ini selama Tahun 2016, adalah sebagai berikut : NO 1.

2.

INDIKATOR KINERJA (IKU) Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilukada dan pemilu legislatif dan presiden dan wakil presiden Jumlah kegiatan pendidikan pemilih

TARGET

REALISASI

100%

93,97%

9

8

Dalam rangka pemantapan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017, KPU Kabupaten Sarolangun gencar melakukan monitoring maupun supervisi baik pada tingkatan PPDP, PPS dan PPK dalam menjalankan tugasnya dilapangan. Adapun jenis monitoring dan supervisi yang dilakukan diantaranya adalah : Tabel 12. Monitoring dan Supervisi Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun pada Tahun 2016 NO 1. 2. 3.

KEGIATAN Pelantikan dan Supervisi PPS Monitoring dan Supervisi Pemutakhiran Data Pemilih Supervisi (Bimtek) PPDP di Kecamatan


WAKTU 18 Juli 2016 23 Agustus 2016 5 September 2016

Page | 28

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Monitoring dan Supervisi Coklit PPDP Monitoring Perkembangan Coklit PPDP Monitoring Perkembangan Hasil Akhir Coklit PPDP Monitoring dan Supervisi Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Kecamatan Monitoring Rekap DPS di Kecamatan Monitoring Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kecamatan Monitoring Pencetakan Bahan Kampanye Monitoring dan Supervisi Pengumuman DPS di Kecamatan Monitoring Penetapan Rekapitulasi DPSHP Monitoring Pengumuman DPT di Kecamatan

11 September 2016 30 September 2016 5 Oktober 2016 12 Oktober 2016 23 Oktober 2016 1 dan 5 november 2016 9 s/d 11 November 2016 12 November 2016 29 November 2016 26 s/d 27 Desember 2016

Melalui kegiatan pendidikan pemilih diupayakan agar masyarakat semakin paham dan tidak apatis terhadap politik maupun pemilu, sehingga diharapkan terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017. Oleh sebab itu, Gambar 6. Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pilbup dan Wabup Tahun 2017 untuk menunjang Gambar 7. Launching dan Senam Sehat Pemilihan Bup dan Wabup pendidikan pemilih ini maka KPU Sarolangun melakukan Tahun 2017 sosialisasi kepada berbagai kalangan pemilih. Adapun bentukbentuk sosialisasi ini diantaranya adalah : Tabel 13. Kegiatan Pendidikan Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun pada Tahun 2016 NO 1. 2. 3. 4. 5.

KEGIATAN Sosialisasi sekaligus Gathering bersama Pers Sosialisasi Pemilih sekaligus Buka Bersama dengan Kaum Disabilitas Launching dan Senam Sehat Pilbup dan Wabup Tahun 2017 Sosialisasi Pendidikan Pemilih Tatap Muka bersama OKP di Aula Bappeda Debat Kandidat Calon Bup Dan Wapub Sarolangun


WAKTU 4 Juni 2016 29 Juni 2016 28 Agustus 2016 3 Desember 2016 10 Desember 2016

Page | 29

6. 7. 8.

Tahun 2017 Sosialisasi Pendidikan Pemilih di Kecamatan Sosialisasi bersama Pemilih Keagamaan di Kecamatan Sosialisasi untuk Pemilih Pemula di Kecamatan

14 Desember 2016 18 Desember 2016 19 Desember 2016

C. Akuntabilitas Keuangan KPU Kabupaten Sarolangun mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 12.716.448.000,-, tingkat pencapaian realisasi anggaran KPU Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 adalah sebesar 80,93 %. Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2016. Laporan Akuntabilitas KPU Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 ini dapat terlihat pada tabel berikut :

a.

Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun Total Nama Kegiatan

Nama Output

Total Pagu

Total Realisasi

Persen Realisasi

(Rp.)

(Rp.)

(%)

3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU

3.355.003 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Laporan)

22.932.000

22.563.300

98,39%

18.105.000

15.862.000

87,61%

20.100.000

6.745.000

33,56%

1.942.140.000

1.835.756.510

94,52%

3.355.007 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) (Laporan) 3.355.008 Pengelolaan Hibah Pemilihan (Laporan) 3.355.994 Layanan Perkantoran (Bulan Layanan)

b. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu Total Nama Kegiatan

Nama Output

Total Pagu

Total Realisasi

Persen Realisasi

(Rp.)

(Rp.)

(%)

3356 Pengelolaan

3.356.008

8.180.000


8.072.800

98,69%

Page | 30

Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu

Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu (Dokumen) 3.356.009 Fasilitasi pengadaan logistik Pemilu (Layanan Pengadaan)

2.410.000

1.290.000

53,53%

5.270.000

3.286.800

62,37%

7.160.000

4.650.000

64,94%

3.356.010 Sistematika dan standar pengiriman logistik Pemilu (Laporan) 3.356.011 Inventarisasi Logistik Pemilu (Unit)

c.

Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data Total Nama Kegiatan

Nama Output

Total Pagu

Total Realisasi

Persen Realisasi

(Rp.)

(Rp.)

(%)

3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

3.357.001 Pengelolaan Program dan Anggaran (Dokumen)

28.421.000

22.393.700

78,79%

2.200.000

0

0,00%

3.070.000

2.975.000

96,91%

34.708.000

33.770.100

97,30%

2.110.000

0

0,00%

3.357.003 Layanan operasional dan pelayanan TI (Bulan) 3.357.004 Laporan pelaksanaan kegiatan (Laporan) 3.357.010 Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih (Dokumen) 3.357.023 Sistem Aplikasi KPU (Aplikasi)

d. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian Total Nama Kegiatan

Nama Output

Total Pagu

Total Realisasi

Persen Realisasi

(Rp.)

(Rp.)

(%)


Page | 31

3358 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian

3.358.001 Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan SDM (Laporan)

840.000

840.000

100,00%

1.280.000

0

0,00%

3.358.003 Diklat Teknis dan Diklat Struktural (Orang)

e.

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU Kabupaten Sarolangun) Total Nama Kegiatan

Nama Output

Total Pagu

Total Realisasi

Persen Realisasi

(Rp.)

(Rp.)

(%)

3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)

3.360.008 Penatausahaan Barang Milik Negara (Dokumen)

14.421.000

10.360.000

71,84%

1.535.000

0

0,00%

10.136.000

9.504.000

93,76%

483.275.000

465.681.744

96,36%

3.360.009 Pengelolaan Persediaan (Stock Opname) (Unit) 3.360.015 Penataan, Pendataan Dan Penilaian Arsip (Laporan) 3.360.994 Layanan Perkantoran (Bulan Layanan)

f.

Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Total Nama Kegiatan

Nama Output

Total Pagu

Total Realisasi

Persen Realisasi

(Rp.)

(Rp.)

(%)

3361 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

3.361.005 Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)

3.808.000


3.122.000

81,99%

Page | 32

g.

Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu Total Nama Kegiatan

Nama Output

Total Pagu

Total Realisasi

Persen Realisasi

(Rp.)

(Rp.)

(%)

3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan PerundangUndangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu

3.363.010 Advokasi dan Sengketa Hukum (Kasus)

4.760.000

2.430.000

51,05%

2.760.000

0

0,00%

2.760.000

2.072.000

75,07%

14.313.000

14.206.100

99,25%

3.363.011 Layanan Administrasi kepemiluan (Laporan) 3.363.013 Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada (Provinsi) 3.363.014 Bimtek Penyelesaian Sengketa Hukum Pemilihan (Kegiatan)

h. Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih Total Nama Kegiatan

Nama Output

Total Pagu

Total Realisasi

Persen Realisasi

(Rp.)

(Rp.)

(%)

3364 Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih

3.364.004 Pengelolaan Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Dokumen)

2.750.000

2.590.500

94,20%

142.453.000

125.627.300

88,19%

26.580.000

24.977.480

93,97%

3.364.005 Publikasi informasi pemilu. (Jenis) 3.364.006 Bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilukada


Page | 33

(Kali) 3.364.012 Fasilitasi bimbingan teknis Pemilu Kepala Daerah (Satuan kerja)

37.860.000

0

0,00%

6.552.000

2.784.000

42,49%

15.000.000

0

0,00%

2.100.000

0

0,00%

9.846.459.000

7.669.817.548

77,89%

3.364.030 Dokumen Teknis Pemilu Legisatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada (Dokumen) 3.364.032 Pusat pendidikan pemilih (Satker) 3.364.033 Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada. (Laporan) 3.364.034 Tahapan Pemilihan (Laporan)

Total

12.716.448.000 10.291.377.882


80,93%

Page | 34

BAB IV PENUTUP Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program. Kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan seperti, ketentuan perundang-undangan di bidang politik yang disahkan dan diterbitkan tidak sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sehingga mengharuskan melakukan revisi secara keseluruhan. Terhitung selama tahun 2016 tercatat 8 (delapan) kali pelaksanaan revisi. Disamping itu masih adanya reorganisasi di Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun yang berakibat pergeseran pejabat dan pegawai terutama pejabat pengelola kegiatan. Apabila dilihat dari permasalahan penyusunan LAKIP, maka dibandingkan antara matrik Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran dengan tabel keuangan terlihat kurang sinergisnya perencanaan dan penganggaran dengan penjabaran kegiatan program yang tertuang dalam Renstra, sehingga terdapat kesulitan dalam pemetaan program dan kegiatan dengan target dan pengalokasian keuangan. Permasalahan lain berupa Renstra yang belum memuat semua kegiatan dan indikatornyapun perlu direvisi. Namun secara umum hambatan dan kendala yang ada sudah dapat diatasi. Semua sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 telah diwujudkan dengan baik. Demikian juga indikator kinerja utama telah direalisasikan, baik yang berupa outcome maupun yang masih pada tingkatan output. Keberhasilan pencapaian kinerja ini tentu tidak terlepas dari semua partisipasi aparatur di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun. Beberapa hal yang belum dapat dicapai dalan Renstra 2015-2019 terutama targettarget yang berhubungan dengan kemampuan keuangan Negara, sehingga apa yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah belum seluruhnya dapat dicapai. Terhadap hal-hal yang belum dicapai sebaiknya dijadikan pelajaran yang berharga untuk meningkatkan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun pada masa mendatang. Penerapan manajemen kinerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun harus lebih ditekankan dan dilaksanakan secara konsekuen. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di masa datang, maka, Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun akan tetap secara konsisten melaksanakan berbagai kegiatan sebagai fungsi pelayanan penyelenggaraan pemilu. Diharapkan kiranya LAKIP tahun 2016 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun, LAKIP ini merupakan salah satu bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.


Page | 35

Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun Page 1

Recommend Documents