RENSTRA KPU KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN Hal 1

KATA PE NGANTAR Pembangunan Nasional merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat bangsa, dan Negara untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia meningkatkan kesejahteraan umum, melaksanakan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan berkeadilan sosial. Pembangunan Nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang maju Perencanaan yang strategis merupakan dokumen perencanaan yang bersipat sistematis dan inovatip yang memuat program – program pembangunan dan upaya dan upaya dalam pembangunan nasional yang juga harus dimulai dari, oleh, dan untuk rakyat, dilaksanakan diberbagai aspek kehidupan bangsa yang meliputi politik,ekonomi,sosial budaya dan aspek pertahanan keamanan Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi

semua

pihak

dalam

memformulasikan

kebijakan,

melakukan

pemantauan/monitoring,

dan

mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Rencana strategis (Renstra) Komisi Pemilihan UmumKabupaten Klungkung Tahun 2015-2019 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan, serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Klungkung, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, ancaman, kekuatan, dan permasalahan yang dihadapi KPU Kabupaten Klungkung. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Klungkungdan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2015-2019, dan Renstra KPU Tahun 20152019dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Indonesia 2019, sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2015-2019, demikian pula visi dan misi KPU. Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf KPU Kabupaten Klungkung harus melaksanakannnya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra KPU Kabupaten Klungkung 2015-2019 yaitu Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Kesadaran Politik Masyarakat dalam Pemilu yang LUBER dan JURDIL

RENSTRA KPU KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2015-2019

Hal 1

Pembangunan nasional merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Dasar 1945, yaitu “ Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPUKabupaten Klungkung Tahun 2015-2019 disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Semarapura ,


Hal 2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR…………………………………………………………….………...….. 1 DAFTAR ISI …………………………………………………………………….…….…….....

3

BAB I Pendahuluan………………………………………………………….………………....4 1.1. Kondisi Umum .…………………………………………………....……………………....

5

1.2. Potensi dan Permasalahan …………………………………………………………….….. 16 1.2.1. Potensi …………………...……………………………………………………….……… 17 1.2.2. Permasalahan ……………………………………………...………………………..21 BAB II Visi,Misi dan Tujuan ………………………………………………………………….. 27 2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung ……………………………… 27 2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung ……………………………… 27 2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung …………………………… 28 BAB III Arah Kebijakan,Strategi,Kerangka Regulasi dan Kerangka kelembagaan ………….. 30 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional…………………………………………..………..... 30 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Klungkung…………………..………..…… 32 3.3. Kerangka Regulasi……………………………………………………….……………….

38

3.4. Kerangka Kelembagaan………………………………………………….……………...… 39 BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan……………………………….………..…..

42

4.1 Target Kinerja ………………………………………………………….…………….. 42 4.2. Kerangka Pendanaan ………………………………………………………….…….. 49 BAB V PENUTUP ………………………………………………………………….………… 51


Hal 3

BAB I PENDAHULUAN Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi,membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Tanpa sebuah perencanaan yang matang, mustahil bagi tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika Benjamin Franklin mengungkapkan bahwa “if you fail to plan, you are planning to fail”. Dalam konteks penyelenggaraan negara dan pemerintahan, perumusan rencana kerja pemerintah baik jangka pendek, menengah maupun panjang telah digagas dalam sebuah framework Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] untuk 20 tahun ke depan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bertitik tolak dari aturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Sebagai salah satu Lembaga Konstitusional Independen, Komisi Pemilihan Umum telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang - Undang yang sekaligus telah diubah denganUndang- Undang. Untuk Undang – UndangNomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang – UndangNomor 1 Tahun 2015 tentang Menyelenggarakan Pemilihan Umum secara Nasional dan Lokal. Untuk melakukan implementasi di tingkat lokal, maka peran Komisi Pemilihan UmumKabupaten Klungkung menjadi sangat strategis. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klungkung, menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan UmumKabupaten Klungkung untuk periode 2015 – 2019. Yang mengacu kepada Renstra Komisi Pemilihan Umum perioda 2015 – 2019. Rencana Strategis Komisi Pemilihan UmumKabupaten Klungkung disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis KPU, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019. Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015 – 2019, maka Renstra KPU Kabupaten Klungkung memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan UmumKabupaten Klungkung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang.


Hal 4

1.1. KONDISI UMUM Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Dalam sejarah perjalanannya Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilu sebanyak 11 (sebelas) kali dan Pemilihan Kepala Daerah dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya. Adapun gambaran sejarah perjalanan penyelenggaraan pemilu di Indonesia dapat dilihat pada Lampiran 3. Sebagai lembaga yang mandiri, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kab/Kota, yangmemiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang –Ungang Nomor 8 Tahun 2015. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu. Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan Lembaga Negara yang sangat penting secara konstitusional (constitutional importance) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota. Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan UmumKabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pasal 10 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 meliputi: a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota; b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; e. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi; f.

Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;


Hal 5

h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK; i.

Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

j.

Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;

k. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya; l.

Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;

m. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan; n. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan p. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan;

Selain itu, tugas dan wewenang KPU Kab/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi: a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota; b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;


Hal 6

e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; f.

Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara panghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; h. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi; i.

Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;

j.

Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan;

k. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; l.

Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan

m. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Sedangkan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan UmumKab/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali kota sesuai amanat pasal 13 UU 1Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 meliputi: a. Merencanakan program, anggaran; b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Bupati/Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;


Hal 7

d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan

peraturan

perundang-undangan; e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang–undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; f.

Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan

Bupati/Walikota

berdasarkan

peraturan

perundang-undangan

dengan

memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; g. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; h. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir : 1. Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan 3. Pemilihan; i.

Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;

j.

Menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;

k. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan; l.

Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/ Kota, dan KPU Provinsi;

m. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; n. Mengumumkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan membuat berita acaranya; o. Melaporkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur kepada KPU melalui KPU Provinsi; RENSTRA KPU KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2015-2019

Hal 8

p. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan; q. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan; r.

Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi; t.

Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;

u. Menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kotadalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sesuai pasal 10 Undang – Undang 15 Tahun 2011 berkewajiban: a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;

b. memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara; c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat; d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi; f. mengelola,

memelihara,

dan

merawat

arsip/dokumen

serta

melaksanakan penyusutannya

berdasarkan jadwal retensi arsip yangdisusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;


Hal 9

g. mengelola barang inventaris KPU Kab/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;

i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kab/Kota yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kab/Kota;

j. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap – tiap TPS pada tingkat Kab/Kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota; k. melaksanakan keputusan DKPP; dan l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan PerundangUndangan.

Sedangkan menurut Pasal 14Undang- Undang Nomor;1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor; 8 Tahun 2015 KPU Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan Wakil walikotaberkewajiban: a.

Melaksanakan

semua

tahapan

penyelenggaraan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati serta

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan tepat waktu; b.Memperlakukan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota secara adil dan setara; c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada masyarakat; dMelaporkan

pertanggungjawaban

penggunaan

Anggaran sesuai

dengan

ketentuan

peraturanPerundang-Undangan; e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi; f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan; g. Mengelola Barang inventaris KPU Kab/Kota sesuai dengan peraturan Perundang – Undangan; h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi; i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kab/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan; RENSTRA KPU KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2015-2019

Hal 10

JMenyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kab/Kota kepada peserta pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kab/Kota; k. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan l.

Melaksanakan

kewajiban

lain

yang

diberikan

KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan

peraturanPerundang-Undangan. Sesuai Pasal 8 ayat (3)

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota.Memperhatikan hal tersebut maka ada sebuah fenomena baru dimana soliditas Penyelenggara Pemilu di semua lapisan harus terjamin demi lancarnya pelaksanaan pemilu maupun pemilihan sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga tanggungjawab masing-masing lapisan seiring sejalan. Sesuai dengan Undang - Undang Nomor; 15 Tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) Tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kab/Kota,dibentuk sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan bagian sebagaimana tercantum pada bagan berikut.

Bagan Organisasi KPU Kabupaten Klungkung

Ketua KPU Anggota KPU

Sekretaris Tenaga Profesional

Sub Bagian Program dan Data

Sub BagianTeknis Pemilu dan Hupmas

Sub Bagian Hukum


Sub BagianKeuang an, Umum, dan Logistik

Hal 11

Berdasarkan data perencanaan kinerja tahun 2012 – 2014, aktivitas organisasi Komisi Pemilihan Umum di balut dalam dua buah program kerja yang mengikat kedalam (internal) dan keluar (external). Program kerja yang bersifat internal adalah program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang terdiri dari 5 (lima) sasaran kegiatan dan 13 (tiga belas) indikator kinerja kegiatan; dan program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik yang terdiri dari 2 (dua) sasaran kegiatan dan 6 (enam) indikator kinerja kegiatan. Dalam pelaksanaan program dan sasaran kegiatan dimaksud, Komisi Pemilihan Umum berpegang pada legalitas formal yang telah dihasilkan dan diseminasikan kepada seluruh stakeholders organisasi karena pada prinsipnya program, kebijakan dan kegiatan dalam organisasi pemerintah harus dilandasi oleh aturan hukum yang mengikat, baik ke dalam maupun ke luar organisasi. Disamping itu, produk hukum dapat dijadikan salah satu indicator pencapaian kinerja organisasi melalui pengaturan sejumlah kebijakan atau perubahan mekanisme kerja akibat dari kebijakan yang baru ditetapkan. Selain ditopang oleh kerangka regulasi yang memadai, program penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum juga didukung oleh sumber daya manusia penyelenggara pemilu yang berintegritas.

Konfigurasi SDM Komisi Pemilihan UmumKabupaten Klungkung

Dari Jabaran Konfigurasi dapat dijelaskan bahwa jumlah SDM KPU Kabupaten Klungkungsejumlah, dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi 3 (tiga), yakni:

1. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Klungkung. Jumlah pegawai DPK adalah sebanyak 8orang atau 33,33%;

2. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 8 orang atau 33,33 %; dan

3. Pegawai dengan status honorer + non PNS adalah sebanyak 8 Orang atau 33,33 %.

Dilihat dari komposisi PNS Sekretariat Kabupaten Klungkung yang berjumlah 16 orang yang terdiri dari 8PNS DPK dan 8 PNS Organik (sebagaimana Tabel 1.1.2 dibawah) maka pegawai KPU Kabupaten Klungkungmasih ketergantungan pada instansi lain dan pemerintah daerah, terutama pada jabatan struktural eselon IV keatas, dikarenakan PNS organik yang ada masih belum memenuhi persyaratan jenjang pangkatnya. Status kepegawaian di lingkungan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung dapat dilihat secara lebih rinci pada tabel 2 berikut :


Hal 12

Tabel 2. Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan SekretariatKPU Kabupaten Kungkung NO 1 1

SEKRETARIAT KPU KAB KLUNGKUNG

JUMLAH

2

JUMLAH DPK

ORGANIK

3

Sekretariat

16

4

5

8

8

2

JUMLAH

16

8

8

Adapun komposisi pegawai dilihat berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan terdapat perbedaan yang signifikan antara jenjang pendidikan S2 sebanyak0, S1 sebanyak 10 dan D3 sebanyak 1, dan SLTA sebanyak 5, sebagaimana tabel 3 dibawah. Tabel 3. Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan NO

TINGKAT PENDIDIKAN

JUMLAH

1

2

3

1

S2

0

2

S1

10

3

D4

4

D3

5

D2

6

D1

7

SLTA

8

SLTP

9

SD TOTAL

1

5

16


Hal 13

Mengenai Melihat kondisi umum organisasi melalui besaran SDM yang dimiliki, tentu sangat berkaitan dengan pendukungan sarana dan prasarana dimana SDM tersebut bekerja. KPU sebagai lembaga mandiri memiliki Kantor vertikal hampir diseluruh wilayah Kabupaten/Kota di Bali dengan status kepemilikan beragam mulai dari hibah, milik sendiri, pinjam pakai sampai dengan kontrak sewa. Sekilas informasitanah, gedung perkantoran dan pergudangan yang dipakai oleh KPU Kabupaten Klungkung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kepemilikan Tanah, Gedung dan Gudang KPU Tanah dan Gedung yang ditempati/digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung adalah milik Pemerintah Kabupaten Klungkung dengan status Pinjam Pakai, sedangkan Gudang yang berlokasi di Desa Banjarangkan seluas sekitar 200m3 tanahnya merupakan milik Pemerintah Kabupaten Klungkung tetapi bangunan atas gedung dimaksud Anggarannya bersumber dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung ( 076 ) Tahun 2005 Anggaran KPU Kabupaten KlungkungTahun 2010 – 2014 Tahun 2010

1.363.07.000

Tahun 2011

1.259.855.000

Tahun 2012

2.078.977.000

Tahun 2013

1.341.383.000

Tahun 2014

11.122.180.000

Sejalan dengan prinsip-prinsip good governance dan clean governance, Komisi Pemilihan Umum selaluberupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Upaya ini terlihat dari meningkatnya penilaian terhadap akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umumyang pada tahun 2012 hanya memperoleh nilai .........., pada tahun 2013 meningkat menjadi ......... dengan predikat CC. Sedangkan upaya lebih keras lagi harus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Hal ini dikarenakan sejak tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 Komisi Pemilihan Umum masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Peningkatan opini atas laporan keuangan ini merupakanpekerjaan rumah bagi Komisi Pemilihan Umum untuk menerapkan tata kelola keuangan negara dengan baik dan benar. Arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum akan menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Klungkunguntuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya sebatas pada dimensi pengelolaan keuangan saja, akan tetapi pada seluruh dimensi organisasi yang ada melalui jalan reformasi


Hal 14

birokrasi yang telah dicanangkan oleh Komisi Pemilihan Umum sejak Tahun 2013 hingga saat ini. Agenda reformasi birokrasi ini merupakan kebutuhan organisasi untuk melakukan perubahan sejalan dengan dinamika tuntutan masyarakat dan perubahan lingkungan strategis organisasi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor; 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 danPermenpan Nomor; 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014, maka agenda reformasi birokrasi KPU Kabupaten Klungkungmencakup 8 (delapan) area perubahan, antara lain:

(1)

Organisasi yang tepat fungsi yang mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU Kabupaten Klungkungdengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas dan tidak tumpang tindih serta indikator kinerja yang terukur dari unit terkecil sampai unit terbesar;

(2)

Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melalui pembangunan SOP dan sistem informasi e-government yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi utama yang diperlukan unit kerja dan stakeholders;

(3)

Menurunnya peraturan Perundang-Undangan yang dikeluarkan oleh Setjen KPU yang disharmonis dan tumpang-tindih dengan peraturan Perundang-Undangan lain;

(4)

Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Aparatur Setjen KPU yang bermuara pada pengingkatan SDM KPU Kabupaten Klungkung, yang didukung dengan sistem manajemen SDM yang handal, dari perencanaan kebutuhan pegawai, sistem rekrutmen, formasi dan penempatan, pola karir dan sistem informasi kepegawaian yang handal;

(5)

Sistem pengawasan yang memberikan dampak pada kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara Satuan Kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Klungkung;

(6)

Peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat KPUKabupaten Klungkung;

(7)

Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam standar pelayanan minimal dan keterlibatan stakeholders dalam peningkatan pelayanan; dan

(8)

Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Klungkungyang terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur Negara, dengan semangat Bhakti yang tinggi.

Keberhasilan perumusan arah perubahan organisasi tersebut mendapat ujian yang sangat berat ketika bangsa Indonesia menyelenggarakan perhelatan akbar pemilihan umum legislatif nasional dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Tahun 2014. Dalam Pemilu tersebut KPU Kabupaten Klungkung telah menbuktikanbahwa organisasinya benar – benar bersifat mandiri profesional,adil dan transparan. RENSTRA KPU KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2015-2019

Hal 15

Pencapaian kinerja organisasi yang telah ditunjukkan dengan keberhasilan untuk menjadi organisasi dengan brand image yang kuat, organisasi dengan pelayanan publik yang berkualitas, dan organisasi dengan indikator kinerja yang terukur. Seluruh Rakyat Indonesia untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan Tranparansi Informasi serta peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Negara, baik dalam tingkat pengawasan pelaksanaanpenyelenggaraan negara maupun pada tingkat perlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Sebagai amanat pelaksanaan Undang-Undang Nomor; 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klungkungserta membuka akses atas informasi publik untuk masyarakat luas baik secara aktif (tanpa didahuluidengan permohonan) maupun secara pasif(didahului dengan permohonan) terkait dengan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Negara memiliki kewajiban untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, dimana informasi adalah milik setiap individu, Komisi Pemilihan Umum mempunyai beberapa sistem informasi yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai keterbukaan informasi publik, yaitu Sistem Informasi Pemutakhiran Data Pemilih (Sidalih), Sistem Penghitungan Suara (Situng) danSistem Informasi Logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sistem Logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu) dikembangkan atas kerjasama KPU dengan ITB dan BIG. Sistem Informasi logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berguna untuk meningkatkan pengelolaan logistik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dengan berfungsinya Silog Pemilu, pengadaan dan distribusi logistik Pemilu diharapkan tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, tepat sasaran, tepat kualitas, dan hemat anggaran. Pemberian akses masyarakat terhadap data dan informasi yang ada Sistem Logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan bentuk keterbukaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pengadaan dan distribusi logistik Pemilihan Umum (Pemilu). Publik dapat melihat jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk setiap kabupaten/kota, jumlah Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), pemilih, surat suara, tinta sidik jari, formulir, kotak suara dan bilik suara.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, yakni terselenggaranya Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah

yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik

masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

1) Keberadaan Penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas; RENSTRA KPU KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2015-2019

Hal 16

2) Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan

3) Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU)Kabupaten Klungkung, disamping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada. Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang dihadapi KPU Kabupaten Klungkung maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam (5)lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek Bussiness Process dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

1.2.1. Potensi

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, yakni terselenggaranya pemilihan umum dan pemilihan yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari berberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah :

1. Keberadaan penyelenggara pemilu yang propesional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas; 2. Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalammenggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan 3. Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokrasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dengan kata

lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar menentukan kinerja KPU, disamping

performa lembaga demokrasi lain seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Pengawas RENSTRA KPU KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2015-2019

Hal 17

Pemilu (DKPP) dan Makamah Konstitusi (MK). Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (opportunities) dan ancaman (theats) yang dihadapi KPU, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi – dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalm lima tahun ke depan. Adapun dimensi – dimensi dimaksud meliputi : aspek kelembagaan, aspek Sumber Daya Manusia, aspek Kepemimpinan, aspek Perencanaan dan Anggaran, aspek Bussiness Proses dan kebijakan, aspek Dukungan Insfrastruktur dan Teknologi informasi, dan aspek Hubungan dengan Stakeholders. a. Aspek Kelembagaan Dari evaluasi organisasi KPU Kabupaten Klungkung tahun 2014 telah didapatkan hasil evaluasi terhadap aspek kelembagaan KPU Kabupaten Klungkung yang merupakan potensi dan/atau kekuatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Adapun analisis terhadap potensi kelembagaan dapat diuraikan sebagai berikut: -

Organisasi KPU Kabupaten Klungkung telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas interpensi dari pihak manapun hal ini terlihat pada Penyelenggaraan Pilkada 2013 dan Pemilu 2014, dimana Keputusan KPU Kabupaten Klungkung dalam penetapan hasil rekapitulasi suara pada setiap tingkatan penyelenggaraan dilakukan berdasarkan prinsip prinsip propesionalitas, integritas,transparansi dan akuntabilitas.

-

Organisasi KPU Kabupaten Klungkung berupaya mereposisi organisasinya melalui program repormasi birokrasi yang dilaksanakan sejak Tahun 2013 dan penerapanberbagai inovasi pelayanan publik menujuorganisasi penyelenggaran pemilu yang propesional dan independen.

-

Setiap lini dalam organisasi KPU Kabupaten Klungkung telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Klungkung.

-

Setiap Pegawai di KPU Kabupaten Klungkung telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.


Hal 18

b. Aspek Sumber Daya Manusia Evaluasi organisasi terhadap aspek SDM maka terdapat beberapa point penting yang menjadi kekuatan KPU Kabupaten Klungkung sebagai organisasi publik dan dapat diuraikan sebagai berikut : -

Organisasi KPU Kabupaten Klungkung memiliki SDM yang proporsional dengan latar belakang pendidikan dan usia. Hal ini memperkuat organisasi KPU Kabupaten Klungkung yang bersifat tetap dan mandiri.

-

Organisasi KPU Kabupaten Klungkung telah berupaya melakukan pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui diklat, sosialisasi, study banding/benchmarking dan sebagainya.

-

Organisasi dapat memberikan sanksi baik yang bersifat administrative maupun formil terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaraan kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten Klungkung dan Pegawai.

c. Aspek Kepemimpinan Evaluasi organisasi terhadap aspek kepemimpinan meliputi : -

Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Klungkung memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU Kabupaten Klungkung kearah yang lebih baik.

-

Pimpinan organisasi mampu melakukan shared vision sampai pada jenjang terbawah.

-

Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasiyang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi yang baik.

-

Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.

-

Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.

-

Pimpinan organisasi berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.


Hal 19

d. Aspek Perencanaan dan Anggaran Evaluasi organisasi terhadap aspek perencanaan dan anggaran meliputi : -

Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi.

-

Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.

-

Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

e. AspekBusiness Process dan Kebijakan hasil evaluasi terhadap aspek business process dan kebijakan KPU Kabupaten Klungkung dalam kurun waktu lima tahun kedepan dapat diuraikan sebagai berikut : -

Organisasi KPU Kabupaten Klungkung berupaya melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan mekanisme/tatalaksana kerja. Disamping itu organisasi mereviu dan memperbaiki mekanisme/tatalaksana serta melaksanakan perbandingan berdasarkan evaluasi periodik dan masukan dari berbagai steakeholders.

-

Organisasi KPU Kabupaten Klungkung telah berhasil menyusun dan melaksanakan SOP serta membuat mekanisme yang jelas dan mudah dipahami.

-

Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal.

-

Organisasi KPU Kabupaten Klungkung berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik.

-

Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi sudah dilakukan secara cepat dan tepat.

f. Aspek Dukungan Teknologi Informasi Evaluasi organisasi terhadap aspek dukungan teknologi informasi meliputi : -

Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja organisasi.

-

Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayan kepada stakeholders dan masyarakat.


Hal 20

g. Aspek Hubungan dengan Stakeholders Evaluasi organisasi terhadap aspek hubungan dengan stakeholdersmeliputi : -

Organisasi KPU Kabupaten Klungkung telah berupaya memenuhi harapan stakeholders sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi.

-

Organisasi KPU Kabupaten Klungkung berupaya membangun brand image yang disukai stakeholders.

-

Organisasi KPU Kabupaten Klungkung berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis kepada stakeholders yang ada.

1.2.2

Pemasalahan Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelanggarakan Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Klungkung, KPU Kabupaten Klungkung dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar organisasi. Dimensi permaslahannnya pun beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, institusional sampai dengan operasional. Oleh karena itu, proses identifikasi terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual KPU Kabupaten Klungkung. Adapun permasalahan berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kelembagaan -

Beban kerja antar unit organisasi sub. bagian belum seimbang sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit kerja yang beban tugasnya kurang memadai sebagi suatu unit kerja organisasi

-

Proses internalisasiperaturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.

-

Kurang selarasnya antara divisi yang ada dengan sub.bagian.

-

Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.


Hal 21

2. SDM

- Sebagian besar Pegawai di KPUKabupaten Klungkung merupakan tenaga yang diperbantukan (DPK) dan pegawai kontrak sehingga menimbulkan beberapa masalah, diantaranya: - Ketergantungan KPU Kabupaten Klungkungkepada Pemerintah Daerah dan tenaga kontrak yang sewaktu-waktu bisa dimutasi dan berhenti. - Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional. Sedangkan komposisi dilihat dari latar belakang pendidikan masih belum memadai sesuai kebutuhan organisasi. - Kompetensi pegawai belum sesuai dengan kebutuhan organisasi dan beban pegawai. - Sistem rewardterhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.

3.

Kepemimpinan Masih adanya disparitas kompetensi di internal komisioner.

4.

Perencanaan dan Anggaran -

Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.

-

Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi.

-

Masih adanya pola perencanaan dan anggaran yang bersifat top-down sehingga mempengaruhi tujuan yang ingin dicapai.

5. Business Process dan Kebijakan - Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada. - Organisasi KPU belum menyusun seluruh standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang berikan.


Hal 22

6. Dukungan Infrastruktur dan IT - Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. - Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU Kabupaten Klungkung masih dimiliki oleh pemerintah kabupaten. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan KPU yang tetap. Disamping itu, kantor KPU setiap saat dapat dipindahkan sesuai dengan kewenangan Pemda sebagai pemilik tanah dan bangunan. - Sarana di bidang IT yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Klungkung sampai saat ini belum memadai. - Belum tersedianya anggaran khusus untuk perpanjangan website.

7. Hubungan dengan Stakeholders -

Stakeholders belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU Kabupaten Klungkungkarena fungsi penerangan kepada masyarakat yang masih terbatas.

- Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu belum dilaksanakan dengan efektif. -

Hubungan dengan stakeholders yang nantinya akan mengeluarkan kebijakan rekruitmen tenaga adhock masih kurang efektif.

Disamping permasalahan tersebut, KPU Kabupaten Klungkung juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan pemilu, baik pemilu nasional maupun lokal yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

 Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Klungkung sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Klungkung.

 Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat.  Distribusi logistik pemilu yang terkendala kondisi geografis yang berbeda-beda.  Peran website KPU Kabupaten Klungkung sangatlah strategis, namun belum didukung dengan anggaran.


Hal 23

Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas, maka dirumuskan faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagaimana diringkas dalam tabel berikut:

Tabel Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal Kekuatan (Strengths)  Mandat UU Nomor 15 Tahun 2011tentang penyelenggara pemilu (S1)  Komitmen pimpinan kuat (S2)  Reformasi Birokrasi yang telahdilaksanakan (S3) 

SDM yang proporsional (S4)



Pegawai memiliki persepsi yang samaakan tugas dan fungsi organisasi (S5) Latar belakang SDM yang multidisipliner (s6) Ruang kerja menjadi satu kesatuan yang utuh (S7) Budaya yang berorientasi kepada pimpinan (S8) Pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada (S9)

      

Dukungan teknologi Informasi cukup memadai (S10) Sistem dan Manajemen organisasi yang jelas (S11) Pola divisi anggaran yang evekti

Peluang (Opportunity)  Sasaran pokok pembangunandemokrasi Indonesia (O1)  Animo partisipasi masyarakat dalampemilu dan pilkada cukup tinggi (O2)  Hubunganbaik dan Dukungan dengan penyelenggara dan lembaga yang lain (O3)  Potensi pengembangan SDM (O4) 

Kesempatan pendidikan formal dandiklat (O5)

      

Kemajuan Teknologi Informasi (O6) Harapan dan kepercayaan masyarakat tinggi (O7) Dukungan dari stake holder (O8)

FAKTOR INTERNAL Kelemahan (Weaknesses) 

Overlapping program dan kegiatan antar unit kerja (W1)

  

Beban kerja pegawaikurang proporsional (W2) Disparitas kompetensi pegawai (W3) Disparitas kompetensi pimpinan belom sepenuhnya mampu menjadi panutan (W4)



Efektifitas pelaksanaan SOP (W5)

  

Standar dan Maklumat Pelayanan belum sepenuhnya dibuat (W6) Sarana dan Prasarana terbatas (W7) Kurang disiplin (W8)



Pagu anggaran belum memadai (W9)



Reward kepada Komisioner yang belum jelas (W10)



Sistem perencanaan yang masih lemah (W11)

 

Kesenjangan kesejahteraan komisioner (W12) Masih kurangnya pegawai yang kompetensi untuk kebutuhan KPU(W13)

FAKTOR EKSTERNAL Ancaman (Threats) 

Peraturan perundangan tentangsistem pemilu mudah berubah (T1)



Opini publik mudah berubah(T2)



Gugatan hasil pemilu yang tidak berdasar pada bukti (T3)

 

Sebagian SDM dengan status DPK(T4) Distribusi logistik terkendala olehgeografis dan Keberadaan penyedia barang dan jasa (T5) Gedung masih pinjam pakai dari pemerintah daerah (T6) Inkonsistensi peserta pemilu (T7) Status kelembagaan KPU yang belum jelas (T8)

     


Hal 24

Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh, yaitu: 1. Strategi Strength – Opportunity (S-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.

a. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal melalui penanaman nilai-nilai Trihitakarana untuk terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri;

b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu, dengan menunjung tinggi nilai-nilai Trihitakarana;

c. Peningkatan kualitas KPU Kabupaten Klungkung, dengan mengedepankan proses-proses dan bimbingan

d. Membangun dan mendayagunakan sistem informasi Kepemiluaan yang terintegrasi. 2. Strategi Weakness – Opportunity (W-O) : Strategi mengatasi kelemahan untuk memanfaatkan peluang eksternal. a. Penataan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja;

b. Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja; c. Melakukan koordinasi internal antar unit kerja terkait untuk meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Klungkung;

d. Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan anggaran; e. Pembinaan teknis pelaksanaan SOP; f. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kepemiluan; g. Menggali dan mengimplementasi kearifan lokal Bali yang relevan dalam meningkatkan kinerja lembaga;

h. Meningkatkan rasa kebersamaan dalam team work yang solid tanpa meninggalakan tanggung jawab masing-masing;

i. Menumbuhkembangkan pimpinan selalu berupaya menjadi contoh bagi jajaran KPU Kabupaten Klungkung;

j. Meningkatkan penguasaan IT bagi segenap staf dan pejabat di lingkungan KPU Kabupaten Klungkung;

k. Optimalisasi sistem perencanaan dan anggaran di KPU Kabupaten Klungkung; l. Mendukung sepenuhnya upaya KPU untuk memberikan reward kepada komusioner; m. Mendukung sepenuhnya upaya KPU untuk memberikan status kepada lembaga KPU; n. Optimalisasi pemberian pendidikan dan pelatihan kepada pegawai KPU.


Hal 25

3. Strategi Strength – Threat (S-T) : Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.

a. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait secara berkesinambungan;

b. Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada secara optimal, transparan, dan berkesinambungan dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada dimasyarakat;

c. Peningkatan akuntabilitas kinerja kepemiluan; d. Optimalisasi pendayagunaan SDM dan proses perencanaan kebutuhan pengadaan dan distribusi logistik pada saat Pemilu dan Pilkadadalam pengelolaan teknis kepemiluan baik pada tahap perencanaan program dan anggaran;

e. Mengupayakan proses hibah tanah dengan pemerintahan daerah dan permohonan anggaran untuk membangun gedung. 4. Strategi Weakness – Threat (W-T) : Strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi.

a. Penataan organisasi dan SDM di KPU Kabupaten Klungkung; b. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dengan institusi terkaitsecara berkesinambungan;

c. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemiludan Pilkada; d. Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik Pemilu dan Pilkada pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian;

e. Secara bertahap meningkatkan jumlah pegawai organik, dengan mengikuti alih status kepegawaian atau mutasi;

f. Mensosialisasikan seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada;

g. Memelihara hubungan secara proporsional dengan pemerintah Kabupaten Klungkung dan Institusi terkait;

h. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Stakeholder; i. Secara rutin melakukan penyuluhan kode etik kepada pimpinan dan staf KPU Kabupaten Klungkung.


Hal 26

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN KPUKABUPATENKLUNGKUNG 2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Kesadaran Politik Masyarakat dalam Pemilu yang LUBER dan JURDIL, Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen KPU Kabupaten Klungkung untuk proses menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan KPU Kabupaten Klungkung sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, KPU Kabupaten Klungkung juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang kepemiluan. Dengan tingginya kesadaran politik masyarakat yang diwujudkan dengan partisipasi masyarakat pada pemilu dan pemilihan di Kabupaten Klungkung, sehingga di Kabupaten Klungkung peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu maupun pemilihan bisa meningkat. Relevansi pernyataan visi KPU Kabupaten Klungkung merupakan pengejawantahan visi misiKomisi Pemilihan Umum dengan visi nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya KPU Kabupaten Klungkung memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kesadaran politik masyarakat dalam pemilu dan pemilihan yang luber dan jurdil.

2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara pemilu dan pemilihan yang professional;

2. Mengimplementasi regulasi di bidang pemilu dan pemilihan untuk memberikan kepastian hukum progresif dan partisipatif;

3. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu dan pemilihan, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat; RENSTRA KPU KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2015-2019

Hal 27

4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;

5. Memperkuat organisasi untuk memperoleh brand imagedari stakeholders dan masyarakat; 6. Meningkatkan integritas penyelenggara pemilu dan pemilihan dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu;

7. Mewujudkan penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesabel.

2.3. Tujuan Komisi Pemilihan UmumKabupaten Klungkung Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPUKabupaten Klungkung yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilu dan pemilihan;

2. Terselenggaranya pemilu dan pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu dan pemilihan; 4. Terselenggaranya pemilu dan pemilihan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai oleh KPU Kabupaten Klungkung mengacu pada RPJM ke-3 Komisi Pemilihan Umum adalah meningkatnya partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum dan pemilihan yang didukung oleh kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019 dan pemilihan 2018 yang baik. Penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum, indeks perilaku anti korupsi, indeks persepsi korupsi, indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).


Hal 28

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 – 2019) adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

a. Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan; b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu dan pemilihan; c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya; d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih; e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas. 2. Meningkatnya kapasitas penyelenggara pemilu dan pemilihan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Kabupaten Klungkung ; b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian; c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu; d. Opini BPK atas LHP; e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik peserta pemilu dan calon DPD pada saat pemilu;

f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonanpemilihan kepala daerah; 3. Meningkatnya kualitas implementasi Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam sosialisasi regulasi; b. Persentase rehabilitasi kehormatan oleh DKPP; c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPUKabupaten Klungkung.


Hal 29

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASIDAN KERANGKA KELEMBAGAAN 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing – masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005 – 2025, RPJMN tahap ke–3, yakni pada Tahun 2015 – 2019 bertujuan untuk menetapkan pembangunan

secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan

kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mencapai sasaran RPJMN 2015 – 2019, yakni sasaran pembangunandi bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, maka agenda pembangunan nasional yang ditempuh antara lain: membangun tata kelola pemerintahan yang bersi h, efektif, demokrasi dan terpercaya dengan cara: (1) melanjutkan konsolidasidemokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik; (2) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah;dan (3) penyempurnaan dan kualitas reformasi birokrasi nasional. Ada pun arah kebijakan dan strategi nasional yang ditempuh untuk mencapai agenda tersebut adalah sebagai berikut : 1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi: (1) Pembangunan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu yang partisipatif; (2) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras; (3) Penyelenggaraan Pemilihan 2018 dan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis; (4) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu; (5) Fasilitas peningkatan peran parpol; (6) Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk berkelanjutan perannya dalam mendorong proses demokrasi; (7) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah; (8) Penguatan kerja sama masyarakat politik, sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi; (9) Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsipengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitas dialog; RENSTRA KPU KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2015-2019

Hal 30

b. Memperbaiki perundang – undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut: (1) Perubahan Undang – Undang Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu; (2) Perubahan Undang – Undang parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem

kaderisasi,

rekruitmen,

pengelolaan

keuangan

partai,

pengaturan

pembiayaan partai melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi; (3) Pelaksanaan pengkajian yang terka it dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian, sistem presidensial. 2. Membangun tranparansi dan akuntabilitaskinerja pemerintahan a. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional ; dan pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah. b. Penerapan e-govermment untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penguatan kebijakan e-govermment yang mengatur kelembagaan e-govermment, penguatan sistem dan infrastruktur egovermment yang terintegrasi; penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pembangunan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK. c. Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel d alam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraannegara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaan ditempuh antara lain: Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing – masing K/L/D, penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi

informasi

proaktif

dan

interaktif

yang

dapat

diakses

publik;

diterbitkannya standard operating procedure (SOP) layanan publik; pengelolaan dan Sistem Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya – karya fotografi Indonesia.


Hal 31

3. Penyempurnaan dan peningkatan reformasi birokrasi nasional a. Rekrutmen kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementrian, LPNK dan LNS; penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan stuktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah. b. Penguatan kapasitas pengelolaan informasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi da n kebijakan di bidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerin tah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN. c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Klungkung Arah kebijakan dan strategi KPU kabupaten Klungkung merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran . Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah strategi yang ko mprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategis dengan sasaran strategis lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan ( stakeholders) Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar KPU Kabupaten Klungkung yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi KPU kabupaten Klungkung. Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif

pengarah strategis (strategic drivers) yang menggambarkan proses

bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan visi dan misi KPU Kabupaten Klungkung.

Sedangkan

perspektif

pemangku

kepentingan

(stakeholders) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian visi dan misi KPU Kabupaten Klungkung. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (Panwaslu), Instansi Pemerintah Daerah dan masyarakat umum.


Hal 32

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung pada kurun waktu 2015 2019, akan menggunakan 2 (dua) program dan 7 (tujuh) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Klungkung. Adapun program – program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh sub bagian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut: a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program ini merupakan generic Komisi Permilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah terlaksananya fasilitas pembentukan unitinformasi dan dokumentasi kepemiluan dan operasionalisasinya,terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Disdukcapil Kabupaten Klungkung dan peningkatan SDM dalam rangka pelayanan dan administrasi kepegawaian dilingkungan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung. Dengan indikator kinerja tersebut, program kerjanya adalah persentase pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Disdukcapil Kabupaten

Klungkung,

persentase

terpenuhinya

jumlah

pegawai

organik

kesekretaiatan KPU Kabupaten Klungkung, serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian. Arah kebijakan program ini mencakup: 1. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga,data dan informasi serta monitoring dan evaluasi; 2. Menyelenggarakan

pengelolaan

data,

dokumentasi,

pengadaan,

pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik kebutuhan pemilu; 3. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari – hari untuk KPU Kabupaten Klungkung; 4. Menyelenggarakan

pembinaan

SDM,

pelayanan

dan

adminitra si

kepegawaian di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Klungkung; 5. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan admini strasi keuangan dilingkungan sekretariat KPU Kabupaten Klungkung; 6. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel. Adapun kegiatan dan indicator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada table berikut ini


Hal 33

No

Program Kegiatan

1

Pelaksanaan akuntabilitas pengellolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU

Sasaran Kegiatan Meningkatnya pembinaan perbendaharaan

Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan /pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU Kabupaten Klungkung dalam pengelolaan keuangan

Terlaksananya systen akutansi dan pelaporan keuangan

Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan

Terselenggaranya permasalahan pengelolaan keuangan Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaan

2

3

Pasilitasi pengelolaan data,dokumentasi,penga daan,pendistribusian,pem eliharaan dan inventarisasi logistik pemilu

Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data

Indikator Kinerja Kegiatan

Terkalsanaya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam pengelolaan logistik pemilu

Tersedianya data kebutuhan logistik pemilu yang akurat Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran,koordinasi antar lembaga,data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi Terwujudnya koordinasi antar lembaga

Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib,efektif dan efisien

Petunjuk Pengelolaan keuangan di KPU Kabupaten Klungkung Jumlah juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkunagan KPU Kabupaten Klungkung Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada lingkungan KPU Kabupaten Klungkung Persentase penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) yang tepat waktu dan valid

Persentase pola pengelolaan logistik pemilu di tingkat satker

Persentase jumlah,jenis,alokasi dan peruntukan logistik pemilu yang tepat persentase kesesuaian antara renstra dan renja K/L dan RKA-KL

Persentase pasilitasi kerjasama KPU Kabupaten Klungkung dengan lembaga lainya Pasilitas pembentukan lemga risert kepemiluan dan operasionalisasinya Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu


Hal 34

4

Pembinaan SDM, Pelayanan dan administrasi kepegawaian

Tersedianya data,informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi

Persentase pemutakhiran data pemilih di tingakat kelurahan

Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM Tingkat ketepatan proses pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) anggota KPU Kabupaten Klungkung Dokumen Kepegawaian

Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM Pergantian antar waktu Anggota KPU Kabupaten Klungkung

Pengelolaan Data Base Kepegawaian Terlaksananya ketatalaksanaan SDM Terlaksanaya penataan SDM

5

6

Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran KPU Kabupaten Klungkung

Pemeriksaan dilingkungan Sekretarit KPU Kabupaten Klungkung

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai

Trewujudnya pengelolaan persediaan (stock opname) Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN

Persentase KPU Kabupaten Klungkung melaporkan persediaan aset berdasarkan stock opnama Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut

Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaedah kearsipan Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan elektronik sistem kearsipan di KPU Kabupaten Klungkung Meningkatnya akuntabilitas penataan,pendataan,dan penilaian arsip

Persentase jumlah arsip yang dikelola sesiau dengan penerapan kaedah kearsipan

Terpenuhinya sarana pendukung untuk pengadaan barang dengan e-procurement tersusunnya laporan hasil pemeriksaan

Persentase ketersediaan dukungan sarana dan prasarana e-procurement

Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu

Persentase pengaduan masyarakat yang di tindaklanjuti

Persentase sosialisasi dan penerapan sisten kearsipan elektronik di KPU Kabupaten Klungkung

Persentase KPU Kabupaten Klungkung mengelola arsip sesuai aturan kearsipan

Persentase penurunan kasus terhadap penyelewengan keuangan,pegawai


Hal 35

Tersusunnya laporan hasil tindaklanjut, pemeriksaan BPK,BPKP dan APIP KPU Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP

Persentase penyelesaian rekomendasi BPK,BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti

Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan

Persentase KPU Kabupaten Klungkung yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP

Tersusunnya laporan hasil review RKA K/L

Persentase penganggaran KPU Kabupaten yang efektip dan efesien

b. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung dengan sasaran Program (outcome) yang hendak dicapai adalah tersusunnya rancangan keputusan KPU Kabupaten Klungkung, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhan peraturan perundang-undangan,dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu dan pilkada. Adapun indikator kinerja programnya adalah persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan putusan KPU Kabupaten Klungkung sesuai dengan SOP ,persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum, advokasi hukum dan penyuluhan

peraturan

perundang-undangan,

serta

persentase

pelaksanaan

penyelenggaraan tahapan pemilu dan pilkada. Arah kebijakan program ini mencakup: a. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Klungkung, pendokumentasian informasi hukum,advokasi hukum dan penyuluhan peraturan perundang-undangan. b. Melaksanakan penyelenggaraan tahapan pemilu dan pilkada


Hal 36

Dengan rincian kegiatan dan indicator kinerja sebagaimana di sajikan pada table berikut:

No

Program Kegiatan

1

Penyiapan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Klungkung, advokasi dan bantuan hukum, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan pilkada

Sasaran Kegiatan


Meningkatnya kualitas pertimbangan / opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum

Persentase ketepatan waktu penyuluhan

Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan

Tersedianya pedoman teknis peyusunan laporan dana kampanye,audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan anggota DPD

Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye,audit dana kampanye pendaftaran partai politik dan kepala daerah Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye,audit dana kampaye, pendaftaran partai politik dan kepala daerah

Meningkatnya kualitas pelayanan,pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum

2

Fasilitas pelaksanaan tahapan pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, pilkada,publikasi dan sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW

Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam pemilu legislatif,pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan melakukan proses PAW dan/atau sosialisasi proses PAW

Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum Terlaksananya penyediaan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat,tepat dan akurat) Persentase KPU Kabupaten yang mengikuti bintek pemilu dan pilkada Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilu dan pilkada Persentase proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Klungkung dapat diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja Persentase KPU Kabupaten Klungkung dalam pelayanan informasi publik Persentase KPU Kabupaten Klungkung dalam melakukan penataan dan pengisian anggota DPRD Kabupaten


Hal 37

Persentase penataan daerah pemilihan pasca pemilu 2014 Persentase data dokumen pemilu danpilkada Persentase kegiatan pendidikan pemilih Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada pemilu dan pilkada

3.3.

Kerangka Regulasi Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan. Sebagai Penyelenggara Pemilu KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang – undang mengatur pemilu, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikatagorikan menjadi 2 (dua), yaitu : 1. Peraturan yang mengatur tahapan pemilu; dan 2. Peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu (non tahapan Pemilu). Selama kurun waktu 2015 – 2019, regulasi yang diperlukan : l. Terkait dengan tahapan Pemilu A. Pemilu Nasional (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden) 1. Tahapan program dan jadwal Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara serentak; 2. Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden; 3. Pencalonan dalam Pemilu Legilatif dan Pemilu Presiden; 4. Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden; 5. Para kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden; 6. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden; 7. Pembentukan Badan Penyelenggara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden; 8. Norma

standar,

pendistribusian

dan

kebutuhan

perlengkapan

penyelenggaraan pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden; 9. Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;


Hal 38

10. Rekapitulasi perolehan suara Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serta penetapan calon terpilih. B. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 1. Tahapan mengenai program dan jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak; 2. Pemutakhiran Data Pemilih Gubernur, Bupati dan Walikota; 3. Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; 4. Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; 5. Para kampanye Gubernur, Bupati dan Walikota; 6. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Gubernur, Bupati dan Walikota; 7. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu Gubernur, Bupati dan Walikota; 8. Norma

standar,

pendistribusian

dan

kebutuhan

perlengkapan

penyelenggaraan pemilu dalam Gubernur, Bupati dan Walikota; 9. Pemungutan dan penghitungan suara dalam Gubernur, Bupati dan Walikota; 10. Rekapitulasi perolehan suara dalam Gubernur, Bupati dan Walikota serta penetapan calon terpilih. ll. Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggaran Pemilu :

3.4.

a.

Peraturan tentang pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

b.

Peraturan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban;

c.

Peraturan tentang kepegawaian;

d.

Peraturan tentang pengelolaan barang milik Negara;

e.

Peraturan tentang kearsipan dan tata naskah dinas;

f.

Peraturan kearsipan dalam tata naskah dinas.

Kerangka Kelembagaan Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, serta sumber daya manusia aparatur KPU. Upaya pengaturan kelembagaan KPU akanterus dilakukan melalui upaya – upaya sebagai berikut : a. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu; b. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap unit kerja eselon IV dan III; c. Penyempurnaan hubungan tata kerja intern maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;


Hal 39

d. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang peofesional , berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik; e. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas; f.

Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang dengan stakeholders dan/atau pihak ketiga; dan

g. Penguatan kelembagaan dalam rangka

mendukung kinerja pe ngelolaan

program prioritas pembangunan. h. Penguatan kerjasama dengan lembaga pemerintah/non pemerintah, bilateral dan multilateral. Dalam

rangka

kerjasama

mengembangkan

sumber

daya

manusia

guna

meningkatkan profesionalitas, integritas, kapabilitas dan akuntabilitas sumber daya manusia di lingkungan penyelenggara di Kabupaten Klungkung untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. KPU Kabupaten Klungkung merencanakan nota kesepahaman dengan beberapa universitas yang ada di Bali KPU Kabupaten Klungkung akan mengadakan kerjasama dengan lembaga pemerintah seperti : 1) Bank Rakyat Indonesia (BRI) ten tang penyediaan dan pemanfaatan layanan jasa

perbankan;

2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (KPPPA) tentang peningkatan partisipasi perempuan dalam politik pada pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, pemilihan presiden dan wakil presiden,

serta

pemilihan

Gubernur

dan

pengarusutamaan gender dalam politik; 3)

Bupati

dalam

rangka

percepatan

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang

dan Jasa Pemerintah (LKPP) tentang pengadaan barang

jasa pemerintah pada

penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan kepala daerah tahun 2018; 4) Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan KPU Kabupaten Klungkung;

5)

Tentara Nasional Indonesia (TNI) tentang distribusi logistik pemilu dan pilkada

6)

Dinas Perhubungan tentang distribusi logistik pemilu dan pilkada

7)

Dinas

Komunikasi dan Informasi tentang kerjasama sosialisasi, edukasi dan advokasi pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019dan pemilihan kepala daerah tahun 2018 8) Pusat Pelaporan dan Analisis transaksi Keuangan (PPATK) tentang kerjasama


Hal 40

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam penghimpunan, penggunaan, dan/atau pelaporan dana kampanye peserta pemilu dan pilkada Kepolisian Republik

; 9)

Indonesia (P0LRI) tentang pengamanan penyelenggaraan

pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan kepala daerah tahun 2018; 10) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tentang pengaturan dan pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan umum 2019 dan pemilihan kepala daerah tahun 2018; 11) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tentang kerjasama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi; 12) Departemen Agama tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilihan umum tahun 20 19 dan pemilihan kepala daerah tahun 2018 .


Hal 41

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 4.1 . Target Kinerja

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja a tau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja KPU Kabupaten Klungkung dalam kurun waktu 2015 – 2019 disajikan pada tabel sebagai berikut: No

Program Kegiatan

Sasaran Kegiatan


2015

Target Kinerja 2016 2017 2018

A

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Terknis Lainnya KPU

1

Pelaksanaan akuntabilitas pengellolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU

Meningkatnya pembinaan perbendaharaan

Terlaksananya sistem akutansi dan pelaporan keuangan

Terselenggaranya permasalahan pengelolaan keuangan

Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan /pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU Kabupaten Klungkung dalam pengelolaan keuangan Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan Petunjuk Pengelolaan keuangan di KPU Kabupaten Jumlah juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkunagan KPU Kabupaten Klungkung Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada lingkungan KPU

2019

60%

65%

70%

75%

80%

2 Lap

2 Lap

2 Lap

2 Lap

2 Lap

1 Juknis

1 Juknis

1 Juknis

1 Juknis

1 Juknis

75%

76%

77%

79%

80%


Hal 42

Kabupaten Klungkung

Tersusunnya laporan pertanggungjawa ban penggunaan anggaan

2

Pasilitasi pengelolaan data,dokumen tasi,pengadaan ,pendistribusia n,pemeliharaa n dan inventarisasi logistik pemilu

Terkalsanaya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam pengelolaan logistik pemilu

Tersedianya data kebutuhan logistik pemilu yang akurat 3

Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data

Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran,ko ordinasi antar lembaga,data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi Terwujudnya koordinasi antar lembaga

Persentase penyampaian laporan pertanggungjawa ban penggunaan anggaran (LPPA) yang tepat waktu dan palid Persentase pola pengelolaan logistik pemilu di tingkat satker

Persentase jumlah,jenis,aloka si dan peruntukan logistik pemilu yang tepat persentase kesesuaian antara renstra dan renja K/L dan RKA-KL

Persentase pasilitasi kerjasama KPU Kabupaten Klungkung dengan lembaga lainya

Lap

Lap

Lap

Lap

Lap

70%

80%

100%

0%

0%

0%

0%

90%

100%

100%

75%

77.50 %

77,50 %

77,50 %

77,50 %

75%

77,50 %

77,50 %

77,50 %

77,50 %


Hal 43

Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib,efektif dan efisien Tersedianya data,informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi 4

Pembinaan SDM, Pelayanan dan administrasi kepegawaian

Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM Tingkat ketepatan proses pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) anggota KPU Kabupaten Klungkung Dokumen Kepegawaian

5

Penyelenggara an operasional dan pemeliharaan perkantoran KPU Kabupaten

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

100%

100%

100%

100%

75%

77,50 %

77,50 %

77,50 %

77,50 %

Persentase pemutakhiran data pemilih di tingakat kelurahan

100%

100%

100%

100%

100%

Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM Pergantian antar waktu Anggota KPU Kabupaten Klungkung

90%

90%

90%

90%

90%

85%

85%

85%

85%

85%

Pengelolaan Data Base Kepegawaian Terlaksananya ketatalaksanaan SDM Terlaksanaya penataan SDM Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai

100%

100%

100%

100%

100%

90%

85%

85%

85%

85%

Pasilitas pembentukan lemga risert kepemiluan dan operasionalisasin ya Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu


Hal 44

Klungkung

Trewujudnya pengelolaan persediaan (stock opname) Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN

Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaedah kearsipan Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan elektronik sistem kearsipan di KPU Kabupaten Klungkung Meningkatnya akuntabilitas penataan,pendat aan,dan penilaian arsip Terpenuhinya sarana pendukung untuk pengadaan barang dengan erocurement

Persentase KPU Kabupaten Klungkung melaporkan persediaan aset berdasarkan stock opnama Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut Persentase jumlah arsip yang dikelola sesiau dengan penerapan kaedah kearsipan Persentase sosialisasi dan penerapan sisten kearsipan elektronik di KPU Kabupaten Klungkung

2 Lap

2 Lap

2 Lap

2 Lap

2 Lap

75%

100%

100%

100%

100%

50%

60%

70%

80%

90%

50%

55%

60%

70%

80%

Persentase KPU Kabupaten Klungkung mengelola arsip sesuai aturan kearsipan Persentase ketersediaan dukungan sarana dan prasarana eprocurement

50%

60%

70%

80%

90%

90%

90%

90%

90%

90%


Hal 45

6

Pemeriksaan dilingkungan Sekretarit KPU Kabupaten Klungkung

tersusunnya laporan hasil pemeriksaan

Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu Tersusunnya laporan hasil tindaklanjut, pemeriksaan BPK,BPKP dan APIP KPU Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP

Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan Tersusunnya laporan hasil review RKA K/L

Persentase penurunan kasus terhadap penyelewengan keuangan,pegawa i Persentase pengaduan masyarakat yang di tindaklanjuti

19%

17%

18%

20%

25%

Persentase penyelesaian rekomendasi BPK,BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti Persentase KPU Kabupaten Klungkung yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP Persentase penganggaran KPU Kabupaten yang efektip dan efesien

80%

82%

85%

87%

90%

20%

40%

60%

80%

100%

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

40%

50%

60%

70%

80%

B

Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik

1

Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU,advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang undangan yang berkaitan

Meningkatnya kualitas pertimbangan / opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum

Persentase ketepan waktu penyuluhan

86%

87%

87%

87%

87%

Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilihan umum

Tersedianya pedoman teknis peyusunan laporan dana kampanye,audit

86%

87%

88%

89%

90%


Hal 46

dengan penyelenggara an pemilu

2

Fasilitas pelaksanaan tahapan pemilu

dan pemilihan

dana kampanye,veripik asi partai politik dan anggota DPD Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelaya nan penyusuna laporan dana kampanye,audit dana kampaye pendaftaran partai politik dan anggota DPD Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye,audit dana kampaye, pendaftaran partai politik dan anggota DPD Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum Meningkatnya Terlaksananya kualitas penyediaan pelayanan,pengel penyajian olaan dokumentasi dan dokumentasi dan informasi hukum informasi hukum yang mutakhir Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat,tepat dan akurat) Meningkatnya Persentase KPU kualitas dukungan Kabupaten Yang teknisdalam mengikuti bintek pemilu Pilkada

86%

87%

88%

89%

90%

86%

87%

88%

89%

90%

90%

90%

91%

91%

91%

90%

90%

91%

91%

91%

90%

90%

91%

91%

91%


Hal 47

legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden,pilka da,publikasi dan sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW

legislatip,pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah

Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan pilkada,legislatif dan presiden dan wakil presiden Persentase proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Klungkung dapat diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja Persentase KPU Kabupaten Klungkung dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi publik Persentase KPU Kabupaten Klungkung dalam melakukan penataan dan pengisian anggota DPRD Persentase penataan daerah pemilihan pasca pemilu 2014 Persentase data dokumen pemilu dan pilkada Persentase kegiatan pendidikan pemilih Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada pemilu dan pilkada

10%

1

1

1

1

70%

80%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

50%

50%

100%

100%


Hal 48

4.2. Kerangka Pendanaan Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kungkung dalam kurun waktu lima tahun kedepan,yaitu:

Program /Kegiatan

076.01.01

076.01.06

Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (output) / Indikator Kerja Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU Kabupaten Klungkung Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik TOTAL

Alokasi (dalam jutaan rupiah) Jumlah

2015

2016

2017

2018

2019

1.422.452

2.029.366

-

-

-

3.451.818

67.870

38.212

-

-

-

106.082

1.490.322

2.067.578

-

-

-

3.557.900

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya,selama 2015-2019 dapat dilihat sebagai berikut:

Program /Kegiatan

076.01.01

3355

Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (output) / Indikator Kerja Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU Kabupaten Klungkung Pelaksanaan akuntabilitas pengelola administrasi keuangan di lingkungan KPU Kabupate Klungkung

Alokasi (dalam jutaan rupiah 2015

Jumlah

2016

2017

2018

2019

1.422.452

2.029.366

-

-

-

3.451.818

898.152

1.487.552

-

-

-

2.476.704


Hal 49

3356

3357

3358

3360

3361

076.01.06

3363

3364

Fasilitasi pengelolaan data,dokumentasi,peng adaan,pendistribusian, pemeliarahan dan inventarisasi logistik pemilu Pelaksanaan Manajemen perencanaan dan data Pembinaan SDM,Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran ( KPU) Pemeriksaan di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Klungkung Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Penyiapan penyusunan rancangan KPU,advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu Pasilitas penyelenggaraan tahapan pemilu TOTAL

9.875

11.805

-

-

-

21.680

29.820

64.146

-

-

-

93.966

30.260

2.220

-

-

-

32.480

454.345

457.447

-

-

-

911.792

6.196

-

-

-

6.196

-

67.870

38.212

-

-

-

106.082

3.340

14.120

-

-

-

17.460

64.530

24.092

-

-

-

88.622

1.490.322

2.067.578

-

-

-

3.557.900


Hal 50


Hal 51

RENSTRA KPU KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN Hal 1

Recommend Documents