i PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KLUNGKUNG, Menimbang : a.
bahwa kegiatan Rekreasi dan Olah Raga dewasa ini sudah merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat;
b.
bahwa untuk meningkatkan pelayanan di bidang Rekreasi dan Olah Raga maka perlu menata dan meningkatkan kualitas dan kuantitas tempat Rekreasi dan Olah Raga;
c.
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman dewasa ini sehingga perlu diubah;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II (dalam wilayah daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
4.
Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
Mengingat :
ii 5.
Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.
Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7.
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Thaun 1983 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung ( Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Daerah Tingkat II Klungkung Tahun 1987 Nomor 15 Seri D Nomor 12);
11.
Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ( Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2000 Seri B Nomor 4);
iii Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG dan BUPATI KLUNGKUNG
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.
Pasal 1 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ( Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2000 Nomor 8 Seri B Nomor 4), diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Klungkung. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung. 5. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata. 6. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata. 7. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. 8. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. 9. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut. 10. Obyek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sarana wisata. 11. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan
iv untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. 12. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundangundangan Retribusi diwajibkan melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungutan atau potongan Retribusi tertentu. 14. Nomor Pokok wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah nomor pokok wajib retribusi daerah yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi. 15. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah atas jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah di dalam tempat rekreasi dan olah raga. 16. Tempat Rekreasi olah raga adalah tempat rekreasi dan olah raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 17. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karen apada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi. 19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan kegiatan retribusi dan atau transaksi administrasi berupa bunga atau denda. 20. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya yang berbadan hukum. 2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 4 (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati jasa pelayanan di tempat rekreasi dan olah raga, kecuali para pelajar dalam lingkungan sekolah di wilayah Kabupaten Klungkung. (2) Setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati jasa pelayanan di tempat Rekreasi dan Olah Raga wajib membayar Retribusi.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :
v
Pasal 7 Prinsip dan penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan beorientasi pada harga pasar. 4. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan ayat (5) dihapus, ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan pasal 8 berbunyi sebagai berikut : Pasal 8 (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi, dan jnagka waktu pemakaian. (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif fasilitas sejenis yang berlaku di daerah tersebut. (3) Dihapus. (4) Besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ditetapkan, sebagai berikut : No Jenis Retribusi 1 Obyek daya tarik wisata Kertha Gosa, Taman Gili, Musium Semarajaya, dan Monumen Puputan Klungkung.
Jenis Pelayanan Masuk
Golongan Tarif Anak-anak Dewasa
Tarif Rp. 6.000,-/orang Rp. 12.000,-/orang
2
Obyek daya tarik wisata Goa Lawah.
Masuk
Anak-anak Dewasa
Rp. 4.000,-/orang Rp. 6.000,-/orang
3
Tempat Rekreasi dan obyek pariwisata di kawasan Nusa Penida.
Masuk
Anak-anak Dewasa
Rp. 4.000,-/orang Rp. 6.000,-/orang
4
Tempat rekreasi kawasan Tukad Melangit (Levi Rafting).
Masuk
Anak-anak Dewasa
Rp. 4.000,-/orang Rp. 6.000,-/orang
5
Tempat rekreasi kawasan Tukad Unda (Nomad Rafting) dan Unda Rafting.
Masuk
Anak-anak Dewasa
Rp. 4.000,-/orang Rp. 6.000,-/orang
6
Lapangan Tenis
Masuk
Anak-anak Dewasa
Rp. 500/jam/orang Rp. 1.000/jam/orang
7
Kolam Renang
Masuk
Anak-anak Dewasa Langganan
(5) Dihapus
Rp. 1.000,-/orang Rp. 2.000/orang Rp. 5.000/bulan
vi 5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan pasal 9 berbunyi sebagai berikut : Pasal 9 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut di Daerah Kabupaten Klungkung. 6. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal (24) berbunyi sebagai berikut : (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 4 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung.
Ditetapkan di Semarapura pada tanggal 2 Pebruari 2009 BUPATI KLUNGKUNG
I WAYAN CANDRA
Diundangkan di Semarapura pada tanggal 2 Pebruari 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
KET UT JANAPRI A SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2009 NOMOR 1
vii PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA I
UMUM Kegiatan Rekreasi dan Olah Raga bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan mental masyarakat. Belakangan ini dampak kegiatan rekreasi dan olah raga merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan mental dan fisik. Sehubungan dengan hal tersebut di atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga perlu dilakukan perubahan. II PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 1 Cukup Jelas Angka 2 Pasal 4 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Angka 3 Pasal 7 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Angka 4 Pasal 8 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Angka 5 Pasal 9 Cukup Jelas
viii
Angka 6 Pasal 24 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 1
