PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 2 TAHUN 2005
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNGTAHUN ANGGARAN 2004 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KLUNGKUNG, Menimbang : a.
bahwa dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2004, perlu dilakukan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;.
b.
bahwa hasil pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II dalam Wilayah daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655 );
2.
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia);
3.
Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685): Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia);
4.
Undang- undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan
Mengingat :
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 6.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001);
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daearh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
Dana 201, telah 2001
15.
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
17.
Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18.
Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 08 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung;
19.
Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2004;
20.
Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penetapan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2003;
21.
Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2004;
22.
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 23 Tahun 2005 tanggal 8 September 2005 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2004 menjadi Peraturan Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG Dan
BUPATI KLUNGKUNG
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN TENTANG
DAERAH
KABUPATEN
KLUNGKUNG
PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN
PENDAPATAN
DAN
PELAKSANAAN
BELANJA
DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN ANGGARAN 2004
Pasal 1 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2004 sebagai berikut :
a. Pendapatan
Rp.184.039.769.926,81
b. Belanja
Rp. 183.563.216.798,80
Surplus/ (Defisit)
Rp.
(530.580.128,01)
c. Pembiayaan : a. Penerimaan
Rp. 13.820.903.695,86
b. Pengeluaran
Rp.
Surplus/ (Defisit)
14.351.483.823,87
Rp. Pasal 2
(1) Selisih Anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp. 5.300.106.663,80 Dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran pendapatan setelah Perubahan b. Realisasi
Rp. 178.793.690.263,00 Rp. 184.093.796.926,80
Selisih lebih / (kurang) Rp. 5.300.106.663,80 (2) Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 7.063.955.072,20 Dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran Belanja setelah
(530.580.128,01)
Perubahan
Rp. 190.627.171.869,00
b. Realisasi
Rp. 183.563.216.798,80
Selisih lebih / (kurang) Rp. 7.063.955.070,20 (3) Selisih Anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah Rp. 12.364.061.734,01 Dengan rincian sebagai berikut : a. Surplus/ defisit Setelah perubahan
Rp. 11.833.481.606,00
b. Realisasi
Rp. 530.580.128,01
Selisih lebih/ (kurang) Rp. 12.364.061.734,01 (4) Selisih anggaran dengan realisasi Rp. –
Pembiayaan sejumlah
Dengan rincian sebagai berikut : a. Penerimaan 1. Setelah perubahan Rp. 13.820.903.695,86 2. Realisasi
Rp. 13.820.903.695,86
Selisih lebih / (kurang)
Rp. -
b. Pengeluaran 1. Setelah Perubahan
Rp. 1.987.422.089,86
2. Realisasi
Rp. 1.987.422.089,86
Selisih lebih / (kurang)
Rp. -
Pasal 3 (1) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu : a. Lampiran I
: Laporan Perhitungan APBD
b. Lampiran II
: Nota Perhitungan APBD
c. Lampiran III
: Neraca Daerah dan laporan Aliran Kas
(2) Lampiran-lampiran
sebagaimana
tersebut
dalam
ayat
(1)
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
Pasal 4 Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 5 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung.
Ditetapkan di Semarapura Pada tanggal 8 September 2006 BUPATI KLUNGKUNG,
I WAYAN CANDRA
Diundangkan di Semarapura Pada tanggal 8 September 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,
I GUSTI NGURAH RAI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2005 NOMOR 2
