PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 5 TAHUN 2005
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KLUNGKUNG, Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (1) huruf e undang-undang Nomor 32 tahun 2004 menyebutkan, bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten adalah penanganan bidang kesehatan; b. bahwa berdasarkan maksud huruf a dan mengingat beban kerja serta kompleksitas manajemen Rumah Sakit daerah Klungkung dewasa ini maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit umum daerah Klungkung; c. bahwa untuk mangatasi hal dimaksud huruf b, maka perlu dibentuk lembaga teknis Daerah berupa Runah Sakit Umum Daerah kabupaten Klungkung yang ditetapkan dengan Peraturan daerah; Mengingat :
1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655 );
2.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembenrtukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
8.
Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Kabupaten Klungkung menjadi Unit Swadana.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG Dan BUPATI KLUNGKUNG
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN
KLUNGKUNG
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH
SAKIT
UMUM
DAERAH
KABUPATEN
KLUNGKUNG
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Kepala Daerah adalah Bupati Klungkung; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung; 6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung; 7. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung selanjutnya disebut RSUD Kabupaten; 8. Kepala adalah kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung; 9. Unit Swadana Daerah adalah satuan kerja tertentu dari instansi Pemerintah Daerah yang diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung, untuk keperluan operasionalnya;
10. Penerimaan fungsional adalah penerimaan yang diperoleh atas jasa pelayanan yang diberikan unit swadana daerah dalam menjalankan fungsinya.
BAB II KEDUDUKAN, BENTUK, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2 (1) RSUD Kabupaten berkedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah; (2) RSUD Kabupaten Klungkung dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
Pasal 3 Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 (satu) berbentuk RSUD Kabupaten;
Pasal 4 RSUD Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4 diatas RSUD Kabupaten memfunyai fungsi ; a. Pelayanan Medis; b. Penunjang pelayanan langsung dan tak langsung; c. Pelayanan asuhan keperawatan d. Pelayanan rujukan; e. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; f. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan; g. Pengelolaan administrasi dan keuangan;
BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6
(1) Susunan Organisasi RSUD Kabupaten Klungkung terdiri dari : a. Kepala; b. Bagian Tata Usaha; c. Bidang-bidang d. Subbidang-subbidang; e. Instalasi-instalasi; Unit Pelaksana Fungsional (UPF); Unit Pelaksana Perawatan (UPP); f. Komite Medik; g. Dewan Pembina; (2) Bagan Susunan Organisasi RSUD Kabupaten Klungkung tersebut ayat (1), adalah sebbagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
Pasal 7
Bagan Susunan Organisasi RSUD Kabupaten Klungkung terdiri dari : 1. Kepala membawahkan : Bagian Tata Usaha Bidang Perencanaan, Diklat, Pengembangan dan Keuangan Bidang Pelayanan Bidang Penunjang Pelayanan 2. Bagian Tata Usaha membawahkan : Sub Bagian Umum Sub Bagian Kepegawaian 3. Bidang perencanaan, Diklat, Pengembangan dan Keuangan, membawahkan : Sub Bidang Perencanaan, Diklat dan Pengembangan Sub Bidang Keuangan 4. Bidang Pelayanan membawahkan : Sub Bidang Pelayanan Medis Sub Bidang Asuhan Keperawatan
5. Bidang Penunjang Pelayanan membawahkan : Sub Bidang Penunjang Pelayanan Langsung Sub Bidang Penunjang Pelayanan Tidak langsung
Pasal 8
(1) Instalasi-instalasi dimaksud pasal 6 huruf e adalah unit penyelenggaraan pelayanan fungsional yang menunjang pelayanan medis; (2) Unit instalasi dipimpin oleh seorang kepala dalam jabatan fungsional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala; (3) Jumlah dan jenis instalasi-instalasi dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh kepala berdasrkan kebutuhan dan kemampuan rumah sakit;
Pasal 9 (1) Komite Medik adalah kelompok jabatan fungsional medis yang bertugas membantu kepala dalam menyusun standar pelayanan medik, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika propinsi, dan mengatur kewenangan profesi. (2) Mengusulkan pengembangan pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian. (3) Susunan Keanggotaan komite medik diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
Pasal 10
Unit
Pelaksana
fungsional dan unit
pelaksana perawatan adalah unit
penyelenggaraan pelayanan fungsional yang dikelompokkan berdasarkan jenis keahlian atau pelayanan khusus lainnya. Jumlah dan nama unit pelaksana fungsional ditetapkan oleh kepala sesuai kebutuhan nyata dilapangan. Pengaturan tenaga dan pelayanan medis diunit masing-masing ditunjuk seorang kepala unit pelaksana fungsional pengaturan tenaga, asuhan Keperawatan dan fasilitas pelayanan yang ada di unit masing-masing ditunjuk seorang Kepala Perawatan. Pengangkatan dan pemberhentian Ka UPF dan Ka UPP ditetapkan dengan keputusan kepala.
Pasal 11
Dewan pembina adalah tim yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten, DPRD dan tokoh masyarakat yang berfungsi membina kepala dalam menjalankan fungsi Rumah Sakit. Susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV TATA KERJA
Pasal 12 (1) Dalam melaksanakan tugasnya kepala dan kepala satuan organisasi yang berada di lingkungan RSUD kabupaten wajib merencanakan, melaksanakan, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai tugas pokoknya masing-masing; (2) Kepala dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Instansi terkait lainnya yang mempunyai hubungan fungsional dalam bidang kesehatan.
Pasal 13 Setiap kepala satuan organisasi di lingkungan RSUD Kabupaten wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 14 Setiap
kepala
satuan
organisasi
di
lingkungan
RSUD
kabupaten
bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
Pasal 15 Setiap kepala satuan organisasi di lingkungan RSUD Kabupaten wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan menyiapkan laporan.
Pasal 16 Setiap laporan yang diterima oleh satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk pengambilan keputusan oleh kepala.
BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 17
(1) Kepala, Kepala bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, atas usul Sekretaris Daerah, (2) Eselonnering kelembagaan RSUD kabupaten adalah eselon II B.
BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 18
(1) Semua penerimaan yang diterima RSUD Kabupaten atas jasa pelayanan dan jasa lainnya merupakan penerimaan fungsional sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja yang digunakan langsung untuk kegiatan operasional Rumah Sakit; (2) Anggaran belanja modal dan kepegawaian RSUD Kabupaten disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Klungkung. (3) Bila diperlukan Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi biaya operasional RSUD Kabupaten.
BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 19
Uraian tugas, mekanisme dan prosedur kerja masing-masing Satuan Organisasi dilingkungan RSUD di Kabupaten, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20
(1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. (2) Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pertauran Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Ditetapkan di Semarapura Pada tanggal 13 Desember 2005 BUPATI KLUNGKUNG,
I WAYAN CANDRA
Diundangkan di Semarapura Pada tanggal 13 Desember 2005 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,
I GUSTI NGURAH RAI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2005 NOMOR 5
LAMPIRAN
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
STRUKTUR ORGANISASI RSUD KABUPATEN KLUNGKUNG DEWAN PEMBINA
KEPALA
KOMITE MEDIK
BAGIAN TATA USAHA
SUB BAG UMUM
SUB BAG KEPEGAWAIAN
BIDANG PELAYANAN SUB BAG KEPEGAWAIAN
BIDANG PENUNJANG PELAYANAN SUB BID PELAYANAN MEDIS
SUB PERENCANAAN DIKLAT DAN PENGEMBANGAN
SUB BID ASUHAN KEPERAWATAN
SUB BID KEUANGAN SUB BID PENUNJANG PELAYANAN LANGSUNG INSTALASIINSTALASI
Keterangan :
SUB BID PENUNJANG PELAYANAN TIDAK LANGSUNG
UNIT PELAKSANA FUNGSIONAL DAN UNIT PELAKSANA PERAWATAN
BUPATI KLUNGKUNG
_________ garis Komando …………. Garis Koordinat I WAYAN CANDRA
