PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 5 TAHUN 2004
TENTANG IJIN USAHA PELAYANAN DI BIDANG KESEHATAN KABUPATEN KLUNGKUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KLUNGKUNG Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan kesehatan dan dalam rangka tertib administrasi di bidang pembangunan kesehatan perlu ditingkatkan mutu pelayanan administrasi bidang kesehatan. b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan di bidang kesehatan dilakukan pengawasan dan pembinaan secara berkesinambungan terhadap usaha pelayanan di bidang kesehatan.; c. bahwa untuk memenuhi makssud diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang perijinan di bidang kesehatan. Mengingat :
1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655 );
2.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5.
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8.
Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dinas Daerah Kabupaten Klungkung
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN TENTANG
DAERAH
IJIN
USAHA
KABUPATEN PELAYANAN
KLUNGKUNG DI
BIDANG
KESEHATAN.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Ekskutif Daerah. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Klungkung; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung. 6. Pembantu Satuan Pemegang Kas adalah pegawai yang bertugas menerima, mencatat penerimaan dan penyetoran penerimaan Kas Daerah yang selanjutnya disebut PSPK. 7. Ijin Apotik adalah ijin yang wajib diberikan pada suatu tempat tertentu dimana dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat. 8. Ijin Optikal adalah ijin yang diberikan pada suatu tempat dimana diselenggarakan pelayanan kaca mata baik melalui resep dokter maupun melalui pemeriksaan refraksi sendiri. 9. Ijin dokter umum /spesialis/dokter gigi / bidan / perawat adalah ijin yang diberikan kepada tenaga medis / paramedis yang menjalankan praktek swasta perorangan / berkelompok setelah memenuhi persyaratan pelayanan kesehatan sesuai dengan yang telah ditentukan. 10. Ijin Balai Pengobatan adalah ijin yang diberikan pada suatu tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan. 11. Ijin B K I A adalah ijin yang diberikan pada suatu tempat dimana diberikan suatu pelayanan medik dasar kepada ibu hamil, bayi dan anak prasekolah dan pelayanan Keluarga Berencana. 12. Ijin Rumah Bersalin adalah ijin yang diberikan pada suatu tempat dimana dilakukan pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nipas fisiologik termasuk pelayanan Keluarga Berencana serta perawatan bayi baru lahir. 13. Ijin Operasional Unit Transfusi Darah adalah ijin yang diberikan pada Rumah Sakit Pemerintah dan atau Rumah Sakit Swasta yang menggunakan rdarah minimal 100 kantaong darah perbulan. 14. Ijin Tukang Gigi adalah ijin yang diberikan pada suatu tempat / orang untuk melakukan pembuatan gigi palsu. 15. Ijin Pratek Fisioterafi adalah ijin yang diberikan pada orong yang melakukan rehabilitasi medis. 16. Pemberian Nomor Sertifikat Produksi Industri Rumah Tangga adalah kode dan nomor yang diberikan pada perusahaan makanan/minuman industri rumah tangga. 17. Ijin Toko Obat adalah ijin yang diberikan pada orang atau Badan Hukum
Indonesia untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat bebas terbatas (Daftar W) untuk dijual secara eceran ditempat tertentu.
BAB II SUBYEK DAN OBYEK PERIJINAN DI BIDANG KESEHATAN Pasal 2
Subyek Perijinan di Bidang Kesehatan adalah orang/ badan baik yang berbadan hukum atau tidak yang memerlukan ijin di Bidang Kesehatan.
Pasal 3
Objek Perijinan adalah pemberian ijin / usaha pelayanan di Bidang Kesehatan yang meliputi : 1. Apotik. 2. Optikal. 3. Praktek Swasta Berkelompok Dokter Umum / Dokter Spesialis, Dokter Gigi. 4. Praktek Swasta Perorangan Dokter Umum/ Dokter Spesialis. 5. Balai Pengobatan (BP). 6. Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA). 7. Rumah Bersalin (RB). 8. Operasional Unit Tranfusi Darah. 9. Usaha Tukang Gigi. 10. Praktek Fisioterafi. 11. Pemberian Nomor Sertifikat Produksi Perusahaan Makanan/ Minuman Industri Rumah Tangga. 12. Praktek Bidan. 13. Praktek Perawat. 14. Toko Obat.
BAB III KETENTUAN PERJANJIAN Pasal 4
1) Setiap Usaha Pelayanan dibidang Kesehatan wajib memperoleh ijin usaha. 2) Persayaratan dan tata cara permohonan ijin usaha sebagaimana dimaksud ayat 1 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB IV BESARNYA TARIF PUNGUTAN Pasal 5 1) Besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis perijinan di Bidang Kesehatan yang diberikan. 2) Besarnya tarif akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN BIAYA PERIJINAN DI BIDANG KESEHATAN Pasal 6
1. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. 2. Biaya dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau Dokumen lain yang diperlukan. 3. Pemungutan Biaya Perijinan di Bidang Kesehatan dilakukan oleh PSPK yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.
Pasal 7 Tata cara pemungutan dan penagihan retribusi ditetapkan oleh Bupati.
BAB VI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMUNGUT Pasal 8
Pemungutan Biaya Perijinan di Bidang Kesehatan dilakukan oleh PSPK yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
Pasal 9
(1) PSPK bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan. (2) PSPK menyelenggarakan pembukuan dengan administrasi yang teratur atas semua kegiatan dan menyetorkan biaya pelayanan administrasi ke Kas Daerah Kabupaten Klungkung.
Pasal 10
(1) Selambat-lambatnya dalam tempo 1 (satu) kali 24 jam semua hasil pungutan Biaya Pelayanan Administrasi Bidang Kesehatan sudah disetor ke PSPK oleh PSPK ke Kas Daerah Kabupaten Klungkung. (2) Penyimpangan dari ketentuan dari ayat (1) pasal ini dapat dilakukan berdasarkan alasan tekhnis yang dapat dibuktikan dengan cara melaksanakan penyetoran berkala atas semua hasil pungutan biaya pelayanan administrasi kesehatan yang telah diterima oleh BKP selambat-lambatnya 6 (enam) kali 24 (dua puluh empat) jam. (3) PSPK yang bertugas memungut biaya perijinan di bidang kesehatan selambatlambatnya tanggal 10 bulan berikutnya sudah menyampaikan laporan hasil pungutannya kepada Bupati Klungkung melalui Badan Pendapatan Kabupaten Klungkung.
BAB VII MASA BERLAKUNYA IJIN DAN SERTIFIKAT PENYULUHAN Pasal 11
1) Jangka waktu berlakunya ijin produksi industri rumah tangga ditetapkan selama perusahaan tersebut masih beroperasi. 2) Terhadap ijin produksi industri rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pendaftaran ulang setiap lima tahun sekali. 3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga bulan sebelum jatuh tempo pendaftraan ulang.
Pasal 12
Ijin Dinyatakan Tidak Berlaku Apabila : a. Pemegang ijin menghentikan usahanya. b. Pemegang ijin menambah / mengubah jenis usaha. c. Pindah lokasi. d. Tidak melaksanakan daftar ulang. e. Tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 13 (1) Pelanggaran atas peraturan daerah ini diancam pidana kurungan selambatlambatnya 6 (eman) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah). (2) Tindak Pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
BAB IX KETENTUAN PENYIDIK Pasal 14
1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dapat juga dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Dalam melaksanakan penyidikan para penyidik sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) berwenang : a. Menerima, laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan. c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka. d. Melakukan penyitaan benda atau surat. e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. f. Mengambil orang untuk didengar untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi. g. Mendatangkan Saksi ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara. h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. i.
Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
3) Penyidik sebagaimana yang dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.
BAB X KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua usaha dibidang Kesehatan yang sudah ada sebelumnya harus menyesuaikan dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan daerah ini.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 16
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pertauran Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung
Ditetapkan di Semarapura Pada tanggal 5 Maret 2004 BUPATI KLUNGKUNG,
I WAYAN CANDRA
Diundangkan di Semarapura Pada tanggal 5 Maret 2004 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,
I GUSTI NGURAH RAI, M.Si Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 010087320 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2004 NOMOR 7 SERI B NOMOR 3
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 5 TAHUN TENTANG IJIN USAHA PELAYANAN DI BIDANG KESEHATAN KABUPATEN KLUNGKUNG
I. UMUM Di dalam rangka menunjang usaha Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pembangunan perlu kiranya didukung oleh sumber-sumber pembiayaan yang memadai. Mengingat terbatasnya dana yang tersedia dan bertambah beratnya tugas dan beban yang harus dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam usaha mensejahterakan masyarakat pada masa-masa yang akan datang, maka perlu kiranya dukungan dan partisifasi aktif segenap lapisan masyarakat terutama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka bagi setiap orang atau Badan yang memerlukan Pelayanan dari Pemerintah Daerah berupa pemberian ijin serta Sertifikat Penyuluhan di Bidang Pelayanan Kesehatan, sudah sewajarnya ikut membantu meningkatkan beban Pemerintah Daerah berupa penggantian biaya yang dikeluarkan sesuai dengan Peraturan Daerah ini yang disebut dengan Biaya Perijinan.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
