PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 3 TAHUN 2002
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KLUNGKUNG, Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah nomor : 10 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu ditindak lanjuti dengan Perda Kabupaten; b. bahwa sesuai poin a diatas perlu menetapkan dan mengatur kembali tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung didalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung. Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655 ); 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811); 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029); 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2000 dan Keputusan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung; 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten selanjutnya disebut DPRD. 4. Pimpinan DPRD adalah Anggota DPRD yang dipilih, diangkat, disumpah dan dilantik sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 5. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan. 6. Sekretariat DPRD adalah perangkat DPRD yang membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya; 7. Sekretaris DPRD adalah Pejabat yang memimpin Sekretariat DPRD yang diangkat oleh Kepala Daerah dari PNS yang memenuhi persyaratan atas persetujuan Pimpinan DPRD dan dalam melaksanakan tugasnya, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD. 8. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD; 9. Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat yang terdiri dari uang transport lokal dan uang makan; 10. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD; 11. Tunjangan Komisi adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi, 12. Tunjangan Panitia adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan
Anggota Panitia; 13. Biaya penunjang Kegiatan adalah biaya yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD; 14. Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota untuk pembayaran pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku; 15. Tunjangan perbaikan penghasilan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menambah penghasilan; 16. Tunjangan Kesehatan adalah biaya yang diberikan untuk tunjangan pemeliharaan Kesehatan secara rutin setiap bulan dan biaya pengobatan pada waktu yang bersangkutan dan atau Keluarga sakit; 17. Uang Duka adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya apa bila meninggal Dunia; 18. Uang Tamu adalah uang yang diberikan pada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai biaya pengganti dalam penerimaan tamu baik diluar maupun saat waktu kerja selama menjabat sebagai Anggota DPRD; 19. Perjalanan Dinas tetap biaya untuk kunjungan kerja Anggota DPRD ke kecamatankecamatan dalam Kabupaten Klungkung; 20. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD beserta Istri dan Anak; 21. Tunjangan Beras adalah tunjangan pengganti beras yang diberikan kepada Anggota DPRD beserta Istri dan Anak; 22. Uang Rumah Tangga adalah biaya yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan untuk membayar rekening listrik, telepon, air dan sebagainya; 23. Rumah Jabatan adalah rumah yang disediakan untuk Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD 24. Kendaraan Dinas adalah kendaraan untuk menunjang kelancaran tugas-tugas Dewan; 25. Pakaian Dinas adalah pakaian yang diberikan kepada Anggota DPRD untuk melaksanakan tugas; 26. Uang Puma Bakti adalah uang yang diberikan kepada anggota DPRD yang telah selesai masa baktinya di DPRD.
Pasal 2 (1) Tanggal mulai memangku Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikan sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD; (2) Saat berhenti memangku jabatan pimpinan dan anggota DPRD ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia;
BAB II PEMBIAYAAN BAGIAN PERTAMA JENIS PEMBIAYAAN
Pasal 3 Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan DPRD atas beban APBD disediakan Anggaran Pembiayaan DPRD sebagai berikut; (1) Penghasilan tetap Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD terdiri dari : a. Uang representasi; b. Uang Paket; c. Tunjangan Jabatan; d. Tunjangan Komisi; e. Tunjangan Khusus; f. Tunjangan Perbaikan Penghasilan; g. Tunjangan Kepanitiaan; h. Perjalanan Dinas Tetap; i.
Tunjangan Kesehatan;
j.
Tunjangan Keluarga;
k. Tunjangan Beras; (2) Disamping yang diterima seperti yang dimaksud ayat (1) pasal ini Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan bantuan berupa : a. Uang Duka; b. Uang Tamu; c. Uang Rumah Tangga; d. Rumah Jabatan Ketua dan Wakil Ketua; e. Kendaraan Dinas Pimpinan; f. Pakaian Dinas; g. Tunjangan Kesejahteraan; h. Biaya Penunjang Kegiatan; i.
Uang Purna Bakti.
BAGIAN KEDUA UANG REPRESENTASI Pasal 4 1
Ketua DPRD besarnya paling tinggi 60% dari gaji pokok Bupati Klungkung perbulan;
2
Wakil ketua DPRD besarnya paling tinggi 90% (Sembilan Puluh Perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD;
3
Anggota besarnya paling tinggi 80% (Delapan Puluh Perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD;
BAGIAN KETIGA UANG PAKET Pasal 5
(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang paket; (2) Besarnya uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dari uang representasi yang bersangkutan;
BAGIAN KEEMPAT TUJANGAN JABATAN Pasal 6
(1) Kepada Pimpijnan DPRD diberikan Tunjangan Jabatan; (2) Besarnya Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling tinggi 50% (lima puluh perseratus) dari uang representasi yang bersangkutan.
BAGIAN KELIMA TUNJANGAN KOMISI Pasal 7
(1) Bagi Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi diberikan tunjangan komisi; (2) Besarnya Tunjangan komisi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. Keyua paling tinggi 20 % (dua puluh oerseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD; b. Wakil Ketua paling tinggi 15 % (lima belas perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD; c. Sekretaris paling tinggi 10 % (sepuluh perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD; d. Anggota paling tinggi 5 % (lima perseratus) dari tunjangan Ketua DPRD;
BBAGIAN KEENAM TUNJANGAN KHUSUS Pasal 8
Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan khusus yang besarnya sesuai dengan aturan yang berlaku.
BAGIAN KRTUJUH TUNJANGAN KELUARGA DAN TUNJANGAN BERAS Pasal 9
Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.
BAGIAN KEDELAPAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN Pasal 10
Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perbaikan penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.
BAGIAN KESEMBILAN TUNJANGAN PANITIA Pasal 11
(1) Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia diberikan tunjangan panitia. (2) Besarnya tunjangan Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut : a. Ketua paling tinggi 15 % (lima belas perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD. b. Wakil Ketua paling tinggi 10 % (sepuluh perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD. c. Sekretaris paling tinggi 10 % (sepuluh perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD. d. Anggota paling tinggi 5 % (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
BAGIAN SEPULUH ASURANSI DAN BANTUAN PENGOBATAN Pasal 12
(1) Untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Asuransi dan bantuan pengobatan; (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk dana sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah;
BAGIAN KESEBELAS UANG DUKA Pasal 13
Apabila Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia kepada ahli warisnya diberikan : (1)
Uang duka wafat sebesar 3 (tiga) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi.
(2)
Bantuan biaya pengangkutan jenasah;
BAGIAN KEDUABELAS RUMAH JABATAN DAN KENDARAAN DINAS Pasal 14
(1) Ketua dan Wakil Ketua DPRD disediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan Dinas. (2) Biaya pemeliharaan rumah jabatan beserta kelengkapannya dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD. (3) Apabila Pimpinan DPRd berhenti atau berakhir masa baktinya, rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.
BAGIAN KETIGA BELAS PAKAIAN DINAS DAN BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 15
(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan biaya pakaian dinas yang Besarnya disesuaikan dengan kemampuan Daerah. (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengadakan perjalanan Dinas diberikan biaya perjalanan Dinas.
BAGIAN KEEMPAT BELAS UANG RUMAH TANGGA DAN UANG TAMU Pasal 16
(1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan bantuan biaya uang Rumah tangga dan uang tamu yang Besarnya sesuai dengan kemampuan dan Keuangan Daerah.
Pasal 17
Terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menyelesaikan tugasnya sebagai anggota DPRD, diberikan Uang Purna Bakti yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.
BAGIAN KELIMA BELAS BIAYA PENUNJANG KEGIATAN DPRD Pasal 18
(1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok DPRD, disediakan biaya penunjang kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD. (2) Besarnya biaya penunjang kegiatan seperti dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000.
BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 19
Segala akibat keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan ini, menjadi beban APBD Kabupaten Klungkung.
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 20
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati Klungkung.
Pasal 21
Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2002. Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan
Peraturan
Daerah
ini
dengan
penempatannya dalam dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung.
Disahkan di Semarapura Pada tanggal 28 Pebruari 2002 BUPATI KLUNGKUNG,
TJOKORDA GDE NGURAH
Diundangkan di Semarapura Pada tanggal : 28 Pebruari 2002 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
DRS. I DEWA GDE PURNAMA Pembina Utama Madya NIP. 600001950
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2002 NOMOR 3 SERI D NOMOR 3
