PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 8 TAHUN 2002
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KLUNGKUNG, Menimbang :
Mengingat :
bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pembangunan dalam rangka pelaksanaan pasal 95 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655 ); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155); 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2000 Nomor 24 Seri D Nomor 16); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2000 Nomor 25 Seri D Nomor 17).
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG TATA CARA
PENCALONAN,
PEMILIHAN,
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
PENGANGKATAN,
DAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : (1)
Bupati adalah Bupati Klungkung;
(2)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Klungkung;
(3)
Desa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah kabupaten;
(4)
Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
(5)
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
(6)
Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa;
(7)
Dusun adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
BAB II PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA Pasal 2
Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang : (1)
Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
(2)
Setia dan Taat Kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
(3)
Berkelakuan Baik;
(4)
Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
(5)
Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
(6)
Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurangkurang 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
(7)
Sekurang-kurangnya berumur 20 tahun dan setinggi-tingginya 46 tahun;
(8)
Sehat jasmani dan rohani;
(9)
Sekurang-kurangnya berijasah SLTA sederajat untuk calon Sekretaris.
Pasal 3 Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Perangkat Desa harus mengajukan permohonan berhenti menjadi Pegawai Negeri setelah mendapat Surat Keputusan Pengangkatannya;
BAB III MEKANISME PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA Pasal 4
(1)
Perangkat Desa kecuali Kepala Dusun diangkat oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Badan Perwakilan Desa;
(2)
Perangkat Desa khususnya Kepala Dusun dapat dipilih dan atau diangkat tanp[a pemilihan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat desa, dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 2;
(3)
Mekanisme pemilihan dan atau pengangkatan Perangkat Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.
Pasal 5 (1)
Sebelum memangku jabatannya Perangkat Desa mengucapkan Sumpah dan Janji sesuai dengan kepercayaannya dan dilantik oleh Kepala Desa;
(2)
Susunan kata-kata atau janji Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : ”DEMI ALLAH/ TUHAN/ OM ATTAH PARAMA WISESA, saya bersumpah/ janji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Dusun/ Sekretaris Desa/ Kepala Urusan dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
(3)
Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan tepat pada akhir masa Jabatan Perangkat Desa yang bersangkutan, dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan;
(4)
Apabila pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa jatuh pada hari minggu atau libur maka pelantikan dilaksanakan sehari sebelumnya;
(5)
Pelantikan Perangkat Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan dapat ditunda selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa yang bersangkutan dan tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut. BAB IV MASA JABATAN PERANGKAT DESA Pasal 6
Masa jabatan Perangkat Desa dapat dibedakan : a. Masa Jabatan Unsur Staf sampai dengan umur 56 (lima puluh enam) tahun; b. Masa jabatan Kepala Dusun adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
BAB V LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA Pasal 7
Setiap Perangkat Desa dilarang : a. Bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; b. Melaksanakan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan/ martabat Bangsa, Negara, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa; c. Menyalahgunakan wewenang / Jabatan; d. Tanpa Ijin Pemerintah, bekerja untuk Negara Asing; e. Menyalahgunakan Barang, Uang atau surat-surat berharga ,ilik Negara, Daerah, maupun Desa; f. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, Dokumen, atau surat-surat Berharga milik Negara, Daerah, maupun Desa secara tidak sah.
BAB VI TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP PERANGKAT DESA Pasal 8
(1)
Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Kepala Desa;
(2)
Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah apabila tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
(3)
Setelah tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan, hal itu harus disampaikan kepada Kepala Desa selambat-lambatnya dalam 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.
BAB VII MEKANISME PEMBERHENTIAN SEMENTARA, DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Pasal 8
(1)
Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Kepala Desa;
(2)
Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah apabila tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
(3)
Setelah tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan, hal itu harus disampaikan kepada Kepala Desa selambat-lambatnya dalam 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.
BAB VII MEKANISME PEMBERHENTIAN SEMENTARA, DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Pasal 9
(1)
Perangkat Desa yang berstatus tersangka dalam suatu tindak pidana dapat diberhentikan sementara;
(2)
Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
(3)
Selama Perangkat Desa dikenakan Pemberhentian Sementara maka pekerjaan sehari-harinya dilakukan oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa yang lain ditunjuk Kepala Desa;
(4)
Apabila berdasrkan pemberitahuan dari penyidik atau berdasar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dinyatakan bahwa Perangkat Desa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Kepala Desa mencabut pemberhentian sementara yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
(5)
Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama terbukti melakukan perbuatan yang menuduhkan sedangkan Perangkat Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding dan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan Pengadilan Tingkat Pertama upaya banding dimaksud belum selesai, maka Kepala Desa memberhentikan yang bersangkutan yang di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
Pasal 10
(1) Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPOD karena : a. Meninggal dunia; b. Atas permintaan sendiri; c. Telah mencapai batas masa bakti; d. Berakhir masa jabatannya; e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ; f. Melanggar sumpah dan janji sebagaimana dimaksud pasa pasal 5 ayat (2); g. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 7; h. Melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan sebagai Perangkat Desa; i.
Melakukan pemberhentian perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atauu norma-norma dalam kehidupan masyarakat Desa setempat;
(2) Mekanisme pemberhentian Perangkat Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai pelaksanaannya diatur melalui
Keputusan Bupati.
Pasal 12 (1)
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
(2)
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Klungkung Nomor 10 Tahun 1987 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentiian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun dinyatakan tidak berlaku lagi;
(3)
Perangkat Desa yang ada pada saat mulai berlakunya peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
(4)
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung.
Disahkan di Semarapura, Pada tanggal 22 Juli 2002 BUPATI KLUNGKUNG,
TJOKORDA GDE NGURAH
Diundangkan di Semarapura Pada tanggal : 22 Juli 2002 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
DRS. I DEWA GEDE PURNAMA Utama Madya
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 13 TAHUN 2002 SERI D NOMOR 13
