LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR : 09 TAHUN 2005 SERI E
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANAH BUMBU, Menimbang
: a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai daerah baru yang Otonom, maka semakin berkembang pula dinamika penduduk dari berbagai segi, sehingga dapat menimbulkan dampak gangguan dari berbagai kegiatan tersebut; b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Bumbu dan dampak Lingkungan dipandang perlu mengatur Retribusi Ijin gangguan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Gangguan ( Hinder Ordonantie) stbl. Tahun 1926 Nomor 226 yang diubah dan ditambah dengan stbl Tahun 1940 Nomor 41 dan 450 ) ; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699 ); 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 ); 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
1
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 1, Seri D ).
2
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 2, Seri D ). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU dan BUPATI TANAH BUMBU MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
TANAH
BUMBU
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. 3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Tanah Bumbu. 5. Usaha yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan adalah kegiatan usaha yang karena sifatnya dapat menimbulkan kegelisahan, kekhawatiran atau gangguan sekitarnya berupa bau, kotoran dan lain sebagainya. 6. Izin gangguan adalah pemberian ijin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan hukum di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. 7. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai perbayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hokum. 8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
3
9. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang dan atau badan hukum yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan ijin mendirikan bangunan. 11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 12. Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. 13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan. 14. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. 15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lain dalam rangka pengawasan Kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan daerah. 16. Penyidikan Tindak Pidana retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. BAB II KETENTUAN PERIZINAN Pasal 2 (1)
Setiap orang pribadi atau badan hukum yang mendirikan atau memperluas tempat usahanya di lokasi limbah/pencemaran diwajibkan melengkapi dengan dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan tertentu yang sifatnya dapat menimbulkan bahaya, dan gangguan bagi masyarakat sekitarnya serta kelestarian lingkungan hidup tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diwajibkan memiliki izin Gangguan.
(2)
Bagi setiap orang pribadi atau badan hukum yang akan mendirikan, memperluas atau mendaftarkan ulang dimana usahanya berpotensi menghasilkan (AMDAL) upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
4
(3)
Jenis Usaha Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. Pasal 3
(1)
Syarat-syarat dan Tata cara pengajuan permohonan izin berdasarkan Undang-undang Gangguan ( UUG / HO ) bagi perorangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(2)
Syarat-syarat dan Tata cara pengajuan permohonan izin berdasarkan Undang-undang Gangguan (UUG/HO) bagi perusahaan-perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 4
(1)
Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan / HO 3 (tiga) Tahun;
selama
(2)
Izin Gangguan /HO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) Tahun sekali dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan;
(3)
Setiap kali pendaftaran ulang dipungut biaya 50 % ( Lima puluh persen ) dari besarnya retribusi yang dibayar pada saat memperoleh izin gangguan. BAB III RETRIBUSI Bagian Kesatu Nama, Objek Dan Subjek Retribusi Pasal 5
(1)
Dengan nama Retribusi Izin Gangguan, dipungut retribusi atas pelayanan pemberian Izin Gangguan.
(2)
Objek Retribusi adalah pemberian izin gangguan.
(3)
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan atau memperoleh izin gangguan.
pelayanan
yang
diberikan
atas
Bagian kedua Golongan Retribusi Pasal 6 Retribusi Izin Gangguan adalah jasa pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang atau badan hukum digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 7 (1)
Tingkat penggunaan jasa Izin Gangguan diukur berdasarkan lokasi, luas ruang dan gangguan serta jenis usaha.
5
(1)
Luas Ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas tiap lantai.
(2)
Bentuk bangunan berupa tower atau menara, maka luas bangunan dihitung setiap ketinggian 5 ( lima ) meter.
Bagian Keempat Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Pasal 8 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan atas tujuan untuk menutup biaya yang meliputi, administrasi, survey lapangan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan.
Bagian Kelima Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 9 Struktur besarnya tarif Retribusi adalah didasarkan pada perhitungan dengan Rumus : RIG = TL x IL X IG x LRTU. RIG = Retribusi Izin Gangguan adalah jumlah biaya Retribusi pemberian izin gangguan yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah. TL = Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan per M2 dari luas ruang usaha yang meliputi gangguan tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi Lingkungan. a. lingkungan Industri dan Pergudangan sebesar : 1. luas 25 m2 kebawah
Rp. 250 / m2
2. luas 26 m2 s/d 100 m2
Rp. 325 / m2
3. luas 101 m 2 s/d 500 m2
Rp. 400 / m2
4. luas 501 m 2 s/d 1000 m 2 Rp. 475 / m2 5. luas 1001 m 2 s/d ke atas Rp. 575 / m2 b. lingkungan Pertokoan dan Pasar sebesar : 1. luas 25 M2 kebawah
Rp
275 / m2
2. luas 26 s/d 100 m 2
Rp. 400 / m2
3. luas 101 s/d 500 m 2
Rp. 600 / m2
4. luas 501 s/d 1000 m 2
Rp. 700 / m2
5. luas 1001m2 keatas
Rp. 900 / m2
c. lingkungan Pemukiman/ Sosial sebesar : 1. luas 25 m 2 kebawah
Rp. 300 / m2
2. luas 26 s/d 100 m 2
Rp. 500 / m2
3. luas 101 s/d 500 m 2
Rp. 700 / m2
4. luas 501 s/d 1000m 2
Rp. 900 / m2
6
5. luas 1001m2 keatas IL
IG
Rp.1.000 / m2.
= Indek Lokasi adalah Indek yang didasarkan pada klarifikasi jalan dengan parameter : a. jalan utama dengan nilai
: 3
b. jalan sekunder dengan nilai
: 2
c. jalan lingkungan dengan nilai
: 1
= Indeks Gangguan adalah angka Indeks besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dengan para meter : a. gangguan besar dengan nilai
LRTU
:
3
b. gangguan menengah dengan nilai :
2
c. gangguan kecil dengan nilai
1
:
= Luas Ruang Tempat Usaha Bagian Keenam Wilayah Pemungutan Pasal 10
Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Bagian Ketujuh Tata Cara Pemungutan Pasal 11 (1)
Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
(2)
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD, atau Dokumen lain yang dipersamakan.
(3)
Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah dalam keadaan Bruto. Bagian Kedelapan Tata Cara Pembayaran Pasal 12
(1)
Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
(2)
Tata Cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Kesembilan Sanksi Administrasi Pasal 13
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
7
Bagian Kesepuluh Tata Cara Penagihan Pasal 14 (1)
Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN ).
(2)
Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kesebelas Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang Pasal 15
(1)
Masa retribusi adalah sama dengan masa berlakunya ijin gangguan / HO.
(2)
Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib didaftarkan ulang dalam 1 ( satu ) tahun sekali dengan dipungut biaya administrasi sebesar 50% ( Lima Puluh persen ) dari retribusi yang dibayar pada saat mendapatkan izin. Pasal 16
Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan Bagian Keduabelas Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pasal 17 (1)
Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
(2)
Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan keperluan dan kemampuan wajib retribusi.
(3)
Tata Cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Ketigabelas Keberatan Pasal 18
(1)
Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT atau SKRDLB.
(2)
Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasanalasan yang jelas.
8
(3)
Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
(4)
Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 ( dua ) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
(5)
Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
(6)
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan dalam pelaksanaannya penagihan retribusi. Pasal 19
(1)
Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 ( enam ) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
(2)
Keputusan bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
(3)
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan tersebut, maka permohonan pengajuan keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan. Bagian Keempatbelas Kadaluwarsa Penagihan Pasal 20
(1)
Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 ( tiga ) tahun terhitung sejak terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
(2)
Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung apabila : a. diterbitkannya surat teguran; atau b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung. BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 21
Pembinaan dan Pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
9
BAB V KETENTUAN PIDANA Pasal 22 (1)
Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah ).
(2)
Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3)
Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.
(4)
Apabila pelanggaran dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, dikenakan ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Perundangundangan lainnya yang berlaku.
BAB VI PENYIDIKAN Pasal 23 (1)
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
(2)
wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah; g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
10
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah; i. Menghentikan penyidikan; j. melakukan tindakan lain yang diperlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3)
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. BAB VII PENUTUP Pasal 24
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 25 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Ditetapkan di Batulicin pada tanggal 2 Mei 2005 PENJABAT BUPATI TANAH BUMBU, ttd H. SUKARDHI Diundangkan di Batulicin pada tanggal 4 Mei 2005 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, ttd H. DIFRIADI DARJAT LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2005 NOMOR 02 SERI C.
11
LAMPIRAN
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR : 2 TAHUN 2005 TANGGAL :
JENIS USAHA PERUSAHAAN PERUSAHAAN YANG TERMASUK DALAM IZIN GANGGUAN : Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas Gangguan Besar / Tinggi : 1. Industri Tekstil ( Pemintalan, Pertenunan, Pengelantangan, Pencelupan, Pencetakan, penyempurnaan ). 2. Industri Semen; 3. Perusahaan Stone Crusher; 4. Industri Kertas / Pulp; 5. Industri Minyak Goreng; 6. Industri Tepung Beras; 7. Industri Tepung Ikan; 8. Industri Kayu lapis; 9. Industri Kapur; 10. Industri Kapal / Perahu; 11. Industri Pembekuan / Pengalengan Ikan / Udang 12. Industri Batik Cap; 13. Industri Pengasapan Karet, Remiling dan Crumb Rubber; 14. Industri Peti Kemas; 15. Bengkel Kendaraan Bermotor; 16. Bengkel Bubut ( Moulding ); 17. Rumah Potong Hewan; 18. Pabrik Soun/Bihun; 19. Industri Pengolahan Kayu; 20. SPBU; 21. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Non SPBU; 22. Plywood. 23.Lain-lain perusahaan yang menggunakan Mesin dan oleh Pemerintah Daerah dinilai mempunyai intensitas gangguan Besar/Tinggi. Perusahaan yang menggunakan Mesin dengan Intensitas Gangguan Sedang : 1. Pabrik Tahu dan Tempe; 2. Pabrik Mie, Macaroni, Spagheti dan sejenisnya; 3. Perusahaan Pembuatan Bahan Bangunan; 4. Percetakan; 5. Industri Pengupasan dan Pembersihan Biji kopi / kacang-kacangan / umbiumbian; 6. Industri Roti, Kue dan sejenisnya; 7. Industri Gula Merah; 8. Industri Makanan Ternak; 9. Industri Penggergajian Kayu; 10. Industri Penggilingan padi; 11. Industri Kerajinan Tangan Rumah Tangga; 12. Industri Perakitan elektronika; 13. Industri Sirop; 14. Industri Perajutan; 15. Industri Kecap / Tauco; 16. Industri Minuman dan Makanan kemasan; 17. Industri Jamu; 18. Bioskop; 19. Perusahaan Pencucian Kendaraan; 20. Perusahaan Variasi / Accesoris Kendaraan Bermotor;
12
21. Perusahaan Service Kulkas / AC; 22. Industri Jasa Telekomunikasi; 23. Industri Kelistrikan; 24. Las Listrik / Karbit; 25. Perusahaan Pembuatan Pagar Besi ( Logam ) dan Teralis; 26. Perusahaan Pembuatan Rangka Besi dan Logam; 27. Perusahaan Pembuatan Etalase; 28. Perusahaan Pembuatan Kaca Hias; 29. Perusahaan Pot Bunga, Batu Nisan, dan Batu Hias; 30. Perusahaan Pembuatan Papa Reklame; 31. Perusahaan Percetakan Offset; 32. Perusahaan Pengasapan Lampit; 33. Lain-lain perusahaan yang menggunakan Mesin dan oleh Pemerintah Daerah dinilai mempunyai intensitas gangguan sedang. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan kecil : 1. Pabrik Batubata / Batako; 2. Pabrik Es Batu; 3. Pabrik Garam; 4. Laundry ( Jasa cuci Pakaian ); 5. Perusahaan Struum Accu; 6. Konveksi; 7. Catering; 8. Jasa Service alat-alat rumah tangga; 9. Studio Photo; 10. Penjahit; 11. Service Barang-barang Elektronika; 12. Pabrik Kerupuk; 13. Pabrik Makanan Jajanan Tradisional; 14. Pabrik Olahan petis dan terasi; 15. Lain-lain perusahaan yang menggunakan Mesin dan oleh Pemerintah Daerah dinilai mempunyai intensitas gangguan kecil. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas Gangguan Besar / Tinggi : 1. Mall, Supermarket atau Toko serba ada ( Toserba ); 2. Restoran; 3. Bengkel Kendaraan Bermotor; 4. Pembibitan Ayam Ras; 5. Peternakan Ayam / Unggas; 6. Rumah Potong Hewan; 7. Pasar Grosir Ikan; 8. Peternakan Lain-lain komersial; 9. Lain-lain perusahaan yang tidak menggunakan Mesin dan oleh Pemerintah Daerah dinilai mempunyai intensitas gangguan Besar / Tinggi. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan sedang : 1. Hotel Bunga Melati; 2. Tempat Rekreasi; 3. Perusahaan Bahan Bangunan; 4. Toko Pupuk dan Semprotan; 5. Rumah Makan; 6. Mini Market; 7. Jasa Laboratorium Kesehatan; 8. Jasa Laboratorium Komersial; 9. Perusahaan Penyedia Alat-alat Berat; 10. Rental Mesin Ketangkasan, Play Station, Dingdong ( Game Rental ); 11. Perusahaan Pembuatan meubelair;
13
12. Perusahaan Pencucian Kendaraan; 13. Bioskop; 14. Gedung Pertunjukan / Tempat Hiburan Permanen; 15. Pandai Besi; 16. Pengolahan Latex; 17. Rumah Asap / Karet; 18. tempat Penumpukan Karet bakuan; 19. Tempat penumpukan dan pengolahan Ikan; 20. Agen / Grosir; 21. Pengepakan Bahan Galian / Bangunan; 22. Toko Bahan Bangunan; 23. Toko Penjualan Hewan Piaraan; 24. Toko Onderdil / Suku Cadang; 25. Toko Pakan Hewan; 26. Menara / Tower Komunikasi; 27. Café, Karaoke, Pertunjukan seni dan sejenisnya yang tidak menjual minuman keras; 28. Perusahaan Pembuatan bahan Bangunan; 29. Toko / Show Room Kendaraan Bermotor; 30. Kios Bensin; 31. Pool Kendaraan Angkutan Umum atau Angkutan Barang. 32. Lain-lain perusahaan yang tidak menggunakan Mesin dan oleh Pemerintah Daerah dinilai mempunyai intensitas gangguan sedang. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Kecil : 1. Industri Kecil / kerajinan Rumah Tangga; 2. Rumah sakit, klinik atau rumah bersalin komersial; 3. Hotel Bangunan Melati / penginapan; 4. Perusahaan jas perbankan; 5. perusahaan jasa Pelayanan komunikasi; 6. Jasa Pelayanan Komersial; 7. Tambak / Keramba udang / ikan; 8. Wartel; 9. Warnet; 10. Perusahaan Rental Elektronik; 11. Rental Alat-alat musik; 12. Rental Mobil ( kendaraan ); 13. Rental Komputer; 14. Rental Video, Kaset Video, VCD, LCD dan DVD; 15. Rental Air Conditioner ( AC ); 16. Tempat Rekerasi; 17. Studio Radio atau TV; 18. Kolam Renang; 19. Biro Jasa; 20. Toko Alat-alat Elektronika; 21. Toko Meubelair; 22. Peternakan Itik; 23. Peternakan Ayam; 24. Peternakan atau Penggemukan Sapi / Kerbau; 25. Peternakan Kambing dan Sejenisnya; 26. Peternakan Kerbau Rawa; 27. Penumpukan barang-barang bekas; 28. Lain-lain perusahaan yang tidak menggunakan Mesin dan oleh Pemerintah Daerah dinilai mempunyai intensitas gangguan kecil. PENJABAT BUPATI TANAH BUMBU, ttd
14
H. SUKARDHI
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR
2
TAHUN 2005
TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
I. PENJELASAN UMUM Sehubungan dengan diterbitkanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah serta dikeluarkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Retribusi Izin Gangguan . Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Retribusi Izin Gangguan adalah termasuk golongan Perizinan tertentu yang menjadi obyek Retribusi Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, Pengaturan, Pengendalian, dan Pengawasan atas kegiatan, Pemanfaatan Ruang, Penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian izin biaya meliputi biaya survey lapangan, pengendalian, pengawasan, dan biaya pembinaan. Sebagai landasan Hukum pungutanya agar dapat memberikan kepastian Hukum kepada Masyarakat maka Retribusi Izin Gangguan ini perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan daerah II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 s /d Pasal 25
: Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 01.
15
