PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 30 TAHUN 2007
TENTANG IZIN PEMANFAATAN KAYU PADA KEGIATAN PEMBUKAAN PERKEBUNAN DAN PERTAMBANGAN
www.djpp.depkumham.go.id
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 30 TAHUN 2007 TENTANG IZIN PEMANFAATAN KAYU PADA KEGIATAN PEMBUKAAN PERKEBUNAN DAN PERTAMBANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANAH BUMBU, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka memperoleh pemanfaatan yang optimal dari hasil Kegiatan Pembukaan Perkebunan dan Pertambangan yang berupa kayu; b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Maka untuk pembangunan berwawasan lingkungan dipandang perlu mengatur tentang Izin Pemanfaatan Kayu Pada Kegiatan Pembukaan Perkebunan dan Pertambangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Izin Pemanfaatan Kayu Pada Kegiatan Pembukaan Perkebunan Dan Pertambangan;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 ) ; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274 ) ; 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215 ) ; 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34190; 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 175, Tamabahan Lembaran Negara Repubnlik Indonesia Nomor 3799 ); 7. Undang-UNdang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 3037 );
www.djpp.depkumham.go.id
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indionesia Nomor 3888 ); 9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265 ); 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomior 4437); 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5276); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaaan Kawasan Hutan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 01 seri D). 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 02, Seri D ) ; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 11 seri E).
www.djpp.depkumham.go.id
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 29, Seri E);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU dan BUPATI TANAH BUMBU MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG IZIN PEMANFAATAN KAYU PADA KEGIATAN PERKEBUNAN DAN PERTAMBANGAN. BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu. 4. DPRD adalah Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. 5. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu. 6. Kepala Dinas adalah kepala dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu. 7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, persero lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya. 8. Pemanfaatan kayu pada kegiatan pembukaan perkebunan dan pertambangan adalah bentuk kegiatan pemanfaatan kayu yang terdapat dalam kawasan Pembukaan perkebunan dan pertambangan, dan mengusahakannya dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok kebun dan tambang. 9. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 10. Dampak Lingkungan adalah perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu kegiatan. 11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. BAB II TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN Pasal 2 Setiap orang atau badan yang akan melakukan pemanfaatan kayu pada kegiatan pembukaan perkebunan dan pertambangan harus mendapatakan izin dari Bupati.
(1) (2)
Pasal 3 Pemohon yang ingin memperoleh izin untuk melakukan pemanfaatan kayu pada kegiatan pembukaan perkebunan dan pertambangan, terlebih dahulu mengajukan permohonan. Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemohon kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas, dengan dilengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut : a. identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk untuk pemohon perorangan atau akte pendirian beserta perubahannya untuk badan;
www.djpp.depkumham.go.id
b. c. d. e. f.
surat Keputusan penunjukan pemanfaatan kayu pada kegiatan perkebunan dan pertambangan yang dikeluarkan oleh Bupati; peta lokasi yang dimohon; proposal penggunaan/pemanfaatan kayu pada kegiatan perkebunan dan pertambangan ; daftar hasil inventarisasi potensi tegakan ; rekomendasi/persetujuan pengambilan kayu dari pihak perusahaan pemegang izin usaha perkebunan dan pemegang izin kuasa pertambangan. BAB III TATA CARA PENILAIAN PERMOHONAN
(1) (2)
(1)
(2) (3)
Pasal 4 Berdasarkan tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Kepala Dinas melakukan penilaian. Penilaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada : a. pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi; b. pemeriksaan lapangan terhadap potensi tegakan dilaksanakan oleh tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati ; c. pemeriksaan lapangan terhadap potensi tegakan yang dituangkan dalam Berita acara Pemerikasaan ; d. biaya pemeriksaaan lapangan ditanggung oleh pemohon. Pasal 5 Penilaian kelengkapan persyaratan administrasi dan pemeriksaan lapangan terhadap potensi tegakan diselesaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. Biaya penilaian sebagaimana dimaksud dalamm Pasal 4 ayat (2) dibebankan kepada pemohon. Berdasarkan hasil penilaian kelengkapan persyaratan administrasi dan pemeriksaan lapangan terhadap potensi tegakan, Kepala Dinas menyiapkan pertimbangan tekhnis dan menyampaikan kepada Bupati. BAB IV PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN KAYU PADA KEGIATAN PERKEBUNAN DAN PERTAMBANGAN Pasal 6
(1)
(2)
Berdasarkan pertimbangan tehknis Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Bupati menerbitkan Izin pemanfaatan Kayu Pada Kegiatan Pembukaan Perkebunan dan pertambangan, setelah dinyatakan memenuhi syarat. Izin pemanfaatan kayu perkebunan dan pertambangan, diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diberikan kembali setelah mengajukan permohonan yang dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku BAB V HAPUSNYA IZIN
Pasal 7 Izin pemanfaatan kayu pada kegiatan perkebunan dan pertambangan hapus karena : a. Masa berlakunya telah habis ; b. Diserahkan kembali kepada pemberi izin sebelum masa berlakunya berakhir; c. Dicabut karena pemegang izin dalam pelaksanaannya melanggar Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN
(1)
Pasal 8 Pemegang izin pemanfaatan kayu pada kegiatan pembukaan perkebunan dan pertambangan mempunyai kewajiban :
www.djpp.depkumham.go.id
a.
b. c. d. (2)
Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan pemungutan kayu pada kegiatan perkebunan dan pertambangan secara periodik kepada pemberi izin dengan tembusan Kepala Dinas; Melakukan pencacahan/penandaan terhadap hasil kayu yang akan ditebang ; Membayar provisi sumber daya hutan dan retribusi sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; Mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pemegang izin pemanfaatan kayu pada kegiatan pembukaan perkebunan dan pertambangan dilarang : a. Mengalihkan izin yang telah diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan pemberi izin. b. Menyalahgunakan izin yang diberikan untuk kegiatan yang dapat merugikan daerah dan masyarakat sekitarnya. BAB VII PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 9 Bupati melalui Dinas berkewajiban melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pemungutan kayu pada kegiatan pembukaan perkebunan dan pertambangan yang dilakukan oleh pemegang izin. Pasal 10 Bupati melalui Dinas berkewajiban melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan pemungutan kayu pada kegiatan pembukaan perkebunan dan pertambangan yang dilakukan oleh pemegang izin. BAB VIII JENIS KAYU Pasal 11 Jenis-jenis kayu yang dapat dimanfaatkan dari kegiatan pembukaan pertambangan adalah : a. Kayu Pohon Durian ; b. Kayu Pohon Asam ; c. Kayu Pohon Nangka ; d. Kayu Pohon Cempedak ; e. Kayu Pohon Kelampaian ; f. Kayu Tunggakan Ulin ; g. Kayu Lurus/Sungkai ; h. Kayu Pohon Tarap ; i. Kayu Pohon Kemiri ; j. Kayu Pohon Binjai ; k. Kaytu Pohon Luwak ; l. Kaytu Pohon Pulantan ; m. Kayu Pohon Kutapi ; n. Batang Kelapa ; o. Manau ;
perkebunan dan
BAB IX KETENTUAN LAIN Pasal 12 Pembayaran/penyetoran lunas angsuran provisi dari pemanfaatan kayu kegiatan pembukaan perkebunan dan pertambangan dilakukan pemegang izin kepada kepala Dinas melalui Bendaharawan penerima yang besarnya diperhitungkan sesuai peraturan yang berlaku dan selanjutnya Bendaharawan Penerima akan menyetorkan ke Kas Daerah dalam keadaan brutto sesuai ketentuan yang berlaku.
www.djpp.depkumham.go.id
BAB X PENYIDIKAN Pasal 13 Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
(1)
(2)
Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, berwenang : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang, berkenaan dengan adanya tindak pidana ; b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan, sehubungan dengan tindak pidana ; d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ; e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ; f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau domkumen yang dibawa, sebagaimana dimaksud dalam hurup d ; g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahu hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keleuarganya dan atau ; i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak puidana dibidang pertambangan umum berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku ; Penyidik yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB XI KETENTUAN PIDANA
Pasal 15 Setiap orang, baik perorangan maupun Badan Hukum yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah ). BAB XII PENUTUP Pasal 16 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian oleh Bupati
www.djpp.depkumham.go.id
Pasal 17 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupeten Tanah Bumbu Ditetapkan di Batulicin pada tanggal 10 Nopember 2007 BUPATI TANAH BUMBU, TTD H. ZAIRULLAH AZHAR Diundangkan di Batulicin pada tanggal 15 Desember 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, TTD H. ZULFADLI GAZALI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2007 NOMOR 54
www.djpp.depkumham.go.id
