PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 27 TAHUN 2007
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT ANGKUT DAN ALAT BERAT MILIK DAERAH
www.djpp.depkumham.go.id
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT ANGKUT DAN ALAT BERAT MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANAH BUMBU, Menimbang
:
a.
bahwa alat angkut dan alat berat merupakan asset daerah yang perlu dikelola penggunaan dan pemanfaatanya sehingga dapat mengoptimalkan dan memberikan kontribusi dalam bentuk retribusi daerah maka perlu diatur dalam pemakaian dan pemanfaatannya dalam bentuk sewa dengan Peraturan Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Retribusi Pemakaian Alat Angkut dan Alat Berat Milik Daerah;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3209) ; 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ; 3. Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ; 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4389) ; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4437) ; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4438) ;
www.djpp.depkumham.go.id
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 ) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negaa Republik Indonesia Nomor 4593) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negaa Republik Indonesia Nomor 4609) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 02, Seri D) ; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 05, Seri E) ;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU dan BUPATI TANAH BUMBU MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT ANGKUT DAN ALAT BERAT MILIK DAERAH.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu. 4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu. 5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi persero terbatas, persero komanditer, persero lainnya, badan usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya. 6. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
www.djpp.depkumham.go.id
7.
8.
9.
10. 11. 12.
13.
14.
15. 16.
17. 18.
19.
20. 21.
22.
23.
24.
Pemanfaatan barang milik daerah adalah pendayagunaan barang milik Negara/Daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya lembaga/satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Alat berat adalah alat berat yang bentuknya khusus dan dirancang untuk dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan proyek yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu baik yang diperoleh melalui bantuan, hibah atau dibeli melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Alat angkut adalah kendaran mobil yang bentuknya khusus dan dirancang untuk dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan proyek yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah baik yang diperoleh melalui bantuan, hibah atau dibeli melalui APBD. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Sewa menyewa adalah suatu persetujuan bersama dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyewa atau menyewakan kepada pihak lainnya. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. Retribusi dibidang kepariwisataan adalah pembayaran atas pelayanan, penyediaan tempat rekreasi yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah dan Swasta yang perizinannya diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten Tanah Bumbu. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Rertribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau setoran retribusi yang terutang. Formulir Pendaftaran Wajib Retribusi adalah formulir yang asli diisi dan dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi terutang menurut peraturan perundang-undangan. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. Surat Ketetapan retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusinya lebih dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi. Pemeriksaan adalah serangkaian untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perUndang-Undangan daerah. Penyelidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tenang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
www.djpp.depkumham.go.id
BAB II RETRIBUSI Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 2 Dengan nama Retribusi pemakaian alat angkut dan alat berat milik daerah dipungut Retribusi sebagai penggunaan dan pemanfaatan
(1) (2)
Pasal 3 Objek Retribusi adalah pemakaian alat angkut dan alat berat milik daerah . Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum dan badan usaha lainnya yang menggunakan alat angkut dan alat berat milik daerah Bagian Kedua GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 4 Retribusi pemakaian alat angkut dan alat berat milik daerah digolongkan sebagai Retribusi jasa usaha. Bagian Ketiga TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN ALAT BERAT
(1) (2)
(3)
Pasal 5 Pemakaian alat angkut dan alat berat milik daerah oleh Perorangan atau badan wajib memperoleh izin dari Bupati; Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dalam bentuk perjanjian sewa kepada Pemerintah Daerah melalui surat perjanjian kontrak atau perjanjian yang memuat hak dan kewajiban pemilik dan pengguna sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perjanjian sewa berlaku dalam jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pasal 6
(1) (2)
Dalam surat perjanjian pengguna alat berat milik daerah harus memuat ketentuan – ketentuan dan syarat yang dipenuhi oleh pemakai; Ketentuan dan syarat – syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tentang: a. Jenis, jangka waktu dan biaya sewa; b. Referensi surat perjanjian penggunaan dan pemanfaatan kekayaan daerah; c. Penyerahan dan pengambilan alat angkut/ alat berat; d. Penggunaan alat angkut/ alat berat; e. Biaya operasional dan pemeliharaan; f. Syarat – syarat pembayaran sewa; g. Forje Majoure; Bagian Keempat CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7 Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian alat angkut dan alat berat sesuai dengan perjanjian sewa menyewa yang disepakati Bagian Kelima PRINSIP DASAR PENGENAAN DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
(1)
Pasal 8 Dasar pengenaan tarif Retribusi Pemakaian alat angkut dan alat berat milik daerah dikenakan biaya sewa bertujuan untuk menutupi biaya pengadaan, perawatan dan pemeliharaan .
www.djpp.depkumham.go.id
(2)
Besarnya tarif retribusi Pemakaian alat angkut dan alat berat milik daerah adalah: a. Dump Truck Toyota Dyna 125 H…..Rp. 110.000,- per jam dan Rp.770.000,- per tujuh jam ; b. Motor Grader Mitsubishi MG330….Rp.225.000,- per jam dan Rp.1.575.000,- per tujuh jam; c. Vibrator Roller Sakai SV512 TF……….Rp.175.000,- per jam dan Rp. 1.225.000,per tujuh jam. d. Bachoe Loaders………………………..Rp. 160.000,- per jam dan Rp. 1.120.000,per tujuh jam; e. Stoom Wals……………………………..Rp. 100.000,- per jam dan Rp. 700.000,per tujuh jam; Bagian Keenam MASA RETRIBUSI
Pasal 9 Masa retribusi pemakaian alat angkut dan alat berat milik daerah adalah dalam jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan dalam perjanjian dan kesepakatan sewa menyewa. Bagian Ketujuh WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 10 Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. Bagian Kedelapan TATA CARA PEMUNGUTAN
(1) (2) (3)
Pasal 11 Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan . Pelaksanaan teknis pemungutan sepenuhnya dilakukan oleh Dinas . Bagian kesembilan SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 12 Saat retribusi terutang adalah pada saat dibebankannya Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Bagian kesepuluh TATA CARA PEMBAYARAN
(1)
(2)
(3)
(1) (2)
(3) (4)
Pasal 13 Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat yang ditunjuk sesuai dengan waktu yng ditentukan dengan menggunakan Ketetapan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan antara lain dalam bentuk Karcis, kwitansi, kartu. Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati. Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan SKRD. Pasal 14 Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tata Cara Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
www.djpp.depkumham.go.id
(1) (2) (3)
Pasal 15 Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran. Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaaan. Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku, dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Bupati. Bagian Kesebelas TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
(1)
(2) (3)
Pasal 16 Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. Dalam Jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang. Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
Pasal 17 Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan pengihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.
Bagian Keduabelas TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
(1) (2)
Pasal 18 Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan,dan pembebasan Retribusi. Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati. BAB III SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 19 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang, atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. BAB IV PENGAWASAN Pasal 20 Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas sesuai dengan Organisasi dan Tata Laksana yang ditetapkan oleh Bupati BAB V PENYIDIKAN
(1)
(2) a.
b. c.
Pasal 21 Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukn penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. Wewenang Penyidik sebagaimana dimksud pada ayat (1) Pasal ini adalah : menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidan dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ; meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi : meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi ;
www.djpp.depkumham.go.id
d. e. f. g.
h. i. j. k. (3)
memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi ; melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ; meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tug penyidikan tindak pidana dibidang retribusi ; menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini ; memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ; memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; menghentikan penyidikan ; melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ; Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB VI KETENTUAN PIDANA
(1)
(2) (3)
Pasal 22 Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah ). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas Daerah. BAB VII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 24 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setip orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Ditetapkan di Batulicin pada tanggal 10 Nopember 2007 BUPATI TANAH BUMBU, TTD H. ZAIRULLAH AZHAR
Diundangkan di Batulicin pada tanggal 15 Desember 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, TTD H. ZULFADLI GAZALI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2007 NOMOR 51
www.djpp.depkumham.go.id
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR
TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT ANGKUT DAN ALAT BERAT MILIK DAERAH
www.djpp.depkumham.go.id
