RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN

RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2013 – 2018

RENCANA STRATEGIS

20132018

DAFTAR ISI hal BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

Pendahuluan ............................................................... 1 1.1

Latar Belakang ........................................................

1

1.2

Landasan Hukum .....................................................

2

1.3

Maksud Dan Tujuan .................................................

3

1.4

Kedudukan Dan Peranan Renstra Dalam Perencanaan Daerah ................................................ 4

1.5

Sistematika Penulisan ............................................... 5

Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan .................................................................

6

2.1

Kondisi Umum Tentang Sekretariat Daerah ................ 6

2.2

Tupoksi Dan Fungsi Sekretariat Daerah .....................

7

2.3

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah ......................

7

2.4

Kondisi Sumber Daya Sekretariat Daerah ................... 10

2.5

Kinerja Pelayanan Inspektorat ..................................

2.6

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 22 Sekretariat Daerah ...................................................

Analisa & Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi .........................................................................

18

25

3.1

Identifikasi Permasalahan ......................................... 25

3.2

Prioritas Capaian ...................................................... 27

3.3

Telaahan Visi, Misi dan Program RPJMD Tahun 20132018 ....................................................................... 28

3.4

Penentuan Isu-Isu Strategi .......................................

30

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan ..................................................................................... 32 4.1

Visi dan Misi Inspektorat ..........................................

32

4.2

Strategi dan Kebijakan SKPD ....................................

36

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif .....................................................................................

37

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .................................................... 38

Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan

Page 1

RENCANA STRATEGIS

20132018

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA S K P D ) resmi

daerah

m e r u p a k an

y an g

satu

dokumen

rencana

dipersyaratkan untuk mengarahkan

Satuan Kerja Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masa kepemimpinan Kepala Daerah. Penyusunan Renstra SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam mengimplementasikan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan dan capaian program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam penyusunan Renstra SKPD yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Untuk mendapatkan dukungan

yang

optimal

dalam men g imp lemen t a sik an p rose s p en y u su n an Ren st ra S KP D

p erlu

membangun komitmen dan kesepakatan dari

semua stakeholder dalam mencapai tujuan Renstra SKPD melalui

proses

yang

transparan

dan

akuntabel.

Tanpa

perencanaan strategis yang baik maka instansi pemerintah kemungkinan besar tidak akan dapat mencapai tujuannya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Keluarnya Permendagri tersebut akan memperkuat tugas,

fungsi

dan

peran

Kepala

SKPD,

mengoptimalkan

Page 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan

20132018

RENCANA STRATEGIS

pemanfaatan

sumber

daya

pembangunan

daerah

serta

mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan SKPD. untuk meraih keberhasilan masa mendatang dengan pemahaman dan respon dari semua Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah dan Stakeholder lainnya.

1.2. Landasan Hukum 1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara ; 2. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara ; 3. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional ; 4. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2005 ; 5. Peraturan

Pemerintah

No.

58

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah ; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 ; 7. P eratu ran M ent eri D alam Neg eri No. 54 Tah u n 2010

t en t an g Pelaksanaan PP No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 8. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2013 tanggal 08

Januari 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2013; Page 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan

RENCANA STRATEGIS

20132018

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli ; 10. Peraturan Bupati Pamekasan No. 32 Tahun 2008 tentang

Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Pamekasan.

1.3 Maksud dan Tujuan Maksud ditetapkan Rencana Strategis agar Sekretariat Daerah Kabupaten Pemerintah dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya yang diukur dari sejauhmana pencapaian terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sebagai upaya ke depan untuk : 1.

Menjamin keterkaitan, keserasian serta harmonisasi antar perencanaan,

penganggaran,

serta

pelaksanaan

program

kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun ke depan, antar bagian yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan; 2.

Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan

efisien

serta

menjamin

adanya

sustainability

(kesinambungan) program dari waktu ke waktu.

Adapun

Tujuan

rencana

strategis

adalah

agar

dimilikinya dokumen perencanaan selama periode tahun 2014 - 2018 yang akan menjadi pedoman atau acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Organisasi Sekretariat mendukung

Daerah

sendiri

terwujudnya

maupun pencapaian

lebih Visi

jauh dan

dalam Misi Page 3


20132018

RENCANA STRATEGIS

Pemerintah Kabupaten Pamekasan

1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra Dalam Perencanaan Daerah 

Kedudukan : Perencanaan Strategis Sekretariat Daerah merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 tahun (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.



Peranan Rencana Strategis : Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, khususnya Pasal 19 ayat (3) menyatakan bahwa “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 3 (tiga) bulan setelah pelantikan yang selanjutnya digunakan sebagai Pedoman Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban

Kepala

Daerah

maupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ke Presiden. Rencana

Strategis

Sekretariat

Daerah

bersama

rencana

strategis SKPD lainnya merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan. Rencana Strategis Sekretariat Daerah mengandung visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan berperan

pembangunan, sebagai

sehingga

pedoman

rencana

dalam

strategis

ini

menyelenggarakan

pemerintahan umum demi tercapainya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah.


RENCANA STRATEGIS

20132018

1.5 Sistematika Penulisan BAB I

BAB II

Pendahuluan 1.1

Latar Belakang

1.2

Landasan Hukum

1.3

Maksud dan Tujuan

1.4

Sistematika Penulisan

Gambaran Pelayanan Inspektorat 2.1

Kondisi Umum tentang Sekrtariat Daerah

2.2

Tupoksi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

2.3

Struktur Organisasi Sekrtariat Daerah

2.4

Kondisi Sumber Daya Sekretariat Daerah

2.5

Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

2.6

Tantangan

dan

Peluang

Pengembangan

Pelayanan Setda BAB III

Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.1

Identifikasi Permasalahan

3.2

Prioritas Capaian

3.3

Telaahan Visi, Misi dan Program RPJMD Tahun 2013-2018

3.3 BAB IV

BAB V

Penentuan isu-isu strategis

Visi Misi,Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan 4.1

Visi dan Misi Sekretariat Daerah

4.2

Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VI

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Lampiran- lampiran Page 5 Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan

20132018

RENCANA STRATEGIS

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN 2.1 Kondisi Umum Tentang Sekretariat Daerah Kabupaten

Pamekasan

merupakan

Daerah

Otonomi,

sebagaimana PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintah

Propinsi,

dan

Pemerintah Daerah Kabupaten. Dimana Daerah Otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu

berwenang

mengatur

dan

mengurus

kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan

Daerah

sebagai

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi selusa-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tuhan 1945. DPRD sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat daerah beserta Bupati Kabupaten Pamekasan merupakan unsur penyelenggaran pemerintahan Daerah. Dimana penyelenggaraan Pemerintahan dibantu oleh Organisasi /Lembaga Daerah Kabupaten Pamekasan, salah satunya Sekretariat Daerah dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan yang merupakan unsur staf pimpinan Pemerintah Kabupaten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati selaku Kepala Daerah.


RENCANA STRATEGIS

20132018

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan sarana pendukung terselenggaranya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara utuh berdaya guna dan berhasil guna, Sekretaris Daerah Kabupaten dibantu oleh : a.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

b.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

c.

Asisten Administrasi Umum

2.2 Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah Sebagai Penyelenggara pemerintahan daerah, Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan fungsi sebagai : a.

Penyusun

dan

pengkoordinasi

perumusan

kebijakan

pemerintahan daerah; b.

Penyelenggara administrasi pemerintahan;

c.

Pengelola sumber daya aparatur, keuangan serta prasarana dan sarana pemerintahan daerah;

d.

Pemantau

dan

mengevaluasi

pelaksanaan

kebijakan

pemerintahan daerah;dan e.

Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.3 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Struktur

Organisasi

Sekretariat

Daerah

Kabupaten

Pamekasan mengacu pada peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Pamekasan

sebagai

Pelaksanaan

dari

Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan yang terdiri atas : Page 7 Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan

20132018

RENCANA STRATEGIS

A. Sekretaris Daerah B. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam membina dan mengkoordinasikan kegiatan dibidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang membawahi : a.

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum membawahi : 1) Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah; 2) Sub Bagian Pemerintahan dan Pembangunan Desa; dan 3) Sub Bagian Pertanahan.

b. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat membawahi : 1) Sub Bagian Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 2) Sub Bagian Agama dan Pemberdayaan Perempuan; dan 3) Sub Bagian Pendidikan dan Kesehatan. c.

Bagian Administrasi Kemasyarakatan membawahi : 1) Sub Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik ; 2) Sub Bagian Pemuda dan Olah Raga; dan 3) Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat.

C. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah

dalam

perekonomian,

membina,

mengkoordinasikan

pembangunan

dan

sumber

kegiatan daya

dibidang

alam

yang

membawahi : a.

Bagian Administrasi Perekonomian membawahi : 1) Sub Bagian Perhubungan, Pariwisata, Seni dan Budaya; 2) Sub Bagian Koperasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah; 3) Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Badan Usaha Milik Daerah. Page 8 Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan

RENCANA STRATEGIS

b.

20132018

Bagian Administrasi Pembangunan membawahi : 1) Sub Bagian Pelaksanaan Program; 2) Sub Bagian Pengendalian Kegiatan; 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

c.

Bagian Administrasi Sumber Daya Alam membawahi : 1) Sub Bagian Pertanian, Ketahanan Pangan, Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan; 2) Sub Bagian Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup; 3) Sub Bagian Kelautan dan Perikanan.

D. Asisten Administrasi Umum Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam membina dan mengkoordinasikan kegiatan dibidang Hukum, Organisasi dan tatalaksana, umum dan hubungan masyarakat dan Protokol: a. Bagian Hukum membawahi : 1) Sub Bagian Peraturan dan Perundang-undangan; 2) Sub Bagian Penyuluhan dan Bantuan Hukum; 3) Sub Bgaian Dokumentasi Hukum. b. Bagian Organisasi membawahi: 1) Sub Bagian Kelembagaan; 2) Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pengolahan Data; 3) Sub Bagian Analisis Jabatan dan Kinerja. c.

Bagian Umum membawahi : 1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Urusan Dinas Dalam dan Perlengkapan; 3) Sub Bagian Keuangan.


20132018

RENCANA STRATEGIS

d. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol membawahi : 1) Sub Bagian Protokol; 2) Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi; 3) Sub Bagian Sandi dan Audio Visual.

E. Ruang Lingkup Koordinasi Di samping 10 (sepuluh) Bagian sebagaimana tersebut, dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Daerah melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lain maupun dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang meliputi: 1.

14 Dinas

2.

8 Lembaga Teknis

3.

RSUD

4.

PDAM

5.

13 Kecamatan

6.

178 Desa dan 11 Kelurahan

2.4 Kondisi SumberDaya 1. Sumber Daya Aparatur Untuk pelaksanaan tugas, Sekretariat Daerah memiliki 255 (Dua ratus lima puluh lima) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan potensi sebagai berikut :


RENCANA STRATEGIS

20132018

TABEL 1 POTENSI PNS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN NO

UNIT KERJA

JML

TINGKAT PENDIDIKAN SD

SLTP

SLTA

D3

S1

S2

S3

1

Sekretaris Daerah

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Asisiten Administrasi

1

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

1

Pemerintahan dann Kesejahteraan Rakyat 3

Asisten Perekonomian

-

dan Pembangunan 4


1

-

-

-

-

-

1

-

5

Bag. Adm. Pemerintahan

13

-

-

5

-

7

1

-

17

1

-

6

-

9

1

-

Umum 6

Bag. Adm. Kesejahteraan Rakyat

7

Bag. Adm. Kemasyakatan

11

-

-

8

-

1

2

-

8

Bag. Adm. Perekonomian

15

-

1

6

1

5

2

-

9

Bag. Adm. Pembangunan

8

-

-

1

-

3

4

Staf Non PNS Bag. Adm.

7

-

-

-

-

7

12

-

-

5

1

4

2

-

-

2

-

-

-

Pembangunan 10

Bag. Adm. Sumber Daya Alam Staf Non PNS Bag. Adm. SDA

2

-

-

11

Bagian Hukum

14

-

-

-

1

13

-

-

12

Bagian Organisasi

10

-

-

5

-

4

-

1

13

Bagian Umum

53

6

38

-

5

4

-

Staf Ahli

5

-

-

-

-

3

2

-

Bagian Humas dan Protokol

12

1

-

3

1

3

4

--

14

-

Sumber data : Bagian Umum Setda Kab. Pamekasan


20132018

RENCANA STRATEGIS

TABEL 2 POTENSI PNS BERDASARKAN KEPANGKATAN

1 1

KEPANGKATAN

UNIT KERJA

2 Sekretaris

JML

No.

1a

1b

1c 1d

3

4

5

6

7

8

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

1

-

13

IIa IIb

IIc

IId

IIIa

IIIb

IIIc

IIId

IVa

IVb IVc

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

1

-

5

1

3

1

-

1

-

-

17

-

-

-

-

1

2

-

-

5

6

1

1

1

-

-

11

-

-

-

-

-

2

-

-

-

5

2

2

-

-

15

-

-

-

-

-

3

2

1

4

2

-

2

1

-

-

8

-

1

-

-

-

-

-

3

1

2

-

1

-

-

12

-

-

-

-

1

-

2

4

1

3

-

1

-

-

Daerah 2

Asisiten Adm Pemerintahan & Kesejahte raan Rakyat

3

Asisten Perekonomian &Pembagunan

4


5

Bag. Adm. Pemerintahan Umum

6

Bag. Adm. Kesejahteraan Rakyat

7

Bag. Adm. Kemasyakatan

8


9


10

Bag. Adm.

-

Sumber Daya Alam


RENCANA STRATEGIS

20132018

11

Bag. Hukum

14

-

-

-

-

-

-

2

-

1

5

3

2

1

-

-

12

Bagian

9

-

-

-

-

-

2

-

-

2

2

-

2

-

1

-

Bagian Umum

53

-

3

1

1

12

14

3

2

12

1

3

-

-

1

-

Staf Ahli

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

4

Bagian Humas

12

-

-

-

-

1

2

1

-

1

4

2

-

-

1

-

Organisasi 13

14

dan Protokol

Sumber Data : Bagian Umum Setda Kab. Pamekasan

2. Sumber Daya Keuangan Keuangan

Daerah

sebagai

salah

satu

pilar

dalam

pelaksanaan Otonomi Daerah merupakan aset yang perlu terus digali kemampuannya untuk membiayai pembangunan daerah. Secara integral kemampuan keuangan daerah merupakan indikator

kemandirian

suatu

daerah

dalam

melaksanakan

otonominya. Untuk Kabupaten Pamekasan, tingkat kemandirian keuangan daerah sangat kecil yang dapat digambarkan dalam tabel berikut : TABEL 3 REALISASI PAD DAN BELANJA DAERAH SEKREATARIAT DAERAH TOTAL PENDAPATAN

PAD /

APBD

APBD

143.182.300,00

50.616.130.071

0,28 %

2009

170.343.000,00

35.896.595.714

0,47 %

2010

207.438.445,58

35.739.821.245

0,58 %

2011

155.583.008,00

37.227.403.465

0,42 %

2012

204.085.000,00

39.372.245.851

0,52 %

TAHUN

PAD

2008

Sumber Data : APBD Kab. Pamekasan, data diolah


20132018

RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan

data

keuangan

tersebut,

perlu

terus

diupayakan untuk menggali potensi penerimaan PAD oleh Sekretariat Daerah yang meliputi

Penjualan Produksi Usaha

Daerah (Unit Percetakan), Penjualan Hasil Produksi, Retribusi Izin Gangguan/

Keramaian(H.O),

Partisipasi

Perusahaan

Garam

Rakyat, Uang Sewa Gedung Serba Guna dan Sewa Tanah dan Bangunan. Rasio Prosentase Anggaran Belanja Daerah dan PAD dari tahun anggaran 2008 sampai dengan 2012, dapat kita lihat dari tabel 4 :

TABEL 4 RASIO PROSENTASE PAD DAN BELANJA DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SELAMA TAHUN ANGGARAN 2008 - 2012 NO

URAIAN

ANGGARAN

ANGGARAN

ANGGARAN

ANGGARAN

ANGGARAN

ANGGARAN

TAHUN 2008

TAHUN 2009

TAHUN 2010

TAHUN 2011

TAHUN 2012

TAHUN 2013

1

2

3

4

5

6

7

8

1

PAD

147.868.500,00

138.868.500,00

158.868.500,00

143.500.000,00

143.000.000,00

141.500.000,00

-3,14%

-5,08% 6,72%

2

BTL

21.505.094.013,56

14.239.951.860,80

-0,17%

14.932.977.412,88

-20,32%

15.675.720.761,12

BL

33.701.785.888,00

16.563.844.610,52

2,43% 2,38%

3

-0,53%

24.659.346.525,00

2,57% 2,75%

24.504.514.950,00

-15,49%

17.438.735.564,08

23.217.337.300,00

24.765.602.450,00

-2,70% -0,31%

31.676.933.350,00

12,24% 3,23%


RENCANA STRATEGIS

20132018

GRAFIK RASIO PROSENTASE PAD DAN BELANJA DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SELAMA TAHUN ANGGARAN 2008 - 2012

Berdasarkan grafik rasio prosentase pendapatan asli daerah, belanja tidak langsung dan belanja langsung Sekretariat Daerah

Kabupaten Pamekasan

dapat

dilihat

bahwa

rasio

pertahunnya bahwa pendapatan asli daerah, BTL, dan BL dukungan finansial tahun 2008 -2009 kecil dan baru beranjak normal meningkat di tahun 2011-2012 ,pada posisi 2012-2013 posisi PAD stagnan dan meningkat tajam untuk posisi belanja langsung. Dimana untuk belanja langsung didukung oleh belanja pegawai (out courching atau tenaga kontrak) dan belanja modal berupa sarana prasarana kantor.


RENCANA STRATEGIS

20132018

3. Sarana Untuk mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kabupaten

Pamekasan

telah

di

upayakan

pengadaan

prasarana dan sarana aparatur sebagai berikut : a. Prasarana Prasarana yang tersedia berupa sebuah bangunan sebagai kantor yang berlokasi di Jalan Kabupaten Nomor 107 Pamekasan. sebuah

Sedangkan

organisasi

administrasi

di

Sekretariat

tempat

bentuk

Daerah

sebagai

berlangsungnya

proses

berdasar

Peraturan

Daerah

Kabupaten Pamekasan Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Orgasinasi Sekretariat Daerah. b. Sarana Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan tersedia berbagai

sarana

perkantoran

yang

didistribusikan

langsung kepada masing-masing Asisten dan Bagian baik berupa perlengkapan kantor (Meja, Kursi, Lemari Arsip dll) maupun alat tulis kantor (ATK). Sedangkan sarana vital lainnya dapat di gambarkan sebagai berikut:


RENCANA STRATEGIS

20132018

TABEL 4 POTENSI SARANA VITAL

JENIS SARANA NO

1

UNIT KERJA

KOMPUTER/

SEPADA

LAPTOP

MOTOR

(UNIT)

(UNIT)

2

-

Sekretariat Daerah Asisten Pemerintahan dan

2

Kesejahteran Rakyat

MOBIL (UNIT) 2

1

Asisten Perekonomian dan

1 -

3

Pembangunan

1

1

4


1

-

1

7

7

1

Bag. Adm. Pemerintahan 5

Umum Bag. Adm. Kesejahteraan

6

Rakyat

11

6

1

7

Bag. Adm. Kemasyarakatan

3

2

1

8


7

6

1

9


56

11

1

10

Bag. Adm. SDA

8

4

1

11

Bagian Hukum

9

4

1

12

Bagian Organisasi

8

3

1

13

Bagian Umum

31

28

11

Staf Ahli

4

-

5

Bagian Humas dan Protokol

12

3

2

14

Sumber data : Bagian Umum setda


20132018

RENCANA STRATEGIS

2.5 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi

titik

penting dan utama sebagai tujuan akhir dari keseluruhan reformasi administrasi diselenggarakan

pemerintahan. pemerintah

Kualitas sampai

pelayanan

saat

ini

masih

yang sangat

memprihatinkan, yang ditandai dengan masih adanya pengaduan dan

keluhan

ketidakpuasan

masyarakat

terhadap

kualitas

pelayanan tersebut. Sebab itu, kinerja pelayanan publik menjadi titik strategis dimana kepercayaan masyarakat secara luas kepada pemerintah dipertaruhkan. Karena itu prestasi Kinerja Pelayanan Umum Sekretariat merupakan salah satu dari sekian satuan kerja Pemerintah Daerah yang menjadi ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah. Sesungguhnya

bila

seorang

leader

mengatakan

berhasil

mengembangkan kinerja organisasi ataupun meningkatkan pelayanan, tentu ada alasan logis dan normative yang dapat diterima bahwa organisasi tersebut

meningkat

kinerjanya.

Dalam

konsep

New

Public

Management (NPM) birokrasi pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat dituntut untuk lebih mengedepankan aspek hasil (result) dibandingkan dengan sekedar kontrol terhadap pembelanjaan anggaran dan kepatuhan terhadap prosedur. Penekanan terhadap hasil merupakan kritik dan perbaikan atas konsep lama dari public management yang kurang relevan, untuk diterapkan pada masyarakat yang menuntut perbaikan kinerja. Dalam perspektif NPM, konsep lama birokrasi cenderung sentralistik dan lebih berorientasi input dan proses, dinilai telah menjauhkan pelayanan birokrasi dari kebutuhan masyarakat. Salah satu konsep NPM tersebut adalah indikator kinerja keberhasilan lembaga publik. Konsep Pengukuran Kinerja ataupun performance dari organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai Page 18 Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan

RENCANA STRATEGIS

20132018

penjabaran dari visi, misi, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Kinerja organisasi adalah sejumlah keluaran (output) berupa barang atau jasa yang dihasilkan dari kegiatan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Wujud kinerja organisasi dapat berwujud meningkatnya jumlah pelanggan, barang persediaan dan investasi dan sebagainya. Artinya, sukses sebuah organisasi tidaklah terletak pada banyaknya jumlah program dan tersedianya sejumlah dana maupun sumberdaya yang ada. Prinsip yang berorientasi pada hasil merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) prinsip

reinventing government, bahwa organisasi publik diharapkan mampu mengembangkan paradigma kewirausahaan yang berorientasi pada hasil yang dicapai; membiayai hasil bukan masukan (funding outcome not input). Bertitik tolak dari konsep New Public Management (NPM), Indikator Kinerja Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan berdasarkan tugas dan fungsinya adalah : 1. Seberapa banyak hasil koordinasi dan

tercapainya hasil

perumusan kebijakan Sekretariat Daerah berdasarkan situasi dan kondisi pada tahun tersebut. 2. Jumlah tersusunnya dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan hasil perencanaan, hasil evaluasi dan terselenggaranya pengendalian kegiatan maupun kebijakan pemerintah daerah. 3. Jumlah pengelolaan sumber daya aparatur , sumber dana anggaran serta terkelolanya sarana dan prasarana yang ada. 4. Seberapa besar terpantaunya kegiatan dan evaluasi hasil- hasil pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. 5. Jumlah efektifitas dan efiesiensi pelaksanaan tugas kegiatan yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.


20132018

RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan Indikator Kinerja Umum sebagaimana yang diamanatkan kepada masing - masing Asisten Sekretariat Daerah sesuai tugas dan fungsi, capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan dari tahun 2008 sampai dengan 2012 dapat dilihat dari tabel 1.

Tabel 1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan

100

100

100

100

-

-

-

-

100

-

100

100

100

100

2012

9

2011

8

2010

7

2009

6

5

2008

Prosentase( % ) 2012

Prosentase( % ) 2011

Prosentase( % )

2010

A.

2

Tahun ke-

2009

1

Rasio Capaian pada

Tahun ke-

2008

Lainnya

Realisasi Capaian

Tahun ke-

2011

SKPD

Target Renstra SKPD

2010

Indikator

2009

Tugas dan Fungsi

2012

ndikator Kinerja sesuai Target

2008

NO

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

80

80

80

80

80

20

20

20

20

20

-

-

-

70

70

-

-

-

30

30

80

80

90

90

100

20

20

10

10

0

Bagian Adm. Pembangunan 1. Penyelenggaraan Penyusunan, Evaluasi , dan

-

Pengendalian

10

pelaksanaan Kegiatan B.

Bagian Adm. SDA 1. Pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta

10

mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang. C.

Bagian Adm. Perekonomian 1. membangun dan penguatan potensi produk

10

daerah


RENCANA STRATEGIS

D.

20132018

Bagian Hukum 1. Penanganan Kasus pengaduan di Lingkungan

-

100

100

100

100

-

100

100

100

100

-

-

-

-

100

-

100

100

100

100

-

-

-

-

100

10

90

90

90

100

100

10

10

10

0

0

80

80

80

90

90

20

20

20

10

10

-

-

-

75

80

-

-

-

25

20

90

90

90

80

80

10

10

10

20

20

-

-

-

100

100

-

-

-

0

0

Pemerintah Daerah E.

Bagian Adm. Kesra 1. penguatan potensi sumber daya manusia

10

yang berahlak. F.

Bagian Adm. Humas & Protokol 1. Terkelolanya lembaga satuan masyarakat dan

10

media G.

Bagian Adm. Organisasi 1. terpenuhi konsep/ standart sebagai rangka peningkatan dan

10

penguatan lembaga Sekda H.

Bagian Adm. Kemas 1. Terkelolanya pelaksanaan petingatan hari

10

besar nasional


20132018

RENCANA STRATEGIS

Tabel 2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan Anggaran pada Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada

Rasio antara Realisasi

Rata-rata

Tahun ke-

dan Anggaran Tahun ke-

Pertumbuhan

Uraian ***)

(1)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

153.

161.

151.57

159.15

170.29

4450 ,00

5

1

2

3

4

(11) (12) (13) (14) (15)

5 (16)

Angg

Real

aran

isasi

(17)

(18)

PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah 143. 523.

- Hasil retribusi daerah

742.

429.

172.7

147.829.

319,

435,

29.49

1,43

1,43

1,43

1,43

1,43

153,50

64

62

6,12

%

%

%

%

%

19.6

20.6

25.6

06.9

22.04

61.4

44.4

9.430

28.296,4

28,2

99,6

.614,

0,94

0,94

0,94

0,94

0,94

1

6

8

65

%

%

%

%

%

357.

375.

480.

354.

401.6

452,

475,

29.28

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

66

29

8,56

%

%

%

%

%

141,500,

145,745

4.800,0

3.540,

4.287,

000.00

,000,00

0

00

80

18,150,5

18,695,

19.442.

20.415

21.844

192.

18.870.8

77,096.0

094,408

898.18

.043.0

.096.1

520,

8

,96

5,32

94,59

11,21

78

356.83

374.68

400.90

719.

343.731.

333,120,

343.113

8.144,0

0.051,

7.654,

616,

204,48,0

000.00

.600,00

0

20

78

00

0

1,43%

BELANJA DAERAH Belanja tidak langsung 183. 321.

- Belanja pegawai

0,94%

Belanja langsung 333,

- Belanja pegawai - Belanja barang dan jasa

3,319,33

- Belanja modal

23.619

25.273

21,000,0

21.630.

22,495,

.960,0

.357,2

00.00

000,00

200,00

0

0

21,965,5

22.624.

33,596.0

499.603

8

,96

Total

6,500.00

2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sektretariat Daerah Kabupaten Pamekasan Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap renstra di Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan. Dimana dalam konsep

New Public Management (NPM), birokrasi pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat yang idealnya dituntut untuk lebih mengedepankan aspek hasil (result) dibandingkan dengan sekedar control terhadap pembelanjaan anggaran dan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ada. Dari hasil telaahan terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat dan hasil analisis terhadap pembelanjaan anggaran dapat berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun Page 22 Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan

0,18%

RENCANA STRATEGIS

20132018

mendatang. Bagian ini juga dapat mengemukakan berbagai macam pelayanan yaitu : 1. Pelayanan publik terhadap pengaduan dan keluhan ketidakpuasan masyarakat 2. Perkiraan besaran kebutuhan pelayanan yang diperlukan publik 3. Arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Berdasarkan data dan informasi yang didapat dari Bagian Administrasi Umum , Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan, serta informasi kinerja pelayanan per Bagian di sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan. Kita dapat gambarkan pelayanan bahwa sampai saat ini cukup, antara lain : 

Sebatas

control

terhadap

pembelanjaan

anggaran

dan

kepatuhan terhadap prosedur 

Secara umum belum memiliki Standart Pelayanan Minimal maupun Indikator Standart Pelayanan lainnya.



Exploitasi kemampuan Skill Sumber Daya Manusia dalam mengelola kapabilitas Tugas dan Fungsi Organiasasi belum sepenuhnya matang.



Inovatif, Kreatifitas, kemandirian dan karakter Organisasi belum ada. Konsep

pengembangann

ini

merupakan

pelayanan

tantangan

Sekretariat

dan

Daerah

peluang Kabupaten

Pamekasan. Ini diperlukan cara yang lebih berani inovatif dan kreatifitas terorganisir dalam mengelola tugas dan fungsi organisasi untuk lebih mengedepankan hasil. Dimana Sekretariat Daerah sebagai Organisasi diharapkan dapat lebih memberikan data maupun Informasi administrasi yang lebih akurat, lebih ditail dan


20132018

RENCANA STRATEGIS

reajik sehingga mudah memberikan masukan di dalam menyusun kebijakan daerah.



Tantangan yang dihadapi : a. Pengumpulan data dan serap informasi yang lebih luas b. Ikuti pekembangan dimensi masyarakat. c. Penggunaan Informasi Technologi guna memudahkan dan kenyamanan pelayanan data informasi d. Peningkatan , pemberdayaan sumber daya aparatur yang ada e. Pengelolaan program kerja yang lebih efektif. f. Perlunya

konsep

kerja

sama

dengan

pihak

ketiga

(Universitas) bagi penguatan program kerja.



Peluang yang ada : a. Kepercayaan dari Kepala Daerah b. Secara umum standart Pelayanan yang sudah ada dapat memberi arahan kerja yang lebih jelas c. Adanya

jaminan

surat

keputusan

memberi

kekuatan

maupun kewenangan atas pengelolaan program kerja. d. Sarana dan Prasarana


RENCANA STRATEGIS

20132018

BAB III ANALISIS DAN ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN Analisa

isu

strategis

Sekretariat

Daerah

Kabupaten

Pamekasan yang membutuhkan pemecahan dan penanganan segera di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan di 5 tahun ke depan berdasarkan: 3.1 Identifikasi Permasalahan Identifikasi permasalahan dari analisis dan isu strategis yaitu : 1.

Pengelolaan data lengkap dan memadai tentang informasi belum tertata secara efektif dan efisien.

2.

Kemampuan, kemauan dan jumlah sumber daya aparatur yang terbatas.

3.

Masih rendahnya perhatian dan pembinaan terhadap sektor usaha kecil, menengah dan koperasi serta perdagangan dan industri, seperti : -

Terbatasnya kepemilikan modal atau fasilitas pinjaman dengan suku bunga rendah dari lembaga perbankkan.

-

Rendahnya kualitas SDM, kualitas produk

yang belum

memenuhi standart serta keterbatasan alat produksi para pengelola industri kecil. -

Lemahnya inovasi atas produk lokal kreatif.

-

Pola kemitraan antara pengusaha besar dan pengusaha kecil / menengah belum optimal.


RENCANA STRATEGIS

4.

20132018

Nilai investasi belum optimal dan masih tingginya jumlah pengangguran terbuka.

5.

Kurang efektifnya penanggulangan kemiskinan dalam arti yang luas.

6.

Kurang optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

7.

Masih minimnya kontribusi PAD terhadap APBD.

8.

Masih dibutuhkan pengelolaan pariwisata daerah.

9.

Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif Biogas.

10. Belum

optimalnya

pengendalian

dan

pengawasan

pertambangan rakyat dan pengendalian pemenfaatan tenaga listrik maupun sumber daya Air. 11. Dari sisi Hukum Perlunya Rumusan kebijakan yang difasilitasi penyusunannya oleh sekretariat daerah memenuhi kaidah prosedur dan mekanisme yang tepat serta mengandung aspek-aspek regulasi yang jelas, pasti dan adil serta dapat dilaksanakan melalui koordinasi yang sinergis antara unit-unit kerja pemerintah daerah secara efisien dan efektif. 12. Perlunya membangun ketersediaan kerangka gerak berupa pedoman yang terstandarisasi dalam rangka menunjang tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dalam bentuk kebijakan-kebijakan

yang

bersifat

regulasi

(regulation),

pelayanan (service) dan pemberdayaan (empowering) dengan ditunjang oleh pelayanan administrasi pemerintahan yang baik. 13. Perlunya membangun Manajemen Kegiatan Kehumasan dalam menjalin hubungan dengan pers yang selama ini kehumasan sangat terkait oleh aturan birokrasi yang kuat. Page 26 Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan

RENCANA STRATEGIS

20132018

3.2 Prioritas Capaian Prioritas capaian dari analisis dan isu strategis yaitu : 1.

Pengembangan Infrastruktur Pembangunan

irigasi

,

penanggulangan

banjir

dan

pencegahan bencana alam , Pembangunan / Peningkatan, Pemeliharaan jalan dan jembatan , serta pemenuhan kebutuhan infrastruktur. 2.

Penanggulangan Kemiskinan -

Pemberdayaan program

masyarakat

maupun

non

miskin

program

melalui yang

bantuan

bersentuhan

langsung dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat. -

Pemberdayaan Lembaga pesantren / Keagamaan yang merupakan

potensi terbesar kabupaten pamekasan

dapat menjadi citra dan pilar pembangunan Kabupaten Pamekasan. -

Pembangunan

ekonomi

masyarakat

pada

sektor

perkoprasian dan UKM melalui pendampingan program pengembangan

potensi

wilayah

berupa

perkuatan

Lembaga, Permodalan dan peningkatan jumlah anggota. -

Pembangunan Perindustrian dan Perdagangan melalui Promosi, pemasaran produk UKM/IKM, Bimbingan teknis dan bantuan modal.

-

Pembinaan ketenagakerjaan melalui Optimalisasi fungsi Balai Lembaga Kerja dan jaring kelompok usia pencari kerja dalam upaya mengurangi angka pengangguran.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional melalui : -

penataan kelembagaan dan peningkatan SDM aparatur.

-

penerapan

SPM

dan

SPP

serta

indeks

kepuasan Page 27


20132018

RENCANA STRATEGIS

masyarakat. -

penataan peraturan per Undang-undangan yang saling tersinergikan.

-

Perencanaan, pengendalian, pengawasan, pembinaan dan pertanggungjawaban kegiatan program kerja.

4. Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata daerah yang mampu meningkatkan PAD dan efek domino kesejahteraan bagi masyarakat sekitarnya.

3.3 Telaahan Visi, Misi dan Program RPJMD Tahun 2013 2018 : Dengan kondisi masyarakat Kabupaten Pamekasan saat ini, pemerintah khususnya Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan yang merupakan salah satu project pilot informasi administratif

bagi

kebijakan

kepala

Daerah

dalam

penyelenggaraan pemerintahan, maka dalam penyelenggaraannya disesuaikan pada Visi dan Misi yang

sudah dicanangkan oleh

Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah. Adapun Visi Kabupaten Pamekasan adalah :

" Terwujudnya Pamekasan Yang Bersih ,Sehat, Cerdas dan Sejahtera, Berdasarkan Iman dan Taqwa Didukung Aparat Yang Profesional" Salah satu Misi nya yang cocok dengan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan, yaitu :  Melakukan percepatan reformasi birokrasi di segala bidang, dan tata kelola kepemerintahan yang baik. Berdasarkan

Rancangan

Rencana

Pembangunan

Jangka menengah Daerah Tahun Anggaran 2013- 2018, untuk Page 28 Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan

RENCANA STRATEGIS

20132018

mencapai target kinerja Visi dan Misi diatas pada sasaran jangka menengah

daerah

maka

mendapatkan

gambaran

mendapatkan

program

strategis tentang

menjadi

program

prioritas

yang

sarana

untuk

prioritas.

untuk

inheren

dibutuhkan

kebijakan umum. Adapun kebijakan umum yang sesuai dengan format RPJMD Pemerintah kabupaten Pamekasan adalah : 

Pengelolaan layanan administrasi secara efektif dan efisien berbasis budaya pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan dan bebas, dengan arah kebijakan : 1. meningkatkan

kualitas

dan

manajemen

layanan

administrasi kepada Sekda dan SKPD terkait. 2. meningkatkan

kerjasama

antar

daerah

dalam

merumuskan penanganan masalah lintas sektor. 3. menegakkan supremasi hukum. 

Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan mengedepankan kebutuhan masyarakat, dengan arah kebijakan : 1. meningkatkan transparansi pelaksanaan penganggaran. 2. meningkatkan kompetensi pengawasan



Mengkoordinasikan dan memobilisasi Stakeholder bidang Keimanan

dan

ketakwaan dalam

masyarakat

madani,

dengan

peningkatan

sarana dan

arah

rangka

mewujudkan

kebijakan

yaitu

prasarana keagamaan dalam

mewujudkan kualitas IMTAQ. 

Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap seni, budaya dan nilai-nilai tradisi, dengan arah kebijakan dengan mengembangkan seni budaya dan nilai-nilai tradisi.



Optimalisasi Sarana Prasarana Layanan Publik dengan arah kebijakan peningkatan penyelenggaraan pemerintah yang Page 29


20132018

RENCANA STRATEGIS

efektif dan efisien. 

Memperluas kesempatan aparatur dalam meningkatkan kualitas dan kapasitasnya,dengan arah kebijakan jumlah aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.



Mengoptimalkan

kapasitas

industri

yang

ada

dan

mengembangkan potensi baru, dengan arah kebijakan : 1.

Mengembangkan sektor industri kecil, menengah dan kreatif

2.

Meningkatkan fasilitas manajemen dan pemasaran hasil produksi industri kecil, menengah dan kreatif.

3.4 Penentuan Isi-isu Strategis Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan adalah : 1. Cepatnya

perubahan

perundang-undangan

regulasi

Regulasi

seringkali

atau

menjadi

peraturan sumber

permasalahan hal ini disebabkan perubahan regulasi yang terjadi

tidak

didasarkan

atas

kepentingan

organisasi,

masyarakat dan lainnya tetapi lebih banyak didasarkan atas kepentingan politik. 2. Kebijakan mutasi sumber daya aparatur yang tidak didukung dengan kemampuan manajerial menjadi penyebab tidak meningkatnya perkembangan program-program organisasi yang efektif , efisien dan akuntable sehingga cenderung stagnan. 3. Pemahaman akan konsep penggunaan Informasi Tekhnologi yang sejatinya dapat memberikan informasi evaluasi kebijakan


RENCANA STRATEGIS

serta yang

20132018

menjadikan cara kerja lebih efektif, efisien dan

fokus belum optimal digunakan. 4. Koordinasi antar lembaga baik horizontal maupun vertikal masih muncul rasa adanya ego SKPD. Melalui Renstra SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan, dan berlatar belakang faktor pendukung yang mempengaruhi

permasalahan

pelayanan

Sekretariat

Daerah

Kabupaten Pamekasan, dapat diproyeksikan seberapa besar keberhasilan capaian penyelenggaraan pemerintah melalui skor penentuan isu-isu strategi, yaitu :

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis No 1

Kriteria*) Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra kabupaten

Bobot**) 15

2

Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD

15

3

Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik

10

4

Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah

10

5

Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani

20

6

Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan

30

Dst…

Dst… Total

100


20132018

RENCANA STRATEGIS

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN , STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan : Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah. Visi juga berkaitan dengan kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Pada hakekatnya membentuk visi organisasi adalah menggali gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa terpaksa. Visi harus menjadi milik bersama dan diyakini oleh seluruh anggota organisasi. Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan

suatu

langkah

penting

dalam

perjalanan

suatu

organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi itu selanjutnya. Kehidupan organisasi sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal. Visi

yang

tepat

bagi

masa

depan

suatu

instansi

pemerintah akan mampu menjadi akselelator kegiatan instansi tersebut,

termasuk

perancangan

rencana

strategis

secara

keseluruhan, pengenaan sumber daya, pengembangan indikator kinerja, cara pengukuran kinerja, evaluasi pengukuran kinerja yang akan dintegrasikan menjadi sinergi yang diperlukan oleh instansi tersebut. Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan sebagai berikut :

TERWUJUDNYA REFORMASI BIROKRASI DI SEGALA BIDANG DAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK


RENCANA STRATEGIS

Melalui

Visi

tersebut

Sekretariat

Daerah

diharapkan

20132018

mampu

merubah mind-set dan culture-set serta pengembangan budaya kerja. Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat terciptanya tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (good governance), pemerintah yang bersih (clean

government), dan bebas KKN dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Cara kerja yang lebih

baik, menjadi unit kerja yang

profesional, cerdas, proaktif, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat sehingga dalam merumuskan kebijakan publik yang dituangkan dalam bentuk penyelenggaraan Pemerintah lebih aktual.

Untuk itu untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan,

maka Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan telah menetapkan Misi. Misi

adalah

sesuatu

yang

harus

diemban

atau

dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus, dimana pernyataan misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya

dan

bagaimana

melakukannya.

Misi

membawa

organisasi kepada suatu fokus, dimana pernyataan misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Suatu pernyataan misi secara eksplisit menyatakan apa yang harus diemban oleh suatu organisasi pemerintah dan kegiatan spesifik apa yang harus dilaksanakan dalam pencapaian hal tersebut. Misi sebagai pernyataan cita-cita merupakan landasan


20132018

RENCANA STRATEGIS

kerja yang harus diikuti dan seharusnya mendukung keseluruhan misi organisasi. MISI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN : 1. Meningkatkan

fungsi

kesekretariatan

dan

pengembangan

lembaga Pemerintahan yang profesional , efektif dan efisien. 2. Meningkatkan

Koordinasi

Perumusan

Kebijakan

Umum

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Profesional. 3. Meningkatkan

penyelenggaraan

pemerintah

dengan

membangun Sistem Administrasi yang handal dan evaluasi administrasi. 4. Meningkatkan kualitas Sumber daya

aparatur yang cerdas

melalui pembinaan yang terprogram dan bersinergis.

TUJUAN : 1. Mewujudkan Fungsi Sekretariat yang Profesional 2. Mewujudkan

Kebijakan Umum Pemerintah

Daerah yang

efektif, sesuai dengan kebutuhan masyarakat 3. Mewujudkan kualitas pelayanan administrasi pemerintah yang tertib, akuntabel dan berkeadilan. 4. Mewujudkan kualitas aparatur yang profesional.

SASARAN TUJUAN 1 : 1. Tercapainya fungsi Sekretariat yang cerdas 2. Terwujudnya arus koordinasi dan informasi yang baik dan aktif dengan Steakholder. 3. Meningkatnya perekonomian dan kemandirian masyarakat.


RENCANA STRATEGIS

20132018

SASARAN TUJUAN 2 : 1. Meningkatkan sistem koordinasi dan evaluasi dalam perumusan kebijakan dan keterpaduan antar satuan kerja. 2. Meningkatnya kualitas kegiatan perayaan hari besar nasional atau keagamaan. 3. Meningkatnya hasil-hasil dari penyelenggaraan Pemerintah .

SASARAN TUJUAN 3 : 1.

Meningkatnya Kinerja Administrasi Pemerintahan.

2.

Meningkatnya

Kualitas

Pelaporan,

Pengendalian

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 3.

Meningkatnya Kualitas Dokumen Pemerintahan Daerah.

4.

Meningkatnya kualitas pelayanan kantor dan kinerja administrasi pemerintah.

5.

Meningkatnya kualitas pelayanan teknis administrasi perangkat daerah.

6.

Meningkatnya tugas kedinasan KDH/Wakil KDH.

7.

Meningkatnya administrasi pertanahan yang baik

SASARAN TUJUAN 4 : 1.

Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur, anggaran, sarana dan

prasarana

pemerintah

sesuai

dengan

perkembangan

kelembagaan. 2.

Meningkatnya kualitas Sosial, Pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.


20132018

RENCANA STRATEGIS

4.2

Strategi dan kebijakan SKPD Strategi yang ditetapkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut : 1.

Interaktif, komunikatif dan informatif, dan tanggap pada aspirasi masyarakat.

2.

Ikuti perkembangan kemajuan dengan kabupaten lainnya.

3.

Survey,Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) sesuai tugas pokok dan fungsi organisasinya Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi maka

strategi

memerlukan

persepsi,

tekanan

khusus

dan

perlunya

pendampingan dalam bentuk kebijakan . Kebijakan merupakan pedoman

pelaksanaan

tindakan-tindakan

tertentu.

Pemilihan

kebijakan secara hati-hati dapat mempertajam arti strategi dan menjadi pedoman bagi keputusan-keputusan dalam suatu arah yang mendukung strategi. Kebijakan yang diambil oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut: 1.

Peningkatan

perencanaan

kebijakan

Kepala

Daerah

dan

program- program prioritas pemerintah daerah yang matang; 2.

Bentuk Sistem Pengendalian dan Pelaporan guna informasi dan kebijakan lanjutan;

3.

Percepat

Evaluasi

hasil-hasil

pelaksanaan

kegiatan

guna

peningkatan dan perbaikan lanjutan.


RENCANA STRATEGIS

20132018

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN , INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN IDIKATIF Dituangkan dalam bentuk matrik sebagai berikut :


RENCANA STRATEGIS

20132018

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator

Kinerja

Sekretariat

Daerah

kabupaten

Pamekasanyang mengacu pada sasaran RPJMD dituangkan dalam bentuk matrik, sebagai berikut :


RENCANA STRATEGIS

20132018


Renstra Setda Kabupaten Pamekasan

Page 41

RENCANA STRATEGIS

2013-2018

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Kondisi Kinerja No. (1) 1

Indikator

Awal

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja

2014

2015

2016

2017

2018

(4) 75%

(5) 80 %

(6) 90 %

(7) 90 %

(8) 100 %

Akhir

(2) Penyelenggaraan

(3) Pelaksanaan sudah

(9)

Penyusunan, Evaluasi dan

terkelola namun

meningkatnya kemampuan

Pengendalian Pelaksanaan

belum sepenuhnya

dan dukungan SKPD

Kegiatan.

maximal dikarenakan

100 % diharapkan

keterbatasan SDM dan 2

3

Pembangunan

dukungan Sampai saatSKPD ini belum

berkelanjutan dengan

maximal

75%

80 %

85 %

90 %

90 %

100% Diharapkan peningkatan

kebijakan dan program

kemampuan teknis dan

nasional serta

manajerial

Membangun dan penguatan Pada taraf penguatan potensi produk daerah

75%

80 %

90 %

90 %

90 %

100% diharapkan mampu

poduk-produk unggulan

memberi nilai investasi di

daerah di tingkat

daerah

propinsi dan 4

Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah


Sudah terpola

75%

80 %

90 %

90 %

90 %

Diharapkan peningkatan pelayanan supremasi hukum

RENCANA STRATEGIS 5

6

7

8

75 %

Penguatan potensi sumber

Masih sebatas

daya manusia yang

pemberian bantuan

dan Prosedur

berahlak

hibah dll.

Pengawasan

Terkelolanya lembaga

Belum maximal karena

satuan masyarakat dan

keterbatasan SDM dan

memediasi SKPD dengan

media

teknis managerial

Media /LSM

Terpenuhinya Standart /

Belum maximal karena

konsep peningkatan dan

keterbatasan SDM dan

penguatan lembaga

teknis managerial

Terkelolanya Pelaksanaan

Terkelola

75 %

75 %

80 %

75%

75%

80 %

80 %

80 %

80%

80%

80%

90 %

2013-2018

90 %

90 %

Optimalisasi Sistem

Diharapkan lembaga dapat

Optimalisasi pengkajian dan analisa kelembagaan

75 %

75%

80 %

80%

90 %

Diharapkan dapat andil dalam

peringatan hari besar

memberi nilai Investasi bagi

nasional.

kabupaten


RENCANA STRATEGIS20112015 prasarana aparatur

I ns p ek t o ra t K a b u pat e n M al an g

kapasitas sarana dan prasarana aparatur

Page 44

RENCANA STRATEGIS20112015 Tujuan dan Sasaran No 1

Tujuan

Target Kinerja Sasaran Tahun 2012 2013 2014 20 % 20 % 20 %

2015 20 %

Meningkatnya

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

sistem

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

pengawasan

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

Indikator Sasaran

Mendorong

Memperkuat

Menurunnya jumlah

terwujudnya

Sistem

pelanggaran

tata

Pengendalian

peraturan

pemerintahan

Intern

perundang-

yang baik

Pemerintah

undangan

(SPIP)

terbitnya

kelola

untuk

melindungi dari 2

2011 20 %

Sasaran

atas

rekomendasi

kegagalan

pemeriksaan

pencapaian Terwujudnyavisi

Meningkatnya kepercayaan

diri

-

publik aparat kinerja pengawasan

Pemerintah Daerah

dan

hasil

yang kompeten

internal

oleh

dan profesional

masing-masing instansi -

Optimalisasi tugas dan fungsi lembaga pengawasan

-


Meningkatnya

Page 45

RENCANA STRATEGIS20112015 ANGGARAN TAHUN 2006 - 2015 Anggara n

Belanja Aparatur Belanja Publik Belanja

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

4.326.349.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

271 .784.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.179.143.000

1.478.033.000

1.915.867.000

1.878.283.000

2.091.765.000

2.300.940.500

2.531.035.650

2.784.139.215

3.062.553.137

-

3.080.051.000

2.812.079.000

2.081.800.000

4.077.314.660

3.000.000.000

3.902.436.520

4.063.330.147

4.296.313.605

4.475.983.682

4.598.133.00

4.259.194.00

4.290.112.00

3.997.667.00

5.955.597.66

5.091.765.00

6.203.378.02

6.594.365.79

7.080.452.82

7.538.536.81

0

0

0

0

0

0

0

8

1

9

Tidak Langsung Belanja Langsung Jumlah

ASUMSI : -

-

-

Tahun Anggaran 2006 ada perubahan aturan (regulasi) belum memakai Permendagri 13 Tahun 2006 Tahun Angagran 2009-2010 ada Perubahan Standar Harga Asumsi proyeksi Anggaran Tahun 2012-2015 kenaikan sebesar 10%


Page 46

RENCANA STRATEGIS20112015 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN Indikator Kinerja

2006

2007

Target Renstra 2008

2009

2010

2006

2007

Realisasi Capaian 2008

2009

2010

2006

2007

Rasio Capaian 2008 2009

2010

Program

-

Pendayagunaan

dan

1.550.374.000

1.454.484.000

94 %

Sistem Pengawasan -

Program

-

-

-

-

-

Pelayanan

Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Keuangan Kineja dan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa

498.830.000

485.063.000

473.406.900

437.043.400

479.389.500

466.463.000

408.894.100

393.400.060

96 %

96 %

86 %

90 %

141.100.000

112.750.000

160.542.700

135.545.000

116.550.000

103.050.000

145.692.700

135.545.000

83 %

91 %

91 %

100 %

50.430.000

39.314.000

43.583.900

7.062.000

50.430.000

39.314.000

23.299.900

7.062.000

100 %

100 %

53 %

100 %

2.664.391.000

2.167.530.000

1.774.558.500

3.424.624.100

2.300.431.500

2.167.530.000

1.457.938.300

2.792.824.100

86 %

100 %

82 %

82 %

141.100.000

36.686.000

47.908.000

29.176.500

133.250.000

35.722.000

45.975.000

29.176.500

94 %

97 %

96 %

100 %

87.507.000

96 %

87.507.000

dan Aparatur Pengawasan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan


Page 47

100 %

RENCANA STRATEGIS20112015 VISI Menuju Pengawasan Internal Yang Responsif dan Terpercaya

-

-

MISI Mengembangkan kapasitas pengawasan internal pemerintah yang professional dan kompeten untuk mendukung terwujudnya good governance dan clean government Melaksanakan pengawasan secara preventif dan

-

-

ISU STRATEGIS Kurangnya pemahaman Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Cepatnya perubahan regulasi

-

-

TUJUAN Mendorong terwujudnya tata kelola kepemerintaha n yang baik, bersih dan berwibawa Meningkatnya kepercayaan publik atas kinerja pemerintah daerah

-

SASARAN Memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk melindungi diri dari kegagalan pencapaian visi dan misi organisasi Terwujudnya aparat pengawasan yang kompeten dan profesional

-

-

-

represif

program prioritas pemerintah daerah Mempercepat terbentuknya sistem pengendalian intern Satuan Kerja Perangkat

-

pemerintah

-

-

pembinaan dan

dan

pencegahan daripada

kepercayaan

penindakan

terhadap

-

pemerintah

-

KEGIATAN Fasilitasi sosialisasi peraturan perundangundanga

-

Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Peningkatan Sistem Pengawasan dan

n Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala -

Inventarisasi

-

Pengendalian

temuan

Pelaksanaan

pengawasan

Kebijakan KDH

Tindak

-

Peningkatan

hasil

Sistem pelaporan dan

Capaian

Kinerja

dan Keuangan

-

Page 48

temuan

-

Penyusunan laporan capaian Penyusunan laporan keuangan


lanjut

pengawasan

Pengembangan

Prioritas Pendidikan Pengawasan

PROGRAM Penataan peraturan Perundangundangan

Internal

Mengedepankan

meningkatkan

public

-

Daerah

penyelenggaraan

daerah

KEBIJAKAN Peningkatan pengawasan kebijakan Kepala Daerah dan program-

RENCANA STRATEGIS20112015 semesteran -

Penyusunan pelaporan keuangan

-

-

Pelayanan Administrasi Perkantoran

-

akhir

Penyediaan Jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air

-

dan listrik jasa Penyediaan administrasi dan

-

keuangan jasa Penyediaan kebersi han

-

kantor Penyediaan jasa perbaikan

-

-

peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan

-

dan Penyediaan bahan kantor


Page 49

logistik

RENCANA STRATEGIS20112015

-

Penyediaan makanan

dan

minuman -

Rapat-rapat koordinasi

dan

konsu ltasi keluar daerah

-

Pelayanan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

-

dan -

Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


Page 50

RENCANA STRATEGIS20112015 -

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasion al


Page 51



Page 52



Page 53

RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN

Recommend Documents