PEM ERI NTAH KABUPATEN PAM EKASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 11 TAHUN 2OO8 TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PAMEKASAN
snimbang
bahwa dalam rangka melaksanakan Peratuturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintahan Daerah, Provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintah Daerah;
iengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 09) :RDA NO 11 TH 2008
;
1
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4389)
;
3. Undang - Undang Nomor32 Tahun Z}O|tentang Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repubtik lndo-
nesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor B Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Negara Republik lndonesia Nomor
Lembaran
4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan
i
i
Pengawasan
I
PenyelenggaraanPemerintahDaerah(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun 2005 Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Republik lndonesia Nomor 4437) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ar-rtara Pemerintah, PemerintahanDaerah Propinsi,dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/
Kota (Lembaran Neraga Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737)
i
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk
Hukum Daerah
PERDA NO
11
TH
2OOB
;
1
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN dan BUPATI PAMEKASAN
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
:
PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.
BAB
I
KETENTUAN UMUM Pasal
1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
1. Pemerintah adalah Pemerinta Pusat 2. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan 3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Penruakilan Rakyat Daerah menurut as as otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik lndonesia.
PERDA NO
11
TH
2OO8
4. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewqajiban daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah 6. Dewan Penruakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Penntakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan.
BAB II URUSAN PEMEHINTAHAN Bagian Kesatu
Klasif ikasi Pasal 2
(1)Urusan pemerintahan daerah terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan yang meliputi
:
a. pendidikan; b. kesehatan;
c. pekerjaan umum ; d. perumahan
;
e. penataan ruang
f. perencanaan PERDA NO 11 TH 2OO8
i
pembangunan
;
g. perhubungan
;
h. lingkungan hidup
;
i. pertanahan ;
j.
kependudukan dan catatan sipil
;
k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
l.
keluarga berencana dan keluarga sejahtera
m. sosial
o. koperasi dan usaha kecil menengah p. penanaman modal
;
;
;
q. kebudayaan dan pariwisata
r. kepemudaan dan olahraga
; ;
s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
v. statistik; w. kearsipan
;
x. perpustakaan
;
y. komunikasi dan informatika
;
z. pertanian dan ketahanan pangan ;
11
TH
2OO8
;
otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian ;
u. pemberdayaan masyarakat dan desa
PERDA NO
;
;
n. ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
t.
;
;
z. pertanian dan ketahanan pangan
aa. kehutanan
;
;
bb. energi dan sumber daya mineral
cc. kelautan dan perikanan
;
;
dd. perdagangan ; dan ee. perindustrian ;
(2)
Setiap bidang urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri atas sub-sub bidang.
(3) Rincian sub bidang dan sub - sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
(4) Urusan pemerintahan daerah sebagaimana
.
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan wajib
dan urusan pilihan.
Paragraf 1 Urusan Waiib Pasal 3
(1) Urusan waiib adalah urusan pemerintahan daerah yang wajib diselenggarakan pemerintahan daerah berkaitan dengan pelayanan dasar.
PEBDA NO
11
TH 2OO8
oleh
(2)
Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
a. pendidikan b. kesehatan
; ;
c. pekerjaan umum
;
d. perumahan; e. penataan ruang
;
f. perencaqnaan pembangunan ; g. perhubungan
;
h. lingkungan hidup;
i.
pertanahan
;
j. kependudukan dan catatan sipil
;
k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
l.
keluarga berencana dan keluarga sejahtera
m.sosial
;
n. ketenagakerjaan
;
o. koperasi dan usaha kecil dan menengah p. penanaman modat
;
;
q. kebudayaan;
r. kepemudaan dan olahraga; s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
PERDA NO
11 TH 2OO8
;
;
;
:
t.
otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian
;
u. pemberdayaan masyarakat dan desa
;
v. statistik; w.
kearsipan
;
x. perpustakaan
;
y. komunikasi dan informatika ; dan z. ketahanan pangan ; Paragrat 2
Urusan Pilihan Pasal 4
(1)Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan daerah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, keikhasan, dan
potensi unggulan daerah
;
(2)Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas a. peftanian
;
b. kehutanan
;
c. energi dan sumber dayh mineral d. Kelautan dan Perikanan
PERDA NO 11 TH
2OOB
;
;
:
e. perdagangan
;
f.
;
perindustrian
g. pariwisata ; dan h. ketransmigrasian
Bagian Kedua Penyelenggaraan Pasal 5 Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 berpedoman pac.las tandar pelayanan minimal dan dilaksanakan secara bertahap.
Pasal 6
Femerintahan Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib, dan pilihan, berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam peratu ranperundan g-undan gan.
Pasal 7
Urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4, menjadi dasar penyusunan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.
PERDA NO
11 TH 2OO8
Pasal
I
Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, pemerintahan daerah dapat
;
a. menyelenggarakan sendiri ; atau b. menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada Pemerintahan Desa berdasarkan asas tugas pembantuan
BAB IV URUSAN PEMERINTAHAN SISA Pasal 9 Datam hat Pemerintahan Daerah akan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak tercantum datam Peraturan Daerah ini, terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah melalui M enteri Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapan.
PERDA NO 11 TH 2OO8
10
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di Pamekasan Pada Tanggal B Juli 2008
BUPATI PAMEKASAN, Diundangkan di Pamekasan Pada Tanggal 4 Agustus 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN,
Ttd.
KH OLILU RRAH MAN
Ttd.
A. DJAMALUDIN KARIM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2OO8 NOMOR 4 SERI E
PERDA NO 11 TH
2OO8
11
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
t.
URUSAN WAJIB
NOMOR
:
11 Tahun 2008
TANGGAL
:
8 Juli 2008
A. PEMBAGIAN UHU.AN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Kebijakan dan Standar
a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi.
b. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendldikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional.
Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan.
Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. a. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah.dan satuanlpenyelenggara pendidikan nonformal.
b. Penyelenggaraan daniatau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar beftaraf internasional.
c. Pemberian izin pendirian sena pencabutan
izin satuan pendidikan
dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal.
d. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah.
PERDA NO 11 TH 2OO8
12
t;E?.
;n+.ifr
}#ry;i",p1r:, ti:''"1CSB
;4)' I
l:
5.
Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi.
6.
Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.
7. Peremajaan data dalam sistem infomasi manajemen pendidikan nasional.
2.
Pembiayaan
1.
Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.
2, Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan
sesuai
kewenangannya.
3.
Kurikulum
1.
a. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar. b. Sosialisasikerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
c. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar. 2. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
PERDA NO 11 TH
2OO8
13
:1,'Ul .
d!.i,1
i"a'.:1,1,
3.
Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.
4.
Sarana dan Prasarana
1. a. Pengawasan
terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.
b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.
2. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.
5.
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1. a. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah
dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya. b. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya
2. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS. 3. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan dan
pendidik
tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.
PERDA NO 11 TH 2OO8
14
IsUB A
Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah
dan pendidikan nonformal. b. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah,
dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan
6.
Pengendalian Mutu
1.
Penilaian Hasil
1.
menengah dan pendidikan nonformal.
Belajar
Pendidikan
Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan
2.
Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala.
3.
2.
Evaluasi
1.
Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala.
Pelaksanahn evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala. 2. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala.
3.
PERDA NO 1.I TH
2OO8
Akreditasi
Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal.
15
PERDA NO
11
TH
2OO8
16
B.
1.
PEMBAGIAN UHUSAN PEMERTNTAHAN BIDANG KESEHATAN
Upaya Kesehatan
1.
Pencegahan dan
1. Penyelenggaraan
biasa skala kabupaten
Pemberantasan Penyakit
suruailans epidbmiologi, penyelidikan kejadian luar
2.
Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala kabupaten.
3.
Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala kabupaten.
4.
Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala kabupaten.
2.
Lingkungan
1.
Sehat
lingkungan skala kabupaten.
2. 3.
Perbaikan Gizi Masyarakat
Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran Penyehatan lingkungan
1. Penyelenggaraan survailans gizi buruk skala kabupaten. 2. a. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala kabupaten. b. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat
4.
Pelayanan Kesehatan Perorangan dan
1. 2.
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji skala kabupaten. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder skala kabupaten.
Masyarakat
PEHDA NO 11 TH2OO8
17
3.
Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skata kabupaten
4.
Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
5.
a. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi.
b. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas c, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersatin, klinik dokter
keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, sefia sarana penunjang yang setara.
2.
Pembiayaan
.
Kesehatan
1. Pembinaan
1.
Pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal.
2.
Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan).
1. Peningkatan
1.
jumlah, Mutu, dan
2.
Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis. Pendayagunaan tenaga kesehatan skala kabupaten.
Kesehatan Masyarakat
3.
Sumber daya manusia kesehatan
Penyebaran Tenagd Kesehatan
!
Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala kabupaten sesuai peratu ran perundan g-undan gan.
5.
Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu I
i I
t
PERDA NO 11 TH2OOB
I 18
I
I
t"
l, I
iieffi
,lsw,{i
&€il&x,;lt*"r"}$iii;, wkffi%
rbTNbTt,.
$.rSUB}BI
ii*rixffiilffii n.lilWWZZAt
4.
Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.
Ketersediaan Pemerataa!,. yYl;
1.
Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat
Obat
2.
kesehatan, reagensia dan vaksin skala kabupaten. a. Pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan.
dan
b. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan
Keterjangkauan Harga Obat Serta
farmasi.
Perbekalan
c. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga.
Kesehatan
d. Sertifikasi alat kesehatan dan PKRT Kelas
3.
I
a. Pemberian rekomendasi izin PBF Cabani, PBAK dan lndustri Kecil Obat Tradisional (IKOT). b. Pemberian izin apotik, toko obat
5.PemberdaYaan Masyarakat
1.
Pemberdayaan
Penyelenggaraan promosi kesehatan skala kabupaten.
lndividu, Keluarga
dan Masyarakat Berperilaku Hidup
Sehat
dan Pengembangan Upaya Kesehatan
Bersumberdaya
Masyarakat (UKBM
PERDA NO 11 TH 2OO8
19
,-
q91
}EI#,I{B,ARAN[S
i{;
B
I
DA NGDAN/ATAUiS U B;SU B. B I EANGIffi*ffi
A.ir
4.
Manajeme
1. Kebijakan
Kesehatan
Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan
2. Penelitian dan
Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kabupaten.
Pengembangan Kesehatan b.
Pengelolaan surkesda skala kabupaten.
lmplementasi penapisan lptek di bidang pelayanan kesehatan skala kabupaten.
3.
Kerjasama Luar Negeri
4. Peningkatan
Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala kabupaten.
Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala kabupaten.
Pengawasan dan Akuntabilitas
5. Pengembangan
Pengelolaan SIK skala kabupaten.
Sistem lnformasi Kesehatan (SlK)
PERDA NO11TH2OO8
20
C.
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.
Sumber Daya Air
i.
Pengaturan
1.
2. 3.
Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabuPaten.
4.
Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumberairpada wilayah sungai dalam satu kabuPaten.
5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kabupaten dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.
2.
Pembinaan
6. Pembentukan komisi irigasi kabupaten. 1. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan,
2.
peruntukan,
penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah
3.
Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten
PERDA NO 11 TH
2OO8
21
Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau salu ran irigasi pada jarin gan i rigasi
primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kabupaten Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kabupaten Pembangunan/ Pengelolaan
1.
Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten
2. Pendayagunaan
sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu
kabupaten
3. 4. 5.
Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kabupaten Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat kabupaten Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten.
6.
Operasi, pemeliharaan
dan
rehabilitasi sistem irigasi primer dan
sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten yang luasnya kurang dari 1,000 ha.
7.
Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.
PEHDA NO
11 TH 2OOB
22
