KPU Kabupaten Banyumas

Ed

News Letter Nomor #002

isi

Fe

br

ua

ri

20

15

DERAP KPU Kabupaten Banyumas Media Pendidikan Politik Kepada Pemilih

Setelah Revisi UU Pilkada

s

etelah melewati polemik panjang dan berliku-liku yang menyita perhatian publik sejak 2015, akhirnya pada 18 Februari lalu DPR dan pemerintah menyepakati pengesahan draft revisi UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada. Perjalanan revisi UU Pilkada diawali dari disahkannya UU Nomor 22 tahun 2014 oleh DPR periode 2009-2014 yang salah satu poin utamanya adalah mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Karena menimbulkan pro dan kontra, akhirnya Presiden SBY saat itu menerbitkan Perppu yang mengembalikan Pilkada secara langsung melalui Perppu Nomor 1 tahun 2014. Akhirnya pada Januari lalu Perppu tersebut disahkan menjadi UU Nomor 1 tahun 2015, meskipun seluruh fraksi bersepakat untuk melakukan revisi secara terbatas terhadap UU tersebut. Adapun poin-poin penting yang telah direvisi, yaitu diantaranya dihapuskannya tahapan uji publik, kepala daerah dan wakil kepala derah kembali dipilih secara paket dan pembatasan politik kekerabatan. Terlepas dari apapun yang disahkan oleh DPR tersebut, KPU yang ditunjuk sebagai penyelenggara Pilkada jelas mempunyai tugas berat, mengingat periode Pilkada tahap pertama akan dilaksanakan pada Desember tahun ini, yang artinya hanya memiliki waktu 11 bulan untuk melakukan supervisi kepada KPU daerah dan menerbitkan sejumlah peraturan teknis pelaksanaan. Bagi KPU di daerah yang melaksanakan tahapan Pilkada juga tak kalah repot. Mereka tidak hanya harus menunggu aturan teknis dari KPU tetapi juga harus mempersiapkan anggaran Pilkada yang masih bersumber dari APBD. Tentu masih banyak masalah lain yang menyertai revisi UU Pilkada tersebut jika KPU Pusat tidak secepatnya menerbitkan peraturanperaturan teknis. Yang perlu digaris bawahi adalah jangan sampai dalam kondisi tersebut rakyat-pemilih yang akan dirugikan, sebab merekalah pemilik kedaulatan.[ ] News Letter Nomor #002

1

Dewan Redaksi Pengarah : UNGGUL WARSIADI, SH., MH IKHDA ANIROH, S.Ag, M.Pd.I IMAM ARIF SETIADI, M.Si WASLAM MAKHSID, SH SUHARSO AGUNG BASUKI, SH, MH Penanggung Jawab : Drs. HIRAWAN DANAN PUTRA, M.Si Pemimpin Redaksi : KASWORO, SH Redaktur : SUBHAN PURNO AJI, S.IP SARIKASIH, A.Md Fotografer : CENATA NOVIARTO Sirkulasi : GANDA PRIYATNA

Edisi Februari 2015

Fokus

Pilkada Setelah Revisi UU No. 1/2015

D

ewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyepakati revisi terbatas atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Pilkada menjadi UU pada rapat paripurna Selasa (17/2) lalu. Dengan selesainya revisi tersebut sekaligus menepis kekhawatiran publik akan mundurnya pelaksanaan Pilkada karena DPR gagal mencapai kesepakatan poin-pon yang direvisi. Hal tersebut cukup berasalan mengingat sebagian fraksi masih berbeda pendapat terkait dengan bebarap poin, sementara masa sidang kedua hampir berakhir. Pengesahan revisi UU Pilkada juga telah menjadi polemik berbulan-bulan sejak pertengahan 2014 lalu. Polemik tersebut diawali dari disahkannya UU Nomor 22 tahun 2014 tentang Pilkada oleh DPR periode 2009-2014 yang mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Pengesahan UU tersebut langsung menjadi perhatian publik dan memunculkan pro dan kontra di masyarakat. Kemudian Presiden SBY saat itu

Edisi Februari 2015

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang mengembalikan Pilkada langsung. Meskipun akhirnya Perppu tersebut diterima DPR menjadi UU, tetapi seluruh fraksi menghendaki untuk direvisi secara terbatas. Kembalinya Sistem Paket Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon tersebut menyepakati

2


Fokus beberapa poin perubahan atas UU Nomor 1 tahun 2015. Adapun poin-poin yang diubah pertama adalah dikembalikannya sistem pencalonan secara paket, yakni satu kepala daerah dan satu wakil kepala daerah dipilih secara langsung. Hal ini berbeda dengan ketentuan UU Nomor 1 tahun 2015 yang menentukan peserta Pilkada hanyalah calon kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikkota), sedangkan wakil kepala daerah dingkat oleh Presiden/Menteri Dalam Negeri atas usulan kepala daerah terpilih. Dengan ketentuan tersebut, artinya peserta Pilkada kembali pada ketentuan pasangan calon sebagaimana UU Nomor 32 tahun 2004, yaitu pasangan calon diajukan oleh partai politik, gabungan partai politik atau perseorangan. Poin kedua yang cukup signifikan adalah batas minimal partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mendaftarkan pasangan calon. Ketentuan yang baru adalah jika partai politik atau gabungan partai politik telah memenuhi paling sedikit 20% dari jumlah kursi di DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah pada Pemilu terakhir anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Ketentuan tersebut lebih lebih tinggi dari ketentuan UU Nomor 32 tahun 2014 yang hanya mensyaratkan 15% dari kursi di DPRD dan akumulasi perolehan suara sah. Selain itu, aturan yang baru juga menentukan bahwa pengajuan pasangan calon juga berlaku hanya bagi parti politik yang memperoleh kursi di DPRD setempat, sedangkan parpol yang tidak memperoleh kursi di DPRD tidak dapat mendaftarkan pasangan calon. Jika peraturan tersebut diterapkan di Kabupaten Banyumas, artinya hanya sembilan partai politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon, yaitu Partai NasDem, PKB, PKS, PDIPerjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, dan PPP. Adapun Partai Hanura, PBB dan PKPI tidak dapat mendaftarkan pasangan calon. Dari partai politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon, praktis hanya PDI-Perjuangan News Letter Nomor #002

yang dapat mendaftarkan pasangan calon tanpa perlu bergabung dengan partai lainnya, karena pada Pemilu 2014 lalu telah mengantongi jumlah persetase 32% dari jumlah kursi di DPRD Kabupaten Banyumas maupun jumlah perolehan suara sah. Sementara partai politik lainnya harus bergabung untuk dapat mendaftarkan pasangan calon, pasalnya perolehan kursi dan suara sah mereka kurang dari 20% dan 25%. Persyaratan pasangan calon dari jalur perseorangan dalam revisi UU Nomor 1 tahun 2015 juga lebih berat dari sebelumnya, mengingat pembuat UU menaikan persentase minimal dukungan. Pada UU Nomor 32 tahun 2004 dan UU Nomor 1 tahun 2015 pasangan calon dari jalur perseorangan dapat mendaftarkan diri jika memiliki dukungan minimal 3% dinaikkan menjadi 6,5 persen, bagi kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk di atas 1.000.000 jiwa, misalnya. Hal tersebut tentu sangat memberatkan. Sebagai contoh, di Kabupaten Banyumas yang memiliki jumlah penduduk 1.605.579 (Data tahun 2013 menurut data Kantor BPS Kabupaten Banyumas) bakal pasangan calon perseorangan harus mengumpulkan minimal 104.363 dukungan, jauh lebih besar dari batas minimal dukungan calon perseorangan pada Pilkada 2013 lalu, yang hanya sebesar 56.183 dukungan. Pilkada Serentak Mulai 2027 Ketiga, selain dikembalikannya sistem paket, revisi UU Nomor 1 tahun 2015 juga merubah rencana Pilkada serentak dari tahun 2020 menjadi tahun 2027. Menurut Abdul Malik Haramain, anggota Komisi II DPR RI, sebagaimana dikutip dari www.tribunnews.com tanggal (16/2), Pilkada langsung akan dilaksanakan dalam beberapa gelombang sebelum Pilkada langsung serentak pada 2027. Gelombang pertama akan dilaksanakan pada Desember 2015, untuk kepala daerah dan wakilnya yang AMJ-nya (akhir masa jabatan-red) habis pada tahun 2015 dan semester

3

Edisi Februari 2015

Fokus calon yang memiliki jumlah suara terbanyak pertama dan kedua. Tetapi dengan berlakukannya aturan baru tersebut berapapun jumlah perolehan suara pasangan calon, asalkan memperoleh suara terbanyak maka akan ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Peraturan tersebut menurut pembuat UU, dimaksudkan untuk menghemat anggaran penyelenggaraan Pilkada, khususnya untuk penyelenggaraan Pilkada putaran kedua.

pertama (Januari-Juni) 2016. “Gelombang kedua dilaksanakan Februari 2017 untuk akhir masa jabatan semester kedua tahun 2016 dan seluruh kepala daerah yang akhir masa jabatannya tahun 2017", ujar anggota DPR dari Fraksi PKB tersebut. Dia menambahkan, Pilkada langsung serentak gelombang ketiga dilaksanakan pada Juni 2018 untuk kepala daerah yang AMJ-nya habis pada tahun 2018 dan 2019. Pola tersebut masih berlanjut sampai dengan lima tahun masa jabatan bagi kepala daerah yang terpilih pada Pilkada tahun 2015 (2020), 2017 (2022), dan 2018 (2023) sampai dengan Pilkada serentak nasional tahun 2027. Dengan ketentuan tersebut, Kabupaten Banyumas termasuk dalam gelombang ketiga, mengingat AMJ Bupati dan Wakil Bupati akan berakhir pada April 2018. Jika sebelumnya menurut UU Nomor 1 tahun 2015 di Kabupaten Banyumas kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih pada Pilkada 2018 hanya memiliki masa jabatan 2 tahun mengingat Pilkada serentak nasional akan dilaksanakan 2020, maka dengan aturan revisi UU kepala daerah dan wakil kepala daerah tetap memiliki satu periode penuh sampai dengan 2023.

Pembatasan Politik Kekerabatan Selain hal-hal di atas, hal yang baru juga adalah ditambahkannya syarat bagi pasangan calon untuk tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana (incumbant) (pasal 7 huruf r). Dalam bagian penjelasan, yang dimaksud “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana. Artinya pasangan calon bukan ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sedang menjabat, kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan. Dengan begitu, menurut Profesor Riset ilmu politik LIPI, Siti Zuhro, sebagaimana dikutip dari Harian KOMPAS (18/2), pasal tersebut mengunci politik dinasti, kalau tidak ada pasal itu daerah menganggap politik dinasti tidak masalah.

Satu Putaran Perubahan lain pada revisi atas UU Pilkada adalah ditetapkannya ambang batas kemenangan 0%, yang berarti pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih (pasal 107 dan pasal 109). Dengan begitu Pilkada hanya berlangsung satu putaran. Hal ini tentu berbeda dengan ketentuan pada UU Nomor 32 tahun 2004/UU Nomor 12 tahun 2008 dan UU Nomor 1 Tahun 2015 yang mensyaratkan ambang batas kemenangan minimal 30%. Artinya jika ada pasangan calon yang memiliki suara sah kurang dari 30%, maka akan dilaksanakan putaran kedua yang diikuti pasangan

Edisi Februari 2015

KPU Sebagai Penyelenggara Pilkada Revisi UU Pilkada juga masih mempertahankan penyelenggara Pilkada menjadi tanggung jawab bersama antara KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Meskipun sebagian kalangan mengatakan bahwa Pilkada bukan termasuk dalam rezim Pemilu, tetapi menurut Husni Kamil Manik (Ketua KPU RI), KPU masih memiliki tugas dan kewajiban menyelenggarakan pemilihan mengingat UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu masih mengamanatkan KPU untuk

4


Fokus Dihapuskannya Tahapan Uji Publik Selain ketentuan di atas, revisi UU Pilkada juga menghapus tahapan uji publik. Menurut ketentuan UU Nomor 1 tahun 2015, yang dimaksud dengan uji publik adalah pengujian kompetensi dan integritas yang dilaksanakan secara terbuka oleh panitia yang bersifat mandiri dan dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang hasilnya tidak menggugurkan pencalonan (pasal 1 ayat 2). Tetapi akhirnya DPR dan pemerintah menyepakati untuk menghapus ketentuan uji publik sebagai syarat bakal calon. Salah satu alasan dihapuskannya tahapan uji publik adalah untuk menghemat waktu penyelenggaraan Pilkada. “Tahapan pendaftaran bakal calon dan uji publik dihapus. Uji publik kita serahkan ke partai politik, untuk mengurangi panjangnya tahapan pilkada yang juga otomatis mengurangi anggaran pilkada”, ujar Abdul Malik Haramain sebagaimana dikutip dari Kompas.com (13/2). Untuk diketahui, tahapan uji publik muncul seiring diberlakukannya Perppu Nomor 1 tahun 2014 yang diajukan oleh Presiden SBY, kemudian menjadi UU Nomor 1 tahun 2015. Ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa calon yang akan didaftarkan ke KPU harus telah mengikuti tahapan uji publik. Uji publik dilaksanakan oleh panitia uji publik yang terdiri dari 5 orang. Partai atau gabungan partai dapat mengajukan lebih dari satu bakal calon untuk mengikuti uji publik. Tujuannya adalah agar menjadi sarana bagi pemilih untuk bisa menggunakan prinsip-prinsip rasionalitas dalam menentukan pilihan.

menyelenggarakan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. “Selama UU menyatakan bahwa pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi tanggung jawab KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota, maka itulah yang berlaku”, jelas Husni. seperti dikutip dari situs resmi KPU (www.kpu.go.id) 21 Januari 2015. Terkait dengan aturan-aturan teknis pelaksanaan Pilkada, KPU menargetkan Maret sudah dapat melaksanakan sosialisasi. Aturanaturan teknis Pilkada, menurut Idha Budiati, anggota KPU divisi hukum dan pengawasan sebagaimana dikutip dari harian KOMPAS (28/2), aturan-aturan teknis tersebut antara lain soal tanggung jawab renteng pelaksana Pilkada, pemutakhiran data pemilih dan sengketa Pilkada. Berkaitan dengan sengketa hasil Pemilu, revisi UU tersebut juga berbeda dengan rumusan pada UU Nomor 1 tahun 2105, yang menyatakan bahwa sengketa perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pilkada kepada Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung. Ketentuan tersebut diubah menjadi perkara perselisihan hasil Pilkada akan diperiksa dan diteliti oleh badan peradilan khusus, namun badan peradilan khusus tersebut dibentuk sebelum pelaksanaan Pilkada serentak nasional 2027 (pasal 157). Oleh karenanya, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pilkada sebelum terbentuknya badan peradilan khusus tersebut masih diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.


5

Edisi Februari 2015

Fokus Perubahan Aturan Teknis Lainnya Hal teknis lain yang luput dari perhatian publik terkait dengan revisi UU Pilkada diantaranya adalah dihapuskannya tahapan rapat pleno rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), syarat penggunaan hak pilih bagi warga yang tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sumber dana Pilkada, fasilitasi kampanye dan penggunaan teknologi dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pada revisi UU Pilkada, PPS tidak memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara. Dengan begitu, berita acara dan sertifikat hasil dari seluruh TPS di buka dan dihitung langsung di tingkat kecamatan. Ketentuan ini berbeda dengan Pilkada sebelumnya sesuai UU Nomor 32 tahun 2004 dan UU Nomor 1 tahun 2015 yang masih menetapkan adanya rekapitulasi suara di tingkat PPS. Sedangkan terkait dengan sumber dana Pilkada, aturan yang baru mengatur pendanaan Pilkada dibebakan kepada APBD dan dapat didukung oleh APBN. Ketentuan mengenai dukungan APBN diatur dengan Peraturan Pemerintah dan dukungan APBD diatur dengan Peraturan Menteri (pasal 166). Hal tersebut berbeda dengan UU Nomor 1 tahun 2015 yang menentukan sumber pendanaan Pilkada dibebankan kepada APBN dan dapat dibantu dengan APBD. Hal teknis lain yang menonjol dari revisi UU Pilkada adalah ditambahkannya ketentuan penggunaan hak pilih bagi warga yang tidak tercantum dalam DPT yaitu pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP Elekronik, kartu keluarga, paspor dan/atau identitas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan. Ini sekaligus memperluas “fasilitas” pemilih yang tidak tercantum dalam DPT seperti yang diatur dalam UU Nomor 1 tahun 2015. Ketentuan tentang kampanye bagi pasangan Edisi Februari 2015

calon sesuai dengan revisi UU Pilkada nampaknya juga berbeda dengan pelaksanaan pilkada-pilkada selama ini. Jika selama ini kampanye dilakukan seluruhnya oleh para peserta Pilkada, tetapi pada UU Nomor 1 tahun 2015 dan revisinya kegiatan kampanye berupa debat publik/terbuka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga dan iklan di media massa cetak/elektronik akan difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai oleh APBD (pasal 65). Yang jelas nantinya ketentuan lebih lanjut akan diatur melalui Peraturan KPU. Selain ketentuan-ketentuan teknis di atas masih ada hal lain yang penting untuk dicatat, yaitu diperbolehkannya pemungutan dan penghitungan di TPS menggunakan elektronik (E-Voting) (pasal 98 ayat 3). Kesiapan KPU Sejauh ini, KPU RI telah mempersiapkan 10 peraturan KPU terkait dengan Pilkada serentak khususnya untuk Pilkada gelombang pertama Desember 2015 ini. Menurut rencana awal April peraturan KPU tersebut akan dibawa ke komisi II untuk dilakukan konsultasi. Menurut Hadar Nafis Gumay, anggota KPU, sejumlah daerah telah melaksanakan persiapan Pilkada, seperti merekrut tenaga ad hoc, PPK, PPS dan KPPS. “Undang-undang Pilkada mengatur persiapan dan penyelenggaraan Pilkada. Pembentukan panitia Pilkada masuk dalam persiapan dan semua ini akan ada jadwalnya serta tertuang dalam peraturan KPU”, ujar Hadar, seperti dikutip dari Harian Kompas (27/2). Selain terkait dengan pembentukan badan penyelenggara, KPU di daerah juga masih disibukkan dengan kesiapan anggaran dari APBD. Apalagi jika Pilkada dilaksanakan pada bulan Desember dimungkinkan akan melewati dua tahun anggaran. (Subhan Purno Aji disusun dari berbagai sumber)

6


PERBANDINGAN ATURAN DAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Fokus

Sumber: Harian KOMPAS tanggal 18 Februari Tahun 2015 ditambah dengan data lain yang bersumber dari UU Nomor 32/2004 berserta perubahan dan aturan teknis lainnya serta dari UU Nomor 22/2014 dan Perppu Nomor 1/2014. News Letter Nomor #002

7

Edisi Februari 2015

Sosok UNGGUL WARSIADI, SH., MH Ketua KPU Kabupaten Banyumas

Independensi KPU Harus Diwujudkan Dalam Sikap dan Perilaku

M

engemban tugas sebagai Ketua KPU Kabupaten Banyumas, bagi UNGGUL WARSIADI, SH., MH, merupakan kecelakaan. Pria kelahiran Kebumen, 30 Oktober 1962 silam itu berkali-kali menolak untuk dicalonkan menjadi ketua. Pada periode pertamanya menjadi anggota KPU Kabupaten Banyumas (2008-2013), Ia pernah dicalonkan menjadi ketua, tapi ia menolak.

Kesempatan kedua datang saat periode keduanya pada 2013 yang lalu, lagi-lagi mantan Ketua PPK Purwokerto Utara itu pun menolak. “Saya tidak patut untuk menjadi Ketua, biar yang lain saja” ujarnya merendah. Tapi pada saat Aan Rohaeni, SH, Ketua KPU Kabupaten Banyumas yang memilih mengundurkan diri setelah perhelatan Pemilu Legislatif, iapun tidak dapat mengelak. Dunia kepemiluan tidak asing lagi bagi ayah Gumintang dan Galang ini. Sejak Pemilu 1999, alumni Fakultas Hukum Undip tercatat menjadi anggota Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banyumas. Pada Pilkada 2008 Unggul diberikan amanat untuk menjadi Ketua PPK Purwokerto Utara sampai dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun yang sama. Setelah melewati satu periode keanggotaan di KPU Kabupaten Banyumas, Unggul kembali terpilih bersama dua anggota yang lainnya sampai dengan 2018 mendatang. Ditanya apakah akan melanjutkan untuk periode ketiga, Unggul merasa dua periode baginya sudah cukup. “Sudah terlalu lama Saya meninggalkan kampus, rasanya sudah cukup dua periode saja, gantian yang lain”, katanya saat ditanya tentang rencana setelah tidak di KPU. Suami dari DR. Ir. Hidayah Dwiyanti, M.Si ini berprofesi sebagai dosen di Fakultas Hukum Unsoed, maka tak heran untuk periode ini masih dipercaya untuk membawahi divisi hukum dan pengawasan. Sebelum menjadi anggota KPU Kabupaten Banyumas tahun 2008, ayah dari Gumintang dan Galang ini

Edisi Februari 2015

8


Sosok sudah lama berkiprah dalam dunia kepemiluan. Pada Pemilu 1999, Unggul sudah menjadi anggota Panwascam Purwokerto Utara dan pada pemilu 2004 menjadi Ketua PPK Purwokerto Utara. Sebagai penanggung jawab divisi pengawasan, Unggul selalu menekankan jajaran KPU Kabupatan Banyumas untuk selalu bersikap tidak memihak dan berlaku adil kepada semua peserta pemilu dan rakyat pemilih. “Sebagai penyelenggara harus tetap menjaga warwah institusi”, ujarnya pada suatu kesempatan. Menurut Unggul menjadi anggota KPU bukan tanpa godaan. Iming-iming berupa janji pemberian sejumlah imbalan dari pihak tertentu pernah menghampirinya, tapi saat itu Unggul tegas menolak. Menurutnya menjadi anggota KPU adalah sebuah kepercayaan dan terikat sumpah jabatan yang tidak saja akan dimintai pertanggungjawaban oleh pengambil sumpah tetapi juga oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Selain godaan materi, menjadi anggota KPU juga tidak boleh memihak peserta Pemilu. Tetapi seringkali karena faktor kedekatan, para peserta Pemilu berusaha untuk mempengaruhi keputusan KPU. “ Menjadi anggota KPU ada kode etiknya, memang tidak seperti KPK yang melarang komisionernya bertamu dengan stakeholder (tersangka/terdakwa). Untuk Komisioner KPU sekedar bertemu baik sengaja maupun tidak sengaja dengan ketua partai politik, para caleg atau siapapun dalam konteks perpolitikan tentu saja bukan hal yang dilarang. Yang dilarang adalah subtansi dari pertemuan tersebut apabila menjadikan komisioner KPU menjadi tidak independen. Jadi membatasi diri untuk bertemu atau berkumpul saya rasa lebih baik. Prinsipnya independensi KPU tidak hanya ada di dalam hati, tetapi harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku”, katanya tegas. Menurut Unggul, KPU Kabupaten Banyumas saat telah banyak melakukan perbaikan dibandingkan saat dia pertama kali masuk. Dari aspek fisik hal yang sekarang menjadi fasilitas KPU Kabupaten Banyumas adalah adanya gedung baru milik KPU yang di tata dengan ruangan yang cukup memadai untuk badan penyelenggara Pemilu. Selain gedung juga bertambahnya fasilitas lain yang mendukung kinerja semua komisioner dan sekretariat KPU Kabupaten Banyumas. “Dari aspek sumberdaya manusia di sekretariat sudah semakin profesional. Antara Pegawai DPK Pemda (yang dipekerjakan di KPU-red) dan Pegawai KPU sudah lebih besar Prosentase Pegawai KPU sendiri. Hal ini tentunya menjadikan Pemahaman terhadap teknis dan administrasi Kepemiluan menjadi semakin fokus dan profesional” ujarnya. Suasana kerja yang kondusif bagi Unggul merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemilu. Sebab, berdasarkan pengalamannya, penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Banyumas merupakan hajatan besar yang melibatkan ribuan penyelenggara dari tingkat Kabupaten sampai dengan KPPS dan harus melayani sampai satu juta Pemilih. Maka mutlak membutuhkan kejasama lintas sektoral, terutama dari unsur KPU Kabupaten Banyumas sendiri. “Secara umum saya puas dengan kondisi yang harmonis antara komisioner dan Sekretariat dalam setiap penyelenggaraan berbagai tahapan pada pemilu Nasional maupun Pemilihan kepala daerah lalu. Prinsip berdiri sama tinggi duduk sama rendah dan ringan sama dijinjing berat sama di pikul benar–benar saya rasakan”, katanya saat ditanya tentang kondisi KPU Kabupaten Banyumas setelah penyelenggara Pemilu 2014 lalu. Meskipun pada Desember 2014 lalu KPU Kabupaten Banyumas berhasil menyabet penghargaan terbaik kategori transparansi informasi Pemilu tingkat Provinsi Jawa Tengah tetapi Unggul belum merasa puas dengan pencapaian ini. “Agenda ke depan sesuai dengan visi-misi KPU yaitu menjadikan KPU Banyumas sebagai lembaga Pemilu yang memiliki data kepemiluan yang mudah di akses masyarakat, untuk berbagain kepentingan baik akademis, politik maupun ketatanegaraan”, katanya.[ ]


9

Edisi Februari 2015

News

BUTUH INFORMASI KEPEMILUAN ?, DATANG SAJA KE KPU

J

ika Anda membutuhkan data dan informasi kepemiluan, silakan datang saja kantor KPU Kabupaten Banyumas. Ya, mulai Februari 2015 ini KPU Kabupaten Banyumas mulai membuka program “KPU Visit”. Program ini ditujukan sebagai sarana pendidikan politik kepada pemilih, khususnya untuk membuka wawasan dan kesadaran tentang pentingnya Pemilu. Selain itu, secara khusus “KPU Visit” juga ditujukan sebagai media yang pembelajaran bagi siswa sebagai pemilih. “KPU Visit ini sebagai bentuk ikhtiar kami dalam melaksanakan pendidikan politik kepada pemilih. Ini sekaligus untuk menegaskan kepada masyarakat bahwa KPU hadir tidak hanya saat-saat Pemilu tetapi juga setelah Pemilu pun kami masih memiliki aktifitas pendidikan pemilih, seperti KPU Visit ini”, ujar Imam Arif Setiadi, M.Si, anggota KPU Kabupaten Banyumas divisi sosialisasi menjelaskan latar belakang diadakannya program “KPU Visit”. Lebih lanjut, Imam juga menuturkan bahwa sasaran program KPU Visit adalah masyarakat umum, tetapi akan dikhususkan pada kelompok sasaran pemilih pemula, yaitu para siswa SMA sederajat. “Tujuan praktis kami yang jelas mengenalkan sedini mungkin kepada para siswa tentang apa itu pemilu dan tata cara pelaksanaanya. Agar nantinya mereka setelah terjun menjadi anggota masyarakat mereka sudah siap menjadi penyelenggara Pemilu, setidaknya untuk KPPS. Istilahnya kami seperti mencetak kader Pemilu, tapi kami jelas butuh masukan dari berbagai pihak untuk lebih menyerpunakan program ini”, kata Imam sesaat setelah rapat persiapan pelaksanaan kegiatan “KPU Visit” di aula KPU Kabupaten Banyumas, Selasa (24/2) lalu. Pelaksanaan program “KPU Visit” direncanakan dengan menggandeng sejumlah pihak, diantarannya Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Kantor Kementerian Agama Kabuaten Banyumas dan Musyawarag Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) tingkat SMA sederajat. “Dalam waktu dekat kami berencana mengadakan pertemuan Edisi Februari 2015

10

dengan dinas, kantor kemenag dan MGMP untuk merumuskan langkah-langkah konkrit KPU Visit dan mendengar masukan mereka tentang program ini”, kata Kasworo, SH, Kasubbag Teknis dan Hupmas, yang ditunjuk sebagai ketua tim pelaksana. Menurut Kasworo, nantinya akan ada beberapa paket dalam kegiatan KPU Visit. Para siswa yang datang berkunjung ke kantor KPU Kabupaten Banyumas akan diperlihatkan barang-barang yang berkaitan dengan Pemilu, misalnya perlengkapan TPS, surat suara, formulir dan tinta. Film, foto dan dokumentasi kepemiluan juga akan dimasukkan ke dalam paket kunjungan dalam program “KPU Visit”. Tak lupa kegiatan simulasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS juga termasuk paket yang ditawarkan kepada pengunjung KPU Visit. “Pada intinya kami melayani kengintahuan masyarakat tentang Pemilu dan KPU. Bagi para siswa kegiatan-kegiatan seperti itu sepertinya nyambung dengan apa yang diajarkan di kelas”, kata pria yang sejak 2005 telah menjadi pegawai sekretariat KPU Kabupaten Banyumas ini. Butuh Masukan Senada dengan Imam, Kasworo juga mengakui bahwa program “KPU Visit” merupakan program baru, jadi susksenya program ini butuh kerjasama dengan berbagai pihak. Oleh sebab itu, menurutnya, KPU Kabupaten Banyumas akan berusaha menggandeng pihak-pihak terkait untuk merumuskan program ini, khususnya dari pihak-pihak yang selama ini telah berkecimpung dalam dunia pendidikan kewarganegaraan. Meskipun program ini belum secara resmi dilaunching, tapi setiap hari kerja KPU Kabupaten Banyumas siap melayani siapa saja yang membutuhkan informasi kepemiluan. “Jadi siapa saja yang membutuhkan informasi kepemiluan datang saja ke kantor KPU Kabupaten Banyumas Jl. HM Bachroen, Berkoh atau kunjungi website www.kpudbanyumaskab.go.id”, ujar Kasworo. spa


News

KPU Kabupaten Banyumas Raih Penghargaan Terbaik Kategori Transparansi Informasi Pemilu

SEMARANG, DERAP- Sesuai dengan arahan dari KPU RI, KPU Provinsi Jawa Tengah memberikan penghargaan kepada KPU Kabupaten/Kota yang berprestasi. Setelah melalui penilaian yang ketat, akhirnya KPU Kabupaten Banyumas memperoleh juara I kategori transparansi informasi Pemilu. Penyerahan piagam dan piala penghargaan diterima langsung oleh Waslam Makhsid, SH, mewakili Ketua KPU Kabupaten Banyumas, di aula Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah, beberapa waktu yang lalu. Pada kesempatan yang sama juga diserahkan penghargaan untuk kategori lainnya kepada KPU Kabupaten/Kota. “Kami merasa bersyukur sekali dan menyampaikan penghargaan kepada seluruh keluarga besar KPU Kabupaten Banyumas atas prestasi ini”, jelas Waslam seusai penyerahan penghargaan. Penilaian pada setiap kategori dilakukan oleh tim penilai independen yang dibentuk oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari para akademisi dan praktisi Pemilu. Penilaian dilakukan berdasarkan indikator-indikator, seperti ada atau tidaknya website, pelayanan terhadap permintaan informasi Pemilu, aksesibilitas data hasil Pemilu, kampanye dan ada atau tidaknya desk informasi. Menurut Waslam, dengan adanya penghargaan seperti ini KPU Kabupaten/Kota lebih termitovasi dalam bekerja. Karena menurut anggota KPU yang membawahi divisi pemutakhiran data pemilih baru kali ini KPU RI dan KPU Provinsi menyelenggarakan pemberian penghargaan. “Semoga dengan raihan seperti ini, kami lebih giat bekerja dan termotivasi. Syukur-syukur kalau ada penghargaan lagi kita dapat meningkatkan untuk kategori lainnya”, ungkap mantan Ketua PPK Somagede ini. (SPA) News Letter Nomor #002

11

Edisi Februari 2015

News

Pererat Tali Silaturahim, Paguyuban Karyawati/Istri Pegawai Dibentuk

PURWOKERTO, DERAP-Untuk memperat tali persaudaraan keluarga besar KPU Kabupaten Banyumas telah terbentuk Paguyuban Karyawati/Istri KPU Kabupaten Banyumas yang terdiri dari dari karyawati dan istri pegawai KPU Kabupaten Banyumas. Paguyuban ini resmi tebentuk pada bulan Oktober 2014 lalu dengan Ibu Wahyu Wahyu Hirawan sebagai ketuanya. Paguyuban ini menyelenggarakan pertemuan rutin setiap dua bulan sekali, yaitu setiap hari jumat minggu pertama. Menurut Ikhda Aniroh, S.Ag, M.Pd.I, anggota KPU Kabupaten Banyumas yang sekaligus bertindak sebagai pengarah paguyuban, menurutkan bahwa ide untuk membentuk paguyuban para karyawati dan istri di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas telah lama dimulai, akan tetapi dikarenakan sejak 2012 ada penyelenggaraan tahapan Pemilukada dan Pemilu maka baru terbentuk akhir 2014 lalu. Melalui paguyuan ini, lanjut Ikhda, diharapkan akan meningkatkan kekuatan persaudaraan dan tali silaturahim diantara keluarga besar KPU Kabupaten Banyumas. Pertemuan kedua paguyuban dilaksanakan di Kediaman Ibu Novi Kasworo, Jumat (5/2) lalu. Pada pertemuan ini tidak saja membahas agenda-agenda pertemuan yang telah disepakati sebelumnya, tetapi juga dilaksanakan sosialisasi tutorial rias wajah yang dibawakan oleh tuan rumah. SARI

Berita Duka : Keluarga besar KPU Kabupaten Banyumas tengah berduka. Ibu ElitaTunjungsari, istri dari Subrantas Adhy Candra SE staf di subbag Keuangan, Umum dan Logistik, meninggal dunia di RS dr. Karyadi, Semarang, 4 Februari 2015 pukul 17.10 WIB pada usia 37 tahun. Almarhumah dikebumikan di TPU Kelurahan Pedurungan, Kota Semarang. Semoga amal ibadah almarhumah diterima di sisi-Nya. Dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran.

Edisi Februari 2015

12


KPU Kabupaten Banyumas

Recommend Documents