KPU Kabupaten Dompu 2016

KPU Kabupaten Dompu

2016

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

J l n. Bhay ang kara No . 6 Do m pu 84211 T e l p. (0373 ) 23001 ~ 2 300 2 F ax . (0373) 23001 e ~m ai l ; kpu.do m pu123@g m ai l .c o m www.k pu-do m pukab.g o .i d

TOR Diskusi Demokrasi | Piloct Project Pendidikan Pemilih

0

KPU Kabupaten Dompu

2016

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

Program Kegiatan Sub Kegiatan Detail Kegiatan

: : : :

Pusat Pendidikan Pemilih, RKA-KL : 3364.032 Fasilitasi Pendidikan Pemilih Diskusi Demokrasi dan Pemilu Diskusi Demokrasi dan Pemilu

1. Latar Belakang a. Dasar Hukum 1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilu; 2) DIPA Tahun Anggaran 2016 Program Pusat Pendidikan Pemilih; 3) Pedoman Teknis Pendidikan Pemilih, terbitan KPU RI b. Gambaran Umum Pendidikan adalah proses menanamkan nilai-nilai tertentu kepada satu generasi untuk membentuk sikap dan perilaku, nilai-nilai itu diharapkan menjadi pedoman dan sumber inspirasi dalam melihat dan menghadapi suatu hal. Pendidikan dalam konteks Penyelenggaraan Pemilu adalah Pendidikan untuk menanamkan nilai terkait tentang Pemilu dan Demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu Pemilih adalah setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih ketika Pemilu/Pemilihan dilaksanakan. Indonesia selama ini memakai batas usia 17 Tahun dan/atau telah menikah serta Warga Negara Indonesia sebagai syarat sebagai pemilih. Warga Negara yang dalam rentang waktu lima tahun kemudian menjadi pemilih disebut sebagai Pra-Pemilih. Dengan demikian Pendidikan Pemilih adalah usaha untuk menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan Pemilu dan Demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kepada warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilu atau potensial pemilih dalam rentang waktu kemudian. TOR Diskusi Demokrasi | Piloct Project Pendidikan Pemilih

1

KPU Kabupaten Dompu

2016

Dalam Pendidikan Pemilih, di dalamnya mencakup pemberian informasi kepemiluan, pemahaman mengenai aspek-aspek pemilu serta demokrasi. c. Alasan dilaksanakannya Kegiatan : 1) Membantu Penyelenggara Pemilu melaksanakan Pemilu dengan baik. Semakin banyak pemilih yang paham dengan proses pemilu dan demokrasi dapat meringankan dan memudahkan kerja dari penyelenggara pemilu karena masing-masing sudah paham dengan proses dan bagaimana pemilih seharusnya bertindak; 2) Meningkatkan Partisipasi Pemilih. Kesadaran tentang pentingnya penggunaan suara dalam pemilu dilakukan secara intensif dan luas sehingga partisipasi pemilih dapat meningkat; 3) Meningkatkan Kualitas Partisipasi Pemilih. Angka kecurangan pemilu, konflik pemilu, mobilisasi pemilih dapat dikurangi sedemikian rupa melalui pendidikan pemilih sehingga menghasilkan pemenang pemilu yang berkualitas dan bermartabat; 4) Memperkuat Sistem Demokrasi. Pendidikan pemilih membentuk nilai dan kesadaran akan peran, hak, kewajiban dan tanggung jawab pemilih dalam sistem demokrasi. Ini akan memperkokoh advokasi warga negara terhadap sistem demokrasi pancasila dibandingkan sistem politik lain.

2. Pelaksanaan Kegiatan a. Kegiatan Diskusi dengan Tema : 1) Pentingnya Pemilu di Negara Demokrasi. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana formulasi kebijakan, secara langsung atau tidak ditentukan oleh suara mayoritas

warga

yang

memiliki

hak

suara

melalui

wadah

pemilihan. Demokrasi berbicara soal kehendak rakyat, demokrasi juga

bisa

sebagai

kebaikan

bersama,

demokratis

adalah

menciptakan

jadi

kebaikan

pemerintahan bersama

yang

ditetapkan melalui kontrak politik, bicara demokrasi berarti berhubungan dengan pemilihan umum. TOR Diskusi Demokrasi | Piloct Project Pendidikan Pemilih

2

KPU Kabupaten Dompu

2016

Dalam sebuah negara demokrasi Pemilu (Pemilihan Umum) merupakan salah satu pilar utama dari sebuah akumulasi kehendak

rakyat,

pemilu

sekaligus

merupakan

prosedur

demokrasi untuk memilih pemimpin. Diyakini pada sebagian besar masyarakat beradab di muka bumi ini, Pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan (suksesi) yang paling aman, bila dibanding dengan cara-cara lain. Sudah barang pasti bila dikatakan Pemilu merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi. Melalui Pemilu rakyat memilih wakilnya, selanjutnya para wakil rakyat ini diserahi mandat kedaulatan rakyat untuk mengurusi negara. Melalui Pemilu rakyat menunjukkan kedaulatannya dalam memilih pemimpin seperti, Pemilihan Anggota Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. 2) Peranan Pelajar, Mahasiswa, Akademisi, Partai Politik, LSM, Organisasi Wanita, Organisasi Pemuda dan Pers dalam Pengembangan Komunitas Peduli Demokrasi dan Pemilu dilingkungan masing-masing. Demokrasi, sebuah kata yang menunjuk pada keperkasaan rakyat, karena memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan negara berdasarkan kedaulatan yang dimilikinya. Negara dalam menyelenggarakan sistem yang demokratis tidak mudah, dan bahkan tidak semua negara yang mengalami masa transisi berhasil mencapai konsolidasi demokrasi. membangun demokrasi tidak sekedar hanya mengandalkan aturan formal saja. Alam demokrasi memerlukan masyarakat yang mampu menerapkan nilai-nilai demokratis seperti toleransi, kesetaraan, membangun konsesus, mengelola konflik, dan lain sebagainya. Dalam sejarahnya, mahasiswa dan pelajar melalui pergerakannya telah meneguhkan dirinya sebagai bagian yang tidak pernah terpisah dari perkembangan mutakhir ruang dan waktu dimanapun dan kapanpun ia berada (khususnya dalam proses demokrasi). Pelajar dan Mahasiswa selalu mencoba menjadi simbol sebagai bagian tidak terpisahkan dari seluruh upaya penciptaan sistem pemerintahan dan politik yang demokratis seperti yang selama ini dicita-citakan oleh para founding fathers negeri. TOR Diskusi Demokrasi | Piloct Project Pendidikan Pemilih

3

KPU Kabupaten Dompu

2016

Posisi Pelajar dan Mahasiswa dalam proses demokrasi adalah peran idealis yang tak kenal lelah menjunjung tinggi nilai-nilai seperti: kebenaran, keadilan dan pencerahan. Karena itu, mudah dipahami bahwa peran-peran idealisme Mahasiswa itu akan tetap diakui, sepanjang mereka masih lantang menyuarakan cita-cita ideal bagi tatanan sosial. Dalam konteks ini, idealisme dimaknai sebagai proses jangka panjang Mahasiswa dalam meretas dirinya secara kontinyu tanpa ada kepentingan yang sempit dan temporal. Apabila Pelajar dan Mahasiswa sudah tidak lagi mementingkan tertanamnya nilai-nilai ilmu pengetahuan, dan justru mengutamakan kepentingan pribadi maupun praktis lainnya, maka hal itu adalah bentuk pengkhianatan intelektual. Kedepan, diharapkan peranan Pelajar, Mahasiswa, Akademisi, Partai Politik, LSM, Organisasi Wanita, Organisasi Pemuda maupun Pers dalam proses demokrasi, mampu tampil sebagai organ bangsa yang memiliki kredibilitas dan kualitas yaitu mampu memberikan kontribusi nyata kepada bangsa untuk mewujudkan demokratisasi yang sesungguhnya. Diskusi Pengembangan Komunitas Peduli Demokrasi dan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Dompu, merupakan salah satu Program Pendidikan Pemilih untuk menggugah kesadaran dan partisipasi Pelajar dan Mahasiswa dalam meningkatkan kualitas demokrasi, dengan maksud untuk : 1. Peningkatan Partisipasi Pemilih. Pendidikan Pemilih dimaksudkan untuk mendorong pemilih terlibat pada setiap tahapan pemilihan. Pendidikan Pemilih harus partisipatif. Partisipatif artinya melibatkan segenap pemangku kepentingan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Prinsip partisipatif penting karena KPU tidak mungkin melakukan Pendidikan Pemilih sendiri. Daya jangkau, pembiayaan, waktu, sumber daya manusia menjadi beberapa sebab KPU tidak dapat melakukan pendidikan pemilih sendiri. Pada posisi yang lain , partisipasi itu sendiri mengandung nilai positif yang menjadikan pendidikan pemilh itu bukan sematamata persoalan KPU, tetapi menjadi persoalan bersama. Dalam Negara Demokrasi, Pendidikan Pemilih adalah kepentingan bagi seluruh pihak.


4

KPU Kabupaten Dompu

2016

Pemerintah berkenpentingan dengan Pendididkan Pemilih karena berkaitan langsung dengan legitimasi rezim dan tanggungjawab mereka membangun proses pemerintahan yang demokratis. Masyarakat Sipil penting terlibat dan berpartisipasi aktif karena pemilih yang terdidik akan mempermudah kerja masyarakat sipil sendiri dan memperkuat posisi masyarakat sipil dihadapan negara. Sedangkan Partai Politik penting dilibatkan dalam pendidikan pemilih karena itu menjadi salah satu tugas utama dari Partai Politik. Pendidikan pemilih yang partisipatif ini juga harus dapat mengakomodir ketentuan atau aturan main yang sesuai dengan paraturan perundang-undangan yang berlaku. Norma-norma maupun nilai-nilai yang berlaku didalam tata kehidupan masyarakat setempat tetap harus dikedepankan. Pada periode diluar pemilu pendidikan pemilih dimaksudkan untuk meningkatkan pertisipasi pemilih dalam mengawal agenda, menagih janji kampanye, dan mengkritisi serta mengevaluasi pemerintahan. Partisipasi pemilih pada periode ini umumnya sangat rendah, pemilih cenderung mengabaikan dan menyerahkan proses politik kepada kelompok kecil elit. Kondisi ini tidak baik karena pada titik ini nasib pemilih sesungguhnya ditentukan oleh pemerintah melalui kebijakannya. 2. Peningkatan Kesadaran/Penguatan Pemilih Pendidikan pemilih harus berorenatasi kepada pemilih, artinya kepentingan pemilih sebagai warga negara menjadi pusat penguatan. Pemilih harus dikuatkan dihadapan pemerintah dan elemen-elemen non-demokratis lainnya. Pendidikan pemilih tidak dalam kerangka kooptasi atau hegemoni. Pendidikan pemilih adalah untuk membangun kesadaran kritis-reflektif tentang hak dan kewajiban pemilih dihadapan negara dengan system demokrasi. Dengan demikian pendidikan pemilih meletakkan pemilih sebagai subjek yang membangun nalarnya sendiri. Pendidikan pemilih memandu bagaimana kesadaran dan tindakan kritis– reflektif dihasilkan. Penekanan ini penting agar pendidikan pemilih tidak dibelokkan untuk pemahaman atau pola pikir yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan pemilih sebagai warga negera.


5

KPU Kabupaten Dompu

2016

3. Peningkatan Kerelawanan/Kerelaan Pendidikan pemilih juga bertujuan untuk meningkatkan sikap kerelawanan pemilih. Kerelawanan adalah partisipasi pemilih dalam proses politik yang didorong oleh suatu idealisme dengan tanpa pamrih, dimana rakyat berpartisipasi atas dasar kesadaran serta rasa tanggung jawab sebagai Warga Negara dalam menjaga siklus kekuasaan, salah satu bentuk kesadaran tersebut adalah dengan membangun Komunitas Peduli Demokrasi dan Pemilu, karena tanggung jawab Pendidikan Pemilih adalah tanggung jawab semua elemen Bangsa, mulai dari Penyelenggara Pemilu, Partai Politik, Pemerintah, Pelajar, Mahasiswa dan Organisasi Masyarakat Sipil. Lawan dari kerelawanan adalah pragmatisme pemilih. Pragmatisme merujuk pada prilaku untuk berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam proses politik karena adanya insentif material. Pada sikap pragmatis, pemilih melakukan komodifikasi atas partisipasi mereka dalam proses politik. Pemilih memperdagangkan posisi mereka untuk ditukar atau diperjual belikan dengan sesuatu yang bersifat material. Situasi ini menjadi persoalan serius yang menggerogoti fundamental demokrasi, sebab, demokrasi akan menjadi mahal, hubungan pemilih dengan pejabat publik akan terputus seketika trasaksi sudah berlangsung, dan korupsi akan berkembang biak. Berkaca dari persoalan tersebut pendidikan pemilih harus mendorong berkembangnya kerelawanan, dan sekaligus mengikis pragmatisme. Kerelawanan yang tumbuh baik dalam proses politik akan memperkuat bangunan demokrasi. b. Batasan Kegiatan Kegiatan Diskusi Demokrasi ini dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu melalui Program Fasilitasi Pendidikan Pemilih dengan Tema : Pengembangan Komunitas Peduli Demokrasi dan Pemilu dan Sub Tema, 1) Pentingnya Pemilu di Negara Demokrasi; 2) Peranan Pelajar, Mahasiswa, Akademisi, Partai Politik, LSM, Organisasi Wanita, Organisasi Pemuda maupun Pers dalam Pengembangan Komunitas Demokrasi.


6

KPU Kabupaten Dompu

2016

3. Maksud dan Tujuan a. Maksud Kegiatan Membangun kesadaran dan pola pikir Pelajar, Mahasiswa, Akademisi, Partai Politik, LSM, Organisasi Wanita, Organisasi Pemuda maupun Pers terhadap kondisi bangsa dan negara Indonesia tentang pengembangan Komunitas Peduli Demokrasi dan Pemilu di Bumi Nggahi Rawi Pahu serta pentingnya Pemilu di Negara Demokrasi sehingga mereka memiliki kemauan dan kemampuan dalam pengembangan Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi di lingkungan masing-masing. b. Tujuan Kegiatan 1) Memberikan pengertian pemahaman dan wawasan kepada Pelajar, Mahasiswa, Akademisi, Partai Politik, LSM, Organisasi Wanita, Organisasi Pemuda maupun Pers tentang pentingnya pendidikan pemilih dan permasalahan serta gagasan yang cemerlang bagi perkembangan demokrasi dan pemilu; 2) Memberikan pengetahuan/pemahaman dan pengalaman terhadap Pelajar, Mahasiswa, Akademisi, Partai Politik, LSM, Organisasi Wanita, Organisasi Pemuda maupun Pers terkait demokrasi dan pemilu; 3) Mendorong Pelajar, Mahasiswa, Akademisi, Partai Politik, LSM, Organisasi Wanita, Organisasi Pemuda maupun Pers untuk berpartisipasi dalam rangka membentuk Komunitas Peduli Demokrasi dan Pemilu di Lingkungan masing-masing, melalui kegiatan pendidikan politik

4. Indikator Keluaran dan Keluaran a. Indikator Keluaran (kualitatif) Diharapkan kepada seluruh Pelajar, Mahasiswa, Akademisi, Partai Politik, LSM, Organisasi Wanita, Organisasi Pemuda maupun Pers mampu memahami dan melaksanakan peranannya dalam mengembangkan Komunitas Peduli Demokrasi dan Pemilu di Bumi Nggahi Rawi Pahu, khususnya di Lingkungan masing-masing. Disamping itu Demokrasi dan Pemilu dan menjadi icon dalam Piloct Project Pendidikan Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu. TOR Diskusi Demokrasi | Piloct Project Pendidikan Pemilih

7

KPU Kabupaten Dompu

2016

b. Keluaran (kuantitatif) 1. Meningkatkan Pengembangan Komunitas Peduli Demokrasi dan Pemilu di Bumi Nggahi Rawi Pahu; 2. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Pemilu di Negara Demokrasi; 3. Meningkatkan Peranan Pelajar, Mahasiswa, Akademisi, Partai Politik, LSM, Organisasi Wanita, Organisasi Pemuda maupun Pers dalam mengembangkan Komunitas Peduli Demokrasi dan Pemilu di Lingkungan masing-masing.

5. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan a. Metode Pelaksanaan Kegiatan Secara etimologis kata diskusi berasal dari Bahasa Latin discussio, discussi atau discussum yang berarti memeriksa, memperbincangkan dan membahas. Dalam bahasa Inggris discussion, berarti perundingan atau pembicaraan, sedangkan dalam bahasa Indonesia, sebagai istilah, diskusi berarti proses bertukar pikiran antara dua orang atau lebih tentang suatu masalah untuk mencapai tujuan tertentu. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan beberapa metode, antara lain; 1) Diskusi 2) Ceramah 3) Tanya jawab

b. Unsur-Unsur Kegiatan 1) Moderator Moderator bertugas membuka, memperkenalkan pemsaran dan notulis, membacakan tata tertib, mengarahkan dan mengatur arus pembicaraan, menyampaikan kesimpulan serta menutup keputusan 2) Notulis Notulis bertugas mencatat hal-hal penting dalam diskusi baik teknis maupun materi pembicaraan


8

KPU Kabupaten Dompu

2016

3) Peserta Peserta bertugas mengikuti kegiatan diskusi secara aktif, bukan sebatas pendengar belaka, melainkan bisa juga memberikan tanggapan, pertanyaan dan lain-lain 4) Pemakalah/Penyaji Pemakalah/Penyaji bertugas menjelaskan isi permasalahan yang telah dipersiapkan sebelumnya dalam bentuk makalah 5) Tema Diskusi Pengembangan Komunitas Peduli Demokrasi dan Pemilu c. Tahapan Kegiatan 1) Persiapan Diskusi yang baik tidak akan terjadi begitu saja, artinya asal membagi kelompok-kelompok kecil lalu disuruh berdiskusi saja. Hal itu membutuhkan persiapan yang cermat seperti haknya lesson planing. Hanya bedanya dalam hal ini metode yang dipergunakan adalah metode diskusi. Tahapan persiapan ini biasanya terdiri atas langkah-langkah sebagai berikut ;  Mempelajari subyek (area) yang akan didiskusikan;  Membagi peserta menjadi kelompok-kelompok dan memberi pengarahan siapa menjadi apa (Ketua/Sekretaris, Peserta Biasa dan Pengamat);  Menentukan Tujuan Intruksional Khusus yang ingin dicapai dalam diskusi itu;  Mengidentifikasi hasil-hasil belajar apa yang seharusnya dikuasai Peserta (apakah konsep, prinsip dan lain-lain);  Menunjukkan dan menguraikan dengan jelas problema yang akan dipecahkan dalam diskusi (briefing);  Menyiapkan dan membagi bahan-bahan (hand-out) kepada Peserta;  Mengembangkan agenda dan mencakup semua point yang dibutuhkan dalam rangka pemecahan masalah;  Mengatur ruangan dan tempat duduk, dan alat-alat bantu yang akan dipergunakan.


9

KPU Kabupaten Dompu

2016

2) Pelaksanaan  Pembukaan Diskusi Dalam pembukaan diskusi yang perlu diperhatikan adalah penciptaan pra-kondisi sehingga perhatian dan sikap mental peserta digiring dan disiapkan agar terkonsentrasi pada halhal yang akan dibicarakan dalam diskusi, usaha tersebut dapat berupa;  Membuat outline singkat situasi yang akan didiskusikan  Mengeluarkan sebuah pendapat atau pertanyaan yang sifatnya dapat merangsang pikiran peserta  Senantiasa memberikan pertanyaan-pertanyaan pada pointpoint yang penting yang ada hubungannya dengan masalah yang bersangkutan  Memberikan ilustrasi, demonstrasi atau bentuk lain yang dapat menarik perhatian peserta  Pemeliharaan Diskusi Dalam pemeliharaan ini sebaiknya diterapkan bentuk-bentuk reinforcement sehingga mendorong peserta untuk berpartisipasi secara aktif. Pemeliharaan ini sangat penting yang menyebabkan seseorang merasa dihargai dan diperhatikan serta diikutsertakan sehingga mendorong timbulnya sikap bertanggungjawaban dan rasa memiliki. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan diskusi adalah;  Menjaga peserta agar tidak keluar dari subyek yang bersangkutan  Membuat pertanyaan-pertanyaan yang menghendaki atau menuntut jawaban dari peserta dan mempersiapkan mereka untuk memberikan alasan-alasan setiap pendapat atau pendapat yang mereka ucapkan  Hindarkan pemunculan topik baru yang belum waktunya muncul, tunggu sampai topik lama diselesaikan  Bila mungkin hubungkan topik baru dengan topik lama  Sering-sering membuat ringkasan terhadap bantuan pikiran peserta yang langsung ada hubungannya dengan diskusi  Siap-siap dengan komentar atau pertanyaan yang mengarahkan kembali jika diskusi itu menuju jalan buntu


10

KPU Kabupaten Dompu

2016

 Penutupan diskusi Agar para peserta menjadi mantap dan tidak merasa mengambang akan hasil diskusinya maka dalam penutupan diskusi segera;  Segera dibuatkan rangkuman dan kesimpulan yang tepat dan jelas  Kalau terpaksa dalam menyimpulkan diskusi itu terjadi kompromi, maka jangan dibiarkan diskusi menjadi terkantung-kantung d. Tata Tertib dan Etiket Diskusi Agar diskusi dapat berlangsung dengan baik maka dituntut syaratsyarat sebagai berikut;  Harus berlangsung pada suasana yang terbuka, artinya semua pihak yang terlibat siap/rela menerima dan memberi informasi kepada siapapun  Tiap peserta harus berpartisipasi penuh, artinya tiap peserta mengambil bagian dalam proses diskusi, masing-masing menjadi pendengar yang baik dan juga menjadi pembicara yang baik  Selalu ada bimbingan dan control, artinya moderator senantiasa mengadakan bimbingan dan pengawasan/control agar diskusi tetap berjalan pada arah dan relnya  Perdebatan harus didasarkan pada argumentasi kontra, argumentasi bukan emosi kontra emosi, artinya diskusi yang akan mencari jalan penyelesaian atau kebenaran itu tidak didasarkan atas siapa yang kuat itu yang menang  Pengajuan pertanyaan harus jelas dan singkat, artinya tidak bertele-tele tetapi menuju sasaran  Tidak ada pemborong atau monopoli, diskusi yang baik adalah diskusi yang berlangsung dalam suasana demokratis semua pihak mempunyai hak yang sama baik dalam berbicara maupun dalam mengambil bagian  Selalu ada kesimpulan, diskusi yang baik adalah diskusi yang mampu mencapai keputusan bersama sehingga semua pihak merasa mantap dan tidak mengambang sehingga menghasilkan kesimpulan


11

KPU Kabupaten Dompu

2016

6. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan a. Pelaksana Kegiatan Pelaksana Kegiatan Diskusi Demokrasi dan Pemilu sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 08/Kpts/KPUKab-017.433877/Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Kegiatan Seminar dan Diskusi dalam rangka Fasilitasi Pendidikan Pemilih, adalah sebagai berikut : 1) Pengarah 2) 3) 4) 5)

Penanggungjawab Ketua Sekretaris Anggota

: 1. RUSDYANTO, ST 2. SUHERMAN, S.Pd : AGUS SETIAWAN, SH : DRS. ARIFUDDIN : DRS. MUHAMMAD YAMIN : 1. MUSTAKIM, S.Sos 2. WAHYUDIN, S.Sos 3. ANWAR, SH 4. MUHAMMAD IMRAN ONE 5. NUR AKMALA

b. Penanggung Jawab Kegiatan Penanggung jawab kegiatan Diskusi Demokrasi adalah AGUS SETIAWAN, SH (Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Dompu) c. Penerima Manfaat Kegiatan Penerima manfaat dari kegiatan Diskusi Demokrasi sebanyak 30 Orang, terdiri dari ; 1) Badan Kesbang dan Poldagri Kab. Dompu 1 orang; 2) Dinas Dikpora Kab. Dompu 1 orang 3) Pelajar 3 orang; 4) Mahasiswa 3 orang; 5) PGRI 1 orang; 6) Akademisi 2 orang; 7) Partai Politik 12 orang; 8) LSM 2 orang; 9) Organisasi Wanita/GOW 2 orang; 10) Organisasi Pemuda/KNPI 2 orang; dan 11) Pers 2 orang (PWI dan AJI) TOR Diskusi Demokrasi | Piloct Project Pendidikan Pemilih

12

KPU Kabupaten Dompu

2016

7. Jadwal Kegiatan a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Diskusi ini akan diselenggarakan pada : Hari/Tanggal : Rabu , 20 Juli 2016 Waktu : 08.30 Wita sampai selesai Tempat : Aula Sekretariat KPU Kabupaten Dompu Jln. Bhayangkara No. 6 Dompu 84211 Jadwal Kegiatan No.

Waktu

Kegiatan   

1

08.30 ~ 09.00 

2

09.00 ~ 09.45

3

09.45 ~ 10.45

   

4

10.45 ~ 11.45

5 6

11.45 ~ 12.10 12.10 ~ 12.30

 

Keterangan

Registrasi Peserta Pembukaan Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Sambutan Ketua KPU Kabupaten Dompu Pembacaan Do’a Pengantar / Pembukaan Diskusi Diskusi I (Pentingnya Pemilu dalam Negara Demokrasi) Diskusi II (Peranan Pelajar, Mahasiswa, Akademisi, Partai Politik, LSM, Organisasi Wanita, Organisasi Pemuda dan Pers dalam Membangun Komunitas Peduli Demokrasi dan Pemilu) Kesimpulan Penutupan

Panitia Panitia Panitia Moderator Moderator

Moderator

Moderator Panitia

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan

Juni 2016

Persiapan

20

Sosialisasi Rapat Pemantapan Pelaksanaan Penyusunan Laporan

23


Juli 2016

Ket.

14 20 21

13

KPU Kabupaten Dompu

2016

8. Biaya Pelaksanaan kegiatan Diskusi Demokrasi dan Pemilu bersumber dari DIPA KPU Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2016 pada Mata Anggaran 3364.032 (Pusat Pendidikan Pemilih). Demikian Term Of Reference (TOR) ini dibuat sebagai Panduan Tekhnis Pelaksanaan Diskusi Demokrasi dan Pemilu dimaksud.

Dompu , 15 Juni 2016 Ketua Pokja Seminar dan Diskusi

ARIFUDDIN


14

KPU Kabupaten Dompu 2016

Recommend Documents